faktor-faktor yang mempengaruhi...

1

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM

PENGOLAHAN SAMPAH DI KELURAHAN TANJUNGUNGGAT KOTA

TANJUNGPINANG

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

J U M I A T I

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI

TANJUNGPINANG

2015

1




TANJUNGPINANG

JUMIATI

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH

A B S T R A K

Kelurahan Tanjung Unggat menjadi satu-satunya kelurahan di Provinsi

Kepulauan Riau (Kepri) yang masuk dalam nominasi kelurahan terbersih yang

dinobatkan pada awal tahun 2014. Indikator penilaiannya meliputi pelayanan

kesehatan di kelurahan, sarana kebersihan, sanitasi di lingkungan kelurahan,

taman, dan penggunaan halaman untuk tanaman obat keluarga. Hal ini dievaluasi

setiap enam bulan sekali. Pemerintah kota bersama jajarannya akan mengevaluasi

setiap kecamatan dan kelurahan dari sisi pengelolaan kesehatan lingkungan.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengolahan Sampah Di Kelurahan

Tanjungunggat dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009

Tentang Sistem Pengolahan Sampah Di Kelurahan Tanjungunggat Pada

penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yang

mana nantinya akan mengambarkan tentang pengelolaan sampah di Tanjung

Unggat. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif

kualitatif.

Dari hasil wawancara dengan para informan maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan

sampah sudah baik hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang sudah

terlaksana dengan baik. Seperti yang dapat dipaparkan dibawah ini yaitu

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengolahan

Sampah Di Kelurahan Tanjungunggat baik isi maupun tujuannya sudah sangat

jelas. Isi dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang

Sistem Pengolahan Sampah Di Kelurahan Tanjungunggat sudah jelas. Tujuan dari

UU ini adalah adalah untuk menyelamatkan masalah-masalah lingkungan

persampahan. Di Kelurahan Tanjungunggat hal ini sudah berjalan dengan baik.

Dukungan datang dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, LSM bahkan

pemerintah yang menyediakan fasilitas agar Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2009 tentang pengelolaan sampah dapat tercapai.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Pemerintah.

2

FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION OF REGULATION NUMBER

14 OF 2009 CONCERNING THE PROCESSING SYSTEM CITY GARBAGE IN

VILLAGES TANJUNGUNGGAT TANJUNGPINANG

JUMIATI

Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH

A B S T R A C T

The Village Tanjung Unggat be the only village in the province of Riau

Islands nominated in the cleanest village which was named in early 2014.

Indicators include the assessment of health services in the villages, sanitation,

environmental sanitation in villages, gardens, and use the page for medicinal

plants. It is evaluated every six months. The city government along with his team

will evaluate each district and village of the management of environmental health.

The purpose of this study is basically knowing Implementation Regional

Regulation No. 14 Year 2009 on Waste Processing System In Tanjungunggat

village and determine the factors that affect Factors Affecting Implementation of

Regional Regulation No. 14 of 2009 on Waste Management System in the Village

Tanjungunggat In this study author uses qualitative descriptive type of research

which will be a portrait of waste management in Cape Unggat. In this study

informants consisted of 5 people. Data analysis techniques used in this research is

descriptive qualitative data analysis techniques.

From interviews with the informants, it can be concluded that the

implementation of the Regional Regulation No. 14 of 2009 on waste management

is good this can be seen from several dimensions that are already performing

well. As can be described below, namely Implementation Regional Regulation No.

14 of 2009 on Waste Management System in the Village Tanjungunggat both the

content and objectives are very clear. The contents of the Implementation of the

Regional Regulation No. 14 Year 2009 on Waste Processing System In

Tanjungunggat village is clear. The purpose of this Act is to is to save the

environmental problems of waste. In the Village Tanjungunggat this has been

going well. The support comes from various parties including local communities,

NGOs and even the government that provides the facility to Regional Regulation

No. 14 of 2009 on waste management can be achieved.

Keywords: Policy, Waste Management, Government.

3




TANJUNGPINANG

A. Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup di daerah diwujudkan melalui kebijakan

pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk

menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup

harus didukung atas kerjasama yang erat serta memiliki komitmen yang kuat antar

lembaga/instansi yang berkaitan dengan sosial, kultur maupun kependudukan,

sehingga apa-apa saja kendala yang dihadapi dapat diatasi hal inilah yang

menjadi landasan dan tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Sasaran kebijakan lingkungan hidup adalah merupakan perwujudan dari

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang

berkelanjutan dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan

masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat. Pembangunan

berkelanjutan (sustainable development) merupakan standar yang tidak hanya

ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan

pembangunan. Artinya, dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan

sumberdaya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya

pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran

terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang

merusak (destruktif) yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta

4

berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan

pada setiap lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan diwujudkan dengan sebuah kebijakan yang merupakan suatu

keputusan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan

banyak pihak dan sumberdaya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan suatu

pertimbangan yang serius dalam menentukan serta menetapkan suatu kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup tergolong

pada kebijakan bagi kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan seluruh

lapisan masyarakat akan ditentukan oleh kebijakan tersebut

Dampak pertambahan penduduk, menambah beban penambahan sampah

dari waktu kewaktu, melihat potensi permasalahan dikemudian hari, maka upaya

meminimalisir volume timbunan sampah dan pemanfaatan sampah cukup

diperlukan, melalui suatu pembinaan kemampuan masyarakat, dalam

pengelolahan sampah.Untuk meningkatkan sanitasi lingkungan dan kesehatan

masyarakat.

Definisi sampah, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 18

Tahun 2008, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat. Yang termasuk jenis sampah adalah sampah rumah tangga (tidak

termasuk tinja), sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan

fasilitas lainnya serta sampah spesifik. Yang terakhir ini adalah sampah yang

mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan

5

beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan,

sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan sampah yang timbul secara

tidak periodik.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan

yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk

meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan

sampah sebagai sumber daya. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui

pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse) dan

pendauran ulang sampah (recycle). Kegiatan penanganan sampah meliputi : 1)

pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan

jenis, jumlah dan sifat sampah, 2) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan

pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau

tempat pengolahan sampah terpadu, 3) pengangkutan dalam bentuk membawa

sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari

tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, 4)

pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah

sampah, 5) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau

residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Sementara

untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab Pemerintah yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Perda Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban,

Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan pada Pasal 5 sudah memaparkan tentang

6

kebersihan, dan pada pasal 8 tentang pengolahan sampah. Pelaksanaan

pengelolaan sampah meliputi pewadahan dan atau pemilahan, penyapuan dan

pengumpulan, pemindahan, pengolahan antara, pengangkatan, pengolahan akhir.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi pewadahan

dan atau pemilahan, penyapuan Jalan Umum, pengangkutan sampah dari TPS ke

TPA, pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS dan TPA, pengolahan dan

pemanfaatan sampah. Sedangkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2009 menjelaskan tentang teknis pengolahan sampah bahwa Pengelolaan sampah

menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Kegiatan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana

dimaksud meliputi pemeliharaan kebersihan dilingkungannya masing-masing,

baik secara pribadi maupun gotong royong;pemilahan sampah menurut jenisnya

dan penyediaan tempat sampah di secara tertutup dengan jumlah menurut

kebutuhan.

Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyediaan dan pengaturan

Tempat Pembuangan Sampah Sementara, Tempat Pembuangan Sampah Akhir

serta sarana dan prasarana penanganan sampah. Salah satu kelurahan yang sudah

bekerja sama dengan Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

adalah Kelurahan Tanjung Unggat. Kelurahan Tanjung Unggat memiliki Lokasi

Pengolahan Sampah menjadi Kompos (Rumah Kompos). Pembangunan Rumah

Kompos ini dilaksanakan oleh APBD dari kementrian Pekerjaan Umum Rumah

Kompos ini berkesinambungan dengan kegiatan Walikota Tanjungpinang

sebelumnya tentang Pengolahan Sampah Terpadu Oleh Masyarakat.

7

Kelurahan Tanjung Unggat menjadi satu-satunya kelurahan di Provinsi Kepulauan

Riau (Kepri) yang masuk dalam nominasi kelurahan terbersih yang dinobatkan

pada awal tahun 2014. Indikator penilaiannya meliputi pelayanan kesehatan di

kelurahan, sarana kebersihan, sanitasi di lingkungan kelurahan, taman, dan

penggunaan halaman untuk tanaman obat keluarga. Hal ini dievaluasi setiap enam

bulan sekali. Pemerintah kota bersama jajarannya akan mengevaluasi setiap

kecamatan dan kelurahan dari sisi pengelolaan kesehatan lingkungan. Kelurahan

ini terpilih untuk mewakili Kepri dalam Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat

(LBS) yang digelar Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pusat

bersama lima kelurahan dari provinsi lainnya.

Kriteria Kelurahan bersih adalah Lingkungan yang bebas polusi, tersedia

air bersih, sanitasi lingkungan memadai, perumahan pemukiman sehat, yaitu :

Terpeliharanya kebersihan tempat-tempat umum dan institusi yang ada di

kelurahan, antara lain : pasar, tempat ibadah, perkantoran dan sekolah.

Terpeliharanya kebersihan lingkungan rumah : lantai rumah bersih, sampah tak

berserakan, saluran pembuangan air limbah terawat baik. Membuka jendela setiap

hari. Memiliki kecukupan akses air bersih (untuk minum, masak, mandi dan cuci)

dan sanitasi dasar. Mempunyai pola pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk

pemenuhan sanitasi dasar ( ada jamban, mandi cuci di tempat khusus )

Selain telah memiliki bank sampah, Kelurahan Tanjung Unggat memiliki

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kelurahan ini juga memiliki kader

PKK yang militan dan cepat tanggap. RT/RW yang ada di kelurahan ini sangat

mendukung program kebersihan. Saat ini warga dan kader PKK sudah paham cara

8

pengelolaan sampah. Mana yang masih bisa dimanfaatkan dan mana yang harus

dihancurkan. Tanjung Unggat memang telah membuktikan diri dari awal.

Dalam input akan dinilai bagaimana kebijakan pemerintah setempat untuk

menangkap aspirasi masyarakatnya. Untuk proses, akan dilihat bagaimana proses

suatu daerah yang dulunya terkenal kumuh tapi sekarang menjadi tertata dan

bersih. Output, akan dilihat apakah masyarakat sekitar memperoleh manfaat dari

proses yang dilakukan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik

untuk memilih judul penelitian sebagai berikut : Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang

Sistem Pengolahan Sampah Di Kelurahan Tanjungunggat.

B. Landasan Teoritis

1. Pemerintahan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh

sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan

pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas

negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem

ketertiban di dalam masyasrakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan

kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang

ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah

menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada

hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan

untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan

9

kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan

kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 13).

Osborne dan Gaebler (terjemahan Rasyid, 2000 : 192) bahkan menyatakan

bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena

itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa

kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat

yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van

Poelje (dalam hamdi, 1999 : 52) menegaskan bahwa pemerintahan dapat

dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik

dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan

membuat sebuat peraturan maupun kebijakan untuk masyarakatnya. Bahwa dalam

penanganan masalah persampahan dan segala dampaknya bagi masyarakat harus

dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis dengan pengelolaan yang baik

agar terhindar dari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, bahwa dalam

rangka usaha Pemerintah Daerah menjamin dan meningkatkan pelayanan

kebersihan kota serta peningkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan

penyehatan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan, perlu dilakukan

pengembangan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan pemerintah

daerah Kota Tanjungpinang membuat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009

tentang pengolahan sampah di wilayah Kota Tanjungpinang.

10

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implentasi kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa :

“implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan

kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk

mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam

kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk

mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan”.

Edwards III berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa

keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor, oleh karena itu

ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan,

seperti yang dijelaskan oleh Edwards III (Subarsono 2008 : 90 ) yaitu :

1. Komunikasi

Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan

sasaarn kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target

group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi

implementor dan sumber daya financial, sumber daya adalah factor

penting untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif.

11

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam

birokrasi dan struktur yang kondusif akan membuat pelaksanaan kebijakan

efektif.

Konsep dari Van Meter Van Horn (dalam agustino:2006:142)

1. Ukuran Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat

keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis

dengan sosio kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika

ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan

dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik

hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat

tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu

keberhasilan proses implementasi, tetapi diluar sumber daya manusia

sumber daya lainnya juga perlu diperhitungkan seperti finansial dan

waktu.

12

3. Karakteristik Sikap Pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana

meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam

pengimplementasian kebijakan publik.

4. Sikap/ Kecendrungan para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan

dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau

tidaknya implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Koordinasi

merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik.

Semakin baik koordinasi maka kesalahan akan semakin kecil.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik Lingkungan sosial, ekonomi dan

politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan kinerja implementasi

kebijakan. Karena itu upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula

memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eskternal

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa agar kebijakan itu berhasil

dalam pencapaian tujuannya, maka serangkaian usaha perlu dilakukan

diantaranya perlu dikomunikasikan secara terbuka, jelas, dan transparan

kepada sasaran. Perlunya sumber daya yang berkualitas untuk pelaksanaannya

dan perlunya dirampungkan struktur pelaksana kebijakan.

C. Hasil Penelitian

1. Ukuran kebijakan

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan diatas maka

dapat dianalisa bahwa secara keseluruhan isi dan tujuan dari Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengolahan Sampah Di

13

Kelurahan Tanjungunggat sudah jelas. Hal ini didukung dari pernyataan para

iforman bahwa sebagian masyasudahrakat mengetahui serta memahami Perda

tersebut. Hanya saja memang Perda ini belum memiliki kebijakan turunan yang

dibuat khusus oleh pihak kelurahan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan,

membutuhkan adanya pemahaman standart dan tujuan kebijakan dari masing-

masing individu yang bertanggung jawab melaksanakannya. Oleh karena itu

standard dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas agar tidak

menimbulkan distorsi implementasi.

2. Sumber daya

Seperti yang diungkap kepada informan yang mengatakan semua sudah

memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah. Karena bagi sebagian masyarakat

pengolahan sampah yang baik adalah salah satu hal yang penting. Karena jika

sampah tidak dapat diolah dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan

baru. Baik pemerintah maupun LSM juga masyarakat diharapkan mau

mendukung adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan

sampah. Di Kelurahan Tanjungunggat hal ini sudah berjalan dengan baik.

Dukungan datang dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, LSM bahkan

pemerintah yang menyediakan fasilitas agar Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2009 tentang pengelolaan sampah dapat tercapai.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh Informan maka dapat

dianalisa bahwa sarana dan prasarana sudah cukup memadai yang di siapkan oleh

pihak Kelurahan untuk mendukung Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009

14

tentang pengelolaan sampah. Ada beberapa sarana dan prasarana yang disipakan

namun perlu penambahan agar dapat lebih dioptimalkan pengolahannya di

Kelurahan Tanjung Unggat. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi

organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam

pengimplementasian kebijakan publik.

3. Kecendrungan sikap pelaksana

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh dua informan diatas dapat dianlisa

bahwa pegawai sebagai implementor seharusnya dapat memahami memahami

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Baik secara kualitas yaitu

pegawai memahami isi dari UU Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang

pengelolaan sampah, maupun kuantitas yaitu jumlah pegawai yang menjadi

implementor dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan

sampah. Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan)

berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka

tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana

kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan

para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen

SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program pengelolaan

lingkungan hidup tersebut.

4. Komunikasi antar organisasi

Adanya komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam menjalankan Perda

Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah yaitu dengan membagi

15

kewenangan dan tanggungjawab masing-masing pihak. adanya pembagian tugas

yang jelas antara instansi yang terkaiti dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Jika pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan sudah ditetapkan maka para

implementor akan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai

keberhasilan dari kebijakan tersebut.

5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat di ambil kesimpulan

bahwa Kelurahan Tanjungunggat yang merupakan salah satu wilayah yang

menjadi sasaran pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang

pengelolaan sampah sudah sangat menerima adanyab perda ini. Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dijalankan disini untuk

menjadikan Kelurahan Tanjungunggat tidak lagi sebagai kelurahan terkumuh

tetapi mampun menjadikan kelurahan ini menjadi kelurahan yang dapat di contoh

atau diteladani oleh kelurahan lainnya. Dengan pengolahan sampah yang benar

juga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di Kelurahan

Tanjungunggat.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil wawancara dengan para informan maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan

sampah sudah baik dan tertata rapi hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi

yang sudah terlaksana dengan baik. Seperti yang dapat dipaparkan dibawah ini

yaitu:

16

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem

Pengolahan Sampah Di Kelurahan Tanjungunggat baik isi maupun tujuannya

sudah sangat jelas. Isi dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009

Tentang Sistem Pengolahan Sampah Di Kelurahan Tanjungunggat sudah jelas.

Tujuan dari UU ini adalah adalah untuk menyelamatkan masalah-masalah

lingkungan persampahan. Di Kelurahan Tanjungunggat hal ini sudah berjalan

dengan baik. Dukungan datang dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, LSM

bahkan pemerintah yang menyediakan fasilitas agar Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dapat tercapai.

Selama ini pemerintah maupun pihak kelurahan sudah menjalankan Peraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah tersebut dengan baik.

Beberapa pegawai khusus di berikan tugas untuk menjalankan Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah ini. Adanya komunikasi antar

organisasi yang terlibat dalam menjalankan Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang

pengelolaan sampah yaitu dengan membagi kewenangan dan tanggungjawab

masing-masing pihak. adanya pembagian tugas yang jelas antara instansi yang

terkaiti dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Jika pembagian tugas dalam

pelaksanaan kebijakan sudah ditetapkan maka para implementor akan dapat

mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan

tersebut.

Kelurahan Tanjungunggat yang merupakan salah satu wilayah yang menjadi

sasaran pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan

sampah sudah sangat menerima adanyab perda ini. Peraturan Daerah Nomor 14

17

Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dijalankan disini untuk menjadikan

Kelurahan Tanjungunggat tidak lagi sebagai kelurahan terkumuh tetapi mampun

menjadikan kelurahan ini menjadi kelurahan yang dapat di contoh atau diteladani

oleh kelurahan lainnya. Dengan pengolahan sampah yang benar juga akan

meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di Keluraha Tanjungunggat.

Namun masih ada yang harus diperhatikan yaitu sarana dan prasarana yang di

siapkan oleh pihak Kelurahan untuk mendukung Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah masih perlu ditambah. Ada beberapa

sarana dan prasarana yang disipakan namun perlu penambahan agar dapat lebih

dioptimalkan pengolahannya di Kelurahan Tanjung Unggat.

2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih sering datang kelapangan untuk meninjau

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan

sampah agar dapat diketahui apa saja yang menjadi faktor penghambat

dalam pelaksaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang

pengelolaan sampah khususnya di Kelurahan Tanjung Unggat

2. Harus ada sarana dan prasarana yang lengkap dalam melaksanakan

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah agar

dapat lebih optimal

18

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2005, Politik dan Otonomi Daerah, Untirta Press : Jakarta

Antar, Venus. (2004). Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam

Mengekfektifkan kampanye Komunikasi. Bandung : Simbiosa Rekatama

Media.

Ardial. 2009. Komunikasi Politik. Jakarta : PT.Indeks

Budioarjo, Miriam. 2003. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta : Yayasan Obor

Indonoesia

Dennis F. 2002. Etika Politik Pejabat Negara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Diamond, Larry, 2003, Developing Democracy Toward Consolidation, IRE Press:

Yogyakarta

Firmanzah.2007.Marketing Politi. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia

Hafid Cangara. 2009. Komunikasi politik (Konsep, teori dan strategi). Jakarta : Pt

Rajawali

Ibrahim, Herman dan Faisal Siagian, 1999, Kampanye Tanpa Kekerasan, Penerbit

Biro Humas Depdagri : Jakarta

Marbun, BN, 2003, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta

Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda

Karya

Nimmo, Dan. 2001. Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Setiyono, Budi dan RTS Masli, 2008, Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam

Pemilihan Umum, AdGoal Com : Jakarta

Silih Agung Wasesa. 2011.Political Branding dan Public Relation. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama

Sugiyono. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung : CV. Alfabeta

Sumarno AP, 1993. Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, Citraaditya Bakti,

Bandung.

19

Supono, Sapto, Peranan Pemerintah Dalam Pilkada dan Potensi Permasalahan

Pilkada, dalam Seminar Nasional Dilema-dilema Pilkada Langsung, 2005,

Puskodak Undip : Semarang,

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana

Indonesia.

Perundang-undangan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 Tentang

Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

faktor-faktor yang mempengaruhi...

Documents