faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

15
Presented by: Eko Kurniadi Bazari Azhar Miftahurrahmat

Upload: bazari-azhar

Post on 22-Jul-2015

79 views

Category:

Economy & Finance


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

Presented by:

Eko Kurniadi

Bazari Azhar

Miftahurrahmat

Page 2: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

Table of Content

Page 3: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

Latar Belakang

• Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus berpendapat postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia tidak proporsional baik dari sisi pendapatan maupun belanja

• “Dari sisi pendapatan, masih rendah tax ratio adalah cerminan ketidakmampuan pemerintah dalam menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak

• Sementara dari sisi belanja, permasalahannya lebih fundamental, yaitu postur APBN sangat tidak proporsional”

• Menurut Heri, postur belanja negara, dari tahun ke tahun sekitar 70 persen hanya untuk membiayai birokrasi dan belanja rutin lainnya.

• Bahkan, pada APBN 2013 tersandera oleh besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kewajiban pembayaran bunga utang

Page 4: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

Perkembangan Harga Minyak Dunia

Page 5: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

Tinjauan Pustaka

• Reformasi dan Penguatan institusi keuangan negara mutlak dilakukan sebagai upaya pengamanan sumber-sumber kuangan negara dan sebagai wujud tanggungjawab terhadap masyarakat

• Dalam Bab 8 hal Keuangan UUD 1945, diatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan UU

• Pada tanggal 5 April 2003, secara resmi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) diundangkan

• Selama ini, pengelolaan keuangan Negara hanya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan warisan colonial Belanda yaitu ICW (Indische Comptabiliteitswet), menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara

Page 6: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

Case Study (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-APBN)

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo memperkirakanakan adanya tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesiatahun ini.

Defisit Indonesia diperkirakan akan lebih dari 1,65%. Hal ituterjadi dikarenakan banyak hal, salah satunya adalah masalahBBM bersubsidi.

“Aspek fiskal kita punya defisit anggaran 1,65%. Kalau sudahdapat respon dengan baik, tidak bisa menjaga di level tersebut,mungkin akan terjadi peningkatan di atas 2%, tapi tidak melebihi2,4%”, ungkap Agus. (infobanknews.com)

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan dalam UUNo.17/2003 tentang Keuangan Negara defisit APBN dan APBDsecara kumulatif tidak boleh melampaui batas 3% terhadap PDB.(bisnis.com)

Page 7: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

Case Study (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-APBN)

Anny menegaskan defisit fiskal harus dibatasi agar penarikanutang untuk membiayai belanja negara dan daerah dapatdikendalikan

Harusnya defisit yang melebar bukan karena subsidi BBM, tetapiuntuk menarik tambahan pembiayaan pembangunan

Pada tahun ini, defisit APBN ditetapkan sebesar 1,65% terhadapPDB. Namun, dalam APBN-P tingkat defisitnya berisiko melebarmenjadi 2-2,4% PDB, adapun defisit APBD porsinya ditetapkansebesar 0,5% terhadap PDB (bisnis.com)

Apabila defisit APBN melebar ke kisaran 2-2,4% maka nominaldefisit menjadi Rp185,81 triliun-222,98 triliun.

Pemerintah berencana untuk memangkas belanjaKementerian/Lembaga sekitar Rp30 triliun sebagai bentukpenghematan belanja APBN 2013. (bisnis.com)

Page 8: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

Case Study (Subsidi BBM)

Pada APBN 2013, kuota BBM ditetapkan 46,01 juta KL

Pada APBN 2013, pagu belanja subsidi ditetapkan Rp 193,8 triliun.Sampai kuartal pertama 2013, realisasinya baru menyentuh 1,8 persenatau Rp 3,5 triliun

Impor BBM 400-450 ribu barel per hari (bph), dan berdasarkan dataKementerian Perindustrian, volume produksi pada tahun ini diperkirakanlebih tinggi 200 ribu sampai 300 ribu unit kendaraan (bisnis.com)

Untuk mensiasati pembengkakan kuota, Pertamina akan jual BBM duaharga 26 April. Untuk premium, kurang lebih 45 persen akan ke SPBUmobil pribadi; sedangkan 55 persen lain, akan disalurkan ke SPBU khususkendaraan umum dan roda dua

Untuk solar, 10 persen solar yang akan disalurkan untuk kendaraan pelathitam sedangkan 90 persen lain akan ke kendaraan umum dan roda dua

Hal ini juga ditujukan untuk mengupayakan agar neraca perdagangantidak negatif, dan mengurangi beban fiskal APBN

Page 9: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

Case Study (Subsidi BBM)

Namun, sistem dual price juga berisiko menimbulkan moral hazard dimasyarakat.

Saat kebijakan dua harga BBM bersubsidi ini berlaku, maka mobilpribadi akan membeli BBM bersubsidi dengan harga Rp 6.500/liter.Sedangkan sepeda motor dan angkutan umum tetap mendapat BBMbersubsidi dengan harga Rp 4.500/liter

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakankenaikan harga BBM untuk mobil pribadi ini bisa menghemat subsidi Rp21 triliun

Dari Januari hingga Februari 2013, impor migas mencatat 7,61 miliardolar AS dengan komposisi minyak mentah 2,01 miliar dolar AS, BBM5,07 miliar dolar AS, dan gas 526,2 juta dolar AS.

Bauran [energi] yang lebih sehat akan menciptakan kondisi ketahananenergi. Saat ini komposisi bauran energi Indonesia 50% minyak, 45%batu bara dan gas, dan 5% energi baru terbarukan (EBT). (bisnis.com)

Page 10: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

Kesimpulan

APBN 2013 terancam akan terjadi defisit sebesar 2-2,4% jika tidakdilakukan penghematan anggaran, dan neraca perdagangan saat inimasih negatif, sebagai akibat dari subsidi BBM yang terus meningkat.

Alokasi subsidi energi (BBM & Listrik) yang masih besar dalam APBN2013, yang seharusnya alokasi tersebut dapat digunakan untuk biayapembangunan dan pendidikan.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini adalah untukmengatasi permasalah tersebut, dengan menetapkan dua hargapremium, serta membatas konsumsi BBM untuk mobil pribadi.

Jika hal ini diterapkan dapat menimbulkan moral hazard padamasyarakat, namun juga dapat menekan defisit APBN.

Dan pemotongan Anggaran pada beberapa Kementrian tidak perludilakukan, jika defisit APBN tidak terlalu besar.

Bauran energi saat ini yang masih besar pada konsumsi BBM,dibandingkan dengan Energi Terbarukan.

Page 11: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

ASUMSI EKONOMI MAKRO INDONESIA 2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PDB 5,5 6,3 6,0 4,6 6,1 6,5 6,7

Inflasi 6,6 6,6 11,1 2,8 7,0 5,65 5,3

Harga Minyak Mentah Indonesia

63,8 69,7 97,0 61,6 79,4 95,0 90,0

Lifting Minyak 959 899 931 944 954 945 950

Sumber: Kementerian Keuangan, 2012

Page 12: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

RINGKASAN APBN INDONESIA 2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Penerimaan 637.987,2 707.806,2 981.609,4 848.763,2 995.271,5 1.169.914,6 1.292.877,7

Belanja

Subsidi 107.431,8 150.214,5 275.291,4 138.082,2 192.707,1 237.194,7 208.850,2

Subsidi Enegi 94.605,4 116.865,9 223.013,2 94.585,9 139.952,9 195.288,7 168.559,9

BBM 64.212,1 83.792,3 139.106,7 45.039,4 82.351,3 129.723,6 123.599,7

LISTRIK 30.393,3 33.073,5 83.906,5 49.546,5 57.601,6 65.565,1 44.960,2

Subsidi Non Energi

12.826,4 33.348,6 52.278,2 43.496,3 52.754,1 41.906,0 40.290,3

Defisit (29.141,5) (49.843,7) (4.121,3) (88.618,8) (46.845,7) (150.836,7) (125.620,0)

Persentase Defisit Terhadap PDB

(0,9) (1,3) (0,1) (1,6) (0,7) (2,1) (1,5)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2012

Page 13: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

Sumber: Kementrian ESDM, 2012

Page 14: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

Kebutuhan BBM Jenis Premium dan Solar 2012

Jenis Kendaraan

Persentase Konsumsi

Kuota APBN 2012

Prognosa Kebutuhan

2012

Pengurangan Dari Prognosa

Pribadi 53% 12,937,964 14,877,764 1,939,800

Sepeda Motor 40% 9,764,501 11,228,501 1,464,000

Angkutan Umum

3% 732,338 842,138 109,800

Angkutan Barang

4% 976,450 1,122,850 146,400

Total 100% 24,411,252 28,071,252 3,660,000

• Pasokan BBM jenis premium dibatasi dari prognosa kebutuhan sebesar28.07 juta

KL menjadi 24.41 juta KL, atau berkurang sebesar 3.66 juta KL

• Pasokan BBM jenis Solar dibatasi dari prognosa kebutuhan sekitar 15.50 juta KL

menjadi 13.89 juta KL, atau berkurang sebesar 1.61 juta KL

Sumber: Kementrian ESDM, 2012

Page 15: Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal

Any Question?

Let’s Discuss it Together...