faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan...
TRANSCRIPT
i
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN
WAKTU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
PADA KPPN PALANGKA RAYA
Oleh :
ASTRID PATRICIA AMIANI
NIM : 232009087
KERTAS KERJA
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2014
ii
iii
iv
MOTTO
HAVE FAITH AND BELIEVE IN YOURSELF
( EMMA WATSON )
Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap
syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki
Allah didalam Kristus Yesus bagi kamu.
( 2 TESALONIKA 5 : 16-18 )
Selalu serahkan segala kesulitan pada Tuhan, Sertakan
Tuhan sebagai partner dalam pekerjaan. Dia akan
membimbing langkahmu
( MERRY RIANA )
v
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT PADA KPPN PALANGKA RAYA
ASTRID PATRICIA AMIANI
ABSTRACT
The aims of this research are to identify things that have not done yet by KPPN Palangka Raya in making LKPP that cause delays and to explain things that KPPN Palangka Raya should do in order to overcome it. The data used in this research is the primary and secondary, qualitative descriptive analysis technique.
The findings of this research show that human resources and technology being used in KPPN Palangka Raya are inadequate. It happens because of some aspects. The first one is the small number of employees. The second is there are some employees who do not have accounting background. The third is the insufficient number of computer used by the employees and it does not fit with the number of unit being served. Furthermore, the location of each unit is too far. It causes the delays on data transmission. Moreover, there are still some areas that do not have internet facilities causing delays on data transmission to Seksi Vera.
Keywords:Time accuracy, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
vi
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi hal-hal yang masih kurang dilakukan
oleh KPPN Palangka Raya dalam proses pembuatan LKPP sehingga LKPP menjadi terlambat dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh KPPN Palangka Raya, sehingga hal yang masih kurang tersebutdapat diperbaiki. Data penelitian yang digunakan adalah primerdan sekunder, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan teknologi infromasi pada KPPN Palangka Raya masih belum memadai. Hal ini dikarenakan sedikitnya jumlah karyawan pada KPPN Palangka Raya serta masih adanya pegawai yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, komputer yang digunakan pun masih terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan jumlah satuan kerja yang dilayani. Selain itu lokasi satuan kerja yang jauh dan terpencil menyebabkan susahnya pengiriman data ditambah lagi masih ada daerah yang belum memiliki fasilitas internet sehingga menyebabkan terlambatnya data yang disampaikan kepada Seksi Vera.
Kata kunci : Ketepatan Waktu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
vii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis haturkan pada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan
kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini guna memenuhi syarat dalam
menempuh ujian Sarjana Ekonomi Strata 1 pada jurusan Akuntansi di Universitas Kristen
Satya Wacana Salatiga.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisis mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah pusat pada KPPN Palangka
Raya.
Penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan
kertas kerja ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik
maupun saran dari pembaca agar kertas kerja ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata, penulis
berharap kertas kerja ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan baru bagi semua pihak
yang membutuhkan.
Salatiga, 24 Januari 2014
Penulis
viii
UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkatNya
dan kasihNya sehingga proses penyusunan kertas kerja ini dapat diselesaikan dengan baik .
Dalam proses penyusunan kertas kerja ini penulis menyadari ada begitu banyak bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya
kepada :
1. Bapak Hari Sunarto, SE, MBA, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
2. Ibu Supatmi, SE.,M.Ak.,Akt. selaku dosen pembimbing, terimakasih atas segala
bimbingan, waktu, pikiran serta kesabarannya dari awal proses penulisan sampai
akhir penulisan kertas kerja ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW yang telah membekali
penulis dengan ilmu pengetahuan selama berkuliah di UKSW serta seluruh civitas
akademika UKSW.
4. Papah, Mamah dan adik-adikku yang tercinta Billy dan Christy, itak dan kakah,
terima kasih atas doa, semangat serta nasihat yang selalu diberikan kepada
penulis.
5. Febrella Emass dan Monika Rumokoy sahabat saya seperjuangan ketika memulai
kehidupan baru di Salatiga dan didunia perkuliahan, terima kasih atas pengalaman
yang telah diberikan.
6. Teman yang terkasih yang selalu ada disaat saya perlu dan yang selalu memberi
doa, semangat dan dukungan Yuando. Tuhan memberkati.
ix
7. Sahabat terkasih saya Arfilindy Rende, Zefania Maleeva, Aditya Andreani,
Hendra Dwi, Elsa Pebrianti, Silvia Paranita, Demiwati, Melisa Oktaviany dan
Albert. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, bantuan yang telah diberikan,
motivasi, doa dan dukungan yang terus diberikan kepada saya selama proses
penyelesaian kertas kerjaini. Tuhan memberkati kalian.
8. Teman-teman seperjuangan saya Ceria, Paula, Yustin, Wenly, Iga, Ka Ratna,
Marcel, Hendy, Hana, Vika, Fani, Ka jesika, Cintya. Perjuangan kita belum
berakhir semangat untuk terus berjuang.
9. KPPN Palangka Raya, Kepala kantor dan Seksi Vera, terima kasih karena boleh
meneliti dikantornya.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu.
Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan
kepada penulis, hanya dengan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat
penulis berikan. Akhirnya penulis berharap dan berdoa agar kertas kerja ini dapat bermanfaat
bagi semuanya.
Salatiga, 24 Januari 2014
Penulis
x
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... i SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN......................................................................................... iii HALAMAN MOTTO ...................................................................................................... iv ABSTRACT ...................................................................................................................... v SARIPATI........................................................................................................................ vi KATA PENGANTAR .................................................................................................... vii UCAPAN TERIMAKASIH ........................................................................................... viii DAFTAR ISI ..................................................................................................................... x DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xii PENDAHULUAN...................................................................................... ...................... 1 TELAAH TEORITIS ........................................................................................................ 4 Tujuan Laporan Keuangan ...................................................................................... 4 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ...................................................................... 7 Faktor-faktor pendukung keberhasilan LKPP pada KPPN ..................................... 9 Review Kasus pada KPPN Biak ............................................................................ 13 METODE PENELITIAN ................................................................................................ 14 Satuan Pengamatan dan Analisis ........................................................................... 14 Jenis dan Sumber data ........................................................................................... 14 Teknik dan Langkah Analisis ................................................................................ 15 ANALISIS DAN PEMBAHASAN ................................................................................ 16 Gambaran Objek Penelitian ................................................................................... 16 Struktur Organisasi ................................................................................................ 19 Situasi dan Kondisi KPPN Palangka Raya ............................................................ 21
xii
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyusunan LKPP oleh KPPN Palangka Raya ................................................................................................................. 24 Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan oleh KPPN Palangka Raya ........................ 26 PENUTUP....................................................................................................................... 29 Kesimpulan ........................................................................................................... 29 Keterbatasan penelitian ......................................................................................... 31 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 32 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ....................................................................................... 34 LAMPIRAN .................................................................................................................... 35
xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPPN Palangka Raya..................................................20 Tabel 4.1 Struktur Pegawai di KPPN Palangka Raya.................................................... 22
14
I. PENDAHULUAN
Sejalan dengan reformasi dibidang keuangan negara pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana pada Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pasal 71 ayat 1,yang menyatakan bahwa
Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Pemerintah
menyusun LKPP Bulanan, Semesteran dan Tahunan. Sesuai dengan ketentuan pasal
55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
LKPP tersebut disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,untuk diperiksa LKPP
hasil audit BPK diserahkan kepada DPR.
KPPN Palangka Raya yang merupakan KPPN Percontohan di Indonesia
menjadi pilot proyek dalam menjalankan visi dan misi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan Visi KPPN yakni “Menjadi Pelaksana Fungsi Bendahara Umum
Negara di Daerah Yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel Guna Mewujudkan
Pemerintahan Yang Baik ” serta misi yakni “mewujudkan pelayanan publik yang
berkualitas, ramah, dan bertanggung jawab, menjamin kelancaran penyaluran
anggaran secara cepat, tepat dan transparan, menjamin penyediaan dana secara tepat
waktu, mengelola penerimaan Negara secara profesional, mewujudkan pelaporan
pertanggung jawaban APBN yang akurat, tepat waktu dan akuntabel”.
15
Bentuk pelayanan prima yang dapat diberikan KPPN adalah berupa penyajian
laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga KPPN menjadi unit kerja
yang terpercaya. Untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan dan
akuntabel serta pemberian pelayanan yang prima dibutuhkan Sumber Daya Manusia
yang memiliki kompetensi yang tinggi. Dengan berkembang teknologi informasi
yang pesat, para pegawai dituntut untuk dapat memanfaatkan sarana yang berbasis
komputer guna mempercepat dan mengoptimalkan pelayanan diberikan. Selain itu
proses pelaporan yang disampaikan akan dapat diselesaikan tepat waktu dan lebih
akurat. Dengan demikian perlu pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk
mendukung pelaksanaan pelayanan yang prima pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN)Palangka Raya.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan salah satu bentuk
laporan keuangan yang menggambarkan akuntabilitas instansi pemerintah. Selain itu
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu
menyederhanakan proses bisnis yang berbasis teknologi informasi dan berdasarkan
Standard Operating Procedures (SOP). Beberapa kriteria yang menentukan peringkat
LKPP diantaranya kualitas LKPP (60%), sedangkan diantara faktor yang menentukan
kualitas LKPP adalah keakuratan data dan ketepatan waktu pada saat pelaksanaan
rekonsiliasi KPPN selaku kuasa BUN dengan satuan kerja diwilayah pembayaran
KPPN Palangka Raya.
16
Perwujudan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Keuangaan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN, dan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dituangkan dalam LKPP tingkat
Kuasa BUN disampaikan secara periodik ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan,
Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan (APK) dan Direktorat Pengelolaan Kas
Negara (PKN) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan
bersangkutan berakhir, setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Satuan Kerja masing-
masing.
Penelitian ini mengacu pada kasus yang terjadi di KPPN Biak. Menurut mantan
kepala KPPN Biak, KPPN Biak selalumengalami kendala keterlambatan pelaporan
LKPP yang disebabkan karena lemahnya sumber teknologi informasi dan kurangnya
koordinasi antara SatKer (Satuan Kerja) dengan pegawai KPPN Biak sehingga
menyebabkan penyelesaian LKPP di KPPN Biak menjadi terlambat.
Berdasarkan kasus diatas, maka penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor-
faktor penyebab keterlambatan LKPP dan upaya yang harus dilakukan oleh KPPN
Palangka Raya agar LKPP dapat tepat waktu. Karena sampai saat ini KPPN Palangka
Raya baru melakukan perencanakan untuk melakukan sosialisasi dan penambahan
komputer, namun hal tersebut masih belum dapat terealisasi oleh KPPN Palangka
Raya.
17
Penyajian dan penyelesaian LKPP yang dilakukan oleh Seksi Verifikasi dan
Akuntansi (Seksi vera) KPPN Palangka Raya secara umum sudah baik, namun
menurut kepala KPPN Palangka Raya masih sering ditemukan keterlambatan dalam
penyusunan/pembuatan LKPP tiap bulannya. Untuk itu persoalan dalam penelitian ini
yaituapa faktor-faktor yang menyebabkan LKPP KPPN Palangka Raya menjadi
terlambat dan apa upaya yang harus dilakukan oleh KPPN Palangka Raya. Penelitian
ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keterlambatan LKPP serta
memberikan bahan masukan bagi KPPN dalam mewujudkan LKPP yang tepat waktu
dan dapat merencanakan perbaikan pada periode berikutnya dan diharapkan dari
penelitian yang sudah ada ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.
II. TELAAH TEORITIS
Tujuan Laporan Keuangan
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tujuan umum laporan keuangan adalah
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran
lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya.
18
Menurut Mahsun, Sulistyowati dan Purwanugraha (2006:135) menyebutkan
tujuan laporan keuangan keuangan sektor publik yaitu:
1. Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna
laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah
ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and restrospective
reporting)
Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban
kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan
mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun
waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya
dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga
memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan
jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization information)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan
kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi
untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
19
4. Kelangsungan organisasi (viability)
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan
apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang
atau jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan masyarakat (public relation)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada
organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai
kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan
berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan.Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai
kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05 / 2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dimaksud
dengan laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas
pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan
Catatan Atas Laporan Keuangan, Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2006 tentang Pedoman Penyusunan LKPP
20
Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dituang dalam LKPP Tingkat Kuasa BUN disampaikan
secara periodik ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya
10 ( sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir, setelah dilakukan
rekonsiliasi dengan satuan kerja diwilayah kerjanya masing-masing.
Proses penyelesaian rekonsiliasi laporan keuangan satker untuk penyusunan
LKPP berdasarkan Standard Operating Procedure ( SOP) sesuai Surat Keputusan
Direktur Jenderal Perbendahaan KEP-66/PB/2007 tentang Sistem Prosedur Operasi (
Standard Operating Procedure) .Selanjutnya hal-hal yang berhubungan dengan
penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/ PMK
.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor :91/KMK.05/2007tentang Bagan Akun
Standar Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang wajib
menyampaikan laporan bulanan setiap bulan ke KPPN berupa laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Neraca, dan Arsip Data Komputer (ADK) selambat lambatnya 7
(tujuh) hari kerja pada awal bulan berikutnya dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 171/PMK.05/2007tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat setiap bendahara atau petugas rekonsiliasi data transaksi dengan
KPPN guna mencocokan data penerimaan dan pengeluaran Negara serta data Barang
Milik Negara (BMN) yang menjaditanggungjawab UAKPA yang bersangkutan.
21
Laporan keuangan berserta data transaksi disampaikan ke Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap
bulan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja bulan berikutnya. Selain itu KPPN
diwajibkan menyampaikan LKPP Triwulanan dan Semesteran ke Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dengan tembusan ke Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari kerja bulan berikutnya dan LKPP Tahunan selambat-lambatnya
tanggal 25 Januari tahun anggaran berikutnya.
Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Pada KPPN
Dalam penelitian Azhar (2006) mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi
keberhasilan penerapan Permendagri No 13 tahun 2006 pada Pemerintah Aceh,
dikatakan bahwa sumber daya manusia, komitmen, dan perangkat pendukung
merupakan faktor–faktor yang mempunyai peran penting dalam penerapan
Permendagri No. 13 tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan.
Menurut Hadiati (2005) Sumber daya manusia adalah sumber daya yang
memiliki daya, energi, kemampuan atau kompetensi yang dapat dipergunakan untuk
membangun organisasi.
Komitmen dalam suatu organisasi begitu penting karena dengan adanya
komitmen yang kuat, maka akan memungkinkan seseorang untuk mengeluarkan
22
sumber daya fisik, mental, serta spiritual tambahan yang dibutuhkannya untuk
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Namun, ketika komitmen itu melemah
maka, akan sulit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
(Simanjuntak,2005 : 1 dalam Warisno, 2009).
Begitu juga dengan pentingnya teknologi informasi yang bisa dilihat dari
ketersediaan perangkat pendukung berupa perangkat elektronik dalam mendukung
kinerja KPPN dalam proses pengelolaan LKPP.
1. Sumber Daya Manusia
Menurut Nitisemito (1996) sumber daya manusia dari suatu negara, bukan
modal fisik ataupun sumber daya mineral yang pada akhirnya menentukan
karakter dan kecepatan pembangunan bangsa itu sendiri.
Pendapat diatas diperkuat oleh Stoner dan Freeman (1994:463) yang
menyatakan bahwa sumber daya yang paling penting dalam sebuah organisasi
adalah sumber daya manusianya yaitu orang-orang yang menyediakan tenaga
bakat kreativitas dan semangat bagi organisasi. Sumber daya manusia yang ideal
dapat diperoleh jika individu dalam organisasi tersebut memiliki
kemampuan,kecakapan dan dorongan untuk membina usaha-usaha.
Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam suatu organisasi adalah
Sumber Daya Manusia (SDM). Permasalahan SDM dipengaruhi oleh kurang
kompetennya pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, kurangnya motivasi
pegawai dalam bekerja dan kurang baiknya pemahaman pegawai terhadap
23
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam
menghadapi kompetisi global semua organisasi baik publik maupun private,
dipaksa untuk lebih meningkatkan SDMnya.
Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia
merupakan personil yang memiliki potensi nyata secara fisik maupun non fisik untuk
mewujudkan eksistensi organisasi.
2. Teknologi Informasi
Teknologi Informasi merupakan kombinasi teknologi komputer yang
terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi
dengan teknologi komunikasi untuk melakukan pengiriman informasi.Teknologi
komunikasi digunakan sebagai alat pengiriman informasi, sedangkan informasi
diolah dan disimpan dalam komputer (Martin, 2005).
Perangkat pendukung dalam teknologi informasi merupakan perangkat
komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam
pengimplementasian suatu sistem dibutuhkan perangkat pendukung yang baik
yang terdiri atas dua bagian yaitu :
a. Perangkat keras
Menurut Sugiyono (2004), perangkat keras (hardware) adalah
perangkat yang berwujud fisik dan kasat mata. Dalam sistem yang
baru diimplementasi, perangkat keras terdiri atas beberapa bagian,
namun yang sering dipakai untuk implementasi sistem yang baru
24
adalah CPU (Central Processing Unit), peralatan output, dan
kombinasi input/output.
b. Perangkat lunak
Perangkat lunak adalah perangkat lunak yang meliputi perintah-
perintah atau instruksi yang berisi program serta data yang melengkapi
dan juga mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan
perangkat kerasnya.
Berdasarkan definisi-definisi mengenai perangkat keras maupun perangkat
lunak diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya teknologi informasi ini,
diharapkan sistem informasi dapat berjalan secara efektif dan efisien
(Mulyono,2007).
3. Komitmen
Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku
pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi.Hal ini mencakup cara-
cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya
mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi (Soekidjan,
2009).Komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap
tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan
memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut (Meyer dan
25
Allen (1997, dalam Soekidjan, 2009).Dalam pengimplementasian sistem yang
baru, sangat dibutuhkan komitmen yang kuat dari organisasi maupun komitmen
yang kuat dari Pemerintah Daerah itu sendiri.Komitmen dari suatu organisasi
bisa dilihat dari adanya keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota suatu
organisasi, berusaha keras sesuai keinginan organisasi, serta tetap menerima nilai
dan tujuan dari organisasi tersebut (Luthans, 2009).
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2006) dia juga membahas
tentang keuntungan dan kelemahan dari komitmen yang bisa dilihat dari adanya
komitmen pimpinan organisasi sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya
komitmen dari pimpinan dan kurangnya evaluasi.Adapun kesempatan dan
ancaman dari komitmen adalah adanya kebijakan pemerintah yang mendukung
tujuan yang ingin dicapai serta komitmen pemerintah dalam meningkatkan
kualitas aparatur sedangkan yang menjadi ancaman dari komitmen adalah masih
adanya intervensi pemerintah tingkat atas (Pemerintah Pusat) (Setyawan, 2006).
Sebagai kesimpulan dari uraian diatas adalah untuk membuat LKPP perlu
SDM yang bisa diandalkan dengan adanya teknologi informasi yang berdasarkan
pada data yang akurat dan obyektif serta didukung oleh komitmen yang baik.
Review kasus pada KPPN Biak
26
Selama semester I Tahun Anggaran 2010 tingkat kinerja KPPN Biak yang
berkaitan dengan LKPP dapat diukur dari berapa lama LKPP tersebut
diselesaikan dan dikirim ke Kanwil Ditjen Perbendaaraan Propinsi Papua.
Berdasarkan data-data yang dimiliki oleh KPPN Biak, kinerja penyelesaian
LKPP pada tahun 2010 pada semester I membutuhkan waktu lebih dari 10
(sepuluh) hari. Kinerja KPPN Biak dalam penyelesaian LKPP saat ini memiliki
potensi untuk ditingkatkan di masa yang akan datang.
Tingkat teknologi informasi LKPP KPPN Biak pada tahun 2009belum
optimal.Penilaian LKPP tingkat KPPN yang dilakukan setiap tahun oleh Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk tahun 2009 KPPN Biak masih
menduduki peringkat 92 dari 178 KKPN se Indonesia. Karena proses
penyelesaian LKPP tahun 2009 yang sangat lambat sehingga rata-rata
membutuhkan waktu 10 hari kerja.
III. METODE PENELITIAN
Satuan Pengamatan dan Analisis
Satuan pengamatan penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP).Sedangkan satuan analisis pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya.
27
Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
KPPN Palangka Raya dalam mengidentifikasikan faktor-faktor yang menghambat
ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah pusat, dalam hal ini objek penelitian
adalah KPPN Palangka Raya. Ada dua jenis data, yaitu:
a. Data primer
Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis langsung dari
responden (Indriantoro dan Supomo, 1999:146). Dalam penelitian ini data
primer diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada kepala KPPN dan
Seksi Verifikasi dan Akutansi mengenai situasi dan kondisi dalam
penyusunan LKPP untuk mengidentifikasi faktor keterlambatan
penyusunan LKPP KPPN Palangka Raya sehingga LKPP dapat
disampaikan secara tepat waktu dan hasil observasi dari pengamatan
langsung pada sumber daya manusia, teknologi informasi, serta sistem dan
prosedur dalam penyusunan LKPP KPPN Palangka Raya.
b. Data sekunder
Data sekunder ini diperoleh penulis dengan cara mempelajari LKPP
dan buku panduan penyusunan LKPP.
Teknik dan langkah analisis
28
Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun langkah-
langkah analisis yang dilakukan dalam menjawab persoalan penelitian adalah sebagai
berikut :
1. Mengidentifikasi dan mendeksripsikan situasi dan kondisi KPPN Palangka
Raya dalam penyusunan LKPP yang terkait dengan sumber daya manusia,
teknologi informasi, dan komitmen.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan LKPP.
3. Menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan KPPN Palangka Raya
agar LKPP tepat waktu.
4. Membuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian.
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Gambaran Objek Penelitian
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan Palangka Raya
merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada
dibawah langsung Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharan Provinsi Kalimantan
Tengah. Gedung KPPN Percontohan Palangka Raya dibangun pada tahun 1973
dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara pada lahan seluas 2.755 m2. KPPN Percontohan Palangka Raya
diresmikan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Anggaran Drs. Ismet Mangkoerat pada
29
tanggal 19 Nopember tahun 1986 dengan nama Kantor Perbendaharaan Negara
(KPN) Palangka Raya dan Kantor Kas Negara (KKN) Palangka Raya.
Sejak pendiriannya pada tahun 1973, KPPN Percontohan Palangka Raya telah
mengalami beberapa kali perubahan nama dan perubahan instansi vertikal yang
membawahinya. Pada saat pertama kali didirikan, KPN dan KKN Palangka Raya
merupakan unit instansi vertikal yang berada di bawah Kanwil Wilayah Direktorat
Jenderal Anggaran Pontianak. Pada tahun 1990, dilakukan peleburan/penggabungan
terhadap dua unit kantor vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yaitu Kantor
Perbendaharaan Negara Palangka Raya dan Kantor Kas Negara Palangka Raya.
Sesuai dengan nama kantor asal sebelum peleburan dan fungsi yang dijalankan, maka
kantor yang terbentuk tersebut diberi nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
Palangka Raya (KPKN).
Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan, mempermudah
pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, serta pendekatan kepada stakeholder maka
dirasakan penting untuk mendirikan Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran yang
khusus menangani wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 1999, Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Palangka Raya resmi didirikan dan KPPN
Percontohan Palangka Raya yang waktu itu masih bernama KPKN Palangka Raya
termasuk instansi vertikal dibawahnya.
Tahun 2004 dilaksanakan reorganisasi Unit Eselon Satu di lingkup Departemen
Keuangan berdasarkan pemisahan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaaan
30
anggaran atau APBN. Dari reorganisasi ini, Direktorat Jenderal Anggaran pecah
menjadi Dua Unit Eselon Satu, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran
yang melaksanakan fungsi perencanaan anggaran dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang malaksanakan fungsi di bidang pelaksanaaan anggaran. KPKN
yang melaksanakan fungsi perbendaharaan dan fungsi pembayaran (pelaksanaan
anggaran) masuk ke dalam Unit Eselon Satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Didorong akan pemahaman mengenai konsep tata pemerintahan yang
menempatkan aparatur negara (PNS) sebagai abdi negara atau pelayan masyarakat,
dan fungsi yang masih melekat, nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
Palangka Raya pada awal tahun 2004 diganti menjadi Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Palangka Raya. Perubahan nama tersebut diharapkan
dapat menjadi pengingat/alarm kepada seluruh pegawai di lingkup Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Palangka Raya untuk lebih memahami tentang
kedudukannya terhadap masyarakat yang dilayani sehingga kualitas pelayanan yang
diberikan dapat ditingkatkan.
Reformasi birokrasi keuangan yang menghendaki adanya peningkatan
transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik dengan menghilangkan
prosedur pelayanan birokrasi yang berbelit-belit yang rawan akan korupsi, kolusi, dan
nepotisme maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan membentuk kantor pelayanan
percontohan. KPPN Palangka Raya dipilih menjadi salah satu unit kantor pelayanan
percontohan tahap II yang diresmikan pada tanggal 4 Pebruari 2008 oleh Gubernur
31
Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, SH didampingi Direktur Sistem
Perbendaharaan Drs. K.A Badaruddin, MSc dengan nama Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Percontohan Palangka Raya.
Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi
atau aktivitas yang beranekaragam dihubungkan sampai batas tertentu, juga
menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja (Suranto, 2005: 85). Struktur
organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang
satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Dalam
struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor
kepada siapa, guna mencapai tujuan utama bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Palangka Raya.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No.169/PMK.01/2012 KPPN
Palangkaraya termasuk KPPN Tipe A yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Seksi
Pencairan dana, Seksi Manajemen SatKer dan Kepatuhan Internal (MSKI), Seksi
Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
Struktur organisasi dan susunan personalia tersebut secara lebih rinci tertuang
dalam bagan 1 dibawah ini.
32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya
Sumber : KPPN Palangka Raya
KEPALA SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI
Dipuji NIP 195907231985031002
KEPALA SEKSI BANK Yasinta
NIP 196312051983102001
KEPALA KANTOR
Bungas, SE NIP 06041983101001
KEPALA SEKSI PENCAIRAN DANA
Dedy Andriansyah NIP 197303081998031002
KEPALA SEKSI MSKI
Dra. Nur Saadah NIP 19650221198031002
KEPALA SUBBAGIAN UMUM
Sutono Adji, SH NIP 197802222002121001
33
Situasi dan Kondisi KPPN Palangka Raya Dalam Penyusunan LKPP di KPPN
Palangka Raya agar Tepat Waktu
Perwujudan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN, dan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilaporkanmelalui LKPP tingkat
Kuasa BUN disampaikan secara periodik ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir, setelah
dilakukan rekonsiliasi dengan Satuan Kerja diberbagai wilayah. Berikut kutipan hasil
wawancara dengan Kepala KPPN Palangka Raya :
Akibat terlalu jauh dan terpencilnya lokasi satuan kerja membuat laporan
rekonsiliasi menjadi terlambat selain itu penyebab lainnya karena kondisi geografis
wilayah di Kalimantan Tengah yang menyebabkan susahnya menjangkau lokasi
satuan kerja yang tersebar di provinsi Kalimantan Tengah.
“Pelaporan LKPP masih sering terlambat sejak 3 tahun belakangan ini. Hal ini dikarenakan jauhnya lokasi satuan kerja pada wilayah KPPN Palangka Raya. KPPN Palangka Raya melayani 298 satuan kerja provinsi yang tersebar di kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas. Dari ke 3 Kabupaten tersebut Kabupaten Gunung Mas adalah Kabupaten yang paling jauh letaknya“.
34
Tabel 4.1 Struktur Pegawai di KPPN Palangka Raya
Posisi/Jabatan Jumlah Pegawai
Kepala Kantor 1
Sub Bagian Umum 7
Seksi Pencairan Dana 13
Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal 5
Seksi Bank 5
Seksi Verifikasi dan Akuntansi 5
Jumlah 36
LKPP dibuat langsung oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi, dimana terdapat 5
pegawai pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang bertugas untuk menyusun LKPP.
Namun ada 2 pegawai KPPN Palangka Raya dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi
yang tidak memiliki latar belakang Akuntansi ataupun yang mengerti Teknologi
Informasi, sedangkan pegawai yang memiliki latar pendidikan Akuntansi atau
mengerti tentang Teknologi Informasi ada 3 orang. Berikut kutipan hasil wawancara
dengan Kepala KPPN Palangka Raya :
“Saat ini KPPN Palangka Raya masih jarang menjalankan program Diklat/kursus bagi pegawai yang tidak memiliki latar belakang Akuntansi ataupun Teknologi Informasi”.
35
Prasarana dan sarana teknologi informasi yang sudah dipenuhi oleh KPPN
Palangka Raya dalam mendukung kecepatan operasional pegawai KPPN dan
menunjang akurasi data yang diolah yaitu dengan adanya hardware dan software
yang mendukung.Adapun komputer yang dimiliki KPPN Palangka Raya untuk proses
penyusunan LKPP adalah sebagai berikut:
a. 15 komputer untuk melayani rekonsiliasi data.
b. 6 komputer untuk server pengolahan data base.
c. 13 komputer untuk proses penggabungan menjadi LKPP.
d. 2 komputer untuk administrasi dan pembuatan berita acara rekonsiliasi
Jadi terdapat 36 unit komputer yang semuanya dalam kondisi yang baik dan
lancar untuk memberikan pelayanan kepada 298 satuan kerja dilingkungan kerja
KPPN Palangka Raya. Adapun Software yang digunakan Seksi Vera dalam
penyusunan LKPP yaitu dengan menggunakan aplikasi file Excel khusus untuk
penyusunan LKPP, aplikasi Bendum, dan aplikasi SP2D. Ada banyak fasilitas yang
disediakan oleh KPPN Palangka Raya, selain fasilitas standar pelayanan kepada mitra
kerja yang meliputi ruang tunggu, nomor antrian, layar monitor penyelesaian Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D), bagan alir penyelesaian SP2D, serta papan
pengumuman lainnya, KPPN Palangka Raya juga memiliki fasilitas komputer yang
memadai misalnya saja seperti jaringan Local Area Network (LAN) serta hotspot
internet. Komunikasi dengan KPPN dari seluruh unit kerja DJPBN dilakukan secara
online menggunakan fasilitas website DJPBN. Penyebaran update dan manual
36
program melalui internet tersebut menjamin kecepatan penyampaian materi. Adapun
pertanyaan maupun masukan yang diperlukan guna penyempurnaan program juga
dapat dilakukan melalui website. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala
KPPN Palangka Raya :
Hal ini diperkuat dari hasil wawancara pada Kepala Seksi Verifikasi dan
Akuntansi Palangka Raya yang menyatakan bahwa :
Bentuk komitmen pimpinan diwilayah KPPN Palangka Raya yaitu berupa
melakukan penambahan inventaris kantor seperti komputer keluaran terbaru, printer,
meja, kursi, dan fasilitas elektronik lainnya. Bentuk komitmen pimpinan lainnya yaitu
berupa melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam bentuk Diklat/Kursus bagi
pegawai yang belum kompeten dan bagi pegawai yang masih belum mengerti
sepenuhnya mengenai teknologi informasi khususnya dibidang Akuntansi.
“Operasionalisasi pada penyusunan LKPP juga dilengkapi dengan sarana aplikasi komputerisasi yang distandarkan dari pusat. Masih ada lagi bentuk komitmen dari pimpinan yaitu pemeringkatan kualitas LKPP yang disusun unit vertikal DJPBN secara tahunan pada berbagai level LKPP”.
“Aplikasi yang dioperasionalkan oleh KPPN Palangka Raya terdiri dari aplikasi SP2D, Aplikasi Bendum, dan Aplikasi Verifikasi dan Akuntansi. Aplikasi-aplikasi komputer tersebut akan dibangun berdasarkan konsep single database atau terintegrasi dalam satu database”.
37
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyusunan LKPP oleh
KPPN Palangka Raya
Berdasarkan situasi dan kondisi yang telah dijelaskan diatas maka hal-hal yang
menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyusunan LKPP oleh
KPPN Palangka Raya yaitu:
1. Sumber Daya Manusia yang Belum Kompeten
Salah satu penyebab lambatnya proses penyusunan LKPP KPPN
adalah lemahnya kompetensi SDM yang ada pada satuan kerja diwilayah
kerja KPPN Palangka Raya maupun didalam KPPN Palangka Raya sendiri
khususnya di bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang secara teknis
melaksanakan tugas pembuatan dan pengiriman LKPP.
Penyebab SDM yang tidak kompeten itu sendiri karena belum tepatnya
latar belakang pendidikan pegawai yang ditempatkan pada setiap Seksi serta
pegawai yang bekerja didalam Seksi adalah pegawai yang belum
sepenuhnya mengerti aplikasi software komputer yang digunakan dalam
penyusunan laporan LKPP .
2. Rendahnya Teknologi Informasi
Masih sedikitnya jumlah komputer yang dimiliki oleh KPPN Palangka
Raya membuat membuat pegawai merasa cukup berat dalam software
melakukan pelayanan kepada 298 satuan kerja. Masih kurang updatenya
aplikasi komputer sehingga menyebabkan terhambatnya penyusunan LKPP.
38
Komputer yang dipakai masih ada yang menggunakan komputer
produk lama. Komputer yang digunakan tidak menggunakan aplikasi
teknologi informasi yang berupa single database.
3. Jauhnya Lokasi Satuan Kerja
Kendala yang sering dihadapi KPPN Palangka Raya adalah apabila
ditemukan kesalahan dalam laporan rekonsiliasi satker ataupun data SAI,
maka perbaikan yang dilakukan akan memakan waktu lama. Rekonsiliasi
dilakukan antara satker dengan KPPN yaitu untuk mencocokkan data
realisasi penerimaan maupun pengeluaran dalam setiap bulan.Rekonsiliasi
dilakukan pada setiap awal bulan untuk realisasi bulan
sebelumnya.Pelaksanaan rekonsiliasi satker dengan KPPN sampai sekarang
masih mengalami keterlambatan. Hal tersebut terjadi karena kondisi
geografis alam Kalimantan Tengah dan jarak antara kantor satuan kerja
dengan lokasi KPPN Palangka Raya yang cukup jauh dan masih terpencil
seperti di Kabupaten Gunung Mas yang memang letaknya jauh dari Kota
Palangka Raya.
Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan oleh KPPN Palangka Raya Agar LKPP
Dapat Tepat Waktu
39
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan KPPN Palangka
Raya dalam penyusunan LKPP yang tepat waktu, maka upaya yang dapat dilakukan
yaitu :
1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Agar sasaran dalam pendidikan dan pelatihan pegawai dapat terpenuhi
maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengusulkan Diklat yang
berkaitan dengan akuntansi, hal ini perlu dilakukan agar pegawai yang
ditempatkan di seksi Vera KPPN sudah memiliki kompetensi dibidang
akuntansi, seperti tamatan Prodip STAN ataupun pegawai yang mempunyai
latar belakang Sarjana Ekonomi spesialis akuntansi sehingga dalam
menjalankan tugas tidak mengalami hambatan.KPPN Palangka Raya dapat
mengusulkan Diklat/kursus aplikasi komputer yang dilakukan untuk pegawai
yang belum pernah menggunakan komputer agar terlebih dahulu diajarkan
tentang dasar-dasar komputer bukan langsung melaksanakan praktek aplikasi
padahal pegawai yang bersangkutan baru mengenal komputer. Kemudian
diajarkan pengenalan aplikasi operasionalnya sehingga mempermudah
didalam pelaksanaan tugas pada saat pegawai yang dimaksud sudah
ditempatkan pada bagiannya bukan belajar setelah bekerja melainkan
dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mulai bekerja. Solusi-solusi lainnya
yang dapat dilakukan yaitu :
a. Melakukan pembinaan secara langsung kepada Satker
40
Melakukan pembinaan secara langsung ke satuan kerja masing-
masing dalam wilayah KPPN Palangka Raya yaitu dengan cara
membentuk sebuah tim yang terdiri atas beberapa pegawai dari seksi
Vera untuk membina langsung setiap Satker dan membantu mereka
dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan laporan
keuangan maupun yang mengalami kesulitan dalam menjalankan
aplikasi komputer. Dengan demikian diharapkan akan dapat
meningkatkan keakuratan Laporan keuangan yang dihasilkan dan dapat
disampaikan secara tepat waktu sehingga pada akhirnya akan
mempermudah bagi KPPN dalam penyusunan LKPP
bulanan,semesteran maupun tahunan.
b. Melaksanakan Sosialisasi kepada Satker
Melaksanakan Sosialisasi kepada Satker untuk meningkatkan
pemahaman mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan tingkat
satuan kerja, sehingga mereka bisa mengadakan rekonsiliasi dan
mengirimkan data kepada KPPN Palangka Raya secara tepat waktu,
untuk itu perlu diberikan bantuan, bimbingan dan motivasi kepada
mereka. Langkah-langkah yang dapat diambil diantaranya dengan cara
mengadakan sosialiasi kepada pihak Satker selama 6 hari dengan
melibatkan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan sebagai pembina sosialisasi.
41
2. Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi
Meningkatkan teknologi komputer dengan cara menggunakan aplikasi
komputer yang berbasissingle database, sehingga data transaksi dari SP2D
yang diterbitkan oleh Seksi Perbendaharaan dapat diproses oleh seksi
lainnya melalui load master dan untuk Arsip Data Komputer dari data
penerimaan bank persepsi oleh Seksi Bank/Pos dapat langsung diproses oleh
Aplikasi bendum menjadi laporan untuk diberikan kepada Seksi Verifikasi
dan Akuntansi. Keunggulan-keunggulan aplikasi yang berbasis single
databaseini yaitu :
a. Menjamin kesamaan data yang disajikan karena setiap seksi
menggunakan database yang sama.
b. Menjamin akurasi data karena perbaikan data hanya bisa dilakukan
pada server.
c. Menjamin kecepatan proses pelaporan keuangan karena bisa
langsung diproses oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagai
penyusun LKPP KPPN.
Selain itu KPPN Palangka Raya dapat mengganti komputer yang
sudah lama dengan yang baru karena komputer jenis baru memiliki
kecepatan yang lebih cepat daripada komputer jenis lama, selalu mengupdate
software terbaru agar pegawai tidak menggunakan software jenis lama dan
menambah jumlah komputer yang disediakan karena jumlah komputer yang
42
dimiliki KPPN Palangka Raya yang berjumlah 36 sangat sedikit dan tidak
sebanding dengan jumlah satuan kerja yang dilayani yaitu sebanyak 298
satuan kerja.
Jauhnya lokasi satuan kerja dapat diatasi dengan cara Satuan kerja
dapat menggunakan software yang terdapat di komputer yaitu misalnya
seperti email namun apabila didaerah tersebut tidak memiliki internet atau
jaringan hotspot sebaiknya pemerintah membantu dan mengusahakan untuk
mengadakan internet didaerah tersebutsehingga laporan rekonsiliasi tersebut
dapat sampai di KPPN Palangka Raya tepat waktu dan Seksi Vera dapat
membuat LKPP dengan cepat karena data yang diterima lebih cepat sampai
di KPPN.
V. PENUTUP
Kesimpulan
Dari data yang telah dianalisis dan dibahas pada bab sebelumnya, dapat
ditarik kesimpulan, yaitu sumber daya manusia dan teknologi infromasi pada
KPPN Palangka Raya masih belum memadai. Hal ini dikarenakan sedikitnya
jumlah karyawan pada KPPN Palangka Raya serta masih adanya pegawai
yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, komputer yang digunakan pun
masih terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan jumlah satuan kerja yang
dilayani. Selain itu lokasi satuan kerja yang jauh dan terpencil menyebabkan
43
susahnya pengiriman data ditambah lagi masih ada daerah yang belum
memiliki fasilitas internet sehingga menyebabkan terlambatnya data yang
disampaikan kepada Seksi Vera.
Dari kelemahan yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun upaya yang
dapat dilakukan oleh KPPN Palangka Raya khususnya bagi Seksi Verifikasi
dan Akuntansi yang sepenuhnya proses penyusunan LKPP ditangani oleh
Seksi Verifikasi dan Akuntansi, yaitu sebagai berikut :
1. KPPN Palangka Raya dapat mengusulkan melakukan pembinaan
secara langsung ke satuan kerja masing-masing dalam wilayah
KPPN Palangka Raya.
2. Melaksanakan Sosialisasi kepada Satker untuk meningkatkan
pemahaman mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan
tingkat satuan kerja.
3. Meningkatkan teknologi komputer dengan cara menggunakan
aplikasi komputer yang berbasis single database.
4. Sebaiknya KPPN Palangka Raya mengganti komputer yang sudah
lama dengan komputer jenis baru, selalu mengupdate software
terbaru agar pegawai tidak menggunakan software jenis lama dan
menambah jumlah komputer pada KPPN Palangka Raya.
5. Sebaiknya pemerintah dapat lebih membantu dengan mengadakan
internet didaerah tersebut dan seharusnya pemerintah dapat
44
mengusahakan untuk mengadakan internet didaerah yang tidak
memiliki internet.
6. Satuan kerja lebih baik menggunakan software yang terdapat di
komputer yaitu misalnya seperti emailuntuk mengirimkan laporan
rekonsiliasinya.
Keterbatasan Penelitian
Setiap penelitian tentu mempunyai keterbatasan, demikian halnya dengan
penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini adalah keterbatasan dalam memperoleh
informasi KPPN Palangka Raya, karena pada saat penelitian ini berlangsung ada
pergantian kepala KPPN Palangka Raya sehingga ada perbedaan pendapat antara
kepala KPPN Palangka Raya sebelumnya dengan kepala KPPN Palangka Raya yang
sekarang.
45
DAFTAR PUSTAKA
Azhar. 2006. “Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No.13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh”.Tesis. Program Pasca Sarjana USU : Medan Hadiati, S. dan Sukadarto 2005. Manajemen SDM, Keuangan dan Material.
Jakarta. Lembaga Administrasi Negara
Heris B. Simanjuntak ( 2005 ). Jiwasraya Magazine., Edisi Nopember. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999, Metodologi Penelitian Bisnis, BPFE,
Yogyakarta.
Mahsun Mohammad, Sulistiyowati Firma., dan Purwanugraha Heibertus andre,
2006.Akuntansi Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta
Martin, 2005, pengertian teknologi informasi dan komunikasi.
http://coretaninimiliksiapa.blogspot.com/2013/07/pengertian-teknology-
para-ahli-dunia.html. 15 Oktober 2011
Mulyono, S. 2007. “Struktur Hardware Komputer”, Jurnal Struktur Komputer, Vol3,
No.1, Hal 6-7.
Nitisemito,Alex S.1996 Manajemen Personalia ( Manajemen Sumber Daya Manusia),edisi keiga,Jakarta Ghalia Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangaan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN
46
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2006 tentang Pedoman Penyusunan LKPP Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :91/KMK.05/2007tentang Bagan Akun Standar Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007/ tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Setyawan. 2006. “Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintah Kabupaten TanahDatar”.Tesis yang diunduh dari
http://repository.unand.ac.id/502/. Stoner, James AF dan Freeman,R.Edward,1994 ,Manajemen,Jilid II,
Jakarta,Indonesia Sugiyono, 2004.Metode Penelitian Bisnis, Penerbit CV Alfabet, Bandung.
Suranto, 2005, Komunikasi Perkantoran; Prinsip Komunikasi untuk Meningkatkan Kinerja Perkantoran, Cetakan I. Depok, Yogyakarta:Media Wacana.
Warisno, 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Universitas Sumatera Utara. Medan.
47
CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA
Name : Astrid Patricia Amiani Place & Date of birth : Palangka Raya, September 23rd, 1991 Gender : Female Religion : Christian Address (home) : Jalan Uria Mapas No 07
Palangka Raya, Central Kalimantan
Telephone number : 085249433470 E-mail :[email protected] HISTORY EDUCATION
1. Kinder Garten : Sinar Surya Catholic of Kinder Garten,Palangka Raya
(1995-1996)
2. Primary Schools : Langkai 7 Elementary School, Palangka Raya,
(1996-2002)
2. Junior High School : Junior High School 2, Palangka Raya,
(2002 – 2005)
3. High School : Senior High School 1, Palangka Raya
(2005-2009)
4. College : Satya Wacana Christian University, Faculty of
Economics and Business, Studies Program
Accounting, (2009-2014)
48
DRAFT WAWANCARA
Sumber data dari penelitian ini berasal dari wawancara pada kepala KPPN
Palangka Raya dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi di KPPN Palangka Raya.
1. Bagaimana sejarah berdirinya KPPN Palangka Raya?
2. Bagaimana struktur organisasi KPPN Palangka Raya dan berapa banyak
pegawai yang bekerja di KPPN Palangka Raya?
3. Apakah latar belakang pendidikan pegawai sesuai dengan pemisahan tugas
pekerjaan?
4. Bagaimana kondisi dan situasi KPPN Palangka Raya dilihat dari aspek
sumber daya manusia, komitmen serta teknologi informasi nya?
5. Berapa jumlah satuan kerja yang harus dilayani oleh KPPN Palangka Raya?
6. Apakah Faktor-faktor pendukung agar LKPP dapat berkualitas dan tepat
waktu?
7. Apakah penyebab dari terlambatnya penyampaian data SAI dari Satker?
8. Bagaimana Upaya KPPN kedepannya agar LKPP tidak mengalami
keterlambatan dan bisa disampaikan secara tepat waktu?
9. Apakah faktor-faktor dalam mendukung KPPN yang tepat waktu tersebut
sudah diterapkan?
10. Dalam penyampaian LKPP, sistem apa yang digunakan oleh KPPN?
11. Dalam proses penyelesaian LKPP apakah telah disesuaikan dengan undang-
undang dan menurut buku pedoman penyusunan LKPP? Jika belum apa
penyebabnya?
12. Apa saja Faktor-faktor penghambat sehingga penyampaian LKPP menjadi
terlambat?