fredy andi lolo d52113319.pptx

16
PERSATUAN PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA PETA MASALAH PDAM FREDY ANDI LOLO D52113319 INFRASTRUKTUR WILAYAH KOTA

Upload: fredyandilolo

Post on 12-Nov-2015

39 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PERSATUANPERUSAHAAN AIR MINUMSELURUH INDONESIA

PETA MASALAHPDAMFREDY ANDI LOLOD52113319INFRASTRUKTUR WILAYAH KOTA

KINERJA TEKNIS RENDAHKINERJA KEUANGANRENDAHKINERJA MANAJEMENRENDAHPDAM SAKIT

Masalah Pengenaan PPN Non-AirPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, pada pasal 1 ayat 1 huruf g dan pasal 2 ayat 2 huruf g dinyatakan bahwa salah satu barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis adalah air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum, sehingga dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-539/PJ/2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum antara lain mengatur: a. Pasal 2: penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. b. Pasal 3 ayat (1): Perusahaan Air Minum yang semata-mata melakukan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Terdapat perbedaan persepsi antara PDAM dengan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di mana PDAM menyatakan bahwa kegiatan pemasangan baru, penyambungan kembali, perbaikan/penggantian meter dan pendapatan nonair lainnya (di luar pendapatan denda) adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan menghasilkan air bersih yang kemudian diserahkan kepada pelanggan, dan PDAM semata-mata hanyalah menyerahkan air bersih, tidak melakukan penyerahan lain karena komponen pasang baru dan sejenisnya adalah aktiva tetap PDAM, bukan aset pelanggan. Oleh karena itu, tidak tepat jika atas kegiatan tersebut dikenakan PPN karena bertentangan dengan PP No. 7 Tahun 2007 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-539/PJ/2001.Putusan Pengadilan Pajak di Jakarta yang memenangkan gugatan banding PDAM Tirtanadi Sumatera Utara kepada Kantor Pelayanan Pajak Medan atas pengenaan PPN Non-air seharusnya menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa lainnya.Pada saat pengadaan pipa dan meter air, PDAM sudah dikenai PPN. Pengenaan PPN atas Pendapatan Non-air berarti pengenaan pajak ganda yang jika ditagihkan oleh PDAM kepada pelanggan akan menjadi beban tambahan yang kontraproduktif bagi Program 10 Juta Sambungan Baru.PDAM di seluruh Indonesia adalah aktor utama yang berperan strategis dalam pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015 di bidang penyediaan akses air minum. Pengenaan PPN Non-air ini telah memberatkan PDAM sehingga menjadi hambatan dalam memaksimalkan pelayanan.

Beban Tarif Dasar ListrikPDAM adalah pelaksana pelayanan publik yang melayani semua golongan masyarakat, baik industri, rumah tangga, maupun sosial. Pelanggan rumah tangga meliputi hampir 90% dari total jumlah pelanggan PDAM secara nasional.Biaya terbesar dalam operasional PDAM adalah untuk biaya listrik perpompaan.Tarif yang diberlakukan PDAM kepada pelanggan tidak signifikan dengan tarif yang diberlakukan PLN kepada PDAM, yaitu tarif industri (B to B). Sedangkan mayoritas pelanggan PDAM membayar tarif golongan rumah tangga.Sejak 2005, PLN memberlakukan disinsentif bagi pemakaian listrik pada waktu beban puncak, bersamaan dengan beban puncak pemakaian air oleh pelanggan PDAM (pukul 18.00 - 22.00), sehingga biaya listrik yang ditanggung PDAM meningkat 35%.Biaya listrik yang tinggi menjadi beban sangat berat yang melemahkan kinerja keuangan PDAM.Perlu pemberlakuan tarif khusus yang adil untuk membantu PDAM meningkatkan pelayanan.

Tarif Bahan Bakar SolarTidak kurang dari 280 PDAM beroperasi di berbagai Ibu Kota Kecamatan (IKK) atau perdesaan.Banyak instalasi pengolahan PDAM yang tersebar di IKK yang belum terjangkau aliran listrik, sehingga instalasi itu harus digerakkan dengan genset yang banyak mengkonsumsi bahan bakar solar.Solar bagi kebutuhan PDAM dikenai tarif industri yang sangat mahal.PDAM tidak dibolehkan membeli solar di stasiun pengisian BBM dengan harga umum seperti pelanggan umum.Mahalnya biaya bahan bakar solar membuat sebagian besar instalasi IKK tidak mampu menutup biaya solar, sehingga banyak instalasi IKK yang tidak beroperasi.Perlu kebijakan khusus agar tarif bahan bakar solar untuk PDAM adalah tarif biasa (tarif umum). Alasannya, instalasi IKK di perdesaan mempunyai pelanggan dari kalangan rakyat berpenghasilan rendah, sehingga tarif air yang mereka bayar pun sangat rendah.

Pointer Masalah Air BakuMayoritas PDAM saat ini menghadapi kesulitan memperoleh air baku untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan peningkatan cakupan layanan.Terwujudnya target penambahan 10 juta sambungan hingga tahun 2013 sangat bergantung pada tersedianya sumber air baku, yang diperkirakan sekitar 130 ribu liter per detik. Sekitar 70% dari kebutuhan itu harus diperoleh dari eksplorasi sumber baru.Masalah air baku juga menyangkut kualitas yang memburuk. Sumber air permukaan yang dimanfaatkan PDAM saat ini banyak yang tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga, juga sedimentasi yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan di hulu Daerah Aliran Sungai. Keadaan ini memperberat biaya dan proses pengolahan air.Konflik antar wilayah dalam pemanfaatan air baku turut memperparah situasi.Tanggung jawab dan kewenangan dalam penyediaan dan pemanfaatan air baku berada di pundak pemerintah, bukan PDAM.

Secara nasional, tingkat kehilangan air rata-rata masih tinggi, antara 38 - 40%. Tingginya angka kehilangan air adalah salah satu penyebab utama PDAM menjadi tidak sehat (suplai air terganggu dan mengalami kerugian finansial yang besar).Sejumlah PDAM bahkan masih memiliki jaringan pipa peninggalan zaman Belanda.Untuk menanggulangi kehilangan teknis yang disebabkan kebocoran pada jaringan perpipaan dan meter air yang tidak akurat, dibutuhkan biaya yang besar.Di wilayah Jakarta, kehilangan air yang tinggi disebabkan oleh pencurian (modus kriminal) dan/atau sambungan ilegal di kawasan rawan air oleh masyarakat yang karena masalah administrasi kependudukan tak dapat dilayani PDAM.Tidak tersedianya alternatif untuk memperoleh akses air bersih selain dari pipa PDAM, cenderung mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pencurian/sambungan ilegal.Kehilangan Air (Air Tak Berekening)Kinerja Keuangan RendahKehilangan Pendapatan/Pendapatan MenurunTekanan Air LemahCakupan Layanan RendahPenambahan Pelanggan TerhambatKinerja Teknis RendahMata Air Tidak Akurat dan/atau Tidak Ada Motor IndukKebocoran Jaringan PipaPencurian /Illegal ConnectionKesalahan Baca Meter/Human ErrorNRW (Nice-Revenue Water) Kehilangan Air/Air Tak BerekeningKontraktor Tidak Memenuhi Spesifikasi TeknisPDAM SAKITStruktur Sebab-Akibat Masalah Kehilangan Air

THANK YOU