FORMULASI KEBIJAKAN

Dr. Wahidin, M.Si

FORMULASI KEBIJAKAN

TAHAP-TAHAP DALAM PROSES FORMULASI

KEBIJAKAN :

1. PARA ANALIS KEBIJAKAN MENGENALI MASALAH-

MASALAH PUBLIK;

2. MENDIFINISIKAN MASALAH;

3. MENGIDENTIFIKASI MASALAH. (WILLIAM DUNN,

1999). PERUMUSAN PERMASALAHAN PUBLIK

MERUPAKAN FUNDAMEN DASAR DALAM

MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK, SEHINGGA

ARAHNYA BENAR, TEPAT, DAN SESUAI.

DEMIKIAN PULA NUGROHO MENGATAKAN BAHWA PERUMUSAN KEBIJAKAN (FORMULASI KEBIJAKAN) ADALAH INTI DARI KE BIJAKAN PUBLIK KARENA DI SINI DIRUMUSKAN BATAS-BATAS KEBIJAKAN ITU SENDIRI

DARI HAL TERSEBUT DI ATAS NUGROHO MENGEMUKAKAN

BEBERAPA HAL HAKIKI DARI KEBIJAKAN PUBLIK, YAITU :

1. MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP KEHIDUPAN PUBLIK;

2. SETIAP KEBIJAKAN MEMPUNYAI KETERBATASAN :

WAKTU

KEMAMPUAN SUMBERDAYA MANUSIA

KELEMBAGAAN (MANAJEMEN PROFESIONAL)

ANGGARAN

KEMAMPUAN TEKNIS.

BEBERAPA MACAM MODEL DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (FORMULASI KEBIJAKAN), YAITU :

1. MODEL KELEMBAGAAN (INSTITUSIONAL)

2. MODEL PROSES (PROCESS)

3. MODEL KELOMPOK (GROUP)

4. MODEL ELIT (ELITE)

5. MODEL RASIONAL (RATIONAL)

6. MODEL INKREMENTAL (INCREMENTAL)

7. MODEL TEORI PERMAINAN (GAME THEORY)

8. MODEL PILIHAN PUBLIK PUBLIC CHOICE)

9. MODEL SISTEM(SYSTEM)

10. MODEL PENGAMATAN TERPADU

11. MODEL DEMOKRATIS

12. MODEL STRATEGIS

TUGAS MEMBUAT KEBIJAKAN PUBLIK

ADALAH TUGAS PEMERINTAH. JADI APAPUN YG. DIBUAT

PEMERINTAH DENGAN CARA APAPUN ADALAH KEBIJAKAN

PUBLIK.

ADA 3 HAL YG. MEMBENARKAN PENDEKATAN INI, YAKNI :

1. PEMERINTAH MEMANG SAH MEMBUAT KEBIJAKAN PUBLIK,

2. FUNGSI TSB. BERSIFAT UNIVERSAL,

3. PEMERINTAH MEMANG MEMONOPOLI FUNGSI PEMAKSAAN

DALAM KEHIDUPAN BERSAMA

BAHWA POLITIK MERUPAKAN SEBUAH AKTIVITAS SEHINGGA

MEMPUNYAI PROSES. UNTUK ITU, KEBIJAKAN PUBLIK

MERUPAKAN JUGA PROSES POLITIK YANG MENYERTAKAN

RANGKAIAN KEGIATAN :

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN : MENGEMUKAKAN

TUNTUTAN AGAR PEMERINTAH MENGAMBIL TINDAKAN.

2. MENATA AGENDA FORMULASI KEBIJAKAN : MEMUTUSKAN

ISU APA YG. DIPILIH DAN PERMASALAHAN APA YANG

HENDAK DIKEMUKAKAN.

3. PERUMUSAN PROPOSAL KEBIJAKAN : MENGEMBANGKAN

PROPOSAL KEBIJAKAN UNTUK MENANGANI MASALAH

TERSEBUT.

4. LEGITIMASI KEBIJAKAN : MEMILIH SATU BUAH PROPOSAL YG.

DINILAI TERBAIK UNTUK KEMUDIAN MENCARI DUKUNGAN

MODEL TEORI KELOMPOK.

MODEL INI MENGANDAIKAN KEBIJAKAN SEBAGAI TITIK

KESEIMBANGAN (EQUILIBRIUM). INTI GAGASANNYA

ADALAH BAHWA INTERAKSI DALAM KELOMPOK AKAN

MENGHASILKAN KESEIMBANGAN, DAN KESEIMBANGAN

ADALAH YG. TERBAIK.

MODEL TEORI ELITE

TEORI INI BERKEMBANG DARI DARI TEORI POLITIK ELITE-

MASSA

YANG MELANDASKAN DIRI PADA ASUMSI BAHWA DALAM

SETIAP

MASYARAKAT PASTI TERDAPAT DUA KELOMPOK, YAITU

PEMEGANG KEKUASAAN (ELITE) DAN YG. TIDAK MEMILIKI

KEKUASAAN ATAU MASSA. KONSEPSINYA DAPAT DILIHAT

Elite

Administratur

EKSEKUSI KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN

Massa

Gambar : Model Elite

MODEL DEMOKRASIMODEL INI BERINTIKAN BAHWA PENGAMBILAN

KEPUTUSAN

HARUS SEBANYAK MUNGKIN MENGELABORASI SUARA

DARI

STAKEHOLDERS. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

DEMOKRASI DALAM TEORI POLITIK, DAPAT DILIHAT

SBB. :

ISU KEBIJAKAN MASYARAKAT

STAKEHOLDERS FORUM

PEMBAHASAN KEBIJAKAN

RUMUSAN KEBIJAKAN

PEMERINTAH PENGESAHAN KEBIJAKAN

MODEL STRATEGIS

MODEL INI MENGGUNAKAN RUNTUTAN RUMUSAN STRATEGIS SEBAGAI BASIS

PERUMUSAN KEBIJAKAN. JOHN D. BRYSON (PAKAR PERUMUSAN STRATEGIS)

MENGEMUKAKAN LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PERUMUSAN

STRATEGIS ANTARA LAIN SBB. :

1. MEMPRAKARSAI DAN MENYEPAKATI PROSES PERENCANAAN STRATEGIS, YG.

MELIPUTI KEGIATAN.

2. MEMAHAMI MANFAAT PERENCANAAN STRATEGIS, MENGEMBANGKAN

AWAL.

3. MERUMUSKAN PANDUAN PROSES.

4. MEMPERJELAS MANDAT DAN MISI ORGANISASI.

5. MENILAI KEKUATAN DAN KELEMAHAN, PELUANG/ANCAMAN.

6. MERUMUSKAN STRATEGIS UNTUK MENGELOLA ISU.

7. MERUMUSKAN STRATEGI UNTUK MENGELOLA ISU.

MODEL PILIHAN PUBLIK (PUBLIC CHOICE)

KEBIJAKAN SEBAGAI SEBUAH PROSES FORMULASI

KEPUTUSAN

KOLEKTIF DARI INDIVIDU-INDIVIDU YG. BERKEPENTINGAN

ATAS

KEPUTUSAN TERSEBUT.

SETIAP KEBIJAKAN PUBLIK YG. DIBUAT HARUS MERUPAKAN

PILIHAN PUBLIK YG. MENJADI PENGGUNA (MUELLER C,

1989).

PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK MELIBATKAN

PUBLIK MELALUI KELOMPOK-KELOMPOK KEPENTINGAN.

MODEL INI MEMBANTU MENJELASKAN, KENAPA PARA

PEMENANG PEMILU ACAP KALI GAGAL MEMBERIKAN YG.

MANA MODEL YG. PALING SESUAI ? BEBERAPA MODEL YG. TELAH DIKEMUKAKAN, MENURUT

NUGROHO MODEL YG. DOMINAN SAAT INI ADALAH :

- MODEL KELEMBAGAAN;

- MODEL ELIT;

- MODEL RASIONAL.

SELANJUTNYA DIA KATAKAN (NUGROHO), SEBELUM MEMILIH

MODEL, MAKA TENTUKAN LEBIH DAHULU HAL-HAL BERIKUT :

1. KOMPLEKSITASNYA ISU ATAU PERMASALAHAN;

2. KETERSEDIAAN RESOURCES, KHUSUSNYA KOMPETENSI SDM. DAN

WAKTU.

AKTOR-AKTOR YG. TERLIBAT DALAM PERUMUSAN (FORMULASI) KEBIJKANAN PUBLIK

ADA DUA AKTOR MENURUT CHARLES LINDBLOM, YAKNI :

1. AKTOR YG. RESMI; DAN

2. AKTOR YG. TIDAK RESMI.

PERUMUSAN KEBIJAKAN UNTUK NEGARA BERKEMBANG

ADA 5 (LIMA) TIPE AGENDA KEBIJAKAN DI NEGARA-NEGARA BERKEM-

BANG , YAITU :

1. RUTIN; TIPE INI ADALAH TENTANG ISU TAHUN DEMI TAHUN.

2. BERUBAH; NEGARA BERKEMBANG DIBERI NAMA “BERKEMBANG”KARENA MISI UTAMANYA ADALAH UNTUK MENGUBAH MASYARAKATMENJADI LEBIH BAIK.

3. KRISIS; TENTANG KRISIS EKONOMI, KEUANGAN, SOSIAL DAN POLITIK YG. DIPICU OLEH SEBAB DOMESTIK DAN GLOBAL.

4. KONFLIK; TIPE TENTANG KONFLIK HORIZONTAL, KONFLIK ETNIK YG. BERKEMBANG MENJADI KONFLIK VERTIKAL YG. KADANG-KADANG BERBENTURAN DENGAN KEYAKINAN (AGAMA, BUDAYA, DAN KEBIASAAN).

5. TIDAK JELAS; KARENA DUNIA DILANDA KRISIS TANPA KECUALI.

PERUMUSAN (FORMULASI) KEBIJAKAN SECARA SEDERHANA DALAM URUTAN PROSES SEBAGAI BERIKUT :

A. MUNCULNYA ISU KEBIJAKAN; BERUPA :

MASALAH DAN/ATAU

KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN/ATAU NEGARA.

B. SETELAH MENANGKAP ISU TSB. MEMBENTUK TIM PERUMUS KEBIJAKAN TERDIRI ATAS PEJABAT BIROKRASI TERKAIT DAN AHLI KEBIJAKAN PUBLIK

C. SETELAH TERBENTUK, RUMUSAN DRAF KEBIJAKAN DIDISKUSIKAN BERSAMA FORUM PUBLIK, DALAM JENJANG SBB.:

FORUM PUBLIK PERTAMA, YAITU PARA PAKAR KEBIJAKANDAN PAKAR YG. BERKENAAN DENGAN MASALAH YG.TERKAIT UNTUK MELAKUKAN DISKUSI.

SETELAH ITU, DILAKUKAN DISKUSI FORUM KEDUADENGAN INSTANSI PEMERINTAH DI LUAR LEMBAGAPEMERINTAHAN YG. MERUMUSKAN KEBIJAKAN TSB

DISKUSI FORUM PUBLIK YG. KETIGA ADALAH DGN. PARAPIHAK YG. TERKAIT LANGSUNG DGN. KEBIJAKAN ATAU YG.TERKENA DAMPAK LANGSUNG.

DISKUSI FORUM PUBLIK KE EMPAT ADALAH DGN.PIHAK TERKAIT SECARA LUAS, DENGAN MENGHADIRKAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, TERMASUK DI DALAMNYA LEMBAGA

SWADAYA MASYARAKAT YG. MENGURUSI ISU TERKAIT

D. DRAF-1 DIDISKUSIKAN DAN DIVERIFIKASI DALAMFGD. YG. MELIBATKAN DINAS/INSTANSI TERKAIT,PAKAR KEBIJAKAN, DAN PAKAR DARIPERMASALAHAN YG. DIATUR.

E. TIM PERUMUS MERUMUSKAN DRAF-2, YG.MERUPAKAN DRAF FINAL DARI KEBIJAKAN.

F. DRAF FINAL INI KEMUDIAN DISAHKAN OLEHPEJABAT BERWENANG. UNTUK KEBIJAKAN UU.DIBAWA KE PROSES LEGISLASI.

Masalah

Bersama

Tujuan Bersam

a

Tim Perumus Kebijakan

Naskah Akademik dan/atau Draf Nol

Forum 1: Pakar

Forum 3: Beneficiari

es

Forum 2: Pemerinta

h

Forum 4: Umum/Pu

blik

Daf 2 (Final)

Proses Legislatif

Keputusan Ekskutif

Daf 1 Kebijakan Publik

Highly Selected

FDG

Model Perumusan Kebijakan

Isu kebijakanPenyiapan Pra kebijakan Proses publik

Rumusan kebijakan

Penetapan kebijakan

TERIMA KASIH