Berbagi Informasi Merajut KomunikasiJuni 2014

Solusi Saat Beban Puncak

Lebih Hemat 10 Persen Dengan PPO

Cubicle Reports 7 (CR-7)

Krisis Listrik Hantui Jawa-Bali?

Krisis Listrik

Belakangan, banyak orang mendiskusikan potensi krisis listrik di Indonesia. Setidaknya, tiga tahun mendatang, yaitu pada kisaran 2017, krisis listrik diprediksi akan menghampiri pulau Jawa dan Bali. Ada banyak alasan dan penyebab yang melatarbelakangi timbulnya kekhawatiran ini.

Penyebab utama krisis listrik ini adalah keterlambatan pembangunan sejumlah proyek pembangkit listrik. Hal ini secara nyata menjadi akar penyebab berkurangnya cadangan pasokan listrik. Hal lain adalah keterlambatan jaringan terkait. Padahal, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung terus meningkat, sehingga kebutuhan terhadap tenaga listrik pun diprediksi meningkat signifikan. Ketimpangan supply and demand inilah yang terus menumbuhkan kekhawatiran terjadinya ketidakcukupan pasokan listrik.

Salah satu tips dasar untuk penyediaan listrik yang layak dan memadai adalah kebutuhan menyediakan kapasistas tenaga listrik cadangan minimal sebesar 30 persen di atas kebutuhan puncak. Salah satu upaya penyediaan kapasitas cadangan adalah melalui pembangunan pembangkit listrik baru yang terencana dan terus menerus. Tanpanya, dapat dipastikan gelombang krisis energi akan hadir tak terelakkan.

Realita saat ini, banyak terjadi keterlambatan pembangunan pembangkit, termasuk pembangunan pembangkit baru milik swasta. Walhasil, kapasitas cadangan pasokan listrik dimasa mendatang akan terus tergerus. Nah, dalam kondisi kapasitas cadangan pasokan yang rendah, tak dapat dipungkiri bahwa mulai satu-dua tahun kedepan pemadaman listrik bergilir di Jawa Bali dapat benar-benar menjadi kenyataan.

Potensi krisis pasokan listrik ini sejati bisa dihindari apabila seluruh elemen bangsa dapat dengan cepat “menghidupkan” kembali peluang pembangungan pembangkit listrik yang sebelumnya tertunda, dan jaringan transmisi terkait. Berbagai masalah yang menghadang, seperti keterbatasan pendanaan, perijinan dan hal-hal lainnya tentunya harus diatasi dengan baik.

Satu langkah paling sederhana yang dapat kita lakukan bersama adalah turut serta menyukseskan gerakan hemat listrik. Partisipasi aktif ini tentu akan mampu mereduksi peningkatan pemakaian listrik secara cukup signifikan. Hal inilah yang setidaknya dapat kita lakukan bersama untuk saat ini. Sebuah langkah mudah yang memberi dampak nyata, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang.

adi.supriono@pln.co.id

9 | KinerjaTarget BBM SedikitMeleset

19 | Nusantara“Kenihilan” yangMembanggakan

28 | PLN BersihApakah PLN Bisa Bersih?

30 | IntermezoSegudang Aktivitas diBulan Ramadhan

31 | ProfilHengky Leonard LumingasAngin Segar di Tengah IsuPembebasan Lahan PLTU Batang

32 | InovasiCubicle Reports 7 (CR-7)

34 | LaboraUrusan Kesehatan JadiMudah & Praktis!

35 | PLN PeduliBank Sampah,Edukasi KelistrikanLewat Sampah

38 | LensaLaunching Layanan BNIPetty Cash Card PLN

Mata

Meski kondisi ruangan terbatas, sejumlah banner terpasang di ruang kerja AP PLN Rayon Bogor Timur untuk memotivasi pegawai bekerja.

Daftar Isi

Penerbit: PT PLN (Persero), Pembina: Adi Supriono, Pemimpin Redaksi: Bambang Dwiyanto, Redaktur Pelaksana: Ida Wardani, Redaksi: Sampurno Marnoto, Ahmad Hidayat, Anita Widyastuti, Dermawan Uloly, Hasti Triana Putri, Tutang Wien, Lilies Badriyah Mahmud, Redaksi Foto: Agus Trimukti, Irwanto Sumadi, Janar Trinarima, Administrasi: Asnalia Winta, Konsultan Media: PT INTEGRA CIPTA KREASI, Telp. 021 - 2993 2505, www.integriti.web.id

ISSN : 1907-1469

Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160Telp. : +6221 7261122, 7251234 ext. 1669Faks. : +6221 7227059www.pln.co.id

3 | TerokaKrisis Listrik HantuiJawa-Bali?

12 | NasionalOptimistisMeningkatkanPelayanan Kelistrikan

Redaksi menerima artikel, kritik dan saran, serta foto-foto dari pembaca.Kirimkan ke email : fokus@pln.co.idRedaksi berhak memilih dan mengedit naskah yang masuk untuk diterbitkan.

Foto

: A

gu

s Tr

imu

kti

2 Juni 2014

Teroka

Adalah Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM,) Jarman, yang pertama kali menyebutkan adanya ancaman krisis listrik di Jawa Bali. Pasalnya, telah terjadi keterlambatan pembangunan sejumlah proyek pembangkit listrik yang menyebabkan cadangan pasokan listrik menjadi berkurang. Di sisi lain, petumbuhan beban di sistem jawa Bali terus meningkat. “Kondisi inilah yang berpotensi memicu krisis listrik di Jawa Bali pada 2018,” tandasnya pada awak pers Awal Maret lalu.

Krisis Listrik Hantui Jawa-Bali?Ancaman krisis listrik di Pulau Jawa dan Bali pada 2017 makin santer diberitakan media belakangan ini. Benarkah itu akan terjadi? Kalau ya, apa penyebabnya dan apa yang perlu dilakukan agar krisis tersebut dapat dihindari?

Direktur Utama PLN Nur Pamudji, tidak membantah adanya potensi krisis listrik di Jawa Bali tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR-RI, 19 Mei lalu, Nur mengatakakan bahwa salah satu syarat penyediaan listrik yang handal dan aman itu adalah tersedianya cadangan pasokan atau reserve margin {(Daya Mampu – Beban Puncak) / Beban Puncak} yang cukup, minimal 30%.

Semakin besar reserve margin maka sistem kelistrikan akan semakin aman dan andal. Saat ini reserve margin di sistem Jawa Bali berkisar antara 30 - 35%.Jika

dibandingakan dengan negara tetangga, reserve margin di Singapura sekarang mencapai 50%, sedangkan di Malaysia sebesar 40%.

Menurut Nur Pamudji, sebagian dari sistem kelistrikan di Indonesia tidak lagi memiliki reserve margin dan cadangan operasi yang memadai. Sebagian besar dalam kategori yang siaga (pas-pasan) dan sebagian bahkan masuk dalam kategori defisit. Penyebabnya adalah karena konsumsi listrik yang terus tumbuh berkisari 7% hingga 10% per tahun, sementara itu tambahan kapasitas

Foto : Istimewa

3Juni 2014

Teroka

pembangkit maupun transmisi semakin terbatas.

Ancaman krisis listrik ini nampaknya juga sudah menghantui Jawa Bali dalam berapa tahun kedepan. Menurut Kapala Divisi Perencanaan Sistem PLN, I Made Ro Sakya, saat ini daya mampu netto pembangkit di sistem Jawa Bali mencapai 31.423 MW, sementara beban puncak tertinggi 23.227MW. Bila di Jawa Bali masih akan tumbuh sekitar 7,5% pertahun, maka dibutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 3.200 MW setiap tahunnya.

Namun demikian, pembangunan pembangkit maupun transmisi banyak yang terhambat sehinga jadwal commercial of date (COD)-nya menjadi mundur. “Kondisi inilah yang bisa mengakibatkan reserve margin di sistem Jawa Bali menjadi menipis mulai 2015 sehingga memicu potensi krisis listrik pada 2017,” ujar Ro Sakya kepada FOKUS.

Kepala Divisi Konstruksi Pembangkitan PLN, Adang Sudrajat, membenarkan bahwa jadwal COD pembangkit di sistem Jawa Bali, pada umumnya memang mengalami keterlambatan. Dalam 2013-2016 misalnya, pembangkit yang jadwalnya mundur adalah : PLTU FTP-1 Pelabuhan Ratu (350 MW) dan PLTU Tanjung Awar (350) dari 2013 ke 2014, PLTU Exp. Lontar Unit 4 (315 MW) molor dari 2016 ke 2017.

Kemudian PLTU IPP Celukan Bawang (2x125 MW) yang semula direncanakan beroperasi 2014 mundur ke 2015, PLTU IPP Mulut Tambang Sumsel 8 (1.200 MW) mundur dari 2016 ke 2018 dan PLTU IPP Madura (400 MW) mundur dari 2016 ke 2022, PLTGU Peaker Muara Karang (450 MW) mundur dari 2015 ke 2016 dan PLTGU Jawa-1 (800 MW) mundur dari 2015 ke 2017, PLTA Rajamandala (47 MW) dan PLTA Jatigede (110 MW) dari 2016 ke 2017, dan sebagain besar PLTP FTP 2 (220 MW) juga mundur dari 2016 ke 2019.

Sementara itu pembangkit jadwalnya mundur dalam 2017-2022 adalah: PLTU IPP Batang/Jawa Tengah (2 x 1.000 MW) mundur dari 2017 menjadi 2019, PLTU Jawa-1 (1.000 MW) mundur dari 2017 ke 2018, PLTU Jawa-3 mundur dari tahun 2017 ke 2019, PLTU Mulut Tambang Sumsel-9 (600 MW) mundur dari 2018 ke 2019, PLTU Jawa-5 (1000 MW) mundur dari 2018 ke 2019, PLTU Indramayu unit 4 (1.000 MW) mundur dari 2018 ke 2022, dan sejumlah PLTA (Karang Kates, Kesamben, dan Kalokonto total sebesar 200 MW) juga mundur dari 2018 ke 2019.

Akibat keterlambatan pembangunan pembangkit yang semula direncanakan beroperasi pada 2015-2017, maka reserve margin netto di sistem Jawa Bali menjadi

sangat rendah. Pada 2015 reserve margin diperkirakan 18%, pada 2016 sekitar 16%, dan pada 2017 sekitar 16%. Dalam kondisi cadangan pasokan yang rendah seperti ini, maka mulai satu-dua tahun kedepan pemadaman listrik bergilir di Jawa Bali bisa terjadi.

Adang Sudrajat mengatakan, agar tidak memperparah neraca sistem Jawa Bali maka proyek-proyek yang sedang dalam tahap penyelesaian tahun ini harus benar-benar dikawal. Pembangkit yang akan beroperasi hingga akhir tahun 2014 ini adalah PLTU Tanjung Awar-awar unit 2 (290 MW), PLTU Adipala unit 1 (600 MW), PLTDG Pesanggaran (52 MW) dan PLTP Patuha (50 MW).

PERLU EKSEKUSI CEPATMenurut Nur Pamudji, ada beberapa proyek strategis berskala besar yang terhambat pembangunannya, padahal proyek itu direncanakan untuk memenuhi kebutuhan sistem Jawa Bali pada 2017 dan 2018. Di antaranya adalah PLTA Upper Cisokan (1040 MW). Sayangnya, proyek pembangkit di Bandung Barat itu sempat tertunda dua tahun karena masalah pembebasan tanah sehingga dikhawatirkan rencana COD-nya menjadi mundur.

Kemudian PLTU Batang (2x1000 MW) di Jawa Tengah. Proyek yang sangat strategis dan merupakan proyek kelistrikan pertama yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta

(Public Private Partnership/PPP) ini juga dibutuhkan sistem pada 2017. Sayangnya pula, karena pembebasan lahannya belum tuntas maka COD pembangkit listrik terbesar se-Asia Tenggara itu kemunginan akan selesai tahun 2019, mengingat tahap pembangunan baru mulai tahun ini dan butuh waktu sekitar 5-6 tahun untuk menyelesaikannya.

Lalu ada proyek transmisi 500 kV HVDC interkoneksi Sumatera – Jawa untuk menyalurkan daya dari PLTU Mulut Tambang di Sumatera Selatan ke pusat beban di Jawa dan sebaliknya. Jika proyek kabel transmisi senilai USD2,5 miliar tersebut tuntas, bisa mengalirkan listrik dari Sumatera ke Jawa sebesar 3.000 MW, antara lain dari PLTU Sumsel 8 (2 x 600 MW), PLTU Sumsel 9 (2 x 600 MW), dan PLTU Sumsel 10 (1 x 600 MW). Sayangnya lagi, pembangunan transmisi yang sudah berjalan separuh itu dihentikan pendanaannya padahal pihak lender (JICA) sudah siap menggelontorkan dananya.

“Alasan penghentian pendanaan proyek itu karena pemerintah tak mau menambah utang. Padahal,dampaknya sangat besar terhadap ekonomi mengingat Jawa Bali adalah pusat ekonomi dimana sekitar 77 persen penjualan listrik PLN berada di Pulau Jawa,” ujar Nur Pamudji seraya menambahkan bahwa proyek tersebut dipastikan akan molor juga dari target pada 2017.

Foto : Istimewa

4 Juni 2014

Teroka

Dia mengatakan, pembangunan pembangkit besar setidaknya memerlukan waktu 5 sampai 6 tahun. Oleh karenanya, harus ada pengambilan keputusan yang cepat dari Pemerintah sehingga dapat menutup potensi krisis tersebut dalam waktu cepat. Untuk menghindari krisis, ada opsi lainnya yaitu dengan membangun PLTGU karena dari

sisi teknologi pembangunan pembangkit tersebut dapat lebih cepat. “Kalau pilihan itu yang akan dilakukan, maka pemerintah harus komit dan keputusannya harus segera diambil,” ujarnya lagi.

Terhambatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di tanah air selama ini memang terjadi karena banyak kendala yang dihadapi. Mulai dari masalah keterbatasan pendanaan dan kemampuan berinvestasi, kesulitan pengadaan lahan dan perijinan untuk pembangunan (dari Instansi atau pemilik lahan), keterbatasan energi primer non BBM (gas) yang memadai di lokasi pembangkit, keterbatasan lahan yang siap untuk penyelesaian jangka pendek, dan sampai masalah ketersediaan kontraktor yang mampu dan kompeten.

Selama ini, menurut Adang Sudrajat, selain masalah pendanaan keterlambatan proyek pembangkitan memang didominasi oleh masalah legal, yaitu proses perizinan dan pembebasan lahan. Maklum, satu proyek pembangkit saja perlu banyak perizinan yang harus diproses. Mulai dari izin survey (dari pemkot/kab), izin lokasi (pemkot/kab), izin prinsip (gubenur), izin pinjam pakai (Kementerian Kehutanan), izin pembebasan lahan (BPN), izin pembangunan terminal khusus dan izin

pembangunan jeti dan water breaker (Kementerian Perhubungan, dan lainnya).

Begitu pula dalam pembangunan transmisi. Seperti yang diungkapkan Nur Pamudji bahwa di atas kertas perlu 500 hari untuk izin kehutanan, tetapi pada kenyataannya dibutuhkan waktu 2-3 tahun. Banyak izin yang harus diurus, mulai dari dinas kehutanan tingkat kabupaten, terus ke bupati, dinas kehutanan provinsi, gubernur, lalu ke Menteri Kehutanan. Perizinan hutan untuk infrastruktur atau kepentingan umum seharusnya dibedakan dengan izin penggunaan hutan untuk keperluan komersial. Waktunya cukup 3-6 bulan, dan kewenangannya pun harus dipindahkan kepada pemerintah pusat.

Menurut Nur Pamudji, untuk mencegah terhambatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diperlukan cara eksekusi yang berbeda dengan cara yang selama ini ditempuh. Terutama menyangkut penerbitan izin lokasi dari pemerintah daerah, penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan, dan cara pembebasan tanah serta cara pelibatan investor listrik swasta. Mengenai masalah pendanaan, perlu perbaikan regulasi ketenagalistrikan agar bisa menjamin kemampuan pemerintah melalui PLN dalam mendanai investasi infrastruktur ketenagalitsrikan kedepan.

Tutang Wien

Rencana Pembangunan Pembangkit Jawa Bali, 2013-2022

Foto

: Is

tim

ewa

5Juni 2014

‘65 Defisit, 116 Siaga’

Jika sistem Jawa Bali tengah dihantui krisis listrik pada 2017/2018 nanti, sebagian besar dari sistem kelistrikan

lainnya luar Jawa Bali saat ini justru tengah mengalaminya. Dari total 200 sistem yang ada di seluruh Indonesia,

sebanyak 65 sistem mengalami defisit, 116 sistem siaga, dan hanya 56 sistem yang dalam kondisi normal.

Kondisi kelistrikan nasional yang masih memprihatinkan tersebut diungkapkan Direktur Utama

PLN Nur Pamudji pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR-RI, (19/5). Orang nomor 1 di “pabrik setrum” ini mengatakan, kondisi sebuah sistem kelistrikan itu dikatakan handal dan aman, apabila tersedianya reserve margin (cadangan kapasitas pasokan) dan cadangan operasi sebesar 1 unit terbesar yang beroperasi.

Nur menuturkan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 200 sistem kelistrikan besar dan kecil. Sebagian

terbesar dari sistem kelistrikan tersebut saat ini tidak lagi memiliki reserve margin dan cadangan operasi yang memadai. Menurutnya, dalam kajian harian dilakukan kategori sistem yang normal, siaga dan defisit. Sistem masuk pada kategori defisit bila dalam 1 bulan ada>= 1 hari defisit. Siaga bila dalam 1 bulan ada >= 1 hari siaga. Normal bila dalam 1 bulan tidak ada hari siaga dan defisit.

“Berdasarkan itu, dari total 200 sistem yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak

65 sistem defisit, 116 sistem siaga, dan hanya 56 sistem yang dalam kategori normal,” ungkapnya.

Di Sumatera dengan jumlah sistem sebanyak 47, hanya 18 sistem yang berada dalam kondisi normal, sedangkan yang dalam kondisi siaga sebanyak 19 sistem dan 10 sisanya defisit. Yang memprihatinkan di wilayah Indonesia timur. Dari 189 sistem hanya 37 sistem yang normal, sementara 97 sistem dalam kondisi siaga, dan 55 lainnya dalam kondisi defisit.

Sementara sistem Jawa Bali yang merupakan satu sistem terbesar, saat ini masih dalam kondisi normal. Namun di sistem ini pun memiliki potensi krisis listrik pada 2017/2018 akibat keterbatasan tambahan pasokan dari pembangkit baru.

Teroka

Foto : Lilies Badriyah Mahmud

Foto : Agus Trimukti

6 Juni 2014

Teroka

Akibatnya, cadangan pasokan di sistem ini dikhawatirkan bakal menipis karena di sisi lain pertumbuhan beban masih akan tetap tinggi.

ATASI KRISISNur Pamudji mengatakan, PLN akan terus berupaya keras untuk mengatasi krisis listrik di berbagai daerah dengan menambah pembangkit, transmisi dan distribusi. Untuk pulau-pulau besar akan ada tambahan pembangkit dengan skala besar pula, sementara untuk pulau-pulau kecil akan ditambah dengan pembangkit diesel dan pembangkit renewable.

“Tahun ini, PLN membutuhkan investasi sebesar Rp 57,5 Triliun untuk menambah kapasitas pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Selain menyelesaikan proyek pembangkit 10.000 MW pada FTP 1, dalam 10 tahun kedepan PLN dan pihak pengembang swasta akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 17.918 MW pada FTP 2, yang meliputi 76 proyek. PLN sendiri hanya menggarap 17 proyek dengan total kapasitas 5,749 MW (32%). Sebagian besar sisanya digarap oleh IPP (swasta) sebanyak 59 proyek dengan total kapasitas 12.169 MW (68%).

Dari 17 proyek (5,749 MW0) yang digarap PLN tersebut, saat ini yang dalam tahap persiapan FS ada 2 proyek (2.055 MW), proses lelang WKP 1 proyek (20 MW), proses lelang EPC 1 proyek (110 MW), proses pendanaan 4 proyek (1.360 MW), eksplorasi 3 proyek (190 MW), pre konstruksi 5 proyek (1.994 MW), dan proses SLA 1 proyek (20 MW).

Sementara dari 59 proyek IPP/swasta (12.169 MW), yang dalam proses lelang WKP 13 proyek (810 MW), penerbitan IUP 1 proyek (110 MW), proses penunjukan

PLTU batubara akan mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun, yaitu mencapai 38 GW atau 63,8%, sementara PLTGU gas dengan kapasitas 5 GW atau 8,4% dan PLTG/MG sebesar 3,7 GW atau 6,2%. Untuk energi terbarukan, yang terbesar adalah PLTA sebesar 6,5 GW atau 11,0% dari kapasitas total, disusul oleh panas bumi sebesar 6,0 GW atau 10,2%. Pembangkit lain sebesar 0,3 GW atau 0,5% antara lain berupa pembangkit termal modular, PLTS, dan PLTB.

Di samping itu akan dilakukan juga pengembangan sistem transmisi dengan tegangan 500 kV dan 150 kV pada sistem Jawa-Bali serta tegangan 500 kV, 275 kV, 150 kV dan 70 kV pada sistem Indonesia Timur dan Sumatera. Pembangunan sistem transmisi secara umum diarahkan kepada tercapainya kesesuaian antara kapasitas pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya di sisi hilir secara

langsung 2 proyek (1.083 MW), proses negosiasi 7 proyek (1.710 MW), proses Letter of Intent (LOI) 1 proyek (90 MW), proses jaminan kelayakan usaha 5 proyek (911 MW), proses Power Purchace Agreement/PPA 8 proyek (885 MW), proses pengembangan 1 proyek (110 MW), eksplorasi 13 proyek (1.660 MW), eksploitasi 4 proyek (590 MW), konstruksi 2 proyek (210 MW), pre konstruksi 1 proyek (2000 MW), dan pre FS 1 proyek (2000 MW).

Disamping itu, terdapat “Proyek Reguler”yang akan membangun pembangkit di 198 lokasi, dengan total kapasitas 12.493 MW, dimana 140 lokasi (1.902 MW) akan dibangun oleh PLN dan sisanya sebanyak 58 lokasi (10.591 MW) oleh pengembang swasta/IPP.

Kebutuhan tambahan kapasitas kelistrikan dalam 10 tahun mendatang

efsien. Tujuan lainnya adalah sebagai usaha untuk mengatasi bottleneck penyaluran dan perbaikan tegangan pelayanan. Rencana pengembangan sistem penyaluran di Indonesia hingga 2022 diproyeksikan sebesar 132.799 MVA untuk pengembangan gardu induk serta 57.132 km pengembangan jaringan transmisi.

Sementara komposisi produksi listrik per jenis energi primer Indonesia pada 2022 diproyeksikan akan mencakup 65,6% batubara, 16,6% gas alam (termasuk LNG), 11% panas bumi, 5,1% tenaga air, 1,7% minyak dan bahan bakar lainnya. Konsumsi BBM di 2013 yang mencapai 12,5%, direncanakan turun.

Tutang Wien

memang sangat besar. Sesuai RUPTL 2013 – 2022, kebutuhan listrik sistem Jawa Bali diperkirakan akan meningkat dari 144 TWh pada 2013 menjadi 275 TWh pada 2022, atau tumbuh rata-rata 7,6% per tahun. Untuk Indonesia Timur pada periode yang sama, kebutuhan listrik akan meningkat dari 18,5 TWh menjadi 46 TWh atau tumbuh rata-rata 11,2% per tahun.

Wilayah Sumatera tumbuh dari 26,5 TWh pada 2013 menjadi 65,7 TWh pada 2022 atau tumbuh rata-rata 10,6% per tahun.

Tambahan kapasitas pembangkit selama 10 tahun mendatang untuk seluruh Indonesia adalah 59,5 GW atau rata-rata bertambah 6 GW per tahun.

Foto

: A

gu

s Tr

imu

kti

Foto

: A

gu

s Tr

imu

kti

7Juni 2014

Kinerja

Performance Dialogue, Mencari Solusi Atas Kendala KinerjaDemi tercapainya target-target kinerja yang telah dirancang oleh korporat, Satuan Pengendalian Kinerja Korporat (SPKK) PLN konsisten menggelar performance dialogue melalui video teleconference yang dihadiri oleh para petinggi PLN Pusat dengan unit-unit kerja PLN diseluruh Indonesia.

Pada bulan Mei, performance dialogue dilaksanakan pada Rabu, 14 Mei 2014, Jum’at 16 Mei 2014 dan Senin, 19 Mei

2014. Kegiatan dialog kinerja di bulan Mei menghubungkan jajaran PLN Pusat dengan jajaran unit PLN di Indonesia Timur. Tiap-tiap unit PLN diberikan waktu untuk menjelaskan apa yang menjadi kendala yang dihadapi, serta apa yang menjadi tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Laporan kinerja yang masih belum tercapai oleh sebagian besar unit PLN di Indonesia Timur didominasi oleh fuel mix, misalnya yang terjadi pada PLN Sulutenggo, dan tidak tersedianya bahan bakar nabati di daerah. “Pada umumnya KPI yang tidak tercapai adalah masalah

fuel mix dan pemakaian bahan bakar. Kemudian juga tidak tersedianya bahan bakar nabati di daerah. Apa-apa yang menjadi tindak lanjut yang akan dilaksanakan sudah disampaikan. Dan diharapkan bulan depan sudah ada perbaikan pada KPI yang tidak tercapai,” ujar Nur Jaya selaku moderator dari dialog kinerja ini.

Di lain kesempatan, dialog dilakukan jajaran PLN Pusat dengan jajaran unit Operasi Jawa Bali. Dialog kinerja kali ini sebagian besar berpusat pada masalah SAIDI dan SAIFI, keterbatasan anggaran serta keterbatasan sumber daya manusia yang dinilai sangat mempengaruhi capaian kinerja PLN unit.

“Menurut catatan saya, yang cukup penting adalah masalah

keterbatasan anggaran yang tentunya akan sangat mempengaruhi

capaian KPI teman-teman di unit. Dan juga masalah kekurangan SDM yang akan kami diskusikan dengan direktorat SDM,” tutur Nur Jaya saat menyampaikan resume performance dialogue yang kedua dibulan Mei 2014.

Sebagaimana diketahui, kegiatan dialog kinerja ini bertujuan untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi setiap unit, sekaligus kegiatan ini juga menjadi wadah untuk berbagi antar unit atas keberhasilan yang diperoleh dalam mencapai target kinerja. Kegiatan ini menjadikan PLN Pusat lebih dekat dengan jajaran PLN unit di seluruh Indonesia.

Lilies Badriyah Mahmud

Foto

: Li

lies

Bad

riya

h M

ahm

ud

8 Juni 2014

pemakaian batubara dan gas juga belum dapat menunjukkan kinerjanya yang baik, bahkan keduanya masuk dalam kategori ‘masalah’ pada triwulan 1/2004 ini.

Target penggunaan batubara untuk Indonesia Timur 2014 sebesar 2,57 juta ton. Hingga triwulan 1/2014 pemakaiannya hanya 470 ribu ton. Angka realisasi pemakaian ini dibawah angka yang ditargetkan sebesar 510 ribu ton untuk periode tersebut.

Begitu pula dengan pecapaian kinerja penggunaan gas untuk Indonesia Timur yang tahun 2014 ini ditargetkan sebesar 12,14 TBTU. Hingga triwulan 1/2014 pemakaiannya hanya 2,04 TBTU. Angka realisasi pemakaian ini jauh dibawah angka yang ditargetkan sebesar 3,04 TBTU untuk periode tersebut.

Melihat pencapaian kinerja penggunaan bahan bakar di atas, seluruh jajaran PLN di unit-unit operasional Indonesia Timur nampaknya harus lebih waspada lagi, mengingat sekitar 68% dari OPEX (Operational Expenditur) PLN adalah merupakan biaya bahan bakar (energi primer). Penggunaan BBM yang jauh melebihi target, apalagi ditambah dengan pemakaian batubara dan gas yang jauh di bawah target akan berdampak langsung terhadap kinerja finansial PLN.

Tutang Wien

Kinerja

Target BBM Sedikit MelesetPemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) di Direktorat Operasi Indonesia Timur (DITOP IT) pada triwulan 1/2014 mencapai 780 ribu KL (kiloliter). Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 770 ribu KL untuk periode tersebut. Meski meleset hanya sedikit dari target, capaian kinerja di lingkungan DITOP IT untuk pemakaian BBM ini masuk dalam ketegori ‘hati-hati’.

Foto

: Is

tim

ewa

Yulian Tamsir selaku Komisi Pengawasan Kinerja Direktorat (KPKD) Indonesia Timur mengatakan, rencana produksi

listrik dengan BBM di Indonesia Timur ditargetkan sebesar 2,13 juta KL pada 2014 ini. Hingga triwulan 1/2014, penggunaan mencapai 780 ribu KL (kiloliter) dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 770 ribu KL untuk periode tersebut

Menurut Yulian, pengendalian pemakaian BBM di Indonesia Timur harus dilakukan agar pada akhir tahun 2014 nanti pemakaiannya sesuai dengan target. Pasalnya, bila jauh melebihi dari yang ditetapkan akan berdampak langsung pada fuelmix, tetapi juga terhadap peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP). Pada 2014 ini, target BPP untuk Ditop Indonesia Timur sebesar Rp 2,398/kWh.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga penggunaan BBM diantaranya dengan meningkatkan kinerja operasioanal pembangit non-BBM. Apa lagi, saat ini pembangkit-pembangkit di Indonesia Timur sudah berumur sehingga membutuhkan perbaikan. Jika pembangkit-pembangkit non-BBM ini banyak yang bermasalah, maka penggunaan BBM bisa meningkat tajam.

Yulian berharap, proyek-proyek pembangkit non BBM di Indonesia Timur yang dijadwalkan beroperasi tahun ini dapat terlaksana. Dengan masuknya pembangkit-pembangkit baru tersebut, dengan sendirinya penggunaan BBM dapat ditekan.

Sejumlah proyek pembangkit FTP 1 yang diharapkan dapat beroperasi di Indonesia Timur pada tahun ini adalah PLTU Teluk Balikpapan 2x110 MW, PLTU Bengkayang 2 x 27,5 MW, PLTU Parit Baru 2 x50 MW, PLTU Pulang Pisau 2 x 60 MW. Keempat pembangkit tersebut dibangun di

Kalimantan. Di Sulawesi ada tiga proyek, yaitu PLTU Sultra Kendari unit 1 dengan kapasitas 10 MW, PLTU Sulsel Baru unit 1 sebesar 50 MW, dan PLTU Anggrek 2 x 25 MW.

Sementara di Maluku ada dua proyek, yaitu PLTU Tidore 2 x7 MW, PLTU Ambon 2 x 15 MW. Di NTT/NTB/Papua terdapat enam proyek, yaitu PLTU Bima unit 1 sebesar 10 MW, PLTU Ende 2 x7 MW, PLTU Lombok 2x25 MW, PLTU Kupang 2x16,5 MW, PLTU Bima Unit 2 sebesar 10 MW, dan PLTU Jayapura 2 x10 MW.

Jika kinerja pemakaian BBM di Indonesia Timur masuk dalam ketegori ‘hati-hati’,

9Juni 2014

Mengalirkan Kembali Air Tampungan

Prinsip kerja PLTA Upper Cisokan Pumped Storage Cisokan (UCPS) sejatinya cukup sederhana, yaitu pada siang hari memompa air dari bawah ke atas untuk ditampung. Kemudian, pada sore hingga malam hari, yaitu pada pukul 17:00 – 20:00 WIB, air tampungan tersebut diterjunkan kembali untuk membangkitkan listrik. Sistem ini adalah yang kali pertama diimplementasikan di

Indonesia dan sekaligus menjadi yang terbesar di kawasan regional Asia

Tenggara.

PLTA UCPS memiliki dua reservoir, yaitu pada bagian bawah dan atas. Reservoir dibangun dengan cara membendung Sungai Cisokan dan Sungai Cirumanis, yaitu masing-

masing dengan Dam setinggi +/- 98 dan +/- 75

m. Dam dibangun dari beton tipe RCC (Rolled Compacted

Concrete/beton yang dipadatkan). Pembendungan ini mengakibatkan

terjadinya dua genangan air pada dua reservoir dengan selisih ketinggian +/- 300 m.

Air dari reservoir bagian bawah dipompa ke reservoir bagian atas dengan memanfaatkan sisa energi thermal (base load) yang diambil dari sistem interkoneksi Jawa – Bali, saat beban rendah pada tengah malam atau pagi hari. Pada saat beban puncak (peak load) antara pukul 17.00 -22.00 WIB, air tersebut dialirkan melalui dua buah terowongan (headrace tunnel) dan pipa pesat (penstock) menuju power house yang terletak di bawah tanah dengan ketinggian jatuh rata-rata (rated net head) sekitar 276 m. Proses ini akan menghasilkan tenaga listrik yang mumpuni.

Kapasitas efektif masing-masing reservoir sekitar 10 juta m3 yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada saat beban puncak selama 6,5 jam.

Solusi Saat Beban Puncak

Beban penggunaan listrik di hampir seluruh pelosok nusantara, umumnya mencapai titik puncak pada pukul 17.00-20.00 WIB.

Mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi listrik pada kurun waktu tersebut, dan sekaligus meningkatkan kemampuan daya

sistem kelistrikan -terutama untuk kawasan Jawa-Bali, PLN melakukan terobosan termutakhir dengan membangun PLTA

Upper Cisokan Pumped Storage (UCPS).

Foto

: A

gu

s Tr

imu

kti

Nasional

Direktur Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan PLN Nasri Sebayang (paling kanan) didampingi General Manager PLN Unit Induk Pembangunan VI Netto Mulyanto (dua dari kanan) dan Manajer Proyek PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (UCPS) Weddy Bernadi

Sudirman (paling kiri) sedang berbincang saat meninjau lokasi dibangunnya PLTA UCPS. Kamis (8/5).

Pembangkit berkapasitas 4 x 260 MW ini rencananya akan berdiri di kawasan Kabupaten Bandung Barat (624,99 Ha) dan Kabupaten Cianjur (216,36 Ha). PLTA UCPS yang menelan biaya sebesar 10 Triliun rupiah ditargetkan selesai pada

tahun 2018. Pengoperasian PLTA UCPS disinyalir akan mampu menghemat subsitusi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 10 triliun per tahun.

Prosesi yang menandai awal pembangunan PLTA UCPS berlangsung pada hari Kamis, 8 Mei 2014 silam. Pada kesempatan tersebut hadir Direktur Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan PLN Nasri Sebayang, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan VI Netto Mulyanto dan Manajer Proyek PLTA UCPS Weddy Bernadi Sudirman.

Agus Trimukti

10 Juni 2014

Komit Menjaga Kondisi Lingkungan dan Sosial!Dalam setiap pembangunan Gardu Induk (GI) di wilayah kerjanya, PLN senantiasa berkomitmen untuk memerhatikan masalah lingkungan sekaligus kondisi sosial di sekitarnya. Kepedulian tersebut, salah satunya, terangkum dalam implementasi konsep EMP (Environmental Management Plan) dan LARAP (Land Acquisition Restlement Action Plan). Kedua konsep ini menjadi syarat penting yang diusung Word Bank sebagai mitra kerja PLN, dalam rangka meningkatkan sistem kelistirkan, khususnya pembangunan GI.

EMP sejatinya merupakan dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang diperkirakan timbul sebagai akibat pelaksanaan setiap proyek pembangunan GI. Sementara LARAP adalah dokumen yang terkait dengan pembebasan lahan dan pemukiman ulang penduduk yang terkena dampak pembangunan tersebut.

Mendukung pelaksanaannya secara kontinu dan berkelanjutan, pada tanggal 8 dan 9 Mei 2014 silam telah dilaksanakan overview

pelaksanaan Training Penyusunan EMP dan LARAP Proyek Indonesia Power Transmission Development (IPTD) 2 Group 2. Kegiatan training berlangsung di ruang Pre Function Lantai 2 Gedung Utama PLN Kantor Pusat.

Tujuan utama training adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan kepada staf lingkungan dan

pertanahan di unit-unit PLN tentang dokumen EMP dan LARAP. Berbekal informasi dan pengetahuan tersebut, setiap unit diharapkan mampu menyusun dokumen EMP dan LARAP sesuai guidelines yang disyaratkan World Bank.

Training yang diselenggarakan sebagai hasil kerja sama antara PLN Kantor Pusat Divisi Perencanaan Sistem dengan World Bank ini diikuti oleh sedikitnya 32 peserta dari perwakilan UIP II, UIP III, UIP V, UIP VII, UIP X, UIP XII dan JMK. Training secara resmi dibuka oleh Manajer Senior Sistem Perencanaan Sistem Indonesia Barat Budi Chaerudin dan Task Team Leader Anh Nguyet Pham.

Dalam pelaksanaan training yang berlangsun selam 2 hari berturut-turut tersebut, setiap peserta diminta menyusun draft EMP dan LARAP. Kedua draft tersebut selanjutnya secara bergilir dipresentasikan dihadapan seluruh peserta training. Dari hasil presentasi dan penyusunan, maka terpilihlah UIP V sebagai penyusun dokumen terbaik!

Semoga seluruh paparan yang disampaikan dalam training ini akan mampu meningkatkan kinerja pembangunan GI, terutama dengan tetap memerhatikan aspek kelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan kondisi sosial masyarakat sekitar.

Fitria Leli N

Nasional

Nama / No. Induk Jabatan Lama Jabatan Baru

Supriyono5875267k3

Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta Direktorat (SDM dan Umum) PLN Kantor Pusat

Purnakarya

Suharto6187001a

Kepala PLN Kantor Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Corporate University)

Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta Direktorat (SDM dan Umum) PLN Kantor Pusat

Okto Rinaldi Sagala6382179n

Manajer Senior Manajemen Kinerja SDM Pada Divisi Pengembangan Sistem SDM Direktorat (SDM dan Umum) PLN Kantor Pusat

Kepala PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Chief Learning Officer of PLN Corporate University)

Dadang Daryono5884014p1

Kepala Divisi Umum Dan Manajemen Kantor Pusat Direktorat (SDM dan Umum) PLN Kantor Pusat

Purnakarya

Danni Irawan6191085z

Manajer Senior K3 Dan Keamanan Korporat Pada Divisi Umum dan Manajemen Kantor Pusat Direktorat (SDM dan Umum) PLN Kantor Pusat

Plt. Kepala Divisi Umum dan Manajemen Kantor Pusat Direktorat (SDM dan Umum) PLN Kantor Pusat

Tri Setyo Nugroho5882014p

Kepala Divisi Pengadaan Strategis Direktorat (Pengadaan dan Energi Primer) PLN Kantor Pusat

Purnakarya

Iwan Purwana6794016w

Manajer Senior Pengadaan Pembangkit III Pada Divisi Pengadaan Strategis Direktorat (Pengadaan dan Energi Primer) PLN Kantor Pusat

Plt. Kepala Divisi Pengadaan Strategis Direktorat (Pengadaan dan Energi Primer) PLN Kantor Pusat

Yusuf Mirand6086003p

Kepala Divisi Administrasi Konstruksi Direktorat (Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan) PLN Kantor Pusat

Senior Engineer I Konstruksi Jaringan Divisi Konstruksi Jaringan Direktorat (Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan) PLN Kantor Pusat

Hakim Nawawi6185008p

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan III

Kepala Divisi Administrasi Konstruksi Direktorat (Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan) PLN Kantor Pusat

Suaib Sakariah6085006p

Senior Engineer I Konstruksi Jaringan Divisi Konstruksi Jaringan Direktorat (Konstruksi Dan Energi Baru Terbarukan) PLN Kantor Pusat

Plt. General Manager PLN Unit Induk Pembangunan III

Mutasi Jabatan Manajemen Atas PLN

Foto

: S

ub.

Div

isi L

ing

kun

gan

PLN

Kan

tor

Pu

sat

Para peserta overview pelaksanaan Training Penyusunan EMP dan LARAP Proyek Indonesia Power Transmission Development (IPTD) 2 Group 2

11Juni 2014

Nasional

Membidik Keandalan Si PV dan LED

Menyusul kesuksesan produk Photo Voltaic (PV) dan LED yang diusungnya, perusahaan-perusahaan asal Taiwan mulai membidik pasar Indonesia. Hal ini tersirat dalam kunjungan

perusahaan produsen instrumen hemat listrik ini di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (12/5).

Kunjungan perusahaan produsen PV dan LED asal Taiwan tersebut bermaksud memperkenalkan sekaligus mempresentasikan

kesuksesan produksi PV dan LED buatannya. Selain itu, dalam kunjungan tersebut berlangsung pula sesi tanya jawab. Sesi ini menjadi media konsultasi dan penjajakan di antara kedua belah pihak terhadap ragam isu yang didiskusikan.

Dalam kesempatan ini, PLN turut berpartisipasi aktif menjadi salah satu peserta diskusi. Hadir Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan Moch. Sofyan yang berkesempatan memperkenalkan program PLN dan fungsinya sebagai perusahaan listrik di Indonesia.

“Mengenai aturan kelistrikan yang ditetapkan, kapasitas listrik yang dibutuhkan di Indonesia dalam 10 tahun mendatang akan mencapai hampir dua kali lipat dari kapasitas listrik saat ini. Jika saat ini kapasitas listrik yang dibutuhkan adalah 4000 MW, maka kapasitas listrik akan mengalami penambahan sekitar 6000 MW dalam sepuluh tahun kedepannya,” ujar Moch. Sofyan.

Menyinggung soal pengembangan PV di PLN, Moch. Sofyan mengatakan bahwa saat ini implementasi PV telah masuk dalam rencana jangka panjang PLN. Bahkan, disebutkan pula bahwa PV menjadi salah satu prioritas utama PLN guna meningkatkan kapasitas listrik di Indonesia kedepannya.

“Dalam program pengembangan energi terbarukan, PV adalah salah satu prioritas kami (PLN). Prioritas pertama adalah geothermal dan kedua adalah hydro, mengingat besarnya kapasitas dan potensi hydro dan geothermal di negara ini. Ketiga adalah pengembangan biomass. Keempat adalah pengembangan PV dan kelima adalah small renewables energy yang lain,” pungkasnya.

Menjawab pertanyaan salah satu peserta diskusi tentang penggunaan produk asing dalam pengembangan PV, Moch. Sofyan mengatakan bahwa tidak ada aturan berlaku yang hanya memperbolehkan penggunaan produk lokal. Untuk itu, PLN terbuka untuk menggunakan produk asing dengan mempertimbangkan kualitas produk dan juga kecocokan harga ekonomis dari kedua belah pihak.

Lilies Badriyah Mahmud

Foto

: Li

lies

Bad

riya

h M

ahm

ud

Suasana kunjungan pengusaha PV dan LED asal Taiwan ke Kementerian Perindustrian

12 Juni 2014

Nasional

Pembangunan Kelistrikan Perlu

DidorongPemerintah menerbitkan tiga peraturan terbaru di sektor ketenagalistrikan untuk mendorong iklim investasi yang kondisif di sektor tersebut. Di antaranya, Pemerintah akan membuat harga acuan batubara untuk PLTU Mulut Tambang yang dihitung berdasarkan formula biaya produksi ditambah margin.

investor untuk mengembangkan pembangkit listrik di mulut tambang. Nantinya harga acuan tersebut tidak sama dengan harga batubara dengan harga internasional. “Kami punya formula harga sendiri dalam menetapkan harga batubara untuk PLTU di Mulut Tambang. Harga batu baranya berdasarkan cost plus margin. Marginnya sekitar 25%,” kata Jarman.

Menurut dia, penyerapan batubara di PLTU mulut tambang juga menguntungkan. Pasalnya pengusaha tidak lagi mengeluarkan biaya transportasi pengangkutan. Biaya transportasi, infrastruktur pengangkut tidak ada lagi. “Tidak ada pengangkutan batubara dari pelabuhan ke pembangkit. Tinggal tarik transmisi saja sehingga cost listrik lebih efisien,” tuturnya lagi.

Ketiga peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang, dan Keputusan Menteri ESDM No. 2186.K/91/MEM/2014 tentang Penugasan Khusus Kepada PLN Dalam Rangka Mempercepat Proses Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

“Peraturan-peraturan tersebut diterbitkan untuk meningkatkan investasi di sektor ketenagalistrikan,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, pada Coffee Morning mengenai sosialisasi tiga peraturan terbaru tersebut, dikantornya, (9/5).

Jarman menuturkan, untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekitar 6% per tahun, pertambahan demografi 1,7% pertahun, pertumbuhan listrik antara 7,5-8,5% per tahun, diperlukan tambahan kapasitas listrik sekitar 6.000 MW per tahun. “Untuk itu penerbitan peraturan-peraturan yang mendukung peningkatan produksi listrik terus dilakukan dan disampaikan kepada masyarakat,” tutur Jarman.

Dia menjelaskan, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional pada akhir tahun 2013 mencapai sekitar 49 GW yang terdiri dari pembangkit PLN sekitar 72%, Independent Power Producer (IPP) 21%, Private Power Utility (PPU) 4%, dan Izin Operasi (IO) non BBM sekitar 3%. Pada akhir 2018 diharapkan porsi PPU dan IO non BBM ini meningkat menjadi sekitar 12%. Peningkatan tersebut adalah dari proyek yang belum ditetapkan pengembang maupun sumber pendanaannya (proyek Unallocated).

Untuk meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, pemerintah terus berupaya melakukan diversifikasi energi primer dalam pembangkitan tenaga listrik. Saat ini porsi pemakaian BBM masih relatif tinggi (12,5 %), dan diharapkan pada 2022 porsi pemakaian BBM dapat ditekan menjadi 1,7%.

Perbaikan bauran energi pada pembangkitan tenaga listrik dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan gas, peningkatan pemanfaatan batubara (termasuk Mulut Tambang) dan pengembangan pembangkit dari energi terbarukan, memberikan prioritas pada gas dan batubara untuk menurunkan ketergantungan pada BBM pada pembangkitan tenaga listrik, serta penggunaan batubara sebagai pembangkit base load dan gas untuk pembangkit peak load/load follower.

Jarman mengatakan, Pemerintah akan membuat harga acuan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal tersebut dilakukan agar memberikan rangsangan kepada

Sementara itu, agar PLN turut andil dalam pembebasan lahan proyek listrik, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2186.K/91/MEM/2014 tentang Penugasan Khusus kepada PLN dalam Rangka Mempercepat Proses Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan, persoalan utama kurangnya pasokan listrik di berbagai daerah terjadi lantaran banyak proyek pembangkit maupun jaringan transmisi yang terkendala pengadaan lahan. Dengan adanya penugasan tersebut, PLN segera menyiapkan daftar proyek infrastruktur listrik yang masih terkendala persoalan tersebut.

PLN siap memberikan kriteria lahan bagi proyek pembangkit maupun transmisi yang akan dibebaskan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN). Pemberian kriteria oleh PLN tersebut dalam rangka menjalankan percepatan pembebasan lahan untuk proyek listrik.

Tutang Wien

Foto

: Is

tim

ewa

13Juni 2014

Nasional

“Berhenti Jadi Importir!”,

Tantang Nur PamudjiBerhenti jadi importir! Demikian tantangan yang dilontarkan

Direktur Utama PLN Nur Pamudji dihadapan manajemen PT Unindo. Tantangan ini disampaikannya saat beliau tengah

melakukan kunjungan sekaligus meresmikan pembukaan fasilitas pabrik Air Insulated Swicthgear (AIS) di Kantor Pusat

PT Unindo yang berlokasi di Jl. Swadaya PLN, Klender, Jakarta Timur (19/5).

multiplier effect untuk Indonesia” ujar pria berkacamata itu.

Pada prosesi peresmian, Nur Pamudji didampingi Maurice Dres melakukan pemotongan pita peresmian pabrik AIS dan pemukulan gong sebagai simbolisasi pembukaan pintu gerbang pabrik. Didampingi oleh Operation Manager AIS Rahmat Eka Pambudi, Nur Pamudji dan rombongan selanjutnya berkeliling melihat kesiapan alat-alat PT Unindo untuk memproduksi Circuit Breaker dan Disconnector.

Menurut Vice President Director PT Unindo Fahmi E.A Dalimi, perusahaannya sangat mendukung impian PLN yang ingin mewujudkan local product dan multiplier effect. Dengan

Foto

: Li

lies

PT Unindo merupakan perusahaan joint venture antara PLN dan Alstom yang sejak beberapa waktu terakhir mensuplai kebutuhan trafo PLN. Namun, sejak dua tahun lalu, Unindo mulai mempersiapkan diri menjawab tantangan yang diberikan Nur Pamudji, yaitu menyediakan Circuit Breaker dan Disconnector.

Dalam seremoni peresmian ini, Nur hadir didampingi Direktur Pengadaan Strategis Bagiyo Riawan dan Kepala Divisi Bisnis Tenaga Listrik M. Ikbal Nur. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Country President Alstom Indonesia sekaligus Vice President Alstom Grid Maurice Dres.

Dalam sambutannya, Nur Pamudji kembali menyampaikan bahwa sudah saatnya Indonesia berhenti menjadi importir, untuk itu PLN menantang PT Unindo agar mampu memproduksi berbagai kebutuhan PLN yang biasanya di impor dari luar. “Diharapkan kerjasama ini akan menciptakan

dibukanya pabrik AIS, berarti kini terbuka kembali lapangan kerja baru. Hal ini sekaligus berpeluang untuk meningkatkan kompetensi

tenaga kerja Indonesia terkait ilmu tentang material, ketahanan

dan kekuatan yang semakin membaik. Selaras, universitas dan

lembaga pendidikan diharapkan pula ikut berperan menciptakan SDM yang kompeten.

“Semoga Unindo senantiasa mendapatkan kepercayaan dari PLN sehingga kami bisa men-deliver dan men-supply Circuit Breaker dan Disconector sesuai permintaan” tutup Fahmi.

Agustina Masito

Foto

: A

gu

s Tr

imu

kti

Foto : Agustina MasitoSuasana kunjungan Direktur Utama PLN Nur Pamudji ke PT Unindo

14 Juni 2014

Pada rapat yang dipimpin oleh Sutan Bhatoegana ini, Direktur Utama PLN Nur Pamudji hadir

didampingi Direktur Konstruksi dan EBT Nasri Sebayang; Direktur SDM dan Umum Eddy D. Erningpraja; Direktur Niaga, Manajemen Resiko dan Kepatuhan Moch.Harry Jaya Pahlawan; dan Direktur Operasi Indonesia Timur Vickner Sinaga.

Melalui presentasinya, Nur Pamudji memaparkan bahwa upaya yang harus dilakukan adalah menambah kapasitas pembangkit secara terus-menerus. Namun dalam mewujudkan upaya ini bukan tanpa penghalang. Pasalnya, berbagai tantangan masih menghadang, mulai dari ketersediaan energi primer non BBM di lokasi pembangkit hingga masalah pendanaan dan keterbatasan kemampuan berinvestasi.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bagus. Sebagai akibat langsung dari perkembangan ekonomi yang bagus adalah konsumsi listrik yang terus naik. Sampai dengan bulan April, kenaikan konsumsi listrik adalah 7% secara nasional. Sementara itu, pertambahan secara kelistrikan yaitu pembangkt listrik dan transmisi memang tidak secepat pertambahan dari kebutuhannya. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan adalah menambah kapasitas secara terus-menerus,” jelas Nur Pamudji.

“Dan yang paling menantang dari upaya untuk menambah terus-menerus kapasitas ini yang utama adalah harus disiapkan energi primernya. Karena listrik itu pada dasarnya hanya merubah energi primer menjadi energi listrik.

Nasional

Optimistis Meningkatkan

Pelayanan Kelistrikan Derasnya laju pertumbuhan ekonomi berdampak kuat pada

peningkatan kebutuhan pasokan listrik yang merupakan salah satu pilar penting kemajuan bangsa. Dalam rangka membahas

keseimbangan supply and demand bisnis listrik di Indonesia, Komisi VII DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN (19/5). Bertempat di Ruang Rapat Komisi VII DPR

RI, pertemuan membahas secara detil krisis listrik sekaligus upaya dan tantangan yang dihadapi PLN dalam menyelesaikan

masalah krisis kelistrikan nasional.

Yang lain tentu saja adalah pendanaan. Kalau dana investasinya tidak cukup, tentu kita tidak bisa memenuhi kebutuhan investasi tersebut,” lanjutnya.

Soal pendanaan, menurut Nur, tahun ini PLN sangat kekurangan dana investasi mengingat kurs rupiah yang diasumsi APBN adalah Rp. 10.500. Namun realisasinya, hingga saat ini kurs rupiah berada dikisaran Rp. 11.500. “Kalau rupiah bertengger jauh di atas 10.500, maka bisa dipastikan dana investasi untuk tahun ini tidak akan tersedia,” pungkasnya.

Kendati banyaknya tantangan yang akan dihadapi kedepannya, namun Nur optimistis mampu membawa perubahan yang lebih baik dalam sistem kelistrikan di Indonesia. “Selama kami

bisa melaporkan informasi mengenai apa yang dibutuhkan dan apa yang perlu kami lakukan, serta adanya suara kritis dari Ibu-Bapak sekalian, saya yakin sekali bahwa pelayanan kita kepada masyarakat bisa ditingkatkan dan kita perbaiki dalam men-support pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.

Menurut catatan, ada 237 sistem kelistrikan Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana 47 sistem kelistrikan berada di Sumatera, satu sub-sistem kelistrikan Jawa Bali dan 189 sistem kelistrikan Indonesia Timur. Kondisi sistem kelistrikan ini ditandai dengan kategori normal, siaga dan defisit. Saat ini, gambaran kondisi kelistrikan Indonesia masih didominasi dengan kategori siaga dan defisit.

Lilies Badriyah Mahmud

Foto

: Li

lies

Bad

riya

h M

ahm

ud

Jajaran Direksi dan Komisaris PLN saat RDP dengan Komisi VII

15Juni 2014

Nasional

Perluasan Sistem ERP untuk 5 Unit Jasa telah dilaksanakan secara mandiri oleh PLN, sedangkan

unit lainnya akan dilaksanakan oleh Tim Konsultan didampingi Tim Imbangan dari PLN Pusat. “Agar proyek perluasan sistem ERP dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target yang telah ditetapkan, kami harapkan dukungan, bantuan dan kerjasama dari semua pihak”, ungkap Project Manager Tim Imbangan Perluasan ERP Phase V Tri Handayani pada saat acara Coordination Meeting ERP Implementation V (b) di Auditorium PLN Kantor Pusat (19/5).

Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan guna mempersiapkan implementasi ERP, seperti :1. Assestment pada Unit Induk

Pembangunan VII dan Unit Induk Pembangunan VII Pusdiklat Tanjung Jati B dan Unit Pembangkitan Jawa Bali

2. Kick Off3. Sosialisasi kepada seluruh Deployment

Lead 4. Pembentukan Tim Imbangan sesuai

SK Direksi No.0136.K/DIR/2014 5. Brainstorming Proses Bisnis UIP6. Koordinasi Tim Imbangan, dan7. Orientasi Tim Imbangan

Sejatinya, PLN telah memulai proyek implementasi ERP Pilot pada 2005, diikuti oleh ERP Roll Out pada 2008, ERP Phase III pada 2011 – 2013 dan ERP Phase IV pada 2013. Phase berikutnya, ERP Phase V, merupakan kelanjutan implementasi ERP untuk cakupan unit PLN yang lebih luas.

Tahapan Implementasi ERP :Phase I • meliputi PLN Kantor Pusat, PLN P3B Jawa Bali, PLN Distribusi

Jakarta Raya dan Tangerang, serta PLN Distribusi Bali.Phase II• , meliputi PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY, PLN Distribusi Jawa Timur, dan PLN Distribusi Jawa Barat. Phase III, • meliputi PLN P3B Sumatera, PLN Wilayah Sumatera Barat, PLN Wilayah WRKR, PLN Wilayah Bangka Belitung, PLN Distribusi Lampung, PLN Wilayah S2JB, PLN KIT SBS, PLN KIT SBU, PLN Wilayah Aceh, PLN Wilayah Sumatera Utara, PLN Wilayah Sulawesi Utara Tenggara, dan PLN Distribsui Sulawesi Selatan Barat.Phase IV, • meliputi PLN Wilayah Kalimantan Barat, PLN Wilayah Kalimantan Timur, PLN Wilayah Kalimantan Selatan Tengah, PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat, PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur, PLN Wilayah Maluku dan PLN Wilayah Papua.Phase V (mandiri), • meliputi Puslitbang, Pusenlis, Jaser, Pusharlis dan JMK.

PLN akan melanjutkan penerapan ERP untuk 14 unit pembangunan (UIP), 2 unit pembangkitan di Pulau Jawa serta 6 unit jasa. Fase ini akan mencakup sekitar 52 lokasi, 878 pengguna SAP dan 3.747 karyawan.

RENCANA KERJA PROYEK ERP Implementation Phase Vb terbagi dalam 3 kegiatan utama. Pertama, pelaksanaan

proyek sebanyak 2 kali Go Live. Go Live Deploy 1 meliputi modul FM untuk 14 UIP, 2 Unit Pembangkit (UPJB & TJB) dan 1 Unit Jasa (Pusdiklat). Sedangkan Go Live Deploy 2 meliputi modul MM & HR untuk 14 UIP, 2 Unit Pembangkit (UPJB & TJB) dan 1 Unit Jasa (Pusdiklat). Kedua, pelaksanaan Onsite Support, dan ketiga pelaksanaan Warranty.

Anita Widyastuti

Berikut ini adalah bagan ecosystem dari ERP yang sudah berjalan di PLN :

ERP, Terus Bertumbuh dan Melebarkan Sayapnya

Implementasi sistem ERP terus diperluas. Kali ini, bersandar pada Surat Keputusan Direksi Nomor 0004.K/DIR/2014 tanggal 8 Januari

2014, sistem ERP merambah Unit Penunjang, Unit Pembangkitan Jawa Bali, Unit Pembangkitan Tanjung Jati B dan Unit Induk Pembangunan.

Secara keseluruhan, total 22 Unit telah siap mengadopsi sistem ini secara utuh dan menyeluruh.

*) sistem antar muka (interface) antara sistem ERP dengan aplikasi Maximo merupakan solusi baru yang belum termasuk dalam template solusi ERP dan hanya berlaku di UPJB dan TJB

Komitmen Para Agen Perubahan

Jajaran manajemen di unit roll out berperan sebagai agen perubahan. Keberadaannya diharapkan mampu menunjukkan komitmen terhadap proses perubahan yang terjadi. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui berbagai cara, seperti :

Mendorong personil di fungsi terkait •untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang mendukung kesuksesan proyek, Menghadiri kegiatan-kegiatan penting •proyek yang membutuhkan kehadiran manajemen, Memonitor permasalahan di bidang •terkait dan memberi arahan untuk penyelesaian masalah, Mensosialisasikan hasil keputusan •manajemen (terkait ERP) kepada personil di fungsi terkait, Memberi motivasi secara terus-•menerus kepada personil di unit yang dipimpinnya (baik sebelum maupun setelah go-live) untuk mencapai tujuan perubahan, meski dalam perjalanannya banyak kendala yang harus dihadapi, Setelah ERP • go-live, menginstruksikan penggunaan aplikasi ERP secara disiplin; Meminta user meninggalkan sistem •yang lama, serta aktif memantau ke dalam sistem, setelah ERP go-live, Memonitor • backlog transaksi di bidang terkait untuk segera dimasukkan ke aplikasi ERP (SAP), Memberi usulan kepada General •Manager agar mengeluarkan surat keputusan untuk melegitimasi perubahan demi memastikan agar proses perubahan di unit yang dipimpin berjalan sebagaimana mestinya, dan Menjadi narasumber bagi unit lain •mengenai implementasi ERP.

Foto

: K

iki W

aski

to

16 Juni 2014

Nasional

Dibutuhkan Acuan Harga GasKebijakan harga gas nasional sangat dibutuhkan sebagai payung dan acuan bagi pemasok dan sektor pengguna sehingga dapat saling menguntungkan kedua pihak, dan pemanfaatan gas di Indonesia kedepan diharapkan menjadi lebih optimal.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo, mengatakan bahwa saat ini besaran harga gas produksi dalam negeri sangat berbeda-beda dan

sangat tergantung pada kesepakatan antara pemasok dan pengguna. Kedepan, perlu kebijakan harga gas nasionai sebagai payung dan acuan bagi pemasok maupun pengguna, sehingga dapat saling menguntungkan kedua pihak.

“Dengan adanya acuan harga gas yang ditetapkan pemerintah atau regulator, diharapkan juga pemanfaatan gas di Indonesia kedepannya akan menjadi lebih optimal”. Demikian dikatakan Susilo Siswoutomo saat membuka FGD (Focus Group Discussion) yang membahas tentang kebijakan harga gas nasional, di PLN Kantor Pusat, Jakarta, (23/5).

Wamen berharap, melalui forum FGD yang akan diselenggaraan beberapa kali ini dapat menghasilkan masukan bagi pemerintah sebagai regulator yang nantinya akan membuat peraturan tentang kebijakan harga gas nasional ini. “Jadi tolong didiskusikan masalah harga gas ini agar nantinya pihak investor/pemasok mendapat keuntungan, kemudian masing-masing pengguna juga mendapat kepastian harga,” pesannya kepada peserta diskusi.

FGD ini diikuti oleh para wakil dari PLN, PT Pupuk Nasional, FIPGB (Forum Industri Pengguna Gas Bumi), Pertamina, Bappenas, Kementerian ESDM, PGN, Petrogas, SKK Migas, BPH Migas, dan Dewan Energi Nasional (DEN).

Manajer Senior Pengadaan Gas dan BBM PLN Hoedy Pramono Mudjiardjo, mengatakan bahwa pihak PLN sangat menyambut baik terhadap rencana pemerintah membuat kebijakan menyangkut harga gas nasional ini. Sebagai salah satu penguna gas terbesar di Indonesia, PLN membutuhkan referensi harga gas yang ditetapkan pemerintah sebagai regulator.

“Melalui kebijakan harga gas nasional diharapkan akan ada kepastian soal besaran harga gas. Dengan demikian, proses jual beli gas antara PLN dan pemasok akan menjadi lebih mudah dan tidak berlarut-larut lagi,” ujanya.

Hoedi menjelaskan, selama ini proses kesepakatan harga gas antara pemasok dan PLN memerlukan waktu yang lama sekali. Dalam pembahasan PJBG (Perjanian Jual beli gas) kedua belah pihak harus menandatangani CA (Confidentiality Agreement). Kemudian pemasok gas mengutarakan CAPEX & OPEX perkiraan selama periode penyaluran gas kepada PLN (yang didapat dari pengajuan POD lapangan). Lalu, kedua pihak harus menyepakati IRR yang mengutamakan GOI Take. Dan selanjutrnya., kesepakatan Business to Business antara PLN dan pemasok tersebut tetap harus mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM.

“Yang paling sulit dan butuh waktu lamaadalah dalam proses

kesepakatan IRR. Pada bagian ini i yang sulit sulit

ketemu, karena IRR yang diusulkan oleh PLN adalah 14%, sementara IRR Minimal yang diusulkan oleh pemasok sebesar 18%,” ujarnya lagi.

Menurut Hoedy, kebijakan harga gas ini

sangat ditunggu-tunggu oleh PLN, dan harga gas

untuk sektor kelistrikan memang seharusnya ditentukan oleh regulator.

Alasannya, karena terkait dengan besarnya biaya produksi listrik dan subsidi listrik. Alasan kedua, karena regulator yang mengetahui detail POD lapangan dan perhitungan keekonomian yang wajar, baik bagi PLN maupun bagi pemasok, sehingga proses jual-beli gas tidak meyita waktu.

Pada 2013 lalu, penggunaan gas oleh PLN total mencapai 409.890 BBTU dengan harga rata-rata 8,33USD/MMBTU. Pada 2014 pemakaian gas diproyeksikan mencapai 431,070 BBTU dengan harga rata-rata 8,51 USD/MMBTU.

Hoedy mengatakan, kenaikan harga gas bagi PLN sangat sensitif karena salain mempengaruhi biaya produksi listrik juga terhadap besaran subsidi listrik nantinya. “Setiap kenaikan harga gas pipa sebesar 1 USD akan menaikkan biaya bahan bakar gas sekitar Rp 3,51 Trilyun,” pungkasnya.

Tutang Wien

Foto

: A

gu

s Tr

imu

kti

Susana FGD bersama Wamen ESDM

17Juni 2014

Nasional

Pesta Kemenangan Contact Center PLN 123 “Menang/menerima awards dalam ICCA 2014, bukan tujuan utama kami karena tujuan utama kami adalah bahwa setiap insan Contact Center (CC) PLN 123 mampu melayani masyarakat dengan baik dan profesional. Dimana PLN dapat meningkatkan mutu pelayanan secara terus-menerus”, demikian disampaikan Direktur Niaga ICON+ Hikmat Drajat. Sebagai anak perusahan yang dipercaya PLN dalam pengelolaan CC PLN 123, pernyataan tersebut tentu selaras dengan semangat “pegabdian” yang diusung PLN.

Indonesia Contact Center Association (ICCA) sejatinya merupakan kompetisi bergengsi bagi para insan Contact Center di seluruh Indonesia. Pada 2014, even yang telah berlangsung untuk ke-8 kalinya ini berlangsung meriah di Hotel Bidakara

(28/5). Sebagaimana biasa, ICCA menjadi landasan dan catatan tersendiri bagi individu maupun perusahaan terkait Contact Center untuk lebih optimal dan profesional.

Pada perhelatan kali ini, CC PLN 123 dengan membanggakan berhasil meraih serangkaian apresiasi bergengsi. “Penghargaan yang diraih dalam even ICCA 2014 merupakan suatu kebanggaan bagi perusahaan PLN,” tutur Hikmat.

Menurut keterangan Manager CC PLN 123 Tetty Indrawati, PLN berhasil meraih 9 anugerah ICCA 2014 dari dua kategori, yaitu kategori Korporat dan Tim, serta kategori individu.

“Semua berkat dukungan penuh PLN dan kerja keras tim CC PLN 123 yang ada di 9 site. Keikutsertaan pada kompetisi ini adalah salah satu bentuk pembinaan yang diberikan perusahaan kepada pelaku CC PLN 123. Yaitu untuk membangun tim yang baik, kepercayaan diri tinggi, keahlian dan kemampuan dibidang Contact Center yang mumpuni guna lebih meningkatkan pelayanan kepada pelanggan,” sambung Tetty. Selaras, dalam kesempatan terpisah Hikmat Drajat mengemukakan,” Kami secara

Kategori Korporat dan Tim :n The Best Smart Team Corporate -

Silver Medal, n The Best Smart Team - Silver Medal-

Site Bandung, n The Best Talent (Singing) - Platinum

Medal - Site Medan,n The Best Talent (Singing) - Silver

Medal- Site Jakarta,n The Best Talent (Dancing) - Gold

Medal- Site Denpasar.

Kategor Individu :n The Best Team Leader - Platinum

(Arief Kendy Nasution)- Site Jakarta,

n The Best Agent - Gold (Norma Kartika Sari) - Site Semarang,

n The Best Supervisor - Silver (Vrisca Riama) - Site Medan

n The Best IT Support - Bronze (Slamet Prihastoni)- PLN IT Support.

reguler memfasilitasi berbagai pelatihan soft & hard skill untuk meningkatkan kompetensi.

Mengenai prestasi yang berhasil diraih, Tetty memaparkan bahwa “Tentunya kami tidak puas sampai disini. Tim CC PLN 123 harus belajar terus menerus untuk lebih memperbaiki layanan yang sesuai dengan perkembangan jaman.” Bagai gayung bersambut, Hikmat menambahkan bahwa sejauh ini layanan CC PLN 123 berkontribusi aktif dalam membangun industri jasa secara nasional. “Khususnya dalam perbaikan sistem pelayanan pelanggan kelistrikan,” paparnya menutup perbincangan.

M. Shiddiq

Foto

: M

.Sh

idd

iq

CC PLN 123 memperoleh appresiasi ICCA2014

18 Juni 2014

Nusantara

“Kenihilan” yang MembanggakanTidak semua hal terkait “kenihilan” berkonotasi negatif. Salah satunya adalah kenihilan terhadap kecelakaan. Sebagai apresiasi terhadap pencapaian 0 (nihil) kecelakaan selama 110.400 jam kerja, PLTU Pangkalan Susu (UPK Pembangkit Sumatera 2) memperoleh Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Upaya ini patut dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus menjadi teladan bagi semua pihak.

K3 dalam pelaksanaan pekerjaan. n Ketiga, inspeksi penggunaan alat

keselamatan kerja yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

n Keempat, rapat evaluasi secara regular dilakukan setiap minggu saat weekly meeting. Secara khusus diselenggarakan pula rapat regular bulanan untuk K3.

n Kelima, penempatan spanduk keselamatan di lokasi proyek.

Sebagaimana disampaikan Hamansyah Purba dalam wawancara tertulisnya, PLN UPK Kitsum 2 sangat gembira dan berbangga atas penghargaan ini. “Kami bergembira atas pencapaian kecelakaan nihil dan menerima penghargaan dari Bapak Menakertrans,” papar pria yang akrab dipanggil Haman ini. Saat ini, sambung Haman, PLTU Pangkalan Susu dalam tahap komisioning dan kami akan terus berusaha menjaga pencapaian kecelakaan nihil ini sampai selesainya pembangunan PLTU Pangkalan Susu.

Prestasi ini tentu tidak terlepas dari peran aktif seluruh SDM yang terlibat dalam pembangunan konstruksi PLTU Pangkalan Susu. UPK berupaya melibatkan seluruh SDM yang ada. Diingatkan kepada seluruh SDM dalam setiap kesempatan bahwa pelaksanaan dan pengawasan K3 menjadi tugas semua orang, bukan saja tugas tim K3. “Dengan demikian seluruh SDM memperhatikan dan terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan K3,” tegas Haman menutup pembicaraan.

Selamat bagi PLTU Tanjung Susu. Pertahankan dan tingkatkan terus prestasi ini! Sukses!

Hamansyah Purba

Jumlah jam kerja tanpa kecelakaan yang dicatat PLTU Pangkalan Susu, terutama terkait pelaksanaan

konstruksi, merupakan prestasi tersendiri yang berhasil dicatat sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013. Atas prestasi tersebut, PLTU Pangkalan Susu mendapatkan apresiasi khusus dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Apresiasi diserahkan dalam acara bertajuk Anugerah K3 2014 di Hotel Bidakara Jakarta (26/5). Apresiasi diterima langsung oleh Hamansyah Purba selaku Manager UPK Kitsum 2 - PLTU Pangkalan Susu, UIP 1.

Pelaksanaan konstruksi PLTU Pangkalan Susu sejatinya dilaksanakan oleh Konsorsium Guangdong Power Electric Company (GPEC) dan PT Bagus Karya, dengan supervisi dan pengawasan konstruksi oleh PLN UPK Pembangkit

Sumatera 2 dan Konsultan Konsorsium PT JAYA CM, Power Plant Services dan Pemetar. Pembangunan ini pada puncaknya melibatkan 1400 orang pekerja yang berpotensi mengalami kecelakaan kerja. Pencapaian kecelakaan nihil dalam pelaksanaan konstruksi Mega Proyek seperti PLTU Pangkalan Susu ini tentu saja sangat membanggakan.

Dalam pelaksanaan pembangunan PLTU Pangkalan Susu, PLN UPK Kitsum 2 sangat memperhatikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Diantaranya diaplikasikan dalam beberapa hal, seperti :n Pertama, pembentukan organisasi

K3 yang terdiri dari staf PLN UPK, Konsultan dan Kontraktor. Organisasi ini kemudian melaksanakan aspek K3.

n Kedua, metode kerja (method statement) yang disampaikan kontraktor harus memasukan aspek

Foto

: P

LN P

ang

kala

n S

usu

Muhaimin Iskandar menyerahkan appresiasi kepada Hamansyah Purba

19Juni 2014

Nusantara

Lebih Hemat 10 Persen dengan PPO

Jika bisa hemat, mengapa harus boros? Jika bisa menggunakan subtitusi PPO, mengapa harus

mempertahankan HSD? Demikian analogi strategi yang dilakukan PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Utara

(Kaltimra). Terutamanya dalam rangka menyiasati penghematan bahan bakar diberbagai pembangkitnya.

Langkah dan strategi PLN Wilayah Kaltimra ini dilandasi kesadaran bahwa hingga saat ini kebanyakan pembangkit pada kawasan tersebut masih didominasi penggunaan bahan bakar HSD.

Secara statistik, PLN Wilayah Kaltimra tercatat menggunakan dana anggaran Rp 5,028 triliun per tahun untuk pembelian HSD. Nilai tersebut setara dengan 72,51 % dari total beban usaha 2013 (sumber : Laporan Keuangan PLN wilayah Kaltimra 2013). Berangkat dari permasalahan tersebut PLN wilayah Kalimtra terus berinovasi, salah satunya dengan mengganti bahan bakar HSD dengan bahan bakar nabati Pure Palm Oil (PPO). Upaya ini selaras dengan Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang penghematan energi dan air.

General Manager PLN Wilayah Kaltimra Machnizon Masri menjelaskan, “Beberapa unit pembangkit PLN wilayah Kaltimra tengah berupaya mengurangi penggunaan HSD, yaitu dengan cara mencari bahan bakar baru terbarukan, diantaranya PPO.” Ditegaskannya, mulai awal 2014, PLN

wilayah Kaltimra telah siap menggunakan PPO. Mendukung implementasinya, 4 Unit Pembangkit Listrik telah diuji coba sebagai Pilot Project, yaitu PLTD Petung Daya Mampu 13.600 KW, PLTD Longikis Daya Mampu 1.800 KW, PLTD Tanjung Isuy Daya Mampu 1.100 KW dan PLTD Tabisaq Daya Mampu 440 KW.

Keempatnya dipilih karena beberapa alasan, seperti tingkat pemakaian rata-rata HSD yang cukup tinggi, lokasi yang mudah dicapai, kemudahan pemasangan tangki mixing dan instalasi pemipaan, serta biaya investasi peralatan yang relatif tidak terlalu besar.

Semenjak Januari 2014, ke-4 PLTD ini telah menjalani diuji coba dengan bahan bakar biodiesel PPO sebanyak 30 % dari penggunaan HSD. Selanjutya pada bulan Maret 2014, komposisi PPO ditingkatkan menjadi 60 %. Hasilnya cukup menggembirakan, yaitu sukses tanpa kendala teknis, baik dalam pengoperasian maupun daya mampu pembangkit.

Machnizon Masri menjelaskan, perubahan HSD menjadi PPO dengan komposisi 60:40, memungkinkan PLN Wilayah Kaltimra melakukan penghematan di 4 PLTD hampir 10 % dari biaya pokok produksi. “Selain itu terbuka kesempatan penambahan jam operasi dari 12 Jam menjadi 24 Jam, yaitu untuk PLTD Tanjung Isuy dan PLTD Tabisaq, tanpa menambah volume HSD”, papar Machnizon. Hal ini tentu meningkatkan integritas layanan publik karena bertambahnya kepercayaan masyarakat kepada PLN dalam segi melistriki 24 jam penuh hingga daerah pedalaman.

Tidak berhenti disitu, Machnizon Masri menambahkan, bahwa setelah sukses dengan pilot project di 4 PLTD ini, upaya pemanfaatan PPO akan terus ditingkatkan dengan melakukan uji coba di PLTD lainya. “Tujuannya agar PLN wilayah Kalimtra kian hemat dan efisien dalam operasional pembangkitnya. Sukses!

Aas

GM PLN Wilayah Kaltimra Machnizon (tengah) bersama jajarannya saat mengunjungi PLTD Tanjung Isuy.

20 Juni 2014

Nusantara

Terus Belajar Yuk!IKPLN Pusat melakukan terobosan strategis bekerja sama

dengan Universitas Wiraswasta Indonesia (UWIN) dalam rangka pengembangan pendidikan di lingkungan kerja PLN.

Tidak hanya melibatkan keluarga para pensiunan PLN, kerja sama ini juga menyambut baik keinginan karyawan

PLN yang hendak melanjutkan pendidikan. Kerja sama diawali dengan Kick off Meeting yang berlangsung

PLN Kantor Pusat (9/5).

Kickoff meeting berbuah manis dengan terlahirnya kesepakatan pemasaran bersama, sebagai tahap awal jalinan kerja sama tersebut. Kesepakatan ini

mengemuka setelah memperoleh “lampu hijau” dari Direktur Utama PLN Nur Pamudji. Pada sebuah

kesempatan terpisah, Nur Pamudji menghimbau semua pihak mengembangkan potensi kerja sama ini kepada

seluruh unit PLN. “Luasnya jaringan yang dimiliki IKPLN akan dimanfaatkan untuk memasarkan UWIN kepada para insan PLN,” tandasnya.

Hal tersebut senada dengan paparan Ketua Umum IKPLN Djuanda Nugraha Ibrahim, saat memberikan sambutan. “Kerja sama ini bermula dari visi yang sama, yaitu pengembangan pendidikan. Kita sepakat bahwa tahap pertama kerja sama adalah dalam bentuk pemasaran. IKPLN memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk me-market-kan UWIN ini. Karena IKPLN punya networking yang baik,” ujar Djuanda menyatakan alasannya.

“Siapa pun, kapan pun dan dimana pun, pengembangan pendidikan itu sangat penting. Ini juga ditegaskan oleh Nur Pamudji saat kami menghadap untuk menyampaikan latar belakang kerja sama dengan UWIN ini. Restu inilah yang kami pegang untuk melakukan Kick off Meeting,” sambungnya.

Target dari kerja sama di bidang pendidikan ini adalah anak atau cucu para pensiunan PLN dan para karyawan/karyawati PLN di seluruh Indonesia. Terutama bagi mereka yang hendak melanjutkan pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan. Sebagai tahap awal, fakultas yang hadir di UWIN adalah Fakultas Ekonomi Manajemen dan Fakultas Hukum.

Selain kerja sama di bidang pengembangan pendidikan, IKPLN juga berharap agar dikemudian hari akan ada kesempatan kerja sama lainnya, seperti wiraswasta dan berbagai kursus singkat yang dibutuhkan oleh karyawan PLN.

Lilies Badriyah Mahmud

Sederhana, Meriah dan HikmadSederhana, meriah dan hikmad. Demikian gambaran suasana perayaan paskah umat Kristiani PLN se-Jabodetabek.

Perayaan Paskah berlangsung di Auditorium PLN Kantor Pusat (11/5) dan dihadiri oleh Direktur (Operasi Indonesia Timur) selaku

Pembina Perokris sekaligus mewakili Direktur Utama PLN. Tampak hadir pula keluarga besar para pejabat, pegawai dan pensiunan pegawai PLN se-Jabodetabek.

Pada kesempatan tersebut, DIROPIT didampingi Ketua Panitia Jeffrey H. Du Puy menyerahkan diakonia / bantuan sosial berupa donasi kepada panti asuhan Abigail dan juga panti asuhan SOS Children Village.

Meski berlangsung sederhana, namum perayaan ini kian terasa meriah dan hikmad dengan penampilan paduan suara HKBP Kebayoran Baru "Glorious Choir", Vokal Group Call Center 123 - Disjaya, Paduan Suara Anak panti asuhan Abigail dan musik akustik yang dipersembahkan anak-anak panti asuhan SOS Children Village.

Paralel dengan perayaan ini, khusus untuk acara bagi para buah hati tercinta, dilaksanakan pula perayaan Paskah di pre-fuction lantai 2. Kegiatan ini diisi dengan acara bernyanyi, bermain dan dongeng panggung boneka.

Janar Trinarima

Foto : jnr

Foto

: Ir

wan

di S

um

adi

Suasana kerjasama IKPLN dan UWIN

Penyelenggraan Paskah keluarga besar PLN se-Jabodetabek

21Juni 2014

“Pemberian CSR diharapkan saling terkoordinasi dengan baik (saling mengenal satu sama lain .red), sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau pemberian CSR berulang. Hendaknya dibuat kesepatan bersama mengenai mekanisme pemberian CSR dan ditunjuk PIC untuk masing-masing wilayah” demikian disampaikan Manajer Bidang KHA PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten Agung Murdifi.

Wejangan tersebut beliau tegaskan saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Workshop dan Rapat Koordinasi Humas dan CSR/PKBL PLN

Distribusi Jawa Barat – Banten (13/5). Acara yang berlangsung di PLN Area Bogor ini dihadiri oleh perwakilan dari PLN DJBB, DISJATA, UIP IV, UIP V, UIP VI, UIP VIII, UPJB, PLN, P3B Jawa Bali, PT Indonesia Power, dan PT PJB.

Kegiatan ini menjadi media yang cukup penting dalam rangka menambah pengetahuan tiap unit tentang realisasi program CSR yang ideal. Dalam kegiatan tersebut diagendakan pula rapat

koordinasi penggabungan program CSR tahun 2015 serta pemaparan program CSR dari masing-masing unit.

Tampak hadir pula Manajer Senior CSR PLN Pusat I Made Berata. “Tujuan dilakukannya CSR, salah satunya, adalah untuk menjaga hubungan antara perusahaan dengan stakeholder” papar I Made Berata saat memberikan sambutan.

Secara terintegrasi, agenda Workshop diisi dengan knowledge sharing yang disampaikan oleh beberapa pembicara yang sangat kompeten, seperti Prof. Dr. Dodi Nandika selaku Guru Besar IPB; Salman Nusirwan Bachtiar selaku perwakilan dari PT Indonesia Power; dan Hazairin Sitepu yang merupakan pemilik Harian Radar Bogor sekaligus Ketua Dewan Komisaris TVRI.

Paralel, melalui agenda Rapat Koordinasi Penggabungan Program CSR 2015, ditetapkan beberapa keputusan penting. Diantaranya tentang pentingnya keberadaan Person in Charge dalam setiap kegiatan penyaluran bantuan CSR. Selain itu, setiap unit diwajikan membuat laporan mengenai time schedule untuk kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Perusahaan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Keputusan lain yang juga dihasilkan dalam Rakor adalah setiap pihak yang terkait dengan program CSR berkewajban melaksanakan pertemuan

setiap 3 bulan sekali untuk program CSR terpadu.

Pada akhir acara, dilakukan

pemaparan detil program CSR dari setiap unit yang sudah disetujui PLN Pusat. Paparan tersebut disampaikan sebagai upaya

memperoleh arahan dari PLN

Pusat, terutama terkait dengan realisasi

kegiatan CSR yang perlu dikoordinasikan dengan

bagian anggaran di Kantor Distribusi, terutama dalam penggunaan anggaran. Selaras, agar koordinasi tentang realisasi CSR dapat berlangsung lebih baik, maka unit-unit di luar DJBB yang lokasinya bersinggungan (lintas batas) dengan DJBB diharapkan mampu menjalin hubungan komunikasi yang lebih erat, strategis dan informatif.

Humas PLN DJBB

Nusantara

Tumpang Tindih dan Berulang? No Way!

Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bukti kepedulian

perusahaan yang harus terus ditumbuhkembangkan. Namun, pelaksanaannya kerap menghadapi kendala, seperti

saling tumpang tindih dan berulang pada sasaran yang sama. Hal ini tentunya harus ditangani secara bijaksana,

agar pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan ragam tujuan yang hendak dicapai.

Suasana acara Workshop dan Rapat Koordinasi Humas dan CSR/PKBL PLN Distribusi Jawa Barat – Banten (13/5)

22 Juni 2014

Nusantara

Sosialisasi Pengukuran Kinerja ERM Demi Capai

Maturity Level 3.5Untuk mencapai Key Performance Indicator (KPI) dengan maturity level 3.5 ditahun 2014, Divisi Manajemen Resiko

PLN mengadakan sosialiasi pengukuran kinerja ERM unit terhadap unit PLN diseluruh Indonesia. Kegiatan

ini membahas pencapaian ERM ditahun 2014 sekaligus sosialisasi penilaian kinerja ERM unit (22/5).

Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Manajemen Resiko Krisna Simbaputra hadir memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa tahun ini KPI PLN ditargetkan untuk mencapai maturity level

3.5. Angka ini masih terhitung jauh dari posisi PLN saat ini yang masih berada di level 2.66. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PLN 2014 ini.

“Pada saat ini, posisi kita masih berada di 2.66. Jadi cukup jauh yang harus kita tingkatkan. Sosialisasi ini diharapkan untuk memahami program kerja yang akan dijalankan 2014, khususnya ditingkat unit, untuk mencapai maturity level yang lebih tinggi. Untuk mencapai maturity level 3.5 bukan kerja yang gampang, tapi saya yakin kalau ini kita wujudkan, kinerja kita akan lebih baik,” ujarnya.

Sosialisasi berlangsung selama tiga sesi, diantaranya sosialisasi penilaian kinerja ERM unit semester I 2014, sosialisasi penilaian kinerja ERM unit semester II 2014 dan sosialisasi pelaporan triwulanan manajemen resiko unit yang dipandu oleh Supriyadi selaku MS Risk Infrastructure dan Lilik Iswanto sebagai MS Risk Monitoring dan Reporting.

“Tahun ini lagi ada program improvement implementasi ERM (risk management). Praktek-praktek yang di-review sampai 2003, dari sisi pelaporan, pelaksanaan dan pengukuran maturity masih sangat sederhana, makanya tahun ini kita usahakan

menajemen resiko tidak sekedar pemenuhan formalitas supaya tercapai. Harapannya bisa benar-benar dilaksanakan,” ujar Supriyadi.

“Semester I sudah mulai pelaporannya. Kita sudah punya kriteria untuk mencapai maturity level 3.5, ada 600 kriteria. Tapi kita sudah pilah yang mana yang menjadi domain-nya unit. Dan itu yang kami sampaikan sekarang (lewat sosialisasi ini) apa yang harus mereka lakukan, misalnya manajemen komitmen terhadap resiko yang dihadapi unitnya masing-masing,” sambungnya.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, Divisi Manajemen Resiko pun berharap unit kerja PLN makin peduli terhadap resiko. Pasalnya, ketidakpastian makin kesana makin tinggi, maka resiko yang dihadapi PLN juga makin tinggi.

“Harapannya, unit-unit makin peduli dengan resiko. Jangan sampai keburu kejadian, baru bertindak. Manajemen resiko itu memastikan bagaimana supaya ini tidak terjadi. Kalau terjadi kan, kerugian pasti semakin besar,” pungkasnya.

Lilies Badriyah Mahmud

Penyelenggaraan sosialisasi kinerja ERM di PLN Kantor Pusat (22/5) Foto : Kiki

23Juni 2014

Pernyataan yang sangat membanggakan tersebut disampaikan secara

tegas oleh General Manager PLN NTT Richard Safkaur. Beliau mengutarakan potensi pencapaian tersebut dalam seremoni Serah Terima Operasi PLTM Ndungga (NTT) di lokasi PLTM Ndungga - Ende –Flores (13/5).

“Penyerahan pengoperasian PLTM Ndungga, diharapkan

mampu menyumbangkan penghematan sebanyak 100 juta rupiah/hari. Penghematan diperoleh dari pengurangan pemakaian BBM di wilayah PLN Area FBB,” tandasnya. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengatakan, trend pembangunan pembangkit listrik oleh PLN saat ini adalah melakukan terminasi secara bertahap terhadap pembangkit-pembangkit listrik yang menggunakan BBM.

PLTM Ndungga berkapasitas 2 x 1000 kW (kiloWatt) di Kabupaten Ende ini dibangun sejak tahun 1999 oleh konsorsium PT Brantas Abipraya - PT Indra Karya dan PT Zhejiang China. Serah terima Operasi PLTM Ndungga dilakukan secara simbolis oleh Albert Siregar selaku Manajer Unit Induk Pembangkit XI Unit Pelaksana Konstuksi 2 kepada General Manager PLN Wilayah NTT Richard Safkaur. Hadir dalam seremonial tersebut Manajer SDM PLN TT Aneke A. Mulyono, Manajer PLN Area Flores Bagian Barat (FBB) Edy Mustakhim, dan juga Asmen Penyaluran PLN Sektor NTT Wegig Agus.

Samuel Samdoko - PLN Wilayah NTT

Nusantara

Hemat Rp100 Juta Sehari!

Serah terima PLTM Ndungga dari PLN UIP XI-UPK 2 kepada PLN Wilayah

Nusa Tenggara Timur disinyalir mampu berkontribusi terhadap penghematan

sebesar Rp100 juta per harinya. Penghematan tersebut berbasis pada

keberhasilan pengurangan pemakaian BBM di wilayah PLN Area Flores Bagian Barat

(FBB).

Mari Hemat Listrik!

Gerakan hemat listrik terus didengungkan di seluruh pelosok Nusantara. PLN Area

Rantauprapat pun tidak mau ketinggalan kereta. Melalui acara “Gebyar Forum Anak & Generasi Berencana (Genre) Kabupaten

Labuhanbatu 2014” (17/5), PLN Area Rantauprapat bekerja sama dengan

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu tak jemu menyosialisasikan “Hemat Listrik”

kepada pelanggan.

Acara berlangsung meriah di Lapangan Binaraga Rantauprapat,

Labuhanbatu, dan diikuti dengan antusias oleh para pelajar dari berbagai tingkatan (dari SD sampai SMA), para guru, serta seluruh dinas pemerintahan se-Kabupaten Labuhanbatu.

“Seluruh masyarakat Labuhanbatu dihimbau menghemat penggunaan listrik. Dan kepada seluruh anak—anak, kami minta untuk mengingatkan seluruh anggota keluarga untuk menghemat listrik” ungkap dr. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD selaku Bupati Labuhanbatu. “Minimal kita lakukan penghematan tersebut pukul 17.00 s.d. 22.00” lanjut beliau.

Masih dalam kesempatan yang sama, Tigor juga menambahkan agar PLN & Pemerintahan Daerah (Pemda) khususnya Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Labuhanbatu bekerja sama memberi edukasi kepada seluruh masyarakat khususnya pelajar tentang “Kelistrikan” .

Pada kegiatan tersebut PLN Area Rantauprapat secara paralel melaksanakan aksi sosialisasi dan edukasi Hemat Listrik. Dalam kesempatan sama, disampaikan pula penjelasan tentang Listrik Prabayar, serta himbauan untuk pembayaran rekening listrik di bawah tanggal 20 setiap bulannya.

PLN Area Rantauprapat

Foto : PLN Area Rantauprapat

Foto : Samuel Samdoko - PLN NTT

24 Juni 2014

Nusantara

“Dengarkan Suara Pelanggan”

Hari Kebangkitan Nasional ke – 106 2014 diperingati dengan cara berbeda oleh PLN Distribusi Jawa Timur, yaitu

dengan menggelar kegiatan bertajuk “Nangkring Bareng PLN” secara serentak di seluruh unit Area (20/5).

Sejalan dengan tema Hari Kebangkitan Nasional 2014 “Maknai Kebangkitan Nasional Melalui Kerja Nyata Dalam

Suasana Keharmonisan dan Kemajemukan Bangsa”, kegiatan ini menjadi wujud nyata upaya meningkatkan

pelayanan kepada pelanggan.

Dari judul “Nangkring Bareng PLN”, secara eksplisit telah tergambar bentuk kegiatan PLN kali ini. Tidak

sekedar menyampaikan sosialisasi kondisi PLN terkini, acara ini hadir sebagai media komunikasi dua arah, yaitu antara PLN dengan pelanggannya.

Salah satu unit yang menyelenggarakan acara “Nangkring Bareng PLN” adalah Area Surabaya Barat. Dalam pelaksanaannya, area ini bekerja sama dengan Kecamatan Jambangan di wilayah pelayanan Rayon Taman. Lebih dari 100 orang warga masyarakat memenuhi aula pertemuan Kelurahan Jambangan, tempat acara digelar. Tidak hanya dihadiri oleh para Lurah, Ketua RT dan RW; acara ini tampak dipenuhi pula oleh perwakilan dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kota (LKMK), tokoh agama maupun tokoh masyarakat se-Kecamatan Jambangan

Camat Jambangan Nono Supriyatno secara langsung menyampaikan aspresiasinya terhadap kegiatan ini. “Saya yakin, banyak hal yang belum diketahui masyarakat tentang PLN, khususnya tentang kebijakan dan program-program terbaru. Ajang ini menjadi wadah yang pas untuk menjalin komunikasi,” kata Nono dalam sambutannya.

Sementara itu, Manajer PLN Area Surabaya Barat Natan mengatakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap PLN

semakin meningkat. “Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi PLN, khususnya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan,” tandas Natan. “PLN kini terus memperbaiki diri, tak lain agar mampu menjawab tantangan. Upaya ini kami wujudkan

dengan meluncurkan berbagai tools, salah satunya adalah Contact Center PLN 123 yang memberi kemudahan kepada pelanggan untuk berhubungan dengan PLN,” imbuhnya.

Penjelasan materi sosialisasi dan tanya jawab yang menjadi inti acara disampaikan dan dipimpin langsung Natan. Selain menerangkan Contact Center 123, Natan juga memaparkan tentang Listrik Pintar. Paralel dipaparkan pula Program PLN Bersih yang saat ini memang sedang digaungkan.

Peserta sosialisasi tampak sangat antusiasi mengikuti kegiatan ini. Terbukti dari banyaknya pertanyaan, kritik dan saran yang diajukan, baik seputar masalah padam listrik, PJU, subsidi listrik, token Listrik Pintar dan lainnya. Beberapa warga juga menyampaikan apresiasi terhadap respon cepat PLN menjawab keluhan yang disampaikan melalui Contact Center PLN 123.

Dalam kesempatan ini, PLN juga melakukan demo tentang bahaya penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai standar sehingga dapat mengakibatkan kebakaran. Di bagian akhir acara, PLN memberikan penghargaan kepada pelanggan yang selalu tepat waktu membayar rekening listrik sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Selanjutnya, kegiatan serupa akan terus digelar secara kontinyu oleh tiga rayon sebagai sub unit pelaksana PLN Area Surabaya Barat. Semangat Harkitnas 2014 akan terus digulirkan melalui program “Nangkring Bareng PLN” sebagai ajang sosialisasi, menjalin hubungan baik dengan masyarakat, terutama untuk mendengarkan suara dan aspirasi pelanggan PLN.

Devie Anggraeni

Foto : PLN Distribusi Jawa Timur

25Juni 2014

Laporan Khusus

PLN telah mengembangkan dua proyek monumental yang menghubungkan jaringan listrik antara Kalimantan Barat - Serawak, dan Sumatera – Semenanjung Malaysia. “Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari 16 proyek yang sedang digarap Head of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) menuju ASEAN Power Grid (APG), yaitu terintegrasinya jaringan listrik seluruh negara-negara ASEAN,” ujar Direktur Utama PLN Nur Pamudji pada Pertemuan HAPUA (Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities) Ke-30 yang berlangsung pada 5 Juni 2014 di Menado, Sulawesi Utara.

Untuk mewujudkan APG, HAPUA telah menetapkan 16 proyek interkoneksi. Yakni, antara Malaysia-Singapura, Thailand-Malaysia, Serawak-Malaysia, Malaysia-Sumatera, Batam-Singapura, Serawak-Kalimantan Barat, Filipina-Sabah, Serawak-Sabah-Brunei, Thailand-Laos, Laos-Vietnam, Thailand-Myanmar,

Vietnam-Kamboja, Laos-Kamboja, Tailand-Kamboja, Sabah Timur-Kalimantan Timur, dan Singapura-Sumatera.

“Proyek interkoneksi 10 negara ASEAN tersebut sekarang sudah terwujud secara bertahap. Ada enam proyek yang sudah terkoneksi (existing), yaitu antara Malaysia-Singapura, Thailand-Singapura, Thailand-Laos, Laos-Vienam, Vietnam-Kamboja, dan Thailand-Kamboja,” ujar Nur Pamudji.

Sementara itu, proyek interkoneksi yang terkait Indonesia yaitu antara Kalimantan Barat dan Serawak, diharapkan sudah bisa komisioning pada tahun 2015. Sedangkan antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia ditargetkan akan mulai beroperasi pada 2019.

Dirut PLN Sebagai Ketua BaruPertemuan Dewan HAPUA Ke-30 dihadiri delegasi dari 10 negara anggota HAPUA,

yaitu Brunei Darussalam, Kamboja , Indonesia, Lao PDR, Malaysia , Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Pertemuan tersebut diikuti pula oleh perwakilan dari ASEAN Centre for Energy (ACE ), Ketua APGCC (ASEAN Power Grid Consumtative Committee), dan Sekretariat HAPUA.

Pada Pertemuan Dewan HAPUA yang digelar setiap tahun tersebut, Nur Pamudji terpilih sebagai Chairman of HAPUA Council, menggantikan Keo Rottanak dari Kamboja, sementara Ruslan Abdul Rahman dari Malaysia sebagai Vice Chairman/Wakil Ketua.

Pertemuan Dewan HAPUA Ke-30 dibuka Sekretaris Jenderal Ditjen Ketenagalistrikan, Kemeterian ESDM, Hasril Zahri Nuzahar, mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam sambutannya, Hasril menyambut baik semua delegasi dan berharap agar Pertemuan Dewan Hapua kali ini dapat

Tahun Depan, Kalbar-Serawak Tersambung

Mulai tahun depan, 2015, Indonesia akan memasuki babak baru di sektor ketenagalistrikan dengan terhubungnya jaringan interkoneksi Kalimantan Barat dan Serawak. Sedangkan antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia ditargetkan akan mulai tersambung pada 2019.

Foto

: A

hm

ad H

iday

at

26 Juni 2014

Laporan Khusus

mengasilkan keputusan yang baik bagi kemajuan sektor ketenagalistrikan di kawasan ASEAN.

Hasril mengtakan, krisis ekonomi dunia baru-baru ini telah memperlambat laju peningkatan permintaan energi global, tetapi hal itu ternyata hanya berlangsung temporer. Faktanya, secara umum tren permintaan energi masih terus meningkat di seluruh dunia untuk memenuhi pertumbuhan permintaan masyarakat. Khususnya di kawasan ASEAN sejalan dengan semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi maupun pertambahan penduduk.

Selanjutnya Hasril mengatakan bahwa Pemerintah RI akan terus mendukung atas setiap upaya kerjasama antar utilitas untuk memperkuat sistem listrik di kawasan ASEAN, seperti upaya membangun APG. ASEAN harus memiliki kebijakan dan strategi energi yang memiliki keseimbangan antara keamanan energi, pembangunan ekonomi dan sosial, dan perlindungan lingkungan, untuk memastikan baik kelangsungan energi maupun pembangunan berkelanjutan. “Ini bukan tugas yang mudah. Tapi kami yakin bahwa dengan semangat kemitraan terpadu dan komitmen yang kuat dari negara-negara ASEAN, kita akan maju bersama-sama menuju cita-cita yang diinginkan,” tuturnya.

Sementara itu Nur Pamudji dalam sambutannya mengatakan, Sulawesi Utara sengaja dipilih sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan Dewan HAPUA kali ini, karena pihak tuan rumah ingin memberikan pengalaman yang menarik pada seluruh delegasi, dimana provinsi ini diberkati oleh banyak sumber energi hijau atau energi terbarukan.“Di provinsi ini terdapat beberapa gunung berapi, danau dan sinar matahari yang baik sebagai sumber energi. Disini PLN telah mengoperasikan 4 unit pembangkit listrik tenaga panas bumi lebih dari 80 MW. Kami juga mempunyai pembangkit listrik sel surya 400 kilowatt yang dipasang di pulau Bunaken,” ujarnya.

Pertemuan Dewan HAPUA selanjutnya diisi dengan laporan Ketua Komisi Kerja HAPUA (HWC), Murtaqi Syamsuddin (DIRREN PLN). Ia mempresentasikan hasil Rapat HWC-19 yang diselenggarakan sehari sebelumnya (4/6) di tempat yang

sama. Selain melaporkan pencapaian kerja dari kelima Kelompok Kerja HAPUA (HWG), Murtaqi juga melaporkan tentang rencana kerja kedepan.

Sementara itu Ketua APGCC Bambang Hermawanto, mempresentasikan hasil Pertemuan APGCC ke-13 yang sudah digelar dua hari sebelumnya (3/4).

Sedangkan Sekretaris HAPUA, Syaiful Bakhri Ibrahim, melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dari Januari 2014 hingga Juni 2014. Menurutnya, ada sebanyak 18 kegiatan, yaitu: 1 kali Pertemuan Dewan HAPUA, 2 kali peretemuan HWC, 2 kali pertemuan Working Committee, 2 kali pertemuan Working

Group, 1 kali rapat proyek, 10 kali workshop/cooperation/bilateral project/personal exchanges, dan 2 kali pertemuan APGCC.

Di ujung pertemuan, seluruh anggota Dewan HAPUA akhirnya menyepakati Joint Statement (Kesepakatan Bersama). Di antaranya, Dewan HAPUA menegaskan kembali komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan APG untuk mendukung The Master Plan on ASEAN Connectivity.

Dewan HAPUA menyadari dan menghargai sepenuhnya mengenai pentingnya peran energi terbarukan dalam penyediaan energi yang berkelanjutan untuk kawasan ASEAN. Maka, Dewan HAPUA akan mengawasi kemajuan masing-masing negara anggota terkait target kolektif energi terbarukan sebesar 15% dalam bauran pembangkit, dan selanjutnya menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai target tersebut pada 2020.

Dewan HAPUA juga menegaskan kembali komitmennya untuk lebih meningkatkan program pengembangan kapabilitas dalam utilitas ASEAN melalui program pertukaran personil dan berbagi pengalaman, khususnya di bidang transaksi listrik lintas batas, teknologi batubara bersih, pembangkit hidro dan panas bumi.

Seperti diketahui, HAPUA adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1981 dengan anggota pendiri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. HAPUA bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara negara-negara anggotanya dan

berfungsi sebagai pusat informasi serta mempromosikan dan mendistribusikan informasi yang relevan di bidang energi dan ketenagalistrikan di kawasan ASEAN. HAPUA saat ini beranggotakan 10 negara, dengan masuknya Myanmar, Laos, Kambodja, Brunai Darussalam, dan Vietnam.

HAPUA mempunyai 5 Kelompok Kerja (Hapua Working Group) yaitu: HWG1 (Pembangkitan), HWG2 (Transmisi/APG), HWG3 (Distribusi dan Keandalan dan Kualitas Listrik/PQR), HWG4 (Studi Kebijakan & Pembangunan Komersial), dan HWG5 (Sumber Daya Manusia). Selain itu, untuk mewujudkan MOU ASEAN Power Grid (APG), pada 2007 telah dibentuk APGCC (ASEAN Power Grid Consultative Committee).

Tutang Wien

Tampil menyanyikan lagu ASEAN Anthem, paduan suara PLN Wilayah Suluttenggo menuai pujian dari para

delegasi HAPUA Council Meeting 2014. Momen berharga ini menjadi

kali pertama ASEAN Anthem dinyanyikan langsung oleh sebuah

paduan suara dihadapan para Direktur Utama utilitas kelistrikan dari 10 negara anggota ASEAN.

Paduan suara Suluttenggo dibentuk dan dibina langsung oleh General

Manager PLN Wilayah Suluttenggo, Santoso Januwarso, yang

dipersiapkan secara khusus untuk tampil dalam gelaran HAPUA Council

Meeting 2014 di Manado 1-7 Juni 2014. Terdiri dari 43 orang pegawai PLN Wilayah Suluttenggo dan Area

Manado, paduan suara ini juga tampil pada acara gala dinner HAPUA

dengan membawakan 3 lagu daerah dan 1 lagu dari negara Philipina.

Tutang Wien

Foto : Ahmad Hidayat

Foto

: A

hm

ad H

iday

at

Foto

: A

hm

ad H

iday

at

27Juni 2014

Apakah PLN Bisa Bersih?

Pertanyaan tersebut terlontar dengan cepat! Menanggapinya, Manajer PLN Area Kupang

Hitler S.P. Togatorop dengan tangkas menjawab “Niat dan upaya untuk mewujudkan program

PLN Bersih telah diterapkan dan dilaksanakan di PLN Area Kupang. Diantaranya melalui program

Layanan Pasti, Layanan Bersih Tanpa Suap. Layanan dalam setiap proses bisnis PLN harus

Bersih. Semangat Bersih PLN Area Kupang tidak bisa tidak” tegas Hitler S.P. Togatorop.

Demikianlah cuplikan salah satu dialog dalam kegiatan internalisasi program PLN Bersih bagi pegawai di lingkungan PLN Wilayah Nusa Tenggara

Timur (Senin, 19/5). Kegiatan berlangsung di Kupang dan dibuka secara langsung oleh GM PLN NTT Richard Safkaur.

Selain diikuti karyawan/ti PLN, tampak hadir pula perwakilan mitra kerja PLN, seperti : AKLI, Konsuil, dan APEI NTT. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti acara sosialisasi yang menghadirkan Manajer Senior Kepatuhan PLN Rachmat Hidayat dan Hani Yulianto dari Transparency International Indonesia (TII).

Pada kesempatan ini, Rachmat Hidayat menyampaikan bahwa penerapan PLN Bersih pada prinsipnya harus diawali pemahaman yang baik mengenai latar belakang pelaksanan program PLN Bersih. Selanjutnya

perlu action plan atau bentuk nyata dari semangat PLN Bersih. Yaitu,

jelas Rahmat, melaksanakan seluruh proses bisnis di PLN tanpa ada korupsi,

suap, serta kolusi. Dengan demikian seluruh insan yang bekerja di lingkungan PLN diharapkan

mampu mewujudkan PLN Bersih.

Kegiatan sosialisasi PLN Bersih ini ditutup dengan ditandai penandatangan deklarasi PLN Bersih di lingkungan PLN Wilayah NTT. Ayo bersama kita “Kobarkan Semangat Bersih” di PLN.

Humas PLN Wil-NTT/Dermawan Uloly

PLN Bersih

Gaung PLN Bersih di Suluttenggo

Tidak mau ketinggalan, PLN wilayah Suluttenggo menggelar sosialisasi dan penandatanganan deklarasi

Program PLN Bersih. Semua jajaran manajemen tampak antusias dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

Mantap!

Kegiatan sosialisasi yang berlanjut dengan prosesi penandatanganan deklarasi Program PLN Bersih di

lingkungan PLN Wilayah Suluttenggo ini sukses digelar pada Selasa 15 April 2014 lalu. Sosialisasi disampaikan oleh Heryanto selaku Ketua Satuan Pengawas Intern Regional X Makasar. Kegiatan diikuti oleh seluruh jajaran Top Managemen Suluttenggo, mulai dari General Manager, Manager Bidang, Manager Area/AP2B/Sektor/P2K dan juga seluruh Deputy Manager Bidang,

28 Juni 2014

PLN menegaskan bahwa aturan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.060 mengenai PLN Bersih berlaku pula kepada seluruh pegawai di anak perusahaan PLN. SK ini sejatinya meliputi dua amanah, yakni memerangi korupsi dan nepotisme, serta meningkatkan budaya perusahaan yang sehat di lingkungan PLN. Untuk itu, anak perusahaan diharapkan dapat melakukan ratifikasi peraturan sendiri, namun tetap mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh PLN.

Hal inilah yang menjadi materi sosialiasi PLN Bersih yang berlangsung pada Senin, 12 Mei 2014 lalu. Bertempat di Kantor Pusat PT Indonesia Power, Jakarta, kegiatan sosialisasi dihadiri Direktur SDM Indonesia Power Roihan, Kepala Divisi Manajemen Resiko Korporat R. Krisna Simbaputra, Manajer Senior Kepatuhan Rachmat Hidayat serta perwakilan dari Transparency International Indonesia (TII). Acara sosialiasi tampak diikuti pula oleh anak perusahaan PLN diantaranya PT Indonesia Power, PT PJB, PLN Enjiniring, PLN Tarakan, Icon+, Bahtera Adiguna dan Geo Dipa Energi.

Dalam kegiatan ini, peserta juga dijelaskan mengenai pengertian gratifikasi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Disebutkan pada pasal 12B ayat 1, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bungan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tranpasarana elektronik.

Sosialisasi ini berujung pada terciptanya kesepakatan dan persetujuan PLN AP dan PA untuk melaksanakan program PLN Bersih. PLN AP dan PA akan membuat kebijakan PLN Bersih sesuai dengan PERDIR No. 060/K/DIR/2014. Selain itu, AP dan PA tambahan, (khususnya) di luar tiga AP (IP, PJB, ICON+), akan melaksanakan program percepatan pembelajaran PLN Bersih dengan metode IHT yang akan diselenggarakan secara regional. Selanjutnya, PUSDIKLAT bersama AP dan PA akan menentukan waktu pembelajaran PLN Bersih.

Peserta rapat juga menyepakati untuk menggunakan KPI PLN Bersih, yaitu Pertama, jumlah pelopor 20 orang. Namun bagi AP yang memiliki jumlah pegawai terbatas (contoh BAG), maka jumlah pelopor ditentukan secara proposional. Kesepakatan kedua adalah pencapaian target pada semester I tahun 2014 berupa yaitu bobot 10% untuk Collective Action Terhadap Mitra Kerja Unit, bobot 15% untuk Pelayanan Informasi Publik, bobot 35% untuk Program Pencegahan Fraud, bobot 15% untuk Multi Stakeholder Forum (MSF), dan bobot 25% untuk Program Pengendalian Gratifikasi.

PLN Bersih

Anak-anak, Ayo Kita

Berbersih Diri!Sosialisasi PLN Bersih gencar

disosialisasikan demi mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good

Corporate Governance) yang baik. Guna meningkatkan efektifitas pencapaiannya, anak perusahaan PLN pun ikut dilibatkan

dalam penerapan program PLN Bersih.

perwakilan asisten manager dan supervisor Area/AP2B/Sektor/P2K.

Sosialisasimengetengahkan berbagai materi program PLN Bersih yang sangat menarik, seperti Tingkat korupsi di Indonesia dibanding negara-negara lain di dunia; Program GCG PLN (Good Corporate Governance) dan Tata Nilai Perusahaan; Kebijakan Mendukung PLN Bersih; Kerjasama PLN dengan KPK Dan TII; Pedoman PLN Bersih; Pilar PLN Bersih; serta Penjelasan SK Dir No 060 tahun 2014.

PLN Wilayah Suluttenggo

Foto

: P

LN W

ilaya

h S

ulu

tten

gg

o

29Juni 2014

Segudang Aktivitas di Bulan Ramadhan

Menyambut bulan Ramadhan yang jatuh pada akhir Juni 2014, PLN akan menggelar beberapa kegiatan yang

tentunya akan bermanfaat bagi insan PLN di lingkungan Kantor Pusat. Kegiatan ini dicanangkan oleh Badan

Kesejahteraan Karyawan (BKK) Kerohanian Islam yang diketuai oleh Eka Yuliartana.

Kegiatan yang akan dilangsungkan oleh BKK Kerohanian Islam PLN Pusat ini bekerja sama dengan pihak pengurus Masjid At-Takwa PLN Pusat. BKK Kerohanian Islam akan mengaktifkan kegiatan tadarrus dan kajian selama jam kerja ditiap harinya dibulan Ramadhan. Kegiatan tersebut berupa kajian dzuhur yang akan dilaksanakan setelah shalat dzuhur berjamaah, tadarrus Al-Qur’an setelah shalat ashar bersama jamaah dan karyawan

PLN Pusat, buka puasa bersama setiap hari kerja selama bulan Ramadhan hingga shalat tarawih berjamaah.

“Insya Allah di masjid itu, tiap hari kerja selama bulan Ramadhan, ada buka puasa bersama. Disitu kami akan sediakan konsumsi. Selain itu, ada shalat tarawih juga. Dan biasanya kita juga, ba’da dzuhur itu kan ada kajian dzuhur. Untuk bulan ramadhan sih timing-nya sama, cuma temanya lebih kita titikberatkan seputar masalah bulan Ramadhan,” ujar Eka.

Selain merencanakan kegiatan rutin yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan, BKK Kerohanian Islam PLN Pusat juga dijadwalkan akan menggelar perlombaan. Lomba menghafal surat pilihan dalam juz 30 dan lomba adzan akan mengisi kegiatan karyawan PLN Pusat selama bulan Ramadhan. Peserta lomba tidak hanya berasal dari lingkungan PLN Kantor Pusat, namun BKK Kerohanian Islam juga menerima peserta umum.

Intermezo

“Kita ada perlombaan juga, lomba adzan dan lomba hafalan surat pendek juz 30. Pesertanya nanti pegawai dan umum. Untuk date-nya kita belum tahu pasti. Insya Allah sebelum Nuzulul Qur’an, jadi mungkin awal-awal Ramadhan. Karena biasanya dari pemenang-pemenang lomba itu kita akan bawa diacara peringatan Nuzulul Qur’an,” jelasnya.

Dalam rangka peringatan Nuzulul Qur’an, BKK Kerohanian Islam juga akan mengadakan tausyiah sekaligus pembagian santunan kepada anak yatim. Kegiatan ini telah rutin dilakukan setiap tahunnya selama bulan Ramadhan. “Kita peringati Nuzulul Qur’an di sini, ada pembagian santunan ke anak yatim dan biasanya kita panggil pembicara juga. Ada tausyiah. Dan disitu nanti ada pengumuman lomba-lomba itu tadi,” katanya.

Kegiatan rutin yang dicanangkan selama bulan Ramadhan bukanlah menjadi hal yang baru bagi BKK Kerohanian Islam. Pasalnya, kegiatan ini sudah menjadi langganan tahunan bagi Eka dkk. Namun ada yang membedakan dari kegiatan dibulan Ramadhan tahun ini dengan tahun-tahun kemarin, yaitu pengadaan lomba adzan dan hafalan surat pilihan.

“Kalau bedanya mungkin perlombaan itu. Selain itu, nanti kami juga akan bikin banner ajakan dan himbauan selama bulan Ramadhan untuk memakai baju muslim. Paling nggak yang perempuan itu berhijab,” pungkasnya.

Lilies Badriyah Mahmud

30 Juni 2014

Tak hanya membangun kedekatan personal dengan masyarakat Kabupaten Batang, Hengky juga membina kedekatan personal dengan perangkat daerah setempat. Sebab tak dapat dipungkiri, perangkat daerah punya otoritas tinggi untuk menuntun masyarakatnya. Hal ini diakui Hengky dengan mengatakan, dirinya memang dekat secara personal dengan perangkat daerah, semisal Bupati Batang hingga para kepala desa yang mayoritas masyarakatnya kontra terhadap proyek pembangunan PLTU yang digadang-gadang menghabiskan dana Rp 41 miliar ini.

Kendati masyarakat kontra masih terhitung banyak, namun Hengky mengaku optimistis akan keberlanjutan proyek pembangunan PLTU Batang. Pasalnya, usaha Hengky untuk mempersuasi masyarakat mulai terlihat hasilnya. Ini dibuktikan dengan adanya masyarakat kontra yang mau ikut duduk bersama untuk membahas proyek PLTU terbesar se-Asia Tenggara ini. Hengky pun sedari awal mengikrarkan dirinya untuk tidak ragu dalam menjalankan tugasnya demi kelancaran pembangunan megaproyek ini.

“Saya optimis jadi. Soalnya kalau saya masih punya keraguan aja, nanti langkah saya juga ragu-ragu. Jadi di belakang, saya sugestinya harus jadilah” tutupnya.

Lilies Badriyah Mahmud

Profil

Rencana proyek pembangunan PLTU Batang masih menyisakan sekelumit persoalan. Isu pembebasan lahan

yang akan dijadikan tempat berdirinya PLTU berkapasitas 2x1000 MW ini tengah hangat diperbincangkan. Pro-kontra

masyarakat setempat pun masih bergulir dengan dalih memperjuangkan lapangan kerja yang telah lama menjadi

sumber mata pencaharian mereka.

Di tengah pergolakan pendapat antara pemerintah dan masyarakat setempat, muncul sosok Hengky Leonard Lumingas yang menjadi angin segar akan kelancaran proyek besar tersebut. Manajer PLN Area Pekalongan Rayon Batang ini menjadi perpanjangan tangan PLN untuk mensosialisasikan proyek PLTU ini ke tengah masyarakat. Ia juga menjadi satu-satunya insan

PLN yang mampu masuk ke wilayah kontra saat isu pembebasan lahan ini masih terus bergulir.

Pendekatan personal menjadi cara jitu Hengky untuk menghadapi masyarakat setempat. Ia membangun hubungan pergaulan di luar kedinasan, seperti duduk dan berbincang bersama hingga cara kuno seperti makan bersama pun dilakoninya. “Proses pendekatan itu bisa melalui program CSR, bisa melalui cara kuno makan bersama, tapi tanpa uang,” katanya.

Hubungan kekeluargaan ini, menurut Hengky, telah dibangun sejak setahun lalu. Kedekatan secara personal dibangun lewat obrolan ringan dengan masyarakat. Tak jarang, ia juga disodori beberapa keluhan masyarakat soal kelistrikan. Namun inilah yang menjadi salah satu cara baginya untuk masuk dan beinteraksi dengan masyarakat lebih intens, walaupun tidak semua keluhan dapat diatasinya.

“Pendekatan saya secara personal. Dalam arti, mereka itu kalau didekati akan didengar apa maunya. Dia ngerti bahwa saya orang PLN. Dia berharap apa yang disampaikan ke saya itu nyampe ke penguasa. Dan saya dukung mereka. Kalian punya uneg-uneg apa, saya akan bantu untuk selesaikan. Dan memang sampai saat ini, saya pasti sampaikan. Terutama hal-hal seperti itu saya sampaikan dengan PLN dan Pak Bupati,” jelas Hengky panjang lebar.

Hengky Leonard Lumingas

Angin Segar di Tengah Isu Pembebasan Lahan PLTU Batang

Foto : Dok. Pribadi

31Juni 2014

Perawatan gardu kubikel (gardu pelanggan) selama ini tidak dilakukan dengan baik, mengingat

kurangnya sumber daya manusia dan banyaknya jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Salah satu penyebab kerusakan pada peralatan kubikel adalah terjadinya kondensasi karena perubahan suhu dan meningkatnya kelembaban, sehingga terjadi flashover pada terminal peralatan kubikel terhadap terminal lain dan ground, juga menimbulkan

korosi. Peristiwa ini diawali dengan tidak optimalnya kerja heater pada peralatan kubikel. Apabila kejadian tersebut berlangsung terus menerus maka akan terjadi penurunan tingkat isolasi pada peralatan internal kubikel.

Kejadian tersebut pada umumnya berlangsung karena tidak adanya fungsi monitoring pada peralatan kubikel. Minimnya proses monitoring disebabkan karena petugas harus mendatangi

dan mengecek satu persatu peralatan kubikel di tiap gardu. Hal ini tentunya memerlukan yang waktu cukup lama dan personil lebih banyak.

Kondisi ini dapat diatasi dengan inovasi berupa Cubicle Reports 7 (CR-7). CR-7 adalah alat untuk memonitor dan mengirimkan informasi data meliputi kondisi suhu, kelembaban, tegangan PT maupun sumber supply heater dan peralatan lain pada gardu kubikel

Cubicle Reports 7 (CR-7)Juara I, Bidang Transmisi dan Distribusi, Lomba Inovasi PLN 2013

Disusun Oleh:Wahyudiyono, Arif Darmawanto dan Maskur BuchoriPLN Distribusi Jawa Timur

Inovasi

Foto

: Is

tim

ewa

32 Juni 2014

Hasil karya inovasi ini berupa satu kesatuan peralatan dan sistem sebagai solusi untuk deteksi suhu, kelembaban, sumber tegangan heater, PT, kondisi CB, mematikan dan menyalakan CB yang semuanya berada dalam gardu kubikel. CR-7 terdiri dari satu kesatuan peralatan yang terpasang di lapangan. Peralatan yang dipasang pada gardu kubikel dilengkapi dengan sensor-sensor, controller, CR-7 menjawab permasalahan deteksi secara dini, tentang kondisi dari gardu kubikel yang ada di pelanggan. CR-7 menjadi solusi untuk mengetahui sejak dini gejala-gejala kerusakan kubikel. CR-7 merupakan satu kesatuan peralatan

yang terdiri dari 3 buah sensor suhu, 2 buah sensor

kelembaban, 2 buah sensor tegangan,

2 input dan 2 output NO/

NC yang

dikontrol sebuah

mikrokontroller mempunyai

fitur digunakan untuk mengubah setting input dari

semua sensor. Sedangkan aplikasi pengendali berbasis data sebagai pengelola informasi dan eksekutor menggunakan sistem komunikasi jaringan GSM. Dengan demikian setiap kejadian di gardu kubikel akan dideteksi oleh sensor-sensor dan di informasikan melalui sms.

Sebagai tindaklanjut dari hasil informasi yang diperoleh melalui monitoring CR-7,

selanjutnya dapat dilakukan pemeliharaan gardu kubikel.

Manfaat Non Finansial yang diperoleh melalui implementasi CR-7 antara lain:1. Mengurangi potensi penyebab

terjadinya gangguan.2. Mencegah terjadinya kerusakan pada

peralatan.3. Mempermudah memonitor suhu,

kelembaban dan tegangan pada peralatan gardu kubikel.

4. Mengetahui kondisi ON/OFF CB tindakan petugas lain maupun pelanggan untuk memadamkan/menyalakan kubikel tanpa sepengetahuan.

5. Memudahkan proses memadamkan/menyalakan CB.

6. Meningkatkan citra perusahaan, terutama untuk pelanggan Potensial.

Adapun manfaat finansial dari penggunaan CR-7 diilustrasikan sebagai berikut :Dengan adanya CR-7 tidak akan terjadi kerusakan kubikel. Harga 1 unit CR-7 sebesar Rp 3.040.000,- sedangkan kubikel 2 cell seharga Rp 210.000.000,-. Maka didapatkan efisiensi sebesar Rp 206.960.000,- untuk setiap pemasangan CR-7. Sedangkan dengan kemungkinan kerusakan pada kubikel 3 cell seharga Rp 250.000.000,-. Maka didapatkan efisiensi sebesar Rp 246.960.000,-

Apabila satu kali saja terjadi gangguan pada PT maupun kubikel yang dapat diketahui lebih dini oleh CR-7, maka analisa Break Event Point (BEP), hanya satu kali saja. Pada CR-7 tidak ada biaya abonemen untuk kartu GSM yang terpasang pada modem, karena pemasangannya memanfaatkan modem dan kartu GSM pada KWH meter.

Inovasi

secara real time melalui SMS kepada petugas serta mengaktifkan alarm gardu. Dengan demikian, keberadaan CR-7 dapat mengurangi potensi penyebab terjadinya gangguan dan rusaknya peralatan. CR-7 juga dilengkapi kemampuan remote kendali dan report kondisi CB on/off untuk pengurangan beban akibat terganggunya sistem atau pemutusan pelanggan nunggak.

33Juni 2014

Labora

Urusan Kesehatan Jadi Mudah & Praktis!PLN resmikan program pemeliharaan kesehatan dengan sistem online. Ini kali pertama PLN menerapkan progam kesehatan secara realtime. Melalui sistem ini, seluruh pihak yang berkepentingan dapat melihat secara langsung data-data kesehatan seluruh keluarga besar PLN secara cepat, praktis, mudah dan terintegrasi.

Prosesi peresmian program pemeliharaan kesehatan berbasis sistem online ini berlangsung di

ruang Klinik PLN Kantor Pusat, (26/5). Peresmian disimbolisasikan dengan pemotongan tumpeng oleh Direksi Utama PLN Nur Pamudji. Pada sambutan pembukaannya, beliau mengemukakan bahwa biaya kesehatan merupakan komponen anggaran yang cukup besar di PLN. “Program ini diharapkan dapat memberi kemudahan dan dapat dinikmati oleh seluruh karyawan termasuk pensiunan PLN,” jelasnya.

Program pemeliharaan kesehatan online mengandalkan sistem internet yang terintegrasi. Melalui implementasi sistem ini, berbagai pihak yang berkepentingan dapat mengetahui data kesehatan karyawan maupun pensiunan PLN secara cepat, mudah, praktis dan terintegrasi. Dengan demikian, sistem ini diharapkan

mampu mempermudah akses untuk memperoleh informasi lengkap, terutama seputar tingkat kesehatan para karyawan dengan data yang pasti. “Selain itu, membangun sistem kesehatan merupakan sesuatu yang bermanfaat,” tambahnya.

Nur Pamuji dengan berkelakar menambahkan bahwa dirinya memahami berbagai penyakit yang sering diderita karyawan PLN dan obat-obatan yang diperlukan. Termasuk besaran biaya kesehatan yang dibutuhkan untuk menangani penyakit tersebut.

“Saya pernah mengamati data PLN di Jawa Timur. Disana kebanyakan mengidap penyakit banyak melamun, banyak menghayal. Sehingga, perbedaan antara harapan dan realitas yang menimbulkan penyakit darah tinggi, kencing manis dan asam urat,” paparnya

yang disambut gelora tawa para tamu undangan yang hadir. “Pencegahan itu yang ingin kami lakukan. Tetapi tanpa data, hal itu tidak mungkin. Oleh karena itu data memiliki pernanan sangat penting,” kata Nur Pamuji, kali ini dengan serius.

Menurut Bagus Setiawan Santoso, ini adalah kali pertama PLN menerapkan progam kesehatan secara realtime. “Sistem baru ini kita dapat langsung mengakses informasi untuk mengetahui tingkat kesehatan karyawan,” kata Bagus

Suryadi, seorang pensiunan karyawan PLN tahun 1994 yang hadir dalam kesempatan tersebut, bercerita bahwa sebelumnya program kesehatan PLN masih bersifat manual. “Memerlukan waktu untuk merujuk kedokter, klinik dan rumah sakit sesuai tingkat penyakit yang dialami,” paparnya.

“Dengan adanya program pemeliharaan kesehatan sistem online ini tampaknya sangat praktis. Tidak perlu datang jauh-jauh dan tidak perlu rujukan yang berbelit-belit lagi, serta lebih mudah. Ini membuktikan pelayanan (penghargaan) PLN cukup baik terhadap karyawan dan pensiunannya,” ungkapnya.

Menurut Saifuddin sebagai perwakilan dari Telkom Group (AdMedika), berbagai persiapan telah di lakukan secara serius untuk mendukung keberhasilan program ini. “Kami berkomitmen untuk terus berusaha memberi yang terbaik. Kami juga terus membuka jaringan sampai

ke seluruh jaringan dunia internasional. Ini merupakan bagian dari perwujudan komitmen kami,” tegas Saifuddin.

“Harapan kami, para karyawan dapat menikmati semua sistem yang kami sediakan,” tandas Saifuddin.

Lilies Badriyah Mahmud

Nur Pamudji, tengah mencoba Kartu kesehatan online PLN

Simbolisasi penyerahan Kartu Sehat PLN

Foto

: Ir

wan

to S

um

adi

34 Juni 2014

PLN Peduli

Bank Sampah, Edukasi Kelistrikan Lewat SampahGuna mengedukasi masyakarat serta mengubah perilaku masyarakat tentang persoalan kelistrikan, CSR PLN pun mendirikan Bank Sampah yang telah beroperasi sejak 2011 lalu. Bank Sampah tidak hanya menjadi gerakan sadar kebersihan untuk menciptakan lingkungan bersih dan nyaman bagi masyarakat, namun gerakan ini juga sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai kelistrikan.

Gerakan Bank Sampah ini bermula dari kota Surabaya, Jawa Timur, saat CSR PLN setempat tengah gencar

melakukan kampanye kebarakan listrik akibat korsleting di beberapa kawasan kumuh dan masalah pencurian listrik. Masalah listrik, korsleting dan sampah menjadi sebuah kombinasi yang kemudian menjadi titik awal CSR PLN mendirikan Bank Sampah.

Plt. DM Pengembangan dan Pembinaan PKBL PLN Mirza mengatakan bahwa kampanye kebakaran listrik akibat korsleting merupakan gerakan parsial yang tidak akan menyelesaikan persoalan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, CSR PLN pun melirik sampah sebagai jurus jitu untuk menyelesaikan

permasalahan masyarakat akibat ketiga komponen tersebut.

“Kita tidak ingin bergerak parsial. Kita tidak ingin memaksakan disatu sisi kelistrikan saja, tapi kita juga harus ikut menyelesaikan masalah masyarakat yang lain. Kita mulai melirik sampah. Untuk approach ke warga, awalnya kita bicara tentang sampah. Coba kelola dengan konsep bank sampah. Kita approach ke mereka dan masyarakat sudah punya embrio untuk digerakkan, sehingga mulai sadar dan ada kontribusinya,” ujar Mirza.

“Saat bank sampah operasional dan diminati banyak orang, yang lainnya mulai ikut. Dari situlah kita mulai bicara target awal kita yaitu menertibkan listrik, terutama dari resiko pencurian

dan kebarakan. Kita hanya bicara sedikit tentang prosedur pengamanan kawasan dan hak dan kewajiban kita ke warga, kan kita wajib mengedukasi mereka tentang kelistrikan. Disela-sela edukasi, akhirnya mereka mendengarkan dan membenarkan apa yang kami sampaikan. Akhirnya, mereka malah jadi agen dan sosialisasi kepada yang lain,” jelasnya panjang lebar.

Melalui bank sampah, masyarakat diajarkan bagaimana cara memilah sampah, untuk kemudian dikumpulkan dan disetor ke bank sampah yang nantinya akan dikonversi menjadi tabungan masyarakat. Bank sampah binaan CSR PLN ini tersebar di sepuluh kota di seluruh Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Bandung, Palembang, Padang, Makassar, Ambon dan Balikpapan.

Dengan didukung sumber daya manusia yang baik dan bekerja untuk kepentingan sosial, saat ini bank sampah binaan CSR PLN telah memiliki lebih dari 29 ribu nasabah dan mampu mengumpulkan 4.500 kg sampah per harinya dengan nilai pendapatan sebesar 250 juta per bulan. Bank sampah binaan CSR PLN ini juga telah menjadi lokasi studi banding oleh negara-negara ASEAN dan beberapa negara Asia lainnya.

Salah satu bank sampah binaan CSR PLN adalah Bank Sampah My Darling (Masyarakat Sadar Lingkungan). Berawal dari niat yang tulus untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah sampah, Bank Sampah My Darling yang didirikan pada 14 September 2012 ini pun bergabung menjadi binaan CSR PLN setahun kemudian.

Bank Sampah My Darling menunjukkan eksistensinya saat PLN berperan serta dalam pameran Climate Change 2014 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 1-4 Mei 2014. Yeni Mulyani selaku Direktur Bank Sampah My Darling turun langsung dalam pameran tersebut dengan memamerkan beberapa hasil karyanya berupa tas, tempat tissue hingga lampu duduk yang kesemuanya berbahan dasar sampah.

Bank sampah tidak hanya sedekar memberikan nilai tambah pada sampah, namun kehadiran bank sampah juga mampu mengurangi beban alam, mengurangi beban TPA, mengurangi biaya pengelolaan sampah pemerintah, sekaligus sebagai solusi alternatif penanggulangan kemiskinan.

Lilies Badriyah Mahmud

Foto

: C

hai

rud

i Bh

arat

a D

har

ma

35Juni 2014

Horizon

Manfaat Program Derating Suplai

Daya Trafo Distribusi

(Maintain the Reliability without Cost Maintenance)

Maurits Alberth Paath6890046S

Pemerhati Harmonik, Staf Divisi Distribusi IT,

PLN Kantor Pusat

LATAR BELAKANGUntuk meraih visi setara kelas dunia, maka PLN harus mampu bekerja secara cerdas untuk meraih kinerja ekselen. Saat ini ada beberapa indeks kinerja penting (KPI) yang ditetapkan dan ditargetkan capaiannya oleh manajemen PLN.

Secara khusus ada dua indeks kinerja yang menjadi perhatian dan dibahas dalam artikel ini, yaitu indeks Kehandalan (reliability) dan Rasio Kerusakan Trafo. Sesuai nilai KPI, kedua indeks kinerja ini sangat penting karena mencerminkan kualitas pelayanan PLN. Tantangannya adalah kedua indeks kinerja ini sangat kuat dipengaruhi oleh baik dan buruknya kualitas daya (power quality) peralatan.

MAKSUD DAN TUJUANSecara non-teknis, artikel ini merupakan knowledge sharing untuk membangun kepedulian bersama dalam merespon permasalahan kualitas daya yang hubungannya dengan manajemen trafo, guna mendukung semangat “Perang Padam dan Perang Susut”. Mengintroduksikan solusi praktik manajemen harmonik mengggunakan program derating kapasitas suplai daya trafo distribusi sesuai rekomendasi Computer & Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA). Implementasi konsep program CBEMA ini diharapkan berhasil mempertahankan kualitas daya trafo dan menekan gangguan serta susut teknis trafo.

ALUR PIKIRUntuk mencapai kehandalan dengan memiliki kualitas daya yang baik, penulis mesimplifikasi alur pikir sebagai berikut:

KEHANDALAN DAN KUALITAS DAYAKehandalan adalah kontinuitas penyaluran tenaga listrik yang diukur berdasarkan indeks jumlah gangguan (SAIFI) dan indeks durasi gangguan (SAIDI).

Kualitas daya adalah berbagai fenomena elektromagnetik dalam sistem tenaga listrik arus bolak-balik. Fenomena elektromagnetik tersebut dikategorikan melalui dua jenis gangguan kualitas daya, yaitu:

Gangguan kualitas daya (PQ) durasi singkat, seperti: kedip a. tegangan (voltage sag), voltage swell dan voltage transient.Gangguan kualitas daya (PQ) kontinu b. (steady state), seperti: harmonik (harmonics), kelip tegangan (flicker), unbalance, dan lain-lain.

Secara umum hubungan kualitas daya dan kehandalan dapat diuraikan sebagai berikut:“Kualitas daya merupakan interaksi daya listrik dengan peralatan listrik. Jika peralatan listrik beroperasi dengan benar dan dapat diandalkan tanpa mengalami gangguan kerusakan, maka daya listrik tersebut dikatakan berkualitas baik, dan tentunya akan berdampak baik terhadap kehandalan penyaluran tenaga listrik. Di sisi lain, jika peralatan listrik mengalami gangguan kerusakan dan tidak dapat diandalkan selama penggunaan normal, maka diduga bahwa kualitas tenaga listrik tersebut jelek”.

Sehubungan kualitas daya itu sangat penting, maka untuk mengelola kualitas daya (PQ) tersebut, tercatat ada beberapa panduan atau standar. Diantaranya seperti rekomendasi organisasi The Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE), yaitu standar IEEE 1159-1995 tentang IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality.

HARMONIK DAN DAMPAKNYA PADA TRAFO DISTRIBUSIApa itu harmonik? Harmonik adalah komponen gelombang frekwensi sinusoidal yang memiliki kelipatan bilangan bulat lebih dari satu terhadap frekwensi fundamentalnya. Dalam praktiknya, harmonik disebut gangguan kualitas daya - polusi listrik - yang disebabkan oleh beban listrik non-linier, seperti peralatan ferromagnetik, peralatan busur api listrik dan serta konverter peralatan elektronik.

Tingkat dan batasan polusi harmonik diatur sesuai standar IEEE 519-1992 tentang IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Controls in Electrical Power System, dan standar International Electronical Commission (IEC), IEC 61000-3-2, 3-12, 3-25, 6-25.

Dampak polusi harmonik arus dan tegangan menimbulkan rugi-rugi tembaga (PEC) dan rugi-rugi sasar lain (POSL) bertambah pada trafo distribusi. Polusi harmonik arus dan tegangan ini juga membangkitkan daya distorsi harmonik (harmonic leakage power) sehingga daya sebenarnya (true power) yang dipikul trafo menjadi lebih besar dibandingkan kapasitas daya kondisi arus beban normal. Pada prosesnya, polusi harmonik menimbulkan pemanasan lebih (over heating) sehingga mengurangi umur ekonomis trafo. Untuk kondisi kritis pemanasan lebih menimbulkan efek kegagalan isolasi yang berpotensi trafo meledak.

SOLUSI DAN MANFAAT DERATING KAPASITAS SUPLAI TRAFO DISTRIBUSISelain memasang filter, ada solusi menggunakan trafo khusus untuk beban harmonik (K-factor) dan solusi metode Transformer Harmonics Derating Faktor (THDF). Metode derating trafo THDF diperuntukan untuk mencegah kerusakan trafo karena efek pemanasan lebih. Tingkat derating trafo tergantung rata-rata nilai arus rms dan arus puncak (peak current) harmonik per fasa. Keuntungan metode ini karena memprioritaskan konsep manjemen pemeliharaan preventif (predictive maintenace) tanpa membutuhkan biaya pemeliharaan (maintenance cost).

36 Juni 2014

Introduksi trafo khusus menggunakan a. K-Factor rating trafo (4, 13, 20, 30).Trafo jenis K-Factor cukup mahal karena di disain khusus memikul beban harmonik. K-Factor rating trafo dibedakan sesuai tingkat distorsi harmonik yang ditimbulkan oleh peralatan-peralatan non-linier yang berbeda.

Standar K-Factor rating trafo mengacu pada standar American National Standards Institute (ANSI) dan IEEE Standard C57.110-1986. tentang IEEE Recommended Practice for Establishing Transformer Capacity When Supplying Nonsinusoidal Load Currents.

Perlu diketahui bahwa trafo yang digunakan PLN tergolong jenis K1. Trafo jenis ini memikul beban linier 100%; beban non linier 0%, artinya trafo jenis ini tidak di disain untuk memikul beban harmonik.

Tabel K-Factor Ratings trafo khusus beban linier dan non-linier:

Metode derating b. The Computer & Business Equipments & Manufacturers Association (CBEMA)Sekilas CBEMA didirikan di Chicago, AS pada Tahun 1916, dan Tahun 1994 berubah nama menjadi Information Technology Industry Cuncil (ITI). Asosiasi industri ini sangat peduli dengan permasalahan kualitas daya (PQ), dan memiliki 58 anggota, diantaranya NOKIA, iPad, SAMSUNG, SONY, dll. Solusi praktik CBEMA ini memperkenalkan metode Transformer Harmonics Derating Factor (THDF), yaitu metode yang cukup praktis dan dapat diimplementasikan dalam manejemen trafo.

Berikut persamaan kalkulasi metode Tranformer Harmonic Derating Factor (THDF):KVA baru = THDF x KVA pengenal (1) THDF = {1,414 x (Irms per phase) / (Ipeak per phase)} = {(1,414 x 1/3 x (I

r + I

s + It) rms / 1/3

x (Ir + I

s + I

t) peak}

Dimana: 1,414 = √2 (kondisi fundamental) dan Ipeak = Imaks

Faktor Puncak (crest factor)= Imaks / Irms (2)

REKOMENDASI PENERAPAN LAPANGAN & PROGRAM DERATING SUPLAI DAYA TRAFOUntuk implementasi lapangan, indikator-indikator harmonik yang diukur seperti tabel dibawah ini:

K-Factor Ratings

Type Linear Load Non-Linear Load

Total K-Factor Load Valve

K4 100% 50% 4.0

K13 100% 100% 13.0

K20 100% 125% 20.0

K30 100% 150% 30.0

Horizon

Contoh Kasus Drating Trafo:Diketahui data trafo dan hasil pengukuran berikut:

Kapasitas Lama Trafo: 400 kVA, 1.

Hasil Pengukuran: 2. Fasa R: Irms = 80 A; Ipeak = 158 AFasa S: Irms = 86 A; Ipeak = 161 AFasa T: Irms = 83 A; Ipeak = 160 A

Penyelesaian:Irms rata-rata = (80 + 86 + 83 ) / 3 = 249 / 3 = 83 A,Ipeak rata-rata = (158 + 161 + 160) / 3 = 160 A,THDF = {(1,414 x 83) / 160} = 0.59

Jadi, Kapasitas Baru Trafo = 400 x 0.59 = 237 kVA (59 %), Presentasi Derating Suplai Daya Trafo = (400 - 237) / 400) x 100 % = 41 %

Evaluasi Rasio Arus Puncak Harmonik (Crest Factor):Fasa R = 158/80 = 1.975; Fasa S = 161 / 86 = 1.872; Fasa T = 160 / 83 = 1.928

Artinya, Crest Factor (CF) per fasa R, S dan T sudah melampaui kondisi fundamental sebesar 1.414 (√2). Secara umum, CF harmonik berkisar 1.2, 2 dan 5 untuk kasus kristis polusi harmonik.

KESIMPULAN1. Kinerja kehandalan (SAIDI / SAIFI) dan Rasio Gangguan a. Trafo distribusi sangat bergantung pada kualitas daya (PQ) trafo.Introduksi pengelolaan kualitas daya melalui b. implementasi program derating suplai daya trafo distribusi sesuai rekomendasi CBEMA bertujuan untuk mempertahankan kualitas daya dan mencegah gangguan trafo yang disebabkan beban harmonik (non-linier). Hasil evaluasi contoh kasus menggunakan metode c. CBEMA mencerminkan bahwa dalam kondisi harmonik kapasitas Trafo 400 KVA LAMA mengalami derating sebesar 41 % = 237 KVA BARU.

DATA PENGUKURAN TRAFOPROGRAM DERATING SUPLAI DAYA TRAFO

No. Urut

Nomor & Nama

Trafo

Kapasitas Daya

Terpasang (KVA)

Arus rms (Irms) Amper

Arus puncak

(Im) Amper

Crest Factor

(lm/Irms)Arus

Netral (ln)

Amper

THD%

TransformerHarmonicDeratingFactor(THDF)

KapasitasDayaBaru(KVA)

Keterangan

R S T R S T R S T R S T N

A. Pelg. Lokasi Bisnis

1, dst

B. Pelg. Lokasi Perkantoran

1, dst

C. Pelg. Umum

1, dst

37Juni 2014

Lensa

Launching Layanan BNI Petty Cash Card PLNPLN bekerja sama dengan BNI meluncurkan produk/layanan co-branding BNI Petty Cash Card PLN yang dilakukan secara bertahap. Di Provinsi Ambon,

launching berlangsung April lalu, dan berlanjut di Provinsi Nusa Tenggara Barat (9/5). Pada kedua kesempatan tersebut, Kepala Divisi Perbendaharaan PLN Tjutju Kurnia menerima secara simbolis BNI

Petty Cash Card PLN.

Kunjungan Delegasi Finlandia

Direktur Utama PLN Nur Pamudji, didampingi Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi Murtaqi Syamsuddin, dan Sekretaris Perusahaan

Adi Supriono menerima kunjungan dari 3 (tiga) perusahaan Finlandia, yakni Kopar, Valmet, dan Merus Power di PLN Kantor Pusat (19/5) dalam rangka penjajakan kerjasama dengan PLN.

Gathering Closing Project ERP Phase IV

Bertempat di San Gria Resort Lembang, (9 - 10/5), dilangsungkan gathering closing

project ERP Phase IV yang dihadiri oleh DIRKEU dan DIRREN PLN.

Foto

: Ir

wan

to S

um

adi

38 Juni 2014

Lensa

Pelatihan Penanggulangan BencanaDalam rangka kesiapan PLN menghadapi kejadian bencana alam, diselenggarakan pelatihan evakuasi

bagi Koordinator Relawan Penanggulangan Bencana PLN Unit bersama BASARNAS Jawa Timur (12-15/5) di Pusat Pelatihan Sampoerna Foundation, Pasuruan - Jawa Timur. Acara ini diikuti sebanyak 38 peserta dari PLN.

Knowledge SharingBidang Knowledge Management dan Pengembangan

Kompetensi Divisi SDM PLN Kantor Pusat mengadakan Knowledge Cafe dengan tema Bincang Sehat “Hidup Sehat Tanpa Diabetes” oleh dr. Mellya Seswita M. Gizi, (23/5) di Pre Function PLN Kantor Pusat. Dalam acara ini dijelaskan bagaimana hidup

sehat dan peserta bisa berkonsultasi bagaimana hidup sehat tanpa diabetes. Peserta bisa juga melakukan pengecekan gula darah gratis.

Foto

: Ir

wan

to S

um

adi

Foto

: ki

ki W

aski

to

39Juni 2014