gmp-330-00 - gardamutuprima.com file- materi pertemuan pembukaan diantaranya: perkenalan peserta dan...

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 1

RESUME HASIL AUDIT

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

A. Identitas LPPHPL

Nama Lembaga PT. GARDA MUTU PRIMA

Nomor Akreditasi LPPHPL-022-IDN

Alamat Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

Nomor Telepon/Faks/ E-Mail

Telp : 0251-7554068 Email : [email protected]

Website : www.gardamutuprima.com

Direktur Ir. Sugeng Hariyadi, MM

Standar Audit Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Tim Audit 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Auditor Kriteria Prasyarat/Lead Auditor) 2. Ir. Roch Diardjo (Auditor Kriteria Produksi) 3. Rudi Hermawan, S.Hut, M.Si (Auditor Kriteria Ekologi)

4. Ardi Kusatrianto, S.Sos (Auditor Kriteria Sosial) 5. Edi Wilson, S.Hut (Auditor VLK/Lead Auditor Dibawah

Supervisi)

Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM

B. Identitas Auditee

Nama Pemegang Izin PT. BORNEO KARYA INDAH MANDIRI

Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.474/Menhut-II/2006,

Tanggal 5 Oktober 2006

Luas Areal ± 50.860 Ha

Lokasi Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

NPWP 02.251.391.5-725.000

Alamat Kantor Kantor Pusat : Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88, Samarinda, Kalimantan Timur

Cabang : Graha Hanurata, Jl. Kebun Sirih No. 67-69, Jakarta Pusat

Nomor Telepon/Faks/

E-Mail

Telp : 0541 – 741355

Email : [email protected]

Pengurus Perusahaan Komisaris Utama : Hendry Lesmana

Komisaris : Timotius Sintrajaya Direktur Utama : Soesanto Direktur : Dan Toding

Nomor Sertifikat GMP/2017/10001

Masa berlaku Sertifikat 5 Juli 2017 s.d. 10 Februari 2022

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 2

C. Tahapan Audit

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I 21 - 29/04/2017,

Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor – Provinsi Jawa Barat.

- Melakukan kajian awal mengenai

kecukupan dan ketersediaan dokumen serta rekaman kegiatan pengelolaan hutan IUPHHK-HA PT Borneo Karya Indah Mandiri

(PT BKIM) sesuai dengan ruang lingkup audit.

- Dokumen dan rekaman yang terkait

dengan penilaian kinerja PHPL dan VLK PT BKIM dinilai cukup tersedia sehingga memungkinkan untuk dilakukan audit

tahap II/audit lapangan.

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

17 dan 23/05/2017, Kantor Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.

Kantor BPHP Wilayah XI

Samarinda, di Samarinda.

- Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda terkait

pelaksanaan Sertifikasi PHPL dan VLK PT PT BKIM.

- Diperoleh beberapa informasi dan masukan

yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan Sertifikasi PHPL dan VLK PT BKIM.

Konsultasi Publik 19/05/2017, Kantor Kecamatan Sandaran,

Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur.

- Dihadiri oleh para pihak diantaranya: Tim Audit PT Garda Mutu Prima (PT GMP),

Assesor KAN, Camat Sandaran, Aparat Desa, Perwakilan Kepolisian dan Babinsa, Perwakilan LSM, Tokoh Masyarakat, dan

perwakilan masyarakat sekitar areal kerja PT BKIM, serta perwakilan pemegang izin lain yang berbatasan dengan PT BKIM.

- Terjaring beberapa informasi dan masukan/issue terkait dengan keberadaan dan kegiatan operasional PT BKIM.

Pertemuan

Pembukaan

19/05/2017,

Kantor/Basecamp PT BKIM, Site Manubar Desa Manubar, Kec.

Sandaran, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur.

- Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Assesor

KAN, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan Auditee.

- Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya:

Perkenalan peserta dan penjelasan peran dan tugas masing-masing; Konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan

sasaran, standar, dan tata waktu audit; Penjelasan metodologi dan tahapan audit;

Penjelasan bahwa perkembangan audit akan diinformasikan kepada auditee; Konfirmasi bahasa yang digunakan;

Konfirmasi ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan oleh tim audit; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan

kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; Informasi terkait penyampaian

dan konfirmasi temuan audit, termasuk pengkategorian temuan audit; Informasi mengenai ketentuan yang dapat

menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 3

Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; dan Penandatangan B Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

19-22/05/2017,

Kantor/Basecamp PT BKIM, Site Manubar

Desa Manubar, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan

Timur. Areal kerja PT BKIM,

Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur.

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi

lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee dan para pihak sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu

kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran

1.1. Standar Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar VLK pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak

Pengelolaan.

Pertemuan Penutupan

22/05/2017, Kantor/Basecamp PT BKIM, Site Manubar

Desa Manubar, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur.

- Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Assesor KAN, Wakil Manajemen /MR dan perwakilan karyawan Auditee.

- Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia

serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan

ketidaksesuaian dan observasi serta waktu pemenuhannya; penjelasan tahapan

sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

14/06/2017, Kantor PT Garda Mutu Prima,

Bogor – Provinsi Jawa Barat.

- Keputusan hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT BKIM adalah “Lulus”

dengan predikat “Sedang”. - Diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (S-PHPL), dengan masa

berlaku 5 (lima) tahun, dan penilikan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas)

bulan sekali selama masa berlaku S-PHPL.

D. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi

1 Prasyarat

1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA.

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman

TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB).

Baik Tersedia lengkap dokumen legal perusahaan dan SK IUPHHK-HA PT BKIM yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.474/Menhut-II/2006

tanggal 5 Oktober 2006 tentang pembaharuan IUPHHK-HA PT BKIM atas areal hutan produksi seluas ± 50.860 Ha di Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen legal administrasi tata batas tersedia lengkap sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.

1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).

Sedang PT BKIM telah berupaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan

adanya kegiatan penataan batas/rekonstruksi

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 4


batas persekutuan dengan pihak lain walaupun hasilnya belum temu gelang.

1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK

kawasan hutan (BATB).

Buruk Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik batas tersebut

tetapi tidak terus-menerus.

1.1.4 Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak

ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).

Buruk Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Perubahan Fungsi

Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, areal IUPHHK-HA PT BKIM mengalami perubahan fungsi kawasan,

namun PT BKIM belum melakukan revisi perencanaan/dokumen RKUPHHK-HA periode

2012 – 2021.

1.1.5 Penggunaan kawasan di luar

sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor

Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).

Sedang Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor

kehutanan di dalam areal kerja PT BKIM oleh pihak lain. PT BKIM telah berupaya untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan

di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang, tetapi sampai saat ini persoalan/konflik batas tersebut belum dapat

diselesaikan secara tuntas.

1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HA.

1.2.1 Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.

Baik PT BKIM telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama (Soesanto) dan isinya telah sesuai dengan kerangka PHPL.

1.2.2 Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan.

Sedang Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi Visi dan Misi perusahaan kepada sebagian tenaga kerja

dan sebagian masyarakat sekitar areal kerja PT BKIM/ Desa Binaan.

1.2.3 Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.

Sedang Implementasi PHL PT BKIM baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi. Implementasi PHL

yang belum sesuai dengan Visi dan Misi, seperti : target produksi tidak tercapai, tenaga teknis kehutanan masih kurang, dan tata batas belum

temu gelang.

1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan

(sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada

setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedang

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANISPHPL) di lapangan

tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlahnya belum memenuhi sesuai ketentuan.

1.3.2 Peningkatan kompetensi SDM. Sedang Realisasi peningkatan kompetensi SDM mencapai 57 % dari yang direncanakan sesuai kebutuhan.

1.3.3 Ketersediaan dokumen

ketenagakerjaan.

Sedang Tersedia sebagian besar dokumen

ketenagakerjaan PT BKIM tetapi tidak lengkap untuk periode 5 tahun terakhir.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 5


1.4 Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA.

1.4.1 Kelengkapan unit kerja

perusahaan dalam kerangka PHPL.

Baik PT BKIM memiliki struktur organisasi yang

disahkan oleh direksi, dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari, dimana semua aspek bidang kegiatan

pengelolaan hutan terisi oleh personel yang bertanggungjawab pada bidang-bidang pengelolaan hutan.

1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan

tenaga pelaksana

Sedang PT BKIM telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan tenaga

pelaksananya tapi belum lengkap untuk seluruh bidang kegiatan.

1.4.3 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.

Sedang PT BKIM telah memiliki organisasi SPI, namun belum cukup efektif mengontrol seluruh bidang

kegiatan.

1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.

Sedang Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi Tim SPI, namun tidak

cukup efektif meningkatkan kinerja perusahaan. Tindakan koreksi yang belum terlaksana seperti kekurangan GANIS-PHPL dan kurangnya

peningkatan kompetensi personel.

1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).

1.5.1 Persetujuan rencana

penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan

proses dan diseminasi isi kandungannya.

Baik Kegiatan RKT/rencana penebangan PT BKIM yang

akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi

awal yang memadai berupa Berita Acara Sosialisasi dan Persetujuan dari masyarakat sekitar areal PT BKIM.

1.5.2 Persetujuan dalam proses tata

batas.

Sedang PT BKIM telah melaksanakan tata batas

persekutuan tetapi belum temu gelang. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak.

1.5.3 Persetujuan dalam proses dan

pelaksanaan CSR/CD.

Sedang PT BKIM telah melakukan program bantuan yang

dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Program, namun berita acara tersebut belum sepenuhnya menunjukkan suatu proses

persetujuan pelaksanaan CSR.

1.5.4 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.

Sedang PT BKIM telah melakukan penetapan dan penataan kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK dan ditegaskan dalam

bentuk Keputusan Direksi, dan terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian besar para pihak seperti

masyarakat di sekitar areal kerja, instansi kehutanan pusat dan daerah.

2 Produksi

2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 6


2.1.1 Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh

pejabat yang berwenang.

Baik Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT BKIM Berbasis IHMB periode 2012-2021 lengkap dengan lampiran-lampirannya yang sudah

disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan nomor SK.44/BUHA-2/2012, tanggal 25 Mei 2012, dan PT BKIM tidak dikenai peringatan terkait

pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.

2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana

jangka panjang.

Baik PT BKIM telah melakukan penataan areal kerja (Blok RKT dan petak tebangan) di lapangan dan sesuai dengan RKUPHHK-HA yang disahkan

pejabat berwenang.

2.1.3 Pemeliharaan batas blok dan

petak /compartemen kerja.

Sedang PT BKIM telah melakukan Penataan Areal Kerja di

lapangan, namun tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (> 50%) yang terlihat

dengan jelas di lapangan.

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada

setiap tipe ekosistem.

2.2.1 Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei

Potensi, ITSP, Risalah Hutan).

Sedang PT BKIM memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, namun hanya sebagian

yang memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei dan peta pohon).

2.2.2 Terdapat informasi tentang riap tegakan.

Buruk PT BKIM memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk tipe ekosistem yang ada

(hutan daratan kering) namun belum lengkap 1 seri pengukuran sehingga belum dapat dianalisis.

2.2.3 Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi

kemampuan pertumbuhan tegakan.

Buruk Hasil pengukuran riap pada PUP PT BKIM belum mencukupi untuk dilakukan analisis pertumbuhan riapnya (belum lengkap 1 seri pengukuran),

dengan demikian PT BKIM belum mempunyai cukup bukti melakukan upaya analisis data potensi dan riap tegakan.

2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.

2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh

tahapan kegiatan sistem silvikultur.

Sedang SOP sebagian besar tahapan kegiatan sistem

silvikultur (TPTI) tersedia, namum isi beberapa SOP belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanan atau petunjuk teknis yang berlaku.

2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem

silvikultur.

Sedang Terdapat bukti-bukti bahwa PT BKIM telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan

sistem silvikultur.

2.3.3 Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang

Sedang Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan

mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil

pada rotasi ke-2 (± 22 batang/Ha).

2.3.4 Tingkat kecukupan potensi permudaan.

Baik Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau

pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 7


terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (sekitar 240 batang tiang/Ha).

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.

2.4.1 Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah

lingkungan.

Sedang Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan

pengelolaan, namum isinya belum seluruhnya sesuai untuk karakteristik kondisi areal kerja PT BKIM.

2.4.2 Penerapan teknologi ramah

lingkungan.

Sedang PT BKIM telah menerapan teknologi ramah

lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.

2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan

keterbukaan wilayah.

Sedang Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang,

tiang, pohon) < 30 %.

2.4.4 Limbah pemanfaatan hutan

minimal

Baik Faktor Eksploitasi > 0,70.

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya.

2.5.1 Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan

rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai

peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).

Sedang Terdapat sebagian besar dokumen RKT selama periode waktu penilaian (RKT tahun 2012 – 2017) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA dan

disahkan oleh pejabat yang berwenang, kecuali RKT tahun 2015 tidak tersedia.

2.5.2 Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka

panjang.

Baik Terdapat peta kerja PT BKIM sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/

dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

2.5.3 Implementasi peta kerja

berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelih

ara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk

konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/

religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).

Sedang Terdapat implementasi peta kerja berupa

penandaan pada sebagian besar (>50%) batas blok dan petak tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelih

ara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan

dokumen rencana jangka pendek.

Sedang Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana

tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan

memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 8


2.6.1 Kondisi kesehatan finansial Buruk Selama periode 5 tahun terakhir, laporan keuangan PT BKIM yang diaudit oleh Akuntan Publik menunjukkan bahwa Likuiditas <100%,

Solvabilitas <100%, Rentabilitas negatif, dan Catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir PT BKIM adalah

Wajar Dengan Pengecualian.

2.6.2 Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Penatausahaan keuangan

yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi

(yang telah diaudit oleh akuntan publik).

Sedang Realisasi alokasi dana hanya mencukupi sekitar 70,59 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan

keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman pelaporan Keuangan pemanfaatan Hutan Produksi yang telah di audit oleh akuntan publik.

2.6.3 Realisasi alokasi dana yang proporsional.

Buruk Alokasi dana selama 5 tahun terakhir untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional

(perbedaan > 50 %).

2.6.4 Realisasi pendanaan yang

lancar.

Sedang Realisasi pendanaan PT BKIM untuk kegiatan

teknis kehutanan selama 5 tahun terakhir cukup lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.

2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.

Sedang Realisasi modal kegiatan Pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah

kosong di areal IUPHHK-HA PT BKIM selama 5 tahun terakhir adalah sekitar 63%.

2.6.6 Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan

hutan.

Sedang Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) PT BKIM selama

periode audit adalah sekitar 63 % dari yang direncanakan.

3 Ekologi

3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan.

3.1.1 Luasan kawasan dilindungi. Sedang Luas kawasan lindung di dalam areal kerja PT

BKIM sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (RKUPHHK-HA periode 2012 – 2021), tetapi

tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.

3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas

dikenali).

Sedang Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan berdasarkan jenis-jenis KL yang ada yaitu 75%, tetapi penataan sempadan sungai baru sebagian

dan buffer zone belum dilakukan penataan.

3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi.

Baik Kondisi penutupan Kawasan Lindung PT BKIM yang berhutan > 80%.

3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi.

Sedang Keberadaan Kawasan Lindung di PT BKIM telah mendapat pengakuan para pihak masyarakat

yang ada di sekitar Areal PT BKIM, yaitu Desa Kerayaan dan Desa Susuk Dalam, tetapi belum mendapat pengakuan dari perusahaan-

perusahaan yang berada di sekitar PT BKIM.

3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan

lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai

Sedang PT BKIM telah memiliki sebagian dokumen

laporan pengelolaan sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian Kawasan Lindung hasil tata

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 9


RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.

ruang yang ada dalam dokumen RKUPHHK-HA dan RKL RPL PT BKIM.

3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.

3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan

yang ada.

Sedang PT BKIM telah memiliki prosedur-prosedur terkait perlindungan hutan tetapi belum terperinci serta belum mencakup seluruh jenis gangguan yang

ada.

3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan.

Sedang Sekitar 53 % dari jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan gangguan hutan yang dimiliki oleh PT BKIM telah sesuai dengan

ketentuan.

3.2.3 SDM perlindungan hutan.

Sedang Tersedia SDM perlindungan hutan PT BKIM tetapi

jumlah dan kualifikasi personil belum sesuai dengan ketentuan.

3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/

preventif/ represif)

Sedang Kegiatan perlindungan gangguan hutan PT BKIM diimplementasikan melalui beberapa tindakan

tertentu tetapi belum mempertimbangkan seluruh gangguan yang ada.

3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.

3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air.

Sedang PT BKIM telah memiliki prosedur-prosedur terkait pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi tidak mencakup seluruh dampak terhadap

tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.

3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.

Sedang PT BKIM telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah mencapai 69 %,

tetapi fungsinya kurang tepat karena kualifikasinya belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL PT BKIM tahun

2002).

3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

Sedang PT BKIM telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (termasuk 2 orang GANNISPHPL BINHUT) tetapi

jumlah dan kualifikasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap

tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).

Sedang Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, dan ada

implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sekitar 67% dari rencana.

3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap

tanah dan air.

Sedang Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dan

diimplementasikan oleh PT BKIM > 50 %.

3.3.6 Dampak terhadap tanah dan

air.

Sedang Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap

tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.

3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.

3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

Sedang Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 10


punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku.

PT BKIM.

3.4.2 Implementasi kegiatan

identifikasi.

Sedang Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna

oleh PT BKIM, tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di

areal PT BKIM.

3.5 Pengelolaan flora untuk:

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam

punah dan endemik.

3.5.1 Ketersedian prosedur

pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang

berlaku.

Sedang Tersedia prosedur pengelolaan flora PT BKIM,

tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja

PT BKIM.

3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan.

Sedang Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemik yang terdapat di areal kerja PT BKIM.

3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi

dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

Sedang Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian

species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat

di areal PT BKIM.

3.6 Pengelolaan fauna untuk:

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah

dan endemik.

3.6.1 Ketersedian prosedur

pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang

berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan

pemantauan).

Sedang Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk

sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT BKIM.

3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang

direncanakan.

Sedang Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemik yang terdapat di dalam areal kerja PT BKIM.

3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang,

langka dan terancam punah dan endemik.

Sedang Terdapat gangguan terhadap beberapa species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan endemik di dalam dan sekitar areal kerja PT BKIM, namun ada upaya penanggulangan gangguan yanag dilakukan oleh

PT BKIM.

4 Sosial

4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 11


4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan

SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh

pemegang izin.

Sedang Terdapat sebagian besar dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar

masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT BKIM. Namun, informasi yang disajikan belum lengkap dan masih bersifat

umum, serta sebagian informasi yang ada belum update/sesuai dengan perkembangan terkini.

4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan

penyelesaian konflik batas kawasan.

Sedang PT BKIM memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang diketahui para pihak.

4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan

SDH.

Sedang PT BKIM telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat

dalam perencanaan pemanfataan SDH, namun belum lengkap dan kurang jelas.

4.1.4 Terdapat batas yang

memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja

unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.

Sedang Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas

kawasan PT BKIM dengan sebagian kawasan yang dimiliki pihak lain/pemegang izin lain yang

berbatasan langsung. Namun, sulit untuk mengidentifikasi batas kawasan PT BKIM dengan kawasan yang dimiliki masyarakat/kawasan

kehidupan masyarakat setempat karena tidak berbatasan langsung dan berjarang cukup jauh.

4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH.

Sedang Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal IUPHHK-HA PT BKIM, namun masih ada konflik batas berupa

penyerobotan lahan (okupasi) di areal kerja PT BKIM yang dilakukan olah pemegang izin lain.

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4.2.1 Ketersediaan dokumen yang

menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturan

perundangan yang relevan.

Baik Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut

tanggung jawab sosial PT BKIM sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan dan berlaku.

4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap

masyarakat.

Sedang PT BKIM memiliki sebagian mekanisme tentang pemenuhan kewajiban Sosial terhadap masyarakat.

4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam

mengelola SDH

Sedang Terdapat sebagian bukti pelaksanaan kegiatan

sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT BKIM terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, seperti sosialisasi kepada masyarakat Dusun

Kerayaan dan Desa Susuk Dalam.

4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab social

Sedang PT BKIM telah merealisasikan sebagian tanggung jawab sosial kepada masyarakat (sekitar 58%)

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 12


terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan

masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.

dari rencana kelola sosial yang telah dibuat melalui pemberian bantuan yang sifatnya diberikan secara rutin dan pemenuhan

proposal/permohonan bantuan masyarakat.

4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan

tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi.

Baik PT BKIM memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial.

4.3 Mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.

4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum

adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh

aktivitas pengelolaan SDH.

Baik PT BKIM memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat setempat

yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.

4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

Sedang PT BKIM memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun

belum dilengkapi dengan bentuk-bentuk kegiatan yang tepat sasaran.

4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sedang PT BKIM memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktvitas

ekonomi masyarakat mulai dari jangka panjang yang bersifat global, jangka menengah, dan jangka pendek yang bersifat operasional, tetapi

belum lengkap dan jelas sesuai kebutuhan masyarakat saat ini.

4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh

pemegang izin yang tepat sasaran.

Sedang PT BKIM memiliki bukti implementasi sebagian (sekitar 38% dari yang direncanakan) dari kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat setempat.

4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi

manfaat kepada para pihak.

Baik PT BKIM memiliki dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal.

4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik

Sedang PT BKIM memiliki mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap. Mekanisme tersebut meliputi serangkaian kegiatan penyelesaian dan

penanganan konflik antara PT BKIM dengan masyarakat sekitar, baik kelompok maupun personal dan di dalam areal pengusahaan hutan

(konflik vertikal) maupun konflik antar sesama masyarakat tersebut (konflik horizontal), tetapi belum menjelaskan mekanisme resolusi konflik

dengan perusahaan/pemegang izin lain yang berbatasan langsung.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 13


4.4.2 Tersedia peta konflik.

Sedang Terdapat konflik batas areal PT BKIM dengan pemegang izin lain yang berbatasan langsung dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. Selain

itu, belum dilakukan monitoring konflik secara berkala untuk meminimalisir dan mencari akar permasalahan agar konflik tidak terulang kembali.

4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi

konflik yang didukung oleh para pihak.

Sedang PT BKIM memiliki kelembagaan resolusi konflik,

sumberdaya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik.

4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang

pernah terjadi.

Sedang PT BKIM memiliki dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi, namun tidak lengkap

dan masih dalam proses penyelesaian.

4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

4.5.1 Adanya hubungan industrial. Sedang PT BKIM telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.

4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja.

Sedang PT BKIM telah merealisasikan sebagian besar (sekitar 60%) rencana pengembangan kompetensi.

4.5.3 Dokumen standar jenjang

karir dan implementasinya.

Baik PT BKIM memiliki dokumen standar jenjang karir

dan telah diimplementasikan seluruhnya.

4.5.4 Adanya Dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan dan implementasinya.

Sedang PT BKIM memiliki dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawa n dan baru sebagian diimplementasikan.

Keterangan: *) Baik, Sedang, Buruk, NA (Not Applicable / Tidak Diterapkan).

E. Resume Hasil Verifikasi LK

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier

Hasil Penilaian*

Ringkasan Justifikasi

P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

a Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi - Tersedia lengkap dokumen SK IUPHHK-HA PT BKIM yaitu Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor SK.474/Menhut-II/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pembaharuan IUPHHK-HA PT BKIM di Kab.

Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dengan luas 50.860 Ha, dengan jangka waktu IUPHHK-HA selama 20 tahun.

- SK IUPHHK-HA PT BKIM dinyatakan absah, proses perizinan IUPHHK-HA PT BKIM telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lokasi areal IUPHHK-HA PT BKIM telah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada

kawasan Hutan Produksi (HP).

b Bukti pemenuhan kewajiban

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi PT BKIM telah melunasi kewajiban pembayaran

IHPH/IIUPHHK sesuai dengan SPP-IIUPH yang

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 14


Hasil Penilaian*


diterbitkan pejabat berwenang dengan jumlah total sebesar Rp. Rp.2.543.000.000,00.

c Penggunaan kawasan yang

sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

Memenuhi Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar

kegiatan IUPHHK dan terdapat data dan informasi serta upaya dari PT BKIM untuk mendata penggunaan di luar kegiatan IUPHHK

tersebut yaitu berupa perkebunan Karet a.n. PT Alhada Agro Sejahtera yang berada pada fungsi kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) di dalam

areal kerja PT BKIM.

P.2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.

K.2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang.

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPHHK/RPKH

& lampirannya yang disusun berdasar-kan

IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising

dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT yang

disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang

berwenang atau yang disahkan secara self

approval Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuat

oleh Ganis PHPL Canhut.

Memenuhi - Tersedia lengkap dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT BKIM Periode 2012-2021 yang telah disetujui melalui Keputusan

Menteri Kehutanan No: SK.44/BUHA-2/2012 tanggal 25 Mei 2012.

- Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA

PT BKIM tahun 2016 yang telah disetujui melalui Keputusan Kepada Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/117/Kpts/RKT/DK-III/2016, tanggal 22 Agustus 2016.

- Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA PT BKIM tahun 2017 yang telah disetujui melalui Keputusan Kepada Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/426/Kpts/RKT/DK-II/2017, tanggal 5 Mei 2017.

- Hasil telaah dokumen SK dan Buku RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan 2017 beserta lampirannya, menunjukkan bahwa

dokumen tersebut disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 dan kelengkapan serta

keabsahannya telah terpenuhi.

b Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di lapangan.

Memenuhi - Tersedia peta yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan

keberadaan areal tersebut terbukti di lapangan yaitu berupa Bufferzone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN, KPSL,

PUP dan Kebun Benih, dan lokasinya sesuai dengan peta RKUPHHK-HA periode 2012-2021 dan peta RKTUPHHK-HA tahun 2016

dan 2017. - Terdapat penandaan di lapangan

diantaranya berupa papan nama lokasi, pal/tanda batas dan bekas rintisan batas.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 15


Hasil Penilaian*


Terdapat juga beberapa papan himbuan dan larangan terkait pengelolaan kawasan

lindung dan lingkungan.

c Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan

terbukti di lapangan.

Memenuhi - Tersedia Peta kerja RKTUPHHK-HA PT BKIM tahun 2016 dan 2017 yang disahkan pejabat berwenang, dimana blok/petak tebangan

sudah dibubuhi dengan stempel/cap basah dan paraf Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Timur.

- Posisi/lokasi blok/petak tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan, dan bukti-bukti penandaan

blok/petak di lapangan terlihat jelas.

K.2.2 Adanya rencana kerja yang sah.

2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan

lampiran-lampirannya.

Memenuhi - Tersedia lengkap dokumen RKUPHHK-HA

Berbasis IHMB PT BKIM Periode 2012-2021 beserta lampiran-lampirannya yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri

Kehutanan No: SK.44/BUHA-2/2012 tanggal 25 Mei.

- Proses penyusunan dan pengesahaan

RKUPHHK-HA PT BKIM telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

b Kesesuaian lokasi dan volume

pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk

pembangunan hutan tanaman industri.

NA PT BKIM merupakan pemegang Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) bukan pemegang IUPHHK-HT, sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu

yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

K.3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-

kan.

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi - Tersedia lengkap dokumen LHP selama

periode Mei 2016 s.d. Mei 2017 yaitu realisasi RKTUPHHK-HA tahun 2016

sebanyak 7 set LHP yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH dan disahkan/ ditandatangani oleh petugas pembuat LHP

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Hasil uji petik antara dokumen LHP dan

Buku Ukur dengan fisik kayu bulat di TPK

Hutan dan TPn Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2016 menunjukan bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu.

- Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan/petak tebangan.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 16


Hasil Penilaian*


3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Surat keterangan sahnya hasil

hutan dan lampirannya dari: TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri

primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

TPK Antara ke industri primer hasil hutan

dan/atau penampung kayu terdaftar.

NA Selama periode 12 (dua belas) terakhir, tidak

terdapat pemindahtanganan kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara, maupun dari TPK Antara ke Tujuan Pembeli/Industri. Dengan

demikian, selama periode tersebut tidak terdapat penerbitan/penggunaan SKSHHK (Nihil).

3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

a Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Memenuhi Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat PT BKIM telah sesuai dengan dokumen dan dapat dilacak balak/ditelusuri sampai ke tunggak.

b Identitas kayu diterapkan

secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi PT BKIM telah melaksanakan sistem

penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan tanda-tanda PUHH (label pohon dan ID-barcode) pada setiap kayu

bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan hingga ke petak tebangan.

3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH)

untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk

hutan tanaman.

NA Seperti telah dijelaskan pada verifier 3.1.2, bahwa selama periode Mei 2016 s.d. Mei 2017

tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK untuk pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK

Antara maupun dari TPK Antara ke Tujuan Pembeli/Industri.

K.3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi Dokumen tagihan/SPP PSDH dan DR yang diterbitkan untuk realisasi produksi PT BKIM selama periode Mei 2016 s.d. Mei 2017 telah

sesuai dengan jumlah dan volume kayu yang telah di-LHP-kan, baik menurut kelompok jenis,

volume maupun tarif yang berlaku.

b Bukti Setor DR dan/atau

PSDH.

Memenuhi PT BKIM telah melunasi kewajiban pembayaran

PSDH dan DR sesuai dengan dokumen tagihan /SPP yang diterbitkan.

c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam

(termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Memenuhi Pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh PT BKIM telah sesuai dengan tarif yang berlaku

baik jenis maupun ukurannya.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 17


Hasil Penilaian*


K.3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Dokumen PKAPT Memenuhi Tersedia dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dengan

No. 482/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,

Kementerian Perdagangan RI. PT BKIM mendapat pengakuan sebagai PKAPT dengan nomor 17.11.1.01107. PKAPT tersebut berlaku

s.d. 21 Juli 2018.

3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

NA Selama 12 bulan terakhir s.d. audit lapangan, PT BKIM tidak pernah melakukan pengapalan

kayu/pemindahtanganan kayu dari TPK Antara ke tujuan pembeli.

K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

NA Selama 12 bulan terakhir, PT BKIM tidak berhak

lagi untuk untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu bulat maupun pada dokumen PUHH dan dokumen terkait lainnya.

Hasil observasi lapangan/pemeriksaan barcode pada kayu bulat menunjukkan bahwa selama periode 12 bulan terakhir, PT BKIM tidak

membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu bulat maupun pada dokumen. Hal ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

K.4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-

UPL/RKL-RPL.

Memenuhi - PT BKIM telah memiliki dokumen AMDAL

(ANDAL, RKL, RPL) yang telah dinyatakan lengkap dan disetujui oleh Komisi AMDAL Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur

dan telah disahkan/disetujui melalui Surat Bupati Kutai Timur Nomor 051/413/660.1/BUP-KUTIM/IX/2003,

Tanggal 13 Agustus 2003. - Proses penyusunan dokumen AMDAL PT

BKIM telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 18


Hasil Penilaian*


4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

a Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Tersedia dokumen RKL-RPL PT BKIM yang

disusun dengan mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Komisi AMDAL Kab. Kutai Timur /Bupati Kutai Timur.

b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.

Memenuhi Terdapat bukti pelaksanaan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT

BKIM sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL PT BKIM

yang disahkan oleh pejabat berwenang.

P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

a Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT BKIM telah memiliki prosedur K3 dan dalam

implementasi kegiatan K3 di lapangan telah ditunjuk penanggungjawab K3 berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT BKIM Tentang

Pembentukan Panitia Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT BKIM.

b Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi - PT BKIM telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik

seperti: APD bagi karyawan, peralatan pemadam Api Ringan (APAR) dan Mobil Damkar, serta tersedia kotak P3K dan

persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa.

- Terdapat beberapa rambu-rambu/himbauan

K3 di sekitar areal kerja PT BKIM, serta di sepanjang jalan angkutan terdapat rambu-rambu jalan.

- Pada setiap kendaraan operasional PT BKIM terdapat radio komunikasi/SSB sebagai sarana komunikasi vital, dimana salah satu

fungsinya adalah untuk mengetahui keberadaan kendaraan lain dan kondisi jalan angkutan agar terhindar dari kondisi-kondisi

yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau terjebak di jalan angkutan.

c Catatan kecelakaan kerja Memenuhi - PT BKIM telah memiliki laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan, dimana

selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja/nihil. Pada laporan tersebut terdapat informasi seperti waktu

dan jenis kecelakaan/penyakit kerja, perawatan dan pelayanan kesehatan (rawat inap/rawat jalan).

- Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang telah dilakukan oleh PT BKIM diantaranya

adalah dengan penyediaan APD bagi karyawan, pemasangan rambu-rambu K3,

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 19


Hasil Penilaian*


pemasangan rambu-rambu jalan angkutan, penyediaan radio komunikasi/SSB pada

setiap kendaraan operasional, dan sebagainya.

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi - Pada PT BKIM tidak terdapat organisasi serikat pekerja.

- Manajemen Puncak PT BKIM telah

memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawannya melalui Keputusan Direktur Utama PT BKIM tentang Kebebasan

Pekerja untuk Berserikat atau Mendirikan SPSI di dalam IUPHHK-HA PT BKIM.

- Hasil wawancara dengan perwakilan

karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan.

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi - Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT BKIM yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT BKIM.

- PP tersebut telah disampaikan untuk disahkan/didaftarkan kepada Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT BKIM.

Keterangan: *) Memenuhi, Tidak Memenuhi, NA (Not Applicable / Tidak Diterapkan)

gmp-330-00 - gardamutuprima.com file- materi pertemuan pembukaan diantaranya: perkenalan peserta dan...

Documents