good gevernance konsep dan implementasinya

8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya

1/58

Latar Belakang Good Governance

Good Governance ( tata pemerintahan yang baik ) sudah lama

menjadi mimpi banyak orang di Indonesia. Banyak pemahaman

masyarakat mengenai good governance berbeda – beda, namun

setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan

good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan

yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan

good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan

yang lebih baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah

menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.

Namun semua itu jauh dari yang dibayangkan, sangat banyak

kendala – kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam

mewujudkangood governace tersebut. Dalam proses demokratisasi, good

governancesering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan

pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi aktor

dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian peran dan

kekuasaan yang seimbang antara negara, masyarakat sipil, danmekanisme pasar.

Good governance sebagai sebuah gerakan juga di dorong oleh

kepentingan berbagai lembaga donor dan keuangan internasional untuk

memperkuat institusi yang di negara dunia ketiga dalam melaksanakan

berbagai kegiatan yang di biayai oleh berbagai lembaga itu. ereka

menilai bahwa, kegagalan – kegagalan proyek yang mereka biayaimerupakan akibat lemahnya institusi pelaksana di negara – negara dunia

ketiga yang disebabkan oleh praktik bad governance , seperti tidak

transparan, rendahnya partisipasi warga, rendahnya daya tanggap

terhadap kebutuhan warga dan ine!siensi."antangan utama membangun

good governan#e adalah menyangkut #ara mewujudkan karakteristik

tersebut dalam pemerintahan sehari – hari.


2/58

Bisa kita lihat pada #ontoh kasus mengenai ketidakadilan terhadap

rakyat ke#il,masih ingatkah kita di awal tahun $%&$, media #etak maupun

media elektronik memberitakan kasus mengenai 'erakan andal *apit+

-anya karena sepasang sandal jepit bekas, seorang pelajar di /alu,ulawesi "engah, harus berurusan dengan pengadilan. 0njar 0ndreas

1agaronda nama pelajar itu, dituduh men#uri sandal jepit milik seorang

anggota polisi./engadilan tak kalah garang terhadap pelajar belia itu.

/elajar malang itu dian#am hukuman 2 tahun penjara. 3asa keadilan

masyarakat pun terkoyak.

andal jepit dan rakyat jelata memiliki nasib yang sama4 sama5sama

terke#ualikan dan terdiskriminasi oleh sistem. andal jepit kadang

diperlukan pada waktu5waktu tertentu saja4 saat hujan, jalan5jalan santai

atau pergi ke 67. Begitu pula nasib rakyat jelata4 mereka hanya

diperlukan pada saat pemilu atau pilkada.

ekarang, kita #oba melihat bagaimana sulitnya aparat penegak

hukum ini menangkap koruptor. eski sudah ada dugaan dan bukti5bukti

awal, tetapi aparat penegak hukum belum tentu langsung menangkapnya.

eribu alasan pun dimun#ulkan4 bukti5bukti belum lengkap, masih butuh

penyidikan, tersangka sakit, dan lain5lain.8ita patut bertanya4 kenapa

pedang keadilan terlalu tajam ke bawah, tapi sangat tumpul saat

menghadap ke atas Bukankah, sebagai negara hukum, penegakan

hukum kita mestinya lebih tajam ke atas.

Dari uraian di atas terlihat bahwa perwujudan good governance di

Indonesia masih sangat lemah. paya kearah sana kiranya masih

memerlukan perjuangan yang panjang.

/emerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban

dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani

kehidupan se#ara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam

perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami trans9ormasi


3/58

paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (market or public

interest), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke

orientasi small and less government , egalitarian dan demokratis, serta

trans9ormasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.

/erkembangan organisasi dalam beberapa dekade terahir menunjukan

peningkatan yang signi!kan, hal ini disebabkan dengan oleh

berkembangnya perubahan dinamika yang ada dalam masyarakat terkait

dengan kompleksnya sinegi antara bidang sosial, politik, budaya dan

ekonomi sehingga keberadaan organisasi menjadi komponen yang sangat

dominan sebagai pen#erminan suatu masyarakat modern. "erlebih lagi

menurut /errow yang dikutip oleh 3i#hard -. -all bahwa 4 We have

become a society oforganization” they surround us, We are born in them

and usually die in them. Our life space beteen is !lled ith them . "hey

are #ust abaut impossible to escape. Organization are us inevitable a

death and ta$. "hey absorbed society .

/enekanan yang diberikan oleh /errow adalah bahwa manusia sudah

menjadi suatu organisasi masyarakat yang lahir dan mati didalamnya

bahwa setiap ruangan dalam hidup manusia diisi oleh organisasi yang

keberadaanya tidak mungkin dihindari. Namun mengapa manusia

memerlukan organisasi. Begitu pentingnya arti suatu organisasi sehingga

3i#hard -. -all memberikan jawaban nebgapa manusia memerlukan

organisasi yaitu 4 "he answer to why we have organi:ations is simple 4 to

get things done. We have organization to do things that individuals

can%not do by them selves. /ada dasarnya organisasi dibentuk untuk

mempermudah tugas dari manusia karena sebagai individu manusia tidak

dapat serta merta menyelesaikan segala sesuatu dengan usaha sendiri.

/emerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang

mempunyai 9ungsi mem9ormulasikan, mengekpresikan, merealisasikan,

keinginan rakyat yang oleh Belo; dn /eele dijabarkan menjadi tujuh 9ungsi

pemerintah yaitu 4 a) &evense, b) 'a and order c) "a$ation c) rovision


4/58

of elfare service d) rotection of individuals e) *egulating the economi

f) rvision of certain economic service and g) &evelopment of humen and

phisycal resouces


5/58

paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (market or public

interest), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke

orientasi small and less government , egalitarian dan demokratis, serta

trans9ormasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.

"erjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan

baik. 0kibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan

nepotisme (88N) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang

sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan

kepada masyarakat yang memburuk.

ehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan

lembaga5lembaga donor internasional, yaitu konsep tata kepemerintahan

yang baik (good governance), sekarang menjadi salah satu kata kun#i

dalam wa#ana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan

di Indonesia. 8onsep ini pertama diusulkan oleh Bank Dunia (6orld Bank),

nited Nations Development /rogram (ND/), 0sian Development Bank

(0DB), dan kemudian banyak pakar di negaranegara berkembang bekerja

keras untuk mewujudkan gagasan5gagasan baik menyangkut tata5

pemerintahan tersebut berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan

unsur5unsur keari9an lokal.

1ahirnya good governance pada era awal "ahun &==%5an, oleh >rganisasi

Internasional khususnya yang bergerak dalam bidang bantuan keuangandan pembangunan, telah menerapkan konsep baru sebagai sarat untuk

mendapatkan bantuan keuangan dan bantuan bagi negera5negara yang

membutuhkan. Diterapkannya konsep good governance sebagai syarat

oleh lembaga5lembaga donor misalnya /BB, Bank Dunia maupu I< dalam

memberikan bantuan pinjaman modal menurut 8joer dan 8lavs 8innerup

dilatar belakangi oleh tiga 9aktor yaitu 4 pertama pengalaman yang yang

dimiliki oleh lembaga5lemabaga donor dalam mengimplementasikan


6/58

program peningkatan struktural (+tructural d#usment rogrammes)

bahwa memperkuat kapasitas dari lembaga5lemabaga pemerintah adalah

sangat diperlukan untuk men#iptakan pertumbuhan yang stabil? kedua

setelah berahirnya perang dingin dan jatuhnya sistem ekonomi dan politik

negara komunis yang menunjukan bahwa terlalu besar jumlahnya

aparatur negara dan tidak e!sien dari aparatur negara tersebut bisa

berimbas pada kegagalan ekonomi? ketiga, perkembangan ekonomi yang

luar biasa terhadap negara jepang si akti9 negara sangat berpengaruh

terhadap perkembangan ekonomi.

8etiga 9aktor tersebut dijadikan dasara oleh masing5masing organisasi

internasional tersebut dalam mengartikan good governance, sehingga

batasan mengenai good governance masih belum baku. Beberapa

organisasi mengindikasikan konsep good governance sebagai re9rensi

makro ekonomi sedangkan organisasi internasional yang lain menjadikan

hak a:asi manusia dan negara hukum sebagai batasan negara

konsepgood governance. /erbedaan konsep mengenai good

governance menurut *an 6outers dan 7edri# 3yngaert sebagai berikut

'"he broadening of its !elds of application is attributable to the fact that

the good governance discourse has moved beyond its stricly macro-

economic core.” Berdasarkan pendapat ini bahwa batasan5batasan

tentanggood governance telah berkembang sedemikian pesat sehingga

bukan hanya tentang makro ekonomi saja tetapi lebih luas lagi yaitu hak

asasi manusia dan negara hukum.

"ata kepemerintahan yang baik dalam dokumen nited Nations

Development /rogram (ND/) adalah penggunaan wewenang ekonomi,

politik dan administrasi guna mengelola urusan5urusan negara pada

semua tingkat. "ata pemerintahan men#akup seluruh mekanisme, proses,

dan lembaga5lembaga di mana warga dan kelompok5kelompok

masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum,


7/58

memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan5perbedaan di antara

warga dan kelompok masyarakat.

8onseptualisasi good governance lebih menekankan pada terwujudnya

demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi

syarat mutlak bagi terwujudnya good govemance, yang berdasarkan pada

adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional

dimaksud dengan memperhatikan nilai5nilai kemanusiaan dan nilai moral

yang menjiwai setiap langkah governance.

Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak

lagi sematamata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi

menekankan pada pelaksanaan 9ungsi pemerintahan se#ara bersama5

sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. Good

governance juga berarti implementasi kebijakan sosial5politik untuk

kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang5per5

orang atau kelompok tertentu.


8/58

/rinsip otonomi daerah merupakan otonomi seluas5luasnya dalam arti

daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua

urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan /emerintah yang

ditetapkan dalam peraturan perundang5undangan yang berlaku.

/emerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah

dalam rangka pelayanan umum, peningkatan peran serta, prakarsa, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan

kesejahteraan rakyat.

8ebijakan otonomi daerah memiliki konsekuensi dalam penyelenggaraanpemerintahan, yaitu se#ara politik, desentralisasi merupakan langkah

menuju demokratisasi, karena /emerintah lebih dekat dengan rakyat,

sehingga kehadiran pemerintah lebih dirasakan oleh rakyat dan

keterlibatan rakyat dalam peren#anaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan dan pemerintahan semakin nyata. e#ara sosial,

desentralisasi akan mendorong masyarakat ke arah swakelola dengan

mem9ungsikan pranata sosial yang merupakan modal sosial dalam

menyelesaikan permasalahan masyarakat.

e#ara ekonomi, desentralisasi diyakini dapat men#egah eksploitasi

/emerintah /usat terhadap daerah, serta dapat menumbuhkan inovasi

masyarakat dan mendorong motivasi masyarakat untuk lebih produkti9.

e#ara administrasi, desentralisasi akan mampu meningkatkankemampuan daerah dalam melakukan peren#anaan, pengorganisasian,

meningkatkan akuntabilitas atau pertanggung jawaban publik.

/enyelenggaraan otonomi daerah se#ara 9aktual memberikan dampak

yang positi9, khususnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan

pembangunan di daerah, akan tetapi pada kenyataannya otonomi belum

mampu untuk meningkatkan tara9 kesejahteraan rakyat. Disisi lain


9/58

beberapa 9akta menunjukkan otonomi daerah juga menjadi sumber rasa

ketidak5adilan rakyat karena tindakan kesewenang5wenangan dan

penyelewengan para penguasa di daerah.

Berdasarkan 1aporan "ahunan 8omisi /emberantasan 8orupsi (8/8)

Indonesia, menyebutkan bahwa pada tahun $%% terdapat & (tujuh

belas) kasus tindak pidana korupsi yang baru ditangani, diantaranya =

(sembilan) kasus tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada /emerintah

Daerah. elain itu yang menjadi perhatian adalah semua tindak pinana

korupsi yang terjadi di daerah tersebut, salah satu #ontoh terkait dengankegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut TA. Legowo terdapat tiga hal yang menjadi penyebab

terjadinya desentralisasi korupsi pada era otonomi

daerahC. ertama, program otonomi daerah hanya ter9okus pada

pelimpahan wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan dan

administrasi dari pemerintah pusat ke daerah, tanpa disertai pembagian

kekuasaan kepada masyarakat. edua, tidak ada institusi negara yang

mampu mengontrol se#ara e9ekti9 penyimpangan wewenang di

daerah. etiga, legislati9 gagal dalam menjalankan 9ungsinya sebagai

lembaga #ontrol, justru sebaliknya terjadi kolusi yang erat antara pihak

eksekuti9 dan legislative di daerah, sementara kontrol dari kalangan civil

society masih lemah.

paya mewujudkan good local governance bukanlah suatu hal yangmudah sepertimembalik telapak tangan, dan tentunya untuk mewujudkan

itu dibutuhkan perjuangan dan waktu panjang. ekalipun memiliki

kelemahan, penyelengaraan desentralisasi merupakan sarana yang

mendekatkan Bangsa Indonesia pada kondisi yang ideal untuk

membangun good local governance. paya mewujudkan good

local governance idealnya dimulai dengan mewujudkan good

governance pada /emerintah /usat sebagai pilotspemerintahan,


10/58

implementasinya /ermenpan dan 3B Nomor % "ahun $%&$ tentang

/edoman /embangunan Eona Integritas enuju 6ilayah Bebas 8orupis

(6B8) dan 6ilayah Birokrasi Bersih dan elayani (6BB) di 1ingkungan

8ementerianF1embaga dan diatur dalam /emerintah Daerah. elain itu

9ormat kebijakan otonomi daerah saat ini perlu dievaluasi, untuk

mengetahui apakah penyelenggaraan otonomi daerah saat ini dapat

menunjang ter#iptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari 88N.

&. Rumusan Masalah

ntuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam

pelaksanaan Good Governancedalam Penyelenggaran Pendidikan

di Indonesia perlu mengidenti!kasi permasalahan sebagai berikut 4

&. 0pa pengertian Good Governance

$. Bagaimana penerapan tata kepemerintahan yang baik dalam

pengembangan /endidikan

@. 8endala apakah yang dihadapi dalam rangka penerapan tata

kepemerintahan yang baik (good governance) dalam /endidikan

A. paya apa yang dilakukan /emerintah untuk mengatasi kendala

yang dihadapi dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik

(good governance) dalam /endidikan

&. Tujuan dan Kajian Masalah.

$. Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai tugas ata kuliah


11/58

dan realitas. 8onsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi

yang digeneralisasikan dalam hal5hal yang khusus yang disebut dengan

de!nisi operasional. /entingnya de!nisi operasional adalah untuk

menghindarkan perbedaan pengertian antara pena9siran mendua (dubius)

dari suatu istilah yang dipakai, selain itu dipergunakan sebagai landasan

pada proses penelitian karya ilmiah.

Kerangka Teori

Pengertian Good Governance dalam pendidikandi Indonesia

Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak

lagi semata5mata dimiliki atau menjadi urusan

pemerintah. Governance menekankan pada pelaksanaan

9ungsi governing se#ara bersama5sama oleh pemerintah dan institusi55

institusi lain, yaitu 1, perusahaan swasta maupun warga negara.

Bahkan istitusi non pemerintah ini dapat saja memegang peran dominan

dalam governance tersebut, atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak

mengambil peran apapun 'governance ithbout government +.

Dari uraian di atas dapat dikatakan good governance adalah

penyelenggaraan negara yang melibatkan unsur lembaga swadaya

masyarakat (1), swasta dan masyarakat, di mana dalam mengambil

suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan demi kepentingan

masyarakat tidak semata5mata berada ditangan pemerintah tetapi

adanya partisipasi akti9 dari 1, swasta dan masyarakat tersebut.

enurut ND/ (/nited 0ation &evelopment rogram), good

governance memiliki delapan prinsip4

&. /artisipasi

$. "ransparansi

@. 0kuntabel


12/58

A. G9ekti9 dan e!sien

2. 8epastian hukum

. 3esponsi9

. 8onsensusC. etara dan inklusi9

enurut 0ID (/nited +tates gency

1nternational &evelopment ), good governancememiliki 2 (lima) prinsip4

H&2

&. G9ektivitas

$. 8eadilan

@. /artisipasi

A. 0kuntabilitas

2. "ransparansi

Dengan adanya perkembangan good governance, prinsip5

prinsip good governance juga mengalami perkembangan4H&

&. /artisipasi

$. /enegakan hukum

@. "ransparansi

A. 8esetaraan

2. Daya tanggap

. 6awasan kedepan

. 0kuntabilitas

C. /engawasan publik

=. G9ektivitas dan e!siensi

&%. /ro9esionalisme

anie53o#hman sebagaimana dikutip *oko 6idodo menyebutkan bahwa 4

8onsep 2governance” lebih inklusi9 daripada 2government” .

8onsep 2government” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan

berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah).

8onsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi

juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak5

pihak yang terlibat juga sangat luas. 1ebih lanjut dikemukakan

https://isomudin63.wordpress.com/2015/02/24/pelaksanaan-good-governance-dalam-penyelenggaran-pendidikan-di-indonesia/#_ftn15https://isomudin63.wordpress.com/2015/02/24/pelaksanaan-good-governance-dalam-penyelenggaran-pendidikan-di-indonesia/#_ftn16https://isomudin63.wordpress.com/2015/02/24/pelaksanaan-good-governance-dalam-penyelenggaran-pendidikan-di-indonesia/#_ftn16https://isomudin63.wordpress.com/2015/02/24/pelaksanaan-good-governance-dalam-penyelenggaran-pendidikan-di-indonesia/#_ftn15


13/58

bahwa Governanceadalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi

dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non

pemerintah dalam suatu kegiatan kolekti9.

Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatureadministrasi dan ilmu politik hampir &$% tahun, sejak Woodro

Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira5kira &$2 tahun yang

lalu. "etapi selama itu governance hanya digunakan dalam konteks

pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. 6a#ana

tentang governance yang baru mun#ul sekitar beberapa tahun

belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan

internasional mempersyaratkan good governance dalam berbagai

program bantuannya. >leh para teoritisi dan praktisi administrasi negara

Indonesia, term good governance diterjemahkan menjadi

penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata kepemerintahan yang

baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab, ada

juga yang mengartikan se#ara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.

/erbedaan paling pokok antara

konsep government dan governance terletak pada bagaimana #ara

penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam

pengelolaan urusan suatu bangsa. 8onsep government berkonotasi bahwa

peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai

otoritas negara. edangkan dalam governance mengandung makna

bagaimana #ara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola

sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan

kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil,

transparan, rule of la, partisipati9 dan kemitraan.

8emudian se#ara implisit kata good dalam good governance sendiri

mengandung dua pengertian? pertama, nilai yang menunjung tinggi

kehendak rakyat dan nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam

men#apai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. edua, aspek

9ungsional dari pemerintahan yang e9ekti9 dan e!sien dalam pelaksanaan

tugasnya untuk men#apai tujuan tersebut.


14/58

8onsep good governance menjadi sangat populer dan sekarang diakui

sebagai mani9esto politik baru. 0nalisis Bank Dunia menekankan

pentingnya programgovernance, yang men#akup kebutuhan akan

kepastian hukum, kebebasan pers, penghormatan pada hak asasimanusia, dan mendorong keterlibatan warga negara dalam rangka

pembangunan. /rogram governance memusatkan perhatian pada reduksi

besaran organisasi birokrasi pemerintah? privatisasi badan milik negara?

dan perbaikan administrasi keuangan.

Bank Dunia memberi batasan Good Governance sebagai pelayanan

publik yang e!sien, sistem peradilan yang dapat diandalkan,

pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya, pengelolaan

kebijakan sosial ekonomi yang masuk akal, pengambilan keputusan yang

demokratis, transparansi pemerintahan dan pertanggungjawaban

!nansial yang memadai, pen#iptaan lingkungan yang bersahabat dengan

pasar bagi pembangunan, langkah untuk memerangi korupsi,

penghargaan terhadap aturan hukum, penghargaan terhadap -0,

kebebasan pers dan ekspresi.

nited Nation Development /rogram (ND/) merumuskan tata

pemerintahan sebagai penggunaan wewenang ekonomi politik dan

administrasi guna mengelola urusan5urusan negara pada semua tingkat.

"ata pemerintahan men#akup seluruh mekanisme, proses dan lembaga5

lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan

kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan

menjembatani perbedaan diantara mereka. 1ebih lanjut, disebutkan

bahwa dalam konteks pembangunan, de!nisi governance adalah

mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan

pembangunan, sehingga good governance adalah mekanisme

pengelolaan sumber daya ekonomi dan so#ial yang substansial dan

penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat

utama e!sien dan (relati9) merata. /engertian governace yang

dikemukakan nited Nation Development /rogram (ND/) ini didukung

tiga pilar yakni politik, ekonomi dan admnistrasi. ilar pertamayaitu tata

pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses5proses


15/58

pembuatan keputusan untuk 9ormulasi kebijakan publik, baik dilakukan

oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi5birokrasi bersama

politisi. ilar kedua, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi

proses5proses pembuatan keputusan untuk mem9asilitasi aktivitasekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi.

edangkan ilar ketiga yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi

,adalah berisi implementasi proses, kebijakan yang telah diputuskan oleh

institusi politik.

edangkan 1embaga 0dmnistrasi Negara (10N)

mengartikan governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan

negara dalam menyediakan public good dan service. 10N menegaskan

dilihat dari functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah

pemerintah telah ber9ungsi e9ekti9 dan e!sien dalam upaya men#apai

tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Good dalam good governence menurut 1embaga 0dministrasi Negara

(10N) mengandung dua pengertian. ertama, nilai5nilai yang menjunjung

tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai5nilai yang dapat

meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pen#apaian tujuan

(Nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan

sosial. edua, aspek aspek 9ungsional dari pemerintahan yang e9ekti9 dan

e!sien dalam pelaksanaan tugas5tugasnya untuk men#apai tujuan5tujuan

tersebut. Berdasarkan pengertian ini, 1embaga 0dministrasi Negara (10N)

kemudian mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada dua

hal yaitu, ertamaorientasi ideal negara yang diarahkan pada pen#apaian

tujuan nasional dan eduaaspek5aspek 9ungsional dari pemerintahan yang

e9ekti9 dan e!sien dalam pelaksanaan tugasnya untuk men#apai tujuan5

tujuan tersebut. elanjutnya berdasarkan uraian tersebut 1embaga

0dministrasi Negara (10N) menyimpulkan bahwa good governanceadalah

penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab

serta e!sien, dengan menjaga 'kesinergisan+ interaksi yang konstrukti9 di

antara domain5domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

8onsep mengenai good governance dapat ditemukan juga dalam

/eraturan /emerintah Nomor &%& "ahun $%%% tentang /endidikan dan


16/58

/elatihan *abatan /egawai Negeri ipil, dalam penjelasan /asal $ (d)

mengartikan kepemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang

mengembangkan dan menerapkan prinsip5prinsip pro9esionalisme,

akuntabilitas, transparasi, pelayanan prima, demokrasi, e!siensi,e9ektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh

masyarakat.

Governance mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak

ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. /esan

pertama dari terminologigovernance membantah pemahaman 9ormal

tentang bekerjanya institusi5institusi negara. Governance mengakui dalam

masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja

pada tingkat yang berbeda. enurut ND/, governance atau tata

pemerintahan memiliki tiga domain yaitu

&. Negara atau tata pemerintahan (state)

$. ektor swasta atau dunia usaha dan (private sector)

@. asyarakat (society).

8etiga domain dalam Governance tersebut berada dalam kehidupan

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. ektor pemerintahan lebih

banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian

dan pengawasan. ektor swasta lebih banyak berke#ipung dan menjadi

penggerak akti!tas di bidang ekonomi. edangkan sektor masyarakat

merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintahan maupun

swasta. 8arena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik,

ekonomi, maupun sosial budaya.

8onsep good governance adalah sebuah ideal type of governance, yang

dirumuskan oleh banyak pakar untuk kepentingan praktis dalam rangka

membangun relasi negara5masyarakat5pasar yang baik. Beberapa

pendapat malah tidak setuju dengan konsepgood governance, karena

dinilai terlalu bermuatan nilai5nilai ideologis.

eutia anie 3a#hman menyebutkan good governance sebagai

mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang

melibatkan pengaruh se#tor negara dan sektor non pemerintah dalam

suatu usaha kolekti9. De!nisi ini mengasumsikan banyak aktor yang


17/58

terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak

aktor lain. /esan pertama dari terminologi governance membantah

pemahaman 9ormal tentang bekerjanya institusi5institusi negara.

Governance mengakui didalam masyarakat terdapat banyak pusatpengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.

/urwo antoso dengan keyakinan bahwa konsep governance yang

lebih ideal adalah&emocratic Governance, yaitu suatu tata pemerintahan

yang berasal dari masyarakat (partisipasi), yang dikelola oleh rakyat

(institusi demokrasi yang legitimate, akuntabel dan transparan), serta

diman9aatkan (responsi9) untuk kepentingan masyarakat. /ada prinsipnya

konsep ini se#ara sub stanti9 tidak berbeda jauh dengan konsep Good

Governance, hanya saja tidak memasukkan dimensi pasar.

8un#i utama memahami good governance adalah pemahaman atas

prinsipprinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip5prinsip ini akan

didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya

mewujudkan pemerintahan yang baik. /enilaian terhadap baik5buruknya

pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip5

prinsip good governance. asyarakat "aransparansi Indonesia ("I)

mengemukakan prinsip5prinsip good governance adalah sebagai berikut 4

&. Partisipasi Masyarakat , emua warga masyarakat mempunyai

suara dalam pengambilan keputusan, baik se#ara langsung maupun

melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan

mereka. /artisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan

berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk

berpartisipasi se#ara konstrukti9.

$. Tegaknya Supremasi Hukum, 8erangka hukum harus adil dan

diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum5

hukum yang menyangkut hak asasi

@. Transparansi, "ranparansi dibangun atas dasar arus in9ormasi

yang bebas. eluruh proses pemerintahan, lembaga5lembaga dan

in9ormasi perlu dapat diakses oleh pihak5pihak yang

berkepentingan, dan in9ormasi yang tersedia harus memadai agar

dapat dimengerti dan dipantau.


18/58

A. Peduli pada Stakeolder , 1embaga5lembaga dan seluruh proses

pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang

berkepentingan.

2. !erorientasi pada "onsensus, "ata pemerintahan yang baikmenjembatani kepentingan5kepentingan yang berbeda demi

terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi

kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.

. "esetaraan, emua warga masyarakat mempunyai kesempatan

memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

. #$ekti%tas dan #%siensi , /roses5proses pemerintahan dan

lembaga5lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga

masyarakat dan dengan menggunakan sumber5sumber daya yang

ada seoptimal mungkin.

C. Akunta&ilitas, /ara pengambil keputusan di pemerintah, sektor

swasta dan organisasi5organisasi masyarakat bertanggung jawab

baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga5lembaga yang

berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung

dari jenis organisasi yang bersangkutan.

=. 'isi Strategis, /ara pemimpin dan masyarakat memiliki perspekti9

yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan

pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya,

harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya

dan sosial yang menjadi dasar bagi perspekti9 tersebut.

/rinsip5prinsip yang melandasi konsep tata pemerintahan yang baik

sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke

pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap

sebagai landasan good governance, yaituakunta&ilitas, transparansi,

dan partisipasi masyarakat . elain itu juga, Good Governanceyang

e9ekti9 menuntut adanya koordinasi dan integritas, pro9esionalisme serta

etos kerja dan moral yang tinggi dari ketiga pilar yaitu pemerintah,

masyarakat madani, dan pihak swasta.

Adapun krakteristik good government adalah seagai erikut!

&. a" Ber#a#asan ke depan $visi strategic"


19/58

$. " Teruka $transparan"

@. c" %epat tanggap $responsi&"

A. d" Bertanggung ja#a $akuntael"

2. e" Pro&esional dan kompeten. &" '(sien dan e&ekti&

. g" )esentralistis

C. h" )emokratis

=. i" Mendorong partisipasi mas*arakat

&%. j" Mendorong kemitraan dengan s#asta dan

mas*arakat

&&. k" Menjunjung supremasi hukum

&$. l" Berkomitmen pada pengurangan kesenjangan

&@. m" Berkomitmen pada tuntutan pasar

&A. n" Berkomitmen pada lingkungan hidup

*elas bahwa good governance adalah masalah perimbangan antara

negara, pasar dan masyarakat. emang sampai saat ini, sejumlah

karakteristik kebaikan dari suatugovernance lebih banyak berkaitan

dengan kinerja pemerintah. /emerintah berkewajiban melakukan investasi

untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan

kesehatan dan in9rastuktur. "etapi untuk mengimbangi negara, suatu

masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya

system demokrasi, rule o9 law, hak asasi manusia, dan dihargainya

pluralisme.

embangun good governance adalah mengubah #ara kerja state,

membuat pemerintahaccountable, dan membangun pelaku5pelaku di luar

negara #akap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang berman9aat

se#ara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan

yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah

karakteristik dan #ara kerja institusi negara dan pemerintah.

Gsensi dari konsep good governance sebagaimana diuraikan diatas adalah

kekuatan konsep governance terletak pada keakti9an sektor negara,

masyarakat dan pasar untuk berinteraksi. 8arena itu, good governance,

sebagai suatu proyek sosial, harus melihat kondisi sektor5sektor di luar


20/58

negara, sehingga terjalin suatu interkoneksitas antara se#tor5sektor yang

merangkai governance.

Berdasarkan tuntutan re9ormasi politik tersebut yang diharapkan adanya

good #orporate government maka se#ara reJeksi dituntut pula adanyare9ormasi keuangan negara, adapun tuntutan tersebut men#akup hal5hal

sebagai berikut4

&. &iscretion *eform, re9ormasi ini men#akup adanya keleluasaan di

dalam pengurusan keuangan negara, khususnya lebih terasa bagi

pemerintahan. eiring dengan adanya keleluasaan (disvretion)

tersebut terjadi perubahan pengawasan yang semula dilakukan

se#ara vertikal dan ber#irikan sentralistis, hierarkis berubah menjadi

hori:ontal kontrol dimana pengawasan dilakukan se#ara hori:ontal

oleh D/3, yang dibantu oleh B/8 dan B/8/.

$. 3udget *eform+ re9ormasi di bidang anggaran yang memisahkan

antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan juga akan

bergeser menjadi anggaran menurut organisasi, jenis belanja serta

9ungsinya, sehingga konsekuensinya apabila ada pergeseran

anggaran harus persetujuan D/3. Demikian pula dari hasil prestasi

kerja maka pelaksanaan anggaran harus diukur sampai seberapa

jauh pelayanan pemerintah kepada rakyatnya, oleh karena itu

pengukuran kinerja ( performance measurement indicator ) sudah

harus di#iptakan guna mengukur kinerja pemerintah.

@. +trategic 4ost *eform+ adan*a perimangan keuangan pusat

dan daerah+ namun juga melalui pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah dimungkinkan pula memperoleh

pinjaman aik erasal dari dalam negeri maupun dari luar

negeri. ,ealikn*a pemerintah pusat juga dimungkinkan

memperoleh pinjaman dari pemerintah daerah manakala

pemerintah daerah memperoleh surplus.

A. &e!cit5surplus +pending *eform+ untuk perlakuan akuntansi

terhadap de(sit anggaran sudah leih o*ekti&. Pada #aktu

seelum re&ormasi tidak pernah dikenal de(cit anggaran


21/58

karena penerimaan pinjaman dicatat seagai penerimaan

negara sehingga di dalam APB- tidak mengenal de(sit

anggaran+ demikianpun juga tidak mengenal adan*a surplus

anggaran. ,etiap tahun pemerintah pusat maupunpemerintah daerah harus menghitung de(cit surplus

anggaran *ang seenarn*a. Apaila terjadi de(sit maka

selanjutn*a dicarikan pemecahan maslah guna

mengatasin*a+ sedangkan apaila terjadi surplus maka

harus dialokasikan untuk kesejahteraan aktual mas*arakat

atau ahkan melunasi hutang luar negeri dan khususn*a

erorientasi untuk prospekti& regenerasi agar kelak tidak

meninggalkan ean agi generasi erikut.

8aidah pengelolaan keuangan negara berdasarkan paradigma baru pada

era re9ormasi ini yaitu pen#erminan se#ara praktis tentang?

&. kuntabilitas yang berorientasi pada hasil, hal ini men#erminkan

bahwa pelaksana5an anggaran berbasis kinerja lebih menekankan

pada penerapan sistem anggaran beren#ana dan berprogram, yaitu

lebih memperioritaskan arah anggaran yang biasanya disusun

berdasarkan lembaga dan pemasukan menjadi anggaran berbasis

pelaksanaan. -al ini juga berarti menerapkan sistem penyusunan

anggaran yang menekankan pada hubungan antara berbagai hasil

dari program5program dan masukan5masukan yang diperlukan

untuk menghasilkan sesuatu yang berman9aat langsung bagi

kesejahteraan masyarakat, dengan demikian akan memudahkan

untuk menganalisis ren#ana alternati9 bagi pen#apaian suatu tujuan

yang telah ditetapkanFdiren#anakan.

$. rofesionalitas, yakni dimulai dari penyusunan ren#ana anggaran,

pengelolaannya dan sampai pada tahap pertanggungjawaban

dituntut untuk dilaksanakan se#ara pro9esionalitas, yaitu merupakan

kolaborasi antara kesepadanan kemampuan dan keterampilan serta

pengambil kebijakan yang men9okuskan kinerja yang e9ekti9 dan


22/58

e!sien, baik kinerja dari sudut proses maupun dari sudut hasil,

dampak dan man9aat.

@. roporsionalitas, #erminan praktis dari tuntutan proporsional adalah

tujuan dari anggaran yang diren#anakan untuk pengelolaannyadiharapkan sesuai dan sepadan dengan tuntutan keberadaan

masyarakat dan bangsa Indonesia pada saat kini, katakan saat kini

lapangan kerja sangat minim dan penggangguran sangat besar

maka se#ara proporsional anggaran yang diren#anakan hendaknya

se#ara proporsional dapat menjawab tantangan bangsa Indonesia

pada saat kini

A. eterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, sebagai salah

satu upaya konkrit dalam rangka mewujudkan #ita5#ita re9ormasi

adalah terdapatnya transparansi yang akuntabel dari pengelola

keuangan negara, hal ini berarti setiap saat siapapun dan kapanpun

apabila ingin melakukan veri!kasi tentang pengelolaan keuangan

negara bagi para pejabat pemerintah maka telah disiapkan sistem

dan instrumennya termasuk penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun dengan

mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima se#ara

umum.

2. emeriksaan keuangan oleh 3adan emeriksa yang bebas dan

mandiri, berdasarkan ndang5ndang Nomor & tahun $%%@

tentang keuangan negara pasal @% telah ditegaskan bahwa

pemerintah pusat maupun daerah akan mempertang5gungjawabkan

pelaksanaan 0/BNF0/BD kepada D/3FD/3D setelah diperiksa oleh

Badan /emeriksa 8euangan. 1aporan realisasi anggaran ini selain

menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan

prestasi kerja setiap kementerianFlembaga dan satuan kerja

perangkat daerah.

Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk

men#iptakanthe good governance, terlebih dahulu perlu dilakukan

desentralisasi pemerintahan$&. Demokratisasi dan otonomisasi

berpengaruh linear terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan


23/58

yang baik dan meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat. /elaksanaan

otonomi daerah di Indonesia saat ini diyakini bisa menjamin segera

terwujudnya good local governance, karena pelaksanaan otonomi daerah

memiliki justi!kasi politik dan moral yang lebih kuat. "etapi dari semua itu,yang harus diperhatikan adalah bagaimana 9ormat penyelenggaraan

otonomi daerah yang diimplementasikan dan bisa diandalkan untuk

mewujudkan good local governance.

8erangka >tonomi Daerah sebagaimana telah diatur dalam ndang5

undang Nomor @$ tahun $%%A tentang /emerintahan Daerah dan ndang5

ndang Nomor @@ tahun $%%A tentang /erimbangan 8euangan /usat dan

Daerah memiliki dua dimensi dasar. Dimensi pertama sebagaimana

ter#ermin dalam ndang5undang Nomor @$ tahun $%%A menitik beratkan

pada apa yang sering disebut sebagai desentralisasi

administrati9 (dministrative &ecentralization). Desentralisasi

administrati9 dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan,

tanggungjawab dan sumber daya keuangan sebagai upaya menyediakan

pelayanan umum kepada pemerintah. Dimensi kedua sebagaimana diatur

dalam ndang5ndang Nomor @@ tahun $%%A adalah Desentralisasi

keuangan yang merupakan konsekuensi dari kewenangan untuk

mengelola keuangan (e$penditure) se#ara mandiri.

8onsepsi desentralisasi yang berhenti hanya sebatas pemberian

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan

pengelolaan anggaran pada akhirnya men#iptakan dominasi kekuasaan

oleh elit lokal. onopoli kewenangan untuk menyusun kebijakan dan

mengelola anggaran membuat akses terhadap sumber5sumber ekonomi

daerah hanya kepada elit dan atau politisi lokal.

/enyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari tantangan dan

hambatan, beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan

otonomi daerah, diantaranya 4

• entalitas aparat birokrasi yang belum berubah?


24/58

• -ubungan antara institusi pusat dengan daerah yang masih belum

sinergis?

• umber daya manusia yang terbatas? pertarungan kepentingan

yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, penguasaan asetyang menghinggapi aparat pemerintah dan daerah.

ewujudkan good local governance hanya dapat dilakukan apabila

terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerinta, dunia usaa

swasta, dan masyarakat . 8etiganya mempunyai peran masing5masing,

dimana Pemerintaan (aera (legislati9, eksekuti9, dan yudikati9)

memainkan peran menjalankan dan men#iptakan lingkungan politik dan

hukum yang kondusi9 bagi unsur5unsur lain dalam localgovernance. (uniausaa berperan dalam pen#iptaan lapangan kerja dan

pendapatan di daerah.Masyarakat &erperan dalam pen#iptaan interaksi

sosial, ekonomi dan politik di daerah. 8etiga unsur tersebut dalam

memainkan perannya sesuai dengan nilai5nilai dan prinsip5prinsip tata

kepemerintahan yang baik.

/enerapan tata kepemerintahan yang baik di lingkungan

pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemenkepemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan 9ungsi5

9ungsi manajemen (planning, organizing, actuating, dancontrolling) yang

dilaksanakan se#ara pro9esional dan konsisten. /enerapan sistem

manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positi9 antara

pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dengan demikian,

instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan good governance dan good local governance,

pemerintah telah menetapkan agenda pen#iptaan tata kepemerintahan

yang baik di Indonesia, agenda tersebut setidaknya memiliki 2 (lima)

sasaran, yaitu

Berkurangnya se#ara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di

birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas?


25/58

&. "er#iptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan /emerintah

yang e!sien, e9ekti9 dan pro9esional transparan dan akuntabel?

$. "erhapusnya peraturan dan praktek yang bersi9at diskriminati9

terhadap warga?@. eningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan

publik?

A. "erjaminnya konsistensi seluruh peraturan /emerintah /usat dan

/emerinatah

ntuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

dalam agenda pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam

/endidikan /emerintah menuangkan kebijakan tersebut antara lain dalam

ndang5ndang Nomor $% "ahun $%%@ tentang istem /endidikan

Nasioanal, ndang5ndang Nomor &A "ahun $%%2 tentang uru dan

Dosen.

&. P'-'RAPA- TATA K'P'M'RI-TA/A- 0A-G BAIK )ALAM

P'-)I)IKA-.

alah satu tantangan besar yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam

otonomi daerah ialah membenahi segala kemelut akibat derasnya arus

globalisasi. /adahal, persoalan akibat huru5haraK menggulingkan tirani

pemerintahan pun belum tuntas, harus pula berkemas dengan segala

kemelut derasnya arus globalisasi. lobalisasi yang sering dianggap

sebagai pembawa masalah bagi kehidupan bangsa, jika diman9aatkan

akan senantiasa memberikan man9aat bagi kehidupan.

Dalam era otonomi, sebenarnya terbuka peluang besar untuk

membangun dunia pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. -al ini

terjadi karena BupatiF6alikota memiliki kewenangan yang penuh dalam

menentukan kualitas pendidikan sesuai dengan konteks daerahnya. *adi

dalam era otonomi, kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang

lebih banyak tergantung pada komitmen daerah untuk merumuskan visi

dan misi di daerahnya masing5masing. *ika daerah #ukup visioner,


26/58

pengembangan sektor pendidikan akan memiliki peluang yang besar

untuk dapat memenuhi standar kualitas sesuai dengan harapan

para stakeholders. anakala pemerintah daerah memiliki political

ill yang kuat dan kemudian disertai dengan kebijakan dan sistemperen#anaan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai

upaya humaninvestment di daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah

itu akan memiliki praksis yang baik, dan kualitas pendidikan akan dapat

ditegakkan.

Namun sebaliknya, manakala pemerintah daerah memandang

pendidikan tidak penting, sehingga visi dan misi pendidikan di daerah itu

tidak dirumuskan se#ara jelas dalam sistem peren#anaan yang baik, maka

kemungkinan besar tidak dapat diderivasikan menjadi praksis pendidikan

yang solid. *ika hal ini terjadi, praksis pendidikan akan berjalan se#ara

tidak pro9esional. 0khirnya, setiap berbi#ara visi dan misi pada satuan

pendidikan berubah menjadi sesuatu yang dipandang terlalu mewah.

8ondisi seperti ini akan mendorong para praktisi pendidikan di daerah

kehilangan arah dalam menjalankan 9ungsinya se#ara pro9esional. >leh

karena itu, di era otonomi pendidikan dewasa ini merupakan saat yang

menentukan membangun budaya tatakelola pendidikan di daerah melalui

pengembangan sistem peren#anaan pendidikan yang e9ekti9, dan "ata

kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Diakui atau tidak bahwa dalam melaksanakan pembangunan

pendidikan di daerah terkadang masih ditemukan 9akta yang saling

bertentangan antara dimensi konsumtif dengan dimensi investatif .

Dimensi konsumti9 berkaitan dengan kebutuhan untuk memproduksi

barang dan jasa, sedangkan dimensi investati9 berkenaan dengan

kebutuhan untuk men#iptakan kemampuan menghasilkan barang dan jasa

di masa depan. /ilihan terhadap kedua tujuan tersebut pada

kenyataannya harus melaluiLdebat politikK dan pertimbangan5

pertimbangan politis dan ekonomis. /ertimbangan politis didasarkan

kepada tujuan masyarakat se#ara menyeluruh, dan pertimbangan

ekonomis didasarkan pada kemampuan !skal otoritas penentu anggaran

pembangunan daerah.


27/58

Dalam sepuluh tahun terakhir, ke#enderungan yang menonjol terjadi

dalam dunia pendidikan di Indonesia (lihat 'Isu5isu 8ritis /enyelenggaraan

>tonomi Daerah+, adalah4 ertama, pendidikan #enderung terjerumus

dalam proses komersialisasi di mana pendidikan telah berubah menjadikomoditi yang diperdagangkan dan dikelola seperti layaknya dunia

industri manu9aktur yang berorientasi pada keuntungan (pro!t

oriented). Dunia pendidikan yang seharusnya tampil populis dan humanis,

ternyata sudah semakin langka, dan bahkan setiap tahun ajaran baru tiba,

tidak sedikit orang tua peserta didik yang resah, dan terpaksa harus

men#ari sekolah bagi anak5anaknya, dan mereka pun jauh jauh dari harus

menabung untuk membayar uang pangkal, uang gedung, dan biaya

pendidikan lainnya yang makin mahal. "idak beda dengan dunia industri

yang serba impersonal dan tak segan saling bersaing berebut pangsa

pasar, dalam dunia pendidikan pun kini tidak lagi ada rasa malu ketika

sekolah satu dengan yang lain saling berlomba menawarkan kelebihan

mereka masing5masing, asalkan konsumen bersedia membayar dengan

uang ratusan ribu, jutaan atau bahkan puluhan juta rupiah.

edua, pendidikan yang makin komersial ternyata di saat yang sama juga

melahirkan proses superiorisasi sekolah, di mana sekolah menjadi makin

angkuh, berjarak, dan menekan orang tua siswa, baik dengan #ara yang

halus maupun terangterangan. Dalam praktek, pendidikan yang berubah

menjadi industri #enderung akan mengalami proses pereduksian makna,

terdegradasi hanya menjadi kegiatan produksi dan berorientasi jangka

pendek mengha9al dan mengasah ketrampilan siswa mengerjakan soal5

soal ujian. "etapi, sama sekali tidak memiliki empati untuk membangun

ke#erdasan dan potensi akademik siswa dengan #ara5#ara yang humanis.

Dalam kurun waktu tersebut, penataan organisasi pendidikan pada

kenyataannya belum banyak pengaruhnya dalam peningkatan kualitas

D, karena birokrasi pemerintahan sepertinya sulit untuk dirubah.

enurut Irianto ($%%&), dalam tatanan birokrasi pendidikan masih

terdapat ke#enderungan sangat kuat sikap dan perilaku egosentralistis

dari birokrasi dan elite politik tingkat pusat dan provinsi, baik dalam

memperlakukan asas desentralisasi yang dilaksanakan bersama5sama


28/58

dengan dekonsentrasi, maupun dalam rangka pelaksanaan tugas

pembantuan. ikap dan perilaku ego5sentralistis tersebut sangat

membatasi keleluasaan mengambil keputusan bagi para pengelola

pembangunan di daerah. ehingga, sering keliru dalammenterjemahkan Lkepentingan nasionalK dengan manajemen

yang uniformitas.

ambaran tersebut, memang tidak terlepas dari kondisi D pemerintah

itu sendiri. 8alau kita mau jujur, pro9esionalisme ketenagaan pada tatanan

jabatan politispun, se#ara umum masih lebih rendah bila dibandingkan

dengan tatanan jabatan di lingkungan eksekuti9. /ada tatanan jabatan

politis masih belum mampu se#ara seimbang memahami apa yang

menjadi tugas pokok yang melekat pada jabatannya maupun wawasan

yang menjadi bidang garapan pembangunan pendidikan. ehingga, setiap

menentukan kebijakan dan program5program pembangunan pendidikan,

antara pihak eksekuti9 dan legislati9 masih tidak ada kesepahaman.

eperti yang diungkapkan Deddy etiawan ($%%4@5A) bahwa program5

program pembangunan pendidikan di tingkat daerah yang diajukan pihak

eksekuti9 gagal dilaksanakan, karena terbentur kepentingan golongan

politik para anggota legislati9 yang tidak menguasai dan memahami

substansi pembangunan pendidikan. 0tau sebaliknya, program5program

pembangunan pendidikan yang diajukan pihak eksekuti9 hanya bersi9at

rutinitas, tidak strategis, kurang menyentuh permasalahan yang

membutuhkan peme#ahan segera. ehingga, pada saat diajukan ke pihak

legislati9 pun tidak ada masukan5masukan yang berarti. Belum lagi, ketika

proses pengajuan program5 program pembangunan pendidikan itu pada

saat mendapat persetujuan pihak eksekuti9 di bidang penganggaran.

Gksekuti9 bagian ini pun masih kurang memahami dan menguasai

substansi program5program pendidikan mana yang harus mendapat

pembiayaan yang memadai, apalagi sampai kepada beban kerja setiap

unit program pelaksana yang harus dibiayai. 0hirnya, peren#anaan

program hanya diputuskan berdasarkan negosiasi LpolitikK antara pihak


29/58

instansi teknis dengan segolongan anggota D/3 dan instansi teknis

dengan instansi yang mengurus anggaran.

/ernyataan Deddy etiawan tersebut memperkuatlaporan 1ndonesian 4orruption Watch (I76), bahwa pelaksanaan program5

program pembangunan di daerah termasuk pendidikan lima tahun terahir,

pihak eksekuti9 pun masih dihadapkan pada kemampuan teknis dan

moralitas yang rendah. Di samping pengaruh tekanantekanan pihak

legislati9 yang ikut bermainK pada tatanan eksekuti9, juga karena desakan

para rekanan5rekanan dalam pelaksanaan program yang harus banyak

melibatkan pihakpihak swasta dan lembaga5lembaga keswadayaan dalam

masyarakat. 0hirnya, banyak terjadi penyimpangan, kesalahan prosedur,

bahkan banyak program yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan,

banyak sisa anggaran dan anggaran dikembalikan atau dihabiskan

dengan pelaksanaan program alakadarnya. /ada tatanan pengawasan

pembangunan, walaupun berhasil mengungkap berbagai bentuk korupsi

dan penyimpangan, namun temuan5temuan tersebut belum menyeluruh

sampai kepada akar permasalahannya. Bahkan, instansi ini masih dituding

kompromistis (lihat 'aporan hir "ahun 6778,

Implementasi "ata 8epemerintahan yang Baik (good governance) dalam

penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu upaya

men#iptakan pemerintahan yang bersih dan bebas 88N. Berdasarkan

Instruksi /residen Nomor 2 "ahun $%%A tentang /er#epatan

/emberantasan 8orupsi, /residen 3epublik Indonesia memerintahkan

kepada seluruh jajaran /impinan Instansi /emerintah untuk 4

&. elaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara negara?

$. embuat penetapan kinerja se#ara berjenjang?

@. eningkatkan kualitas pelayanan publik?

A. en#egah kebo#oran dan pemborosan pada pengadaan barang dan

jasa?

2. emberikan dukungan maksimal kepada upaya penindakan korupsi?

. enerapkan kesederhanaan serta penghematan.


30/58

Instruksi /residen Nomor 2 "ahun $%%A tentang /er#epatan

/emberantasan 8orupsi juga menginstruksikan kepada seluruh ubernur

dan BupatiF6alikota4

&. enerapkan prinsip5prinsip "ata 8epemerintahan yang Baik di

lingkungan /emerintah daerah?

$. eningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar

dalam pelaksanaannya?

@. Bersama5sama dengan D/3D melakukan pen#egahan terhadap

kemungkinan terjadinya kebo#oran keuangan negara baik yang

bersumber dari 0nggaran /endapatan dan Belanja Negara maupun

0nggaran /endapatan dan Belanja Daerah.

8omisi /emberantasan 8orupsi 3epublik Indonesia (8/853I) bersama

enteri /endayagunaan 0paratur Negara 3epublik Indonesia (GN/0N53I)

telah merekomendasi kan langkah5langkah penerapan "ata

8epemerintahan yang Baik, meliputi 4

&. /eningkatan kapasitas /emerintah daerah?

$. /enerapan manajemen berbasis kinerja?

@. /elayanan sektor publik?

A. /en#egahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa?

2. /eningkatan kemampuan teknis aparatur?

. /eningkatan kesadaran anti korupsi? dan

. /enanganan pengaduan masyarakat.

ntuk menindaklanjuti Instruksi /residen tentang /er#epatan

/emberantasan 88N, menetapkan kebijakan strategis melalui komitmen

bersama dengan jajaran /emerintahan 8abupatenF8ota dalam lingkup

/rovinsi, untuk se#ara bersama mewujudkan "ata 8epemerintahan yang

baik sebagai upaya pen#egahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di wilayah

administrati9 /rovinsi dan 8abupatenFkota.

8ementerian 0gama telah menerbitkan Instruksi enteri 0gama Nomor @

"ahun $%&& tentang /emantapan pelaksanaan pelayanan dilingkungan


31/58

8ementerian 0gama yaitu elakukan langkah5langkah yang mendukung

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan hal5hal

sebagai berikut4

• embuat da9tar jenis layanan kepada masyarakat beserta

persyaratan administrati9 yang harus dipenuhi?

• elakukan pengamatan lapangan?

• embuat mekanisme prosedur dan tandard >perating /ro#edure?

• /eman9aatan I7" untuk pelayanan? dan

• 1angkah5langkah upaya pen#egahan dan penindakan perilaku

8olusi, 8orupsi, dan Nepotisme.

/emerintah dalam hal ini enteri 0gama mengeluarkan Instruksi enteri

0gama Nomor & "ahun $%&$ tentang /elaksanaan /embangunan Eona

Integritas enuju 6ilayah Bebas dari 8orupsi (6B8) dan 6ilayah Birokrasi

Bersih dan elayani (6BB) di 1ingkungan 8ementerian 0gama, enteri

/0N dan 3B mengeluarkan /ermenpan dan 3B Nomor % "ahun $%&$

tentang Pedoman Pem&angunan )ona Integritas Menu*u +!" dan

+!!M di 1ingkungan 8ementerianF1embaga dan /emerintah Daerah,

proses pembangunan :ona integritas dilaksanakan melalui penerapan

program pen#egahan korupsi yang terdiri atas $% (dua puluh) kegiatan

yang bersi9at konkrit yang akan diukur melalui indikator proses dan

8ementerian 0gama telah menerbitkan Instruksi enteri 0gama Nomor &

"ahun $%&$ tentang /elaksanaan /embangunan Eona Integritas enuju

6ilayah Bebas dari 8orupsi dan 6ilayah Birokrasi Bersih dan elayani di

1ingkungan 8ementerian 0gama yaituPertama ? melaksanakan

/embangunan :ona Integritas menuju wilayah Bebas dari 8orupsi (6B8)

dan wilayah Birokrasi Bersih dan elayani (6BB) pada satuan kerja

masing5masing. "edua /elaksanaan /embangunan :ona Integritas

sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu berpedoman pada peraturan

enteri Negara /endayagunaan 0paratur Negara dan 3e9ormasi Birokrasi

Nomor % "ahun $%&$ tentang pedoman /embangunan :ona Integritas

menuju wilayah Bebas dari 8orupsi dan wilayah Birokrasi Bersih danelayani di 1ingkungan 8ementerianF1embaga dan /emerintah


32/58

Daerah. "etiga setiap /impinan atuan 8erja wajib menyusun 3en#ana

0ksi dan memantau /elaksanaan pembangunan :ona Integritas menuju

wilayah Bebas dari 8orupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan elayani

sebagaimana dimaksud pada Diktum 8G0" di lingkungan satuan kerjamasing5masing. "eempat elaksanakan Instruksi ini dengan penuh

tanggung jawab dan melaporkan hasil5hasilnya se#ara berkala kepada

enteri 0gama melalui saluran hierarkis.

paya /emerintah dan /emerintah daerah untuk mewujudkan "ata

8epemerintahan yang baik diaktualisasikan dalam trategi dan 0rah

8ebijakan /emerintah dan /emerintah Daerah.

enyadari betapa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan tersebut,

semua pihak telah berupaya dan berbagai kebijakan telah dilaksanakan.

Namun, sepertinya tetap saja belum berhasil membawa bangsa kita

memenangkan persaingan dengan bangsa5bangsa lain di dunia. Bahkan,

bila kualitas D Bangsa Indonesia diukur dengan Indeks /embangunan

anusia (I/), hampir setiap tahun peringkat Indonesia selalu berada

pada tingkatan yang memalukan harkat dan martabat bangsa. ungguh

memilukanM Di mana sebetulnya akar permasalahannya

"e&i*akan umum tentang Pengelolaan "euangan -egara dalam

pengelolaan anggaran Pendidikan, &awa /embangunan nasional

diterjemahkan dalam kebijakan anggaran yang dituangkan dalam

0nggaran /endapatan dan Belanja Negara (0/BN) dan 0nggaran

/endapatan dan Belanja Daerah (0/BD). 0nggaran /endapatan dan

Belanja Daerah, selanjutnya disebut 0/BD adalah ren#ana keuangan

tahunan /emerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

/emerintah Daerah dan Dewan /erwakilan 3akyat Daerah, dan ditetapkan

dengan /eraturan Daerah.

-al mendasar yang menjadi pusat perhatian masyarakat dalam rangka

implementasiGood Governance dewasa ini, khususnya bagi /emerintah

dan /emerintah Daerah adalah keterbukaan, partisipasi masyarakat


33/58

dalam pembangunan, dan akuntabilitas /emerintahan dan perbaikan

pelayanan publik oleh instansi /emerintah.

/entingnya partisipasi masyarakat dinyatakan se#ara eksplisit dalam

ndang5ndang Nomor $2 tahun $%%A tentang istem /eren#anaan/embangunan Nasional, /asal $ ayat (A) yang menyatakan bahwa tujuan

istem /eren#anaan /embangunan Nasional untuk 4

&. endukung koordinasi antar pelaku pembangunan?

$. enjamin ter#iptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik

antardaerah, antarruang, antarwaktu, antar9ungsi pemerintah

maupun antara /usat dan Daerah?

@. enjamin keterkaitan dan konsistensi antara peren#anaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan?

A. engoptimalkan partisipasi masyarakat? dan

2. enjamin ter#apainya penggunaan sumber daya se#ara e!sien,

e9ekti9, berkeadilan, dan berkelanjutan.

/endekatan partisipati9 dalam peren#anaan pembangunan terwujud

dalam bentuk rangkaian 3apat 8oordinasi /embangunan (3akorbang) dan

usyawarah 3en#ana /embangunan (usrenbang) yang dilakukan se#ara

berjenjang dari mulai tingkat Desa (usrenbangdes), 8e#amatan

(usrenbang 8e#amatan) dan kabupaten (musrenbang kabupaten) dan

3akorbang tingkat /rovinsi. 3angkaian 9orum ini menjadi bagian dalam

menyusun system peren#anaan dan anggaran untuk pelaksanaan

kegiatan pembangunan setiap tahun. elalui musrenbang, masyarakat

berpeluang menyampai kan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam

menghasilkan dokumen peren#anaan pembangunan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

8oordinasi /eren#anaan 0nggaran pada 8ementerian 0gama

/eren#anaan 0nggaran dimulai dari /roses pengambilan kebijakan melalui

diskusi antar instansi pemerintah dengan berbagai komponen masyarakat

yang di9asilitasi oleh suatu tim ahli. Diskusi tersebut menghasilkan


34/58

rumusan tentang arah kebijakan umum dan program pembangunan

jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen 3en#ana

/embangunan *angka enengah (3/*) Daerah dan 3en#ana trategis

atuan 8erja /erangkat Daerah (3enstra 8/D). ementara 3/* Daerahditetapkan dengan /eraturan 8epala Daerah, 3enstra 8/D ditetapkan

oleh pimpinan satuan kerja masingmasing, berbeda dengan 8ementerian

0gama 3/* di tetapkan oleh /usat.

Dokumen /elaksanaan 0nggaran atuan 8erja /erangkat Daerah (D/05

8/D) atau DI/0 atker 1embagaF8ementerian adalah dokumen yang

memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Dokumen ini

terbitkan setelah 0/BDF0/BN disahkan oleh D/3DFD/3.

ntuk menjamin transparansi dan akuntabilitas program dan anggaran,

setiap atuan 8erja /erangkat Daerah, D/058/D harus memuat in9ormasi

lengkap mengenai jenis program dan kegiatan, lokasi, maupun jumlah dari

program yang diren#anakan. ntuk mengukur e9esiensi dan e9ektivitas

programFkegiatan sebuah dokumen D/0 8/D harus memuat indikator,

tolok ukur, dan target kinerja yang akan di#apai. Data yang terdapat

untuk mengukur semua itu adalah #apaian program, input, output, hasil,

serta kelompok sasaran. elain data ren#ana kerja, dalam dokumen

ter#apat rin#ian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

diprogramkan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan negara harus

diselenggarakan se#ara pro9esional, terbuka dan bertanggung jawab

sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam ndang5ndang

Dasar. 8ebijakan mum 0nggaran /emerintah Daerah diarahkan pada 4

&. eningkatnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi

masyarakat? memperke#il kesenjangan pelayanan publik antar

daerah (/ublik ervi#e /rovision ap) dan meningkatnya


35/58

kemampuan /emerintah Daerah dalam menggali /endapatan 0sli

Daerah (/0D).

$. 0nggaran ber9ungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas

perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangkamen#apai tujuan pembangunan daerah.

@. Dalam upaya meningkatkan /0D, /eraturan Daerah yang ditetapkan

hendaknya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan

mengorbankan kepentingan jangka panjang menghambat mobilitas

penduduk, lalulintas barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan

imporFekspor.

A. 0nggaran menjadi pedoman bagi manajemen pemerintahan dalam

meren#anakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dan untuk

menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. 0nggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan e9siensi dan

e9ekti!tas

. /eningkatan #apa#ity building sumber daya dalam rangka

penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan 0/BD.

/ada tahun anggaran $%% /emerintah dan /emerintah Daerah

menerapkan anggaran berbasis kinerja. istem ini memperhatikan

indikator keberhasilan suatu kegiatan yang terdiri dari 7apaian /rogram,

Input, >utput, Bene!t dan Impa#t pengalokasian anggaran satuan kerja

perangkat daerah sebagai pengguna anggaran. ehingga untuk seluruh

alokasi dana satuan kerja yang bertanggung jawab adalah kepala atuan

8erja /erangkat Daerah yang bersangkutan baik !sik maupun keuangan.

etiap alokasi belanja terukur dan dapat menjelaskan se#ara gamblang

apakah belanja tersebut gunanya untuk kepentingan aparatur atau publik.

umber5sumber dana ters#ermin sebagai pendapatan dan sebagai

pembiayaan untuk membiayaai seluruh belanja yang dialokasikan.

Dengan kata lain anggaran kinerja berbasis pada anggaran de!sit dan


36/58

surplus yang penatausahaannya menggunakan ctual 3asic. ehingga

setiap akhir tahun anggaran disusun nera#a daerah yang dapat

menunjukkan posisi aset daerah.

Berbeda dengan metode anggaran sebelumnya yaitu etode 7ash Basi#,sisa lebih perhitungan 0/BD tahun lalu dimasukkan sebagai pendapatan,

sedangkan pada etode 0#rual Basi# atau 0nggaran 8inerja

(Per$ormance !udget ) bisa lebih perhitungan 0/BD tahn lalu dijadikan

sebagai sumber pembiayaan. 8emudian dari sisa belanja pada Metode

as !asic lebih dikenal adanya Belanja 3utin dan Belanja

/embangunan. 1ain halnya dengan etode Actual !asic atau 0nggaran

8inerja dikenal adanya bagian Belanja 0paratur dan Belanja /ublik.

/ada masing5masing bagian belanja tersebut terdapat @ (tiga) jenis

pembiayaan yakni Biaya 0dministrasi mum (B0), Biaya >perasional

/emeliharaan (B>/) dan Belanja odal (B). /erbedaan prinsip lainnya

adalah !loso! dari suatu pengalokasian anggaran, dimana pada

etode as !asic hanya mengukur >utput (pengeluaran langsung) dari

sejumlah input (biaya) ang dikeluarkan. edangkan pada 0nggaran 8inerja

mengukur se#ara #ermat hasil yang diharapkan atas pengalokasian

sejumlah biaya (Input) tertentu.

/rinsip yang terkandung dalam 0nggaran 8inerja (Per$ormance !udget )

antara lain menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan daerah. elalui 0nggaran 8inerja ini, peren#anaan

dititik beratkan kepada optimalisasi kinerja dari masing5masing unit kerja

sesuai dengan "ugas dan ut#ome dari nit

8erja merupakan pen#erminan dari pen#apaian isi dan isi /emerintah

yang dijabarkan dalam 3enstra /rovinsi sebagai dokumen yang tidak

dapat dipisahkan dari 0/BD. Dalam penyusunan alokasi Belanja

0/BDF0/BN tetap menganut prinsip @G yakni G9ekti9, G!sien dan

Gkonomis.

ambara untuk anggaran /endidikan pada atuan 8erja 8antor

8ementerian 0gama 8ota 7ilegon pada nit >rganisasi Ditjen /endidikan

Islam "ahun 0nggaran $%&A sebagai berikut 4


37/58

$2. /eningkatan 0kses, utu, 8esejahteraan dan ubsidi /endis 3p.

$2.%%%.%%%,5

$. /eningkatan 0kses, utu, 8esejahteraan dan ubsidi /endidikan

8eagaman Islam 3p.2C.%%%.%%%,5$. /eningkatan 0kses, utu, 8esejahteraan dan ubsidi 3audlatul

0th9alFBustanul 0th9al dan adrasah 3p. @%.A$$.=%.%%%,5

$C. Dukungan enejemen /endidikan dan /elayanan "ugas "eknis

1ainnya /endidikan Islam 3p.$$.C==.CAA.%%%,5

*umlah 0nggaran "ahun $%&A yang tertuang dalam 3en#ana 8erja

0nggran atuan 8erja 8antor 8ementerian 0gama 8ota 7ilegon nit

>rganisasi Ditjen /endidikan Islam, /rogram /endidikan

Islam se&esar /p.01.231.451.666,7 8Sum&er /"A7"L Taun

Anggaran 9621 "emenag "ota ilegon:

&. K'-)ALA APAKA/ 0A-G )I/A)API )ALAM

RA-GKA P'-'RAPA- TATA K'P'M'RI-TA/A- 0A-G

BAIK )ALAM P'-)I)IKA-

paya /emerintah untuk menegakkan tata kepemerintahan yang baik

dalam penyelenggaraan negara. /emerintah Indonesia mengatur

mekanisme pengelolaan pendidikan melalui /eraturan perundang5

undangan dan pelaksanaan teknis lainnya telah berkembang selama

bertahun5tahun sebagai jawaban terhadap berbagai upaya untuk

meningkatkan kerangka hukum dalam mekanisme pengelolaan

pendidikan.

ekanisme pengelolaan dalam /endidikan dapat dilihat dalam ndang5

ndang Nomor $% "ahun $%%@ tentang istem /endidikan Nasioanal,

ndang5ndang Nomor &A "ahun $%%2 tentang uru dan Dosen serta

/eraturan /emerintah Nomor A "ahun $%%C tentang uru sebagai suatu

perangkat hukum dalam sebuah institusi, juga sebagai kumpulan bentuk

pola perilaku atau budaya organisasi pengelolaan pendidikan.

Dalam penerapan good governance pada pendidikan ditemui beberapa

kendala diantaranya 4 8endala Internal dan 8endala Gksternal, /erlu pula


38/58

dikemukakan bahwa permasalah pendidikan yang diuraikan dalam

makalah ini terbatas pada permasalahan pendidikan 9ormal. Namun

sebelum menguraikan permasalahan eksternal dan internal tersebut,

terlebih dahulu disajikan uraian singkat tentang 9ungsi pendidikan. raianyang disebut terakhir ini dianggap penting, karena permasalahan

pendidikan pada hakekatnya terkait erat dengan realisasi 9ungsi

pendidikan.


39/58

9ungsi pendidikan. 8eempat 9ungsi dimaksud adalah4 (&) transmisi

kultural, pengetahuan, sikap, nilai dan norma ? ($) memilih dan

menyiapkan peran sosial bagi peserta didik? (@) menjamin intergrasi

nasional? dan (A) mengadakan inovasi5inovasi sosial.

"erlepas dari adanya perbedaan rin#ian dalam perumusan 9ungsi

pendidikan seperti tersebut di atas, namun satu hal yang pasti ialah

bahwa 9ungsi utama pendidikan adalah membantu manusia untuk

meningkatkan tara9 hidup dan martabat kemanusiaannya.

/ermasalahan5permasalahan dalam pendidikan 9ormal yaitu 4

&. Permasalaan #ksternal .

/ermasalahan eksternal pendidikan di Indonesia dewasa ini sesungguhnya

sangat komplek. -al ini dikarenakan oleh kenyataan kompleksnya

dimensi5dimensei eksternal pendidikan itu sendiri. Dimensi5dimensi

eksternal pendidikan meliputi dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya,

dan bahkan juga dimensi global. Dari berbagai permasalahan pada

dimensi eksternal pendidikan di Indonesia dewasa ini, makalah ini hanya

akan menyoroti dua permasalahan, yaitu permasalahan globalisasi dan

permasalahan perubahan sosial.

• Permasalaan glo&alisasi menjadi penting untuk disoroti, karena ia

merupakan trend abad ke5$& yang sangat kuat pengaruhnya pada

segenap sektor kehidupan, termasuk pada sektor edangakan

permasalah perubahan sosial adalah masalah 'klasik+ bagi

pendidikan, dalam arti ia selalu hadir sebagai permasalahan eksternal

pendidikan, dan karenya perlu di#ermati. 8edua permasalahan

tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab oleh dunia

pendidikan, jika pendidikan ingin berhasil mengemban misi (amanah)

dan 9ungsinya berdasarkan paradigma etika masa depan.

/ermasalahan lobalisasi mengandung arti terintegrasinya kehidupan

nasional ke dalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya,


40/58

globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam

ekonomi dunia atau global ( =%%&4$%%%? dan banyak diantaranya yang sudah menerima

serti!kat I>, untuk /enyelenggraan /endidikan pada 8ementerian 0gama

belum melaksanakan sistem anajemen utu (Ouality anagement

istem).

>leh karena itu, dewasa ini globalisasi sudah mulai menjadi permasalahan

a#tual pendidikan. /ermasalahan globalisasi dalam bidang pendidikan

terutama menyangkut output pendidikan. eperti diketahui, di era

globalisasi dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma tentang

keunggulan suatu Negara, dari keunggulan komparati9 (7omperative

adventage) kepada keunggulan kompetiti9 (#ompetitive advantage).

8eunggulam komparati9 bertumpu pada kekayaan sumber daya alam,

sementara keunggulan kompetiti9 bertumpu pada pemilikan sumber daya

manusia (D) yang berkuwalitas (8untowijoyo, $%%&? &$$).

Dalam konteks pergeseran paradigma keunggulan tersebut, pendidikan

nasional akan menghadapi situasi kompetiti9 yang sangat tinggi, karena

harus berhadapan dengan kekuatan pendidikan global. -al ini berkaitan

erat dengan kenyataan bahwa globalisasi justru melahirkan semangat

#osmopolitantisme dimana anak5anak bangsa boleh jadi akan memilih

sekolah5sekolah di luar negeri sebagai tempat pendidikan mereka,

terutama jika kondisi sekolah5sekolah di dalam negeri se#ara kompetiti9

under5Puality (berkualitas rendah). 8e#enderungan ini sudah mulai terlihat


41/58

pada tingkat perguruan tinggi dan bukan mustahil akan merambah pada

tingkat sekolah menengah.

Bila persoalannya hanya sebatas tantangan kompetiti9, maka masalahnya

tidak menjadi sangat krusial (gawat). "etapi salah satu #iri globalisasi ialah

adanya 'regulasi5regulasi+. Dalam bidang pendidikan hal itu tampak pada

batasan5batasan atau ketentuan5ketentuan tentang sekolah berstandar

internasional. /ada jajaran 8 regulasi sekolah berstandar internasional

tersebut sudah lama disosialisasikan. Bila regulasi berstandar

internasional ini kemudian ditetapkan sebagai prasyarat bagi output

pendidikan untuk memperolah untuk memperoleh akses ke bursa tenaga

kerja global, maka hal ini pasti akan menj adi permasalah serius bagi

pendidikan nasional.

lobalisasi memang membuka peluang bagi pendidikan nasional, tetapi

pada waktu yang sama ia juga mengahadirkan tantangan dan

permasalahan pada pendidikan nasional. 8arena pendidikan pada

prinsipnya mengemban etika masa depan, maka dunia pendidikan harus

mau menerima dan menghadapi dinamika globalisasi sebagai bagian dari

permasalahan pendidikan masa kini.

• Permasalaan peru&aan sosial , ada sebuah adegium yang

menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya

berubah? satu5satunya yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Itu

artinya, perubahan so#ial merupakan peristiwa yang tidak bisa

dielakkan, meskipun ada perubahan so#ial yang berjalan #epat dan

ada pula yang berjalan lambat.

Bahkan salah satu 9ungsi pendidikan, sebagaimana dikemukakan di atas,

adalah melakukan inovasi5inovasi so#ial, yang maksudnya tidak lain

adalah mendorong perubahan so#ial.


42/58

8enyataan menunjukkan bahwa, sebagai konsekuansi dari perkembangan

ilmu perkembangan dan teknologi yang demikian pesat dewasa ini,

perubahan so#ial berjalan jauh lebih #epat dibandingkan upaya

pembaruan dan laju perubahan pendidikan. ebagai akibatnya, 9ungsipendidikan sebagai konservasi budaya menjadi lebih menonjol, tetapi

tidak mampu mengantisipasi perubahan sosial se#ara akurat (8arim,

&==&4 $C).

Dalam kaitan dengan paradoks dalam hubungan timbal balik antar

pendidikan dan perubahan sosial seperti dikemukakan di atas, patut

kiranya di#atat peringatan udjatmoko (&==&4@%) yang menyatakan

bahwa Negara5negara yang tidak mampu mengikuti revolusi industri

mutakhir akan ketinggalan dan berangsur5angsur kehilangan kemampuan

untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Negara merdeka. Dengan

kata lain, ketidakmampuan mengelola dan mengikuti dinamika perubahan

sosial sama artinya dengan menyiapkan keterbelakangan. /ermasalahan

perubahan sosial, dengan demikian harus menjadi agenda penting dalam

pemikiran dan praksisi pendidikan Nasional.

&. Permasalaan Internal .

eperti halnya permasalahan eksternal, permasalahan internal pendidikan

di Indonesia masa kini adalah sangat kompleks. Daoed *oe9oe9 ($%%&4 $

&%5$$2) misalnya, men#atat permasalahan internal pendidikan meliputi

permasalahan5permasalahan yang berhubungan dengan strategi

pembelajaran, peran guru, dan kurikulum. elain ketiga permasalahan

tersebut sebenarnya masih ada jumlah permasalahan lain, seperti

permasalahan yang berhubungan dengan sistem kelembagaan, sarana

dan prasarana, manajemen, anggaran operasional, dan peserta didik. Dari

berbagai permasalahan internal pendidikan dimaksud, makalah ini hanya

akan membahas tiga permasalahan internal yang di pandang #ukup

menonjol, yaitu permasalahan sistem kelembagaan, pro9esionalisme guru

dan strategi pembelajaran.


43/58

/ermasalahan internala di Indonesia diantaranya 4

• Lema&ag Pendidikan ;

/ermasalahan sistem kelembagaan pendidikan yang dimaksud denganuraian ini ialah mengenai adanya dualisme atau bahkan dikotomi antar

pendidikan umum dan pendidikan agama. Dualisme atau dikotomi antara

pendidikan umum dan pendidikan agama ini agaknya merupakan warisan

dari pemikiran Islam klasik yang memilah antara ilmu umum dan ilmu

agama atau ilmu ghairuh syariah dan ilmu syariah, seperti yang terlihat

dalam konsepsi al5ha:ali (>tman, &=C&4 &C$).

Dualisme dikotomi sistem kelembagaan pendidikan yang berlaku di negeri

ini kita anggap sebagai permasalahan serius, bukan saja karena hal itu

belum bisa ditemukan solusinya hingga sekarang, melainkan juga karena

lembaga tersebut, menurut 0hmad ya!i aari9 (&=C4@) hanya mampu

melahirkan sosok manusia yang 'pin#ang+.


44/58

enurut uyanto ($%%4 &), 'guru memiliki peluang yang amat besar

untuk mengubah kondisi seorang anak dari gelap gulita aksara menjadi

seorang yang pintar dan lan#ar ba#a tulis al9abetikal maupun 9ungsional

yang kemudian akhirnya ia bisa menjadi tokoh kebanggaan komunitas danbangsanya+. "etapi segera ditambahkan4 'guru yang demikian tentu

bukan guru sembarang guru. Ia pasti memiliki pro9esionalisme yang

tinggi, sehingga bisa 'digugu lan ditiru+.

1ebih jauh uyanto ($%%4 @5A) menjelaskan bahwa guru yang pro9esional

harus memiliki kuali!kasi dan #iri5#iri tertentu. 8uali!kasi dan #iri5#iri

dimaksud adalah4 (a) harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat, (b)

harus berdasarkan atas kompetensi individual, (#) memiliki sistem seleksi

dan serti!kasi, (d) ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antar

sejawat, (e) adanya kesadaran pro9esional yang tinggi, (9) meliki prinsip5

prinsip etik (kide etik), (g) memiliki sistem seleksi pro9esi, (h) adanya

militansi individual, dan (i) memiliki organisasi pro9esi.

Dari #iri5#iri atau karakteristik pro9esionalisme yang dikemukakan di atas

jelaslah bahwa guru tidak bisa datang dari mana saja tanpa melalui

sistem pendidikan pro9esi dan seleksi yang baik. Itu artinya pekerjaan

guru tidak bisa dijadikan sekedar sebagai usaha sambilan, atau pekerjaan

sebagai moon5lighter (usaha objekan) uyanto ($%%4 A). Namun

kenyataan dilapangan menunjukkan adanya guru terlebih terlebih guru

honorer, yang tidak berasal dari pendidikan guru, dan mereka memasuki

pekerjaan sebagai guru tanpa melalui system seleksi pro9esi. ingkatnya

di dunia pendidikan nasional ada banyak, untuk tidak mengatakan sangat

banyak, guru yang tidak pro9esioanal. Inilah salah satu permasalahan

internal yang harus menjadi 'pekerjaan rumah+ bagi pendidikan nasional

masa kini.

• Strategi Pem&ela*aran tenaga pendidik.

enurut uyanto ($%%4 &25&) era globalisasi dewasa ini mempunyai

pengaruh yang sangat signi!kan terhadap pola pembelajaran yang


45/58

mampu memberdayakan para peserta didik. "untutan global telah

mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran

tradisional ke paradigma pembelajaran baru. uyanto menggambarkan

paradigma pembelajaran sebagai berpusat pada guru, menggunakanmedia tunggal, berlangsung se#ara terisolasi, interaksi guru5murid berupa

pemberian in9ormasi dan pengajaran berbasis 9a#tual atau pengetahuan.

/aulo


46/58

satu sama lain. -al ini mengisyaratkan empat prinsip dasar bagi suatu

sistem pengelolaan pendidikan dalam pemerintah yang baik, berikut ini

se#ara garis besar ada dua solusi untuk mengatasi masalah5masalah

tersebut, yaitu4&. Solusi sistemik , yakni solusi dengan mengubah sistem5sistem

sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. eperti diketahui

sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang

diterapkan. istem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan

dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (ma:hab

neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran

dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk

pendanaan pendidikan.

$. Solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal5hal teknis yang

berkait langsung dengan pendidikan. olusi ini misalnya untuk

menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.

olusi untuk masalah5masalah teknis dikembalikan kepada upaya5upaya

praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. 3endahnya

kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan

kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan

untuk meningkatkan kualitas guru, melalui Diklat "eknis (8ementerian

0gama di /usdiklat, Balai diklat 8eagamaan, adrasah Developmen

7entre) atau di 1embaga /enjamin utu /endidikan. 3endahnya prestasi

siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas

materi pelajaran, meningkatkan alat5alat peraga, sarana prasarana yang

dapat meningkatkan kompetensi peserta didik, dan sebagainya.

8erangka hukum penyelenggaraan pendidikan untuk kepentingan publik

telah mengalami kemajuan #ukup pesat semenjak dikeluarkannya

ndang5ndang Nomor $% "ahun $%%@ tentang istem /endidikan

Nasioanal, ndang5undang Nomor &A "ahun $%%2 tentang uru dan

Dosen serta /eraturan /emerintah Nomor A "ahun $%%C tentang uru.

/erangkat hukum ini mendorong penerapan prinsip5prinsip dasar tata


47/58

kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan yang

transparan, terbuka, adil, kompetiti9, ekonomis, dan e!sien.

paya penerapan tata kepemerintahan dalam pelaksanaan pengelolaan

pendidikan dapat direalisasikan sepenuhnya, hal ini disebabkan

keterbatasan sumber5sumber daya tenaga pendidik seperti minimnya

anggaran, kurangnya sarana dan prasarana in9ormasi dan teknologi,

kurangnya kualitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang

tidak kondusi9 menjadi hambatan untuk mewujudkan "ata

8epemerintahan yang baik dalam pelaksanan pelayanan pendidikan

sebagai upaya pemerintah yang baik.

ntuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan "ata

8epemerintahan yang baik penyelenggaran 8ementerianF 1emabag

/emerintah Daerah, menetapkan dan melaksanakan beberapa kebijakan

strategis yaitu /enerapan program pen#egahan 8orupsi, dengan

melakukan upaya mewujudkan Eona Integ

good gevernance konsep dan implementasinya

Documents