FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYERAPAN

TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI DI PULAU JAWA

OLEH

NILA FRIDHOWATI

H14114013

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

RINGKASAN

NILA FRIDHOWATI. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja

Sektor Industri di Pulau Jawa (dibimbing oleh SRI MULATSIH).

Pulau Jawa merupakan basis pertumbuhan sektor industri yang menyumbang

63,94 persen terhadap total pendapatan nasional sektor industri pada tahun 2010.

Ketersediaan infrastruktur, sumberdaya manusia, serta peranan administrasi

merupakan faktor penting yang mendorong pesatnya pertumbuhan sektor industri di

Pulau Jawa. Meskipun sektor industri menyumbangkan nilai tambah yang paling

besar dibandingkan sektor lainnya terhadap PDRB yaitu sebesar 28,32 persen tetapi

sektor tersebut hanya mampu menyerap 17,19 persen tenaga kerja dari total tenaga

kerja di Pulau Jawa. Permasalahan penyediaan kesempatan kerja di Pulau Jawa

menjadi penting dengan kondisi penduduk yang terus menunjukkan peningkatan dari

tahun ke tahun. Pertambahan penduduk membuat jumlah angkatan kerja di Pulau

Jawa meningkat. Kondisi ini akan menyebabkan permasalahan pada tidak

seimbangnya permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja. Sektor industri yang

memiliki nilai tambah paling besar dibandingkan sektor lainnya diharapkan dapat

menyerap tenaga kerja yang lebih luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui perkembangan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan

investasi sektor industri. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui

faktor-faktor yang memengaruhi tenaga kerja sektor industri di Pulau Jawa.

Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2003 sampai dengan 2010

meliputi data PDRB, upah minimum provinsi yang bersumber dari Badan Pusat

Statistik dan investasi yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif dan

Analisis Regresi Data Panel. Analisis Deskriptif digunakan untuk melihat

perkembangan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan investasi pada

sektor industri. Analisis Regresi Data Panel digunakan untuk mengetahui faktor-

faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri.

Berdasarkan hasil penelitian, penyerapan tenaga kerja sektor industri di Pulau

Jawa menempati urutan ketiga setelah sektor pertanian dan perdagangan. Pola

pertumbuhan ekonomi sektor industri di Pulau Jawa tahun 2003 sampai dengan 2010

memperlihatkan pertumbuhan yang selalu positif. Sektor industri mengalami beberapa

kali periode penurunan dan peningkatan. Investasi dalam negeri pada sektor industri

menunjukkan pola fluktuatif dari tahun 2003 sampai dengan 2010, sedangkan

investasi asing menunjukkan pola yang semakin menurun selama dua tahun terakhir.

Industri yang paling diminati oleh investor adalah industri makanan. Industri makanan

memiliki potensi yang besar untuk berkembang.

Hasil analisis data panel menunjukkan secara keseluruhan upah minimum

provinsi riil, PDRB sektor industri, investasi asing sektor industri, investasi dalam

negeri sektor industri signifikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor

industri dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Secara parsial, PDRB sektor

industri dan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja sektor industri. Investasi sektor industri baik dalam negeri

maupun luar negeri tidak signifikan memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor

industri.

Intervensi dari pemerintah diperlukan agar harapan terciptanya penyerapan

tenaga kerja yang besar pada sektor industri dapat terwujud. Pemerintah harus

mendorong pertumbuhan sektor industri agar output atau produksi yang dihasilkan

menjadi lebih tinggi dengan cara mempermudah perizinan mendirikan perusahaan

dan meningkatkan ekspor barang-barang produksi industri. Pemerintah juga harus

menjaga pasar domestik khususnya pada pasar industri makanan dengan membatasi

impor makanan dari luar negeri agar industri makanan dapat berkembang. Penetapan

standar upah minimum perlu dilakukan secara tepat sampai batas tingkat upah

tertentu yang tidak merugikan perusahaan industri.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYERAPAN

TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI DI PULAU JAWA

Oleh

NILA FRIDHOWATI

H14114013

Skripsi

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2004

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYERAPAN

TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI DI PULAU JAWA

Nama : Nila Fridhowati

NIM : H14114013

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Sri Mulatsih, M Sc. Agr.

NIP. 19640529 198903 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Dedi Budiman Hakim, Ph.D

NIP. 19641022 198903 1 003

Tanggal Kelulusan :

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-

BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH

DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA TULIS ILMIAH PADA

PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, November 2011

Nila Fridhowati

H14114013

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nila Fridhowati lahir pada tanggal 4 April 1984 di Tanjung

Karang, sebuah kota yang pernah menjadi ibukota Provinsi Bandar Lampung. Penulis

anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Suparman, S.Sos dan Tutik

Wijayati. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis menamatkan

sekolah dasar pada SD Xaverius No 2 Tanjung Karang, kemudian melanjutkan ke

SLTP Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus tahun 1999. Pada tahun yang sama penulis

diterima di SMUN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2002.

Pada tahun 2002 penulis melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi di

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan lulus pada tahun 2006. Penulis kemudian

ditugaskan sebagai CPNS di BPS Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Tahun 2009

penulis pindah tugas ke Badan Pusat Statistik di Jakarta. Tahun 2011, penulis

memperoleh kesempatan untuk mengikuti Program Alih Jenis di Institut Pertanian

Bogor sebagai syarat untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu S2.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas karunia dan

anugerah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini

dengan baik. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu

persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) di Institut Pertanian

Bogor.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari

berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena

itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada Ibu Dr. Ir. Sri Mulatsih, M Sc. Agr. yang telah memberikan bimbingan dari

awal hingga akhir dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada suamiku tercinta, Argo Dwipa, SE.As dan putra

kecilku M. Farhan Raditya Argo yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih

sayangnya kepada penulis serta rekan–rekan kuliah kelas khusus BPS S2 IPB Batch 4

yang telah terus memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak

kekurangan, oleh karena itu penulis menantikan saran dan kritik demi kesempurnaan

dan perbaikan di masa datang.

Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat

bagi pengembangan ilmu dimasa yang akan dating.

Bogor, November 2011

Nila Fridhowati

H14114013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xi

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiii

I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1

Latar Belakang ......................................................................... 1

Rumusan Permasalahan ........................................................... 5

Tujuan Penelitian ..................................................................... 7

Manfaat Penelitian ................................................................... 7

Ruang Lingkup Penelitian ........................................................ 7

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .............. 8

Pembangunan Ekonomi ........................................................... 8

Perubahan Struktural ................................................................ 9

Industri ..................................................................................... 10

Penyerapan Tenaga Kerja ....................................................... 11

Teori Permintaan Tenaga Kerja .............................................. 12

Penelitian Terdahulu ................................................................ 18

Kerangka Pemikiran ................................................................. 20

Hipotesis ................................................................................... 22

III. METODOLOGI ................................................................................... 23

Sumber Data ............................................................................. 23

Cakupan Penelitian................................................................... 23

Analisis Deskriptif ................................................................... 23

Analisis Model Regresi dengan Data Panel ............................. 23

3.4.1 Bentuk Model Regresi dengan Data Panel .................. 24

3.4.2 Penyimpangan terhadap Asumsi Model Regresi ......... 27

3.4.3 Pemilihan Model Terbaik ............................................. 29

Uji Statistik .............................................................................. 31

Spesifikasi Model ..................................................................... 35

Definisi Variabel Operasional .................................................. 36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................ 38

Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri ....... 38

Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri .................................... 44

Perkembangan Investasi Sektor Industri .................................. 49

Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga

Kerja Sektor Industri ................................................................ 55

4.4.1 Pemilihan Model Terbaik .......................................... 55

4.4.2 Uji Asumsi Klasik .................................................... 56

4.4.3 Uji Statistik .............................................................. 56

4.4.4 Model Penduga Penyerapan Tenaga Kerja Sektor

Industri ...................................................................... 59

V. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 61

Kesimpulan .............................................................................. 61

Saran ......................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA

xi

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

Tabel 1. Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama

di Pulau Jawa tahun 2008-2010 .................................................. 39

Tabel 2. Penyerapan tenaga kerja sektor industri di Pulau Jawa

menurut provinsi tahun 2009 dan 2010 (orang) .......................... 41

Tabel 3. PDRB sektor industri atas dasar harga konstan tahun 2000

menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2009 dan 2010

(milyar rupiah) ................................................................................... 47

Tabel 4. Nilai terendah, tertinggi, dan rata-rata pertumbuhan PDRB

sektor industri tahun 2003-2010. ................................................ 48

Tabel 5. Jumlah PMA dan PMDN sektor industri menurut provinsi

di Pulau Jawa tahun 2009 dan 2010 ............................................ 52

Tabel 6. Jumlah PMDN menurut jenis industri di Pulau Jawa tahun

2009 dan 2010 ............................................................................. 53

Tabel 7. Jumlah PMA menurut jenis industri di Pulau Jawa tahun

2009 dan 2010 ............................................................................. 54

Tabel 8. Hasil uji multikolinearitas ........................................................... 56

Tabel 9. Hasil uji t ..................................................................................... 58

xii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

Gambar 1. Kontribusi PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dan

penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha di Pulau

Jawa tahun 2010 .......................................................................... 3

Gambar 2. Keseimbangan pasar tenaga kerja ............................................... 12

Gambar 3. Kerangka pemikiran .................................................................... 21

Gambar 4. Kriteria pengujian autokorelasi dengan Uji Durbin Watson ...... 28

Gambar 5. Perkembangan kontribusi tenaga kerja sektor industri

terhadap total tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2003-3010 ....... 40

Gambar 6. Perkembangan UMP rill di Pulau Jawa tahun 2003-2010 .......... 43

Gambar 7. Perkembangan kontribusi PDRB sektor industri atas dasar

harga konstan tahun 2000 di Pulau Jawa terhadap PDB

sektor industri tahun 2007-2010 ................................................. 44

Gambar 8. Pertumbuhan ekonomi dan industri atas dasar harga

konstan tahun 2000 di Pulau Jawa tahun 2003-2010 .................. 46

Gambar 9. Pertumbuhan PDRB sektor industri atas dasar harga

konstan tahun 2000 di Pulau Jawa tahun 2003-2010 .................. 48

Gambar 10. Pertumbuhan PMA dan PMDN sektor industri di Pulau

Jawa tahun 2003-2010 ................................................................ 51

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

Lampiran 1 Data penyerapan tenaga kerja, PDRB, PMA, PMDN dan

UMP provinsi di Pulau Jawa tahun 2003-2010 ........................ 65

Lampiran 2 Hasil uji regresi berganda data panel menggunakan

EViews 6.0 ............................................................................... 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pencapaian kesejahteraan

tersebut dapat diukur dengan sejauh mana suatu negara dapat menyelesaikan

berbagai masalah yang sedang dihadapi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh

hampir seluruh wilayah di Indonesia adalah tingginya tingkat pengangguran.

Permasalahan tersebut juga masih ditemui di Pulau Jawa meskipun wilayah

tersebut sudah lebih maju dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Data BPS

(2011a, 2011

b) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa tahun

2010 mencapai 6,3 persen dengan rata-rata tingkat pengangguran sebesar 10,76

persen. Pertumbuhan ekonomi tinggi diharapkan dapat menciptakan lapangan

pekerjaan yang lebih luas dan mengurangi penggangguran.

Menurut Lewis pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara

dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan pada sektor industri.

Industrialisasi merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi (Todaro dan

Smith, 2006). Oleh karena itu, strategi industrialisasi sering digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan. Sektor industri pengolahan di Indonesia menjadi

leading sector sejak tahun 1990 (Wicaksono, 2009). Perkembangan industri dapat

dilihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan nasional.

2

Pulau Jawa merupakan basis pertumbuhan sektor industri yang

menyumbang 63,94 persen terhadap total pendapatan nasional sektor industri pada

tahun 2010. Ketersediaan infrastruktur, sumberdaya manusia, serta peranan

administrasi merupakan faktor penting yang mendorong pesatnya pertumbuhan

sektor industri di Pulau Jawa. Pertumbuhan di Pulau Jawa diharapkan dapat

berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan perangsang bagi

pertumbuhan daerah-daerah lain di Indonesia (Kartasasmita, 1996).

Data BPS (2011)b menunjukkan bahwa di Pulau Jawa, sektor industri

pengolahan menjadi sektor yang memiliki kontribusi paling besar dibandingkan

sektor lainnya terhadap total PDRB. Pada tahun 2010, PDRB sektor industri

pengolahan sebesar 380,7 Trilyun memberikan kontribusi sebesar 28,32 persen

terhadap total PDRB di Pulau Jawa. Semakin berkembangnya sektor industri akan

memberikan dampak secara tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.

Namun peningkatan PDRB pada sektor industri di Pulau Jawa belum diimbangi

dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut. Walaupun

sektor industri menyumbangkan nilai tambah yang paling besar dibandingkan

sektor lainnya terhadap PDRB yaitu sebesar 28,32 persen tetapi sektor tersebut

hanya mampu menyerap 17,19 persen tenaga kerja dari total tenaga kerja di Pulau

Jawa. Tenaga kerja di Pulau Jawa lebih banyak bekerja pada sektor pertanian dan

perdagangan seperti terlihat pada Gambar 1.

3

Industri Pengolahan

28.32%

Perdagangan24.03%

Keuangan11.35%

Pertanian10.29%

Jasa Kemasyarakatan

9.30%

Angkutan7.96%

Bangunan5.90%

Listrik, Gas dan Air

1.46% Pertambangan1.38%

(A) PDRB

Pertanian30.10%

Perdagangan23.59%

Industri Pengolahan17.19%

Jasa Kemasyarakatan15.04%

Angkutan5.61%

Bangunan5.56%

Keuangan2.00%

Pertambangan0.68%

Listrik, Gas dan Air0.22%

(B) Tenaga Kerja

Sumber: BPS, 2010

Gambar 1. Kontribusi PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dan

penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha di Pulau

Jawa tahun 2010

Pertumbuhan sektor industri dipengaruhi oleh investasi yang ditanamkan

pada sektor tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2008)

menunjukkan bahwa investasi asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

4

penyerapan tenaga kerja. Iklim investasi yang baik akan memberikan kesempatan

yang lebih besar untuk pertumbuhan sektor industri dan pada akhirnya akan

berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan. Memperbaiki iklim investasi

merupakan salah satu tonggak dari strategi pembangunan. Namun, industri yang

bersifat padat modal membuat investasi yang ditanamkan cenderung

dipergunakan untuk pembelian modal yang berupa mesin mesin canggih sehingga

pada akhirnya industri tidak banyak menggunakan banyak tenaga kerja.

Menurut Okun, terdapat hubungan yang negatif antara Pendapatan Domestik

Bruto (PDB) dengan pengangguran (Mankiw, 2007). PDB merupakan pendapatan

total dan pengeluaran total nasional pada output barang dan jasa. Pada skala wilayah

yang lebih kecil, total pendapatan dan total penggeluaran pada output barang dan jasa

disebut sebagai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Perubahan pada

PDRB riil dari tahun ke tahun erat kaitannya dengan perubahan tingkat

pengangguran. Peningkatan PDRB dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Secara teori, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan

penyediaan lapangan kerja dengan asumsi investasi meningkat. Namun

permasalahaan yang masih terjadi di Pulau Jawa adalah adanya

ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran lapangan kerja. Penyediaan

lapangan kerja yang besar diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan

penduduk. Perbaikan kualitas sumberdaya manusia juga mutlak diperlukan karena

merupakan modal pembangunan. Tersedianya tenaga kerja yang besar jika

dimanfaatkan, dibina, dan dikerahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang

efektif akan menjadi modal yang besar dalam pelaksanaan pembangunan di

berbagai sektor.

5

Penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari peranan pemerintah

sebagai penyusun kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang

baik, standar penerimaan pendapatan untuk kesejahteraan tenaga kerja, serta

strategi-strategi yang dilakukan demi tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi

yang tinggi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi

juga sering menjadi alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang

padat modal. Stabilitas perekonomian juga diperlukan untuk menjamin

perekonomian berjalan dengan lancar.

Permasalahan penyediaan kesempatan kerja di Pulau Jawa menjadi

penting dengan kondisi penduduk yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun

ke tahun. Pertambahan penduduk membuat jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa

meningkat. Sektor industri yang memiliki nilai tambah paling besar dibandingkan

sektor lainnya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih luas. Untuk

mengantisipasi permasalahan pengangguran yang pada akhirnya akan

mengganggu peroses pertumbuhan ekonomi, maka perlu dikaji faktor-faktor yang

memengaruhi penyerapan tenaga kerja khususnya sektor industri.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul ”Faktor-faktor yang Memengaruhi

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Pulau Jawa Tahun”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Masalah penyediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu masalah

penting dalam pembangunan. Sektor industri di Pulau Jawa diharapkan mampu

memberikan lapangan kerja yang lebih luas sehingga dapat mengurangi

6

pengangguran. Kontribusi nilai tambah sektor industri diharapkan diimbangi

dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas pada sektor tersebut. Ada banyak

faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri. Kebijakan

pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi sering menjadi alasan bagi

pengusaha untuk lebih memilih industri yang padat modal. Iklim investasi yang

baik juga akan membuat sektor tersebut berkembang dan pada akhirnya

memberikan pengaruh yang baik terhadap penyerapan tenaga kerja jika

penggunaannya sesuai dengan strategi industrialisasi yang bersifat padat tenaga

kerja. Tantangan pemerintah yang paling berat adalah apakah pemerintah bisa

selalu menjaga iklim investasi yang dapat mendorong pertumbuhan sektor

industri. Penyerapan tenaga kerja yang masih relatif sedikit dibandingkan sektor

pertanian menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada sektor industri belum cukup

untuk menyimpulkan bahwa sektor tersebut mampu menyerap banyak tenaga

kerja. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan penetapan standar upah dan

penggunaan investasi juga memiliki peran dalam mendorong penciptaan lapangan

kerja. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perkembangan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi,

dan investasi pada sektor industri di Pulau Jawa?

2. Faktor- faktor apa saja yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor

industri di Pulau Jawa?

7

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan,

penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui gambaran perkembangan tenaga kerja, pertumbuhan

ekonomi, dan investasi pada sektor industri di Pulau Jawa.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penyerapan

tenaga kerja sektor industri di Pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor

industri.

2. Bagi pemerintah, memberikan masukan kepada pemerintah yang terkait

dengan pembangunan sektor industri dan penyerapan tenaga pada sektor

tersebut sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat.

3. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan pembaca

agar dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

masalah penyerapan tenaga kerja sektor industri.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Pulau Jawa yang mencakup enam

provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,

Jawa Timur dan Banten.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan menurut Todaro dan Smith (2006) merupakan suatu proses

multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur

sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap

mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan,

serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan merupakan tekad masyarakat untuk

berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi

dan institusional untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Proses pembangunan

harus memiliki tiga tujuan inti yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang

kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan

perlindungan keamanan.

2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan

pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja,

perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai

kultural dan kemanusiaan.

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta

bangsa secara keseluruahan, yakni dengan membebaskan mereka dari

belitan sikap menghamba dan ketergantungan.

9

2.2 Perubahan Struktural

Teori perubahan struktural (struktural change theory) memusatkan

perhatian pada mekanisme transformasi struktur perekonomian dalam negeri dari

pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih

modern serta memiliki sektor industri manufaktur yang lebih bervariasi dan

sektor jasa-jasa yang lebih tangguh. Aliran pendekatan perubahan struktural ini

didukung oleh ekonom-ekonom yang sangat terkemuka seperti W. Arthur Lewis

yang terkenal dengan model teoritisnya tentang ”surplus tenaga kerja dua sektor ”

(two sektor surplus labor) dan Hollis B. Chenery yang terkenal dengan analisis

empiris tentang ”pola-pola pembangunan” (pattern of development). (Todaro dan

Smith, 2006)

Model pembangunan menurut Lewis, perekonomian yang terbelakang

terdiri dari dua sektor yaitu sektor tradisional pedesaan yang memiliki kelebihan

tenaga kerja dan sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya

tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi

sedikit dari sektor subsisten. Model ini menekankan pada proses peralihan tenaga

kerja serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di

sektor modern. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan penyerapan tenaga

kerja dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor modern tersebut.

Rangkaian proses pertumbuhan berkesinambungan (self-sustaining growth) dan

perluasan kesempatan kerja di sektor modern tersebut diasumsikan akan terus

berlangsung sampai semua surplus tenaga kerja pedesaan terserap habis oleh

sektor industri. Transformasi struktural dengan sendirinya akan menjadi suatu

10

kenyataan, dan perekonomian pada akhirnya akan beralih dari perekonomian

tradisional yang berpusat di pedesaan menjadi sebuah perekonomian industri

modern yang berorientasi pada pola kehidupan perkotaan (Todaro dan Smith,

2006).

Analisis pola pembangunan (patterns of development analysis) Chenery

memusatkan perhatian pada proses yang mengubah struktur ekonomi, industri,

dan kelembagaan secara bertahap pada suatu perekonomian yang terbelakang,

sehingga memungkinkan tampilnya industri-industri baru yang menggantikan

kedudukan sektor pertanian sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi. Studi

empiris tentang proses perubahan struktural tersebut mengarah pada kesimpulan

bahwa langkah dan pola pembangunan dapat berbeda-beda di setiap negara

karena adanya perbedaan faktor-faktor domestik dan internasional (Todaro dan

Smith, 2006).

2.3 Industri

Badan Pusat Statistik (2011) mendefinisikan industri sebagai cabang

kegiatan ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya dimana tempat

seseorang bekerja yang diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha

Indonesia (KLUI). Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan

bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai

tambah untuk mendapatkan keuntungan.

Industri Pengolahan didefinisikan sebagai unit produksi yang menyangkut

kegiatan ekonomi, produksi barang atau jasa, yang bertempat di suatu bangunan

atau lokasi tertentu, struktur upah dan produksi, dan mempunyai satu orang atau

11

lebih yang bertanggung jawab atau menanggung resiko dari kegiatan tersebut.

Industri dapat dikelompokkan menjadi industri kecil, sedang, dan besar.

Klasifikasi industri berdasarkan besar kecil modal terdiri dari:

1. Industri padat modal, yaitu industri yang dibangun dengan modal yang

jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya

2. Industri padat karya, yaitu industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah

besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya

(www.organisasi.org)

2.4 Penyerapan Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja menurut BPS (2010)c adalah Penduduk usia 15

tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara

tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari

pekerjaan dikategorikan bekerja. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan

dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah paling

sedikit satu jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam

kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Salah satu

sasaran utama pembangunan Indonesia adalah terciptanya lapangan kerja baru

dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan

angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Keterlibatan penduduk

dalam kegiatan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan porsi penduduk yang

masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan). Kesempatan kerja

memberikan gambaran besarnya jumlah penyerapan pasar kerja sehingga

12

angkatan kerja yang tidak terserap merupakan masalah suatu negara karena

menganggur (Sitanggang, 2003). Penyerapan tenaga kerja menurut Rahardjo

(1984) didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor

dalam waktu tertentu.

2.5 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Dalam keseimbangan pasar tenaga kerja, upah riil melakukan penyesuaian

untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Kekakuan upah riil

menyebabkan rasionalisasi pekerjaan. Jika upah riil berada di atas tingkat

keseimbangan, maka penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya sehingga

menyebabkan pengangguran (Mankiw, 2007).

Sumber: Mankiw, 2007

Gambar 2. Keseimbangan pasar tenaga kerja

13

Permintaan tenaga kerja menurut Haryani (2002), berkaitan dengan jumlah

tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi secara keseluruhan.

Jumlah tenaga kerja yang diminta di pasar tenaga kerja ditentukan oleh faktor-

faktor seperti: tingkat upah, teknologi, produktivitas, kualitas tenaga kerja,

fasilitas modal, produk domestik regional bruto, dan tingkat suku bunga.

1. Tingkat Upah

Tingkat upah akan memengaruhi tingi rendahnya biaya produksi

perusahaan. Biaya produksi yang tinggi meningkatkan harga produk yang

pada akhirnya membuat permintaan terhadap produk berkurang. Kondisi ini

memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang

selanjutnya juga dapat mengurangi permintaan tenaga kerja. Penurunan

jumlah tenaga kerja akibat perubahan skala produksi disebut efek skala

produksi (scale effect). Suatu kenaikan upah dengan asumsi harga barang-

barang modal yang lain tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan

untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurunan jumlah tenaga

kerja akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek subtitusi

(subtitution effect).

2. Teknologi

Penggunaan teknologi dalam perusahaan akan memengaruhi berapa jumlah

tenaga kerja yang dibutuhkan. Kecanggihan teknologi saja belum tentu

mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja.

14

3. Produktivitas

Berapa jumlah tenaga kerja yang diminta dapat ditentukan oleh seberapa

tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri.

4. Kualitas Tenaga Kerja

Pembahasan mengenai kualitas ini berhubungan erat dengan pembahasan

mengenai produktivitas. Tenaga kerja yang berkualitas menyebabkan

produktivitas meningkat. Kualitas tenaga kerja ini tercermin dari tingkat

pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kematangan tenaga kerja dalam

bekerja.

5. Fasilitas Modal

Pada suatu industri, dengan asumsi faktor-faktor produksi yang lain konstan,

maka semakin besar modal yang ditanamkan akan semakin besar permintaan

tenaga kerja.

Fasilitas modal yang pada umumnya disebut sebagai penanaman modal atau

investasi berasal dari 2 sumber, diantaranya:

a. Investasi Asing

Investasi asing atau biasa disebut Penanaman Modal Asing (PMA)

adalah salah suatu bentuk penghimpunan modal guna menunjang proses

pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Salvatore

(1997) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:

1). Investasi portofolio (portofolio investment), yakni investasi yang

melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham,

yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional.

15

Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya

berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank,

perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.

2). Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment), merupakan

PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa

pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang

modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya.

Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung

dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi

yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka,

pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang

menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara maju

seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat)

tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik,

menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi

di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan

terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi.

Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu

diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan

modalnya di Indonesia.

Undang-undang yang mengatur PMA di Indonesia pertama kali

ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman

Modal Asing yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 11 Tahun

16

1970 juga mengenai Penanaman Modal Asing. Di dalam UU tersebut

terdapat berbagai kemudahan yang dilengkapi dengan berbagai

kebijakan dalam paket-paket deregulasi yang berkaitan dengan investasi

asing. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menarik investor dalam

menanamkan modalnya untuk berinvestasi di Indonesia guna memenuhi

kebutuhan sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

b. Investasi Dalam Negeri

Investasi Dalam Negeri biasa dikenal dengan istilah Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) adalah bentuk upaya dalam rangka menambah

modal guna menunjang pembangunan nasional maupun wilayah melalui

investor dalam negeri. Modal yang diperoleh dari dalam negeri ini dapat

berasal dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Undang-undang yang

mengatur PMDN di Indonesia pertama kali ditetapkan berdasarkan UU

No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang

kemudian disempurnakan oleh UU No. 12 Tahun 1970 juga mengenai

Penanaman Modal Dalam Negeri.

6. Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (Gross Regional Domestic Product,

GRDP) adalah total nilai atau harga pasar (market price) dari seluruh barang

dan jasa akhir (final goods and services) yang dihasilkan oleh suatu

perekonomian daerah selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB adalah konsep pengukuran tingkat kegiatan produksi dan ekonomi

aktual suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu ukuran atau indikator

17

yang secara luas digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi daerah

(regional economic performance) atau kegiatan makroekonomi daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PDRB dapat dijadikan suatu

indikator untuk mengetahui dan mengukur kondisi perekonomian maupun

pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Konsep PDRB dapat diartikan sebagai salah satu ukuran kemajuan dalam

suatu masyarakat, karena dapat mencerminkan kemampuan atau

keberhasilan masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Disamping itu

PDRB juga dapat digunakan untuk dijadikan bahan evaluasi dari hasil

pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan baik oleh pemerintah,

swasta maupun masyarakat umum lainnya.

7. Suku Bunga dalam Investasi

Suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan

keuntungan kepada para pemilik modal (investor). Para investor hanya akan

menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal

yang ditanamkan (return of investment), yaitu berupa persentase keuntungan

netto (belum dikurangi dengan suku bunga yang dibayar) yang diterima

lebih besar dari suku bunga. Seorang investor mempunyai dua pilihan di

dalam menggunakan modal yang dimilikinya yaitu dengan meminjamkan

atau membungakan uang tersebut (deposito), dan menggunakannya untuk

investasi (Nainggolan, 2009).

Suku bunga kredit perbankan merupakan biaya opportunitas dalam

pembentukan investasi oleh sektor bisnis, sehingga peningkatan suku bunga

18

kredit perbankan akan menurunkan tingkat investasi dan kemudian

menurunkan pertumbuhan ekonomi. Penurunan intensitas persaingan bank

akan meningkatkan penawaran kredit perbankan atau berasosiasi positif

dengan struktur kredit perbankan. Peningkatan struktur kredit perbankan

akibat penurunan intensitas persaingan bank akan meningkatkan investasi

sektor riil dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi (Bank

Indonesia, 2007). Ramalan mengenai keuntungan dimasa depan akan

memberikan gambaran pada investor mengenai jenis usaha yang prospektif

dan dapat dilaksanakan dimasa depan dan besarnya investasi yang harus

dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan.

Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan

masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, total

aggregat demand meningkat yang pada akhirnya akan mendorong

tumbuhnya investasi lain (Nainggolan, 2009).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Prihartanti (2007) yang berjudul ”Analisis

Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di

Kota Bogor” menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan memengaruhi

penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Kota Bogor adalah upah riil,

investasi rill, jumlah unit usaha. Upah riil berpengaruh negatif terhadap

penyerapan tenaga kerja sektor industri. Peningkatan upah di sektor industri yang

tidak disertai dengan meningkatnya penerimaan yang diperoleh perusahaan akan

menyebabkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri menurun. Peningkatan

19

nilai investasi akan meningkatkan jumlah perusahaan yang bergerak pada sektor

industri sehingga menimbulkan peningkatan penyerapan akan tenaga kerja pada

sektor industri. Dengan semakin banyaknya investor di Kota Bogor akan

menyebabkan terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor

industri. Bertambahnya jumlah unit usaha yang ada di Kota Bogor mengakibatkan

semakin meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

Hasil penelitian Kagami (2000) tentang perubahan struktur ekonomi dan

kesempatan kerja sektor pertanian dan non pertanian di Sumatera Selatan

menunjukkan bahwa kesempatan kerja sektor industri dipengaruhi oleh upah

sektor industri, investasi sektor industri, jumlah perusahaan perindustrian, PDRB

sektor industri, dan kesempatan kerja sektor pertanian. Analisis lebih lanjut

menjelaskan bahwa kesempatan kerja sektor industri dipengaruhi secara nyata

oleh variabel kesempatan kerja sektor pertanian. Sedangkan kesempatan kerja

sektor industri tidak responsif terhadap tingkat upah, PDRB, dan Jumlah

Perusahaan. Keluar masuknya tenaga kerja sektor industri tidak terlampau

dipengaruhi oleh perubahan variabel-variabel tersebut.

Fudjaja (2002) melakukan penelitian tentang dinamika kesempatan kerja

sektor pertanian dan industri di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian tersebut

menjelaskan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kesempatan kerja sektor

industri antara lain kesempatan kerja sektor pertanian, PDRB sektor industri tahun

sebelumnya, jumlah perusahaan industri, angkatan kerja, dan kesempatan kerja

sektor industri tahun sebelumnya.

20

Penelitian Wicaksono (2009) melakukan analisis pengaruh PDB sektor

industri, upah riil, suku bunga riil, dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan

tenaga kerja pada industri pengolahan sedang dan besar di Indonesia tahun 1990-

2008. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor

industri pengolahan dipengaruhi secara signifikan oleh PDB sektor industri dan

upah riil. Kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga

kerja sektor industri.

2.7 Kerangka Pemikiran

Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang besar terhadap

pembentukan PDB di Indonesia. Industri pengolahan terkonsentrasi sebesar 61,05

persen di Pulau Jawa. Namun pada kenyataannya, penyerapan tenaga kerja pada

sektor industri pengolahan ini relatif kecil daripada sektor pertanian dan sektor

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel. Pertumbuhan penduduk

yang cukup tinggi di Pulau Jawa memerlukan perhatian khusus pada masalah

pengangguran. Perkembangan sektor industri diharapkan mampu menyerap

tenaga kerja yang banyak sehingga terjadi keseimbangan antara penawaran dan

permintaan tenaga kerja pada pasar tenaga kerja.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya perlu

diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi penyerapan tenaga

kerja. Berdasarkan literatur yang didapatkan penyerapan tenaga kerja bisa

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain PDRB Sektor Industri, upah, dan

investasi. PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi, dengan

meningkatknya PDRB maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Besarnya

21

investasi yang ditanamkan pada sektor ini juga akan mendukung berkembangnya

industri sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Investasi

didapatkan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal

Asing (PMA) Sedangkan kenaikan upah akan memberikan pengaruh yang negatif

terhadap penyerapan tenaga kerja, karena jika upah naik, biaya produksi akan

meningkat dan akan berdampak pada menurunnya permintaan terhadap tenaga

kerja. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga

kerja, dapat memberikan rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah terkait

dengan masalah pengangguran dan penyediaan lapangan pekerjaan. Kerangka

pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan melalui Gambar 3.

Gambar 3. Kerangka pemikiran

Tenaga Kerja

Variabel-variabel yang Diduga

Memengaruhi Penyerapan Tenaga

Kerja Sektor Industri

Variabel-variabel yang

Memengaruhi Penyerapan

Tenaga Kerja Sektor Industri

Rekomendasi

Kebijakan

Penduduk Pembangunan Ekonomi

Industri

UMP

Investasi

Pemodelan

Data Panel

PDRB

Sektor

Industri

PMA dan PMDN

Sektor Industri

Tenaga Kerja

Sektor Industri

22

2.8 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka hipotesis

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PDRB sektor industri diduga berpengaruh positif terhadap penyerapan

tenaga kerja sektor industri

2. Upah Minimum Provinsi (UMP) riil diduga berpengaruh negatif terhadap

penyerapan tenaga kerja sektor industri

3. investasi dalam negeri diduga berpengaruh positif terhadap penyerapan

tenaga kerja sektor industri

4. investasi asing diduga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga

kerja sektor industri.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementrian terkait. Data yang

bersumber dari BPS adalah data tenaga kerja, upah, dan Produk Domestik

Regional Bruto tahun 2003-2010. Data investasi berasal dari Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

3.2. Cakupan Penelitian

Penelitian ini menggunakan periode data tahun 2003-2010. Cakupan

wilayah penelitian meliputi seluruh provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta,

Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

3.3. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis sederhana yang digunakan untuk

memaparkan perkembangan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, upah minimum

provinsi dan investasi di seluruh provinsi di Pulau Jawa.

3.4. Analisis Model Regresi untuk Data Panel

Data panel menurut Gujarati (2004) merupakan suatu data cross-section

(individu/sektor) yang disusun berdasarkan runtun waktu (time series). Struktur

data panel menggabungkan antara data sektoral atau individu dan runtun waktu

24

yang biasanya berdiri sendiri menjadi sebuah satu kesatuan data. Beberapa

keuntungan yang diperoleh dengan data panel antara lain:

1. Semakin banyak jumlah observasi akan memperbesar derajat kebebasan

(degree of freedom) dan menurunkan kemungkinan kolinearitas antar

variabel bebas.

2. Penggunaan data panel memberikan kemungkinan untuk menganalisis

karakteristik baik antar sektor atau individu maupun menurut waktu secara

terpisah dengan proses estimasi yang simultan. Dengan kata lain, secara

simultan akan dapat diestimasi karakteristik individu yang mencerminkan

dinamika antar waktu dari masing masing variabel yang dianalisis.

Analisis terhadap hasil estimasi menjadi lebih komprehensif dan

mencakup hal-hal yang lebih mendekati realita.

3.4.1 Bentuk Model Regresi dengan Data Panel

Data panel adalah satu set observasi yang terdiri dari beberapa individu

pada suatu periode tertentu. Observasi tersebut merupakan pasangan yit (variabel

terikat) dengan xit (variabel bebas) dimana i menunjukkan individu, t

menunjukkan waktu, dan j menunjukkan variabel bebas yang dinyatakan dalam

sebuah persamaan berikut:

itxjityit ............................................................................. (3.1)

i = urutan provinsi

t = tahun

Selain harus memenuhi asumsi klasik seperti non-autokorelasi, homoskedastisitas,

dan non-multikolinearitas, terdapat beberapa asumsi tambahan untuk model

25

regresi data panel, yaitu tidak terdapatnya hubungan (korelasi) antara: (1) Individu

satu dengan individu lainnya; (2) α dan it ; dan (3) it dan xit. Ada tiga macam

model estimasi data panel yaitu Pooled Model, Fixed Effect Model, Random Effect

Model.

1. Pooled Model

Jika semua asumsi tersebut terpenuhi maka metode Ordinary Least Square

(OLS) dapat digunakan untuk mengestimasi model untuk data panel yang

disebut dengan Pooled Estimation. Metode ini mengasumsikan bahwa

intersept α dan slope β konstan, berlaku untuk seluruh individu. Persamaan

pada estimasi menggunakan pooled least square dapat dituliskan dalam

bentuk sebagai berikut:

Yit = α + βj xjit + μit .......................................................................................................................... (3.2)

i = urutan provinsi

j = urutan variabel independen

t = tahun

2. Fixed Effect Model

Fixed Effects Model memasukkan unsur variabel dummy sehingga intersept α

bervariasi antar individu maupun antar unit waktu. Fixed effects model lebih

tepat digunakan jika data yang diteliti ada pada tingkat individu atau apabila

syarat (3) dilanggar, yaitu terdapat korelasi antara it dan xit. Spesifikasi

Fixed effects model yang dibahas pada penelitian ini yaitu:

Yit= β1i+ β2X2it+ β3X3it+ uit .................................................................................................. (3.3)

26

yang menggambarkan bahwa intercept dari individu berbeda-beda, tetapi

model masih memiliki koefisien slope sama

3. Random Effect

Pada Random Effect, intersept α diintegrasikan ke dalam komponen error it

sehingga menjadi cross section error (αi), time series error (αt) dan

combination error (αit). Random effect akan lebih tepat digunakan jika

memang benar bahwa tidak ada hubungan antara it dan xit karena jika it

dan xit berkorelasi maka estimasi menggunakan random effect model akan

bias. (Judge, 1998). Model ini sering disebut sebagai juga Error Correction

Model (ECM) dengan ide dasar:

Yit= β1i+ β2X2it+ β3X3it+ uit ......................................................................................... (3.4)

β1i = β1+ εi i = 1, 2, . . . ,N ............................................ (3.5)

Yit = β1 + β2X2it+ β3X3it+ εi+ uit= β1+ β2X2it+ β3X3it+ wit ....................... (3.6)

wit= εi+ uit .............................................................................................................................. (3.7)

εi~ N(0, δε2) = komponen cross section error

uit ~ N(0, δu2) = komponen time series error

E(εiuit) = 0 E(εiεj) =0 ( j )

E(uituis) = E(uitujt) = E(uitujs) =0 ( j ; t )

Error secara individual dan error secara kombinasi diasumsikan tidak

berkolerasi.

27

3.4.2 Penyimpangan terhadap Asumsi Model Regresi

Tiga masalah yang seringkali muncul sehingga mengakibatkan asumsi

dasar model regresi tidak terpenuhi yaitu multikolinearity, heteroskedastisity, dan

autocorrelation.

1. Multikolinearity

Salah satu asumsi dasar model regresi adalah tidak ada hubungan linear

antara variabel-variabel bebas dalam model. Cara untuk mendeteksi

multicolinearity adalah dengan menghitung korelasi-korelasi antara dua

variabel bebas. Jika korelasi lebih besar dari 0,8 maka multicolinearity

merupakan masalah.

2. Heteroskedastisity

Asumsi dasar lainnya adalah varians dari error yang dihasilkan adalah

konstan. Dampak heteroskedastisity adalah hasil uji t dan F dapat menjadi

tidak berarti (tidak ada gunanya). Mendeteksi adanya heteroskedastisitas

dapat dilakukan melalui paket program Eviews 6.0 dengan

membandingkan sum square resid pada hasil estimasi weighted dan

unweighted. Masalah heteroskedastisitas dapat diatasi dengan

menggunakan metode white-heteroskedastisity.

Pada paket program Eviews 6.0 juga terdapat opsi yang

memungkinkan untuk menghasilkan penduga yang dapat mengatasi

masalah heteroskedastisity dan korelasi error antar individu dalam data

yaitu opsi Cross Section SUR. Cross Section SUR akan melakukan koreksi

28

terhadap keberadaan heteroskedastisity dan korelasi error antar individu

(Zellner’s dalam Hecth dan Haye, 2009).

3. Autocorrelation

Asumsi yang terakhir adalah tidak adanya korelasi antar error yang

dihasilkan. Autocorrelation dapat memengaruhi efisiensi model. Cara

mendeteksi Autocorelation adalah dengan uji Durbin Watson.

Hipotesis dalam pengujian autokorekasi adalah:

H0: tidak ada Otokorelasi positif atau negatif

H1: terdapat masalah Otokorelasi positif atau negatif.

Kriteria pengujian:

Sumber: Yamin, 2010

Gambar 4. Kriteria pengujian autokorelasi dengan Uji Durbin

Watson

Tolak H0 bila

Nilai d hitung atau nilai Durbin Watson Model lebih besar daripada

nilai Durbin Watson table batas bawah (dL) yang berarti terdapat

masalah otokorelasi positif (dw < dL)

d 0 d

L

L

dU 4 -

dU

4 -

dL

4 2

Tolak H0

Ada masalah

Otokorelasi positif

Tolak H0

Ada masalah

Otokorelasi negatif

Tidak Tolak H0

tidak ada masalah

Otokorelasi positif/negatif

Tidak ada

kesimpulan

Tidak ada

kesimpulan

29

Atau, nilai d hitung ataunilai Durbin Watson Model terletak antara

nilai (4–dL < dw < 4) yang berarti terdapat masalah otokorelasi negatif

Tidak tolak H0 bila

Nilai d hitung atau nilai Durbin Watson Model terletak antara nilai (dU

< dw < 4-dU)

3.4.3 Pemilihan Model Terbaik

Berdasarkan asumsi model yang sudah dijelaskan sebelumnya akan

dilakukan pemilihan model terbaik dengan menggunakan Uji Chow untuk

memilih antara Pooled Model dan Fixed Effects Model (FEM) serta Uji Hausman

untuk menentukan apakah Random Effects Model (REM) atau Fixed Effect Model

yang lebih tepat digunakan.

1. Chow Test

Chow Test atau beberapa buku menyebutnya pengujian F Statistics adalah

pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled Least

Square atau Fixed Effect. Seperti yang kita ketahui, terkadang asumsi

bahwa setiap unit cross section memiliki perilaku yang sama cenderung

tidak realistis mengingat dimungkinkan saja setiap unit cross section

memiliki perilaku yang berbeda. Dalam pengujian ini dilakukan dengan

hipotesa sebagai berikut:

H0: Model Pooled Least Square

H1: Model Fixed Effect

30

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol adalah dengan menggunakan F-

Statistik seperti yang dirumuskan oleh Chow:

)/(

)1/()(

KNNTURSS

NURSSRRSSCHOW

................................................. (3.8)

Dimana:

RRSS = Restricted Residual Sum Square

URSS = Unrestricted Residual Sum Square

N = Jumlah data cross section

T = Jumlah data time series

K = Jumlah variabel penjelas,

Chow Test ini mengikuti distribusi F-statistik yaitu FN-1, NT-N-K. Jika nilai

CHOW Statistics (F-Stat) hasil pengujian lebih besar dari F Tabel, maka

cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga

model yang digunakan adalah fixed effect model, begitu juga sebaliknya.

Pengujian ini disebut sebagai Chow Test karena kemiripannya dengan

Chow Test yang digunakan untuk menguji stabilitas dari parameter

(stability test).

2. Hausman Test

Hausman Test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita

dalam memilih apakah menggunakan fixed effect model atau random effect

model. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan model fixed effect

model mengandung suatu unsur trade off yaitu hilangnya derajat

kebebasan dengan memasukkan variabel dummy. Namun, penggunaan

31

metode random effect model pun harus memperhatikan ketiadaan

pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat.

Hausman Test dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H0: Random Effects Model

H1: Fixed Effects Model.

Sebagai dasar penolakan Hipotesa nol maka digunakan statistik hausman

dan membandingkannya dengan chi square.

Statistik hausman dirumuskan dengan:

bMMbm

1

10

' ~ KX 2

................................. (3.9)

Dimana adalah vektor untuk statistik variabel fixed effect, b adalah

vektor statistik variabel random effect, )( 0M adalah matriks kovarians

untuk dugaan FEM dan )( 1M adalah matriks kovarians untuk dugaan

REM.

3.5 Uji Statistik

1. Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F-Statistik)

Uji-F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel

bebas secara serentak terhadap variabel tidak bebas. Adapun pengujiannya

dilakukan dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2004):

)(1(

)1()2

2

knR

kR

F

........................................................................... (3.10)

F = Nilai F hitung

2R = Koefisien determinan (R-Square)

32

k = Banyaknya variabel dalam penelitian

n = Banyaknya sampel

Dengan derajat kebebasan (df) = (k-1)(n-1) dan tingkat keyakinan 95% atau

α=0,05.

Hipotesis Statistik:

a. H0: bi = 0 (i = 0,1,...,n)

artinya variabel bebas (independent variable) yang bekerja secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya (dependent

variable)

b. H0: bi ≠ 0 (i = 0,1,...,n), atau sekurang-kurangnya satu koefisien variabel

bebas tidak sama dengan nol

artinya variabel bebas (independent variable) yang bekerja secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya (dependent variable)

Kriteria Pengujian:

a. H0 diterima jika F hitung ≤ F tabel, artinya variabel bebas (independent

variable) yang bekerja secara bersama-sama tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel tidak bebasnya (dependent variable)

b. H0 ditolak jika F hitung > F tabel, artinya variabel bebas (independent

variable) yang bekerja secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel tidak bebasnya (dependent variable)

33

2. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t-Statistik)

Uji-t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh dari

masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Adapun

pengujiannya dilakukan dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2004):

Sbi

bit ............................................................................................... (3.11)

t = Nilai t hitung

ib = Koefisien regresi variabel bebas ke-i

iSb = Kesalahan baku regresi/standar eror koefisien regresi variabel bebas ke-i

Dengan derajat kebebasan (df) = (n-k) dan tingkat keyakinan 95% atau α = 0,05.

Hipotesis Statistik:

a. H0: bi = 0 (i = 0,1,...,n)

artinya variabel bebas (independent variable) yang bekerja secara parsial

atau individu tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya (dependent

variable)

b. H0: bi ≠ 0 (i = 0,1,...,n), atau sekurang-kurangnya satu koefisien variabel

bebas tidak sama dengan nol

artinya variabel bebas (independent variable) yang bekerja secara parsial

atau individu berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya (dependent

variable)

Kriteria Pengujian:

a. H0 diterima jika t hitung negatif ≥ t tabel ≥ t hitung positif, artinya variabel

bebas (independent variable) yang bekerja secara parsial atau individu tidak

34

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tidak bebasnya (dependent

variable)

b. H0 ditolak jika t hitung negatif ≤ t tabel atau t hitung positif ≥ t tabel, artinya

varibel bebas (independent variable) yang bekerja secara parsial atau

individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tidak bebasnya

(dependent variable)

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai Uji R² mengukur kecocokan (goodnes of fit) dari persamaan regresi

yaitu memberikan proporsi atau presentasi variasi total dalam variabel tidak bebas

yang dijelaskan oleh variabel bebas atau merupakan suatu ukuran yang

menunjukkan seberapa baik garis regresi sampel menggambarkan populasi. Atau

dengan kata lain bahwa Uji R² digunakan untuk menghitung seberapa besar

variasi dari variabel bebas yang dapat menjelaskan variasi dari variabel tidak

bebas. Nilainya berkisar antara 0-1. Jika nilai R² sama dengan 1, maka variasi

variabel bebas mampu menjelaskan 100 persen variasi variabel tidak bebas.

Sebaliknya jika nilai R² sama dengan 0, maka variasi variabel bebas tidak mampu

menjelaskan sedikitpun variasi variabel tidak bebas. Kecocokan model dikatakan

”lebih baik” jika nilai R² semakin dekat dengan 1.

4. Uji Elastisitas

Untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh dari variabel

bebas terhadap variabel tidak bebas maka digunakan uji elastisitas, yaitu dengan

membandingkan besarnya nilai koefisien beta dari variabel bebas yang terbesar.

35

3.6 Spesifikasi Model

Rancangan model yang akan diajukan adalah model regresi linear berganda

dengan empat variabel bebas. Variabel independennya adalah jumlah tenaga kerja

terserap pada sektor industri. Data yang diperoleh pada variabel-variabel tersebut

memiliki satuan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam

mengolah data dan interpretasi hasil akhirnya, keempat variabel ini akan diubah

bentuknya sehingga menjadi bentuk satuan yang sama, yaitu dalam persentase.

Beberapa variabel akan diubah menjadi bentuk log natural sehingga koefisien

hasil regresi diinterpretasikan sebagai elastisitas. Dengan model tersebut,

diharapkan bahwa hasil regresi yang diperoleh akan lebih efisien dan mudah

untuk diinterprestasikan.

Sesuai dengan keterangan di atas, maka model tersebut secara

ekonometrika akan menjadi:

Ln (TK_INDit) = α + β1 ln(UMP_RIILit) + β2 ln(PDRB_INDit) + β3

(PMA_INDit) + β4 (PMDN_INDit)

Dimana:

TK_INDit = Jumlah tenaga kerja terserap pada sektor industri provinsi

i tahun t (orang)

UMP_RIILit = Upah Minimum Provinsi Riil provinsi i tahun t (Rp/bulan)

PDRB_INDit = Nilai PDRB sektor industri pada provinsi i tahun t (milyar

rupiah)

PMA_INDit = Persentase Nilai PMA sektor industri terhadap Total PMA

provinsi i tahun t (persen)

36

PMDN_it = Persentase Nilai PMDN sektor industri terhadap Total

PMDN provinsi i tahun t (persen)

3.7 Definisi Variabel Operasional

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam model penelitian ini

antara lain:

1) TK_IND

Variabel TK_IND merupakan variabel yang merepresentasikan penyerapan

tenaga kerja sektor industri. Nilai variabel TK ini merupakan jumlah tenaga

kerja terserap sektor industri pada provinsi i dan tahun t yang diperoleh dari

hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) periode Agustus yang

dilakukan oleh BPS.

2) PMA_IND

Variabel PMA_IND merupakan variabel yang merepresentasikan

penanaman modal asing langsung pada sektor industri. Nilai variabel

PMA_IND ini merupakan nilai PMA sektor indurti suatu provinsi selama

satu tahun dibagi nilai total PMA. Nilai PMA sektor industri merupakan

jumlah investasi asing riil yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara

nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam

barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya

(tidak termasuk investasi portofolio). Data yang digunakan merupakan

realisasi PMA berdasarkan ijin usaha yang diperoleh dari BKPM.

37

3) PMDN_IND

Variabel PMDN_IND merupakan variabel yang merepresentasikan

penanaman modal domestik langsung pada sektor industri. Nilai variabel

PMDN_IND ini merupakan nilai PMDN sektor industri suatu provinsi

selama satu tahun dibagi nilai total PMDN. Nilai PMDN sektor industri

merupakan jumlah investasi riil dalam negeri yang meliputi investasi ke

dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan

berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi,

dan sebagainya (tidak termasuk portofolio). Data yang digunakan

merupakan realisasi PMDN berdasarkan ijin usaha yang diperoleh dari

BKPM.

4) PDRB_IND

Variabel PDRB_IND merupakan variabel yang merepresentasikan output

sektor industri selama setahun pada suatu provinsi. Nilai variabel

PDRB_IND ini merupakan jumlah PDRB sektor industri atas dasar harga

konstan tahun 2000 pada provinsi i tahun t.

5) UMP_RIIL

Variabel UMP merupakan variabel yang merepresentasikan upah minimum

riil pada suatu provinsi. Nilai variabel UMP ini merupakan nilai nominal

UMP dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar tahun 2002.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri

Ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam sebuah aktivitas bisnis

dan perekonomian Indonesia. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan angka

pengangguran merupakan faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kepadatan penduduk yang terus meningkat di Pulau Jawa, perlu menjadi

perhatian khusus. Wilayah Pulau Jawa yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa

Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur memiliki daya tarik

yang cukup kuat bagi penduduk di luar Pulau Jawa. Peluang kerja yang lebih

besar di wilayah perkotaan di Pulau Jawa menjadi salah satu faktor pendorong

pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Berdasarkan data strategis BPS

(2011c), penduduk di Pulau Jawa meningkat dari 121,3 juta tahun 2000 menjadi

136,6 juta pada tahun 2010.

Pertambahan jumlah penduduk tersebut secara tidak langsung

memengaruhi komposisi tenaga kerja di Pulau Jawa. Ketersediaan lapangan kerja

yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa

bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Jumlah

tenaga kerja yang terserap pada masing-masing sektor ekonomi dapat menjadi

salah satu indikator untuk mengukur penyerapan tenaga kerja. Komposisi tenaga

kerja terserap berdasarkan lapangan usaha utama di Pulau Jawa dapat dilihat pada

Tabel 1. Sektor industri menempati urutan ketiga dalam memberikan kontribusi

penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Kontribusi terhadap penyerapan tenaga

39

kerja lebih besar pada sektor pertanian dan perdagangan. Sektor industri

pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 10,7 Juta orang tahun 2010 meningkat

dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 9,9 Juta orang. Tenaga kerja pada

sektor perdagangan meningkat dari 14,6 Juta orang tahun 2009 menjadi 14,7 Juta

orang pada tahun 2010. Sektor pertanian mengalami penurunan penyerapan

tenaga kerja selama tiga tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan sudah terjadi

transformasi struktural dari masyarakat yang bertumpu pada pertanian tradisional

menjadi masyarakat yang bekerja di sektor-sektor lain yang lebih modern.

Tabel 1. Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di

Pulau Jawa tahun 2008-2010

Lapangan Usaha

Tahun

2008 2009 2010

orang Persen orang persen orang persen

1. Pertanian 19.544.313 32,26 19.749.603 31,9

8 18.811.094

30,10

2. Pertambangan 437.017 0,72 422.769

0,68 426.755

0,68

3. Industri 9.682.322 15,98 9.864.699 15,97 10.743.142 17,19

4. Listrik, Gas dan

Air 108.628 0,18 128.331 0,21 139.458 0,22

5. Bangunan 3.493.704 5,77 3.469.040 5,62 3.476.882 5,56

6. Perdagangan 14.204.811 23,45 14.640.629 23,7

1 14.744.746

23,59

7. Angkutan 3.889.173 6,42 3.925.542

6,36 3.505.996

5,61

8. Keuangan 1.087.612 1,80 1.051.439 1,70 1.253.080

2,00

9. Jasa 8.131.816 13,42 8.508.632 13,7

8 9.396.840

15,04

Total 60.579.396 100,00 61.760.684 100,00 62.497.993

100,0

0

Sumber: BPS, diolah.

Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri masih belum memberikan

hasil yang menggembirakan. PDRB sektor industri yang tinggi di Pulau Jawa

diharapkan akan menghasilkan kesempatan kerja yang cukup luas. Namun pada

40

kenyataannya, sektor industri yang memiliki kontribusi yang paling tinggi

dibandingkan sektor lainnya di Pulau Jawa, hanya mampu menyerap tenaga kerja

sebesar 17,19 persen terhadap total tenaga kerja pada tahun 2010.

Gambar 5. menunjukkan perkembangan kontribusi tenaga kerja sektor

industri dan total penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Penyerapan tenaga kerja

mengalami penurunan pada tahun 2004, 2008, dan 2009. Penurunan yang terjadi

pada tahun 2004 merupakan dampak krisis tahun 1998 yang menunjukkan bahwa

pada saat itu stabilitas ekonomi masih belum berjalan dengan baik. Tahun 2005

sampai dengan 2007, kondisi perekonomian mulai stabil, investor mulai

menanamkan modalnya di Pulau Jawa. Namun, kondisi ekonomi memburuk lagi

akibat terjadinya krisis global pada tahun 2008 yang menyebabkan penyerapan

tenaga kerja turun sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2010, perekonomian

mulai pulih, dan menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor

industri yang cukup tinggi pencapai 17,19 persen.

14.50

15.00

15.50

16.00

16.50

17.00

17.50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

16.59

15.73

16.47 16.39 16.54

15.98 15.97

17.19

Persen

Tahun

Sumber: BPS, diolah.

41

Gambar 5. Perkembangan kontribusi tenaga kerja sektor industri terhadap

total tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2003-3010.

Penyerapan tenaga kerja sektor industri paling besar di Provinsi Jawa

Barat. Jawa Barat memiliki wilayah kawasan industri yang lebih luas

dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini yang menyebabkan industri di wilayah

tersebut dapat berkembang dan pada akhirnya dapat menciptakan peluang kerja

yang lebih besar. Jumlah tenaga kerja sektor industri di provinsi ini mengalami

peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2009 sebesar 3.073.499 orang menjadi

3.389.287 orang pada tahun 2010. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan

selama tahun 2003 sampai dengan 2010, pertumbuhan tenaga kerja sektor industri

paling tinggi terjadi di Provinsi Banten mencapai 7,33 persen per tahun dan paling

rendah di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,12 persen per tahun.

Tabel 2. Penyerapan tenaga kerja sektor industri di Pulau Jawa menurut

provinsi tahun 2009 dan 2010.

Provinsi 2009 2010

orang persen orang persen

DKI Jakarta 667.883 6,77 754.985 7,03

Jawa Barat 3.073.499 31,16 3.389.287 31,55

Jawa Tengah 2.656.673 26,93 2.815.292 26,21

DI Yogyakarta 237.240 0,24 247.093 2,30

Jawa Timur 2.385.686 24,18 2.482.563 23,11

Banten 843.718 8,55 1.053.922 9,81

Total 9.864.699 100,00 10.743.142 100,00

Sumber: BPS, diolah.

Keberhasilan dalam menciptakan lapangan pekerjaan tidak terlepas dari

peranan pemerintah. Berbagai macam kebijakan yang diambil pemerintah

setempat sangat memengaruhi pertumbuhan sektor industri dan penyediaan

lapangan kerja yang memadai. Penggarapan proyek yang menyerap investasi baik

asing maupun domestik meningkatkan jumlah tenaga kerja terserap. Perbaikan

42

infrastruktur yang selalu dilakukan setiap tahun mendorong tumbuhnya

perekonomian yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan standar upah minimun juga

akan memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Upah minimum adalah suatu standar

minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk

memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka

disebut Upah Minimum Propinsi (UMP). Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1

ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok

termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki

pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan

melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan

dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

UMP secara keseluruhan terus mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. UMP paling tinggi adalah UMP DKI Jakarta yang mencapai Rp 1.118.000

per orang per bulan pada tahun 2010. Tingginya angka tersebut

mempertimbangkan biaya hidup di Jakarta lebih tinggi dibandingkan biaya hidup

di provinsi-provinsi lain di pulau Jawa. Peningkatan standar upah menunjukkan

peningkatan yang cukup tajam di DKI Jakarta dan Banten dari tahun 2000 sampai

2011. UMP Jawa Timur dan Jawa Tengah masih relatif lebih rendah dibandingkan

provinsi lainnya.

UMP riil merupakan UMP nominal dibagi dengan Indeks Harga

Konsumen (IHK). UMP riil adalah standar upah minimum dengan

43

mempertimbangkan harga-harga yang berlaku. Perubahan upah riil akan

memengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja. Jika upah riil naik, biaya

produksi yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk menjadi lebih tinggi,

akibatnya output yang dihasilkan berkurang dan berdampak pada berkurangnya

permintaan terhadap tenaga kerja.

Perkembangan UMP riil di enam provinsi di Pulau Jawa menunjukkan

peningkatan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. UMP riil Provinsi DKI

Jakarta lebih tinggi dibandingkat provinsi provinsi lainnya. Upah riil DKI Jakarta

turun pada tahun 2006, berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja

sebesar 9,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun berbeda dengan

keadaan tenaga kerja pada sektor industri, pada tahun tersebut penyerapan tenaga

kerja sektor industri turun sebesar 2,14 persen dibandingkan pada tahun

sebelumnya walaupun UMP riil di provinsi tersebut turun.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Rup

iah

Tahun

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten

Sumber: BPS (2005, 2009, dan 2010), diolah.

Gambar 6. Perkembangan UMP rill di Pulau Jawa tahun 2003-2010.

44

4.2 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi

barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu.

Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh

sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB akan

meningkatkan jumlah tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi pada sektor industri di Indonesia masih

terkonsentrasi di Pulau Jawa yang menciptakan kontribusi sebesar 63.94 persen

terhadap total pendapatan nasional sektor industri. Kontribusi Pulau Jawa mulai

menurun pada tahun 2008, seiring dengan kebijakan pemerintah yang mulai

mengembangkan industri-industri di luar Pulau Jawa. Perkembangan kontribusi

sektor industri di Pulau Jawa dapat dilihat pada Gambar 7.

62.72

65.13

64.2263.95

61.50

62.00

62.50

63.00

63.50

64.00

64.50

65.00

65.50

2007 2008 2009 2010

Persen

Tahun

Sumber: BPS (2011

b), diolah.

Gambar 7. Perkembangan kontribusi PDRB sektor industri atas dasar harga

konstan tahun 2000 di Pulau Jawa terhadap PDB sektor industri

tahun 2007-2010.

45

Pertumbuhan ekonomi sektor industri di Pulau Jawa selama kurun waktu

2003 sampai dengan 2010 memperlihatkan pertumbuhan yang selalu positif

meskipun pola pertumbuhan fluktuatif. Pertumbuhan mengalami beberapa periode

peningkatan dan penurunan. Pertumbuhan naik dari tahun 2003 sampai dengan

2005 karena stabilitas ekonomi Indonesia terjaga dengan baik. Namun tahun 2006

dan 2007 menurun akibat adanya kenaikan harga minyak dunia pada akhir tahun

2005. Kondisi ini memengaruhi produksi pada sektor industri. Pertumbuhan mulai

naik pada tahun 2008 kemudian turun pada tahun 2009 yang merupakan dampak

terjadinya krisis global. Krisis global menyebabkan volume perdagangan dunia

berkurang sehingga berdampak pada menurunnya permintaan terhadap barang-

barang ekspor Indonesia. Keadaan tersebut memaksa industri di Indonesia

termasuk industri-industri yang berada di Pulau Jawa mengurangi produksi dan

akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Tahun 2010,

industri mulai kembali bangkit dan masih tetap menjadi salah satu prioritas

pembangunan dengan strategi-strategi pembangunan industri yang sustainable

dan tahan terhadap krisis seperti terlihat pada Gambar 8.

Strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini masih

memberikan prioritas pembangunan pada sektor industri. Hal ini tertuang dalam

dalam RPJM 2010-2014 dengan fokus sebagai berikut:

1. Penumbuhan populasi usaha industri

2. Penguatan struktur industri

3. Peningkatan produktivitas usaha industri

46

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Persen

TahunPDRB

PDRB Sektor Industri

Sumber: BPS, diolah

Gambar 8. Pertumbuhan ekonomi dan industri atas dasar harga konstan

tahun 2000 di Pulau Jawa tahun 2003-2010

Dalam RPJM 2010-2014 dituangkan juga tujuan dan sasaran strategis yang terkait

dengan Kementrian Perindustrian. Salah satu tujuannya adalah tumbuhnya

industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar dengan sasaran

strategis yaitu bertambahnya investasi di industri-industri yang mempekerjakan

banyak tenaga kerja.

PDRB sektor industri tahun 2010 paling besar di Provinsi Jawa Barat

dengan sebesar 135,2 Trilyun rupiah menyumbang kontribusi sebesar 34 persen

terhadap total PDRB sektor industri. Kontribusi paling rendah di Provinsi D. I.

Yogyakarta sebesar 2.7 Trilyun seperti terlihat pada Tabel 3.

47

Sumber: BPS (2011b), diolah.

Pertumbuhan ekonomi sektor industri di masing-masing provinsi di

Pulau Jawa ditunjukkan dalam Gambar 9. Jawa Barat mengalami pertumbuhan

yang tinggi pada tahun 2008 dibandingkan dengan provinsi lainnya namun juga

merosot lebih tajam pada tahun 2009.

DI Yogyakarta cenderung tidak terpengaruh krisis global pada tahun

2008, gambar menunjukkan saat provinsi lain mengalami kemerosotan

pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam, pertumbuhan ekonomi provinsi ini

mampu bertahan bahkan mengalami peningkatan. Hal ini dindikasikan karena

industri yang berkembang di provinsi tersebut adalah industri kecil dengan pangsa

pasar lokal dengan modal domestik sehingga tidak terpengaruh gejolak yang

terjadi akibat krisis tahun 2008.

Tabel 3. PDRB sektor industri atas dasar harga konstan tahun 2000

menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2009 dan 2010.

Provinsi

2009 2010

milyar rupiah persen milyar rupiah persen

DKI Jakarta 58.448 15,97 60.568 15,91

Jawa Barat 131.433 35,92 135.247 35,53

Jawa Tengah 57.444 15,70 61.390 16,13

DI Yogyakarta 2.611 0,71 2.794 0,73

Jawa Timur 83.300 22,76 86.901 22,83

Banten 32.708 8,94 33.779 8,87

Total 365.944 100,00 380.679 100,00

48

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Persen

Tahun

DKI Jakarta Jawa BaratJawa Tengah DI. YogyakartaJawa Timur Banten

Sumber: BPS, diolah.

Gambar 9. Pertumbuhan PDRB sektor industri atas dasar harga konstan

tahun 2000 di Pulau Jawa tahun 2003-2010.

Pertumbuhan paling tinggi terjadi di provinsi Jawa Barat pada tahun 2008

sebesar 9,01 persen tetapi kemudian pertumbuhan menjadi negatif pada tahun

2009 karena pengaruh krisis. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki

tingkat pertumbuhan paling rendah diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa pada

tahun 2009. Rata-rata pertumbuhan paling tinggi di provinsi Jawa Tengah sebesar

5.76 persen.

Tabel 4. Nilai terendah, tertinggi, dan rata-rata pertumbuhan PDRB

sektor industri tahun 2003-2010.

Kategori

Provinsi

DKI

Jakarta

Jawa

Barat

Jawa

Tengah

DI

Yogyakarta

Jawa

Timur Banten

Terrendah 0.14 -1.74 3.79 2.80 1.50 0.73

Tertinggi 5.74 9.01 8.80 6.39 5.43 6.86

Rata-rata 4.13 5.21 5.76 4.36 3.48 4.73 Sumber: BPS, diolah.

49

Pengembangan sektor industri di Pulau Jawa sebagai sektor unggulan yang

diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja yang luas tidak terlepas dari

campur tangan pemerintah. Mendorong tumbuhnya industri yang padat tenaga

kerja merupakan sesuatu yang penting untuk mengatasi masalah pengangguran

dan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan terhadap tenaga kerja.

4.3 Perkembangan Investasi Sektor Industri

Untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses

pembangunan di Indonesia, terkumpulnya modal dalam bentuk investasi

menduduki peranan yang sangat penting. Investasi bisa berasal dari dalam negeri

yang dikenal dengan PMDN maupun pihak asing atau PMA.

Komposisi PMDN yang semula lebih memprioritaskan pada industri kecil,

saat ini mulai diarahkan pada usaha untuk memperkokoh struktur industri dalam

negeri, menciptakan mesin-mesin produksi dalam negeri, penyerapan tenaga kerja

yang sebanyak-banyaknya, dan mengarahkan pembangunan industri yang merata

di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Peran pihak asing juga diperlukan

untuk menutupi kekurangan terhadap kebutuhan modal di Indonesia.

Konsentrasi penanaman modal masih terjadi di pulau jawa. Berdasarkan

data realisasi investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2010,

lebih dari 50 persen PMA dan PMDN berlokasi di Pulau Jawa. Beberapa faktor

yang menyebabkan investor lebih memilih menanamkan modalnya di Pulau Jawa

antara lain:

1. Investor lebih berorientasi terhadap pasar. Pulau Jawa dinilai memiliki

kriteria tersebut mengingat sebagian besar penduduk Indoneia nerada di

50

pulau ini dan memiliki daya beli yang lebih baik dibandingkan daerah

lainnya.

2. Pulau Jawa relatif memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik yang

akan berdampak pada biaya transportasi yang lebih murah dibandingkan

wilayah di luar Pulau Jawa.

Pertumbuhan PMDN sektor industri selama 10 tahun terakhir

menunjukkan nilai yang fluktuatif. Fluktuasi yang relatif lebih kecil sejak tahun

2006 menunjukkan iklim investasi di Indonesia lebih stabil dibandingkan tahun

tahun sebelumnya. Penurunan yang cukup tajam pada saat krisis tahun 2008,

namun investasi kembali tumbuh membaik seiring pemulihan perekonomian

pasca krisis.

Perkembangan PMA sektor industri di Pulau Jawa pada dua tahun

terakhir menunjukkan nilai yang semakin menurun. Penurunan investasi asing ini

merupakan dampak terjadinya krisis global pada tahun 2008 yang berlanjut

dengan terjadinya krisis Eropa yang masih terjadi sampai saat ini. Pada tahun

2005, tercatat pertumbuhan investasi sektor industri yang tinggi.

51

-100.00

-50.00

-

50.00

100.00

150.00

200.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Persen

Tahun

PMDN PMA

Sumber: BKPM, diolah.

Gambar 10. Pertumbuhan PMA dan PMDN sektor industri di Pulau Jawa

tahun 2003-2010.

Pada tahun 2009 PMDN tertinggi di Provinsi Banten sebesar 4.373,8

milyar rupiah dan pada tahun 2010 PMDN tertinggi bergeser ke Provinsi Jawa

Timur sebesar 7.506,8 milyar rupiah. PMA sektor industri dialokasikan paling

besar di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2010, Jawa

Tengah dan DI Yogyakarta hanya mendapatkan investasi asing sebesar 1 persen

dari total investasi yang ditanamkan pada sektor industri di Pulau Jawa.

Rendahnya investasi sektor industri di Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta

pada tahun 2010 mengindikasikan bahwa industri-industri yang berkembang di

wilayah ini merupakan industri kecil yang hanya membutuhkan investasi sedikit

namun dapat menggerakkan perekonomian sektor industri sehingga dapat

menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Hal ini dibuktikan dengan

adanya pertumbuhan industri pada tahun 2010 meskipun investasi yang

ditanamkan sangat sedikit. Angka pengangguran kedua provinsi tersebut juga

52

yang relatif rendah. Tingkat pengangguran DI Yogyakarta sebesar 6,02 persen dan

Jawa Tengah sebesar 6,86 persen.

Tabel 5. Jumlah PMA dan PMDN sektor industri menurut provinsi di

Pulau Jawa tahun 2009 dan 2010

Provinsi 2009 2010

PMA (US$. Juta)

PMDN (Rp. Milyar)

PMA (US$. Juta)

PMDN (Rp. Milyar)

DKI Jakarta 363,0 501,4 759,3 280,8

Jawa Barat 1493,0 4233,3 1160,3 5555,6

Jawa Tengah 167,9 2642,6 138,2 391,7

DI Yogyakarta 1183,9 32,5 386,9 0

Jawa Timur 75,5 2830,5 29,2 7506,8

Banten 1,7 4373,8 0,4 4130,7

Total 3285,0 14614,1 2474,3 17865,6

Sumber: BKPM, diolah.

Industri yang paling banyak mendapatkan modal dari dalam negeri

dalam dua tahun terakhir adalah industri makanan. Pada tahun 2010, sebesar 63

persen PMDN sektor industri dialokasikan untuk industri makanan. Nilai PMDN

untuk industri makanan meningkat cukup tajam dari 3304,20 milyar rupiah tahun

2009 menjadi 11409,20 milyar rupiah pada tahun 2010. Sedangkan industri yang

lain, hampir seluruhnya mengalami penurunan nilai investasi antara lain industri

tekstil, industri logam dasar, dan industri kimia dasar. Investor dalam negeri lebih

memilih menanamkan investasi pada industri makanan. Industri lainnya yang

cukup diminati investor domestik adalah industri kertas, kimia dasar dan farmasi,

serta industri non logam mineral.

53

Tabel 6. Jumlah PMDN menurut jenis industri di Pulau Jawa tahun 2009

dan 2010

Jenis industri 2009 2010

Rp. Milyar persen Rp. Milyar persen

Industri logam dasar, barang logam,

mesin dan elektronik 1367,80 9,36 362,10 2,03

Industri instrumen kedokteran,

Presisi, optik dan jam 0,00 0,00 0,00 0,00

Industri kayu 2,20 0,02 0,00 0,00

Industri kertas, barang dari kertas

dan percetakan 968,80 6,63 1064,90 5,96

Industri kimia dasar, barang kimia,

dan farmasi 3972,70 27,18 2312,20 12,94

Industri karet, barang dari karet dan

plastik 1231,50 8,43 503,40 2,82

Industri non logam mineral 786,10 5,38 1522,80 8,52

Industri alat angkutan dan

transportasi lainnya 66,50 0,46 278,40 1,56

Industri makanan 3304,20 22,61 11409,20 63,86

Industri tekstil 2645,70 18,10 396,40 2,22

Industri kulit, barang dari kulit, dan

sepatu 4,00 0,03 12,50 0,07

Industri lainnya 264,60 1,81 3,70 0,02

Jumlah 14614,10 100,00 17865,60 100,00

Sumber: BKPM, diolah.

Seperti halnya pada investasi domestik, investor asing juga lebih

memilih menanamkan modalnya pada industri makanan. Industri makanan dinilai

memiliki prospek yang cukup baik. Banyak investor tertarik pada industri

makanan di Indonesia karena melihat peluang pasar domestik dan tingginya

konsumsi masyarakat Indonesia. Industri yang juga menarik bagi investor asing

adalah industri logam dasar, kimia dan farmasi, serta alat angkutan. Nilai investasi

asing pada industri-industri tersebut cukup tinggi dibandingkan jenis industri

lainnya.

54

Tabel 7. Jumlah PMA menurut jenis industri di Pulau Jawa tahun 2009 dan

2010

Jenis industri 2009 2010

US$. Juta persen US$. Juta persen

Industri logam dasar, barang logam,

mesin dan elektronik 507.9 16.03 507.9 20.75

Industri instrumen kedokteran,

Presisi, optik dan jam 4.9 0.15 1.3 0.05

Industri kayu 29.8 0.94 6.3 0.26

Industri kertas, barang dari kertas

dan percetakan 30.4 0.96 39.2 1.60

Industri kimia dasar, barang kimia,

dan farmasi 1125.4 35.52 396.4 16.19

Industri karet, barang dari karet dan

plastik 137.7 4.35 94.8 3.87

Industri non logam mineral 16.6 0.52 28.4 1.16

Industri alat angkutan dan

transportasi lainnya 541.3 17.08 370.9 15.15

Industri makanan 403.2 12.72 705.2 28.80

Industri tekstil 249.7 7.88 153.8 6.28

Industri kulit, barang dari kulit, dan

sepatu 121.8 3.84 144 5.88

Industri lainnya 116.3 3.67 26.1 1.07

Jumlah 3168.70 100.00 2448.20 100.00

Sumber: BKPM, diolah.

Berdasarkan data investasi yang sudah disajikan, industri tekstil

menunjukkan angka yang menurun baik pada investasi asing maupun investasi

domestik. Industri tekstil yang pernah menjadi salah satu industri yang dapat

menyerap tenaga kerja banyak, saat ini sudah mengalami penurunan. Hal ini

menyebabkan permasalahan penciptaan lapangan pekerjaan menjadi semakin

penting. Pemerintah perlu mendorong industri ini agar tetap menjadi industri yang

dapat diandalkan dengan melakukan strategi-strategi industri yang memanfaatkan

55

bahan baku dalam negeri sehingga industri ini tahan terhadap krisis dan pada

akhirnya akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

4.4 Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja

Sektor Industri

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu upah minimum

provinsi riil (UMP_RIIL), PDRB sektor industri (PDRB_IND), proporsi investasi

asing sektor industri terhadap total investasi asing (PMA_IND), proporsi investasi

dalam negeri sektor industri terhadap total investasi dalam negeri (PMDN_IND).

Penyusunan model data panel dilakukan dalam tiga tahap. Pertama,

membandingkan pooled model dengan fixed effects model menggunakan uji

Chow. Kedua membandingkan fixed effects model dengan random effects model

menggunakan uji Hausman. Ketiga, membuat estimasi model atau persamaan

dengan menentukan koefisien masing-masing variabel bebas. Software yang

dipergunakan dalam pengolahan data penelitian adalah Eviews 6.0.

4.4.1 Pemilihan Model Terbaik

Hasil Uji Chow menunjukkan probability 0,0009 maka fixed effects model

lebih sesuai digunakan dibandingkan pooled model. Hasil Uji Hausman

menunjukkan nilai p-value sebesar 0,0000 maka fixed effects model lebih sesuai

digunakan dibandingkan random effects model.

56

4.4.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data residual yang

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Dengan asumsi kenormalan ini, maka akan

didapatkan koefisien regresi yang bersifat linier tak bias terbaik (BLUE). Asumsi

normalitas ini diperlukan dalam penelitian yang mempunyai tujuan untuk

penaksiran dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil Jarque-Bera test diperoleh

nilai Probability (P-Value) sebesar 0,067 pada Lampiran 2. Nilai Probability (P-

Value) > 0,05 maka H0 diterima sehingga dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa data residual yang diteliti berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Salah satu asumsi dasar model regresi adalah tidak ada hubungan linear

antara variabel-variabel bebas dalam model. Untuk mengetahui ada tidaknya

multikolinieritas antar variabel bebas salah satu caranya adalah dengan melihat

nilai Correlation Matrix antar variabel bebas. Berdasarkan hasil analisis yang

dapat dilihat pada Tabel 6, diperoleh nilai Correlation Matrix antar masing-

masing variabel bebas sebesar kurang dari 0,8. Sehingga dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa antar variabel bebas yang diteliti tidak terjadi

multikolinearitas.

Tabel 8. Hasil uji multikolinearitas

Variabel PDRB_IND PMA_IND UMP_RIIL PMDN_IND

PDRB_IND 1 0,53 0,02 0,25

PMA_IND 0,53 1 -0,58 0,64

UMP_RIIL 0,02 -0,58 1 -0,53

PMDN_IND 0,25 0,64 -0,53 1 Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 6.0

57

3. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi heteroskedastisitas adalah asumsi dalam regresi dimana varians

dari residual tidak sama untuk pengamatan satu ke pengamatan yang lain.

Heteroskedastisitas dapat dilihat dengan membandingkan nilai sum squared resid

pada weighted statistics dan unweight statistics. Nilai sum squared resid pada

weighted statistics yang lebih kecil dari sum squared resid pada unweighted

statistics maka terjadi heteroskedastisitas. Pada paket program Eviews 6.0,

terdapat opsi yang memungkinkan untuk menghasilkan penduga yang dapat

mengatasi masalah heteroskedastisity dalam data yaitu dengan white

heteroskedastisity. Dengan menggunakan metode estimasi ini, hasil estimasi yang

didapat sudah terlepas dari masalah heteroskedastisity.

4. Uji Autokorelasi

Asumsi yang terakhir adalah tidak adanya korelasi antar error yang

dihasilkan. Cara mendeteksi Autocorelation adalah dengan uji Durbin Watson.

Hasil Uji Durbin Watson dilakukan melalui program Eviews 6.0 dan

menghasilkan nilai statistik Durbin Watson sebesar 1,96. Jika nilai berada antara

1,727 dan 2,273 maka data tersebut dinyatakan tidak ada korelasi antar error yang

dihasilkan. Dengan demikian secara statistik, secara statistik dapat dinyatakan

bahwa tidak ada pelanggaran asumsi autokorelasi.

4.4.3 Uji Statistik

Hasil penghitungan menunjukkan nilai R2 sebesar 0,9943 yang berarti

bahwa upah minimum provinsi riil, PDRB sektor industri, proporsi investasi asing

58

sektor industri terhadap total investasi asing, proporsi investasi dalam negeri

sektor industri terhadap total investasi dalam negeri terhadap variabel tidak bebas

penyerapan tenaga kerja sebesar 99,43 persen sedang sisanya sebesar 0,57 persen

lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Hasil pengujian pengaruh variabel bebas secara serempak terhadap

varaiabel tidak bebas dengan menggunakan uji F menunjukkan nilai F hitung

sebesar 282,64 jauh lebih besar dibandingkan dengan F tabel yang mencapai nilai

2,44. Secara keseluruhan dari hasil uji F diketahui bahwa upah minimum provinsi

riil, PDRB sektor industri, investasi asing sektor industri, investasi dalam negeri

sektor industri signifikan berpengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga kerja

sektor industri.

Tabel 9. Hasil uji t

Variabel Koefisien Standar Error t-Statistik Probabilitas

C 2,697411 2,489998 1,083298 0,2855

PDRB_IND 0,254648 0,081384 3,128967 0,0034

UMP_RIIL 0,663339 0,237935 2,787895 0,0082

PMA_IND -0,000134 0,000905 -0,148290 0,8829

PMDN_IND -0,000342 0,000465 -0,735942 0,4663

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 6.0

Hasil uji t menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pengaruh dari

masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas menunjukkan bahwa

PDRB sektor industri dan upah minimum provinsi secara signifikan berpengaruh

positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri dengan tingkat

kepercayaan sebesar 95 persen. Sedangkan investasi asing dan domestik tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor

industri.

59

Hasil pengujian untuk variable PMA_IND dan PMDN_IND tidak

memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Investasi yang diduga

memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri tidak memiliki pengaruh

yang signifikan dengan hubungan yang menunjukkan nilai negatif. Hal ini dapat

disebabkan oleh data yang dipakai pada penelitian ini adalah data realisasi

investasi berdasarkan ijin usaha. Sehingga data hanya dapat menunjukkan

perubahan proporsi investasi yang ditanamkan per tahun tanpa melihat akumulasi

modal yang telah diinvestasikan pada tahun-tahun sebelumnya.

4.4.4 Model Penduga Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka dihasilkan persamaan

model penduga untuk penyerapan tenaga kerja sektor industri adalah sebagai

berikut:

Ln(TK_IND) = 2 + 0,25 Ln(PDRB_IND)+ 0,66 Ln(UMP_RIIL) – 0,0001 *

PMA_IND – 0,0003 * PMDN_IND

Nilai koefisien regresi pada variabel PDRB_IND sebesar 0,25. Hal ini

berarti apabila variabel bebas lain selain variabel PDRB_IND dengan asumsi

dalam keadaan tetap/konstan maka peningkatan PDRB sektor industri sebesar 1

(satu) persen akan menyebabkan peningkatan pada penyerapan tenaga kerja

sebesar 0,25 persen. Peningkatan PDRB sektor industri menunjukkan peningkatan

output atau produksi terhadap barang-barang industri. Peningkatan produksi akan

memberikan dampak pada peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja pada

sektor ini sehingga terciptalah kesempatan kerja baru. Hasil pengujian ini sesuai

dengan teori Okun yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara PDB riil

60

dengan tingkat pengangguran. Pertumbuhan PDB riil akan mengurangi tingkat

pengangguran. (Mankiw, 2007).

Nilai koefisien regresi pada variabel UMP_RIIL sebesar 0,66. Hal ini

berarti apabila variabel bebas lain selain variabel UMP_RIIL dengan asumsi

dalam keadaan tetap/konstan maka peningkatan UMP riil sebesar 1 (satu) persen

akan menyebabkan peningkatan pada penyerapan tenaga kerja sebesar 0,66

persen. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Wicaksono (2009) yang

menunjukkan bahwa upah riil berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga

kerja sektor industri di Indonesia. Peningkatan pendapatan dari kenaikan upah

akan meningkatkan konsumsi dari tenaga kerja tersebut, sehingga akan

meningkatkan permintaan agregat.

Hubungan yang positif antara upah minimum provinsi dan penyerapan

tenaga kerja sesuai dengan model pembangunan Lewis. Model pembangunan

menurut Lewis, perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor tradisional di

pedesaan dan sektor industri di perkotaan. Sektor industri memiliki tingkat

produktivitas yang tinggi sehingga menjadi tingkat penampungan tenaga kerja

yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Model tersebut

menekankan pada proses peralihan tenaga kerja, pertumbuhan pada output, dan

pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor modern (Todaro dan Smith,

2006). Dengan tingkat upah di sektor modern perkotaan yang lebih tinggi, maka

para penyedia lapangan pekerjaan dapat merekrut tenaga kerja lebih banyak dari

sektor tradisional di pedesaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja sektor industri di Pulau Jawa menempati urutan

ketiga setelah sektor pertanian dan perdagangan. Pola pertumbuhan

ekonomi sektor industri di Pulau Jawa tahun 2003 sampai dengan 2010

memperlihatkan pertumbuhan yang selalu positif. Sektor industri

mengalami beberapa kali periode penurunan dan peningkatan. Investasi

dalam negeri pada sektor industri menunjukkan pola fluktuatif dari tahun

2003 sampai dengan 2010, sedangkan investasi asing menunjukkan pola

yang semakin menurun selama dua tahun terakhir. Industri yang paling

diminati baik oleh investor asing maupun investor dalam negeri adalah

industri makanan.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri

adalah PDRB sektor industri dan upah minimum provinsi. PDRB sektor

industri dan upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap

penyerapan tenaga kerja sektor industri.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka

ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

62

1. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor industri,

pemerintah harus mendorong pertumbuhan sektor industri agar output

atau produksi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dengan cara

mempermudah perizinan mendirikan perusahaan dan meningkatkan

ekspor barang-barang produksi industri.

2. Industri makanan memiliki potensi yang cukup baik dalam menarik

investasi, sehingga pemerintah perlu mendorong perkembangan industri

ini dengan menjaga pasar domestik dari makanan dan minuman impor.

3. Penetapan standar upah minimum perlu dilakukan secara tepat sampai

batas tingkat upah tertentu yang tidak merugikan bagi perusahaan

industri.

4. Karena pengujian terhadap investasi tidak memberikan hasil yang sesuai

dengan harapan maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah data

investasi yang digunakan berupa data investasi kumulatif dari tahun-

tahun sebelumnya untuk melihat pola pertumbuhan investasi.

63

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2006, 2009, dan 2010. Statistik Upah. BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2010. Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja.

BPS, Jakarta.

_________________. 2011a. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial

Ekonomi Indonesia. BPS, Jakarta.

_________________. 2011b. PDRB Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2006-

2010. BPS, Jakarta.

_________________. 2011c. Data Strategis BPS. BPS, Jakarta.

Bank Indonesia dan Universitas Katolik Santo Thomas SU. 2007. Interrelasi

Struktur Kredit Perbankan, Tingkat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Sumatera Utara. Medan.

Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga, Jakarta.

Fudjaja. 2002. Dinamika Kesempatan Kerja Sektor Pertanian dan Industri di

Sulawesi Selatan [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Gujarati, D. N. 2004. Basic Econometrics Fourth Edition. MacGrow-Hill

International Editions, Singapore.

Haryani, S. 2002. Hubungan Industrial di Indonesia. Yogyakarta: UPP AMP

YKPN.

Hecht, J dan Eric M Haye. 2009. Pooling vs. Panel Models of Leverage for

American, Asian, and European Firms. European Journal of Economics,

Finance and Administrative Sciences, 1450-2275:15.

Kagami, H. 2000. Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja Serta

Transformasi Tenaga Kerja dari Sektor Pertanian ke Sektor Non

Pertanian [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Kartasasmita, G. 1996. Visi Pembangunan Pulau Jawa pada Abad Ke-21. Jakarta.

Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia. 2006. ”Pengertian, Definisi,

Macam, Jenis dan Penggolongan Industri di Indonesia - Perekonomian

Bisnis”. http://www.organisasi.org [25 Oktober 2010].

Mankiw, N. G. 2007. Makroekonomi. Fitria Liza dan Imam Nurmawan

[penerjemah]. Edisi Keenam. Erlangga, Jakarta.

64

Nainggolan, Indra Oloan. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kesempatan Kerja Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara

[Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Ningrum, V. 2008. Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di

Sektor Industri. PPK-LIPI Jakarta, Vol III No 2:43.

Prihartanti, E. D. 2007. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan

Tenaga Kerja Sektor Industri Di Kota Bogor [Skripsi]. Bogor: Institut

Pertanian Bogor.

Rahardjo, D. 1984. Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan

Kerja. Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Salvatore, D. 1997. Ekonomi Internasional. Munandar dan Sumiharti

[penerjemah]. Jakarta : Erlangga.

Simanjuntak, P. J. 1998. Masalah Ketenagakerjaa Di Indonesia. Departemen

Tenaga Kerja RI, Jakarta.

__________, P. J. 1992. Masalah Hubungan Industrial Di Indonesia. Departemen

Tenaga Kerja RI, Jakarta.

__________, P. J. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Smeru. 2004. “Kebijakan Pasar Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial untuk

Memperluas Kesempatan Kerja”. Jakarta: Smeru Research Institude.

Suroto. 1992. Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja. Edisi

Kedua. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Todaro, M. P. dan Smith, S. C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Haris Munandar

[penerjemah]. 2006. Edisi Kesembilan. Erlangga, Jakarta.

Wicaksono, R. 2009. Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku

Bunga Riil, Dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pada Industri Pengolahan Sedang Dan Besar Di Indonesia Tahun 1990-

2008. Semarang: Universitas Diponegoro.

Wiranata, S. 2004. Pengembangan Investasi di Era Globalisasi dan Otonomi

Daerah. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, XII (1) 2004.

Yamin, S., Rachmach L.A., dan Kurniawan H. 2010. Regresi dan Korelasi Dalam

Genggaman Anda. Salemba Empat, Jakarta.

65

LAMPIRAN 1

Jumlah tenaga kerja, PDRB, PMA, PMDN sektor industri dan upah minimum

provinsi menurut provinsi tahun 2003-2010

Kode

Provinsi Provinsi Tahun

Tenaga Kerja

(orang)

PDRB

Sektor

Industri

(Rp.

Milyar)

PMA

(US$.

Juta)

PMDN

(US$.

Juta)

UMP

(Rp./bulan)

31 DKI Jakarta 2003 661768 46063 144.5 113.3 631600

31 DKI Jakarta 2004 730,076 48707 234.2 1024.7 671600

31 DKI Jakarta 2005 650,392 51178 102.9 542.4 711800

31 DKI Jakarta 2006 636,490 53722 190.5 270.3 819100

31 DKI Jakarta 2007 708,643 53722 185.3 778.7 900600

31 DKI Jakarta 2008 674949 58367 488.8 659.4 972604

31 DKI Jakarta 2009 667883 58448 165.7 501.4 1069865

31 DKI Jakarta 2010 754985 60568 135.1 280.8 1118000

32 Jawa Barat 2003 2363525 93938 928.8 2447.8 320000

32 Jawa Barat 2004 2,556,511 96978 1085.8 1623.2 366500

32 Jawa Barat 2005 2,616,946 105334 1813.6 2942.1 408300

32 Jawa Barat 2006 2,743,978 114300 1403.8 5280.8 447654

32 Jawa Barat 2007 2,767,105 122703 1165.7 11295.2 516300

32 Jawa Barat 2008 2935324 133757 2209.8 2960.3 568193

32 Jawa Barat 2009 3073499 131433 1493.1 4233.3 628191

32 Jawa Barat 2010 3389287 135247 1160.5 5555.6 671500

33 Jawa Tengah 2003 2859237 41347 54 305.8 340400

33 Jawa Tengah 2004 2,435,606 43996 99.7 98.9 365000

33 Jawa Tengah 2005 2,782,008 46106 20.6 981.3 390000

33 Jawa Tengah 2006 2,703,414 48189 353.6 253.7 450000

33 Jawa Tengah 2007 2,765,644 50871 68.1 243.4 500000

33 Jawa Tengah 2008 2703427 55349 118.1 1151.9 547000

33 Jawa Tengah 2009 2656673 57444 75.4 2636.1 575000

33 Jawa Tengah 2010 2815292 61390 29.2 213.1 660000

34 DI Yogyakarta 2003 220004 2325 1.4 0 360000

34 DI Yogyakarta 2004 193,392 2401 0.1 13 365000

34 DI Yogyakarta 2005 223,818 2463 0.5 18.5 400000

34 DI Yogyakarta 2006 191,091 2481 3.6 20 460000

34 DI Yogyakarta 2007 209,456 2528 0.4 0 500000

34 DI Yogyakarta 2008 250507 2563 7.6 0 586000

34 DI Yogyakarta 2009 237240 2611 1.7 32.5 700000

34 DI Yogyakarta 2010 247093 2794 1.4 0 745695

66

35 Jawa Timur 2003 2352665 64134 189.6 482.4 274000

35 Jawa Timur 2004 193,392 67520 142.6 389.4 310000

35 Jawa Timur 2005 2,323,652 70636 653.2 4002.4 340000

35 Jawa Timur 2006 2,404,589 72787 318.1 514.5 390000

35 Jawa Timur 2007 2,458,401 76164 1641.8 1267.9 448500

35 Jawa Timur 2008 2412284 81034 393.4 2721.6 500000

35 Jawa Timur 2009 2385686 83300 363.1 2830.7 570000

35 Jawa Timur 2010 2482563 86901 759.3 7479.7 630000

36 Banten 2003 663250 26581 248.7 1771.3 475000

36 Banten 2004 627,615 27749 185.7 823.3 515000

36 Banten 2005 686,210 28976 555.3 1322.9 585000

36 Banten 2006 668,760 30549 396.6 3228.1 661613

36 Banten 2007 695,161 31497 211.5 1068.2 745500

36 Banten 2008 705831 32225 389.5 1954.1 837000

36 Banten 2009 843718 32708 1182.3 4376.7 917500

36 Banten 2010 1053922 33779 386.8 4130.6 955300

67

LAMPIRAN 2

Hasil uji regresi berganda data panel menggunakan EViews 6.0

1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: ESTIMASI

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 5.264501 (5,38) 0.0009

Cross-section Chi-square 25.263522 5 0.0001

2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: ESTIMASI

Test cross-section random effects

Test Summary

Chi-Sq.

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 25.718105 4 0.0000

68

3. Uji Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

Dependent Variable: LN_TK

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 11/19/11 Time: 01:26

Sample: 2003 2010

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.697411 2.541499 1.061347 0.2952

PDRB_IND 0.254648 0.135064 1.885380 0.0670

UMP_RIIL 0.663339 0.255853 2.592657 0.0134

PMA_IND -0.000134 0.001051 -0.127704 0.8991

PMDN_IND -0.000342 0.000542 -0.632473 0.5309

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0.994343 Mean dependent var 50.21975

Adjusted R-squared 0.993004 S.D. dependent var 31.92322

S.E. of regression 0.302331 Sum squared resid 3.473359

F-statistic 742.2010 Durbin-Watson stat 1.957149

Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.878447 Mean dependent var 13.87953

Sum squared resid 5.455332 Durbin-Watson stat 2.652614

69

4. Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable: LN_TK

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 11/19/11 Time: 01:26

Sample: 2003 2010

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.697411 2.489998 1.083298 0.2855

PDRB_IND 0.254648 0.081384 3.128967 0.0034

UMP_RIIL 0.663339 0.237935 2.787895 0.0082

PMA_IND -0.000134 0.000905 -0.148290 0.8829

PMDN_IND -0.000342 0.000465 -0.735942 0.4663

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0.994343 Mean dependent var 50.21975

Adjusted R-squared 0.993004 S.D. dependent var 31.92322

S.E. of regression 0.302331 Sum squared resid 3.473359

F-statistic 742.2010 Durbin-Watson stat 1.957149

Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.878447 Mean dependent var 13.87953

Sum squared resid 5.455332 Durbin-Watson stat 2.652614

70

5. Uji Normalitas

0

2

4

6

8

10

12

-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0.0 0.2 0.4 0.6

Series: Standardized Residuals

Sample 2003 2010

Observations 48

Mean -7.17e-17

Median 0.016535

Maximum 0.676882

Minimum -0.900302

Std. Dev. 0.271848

Skewness -0.260619

Kurtosis 4.559482

Jarque-Bera 5.407346

Probability 0.066959