Grand Design Pembangunan Kawasan Perbatasan

www.arissubagiyo.com

Latar belakang

• Kekayaan alam yang melimpah untukkesejahterakan rakyat.

• Pemanfaatan sumber daya alam sesuai denganperaturan serta untuk menjaga kedaulatannegara.

• Permasalahan kawasan perbatasan dipengaruhioleh faktor-faktor geografis, ketersediaan SDA dan kualitas SDM, kondisi SOSEKBUDPOL, sertatingkat kesejahteraan masyarakat.

Tujuannya

• Meningkatan kesejahteraan masyarakatsetempat melalui pembangunan wilayahsecara berimbang dan berkelanjutan.

• Keberpihakan dan perhatian khususterhadap pembangunan kawasanperbatasan →→kedaulatan negara →→ keamanan wilayah →→ kesejahteraanmasyarakat.

Isu Kawasan Perbatasan• Belum terpadunya program, prosedur

penetapan kebijakan program serta kebutuhananggaran.

• Koordinasi pelaksanaan yg kurang.• Masih belum adanya pola monev pembangunan

KATAS.• Masih adanya perdagangan ilegal, perubahan

iklim, trafficking hingga terorisme di KATAS. • Kualitas SDM yang rendah; • Kurangnya infrastruktur yg memadai; dan • Permasalahan garis batas yang belum tuntas

baik batas darat mau pun batas laut.

Konflik Perbatasan…..(1)

• Batas negara diwariskan penjajahIndonesia.

• Batas alam seperti punggung gunung, garispemisah air, bagian terdalam suatu sungaidan median atau salah satu sisi sungai.

• Terdapat batas buatan yang berubahposisinya karena bencana alam ataupundirusak oleh pihak-pihak tertentu.

Konflik Perbatasan…..(2)• Indonesia dgn Papua New Guinea.

– Konflik tersebut disebabkan karena keterbatasan alat danmetode yang kurang memadai.

– Pembukaan lahan untuk jalan lintas Papua, dimana ruas jalantersebut masuk ke wilayah PNG yg disebabkan kurang hati-hatinya pelaksanaan.

• Indonesia dgn Malaysia – Pjg batas kurang lebih 2004 Km, dgn 19.000 lebih patok batas.– Penentuan batas ini dilakukan Hindia Belanda dgn Inggris pada

tahun 1891, 1915, 1925 yang dilanjutkan dengan PemerintahIndonesia dan Malaysia pada tahun 1973.

– Konflik perbatasan yang ada yang muncul pada saat ini yaitutentang pergeseran patok, trafficking, pembalakan liar, penyelundupan, ilegal fishing dan kriminal lintas batas.

Pengelolaan Kaw. Perbatasan…..(1)

• Allocation.• Delimitation.• Demarcation.• Administration.

Allocation• Konsepsi Hukum Nasional :

– PP No. 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia yang kinitelah disempurnakan dengan PP No. 37 tahun 2008.

• Konsepsi Hukum Internasional– Alokasi di dalam teori ini adalah cakupan dari wilayah

suatu negara, yang dimana wilayah berbatasandengan negara tetangganya. Terkait dengan Indonesia, maka cakupan wilayahnya adalah seluruh wilayahyang diwariskan dari penjajahan belanda. Hal inisesuai dengan prinsip hukum internasional UtiPossedetis Juris yang menyatakan bahwa suatunegara mewarisi wilayah penguasaan penjajahnya.

Delimitation• Diplomasi perbatasan antar kedua negara yang

saling berbatasan untuk menetapkan garis batas. sesuai dengan prosedur penentuan batas darat dan rezim hukum laut.

• Adakalanya delimitasi batas antar kedua negara tidak dapat menemukan sebuah kesepakatan.

• Apabila hal ini terjadi, maka negara yang berbatasan biasanya akan memilih cara untuk mencari penyelesaian sengketa yang diatur di dalam hukum Internasional (Sutisna dkk, 2008).

Demarcation

• Penegasan batas dilapangan merupakan tahapanselanjutnya setelah garis batas ditetapkan olehpemerintah negara yang saling berbatasan.

• Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasangtanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang diperjanjikan.

• Setiap hasil yang telat disepakati atau dikerjakandi dalam pekerjaan penegasan batas akandituangkan ke dalam sebuah kesepakatan yang dapat berupa Memorandum of Understanding, Deklarasi, Agreement dan lain sebagainya.

Administration

• Pengelolaan dan pemberdayaan perbatasanyang sifatnya nasional atau ke dalam berada di dalam ruang lingkup manajemen pembangunandan administrasi perbatasan ini.

• Secara garis besar, fungsi-fungsi pelayanan, pendataan, pembangunan dan pemeliharaankawasan perbatasan ke sisi dalam, yang meliputiaspek-aspek pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan dikerjakan dalamruang lingkup atau tahapan.

Lokasi Prioritas

• Kecamatan yang berbatasan langsung dengannegara tetangga di wilayah darat.

• Kecamatan lokasi pulau-pulau kecil terluar.• Kecamatan yang difungsikan sebagai Pusat

Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). • Kecamatan yang menjadi exit-entry point

atau pos lintas batas (PLB) berdasarkanBorder Crossing Agreement.

Domain Pengelolaan Perbatasan

• Penegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara.

• Menjamin terciptanya kondisi aman dan tertib di wilayah perbatasan dalam mendukung keamanan nasional maupun regional, dan

• Mensejahterakan masyarakat perbatasan sekaligus perwujudan daya saing negara.

Arah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan

• Penyelesaian penetapan & penegasan batas wilayah negara;

• Peningkatan upaya HANKAM dan penegakan hukum;

• Peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan;

• Peningkatan pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan;

• Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Arah Pengembangan

Berorientasi Inward Looking

Pendekatan Keamanan

Halaman Belakang

• Beroientasi Ourward Looking

• Pendekatan Kesejahteraan, Keamanan & Lingkungan

•Halaman Depan

Kerangka Pengembangan Wilayah

Koordinasi Lintas Sektor

Lokasi Prioritas KATAS Wil Papua

Panjang : 770 Km

Lokasi Prioritas KATAS Wil NTT

Panjang : 269 Km

Lokasi Prioritas KATAS Wil Maluku

Lokasi Prioritas KATAS Wil Sulawesi

Lokasi Prioritas KATAS Wil Kalimantan

Panjang : 2004 Km

Lokasi Prioritas KATAS Wil Sumatera

VISI Pengelolaan KATAS

“Terwujudnya Perbatasan Negara SebagaiWilayah yang Aman, Tertib, dan Maju”

MISI Pengelolaan KATAS• Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang

AMAN, melalui peningkatan kondisi pertahanan dankeamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta penguatan sistem pertahananperbatasan darat, laut dan udara;

• Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang TERTIB, melalui peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik serta penegasan danpenetapan tata batas negara; dan

• Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang MAJU, melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitassumberdaya manusia, dan pengelolaan sumberdaya alamyang berkelanjutan.

Strategi Pengelolaan KATAS

• Reorientasi arah kebijakan pengelolaan perbatasan.• Reposisi peran strategis kawasan perbatasan. • Rekonsolidasi daya dukung pengelolaan perbatasan.• Reformulasi basis pemikiran dan pengaturan

pengelolaan perbatasan.• Restrukturisasi kewenangan pengelolaan

perbatasan.• Revitalisasi kemitraan dan kerjasama perbatasan. • Reformasi tata laksana pengelolaan perbatasan.

Langkah Pengemb. Kaw PKSN• Penyusunan tata ruang kawasan perbatasan.• Pengembangan sektor unggulan dari hulu-hilir dengan

memastikan sistem supply-demand.• Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi • Kemudahan investasi, insentif investasi di perbatasan.• Pemberdayaan masyarakat desa perbatasan negara.• Pengembangan dan penyiapan SDM (pendidikan dan

pelayanan kesehatan). • Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

adat/lokal. • Pengamanan taman nasional, suaka margasatwa, dan

cagar alam, serta menjaga keseimbangan ekosistem kawasan.

Sekian