Dominasi dan Resistensi

Sejak dahulu, mahasiswa memegang peran unik di dalam konstelasi politik

Indonesia. Mahasiswa dengan segala sifat radikal dan idealismenya selalu menentang

status quo yang diterapkan rezim pemerintah. Jiwa-jiwa muda yang dinilai belum

berpengalaman ini memiliki kekuatan untuk mengangkat dan menumbangkan rezim

yang berkuasa, misalnya rezim Soeharto pada tahun 1998.

Gerakan mahasiswa melawan Orde Baru terjadi serta merta namun sudah

dimulai sejak awal Orde Baru, yaitu pada tahun 1970 hingga 1974 dimana gerakan

mahasiswa sebagai aksi keprihatinan atas strategi pembangunan ekonomi yang

berorientasi pertumbungan sehingga menimbulkan kesenjangan antara kaya dan miskin.

Meningkatnya korupsi dalam pemerintah dan melonjaknya harga minyak memicu

protes mahasiswa dan tahun 1971 hubungan mesra mahasiswa-pemerintah berakhir

seiring digalakkannya gerakan Golput dan boikot pemilu 1971 oleh mahasiswa.

Peristiwa Malari 1974 menjadi titik ketidakpuasan mahasiswa terhadap kebijakan

ekonomi, sosial dan politik Orba yang bertemu dengan pertarungan intern faksi-faksi

kekuasaan Orba1 (dalam gerakan tersebut mahasiswa didukung Soemitro, cendekiawan

dan pemimpin partai Islam serta beberapa personil Golkar)2 Peristiwa Malari 1974

membuat Soeharto sadar bahwa kedudukan politiknya sebagai presiden rentan terhadap

konflik intra-elite negara sehingga ia melakukan seleksi ulang orang-orang di

sekelilingnya dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan politik mandiri.3

Sayangnya, gerakan mahasiswa saat itu dilakukan pada saat Orde Baru masih

memiliki kekuatan sehingga dapat ditumpas dengan mudah oleh pemerintah. Kengerian

teror 1965-1966 masih menghantui masyarakat dan perekonomian masih berada di fase

pertama pertumbuhan.4 Pemerintah pun mulai bersikap keras terhadap mahasiswa.

Bahkan, gerakan mahasiswa 1970-1974 membuat gerakan mahasiswa era setelahnya

lemah karena mendapat pukulan dari pemerintah. Gerakan mahasiswa menjadi

bumerang bagi mahasiswa sendiri karena membuat pemerintah memiliki legitimasi

untuk menjaga ‘stabilitas nasional’ menurut versinya.

1 Munafrizal Manan. 2005. Gerakan Rakyat Melawan Elite.Yogyakarta : Resist Book Inc, hal 59.2 Leo Suryadinata (1995) dalam Munafrizal Manan, Ibid.3 Eep Saefullah Fatah. 1999. Membangun Oposisi : Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan kedua, hal xvii.4 Edward Aspinall. “The Indonesian Student Uprising of 1998” dalam Arief Budiman(editor). 1999. Reformasi : Crisis and Change in Indonesia. Clayton : Monash Asia Institute.

1

Tahun 1977/1978 gerakan mahasiswa muncul lagi dengan berbagai isu dan

bergerak lebih jauh dalam menyuarakan pemberhentian Soeharto sebagai presiden.

Pemerintah mulai melihat mahasiswa sebagai ancaman terhadap keberlangsungan status

quo di Indonesia. Akibatnya, pemerintah menjalankan kebijakan pembekuan Dewan

Mahasiswa, melarang pers mahasiswa dan memulai depolitisasi kampus. Kebijakan

pembubaran Dewan Mahasiswa dan penerapan NKK/BKK diterapkan pemerintah untuk

mematikan daya kritis mahasiswa. Mahasiswa dianggap bukan sebagai agen perubahan

tapi sekedar manusia penuntut ilmu.

Kebijakan pemerintah cukup efektif dalam membungkam suara mahasiswa.

Terbukti, tidak aktifnya lembaga organisasi mahasiswa membuat banyak mahasiswa

yang kemudia terlena dengan iming-iming material dan tidak memiliki ideologi untuk

memberontak status quo. Mahasiswa hanya mengejar pasar kerja untuk menjaga

kelangsungan hidupnya kelak.

Selain itu, semenjak represi negara dan birokratisasi perguruan tinggi

menghancurkan lembaga organisasi kemahasiswaan, aktivitas politik dan protes tidak

digunakan oleh mahasiswa karena resiko yang terlampau besar. Oleh karena itu, peran

gerakan mahasiswa ialah melakukan terobosan dalam situasi sosial politik yang tidak

normal.5 Akibatnya, gerakan mahasiswa tidak bersifat frontal terhadap pemerintah dan

tidak mencerminkan kekuatan politik. Aksi mahasiswa tidak diwujudkan pada aksi

politik namun berwujud sebagai kekuatan moral dengan tema HAM, demoratisasi

berbasis pemberdayaan masyarakat hingga keprihatinan terhadap strategi pembangunan

kapitalistis yang menyengsarakan rakyat. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat

berperan sebagai kelompok penekan yang pada umumnya terbebas dari kepentingan

pribadi.

Mahasiswa sebagai Pencetus Reformasi

Gerakan mahasiswa 1998 pada awalnya adalah keprihatinan mahasiswa terhadap

kondisi ekonomi Indonesia yang terlibat krisis. Inflasi yang tinggi, daya beli masyarakat

rendah, merebaknya PHK serta menyempitnya lapangan pekerjaan membuat mahasiswa

tergerak untuk memperbaiki keadaan. Melemahnya rupiah menjadi begitu rendah saat

5 Saefullah Yusuf, Op. cit., hal 157.

2

itu merupakan yang pertama kali di dalam sejarah moneter Indonesia. Krisis ekonomi

tak tertanggulangi dan segera berubah menjadi krisis ekonomi secara makro.6

Krisis ekonomi yang terjadi sekaligus membuat pemerintah kehilangan

legitimasi di depan rakyat. Jargon ‘fundamental ekonomi yang kuat’ yang selama ini

didengungkan pemerintah ternyata tidak terbukti, bahkan pemerintah dinilai tidak

mampu memperbaiki kondidi ekonomi Indonesia saat itu. Terlebih pemerintah tidak

memiliki jalan untuk memperbaiki perekonomian selain meminta bantuan kepada IMF

dengan segala syarat rekomendasinya yang harus ditaati Indonesia. Retorika

nasionalisme untuk merespon IMF yang sempat didengungkan Soeharto tidak memupus

kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dukungan masyarakat terhadap

Soeharto pun berkurang seiring dengan timbulnya pemikiran bahwa pemulihan krisis di

Indonesia harus dimulai dengan turunnya Soeharto dari tahta kepresidenan karena ia

dianggap sebagai bagian dari krisis. Legitimasi pemerintah yang hancur ini menjadi

variabel politik yang memperparah krisis ekonomi di Indonesia. Soeharto pun harus

meninggalkan kursi kepresidenan dengan cara yang tidak terhormat (in disgrace),

bukannya berhenti secara wajar dengan menyelesaikan masa jabatannya.7 Ironisnya,

pihak yang menurunkannya adalah pihak yang dahulu membantunya menjadi presiden,

mahasiswa.

Tidak adanya tanggapan dari pemerintah mengenai keprihatinan mahasiswa

membuat mahasiswa memulai bergerak ke luar kampus di pelbagai kota. Pemerintah

dan militer pun melarang langkah mahasiswa dengan alasan dapat menyulut chaos

karena rentan disusupi provokator. Padahal, pemerintah sebenarnya khawatir gerakan

mahasiswa akan berkembang menjadi people’s power yang dapat mengancam status

quo.

Mahasiswa menjadi kekuatan terdepan yang mempelopori gerakan deligitimasi

Orba secara konfrontatif. Sebagai katalis gerakan sosial, mahasiswa juga membangun

jaringan dengan elemen masyarakat yang lain untuk memperluas mobilisasi massa di

luar wilayah kampus. Mahasiswa tidak mampu bergerak sendiri karena mereka

hanyalah sebagian kecil dari masyarakat. Seiring berjalannya waktu, isu mahasiswa

6 Munafrizal Manan, Op.cit., hal 72.7 Afan Gaffar. 2005. Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan Kelima,hal 306.

3

meluas menjadi isu penurunan Soeharo dan reformasi di segala bidang. Gerakan

people’s power yang diimpikan mahasiswa-mahasiswa radikal pun terjadi.

Aksi-aksi mahasiswa yang disambut luas dan simpatik oleh pers menjadi magnet

bangunnya solidaritas mahasiswa secara luas.8 Gelombang aksi mahasiswa mulai

melibatkan mahasiswa dalam jumlah besar dan memperoleh dukungan dari civitas

akademika dan alumni sejak Januari 1998. Mahasiswa dan alumni ITB dan UI

menggelar aksi keprihatinan di kampusnya masing-masing. Soeharto bersama arsitek

ekonomi Orde Barunya dinilai tidak mampu menciptakan kesejahteraan rakyat namun

hanya membuat ‘bubbling economy’, seakan-akan negara kita kaya dan makmur,

padahal kekayaan itu diperoleh dari hutang dan manipulasi di berbagai bidang oleh

pemerintah.

Sidang MPR 1998 yang memilih Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh

kalinya membuat aksi mahasiswa semakin keras. Pemilihan Soeharto dianggap

melecehkan perjuangan mereka karena sebelum SU MPR dilakukan, sejumlah kampus

telah menyuarakan penolakan pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden. Bahkan

“penurunan harga” telah diartikan menjadi “turunkan Soeharto dan keluarga”.9 Terlebih

ketika Tutut Soeharto dan Bob Hasan dimasukkan ke dalam kabinet dan membuat

mahasiswa merasa pemerintah tidak merespon tuntutan penghapusan KKN di kalangan

pemerintah. Ajakan dialog dengan sejumlah menteri yang diusulkan Jenderal Wiranto

pun ditolak mahasiswa karena dinilai tidak efektif. Mereka yakin, reformasi total

dimulai dari penurunan Soeharto dari tahta kepresidenan, bukan dialog dengan orang-

orang yang tidak memiliki keberanian untuk mengubah sistem.

Di lain pihak, Tragedi Semanggi yang menewaskan mahasiswa Trisakti seusai

melakukan aksi keprihatinan secara damai membuat masyarakat luas geram dan marah.

Stasiun TV secara jelas menyiarkan rekaman gambar beberapa anggota polisi melepas

tembakan dari atas fly-pass Grogol dan kembatan penyeberangan Semanggi ke arah

mahasiswa.10 Seruan agar Soeharto turun pun semakin meluas sehingga untuk pertama

kalinya dalam sejarah Orba, berbagai elemen politik bersatu secara pragmatis untuk

menghadapi common enemy mereka, Soeharto.

8 Munafrizal Manan, Op. cit., hal 77.9 Munafrizal Manan, Ibid, hal 78.10 Munafrizal Manan, Ibid, hal 81.

4

Soeharto sempat mencoba buying time dengan mengatakan dirinya akan mandeg

pandito (mendekatkan diri dengan Tuhan), berjanji akan me-reshuffle Kabinet

Pembangunan VII dan melaksanakan reformasi di segala bidang namun langkah ini

tidak memperoleh simpati karena rakyat terlanjur tidak percaya. Mahasiswa pun

mendatangi Gedung MPR/DPR dan mendudukinya. Tekanan dari mahasiswa membuat

Pimpinan DPR yang sangat setia kepada Soeharto, Harmoko, meminta Soeharto

mengundurkan diri demi persatuan dan kesatuan. Padahal tiga bulan sebelumnya ia

menyatakan bahwa sebagian besar rakyat masih mendukung pencalonan Soeharto

sebagai presiden. Akhirnya Soeharto mengundurkan diri setelah 14 menterinya

mengundurkan diri terlebih dahulu.

Mengapa Mahasiswa?

Mahasiswa merupakan elemen masyarakat yang berperan secara signifikan

dalam setiap perubahan politik di Indonesia. Semenjak masa sebelum kemerdekaan,

Orde Lama, Orde Baru hingga Era Reformasi saat ini, mahasiswa sebagai anggota

masyarakat yang mengeyam pendidikan tinggi dituntut untuk mampu tampil sebagai

agen perubahan. Meski demikian, mahasiswa bukanlah elemen yang dominan karena

dalam hubungan sosial peran mahasiswa selalu terbatas, situasional dan sementara11

karena kenyataannya, perjuangan mahasiswa tidak sendirian namun ada kekuatan lain

yang ikut berperan. Mahasiswa hanya berperan sebagai katalisator dalam aksi yang

bersifat politis.12

Sebagai ikon perubahan, mahasiswa merupakan elemen masyarakat yang

pengaruh dan kekuatannya patut diperhitungkan dalam perpolitikan di tanah air.

Hubungan mahasiswa-pemerintah yang buruk terbukti telah memberi dampak besar

bagi perpolitikan Indonesia. Mahasiswa, sebagai orang-orang yang terpelajar memiliki

habitus berdiskusi secara ilmiah. Diskusi ini membangkitkan daya kritis mereka dalam

menghadapi kenyataan. Idealisme mereka pun memungkinkan untuk bangkit berjuang

melawan rezim yang menekan. Berbeda dengan elemen rakyat yang lain yang mungkin

akan mendapat resiko yang cukup besar jika melakukan perlawanan terhadap

11 Saifullah Yusuf dan Fahruddin Salim. 2000. Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi. Jakarta : Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, hal 155.12 Saifullah Yusuf, Ibid.

5

pemerintah, mahasiswa tergolong aman karena belum memiliki beban hidup yang

berarti seperti pekerjaan atau kelangsungan hidup keluarga. Mahasiswa juga mampu

mengembangkan networking dengan elemen masyarakat lain, misalnya alumni,

dosen/pejabat kampus, politisi, bahkan masyarakat miskin kota untuk mendukung

perjuangan mereka.

Satu Dawasarsa Pasca Reformasi

Yang menjadi pertanyaan, setelah Orba tumbang dan dominasi negara terhadap

masyarakat sudah jauh berkurang, bagaimana sikap mahasiswa terhadap kekuasaan saat

ini?

Pemilu 2004 telah membawa SBY-JK ke puncak kekuasaan. Suara mayoritas

yang diberikan rakyat kepada mereka diiringi berbagai harapan bahwa SBY-JK mampu

membawa perubahan dan menciptakan kesejahteraan rakyat. SBY merupakan sosok

militer yang cerdas, sedangkan JK pengusaha sukses yang diharapkan dapat

menciptakan perekonomian Indonesia yang lebih kuat.

Sayangnya, harapan rakyat tersebut tidak terwujud. Beban hidup rakyat semakin

berat akibat beberapa kebijakan yang dinilai kurang populis. pun menilai pemerintahan

SBY-JK telah gagal menjalankan amanat rakyat. Bahkan, SBY dan partainya yang

memiliki jargon “tidak pada korupsi” dinilai gagal memberantas korupsi.13 Pemerintah

juga dinilai gagal dalam melaksanakan fungsi fundamental menyejahterakan rakyat.14

Memang, pada akhirnya SBY menurunkan harga BBM namun hal ini dianggap

sebagian pihak sebagai trik untuk meraih simpati rakyat sebelum Pemilu 2009.15

13 Sesuai hasil polling yang dilakukan Dema Justicia Fakultas Hukum UGM (www.demajusticia.com) tanggal 22-29 Agustus 2007, 49,32% responden menyatakan SBY gagal memberantas korupsi karena diskriminasi yang dikaitkan dengan political corruption.14 http://harianjoglosemar.com tanggal 23 Januari 2008 memberitakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Himpunan Mahasiswa Muhammadiyah (HMM), Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK), Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY) dan elemen lain bersatu untuk menuntut segera diturunkannya harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi. Selain itu mereka juga mendesak pemerintah mengurangi ketergantungan pangan pada impor. Bahkan BEM SI secara tegas menuntut pencabutan mandat terhadap SBY-JK yang dinilai gagal membawa Indonesia ke kondisi yang lebih baik. SBY menganggap gerakan ini sebagai makar namun mahasiswa menilai ini adalah bagian dari demokrasi yang harus dihargai oleh SBY.15 Hal ini dibuktikan dengan iklan partai Demokrat yang menyanjung pemerintahan SBY mampu menurunkan harga BBM (sebesar Rp500,00 per liter), padahal sebelumnya ia telah menaikkan harga BBM lebih dari Rp 500,00 per liter. Jadi, ada kesan seakan-akan SBY mempedulikan aspirasi rakyat.

6

Sesuai dengan karakteristiknya, gerakan mahasiswa bersifat oposan dan

kerapkali bertindak sebagai gerakan moral yang menyuarakan aspirasi lingkungannya

(masyarakat). Mahasiswa menjadi corong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi

kepada pemerintah. Sebagai salah satu elemen masyarakat, mahasiswa hidup di dalam

masyarakat sehingga mengerti permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara

umum.

Mahasiswa pun melakukan perlawanan konfrontatif dengan pemerintah. Di

Yogyakarta, mahasiswa mendemo SBY yang akan meresmikan Taman Pintar.

Penolakan terhadap kedatangan SBY antara lain juga terjadi di Surabaya, Palembang,

Makassar dan Gresik. Organisasi mahasiswa GMNI, PMII, KAMMI dan lain-lain tidak

mau kalah menyuarakan penurunan SBY-JK dari kursi kepresidenan setelah pemerintah

menaikkan harga BBM.

Karakteristik menentang status quo menjadi ciri dasar gerakan mahasiswa yang

melakukan oposisi dengan pemerintah, sejak dahulu hingga kini. Dalam hal ini, oposisi

tidak sekedar menyatakan ketidaksetujuan namun meluruskan kekeliruan dengan tetap

menyokong segala sesuatu yang telah benar. Untuk memenuhi hakikat oposisi yang

memandang segala sesuatu dengan jernih dan konsisten, terdapat kebutuhan untuk tidak

partisan secara politik.16

Pada dasarnya, gerakan mahasiswa berusaha untuk tidak ditunggangi oleh pihak

lain yang mungkin dapat mengotori gerakan mereka. Moralitas gerakan mahasiswa

direfleksikan didalam kemurnian gerakan mereka.17 Gerakan mahasiswa selama ini

masih murni. Kalaupun ada pihak-pihak lain yang menyusup dan menunggangi aksi

unjuk rasa mereka, tidaklah bertahan lama. Mantan aktivis yang ‘berkhianat’ dan

memasuki inti kekuasaan bukannya tidak ada namun hal itu bersifat individual, bukan

kolektif.

Menurut Imam Prasodjo gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial tetap

merupakan kekuatan moral yang strategis18 yang seharusnya diapresiasi oleh

pemerintah. Semestinya pemerintah belajar dari pengalaman dan menghargai aspirasi

mahasiswa karena kekuatan mereka dalam mempengaruhi perpolitikan nasional patut

diperhitungkan.

16 Fatah, Op. cit., hal xii.17 Edward Aspinall, Op. cit., hal 223.18 www.inilah.com tanggal 3 Juli 2008, diakses tanggal 8 Januari 2009.

7

Referensi :

Aspinall, Edward. “The Indonesian Student Uprising of 1998” dalam Arief Budiman (editor). 1999. Reformasi : Crisis and Change in Indonesia. Clayton : Monash Asia Institute.

Fatah, Eep Saefullah. 1999. Membangun Oposisi : Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan Kedua.

Gaffar, Afan. 2005. Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan Kelima.

http://harianjoglosemar.com, diakses tanggal 8 Januari 2009.

http:// www.inilah.com , diakses tanggal 8 Januari 2009.

Manan, Munafrizal. 2005. Gerakan Rakyat Melawan Elite.Yogyakarta : Resist Book Inc.

Yusuf, Saifullah dan Fahruddin Salim. 2000. Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi. Jakarta : Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

8