evaluasi sistem akuntansi penggajian studi kasus di...

EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN

Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Singkawang

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh :

Aurelia Gagas

NIM : 132114048

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2017

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh :

Aurelia Gagas

NIM : 132114048

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI


YOGYAKARTA

2017


ii


iii


iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Success is often achieved by those who don't know that failure is inevitable”

-Coco Chanel-

“I’m not saying I’m gonna change the world, but I guarantee that I will spark

the brain that will change the world”

-Tupac Shakur-

“The best people posses a feeling for beauty, the courage to take risks, the

discipline to tell the truth, the capacity for sacrifice. Ironically, their virtues

make them vulnerable ; they are often wounded, sometimes destroyed.”

-Ernest Hemingway-

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Bapak dan Mamak (Yulianus Anus dan Lusia Pika)

Adik-adik (Alma Yuliska, Restituta Gumare dan Blandina Gebi)

Keluarga Tercinta


v


FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:



Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi

ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil

dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol

yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang

saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian

atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan

orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak,

dengan ini saya mengatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil

tulisan saya sendiri ini. Jika terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan

menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri,

berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,

Aurelia Gagas


vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Aurelia Gagas

Nomor Mahasiswa : 132114048

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan

Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :



Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan

kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan,

mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam pangkalan data,

mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media

lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun

memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai

penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 28 Februari 2018

Yang menyatakan,

Aurelia Gagas


vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan

arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih

yang tak terhingga kepada:

1. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Sanata

Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan

mengembangkan kepribadian kepada penulis.

2. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA, CA selaku Ketua Program Studi

Akuntansi.

3. Dr. FA. Joko Siswanto, M.M.,Akt., QIA., CA selaku Pembimbing yang

telah membantu serta membimbing dan sabar terhadap penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

4. Drs. Syech Bandar, M.Si selaku sekretaris daerah Sekretariat Daerah Kota

Singkawang yang telah mengijinkan dilaksanakannya penelitian.

5. Titin Windarti, SJP, selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Kota Singkawang atas masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam

menemukan informasi yang tepat.


viii

6. Hemdi, Bapak selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sekretariat Daerah yang memberikan saran dan keperluan data penelitian.

7. Titis, Ikbal dan Juan, selaku narasumber pada Sekretariat Daerah,

terimakasih sudah memberi informasi yang dibutuhkan dan segenap

pegawai yang telah mempermudah proses penelitian.

8. Bapak dan Mamak, yang menyekolahkan selalu mendoakan dan tanpa

lelah membimbing hingga menjadi pendorong agar skripsi dapat selesai.

9. Keluarga besar tercinta, terimakasih selalu jadi penyemangat dari jauh.

10. Desiderius Jalu Wicaksono,terimakasih selalu ada danselalu dibuat repot.

11. Sahabat-sahabat, menjadi panutan supaya segera selesai kuliah.

12. Teman-teman angkatan 2013, terimakasih atas kenangan selama di bangku

kuliah.

13. Kakak tingkat dan adik tingkat yang selalu membantu tugas-tugas kuliah.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Aurelia Gagas


ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL................................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN................................................................................ iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................... iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ................................ v

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ............................. vi

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL .................................................................................................. xi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xii

ABSTRAK ........................................................................................................... xiii

ABSTRACT ......................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 3

C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 3

D. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 3

E. Sistematika Penulisan .................................................................................. 4

BAB II LANDASAN TEORI ................................................................................. 6

A. Sistem Akuntansi ......................................................................................... 6

B. Sistem Akuntansi Penggajian pada Perusahaan ......................................... 11

C. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ........................................................ 18

D. Pengawasan Intern ..................................................................................... 26

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 30

A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 30

B. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian .................................................... 30

C. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian ................................................... 30

D. Jenis Data yang Diperlukan ....................................................................... 31

E. Data yang Dibutuhkan................................................................................ 31

F. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 32


x

G. Teknik Analisis Data .............................................................................. 32

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ............................................... 36

A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah ........................................................ 36

B. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Singkawang ................................. 38

C. Kepegawaian .............................................................................................. 39

D. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah ...................................................... 39

E. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ................................................ 48

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN ......................................................... 55

A. Deskripsi Sistem Penggajian Sekretariat Daerah Kota Singkawang ......... 55

B. Deskripsi Data dan Dokumen Pendukung dari Sistem Penggajian pada

Sekretariat Daerah Kota Singkawang ........................................................ 56

C. Pembahasan Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di

Sekretariat Daerah Kota Singkawang dengan Permendagri ...................... 68

BAB VI PENUTUP .............................................................................................. 77

A. Kesimpulan ................................................................................................ 77

B. Keterbatasan Penelitian .............................................................................. 77

C. Saran ........................................................................................................... 78

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 79

LAMPIRAN .......................................................................................................... 81


xi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan teori dan praktik berkaitan dengan fungsi yang

ada pada Sistem Akuntansi Penggajian Sekretariat Daerah

Kota Singkawang .......................................................................... 33

Tabel 3.2 Perbandingan teori dan praktik berkaitan dengan dokumen

yang digunakan pada Sistem Akuntansi Penggajian

Sekretariat Daerah Kota Singkawang ........................................... 33

Tabel 3.3 Perbandingan teori dan praktik berkaitan dengan catatan

akuntansi yang digunakan pada Sistem Akuntansi

Penggajian Sekretariat Daerah Kota Singkawang......................... 34

Tabel 3.4 Perbandingan teori dan praktik berkaitan dengan jaringan

prosedur pada Sistem Akuntansi Penggajian Sekretariat

Daerah Kota Singkawang .............................................................. 34

Tabel 3.5 Perbandingan teori dan praktik berkaitan dengan

unsur pengendalian intern pada Sistem Akuntansi

Penggajian Sekretariat Daerah Kota Singkawang......................... 35

Tabel 4.1 Data Pegawai Sekretariat Daerah Pada Bulan Oktober 2016 ....... 39

Tabel 5.1 Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan

dengan fungsi yang terkait pada Sekretariat Daerah ..................... 68


dengan dokumen yang digunakan pada Sekretariat Daerah ......... 69


dengan catatan akuntansi yang digunakan pada Sekretariat

Daerah ........................................................................................... 70


jaringan prosedur yang membentuk sistem pada Sekretariat

Daerah ........................................................................................... 70


dengan unsur pengendalian intern pada Sekretariat Daerah ......... 72


xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang ........... 47

Gambar 5.1 Flowchart Sistem Akuntansi Penggajian Sekretariat Daerah

Kota Singkawang .......................................................................... 65

Gambar 5.2 Flowchart Penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan ................... 66

Gambar 5.3 Flowchart Pembelanjaan Dana Gaji dan Tunjangan ..................... 67


xiii

ABSTRAK



Aurelia Gagas

NIM : 132114048

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2017

Tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi sistem akuntansi penggajian.

Jenis penelitian ini merupakan studi kasus di Sekretariat Daerah Kota

Singkawang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan

adalah dengan cara membandingkan sistem akuntansi penggajian pada Sekretariat

Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

pada Pemerintah Daerah dan melakukan analisis perbandingan sistem akuntansi

penggajian pada Sekretariat Daerah.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa, sistem akuntansi penggajian

Sekretariat Daerah sudah baik.

Kata kunci : sistem akuntansi, penggajian, evaluasi


xiv

ABSTRACT

PAYROLL ACCOUNTING SYSTEM EVALUATION

A Case Study in Sekretariat Daerah Kota Singkawang

Aurelia Gagas

NIM : 132114048

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2017

The purpose of this research is to evaluate payroll accounting system. The

type of this research is a case study in Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

The data in this research were gathered through interview, observation,

and documentation. The data analysis technique used in this research was

comparing payroll accounting system with Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah and then perform

comparative analysis of payroll accounting system at Sekretariat Daerah.

The result of analysis show that payroll accounting system in Sekretariat

Daerah Kota Singkawang was good.

Keywords : payroll, accounting system, evaluation


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penggajian merupakan salah satu bentuk sistem pelayanan

intern yang digunakan untuk melakukan pembayaran gaji pada setiap

bulannya. Dengan adanya sistem penggajian yang memadai, proses

penggajian dari awal hingga gaji dibayarkan sesuai dengan hak masing-

masing pegawai dapat dilakukan dengan sistematis dan diharapkan tidak

akan terdapat kesalahan dalam prosedur penggajian.

Sistem penggajian yang baik sangat dibutuhkan oleh setiap

perusahaan, terutama untuk perusahaan yang sudah memiliki cukup

banyak pegawai. Perusahaan dengan banyak pegawai tentunya

membutuhkan sistem penggajian yang dapat memudahkan mereka untuk

membayarkan gaji secara tepat dan efisien, agar gaji dapat dibayar secara

tepat dan efisien maka dalam sistem penggajian membutuhkan sistem

penggajian yang tepat.

Tujuan dari perusahaan atau instansi memiliki sistem penggajian

yang tepat karena gaji yang dibagikan harus sesuai dengan nominal yang

diterima oleh pegawai, jangan sampai nominal gaji yang diterima tidak

sesuai atau tidak sesuai dengan pegawai yang menerima gaji. Alur,

dokumen, otorisasi serta pegawai yang menjalankan jabatannya harus

sesuai dengan peraturan yang ada, jika terjadi ketidaksesuaian dengan

semua itu maka dapat dipastikan ada terjadi tindak manipulasi atau

kecurangan.


2

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kota

Singkawang. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan

Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota.Sekretariat Daerah Kotabertugas

membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan

pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kota. Sekretaris

Daerah untuk kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul

Walikota.

Setiap instansi pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya

sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Peraturan pemerintah

yang menjadi pedoman untuk penelitian ini yaitu Standar Akuntansi

Pemerintah Daerah (SAPD) sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-

prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP), sebagai acuan penelitian menggunakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada

Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas dan pentingnya suatu sistem khususnya

pada penggajian yang dilakukan pada setiap instansi sektor publik, maka

penelitian yang dilakukan tentang“Evaluasi Sistem Akuntansi Penggajian

Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Singkawang.”


https://id.wikipedia.org/wiki/Walikota

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota

3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka

dirumuskan masalah penelitian Apakah penerapan sistem akuntansi

penggajian di Sekretariat Daerah Kota Singkawang sudah sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

pada Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan

sistem akuntansi penggajian di Sekretariat Daerah Kota Singkawang sudah

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa

pihak diantaranya :

1. Bagi Sekretariat Daerah

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berharap penelitian ini

dapat dijadikan sumber informasi, bahan pertimbangan dan evaluasi

dalam pelaksanaan dan pengembangan pengendalian intern

penggajian.


4

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Sebagai tambahan pustaka, serta diharapkan mampu memberi

informasi dibidang sistem, terlebih pada sistem informasi penggajian

dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa.

3. Bagi Penulis

Menambah pengalaman penulis dengan pelaksanaan penelitian, serta

menerapkan teori yang didapat selama dibangku kuliah terhadap

praktik nyata di lapangan. Dan mengetahui cara melakukan penelitian

yang baik dan benar sesuai prosedur yang ada.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah,

Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika

Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar

dan acuan dalam penelitian melakukan evaluasi terhadap sistem akuntansi

penggajian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu

penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data yang dicari, teknik

pengumpulan data, dan teknik analisis data.


5

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah berdirinya perusahaan, visi dan

misi, data kepegawaian, struktur organisasi perusahaan, serta tugas yang

dilaksanakan menurut undang-undang.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang sistemakuntansi penggajian yang

diterapkan oleh perusahaan, menilai dan menyimpulkan masalah yang

terdapat dalam sistem tersebut.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan, keterbatasan penelitian

dan saran bagi perusahaan.


6

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Akuntansi

1. Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Kertahadi (2014:2) yang dikutip dari Mulyadi

menyebutkan bahwa :

“Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan

yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi

keuangan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen guna memudahkan

pengelolaan perusahaan”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” pasal 232 ayat (3)

menyatakan bahwa :

“Sistem Akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur

mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,

sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau

menggunakan aplikasi komputer”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi

adalah suatu organisasi formulir, catatan, prosedur dan alat-alat lainya

yang dikoordinasikan satu dengan yang lainya sehingga dapat

mengumpulkan, mengorganisir, dan mengikhtisarkan tentang berbagai

transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang dapat digunakan oleh

pihak manajemen dalam mengelola jalannya operasi perusahaan.


7

2. Sistem Akuntansi SKPD dan PPKD

Menurut Ratmono (2015:99) sistem akuntansi Pemerintah Daerah

(SAPD) diperlukan sebagai instrumen penting dalam implementasi

SAP berbasis akrual. Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan

siapa melakukan apa sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat

bagaimana.

Pedoman ini dapat diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah

demi langkah yang dijelaskan melalui sebuah bagan alir. SAPD terdiri

atas sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

a. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Sesuai dengan Lampiran II Permendagri 64 Tahun 2013 yang

secara terperinci mengatur sistem dan prosedur akuntansi pemda,

maka Sistem Akuntansi SKPD terdiri dari lima sub sistem

akuntansi yaitu :

1) Akuntansi Pendapatan

2) Akuntansi Belanja dan Beban

3) Akuntansi Aset

4) Akuntansi Kewajiban

5) Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian

b. Sistem Akuntansi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD)


8

Menurut Ratmono (2015:116) sesuai dengan Lampiran II

Permendagri Nomor 64 tahun 2013 yang secara terperinci

mengatur sistem dan prosedur akuntansi Pemda, Sistem Akuntansi

PPKD terdiri atas tujuh sub sistem akuntansi yaitu :

1) Akuntansi Pendapatan

2) Akuntansi Belanja dan Beban

3) Akuntansi Aset

4) Akuntansi Kewajiban

5) Akuntansi Pembiayaan

6) Akuntansi Konsolidator

7) Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian

3. Akuntansi Belanja dan Beban SKPD

Menurut Ratmono (2015:106-112) yang dikutip dari PSAP Nomor

1, belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas

Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban merupakan

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan

yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sistem dan prosedur akuntansi belanja dan beban terdiri atas dua

sub sistem yaitu Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembelanjaan

Langsung (LS) dan Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-


9

Pembebanan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan

Tambahan Uang Persediaan (TU).

Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembelanjaan Langsung

(LS) digunakan untuk mencatat dana yang dipergunakan untuk

pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Pemda, pembayaran

pengadaaan barang dan jasa dari pihak ketiga dan belanja bunga,

hibah, bantuan, belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan.

a. Fungsi Terkait

1) Pengguna Anggaran

2) Bendahara Pengeluaran

3) Fungsi Akuntansi-PPK-SKPD

4) Kuasa BUD

b. Dokumen yang Digunakan

1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu dokumen yang

digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh

BUD berdasarkan SPM.

2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh Bendahara

Pengeluaran SKPD.

c. Catatan yang Digunakan

1) Buku Jurnal Umum

2) Buku Besar

3) Buku Besar Pembantu


10

d. Langkah-langkah dalam melakukan prosedur akuntansi belanja dan

beban LS Gaji dan Tunjangan

1) PPK-SKPD menerima SP2D-LS dari Kuasa BUD melalui

Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SP2D. Penjurnalan

dapat dilakukan pada buku jurnal umum.

2) Fungsi akuntansi PPK-SKPD juga dapat mencatat transaksi-

transaksi ke dalam buku pembantu yang berisi rincian item

buku besar setiap rekening yang dianggap perlu.

3) Pada akhir periode, fungsi akuntansi PPK-SKPD memindahkan

saldo yang ada di setiap Buku Besar ke dalam Neraca Saldo.

Neraca Saldo akan menjadi dasar penyusunan laporan

keuangan SKPD.

4. Akuntansi Belanja dan Beban PPKD

Menurut Ratmono (2015:121) akuntansi belanja dan beban PPKD

sebagai berikut :

a. Fungsi Terkait

Dalam prosedur akuntansi belanja dan beban pelaksanaan pada

tingkat PPKD dilaksanakan oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

b. Dokumen yang Digunakan

1) SP2D-LS

2) Nota Debit Bank

3) Bukti Pengeluaran Lainnya

c. Catatan Akuntansi yang Digunakan


11

1) Buku Jurnal Umum

2) Buku Besar

3) Buku Besar Pembantu

5. Bagan alir (flowchart)

Menurut Romney (2003:191) bagan alir (flowchart) adalah teknik

analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek

sistem informasi secara jelas, ringkas dan logis. Bagan alir

menggunakan serangkaian simbol standar untuk mendeskripsikan

melalui gambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan

perusahaan, dan arus data yang melalui sistem.

Menurut Widjajanto (2001:39) bagan alir adalah suatu diagram

simbol yang menampilkan aliran data dan rangkaian tahapan operasi

dalam suatu sistem.

B. Sistem Akuntansi Penggajian pada Perusahaan

1. Pengertian Sistem Penggajian

Menurut Mardi (2014:107) sistem penggajian merupakan salah

satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus mengalami

proses dalam bentuk batch (bertahap), disebut proses secara bertahap

karena daftar gaji karyawan dibayarkan atau dibuat secara periodik

demikian pula pembayaran gaji, sebagian besar pegawai dibayar pada

waktu yang bersamaan.

Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang

dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer

(Mulyadi, 1993:377).


12

Gaji adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang

diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai tetap

(Mardi, 2014:107).

2. Dokumen yang Digunakan

Menurut Mulyadi (1993:378-386) dokumen yang digunakan dalam

sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah :

a. Dokumen pendukung perubahan gaji

Umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat

keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat,

perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian

sementara dari pekerjaan, dan pemindahan.

b. Kartu jam hadir

Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa,

dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat

waktu.

c. Kartu jam kerja

Digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga

kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu.

d. Daftar gaji

Berisi jumlah gaji karyawan, dikurangi potongan-potongan PPh

Pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan.

e. Rekap daftar gaji

Merupakan ringkasan gaji per departemen, yang dibuatberdasarkan

daftar gaji.


13

f. Surat pernyataan gaji

Dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji

yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang

menjadi beban setiap karyawan.

g. Amplop gaji

Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam

amplop gaji.

h. Bukti kas keluar

Merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi

akuntansi kepada fungsi keuangan.

3. Catatan Akuntansi yang Digunakan

Menurut Mulyadi (1993:386) catatan akuntansi yang digunakan

dalam pencatatan gaji dan upah adalah:

a. Jurnal umum

Digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam

setiap departemen dalam perusahaan.

b. Kartu penghasilan karyawan

Digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya

yang diterima oleh setiap karyawan.

4. Fungsi Terkait

Menurut Mulyadi (1993:386-388) fungsi yang terkait dalam

akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut :

a. Fungsi kepegawaian


14

Bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi

calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru,

membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat

dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan.

b. Fungsi pencatat waktu

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir

bagi semua karyawan perusahaan.

c. Fungsi pembuat daftar gaji

Bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi

penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang

menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran

gaji.

d. Fungsi akuntansi

Bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam

hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan (misalnya utang

gaji karyawan, utang pajak, utang dana pensiun).

e. Fungsi keuangan

Bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan

menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian

dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawan, selanjutnya

dibagikan kepada karyawan yang berhak.


15

5. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem

Menurut Mulyadi (1993:389-390) sistem penggajian terdiri dari

jaringan prosedur berikut ini :

a. Prosedur pencatatan waktu hadir

Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa,

yang karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang

dari perusahaan atau dapat menggunakan kartu hadir yang diisi

secara otomatis dengan menggunakan mesin pencatat waktu.

b. Prosedur pencatatan waktu kerja

Waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga

kerja langsung kepada produk yang diproduksi.

c. Prosedur pembuatan daftar gaji

Data yang dipakai sebagai sebagai dasar pembuatan daftar gaji

adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan

baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan

pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir.

d. Prosedur distribusi biaya gaji

Biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen

yang menikmati manfaat tenaga kerja.

e. Prosedur pembayaran gaji

Melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi

akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi

keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji. Fungsi


16

keuangan kemudian menguangkan cek ke bank dan memasukkan

uang ke amplop gaji.

6. Unsur Pengendalian Intern

Unsur pengendalian intern menurut Mulyadi (1993:391-395)

adalah :

a. Organisasi

1) Fungsi pembuatan daftar gaji harus terpisah dari fungsi

pembayaran gaji

Fungsi personalia bertanggung jawab atas tersedianya berbagai

informasi operasi. Informasi operasi ini dipakai sebagai dasar

untuk menghasilkan informasi akuntansi berupa gaji yang

disajikan dalam daftar gaji, yang selanjutnya digunakan untuk

dasar pembayaran gaji kepada karyawan. Dalam sistem

akuntansi penggajian, fungsi pembuat daftar gaji merupakan

fungsi akuntansi, yang bertanggung jawab atas penghitungan

penghasilan setiap karyawan. Hasil penghitungan penghasilan

karyawan ini didasarkan pada berbagai surat keputusan yang

diterbitkan oleh fungsi kepegawaian dan dituangkan dalam

daftar gaji. Fungsi keuangan merupakan fungsi penyimpanan.

2) Fungsi pencatat waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi

Untuk menjamin keandalan data waktu hadir karyawan,

pencatatan waktu hadir tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi

operasi.


17

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

1) Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus

memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan

perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama.

2) Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat,

perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada

surat keputusan direktur keuangan.

3) Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak

penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji

yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian.

4) Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu.

5) Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen

karyawan yang bersangkutan.

6) Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia.

7) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh

fungsi akuntansi.

8) Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi

dengan daftar gaji.

c. Praktik yang sehat

1) Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja

sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi

biaya tenaga kerja langsung.


18

2) Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu

harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu.

3) Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan

ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan

sebelum dilakukan pembayaran.

4) Penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi

dengan catatan penghasilan karyawan.

5) Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat

daftar gaji.

C. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) secara terperinci telah

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64

tahun 2013. Dalam pasal 5 Permendagri 64 tahun 2013 disebutkan bahwa

SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan

identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar,

penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

1. Pelaksana Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Ratmono (2015:93-97) menjelaskan bahwa

penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah dilakukan dengan

memperhatikan penatausahaan keuangan daerah termasuk Struktur

Organisasi yang menunjukkan tugas pokok dan fungsi pihak-pihak

yang terkait dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Adapun


19

pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan

penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi :

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah

daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Kepala

Daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk

pengelolaan keuangan daerah.

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku

PPKD mempunyai tugas :

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah.

2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

3) Melaksanakan fungsi BUD.

4) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.

5) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggunggjawaban pelaksanaan APBD.


20

6) Melaksanakan tugas lainnya berdasar kuasa yang dilimpahkan

oleh Kepala Daerah.

Kepala SKPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara

Umum Daerah (BUD) berwenang untuk :

1) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.

2) Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.

3) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.

4) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan

dan pengeluaran kas daerah.

5) Melaksanakan pemungutan pajak daerah.

6) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

7) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman

atas nama pemerintah daerah.

8) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah.

9) Menyajikan informasi keuangan daerah.

10) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah.

d. Pejabat Pengguna Anggaran

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran mempunyai

tugas:

1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

2) Menyusun DPA-SKPD.


21

3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja.

4) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran.

6) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.

7) Mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak lain dalam batasan

anggaran yang telah ditetapkan.

8) Menandatangani surat perintah membayar.

9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab

SKPD yang dipiminnya.

10) Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya.

11) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya.

12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

13) Melaksanakan tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa

yang dilimpahkan Kepala Daerah.

14) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

Daerah melalui Sekretariat Daerah.

e. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran


22

Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya

dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit

kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran.

f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PPTK mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana kegiatan kerja.

2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

4) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan.

g. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

PPK-SKPD mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Meneliti kelengkapan SSP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan telah diketahui

oleh PPTK.

2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS

Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang

diajukan oleh bendahara pengeluaran.

3) Melakukan verifikasi SPP.

4) Menyiapkan SPM.

5) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

6) Melaksanakan akuntansi SKPD.

7) Menyiapkan laporan keuangan SKPD.


23

h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Bendahara penerimaan merupakan pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Sedangkan

bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Menurut Halim (2012:86-88) prosedur akuntansi pengeluaran kas

dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian

keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan

pengeluaran kas pada SKPD dan SKPKD.

a. Fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait dalam proses akuntansi pengeluaran kas pada

SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD.

Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada

SKPKD.

b. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran

kas pada SKPD dan SKPKD sebagai berikut :


24

1) Surat Penyediaan Dana (SPD), merupakan dokumen yang

dibuat oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana

untuk diserap/direalisasi.

2) Surat Perintah Membayar (SPM), merupakan dokumen yang

dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan diterbitkan oleh

Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD.

3) Kuitansi pembayaran dan bukti pembayaran lainnya,

merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.

4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), merupakan dokumen

yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD untuk mencairkan

uang pada bank yang telah ditunjuk.

5) Bukti transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer

pengeluaran daerah.

6) Nota debit bank, merupakan dokumen atas bukti dari bank

yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari transaksi

kas umum daerah.


25

c. Catatan akuntansi yang digunakan

1) Buku jurnal pengeluaran kas, merupakan catatan yang

diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan

menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang

berhubungan dengan pengeluaran kas.

2) Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh

fungsi akuntansi untuk mem-posting semua transaksi atau

kejadian selain kas dari jurnal pengeluaran kas ke buku besar

untuk setiap rekening aset, kewajibam, ekuitas, pendapatan dan

beban.

3) Buku besar pembantu, merupakan catatan yang

diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua

transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar

untuk setiap transaksi yang dianggap perlu.

d. Uraian prosedur

1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilaksanakan

oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan, pada

SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

2) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi

pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal

pengeluaran kas, disertai rekening-lawan asal pengeluaran kas

tersebut.


26

3) Bukti transfer penerimaan kas mencakup Surat Perintah

Pencairan (SP2D), bukti transfer, nota kredit dan bukti

penerimaan lainnya.

4) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan fungsi akuntansi pada

SKPKD secara berkala melakukan posting ke buku besar.

5) Jika dianggap perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan

fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar

pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan

berlaku sebagai kontrol.

6) Pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas, buku besar dan

buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada

PPK-SKPD dan fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan

yang berlaku.

7) Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan

fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.

D. Pengawasan Intern

1. Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Bastian (2002:203) sistem pengawasan intern meliputi

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya

kebijakan pimpinan. Definisi sistem pengendalian intern tersebut


27

menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur

yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian

pengendalian intern tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan

yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin

pembukuan, maupun dengan komputer.

2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan sistem pengendalian intern menurut definisi Bastian

(2002:203) adalah:

a. Menjaga kekayaan organisasi

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

c. Mendorong efisiensi

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

3. Unsur Pengendalian Intern

Unsur pokok sistem pengendalian intern menurut Bastian

(2002:204-210) adalah:

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional

secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian

tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang

dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi

didasarkan pada prinsip-prinsip harus dipisahkan fungsi operasi

dan penyimpanandari fungsi akuntansi.


28

Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk

melaksanakan suatu kegiatan misalnya pembelian. Setiap kegiatan

dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang

memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan tersebut.

Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang

untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.Jika fungsi

penyimpanan disatukan dengan fungsi akuntansi, perangkapan

fungsi ini akan menemukan kemungkinan terjadinya pencatatan

transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga data akuntansi

yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya dan akibatnya

kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.

b. Sistem wewenang dan prosedur

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan

dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas

dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk

menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam

organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian

wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

Seperti kita ketahui bahwa formulir merupakan media yang

digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk

memberikan otorisasi terlaksananya setiap transaksi dalam

organisasi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data


29

yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi.

Dengan demikian, sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya

dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi

masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.

Prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang

teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan

dan biaya suatu organisasi.

c. Praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana

dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk praktik yang

sehat dalam pelaksanaanya.


30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang,

kelompok atau lembaga yang dianggap mengalami kasus tertentu. Tujuan

penelitian studi kasus untuk mempelajari secara mendalam dan sistematis

tentang suatu kasus sehingga dapat dicari alternatif pemecahannya.

B. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada periode bulan Desember 2016 sampai

dengan Februari 2017.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

C. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek yang akan diteliti meliputi kepala bagian keuangan, bendahara,

dan bagian akuntansi.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah sistem akuntansi penggajian pada

Sekretariat Daerah Kota Singkawang meliputi fungsi yang terkait,

dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, prosedur yang

digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan bagan alir dokumen.


31

D. Jenis Data yang Diperlukan

1. Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli (tidak melalui media perantara), dapat berupa opini subyek

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi, dalam hal ini

keterangan-keterangan dari pihak pelaksana penggajian Sekretariat

Daerah mengenai prosedur penggajian pegawai, dan sistem

pengendalian internal penggajian pegawai di Sekretariat Daerah Kota

Singkawang.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak

lain). Data sekunder dapat berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan

historis baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan,

buku-buku teks literatur mengenai sistem akuntansi penggajian

pegawai.

E. Data yang Dibutuhkan

1. Sejarah dan perkembangan Sekretariat Daerah.

2. Struktur organisasi dan deskripsi jabatan.

3. Dokumen, formulir dan catatan-catatan yang digunakan oleh

Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan sistem akuntansi penggajian.

4. Prosedur-prosedur dalam sistem akuntansi penggajian.

5. Peraturan Kepegawaian.


32

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan tanya

jawab secara langsung kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan

perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

oleh peneliti. Teknik ini memperoleh penjelasan tentang gambaran

umum perusahaan.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara

langsung terhadap kegiatan perusahaan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan dan

mempelajari dokumen atau data yang ada dalam perusahaan yang

berhubungan dengan sistem penggajian guna melengkapi data diatas.

G. Teknik Analisis Data

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan alat analisis

deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan

logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang

dianalisis.

Penilaian prosedur penggajian pegawai dilakukan dengan metode

wawancara langsung dengan responden yaitu pihak pelaksana penggajian

sehingga diperoleh jawaban berkaitan dengan pokok penelitian. Di

samping itu proses dan analisa data menggunakan langkah editing, yang


33

merupakan langkah meneliti ulang kelengkapan dan kebenaran jawaban

yang diperoleh dari responden melalui wawancara sehingga data yang

diperoleh akan sesuaidengan pokok penelitian.

Membandingkan hasil temuan lapangan mengenai sistem akuntansi

penggajian di Sekretariat DaerahKota Singkawang dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013.

Langkah-langkahnya adalah:

1. Membandingkan fungsi organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi

penggajian.

Tabel 3.1 Perbandingan Permendagri dan praktik berkaitan dengan

fungsi yang ada pada Sistem Akuntansi Penggajian Sekretariat Daerah

Kota Singkawang.

Fungsi Terkait Praktik

Penjelasan Ada Tidak

Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Fungsi AkuntansiPPK-

SKPD

Kuasa BUD

2. Membandingkan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi

penggajian.


dokumen yang digunakan pada Sistem Akuntansi Penggajian

Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Dokumen yang

Digunakan

Praktik Penjelasan

Ada Tidak

Surat Perintah

Membayar(SPM)

Surat Permintaan

Pembayaran (SPP)


34

3. Membandingkan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem

akuntansi penggajian.


catatan akuntansi yang digunakan pada Sistem Akuntansi Penggajian


Catatan yang

Digunakan

Praktik Penjelasan

Ada Tidak

Buku Kas Umum

Buku Pembantu

Rincian Objek Belanja

4. Membandingkan jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi

penggajian.


jaringan prosedur pada Sistem Akuntansi Penggajian Sekretariat

Daerah Kota Singkawang.

Jaringan Prosedur Praktik


Prosedur Penerbitan

SPP

Prosedur Penerbitan

SP2D

Prosedur Pembelanjaan

Dana Gaji


35

5. Membandingkan unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi

penggajian.


unsur pengendalian intern pada Sistem Akuntansi Penggajian


Unsur Pengendalian

Intern

Praktik Penjelasan

Ada Tidak

Struktur Organisasi

Sistem Wewenang dan

Prosedur

Praktik yang Sehat

6. Menilai sistem akuntansi penggajian yang berjalan pada Sekretariat

Daerah Kota Singkawang.

Setelah membandingkan antara sistem akuntansi penggajian yang

ada pada intansi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 maka akan ditarik kesimpulan sesuai

dengan yang ada pada peraturan pemerintah.


36

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Penamaan kota Singkawang ada dalam beberapa versi menurut

bahasa, dalam versi Melayu dikatakan nama Singkawang diambil dari

nama tanaman ‘Tengkawang’ yang terdapat di wilayah hutan tropis.

Menurut versi bahasa Cina, Singkawang berasal dari kosa kata ‘San Kew

Jong’ yang berarti Gunung Mulut Lautan, maksudnya suatu tempat yang

terletak dikaki gunung menghadap ke laut.

Dari beberapa catatan sejarah Singkawang mulai dikenal oleh

orang Eropa sejak tahun 1834 yang tercantum dalam buku tulisan George

Windsor Earl berjudul “The Eastern Seas” yang menyebut nama kota ini

dengan kata ‘SINKAWAN’. Pada masa itu Singkawang lebih dikenal

sebagai daerah koloni Cina dimasa kongsi-kongsi penambang emas

berkuasa dengan Monterado sebagai pusat kekuasaan para penambang

tersebut.

Kota Singkawang semula merupakan bagian dan ibukota dari

wilayah Kabupaten Sambas (UU Nomor 27 Tahun 1959) dengan status

Kecamatan Singkawang dan pada tahun 1981 kota ini menjadi Kota

Administratif Singkawang (PP Nomor 49 Tahun 1981). Kemudian Kota

Singkawang pernah diusulkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II

Singkawang yaitu melalui usul pemekaran Kabupaten Sambas menjadi


37

tiga daerah otonom. Namun Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang

tidak langsung direalisir oleh Pemerintah Pusat.

Saat itu melalui UU Nomor 10 Tahun 1999, hanya pemekaran

Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dari Kabupaten

Sambas yang disetujui, sehingga wilayah Kota Administratif Singkawang

menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

Bengkayang, sekaligus menetapkan Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Sambas beribukota di Sambas.

Akhirnya Singkawang ditetapkan sebagai daerah otonom

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Singkawang, dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 di

Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama

Presiden Republik Indonesia.


38

B. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Singkawang

1. Visi

Terdepan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

2. Misi

a. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan pemetintahan daerah

yang pro growth (pertumbuhan), pro poor (kemiskinan), pro job

(lapangan kerja), dan pro environment (lingkungan).

b. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah.

c. Meningkatkan koordinasi kepemerintahan.

d. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

pemerintah daerah.

e. Meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas aparatur.


39

C. Kepegawaian

Berikut adalah informasi mengenai jumlah pegawai yang berhubungan

dengan sekretariat daerah :

Tabel 4.1

Data Pegawai Sekretariat Daerah

Pada Bulan Oktober 2016

NO NAMA BAGIAN L P JUMLAH

SEKDA DAN ASISTEN 2 - 2

STAF AHLI 3 - 3

1 BAG. PEMERINTAHAN 6 2 8

2 BAG. HKM & PER-UU 6 5 11

3 BAG. KESRA 8 3 11

4 BAG. KERTAS 5 - 5

5 BAG. EKON 5 3 8

6 BAG. ASDA 4 1 5

7 BAG. MINBAG 2 4 6

8 BAG. PDE 5 2 7

9 BAG. HUMAS PROTOKOL 5 4 9

10 BAG. ORTAL 4 5 9

11 BAG. KEUANGAN 4 5 9

12 BAG. UMUM 24 16 40

JUMLAH PNS 83 50 133

TENAGA KONTRAK 61

TOTAL 194

Sumber: Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

D. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, mempunyai tugas dan

kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan

mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat

Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 tahun

2008 tentang “Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di


40

Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang”, susunan organisasi

Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah

2. Asisten Sekretaris Daerah

3. Bagian

4. Sub Bagian

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59

tahun 2009 tentang “Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Singkawang” tugas-tugas dalam Sekretariat

Daerah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan dan menyusun kebijakan pemerintahan daerah

berdasarkan peraturan dan ketentuan pemerintah daerah maupun

pemerintah untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah terkait.

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga

teknis daerah melalui rapat koordinasi Satuan Perangkat Daerah

sesuai kebijakan pemerintahan daerah/arahan Pimpinan serta sesuai

dengan kewenangan masing-masing guna menyingkronisasikan

kebijakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Satuan


41

Kerja Perangkat Daerah sebagai pendukung pelaksana kebijakan

pemerintah daerah.

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan

daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan yang telah

dilaksanakan.

d. Membina Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah

Kota Singkawang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku guna peningkatan kinerja pegawai.

e. Membina administrasi pemerintahan daerah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan kebijakan daerah yang direalisasikan

melalui tata naskah dinas dan informasi lainnya guna menghasilkan

tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan pada seluruh

perangkat daerah.

f. Memfasilitasi pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh

perangkat daerah dan komponen anggota masyarakat yang

berkepentingan sesuai dengan kewenangannya baik secara lisan

maupun secara tertulis untuk mewujudkan pelayanan prima kepada

perangkat daerah dan masyarakat.

g. Merumuskan Rencana Strategis Sekretariat Daerah berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota yang telah

ditetapkan sebagai dasar penentuan sasaran dan program kerja

Sekretariat Daerah.


42

h. Mengarahkan para Asisten baik secara langsung maupun melalui

disposisi, memo, nota dinas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-

masing guna menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan.

i. Mengevaluasi seluruh tugas Sekretariat Daerah dengan

membandingkan tugas kegiatan yang telah dilaksanakan dan

kegiatan yang belum terlaksana agar dapat diketahui permasalahan

yang dihadapi guna dicarikan upaya pemecahannya.

j. Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada Walikota/Wakil

Walikota baik diminta maupun tidak terhadap suatu permasalahan

pemerintahan guna dijadikan pertimbangan Pimpinan dalam

pengambilan keputusan.

k. Melaporkan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab

Sekretariat Daerah kepada Walikota dengan membuat data

kebijakan yang akan ditempuh serta rangkuman program kegiatan

yang telah dilaksanakan sebagai bahan kelengkapan

pertanggungjawaban kepada Pimpinan.

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan

tupoksi sesuai petunjuk dan arahan yang diberikan oleh

Walikota/Wakil Walikota untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten 1)

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pengoordinasian,

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan


43

kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan

perundang-undangan, administrasi kesejahteraan rakyat, kerjasama

dan perbatasan sesuai kebijakan Walikota dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat membawahi :

a. Kepala Bagian Pemerintahan

Kepala Bagian Pemerintahan membawahi :

1) Kepala Subbagian Pemerintahan Umum.

2) Kepala Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

3) Kepala Subbagian Kependudukan dan Pertanahan.

b. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan membawahi :

1) Kepala Subbagian Rancangan dan Telaahan Hukum.

2) Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM.

3) Kepala Subbagian Perundang-undangan.

c. Kepala Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

membawahi:

1) Kepala Subbagian Pendidikan dan Mental Spritual.

2) Kepala Subbagian Kesehatan dan Bina Sosial.

3) Kepala Subbagian Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita.

d. Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan

Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan membawahi:


44

1) Kepala Subbagian Kerjasama Pihak Ketiga dan Antar Daerah.

2) Kepala Subbagian Perbatasan Wilayah.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pengoordinasian,

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan

kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian, sumber daya

alam, administrasi pembangunan dan pengolahan data elektronik

sesuai kebijakan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

a. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian membawahi :

1) Kepala Subbagian Sarana Perekonomian.

2) Kepala Subbagian Produksi Daerah.

3) Kepala Subbagian Pemasaran.

b. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam membawahi :

1) Kepala Subbagian Administrasi Pertanian dan Kelautan.

2) Kepala Subbagian Bagian Administrasi Lingkungan Hidup.

3) Kepala Subbagian Administrasi Sumber Daya Mineral.

c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan membawahi :

1) Kepala Subbagian Bina Program.


45

2) Kepala Subbagian Pengendalian.

3) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Kepala Bagian Pengolah Data Elekronik

Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik membawahi :

1) Kepala Subbagian Pengolah Data dan Sarana Teknologi

Informasi.

2) Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Perangkat Lunak.

4. Asisten Administrasi Umum (Asisten 3)

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam melaksanakan pengoordinasian, penyusunan kebijakan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan

pemerintahan daerah di bidang pembinaan dan penataan organisasi,

pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan

Sekretariat Daerah, administrasi keuangan Sekretariat Daerah, humas

dan protokol sesuai kebijakan Walikota dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

a. Kepala Bagian Organisasi

Kepala Bagian Organisasi membawahi :

1) Kepala Subbagian Kelembagaan.

2) Kepala Subbagian Tatalaksana.

3) Kepala Subbagian Pengembangan Kinerja.

b. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan membawahi :


46

1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

2) Kepala Subbagian Perbendaharaan.

3) Kepala Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

c. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi :

1) Kepala Subbagian Pelayanan dan Media Informasi.

2) Kepala Subbagian Peliputan dan Penyiaran.

3) Kepala Subbagian Protokol.

d. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum membawahi :

1) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

2) Kepala Subbagian Perlengkapan.

3) Kepala Subbagian Rumah Tangga.


47

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang


48

E. KekuasaanPengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang nomor 2 tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah susunan kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Singkawang adalah :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Walikota selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah

daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai

kewenangan:

1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.

2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.

3) Menetapkan kuasa pengguna anggaran.

4) Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara

pengeluaran.

5) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

penerimaan daerah.

6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan

utang dan piutang daerah.

7) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan

barang milik daerah.

8) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

tagihan dan memerintahkan pembayaran.


49

c. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala

satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD dan kepala

SKPD selaku pejabat pengguna anggaran.

d. Dalam pelaksanaan kekuasaan, sekretaris daerah bertindak selaku

koordinator pengelolaan keuangan daerah.

2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas

koordinasi di bidang:

1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.

2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang

daerah.

3) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan

APBD.

4) Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

5) Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat

pengawas keuangan daerah.

6) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka


7) Memimpin tim anggaran pemerintah daerah.

8) Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD.

9) Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah.

10) Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD.


50

11) Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan

daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Walikota.

b. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas kepada Walikota.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

a. PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah.

2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.

3) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

5) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka


6) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Walikota.

b. PPKD selaku BUD berwenang :

1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.

2) mengesahkan DPA-SKPD.

3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.

4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan

dan pengeluaran kas daerah.


51

5) melaksanakan pemungutan pajak daerah.

6) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah

ditunjuk.

7) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD.

8) menyimpan uang daerah.

9) menetapkan SPD.

10) melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelola/menatausahakan investasi.

11) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

12) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas

nama pemerintah daerah.

13) melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah

daerah.

14) melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

15) melakukan penagihan piutang daerah.

16) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah.

17) menyajikan informasi keuangan daerah.

18) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah.


52

c. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja

pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.

d. Kuasa BUD mempunyai tugas yaitu menyiapkan anggaran kas,

menyiapkan SPD, menerbitkan SP2D dan menyimpan seluruh

bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

4. Pejabat Pengguna Anggaran

Pejabat pengguna anggaran daerah mempunyai tugas dan wewenang:

a. Menyusun RKA-SKPD.

b. Menyusun DPA-SKPD.

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja.

d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran.

f. Menandatangani SPM.

g. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.

h. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan.

i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD

yang dipimpinnya.

j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.


53

k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya.

l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh walikota.

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada walikota

melalui sekretaris daerah.

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

a. Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam

melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada

unit kerja SKPD selaku PPTK.

b. PPTK mempunyai tugas yaitu mengendalikan pelaksanaan

kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan

menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan.

6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

a. Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata

usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan

keuangan SKPD.

b. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD mempunyai tugas yaitu

meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK, meneliti

kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh


54

bendahara pengeluaran, menyiapkan SPM dan menyiapkan laporan

keuangan SKPD.

c. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap

sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan

negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

7. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

a. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat

fungsional.

b. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang

melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan

perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau

bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan

tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga

keuangan lainnya atas nama pribadi.

c. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara

fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

PPKD selaku BUD.


55

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Sistem Penggajian Sekretariat Daerah Kota Singkawang

Pembayaran gaji kepada pegawai di Sekretariat Daerah adalah

bentuk pengeluaran yang diakui sebagai belanja. Gaji pegawai merupakan

belanja tidak langsung yang termasuk dalam belanja pegawai, menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

“Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” belanja pegawai merupakan

belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan

lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Sistem penggajian diawali dengan pegawai masuk kerja dengan

mengisi daftar hadir. Di Sekretariat Daerah sudah tidak menggunakan

penggajian manual oleh karena itu pegawai mengisi presensi pada mesin

pencatat sidik jari ataufinger print. Setiap akhir bulan ada bagian yang

bertugas mengumpulkan rekap dari finger print dan akan diserahkan

kepada petugas yang berwenang untuk mengolah data tersebut.

Staf bagian umum Sekretariat Daerah mengumpulkan rekap finger

print atau biasa disebut rekap absensi bulanan, dokumen ini memiliki

empat rekap. Rekap pertama disimpan sebagai arsip oleh bagian umum

Sekretariat Daerah.


56

Rekap kedua diberikan kepada masing-masing bagian yang ada di

Sekretariat Daerah, masing-masing bagian membuat daftar beban kerja

dan uang makan pegawai dalam bentuk berkas nota dinas usulan

pembayaran. Kemudian berkas nota dinas usulan pembayaran dari masing-

masing bagian diserahkan kepada bagian keuangan Sekretariat Daerah

yaitu sub bagian perbendaharaan khususnya bendahara. Selanjutnya

bendahara memproses dengan membuat dan mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar(SPM) ke Badan

Keuangan Daerah (BKD).

Rekap ketiga untuk asisten 1, asisten 2 dan asisten 3 untuk laporan.

Berkas yang diberikanuntuk BKD juga sebagai bahan perhitungan

kehadiran PNS, jika ada pegawai yang tidak hadir maka akan dikenakan

sanksi disiplin sesuai peraturan kepegawaian.

B. Deskripsi Data dan Dokumen Pendukung dari Sistem Penggajian

pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang

1. Fungsi yang terkait

a. Pengguna Anggaran

Fungsi Sekretaris Daerah dalam sistem penggajian untuk

menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Surat

Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ditujukan kepada PPKD

(Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

selaku BUD.Sebelum menerbitkan SPM-LS gaji, Pengguna

Anggaran terlebih dahulu membuat surat permintaan penerbitan


57

Surat Pencairan Dana (SPD) Belanja Langsung kepada BUD/Kuasa

BUD.

b. Bendahara Pengeluaran

Fungsi bendahara pengeluaran dalam sistem penggajian untuk

memverifikasi dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran

Langsung (SPP-LS) yang ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan

Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Bendahara pengeluaran juga

berfungsi untuk mencatat Surat Perintah Pencairan Dana Langsung

(SP2D-LS) dan Bendahara Pengeluaran juga bertugas mencatat

bukti-bukti pembelanjaan dana Langsung.

c. Fungsi Akuntansi PPK-SKPD

Fungsi PPK-SKPD dalam sistem penggajian untuk memverifikasi

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Kemudian,

menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang

diberikan kepada Pengguna Anggaran. PPK-SKPD juga menginput

data yang ada di Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-

LS) ke dalam Buku Kas Umum (BKU).

d. Kuasa BUD

Fungsi Kuasa BUD dalam sistem penggajian adalah membuat Surat

Penyediaan Dana (SPD) yang merupakan pembuatan anggaran

untuk pencairan dana yang diajukan oleh SKPD. Selanjutnya

Kuasa BUD juga bertugas melakukan pengujian SPM dan

menerbitkan SP2D.


58

2. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian

Sekretariat Daerah sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat Permintaan Pembayaran disingkat SPP merupakan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP). SPP adalah dokumen yang

diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan

pembayaran. Gaji termasuk dalam belanja langsung jadi

menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang

disingkat SPP-LS.

b. Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Membayar biasa disingkat SPM adalah dokumen

yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh

Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah

Membayar (SPM). Lebih tepatnya surat yang dipergunakan untuk

mencairkan dana lewat bank. SPM merupakan dokumen yang

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

untuk penerbitan SP2D. Gaji termasuk dalam belanja langsung jadi

menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang

disingkat SP2D-LS.

3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian Sekretariat

Daerah sebagai berikut :


59

Pembukuan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bermula ketika

bendahara pengeluaran menerima SP2D-LS gaji dari BUD/Kuasa

BUD.

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum meliputi semua transaksi yang terjadi yaitu

pengeluaran dan penerimaan.

b. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja

Buku pembantu rincian objek belanja digunakan untuk mencatat

seluruh belanja gaji dan tunjangan yang dilakukan oleh bendahara

pengeluaran.

4. Prosedur-prosedur dalam sistem penggajian sebagai berikut :

a. Prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-

LS) Gaji dan Tunjangan

1) Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Penyediaan

Dana(SPD) kepada Bendahara dan Pejabat Penatausahaan

Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah(PPK-SKPD).

2) Berdasarkan Surat Penyediaan Dana(SPD), Bendahara

membuat SPP-LS Gaji beserta dokumen lainnya. Dokumen lain

ini terdiri dari Surat PengantarSPP-LS Gaji, Ringkasan SPP-LS

Gaji, Rincian SPP-LS Gaji, serta lampiran yang berupa

Pembayaran Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Gaji

Terusan.


60

3) Bendahara menyerahkan SPP-LS Gaji beserta dokumen lain

kepada PPK-SKPD.

4) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS Gaji berdasarkan

SPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

5) Apabila SPP-LS Gaji dinyatakan lengkap maka PPK-SKPD

membuat Rancangan SPM, paling lambat dua hari kerja sejak

SPP diterima.

6) PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran

untuk diotorisasi.

7) Jika SPP-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan

menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling

lambat satu hari kerja sejak SPP-LS Gaji diterima.

8) Surat Penolakan Penerbitan SPM ini kemudian diberikan PPK-

SKPD kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.

9) Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara

agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-LS Gaji.

b. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung

(SP2D-LS) Gaji dan Tunjangan

1) Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada Kuasa

Bendahara Umum Daerah(Kuasa BUD).

2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM.


61

3) Bila SPM dinyatakan lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan

SP2D paling lambat dua hari sejak diterimanya pengajuan

SPM.

4) SP2D ini diserahkan kepada Pengguna Anggaran.

5) Kuasa BUD sendiri harus mencatat SP2D dan Nota Debet pada

dokumen Penatausahaan.

6) Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D kepada Bendahara.

7) Bendahara mencatat SP2D pada dokumen Penatausahaan.

8) Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD

menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D paling lambat

satu hari kerja sejak SPM diterima.

9) Surat penolakan penerbitan SP2D ini diserahkan kepada

Pengguna Anggaran agar dilakukan penyempurnaan.

c. Prosedur pembelanjaan Dana Gaji dan Tunjangan

1) Bendahara Pengeluaran menyerahkan SP2D kepada Bank.

2) Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank mencairkan dana dan

membuat Nota Debet. Nota Debet ini kemudian diserahkan

kepada Kuasa BUD.

3) Bank mentransfer uang melalui rekening kepada Penerima

Gaji.

5. Unsur pengendalian intern yang digunakan dalam sistem penggajian

Sekretariat Daerah sebagai berikut :


62

a. Struktur Organisasi

1) Fugsi pembuat daftar gaji terpisah dari fungsi keuangan

Fungsi pembuat daftar gaji dilakukan oleh bendahara

pengeluaran dan fungsi keuangan bertanggungjawab

melakukan pembayaran gaji merupakan bagian di luar

lingkungan Sekretariat Daerah yaitu Bank.

2) Fungsi akuntansi terpisah dari fungsi keuangan

Fungsi akuntansi pada Sekretariat Daerah yaitu Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang

bertanggungjawab mencatat pemasukan dan pengeluaran kas,

sedangkan fungsi keuangan melakukan pembayaran yaitu

Bank.

3) Fungsi pencatat waktu hadir terpisah dari fungsi operasi

Fungsi pencatat waktu hadir pegawai menggunakan mesin

sidik jari atau finger print merupakan tugas bagian umum

untuk mengumpulkan rekap finger print setiap akhir bulan,

sedangkan fungsi operasi yaitu bagian umum Sekretariat

Daerah bertanggungjawab mengumpulkanrekap daftar hadir

dan diberikan ke bagian-bagian di lingkungan Sekretariat

Daerah.


63

b. Sistem Wewenang dan Prosedur

1) Setiap pegawai yang namanya tercantum dalam daftar gaji

memiliki surat keputusan pengangkatan pegawai yaitu SK. SK

PNS (Pegawai Negri Sipil) ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah.

2) Perubahan gaji pegawai berdasarkan peraturan pemerintah

yang berlaku dan menggunakan SK kenaikan gaji berkala.

3) Potongan-potongan gaji pegawai diotorisasi oleh bendahara

pengeluaran.

4) Pengisian presensi pegawai menggunakan finger print atau

mesin sidik jari dan yang mengotorisasi adalah bagian umum.

5) Perintah lembur pegawai menggunakan surat keputusan (SK)

dan sudah menyesuaikan peraturan pemerintah.

6) Daftar gaji pegawai diotorisasi oleh pengguna anggaran.

7) Bukti kas keluar berupa buku pembantu simpanan/bank

diotorisasi oleh PPK-SKPD.

c. Praktik yang Sehat

1) Gaji pegawai negri sipil ditetapkan berdasarkan golongan dan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor

30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan

Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil.


64

2) Pegawai sudah tidak menggunakan kartu waktu tetapi

menggunakan mesin sidik jari untuk presensi. Pengisian

presensi dilakukan pada saat masuk kerja yaitu pagi dan siang

serta sore saat pulang kerja.

3) Bagian umum mengumpulkan rekap absensi bulanan pegawai

kemudian diserahkan ke bagian-bagian di Sekretariat Daerah

dan diserahkan ke Bagian Keuangan Daerah.

4) Surat pencairan gaji yaitu SP2D, sebelum diterbitkan SP2D

terlebih dahulu melalui prosedur penerbitan surat pendukung

lainnya yaitu SPD, SPP dan SPM. Pencatatan dilakukan pada

Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja.

5) Yang menyetujui daftar gaji adalah pengguna anggaran

(sekretaris daerah) dan yang melakukan pembayaran pihak

ketiga yaitu Bank.

6) Pembayaran gaji dilakukan oleh bagian di luar lingkungan

Sekretariat Daerah yaitu Bank, kemudianBank mentransfer gaji

ke rekening pegawai.

7) Pengawasan internal atau pengendalian internal yang dilakukan

oleh badan di luar lingkungan Sekretariat Daerah.

6. Mendiskripsikan bagan alir dokumen

Di bawah ini adalah bagan alir yang berkaitan dengan sistem

penggajian pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang :


65

Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Gambar 5.1

Flowchart Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Singkawang

PP

K S

KP

D

SP

D

Pem

bu

atan

SP

P-L

S

Len

gkap

Pem

buatan

Surat

Pen

olak

an S

PM

SP

DSP

D

SP

DS

PP

-LS

dan

Dokum

en L

ain

DP

A

SK

PD

SP

D

Pen

elitian

SP

P-L

S

DP

A

SK

PD

SP

D

SP

P-L

S d

an

Dokum

en L

ain

SP

P-L

S d

an

Dokum

en L

ain

Surat P

enolak

an

Pen

erbitan

SP

M

Surat P

enolak

an

Pen

erbitan

SP

M

SP

P-L

S d

an

Dokum

en L

ainR

ancan

gan

SP

MR

ancan

gan

SP

M

SP

P-L

S d

an

Dokum

en L

ain

Surat P

enolak

an

Pen

erbitan

SP

M

Pem

bu

atan

SP

M

Oto

risasi

SP

P-L

S d

an

Dokum

en L

ain

Surat P

enolak

an

Pen

erbitan

SP

M

Ran

cangan

SP

MS

PM

Oto

risasi1

1 h

ari kerja

sejak S

PP

diterim

a

2 h

ari kerja

sejak S

PP

diterim

a

Reg

ister Surat

Pen

olak

an P

enerb

itan

SP

M

Reg

ister

SP

M L

S G

aji

Ketera

ng

an

PP

K S

KP

D : P

ejab

at

Pen

ata

usa

ha

an

Keu

an

ga

n S

atu

an

Kerja

Pera

ng

ka

t Da

erah

SP

D : S

ura

t Pen

yed

iaa

n D

an

a

DP

A S

KP

D : D

ok

um

en

Pela

ksa

na

an

An

gg

ara

n S

atu

an

Kerja

Pera

ng

ka

t Da

erah

SP

P L

S : S

ura

t Perm

inta

an

Pem

ba

ya

ran

La

ng

sun

g

SP

M : S

ura

t Perin

tah

Mem

ba

ya

r

SP

M L

S : S

ura

t Perin

tah

Mem

ba

ya

r La

ng

sun

g

SP

2D

LS

: Su

rat P

erinta

h

Pen

caira

n D

an

a L

an

gsu

ng

Dokum

en S

PP

-LS

terdiri d

ari:

1. S

urat P

engan

tar SP

P-L

S G

aji

2. R

ingkasan

SP

P-L

S G

aji

3. R

incian

SP

P-L

S G

aji

4. L

amp

iran S

PP

-LS

Gaji

Lam

piran

Dokum

en S

PP

-LS

Gaji

1. P

emb

ayaran G

aji Induk

2. G

aji Susu

lan

3. K

ekuran

gan

Gaji

4. d

ll

Tid

ak

Ya

Pen

erbitan

SP

2D

-LS

Gaji

Ku

asa BU

DB

end

ahara P

eng

eluaran


66

Penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan

Gambar 5.2

Flowchart Penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan


Bendahara Pengeluaran Pengguna Anggaran Kuasa BUD

Dokumen

Penatausahaan

1

SPMPembuatan

SPM

SPM

Penelitian

Kelengkapan

Lengkap

Pembuatan

Surat Penolakan

Penerbitan

SP2D

Surat Penolakan

Penerbitan SP2D

Surat Penolakan

Penerbitan SP2D

Penerbitan

SP2D

SP2D

SP2D

SP2D

Pencatatan

SP2D

SP2D

SP2D

SP2D

Pencatatan

SP2DDokumen

Penatausahaan

2

Register Surat

Penolakan

Penerbitan SP2D

Nota

Debet

2 hari kerja

sejak SPM

diterima

1 hari kerja

sejak SPM

diterima

Dari

Pembelanjaan

Dana Gaji

Keterangan

Kuasa BUD : Kuasa

Bendahara Umum

Daerah

SPP LS : Surat

Permintaan Pembayaran

Langsung

SPM : Surat Perintah

Membayar

SP2D : Surat Perintah

Pencairan Dana

Dari pengajuan

SPP-LS Gaji &

Tunjangan

Ya

3

Ke

Pembelanjaan

Dana Gaji

Register SP2D


67

Pembelanjaan Dana Gaji dan Tunjangan

Gambar 5.3

Flowchart Pembelanjaan Dana Gaji dan Tunjangan


Bendahara Pengeluaran Bank

2

SP2D

SP2D

Nota

Debet

SP2D

Pencairan

Dana

Nota

Debet

Uang

PNS

Daerah

Ke Penerbitan

SP2D LS Gaji

Keterangan

SP2D LS : Surat

Perintah Pencairan

Dana Langsung

PNS Daerah : Pegawai

Negeri Sipil Daerah

3

Dari Penerbitan

SP2D LS Gaji


68

C. Pembahasan Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di

Sekretariat Daerah Kota Singkawang dengan Permendagri

Tabel 5.1

Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan dengan fungsi

yang terkait pada Sekretariat Daerah

Fungsi Terkait Praktik


Pengguna Anggaran Ada Pengguna Anggaran adalah

Sekretaris Daerah. Fungsi

pengguna anggaran yaitu

melakukan pengajuan Surat

Penyediaan (SPD) kepada

Kuasa Bendahara Umum

Daerah (Kuasa BUD) dan

menerbitkan Surat Perintah

Membayar Langsung (SPM).

Bendahara

Pengeluaran

Ada Fungsi Bendahara

Pengeluaran yaitu membuat

Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) dan

melakukan pencatatan setelah

menerima Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) dan

bukti-bukti pembelanjaan

dana Langsung (LS).

Fungsi Akuntansi

Pejabat Penatausahaan

Keuangan Satuan

Kerja Perangkat

Daerah (PPK-SKPD)

Ada PPK-SKPD berfungsi untuk

meneliti kelengkapan dan

kebenaran SPP-LS.

Kemudian merancang Surat

Perintah Membayar

Langsung (SPM-LS) dan

diajukan kepada Pengguna

Anggaran, serta membuat

surat penolakan penerbitan

SPM.

Kuasa Bendahara

Umum Daerah (Kuasa

BUD)

Ada Fungsi Kuasa BUD yaitu

membuat Surat Penyediaan

Dana (SPD). Kemudian

Kuasa BUD mengotorisasi

dan menerbitkan SP2D.


69

Tabel 5.2

Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan dengan

dokumen yang digunakan pada Sekretariat Daerah

Dokumen yang

Digunakan

Praktik Penjelasan

Ada Tidak

Surat Perintah

Membayar (SPM)

Ada SPM digunakan sebagai dasar

untuk mencairkan dana. SPM

dirancang oleh Pejabat

Penatausahaan Keuangan

Satuan Kerja Perangkat

Daerah (PPK-

SKPD).Kemudian PPK-

SKPD mengajukan SPM

kepada Pengguna Anggaran

untuk diotorisasi. Selanjutnya

Pengguna Anggaran

menerbitkan SPM dan

menyerahkan kepada Kuasa

Bendahara Umum Daerah

(Kuasa BUD) sebagai dasar

pembuatan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D).

Surat Permintaan

Pembayaran (SPP)

Ada Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) dibuat

oleh Bendahara Pengeluaran.

Dasar pembuatan SPP adalah

Surat Penyediaan Dana

(SPD). Kemudian Bendahara

Pengeluaran mengajukan SPP

kepada PPK-SKPD untuk

penelitian kelengkapan dan

kebenaran dokumen SPP.

Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) digunakan

PPK-SKPD sebagai dasar

untuk merancang Surat

Perintah Membayar (SPM).


70

Tabel 5.3

Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan dengan catatan

akuntansi yang digunakan pada Sekretariat Daerah

Catatan yang

Digunakan

Praktik Penjelasan

Ada Tidak

Buku Kas Umum Ada

Pencatatan atau pembukuan

dilakukan pada Buku Kas

Umum (BKU). BKU dicatat

pada kolom pengeluaran dan

penerimaan. Pencatatan

dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran.

Buku Pembantu

Rincian

Objek Belanja

Ada

Buku pembantu rincian objek

belanja dicatat pada kolom

belanja LS (langsung).

Tabel 5.4

Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan jaringan

prosedur pada Sekretariat Daerah



Prosedur Penerbitan

Surat Permintaan

Pembayaran Langsung

(SPP-LS)

Ada

SPP untuk gaji termasuk

dalam kategori belanja

langsung gaji, maka dari itu

menggunakan Surat

Permintaan Pembayaran

Langsung (SPP-LS) gaji.

SPP-LS dibuat oleh

Bendahara Pengeluaran

dengan dasar SPD. Kemudian

SPP-LS diajukan kepada


Keuangan SKPD untuk

meneliti kelengkapan dan

kebenaran SPP-LS. Jika SPP-

LS disetujui maka akan

dibuat rancangan SPM-LS,

jika tidak maka akan dibuat

surat penolakan penerbitan

SPM-LS dan dikembalikan

kepada Bendahara

Pengeluaran untuk

dilengkapi.


71

Tabel 5.4

(Lanjutan) Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan

jaringan prosedur pada Sekretariat Daerah



Prosedur Penerbitan

Surat Perintah

Pencairan Dana

Langsung(SP2D-LS)

Ada

SP2D-LS diterbitkan oleh

Kuasa Bendahara Umum

Daerah. Dasar pembuatan

SP2D-LS adalah SPM-LS.

SPM-LS diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran dan

diajukan kepada Kuasa

Bendahara Umum Daerah.

SPM-LS yang diajukan

kemudian diteliti

kelengkapan dan

kebenarannya. Jika disetujui

maka SP2D-LS dapat

diterbitkan, jika tidak maka

akan dibuat surat penolakan

penerbitan SP2D-LS dan

dikembalikan kepada

Pengguna Anggaran untuk

dilengkapi.

Prosedur

Pembelanjaan

Dana Gaji

Ada

Setelah Kuasa Bendahara

Umum Daerah menerbitkan

SP2D-LS, barulah Bendahara

Pengeluaran menyerahkan

SP2D-LS kepada Bank.

Berdasarkan SP2D-LS yang

diterima, Bank mencairkan

dana serta membuat nota

debet. Nota debet akan

diberikan kepada Kuasa BUD

dan selanjutnya Bank

mentransfer uang ke rekening

masing-masing pegawai.


72

Tabel 5.5

Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan dengan unsur

pengendalian intern pada Sekretariat Daerah

Unsur Pengendalian

Intern

Praktik Penjelasan

Ada Tidak

Struktur Organisasi

Fungsi pembuatan

daftar gaji terpisah

dari fungsi keuangan

Ada Fungsi pembuat daftar gaji

pada Sekretariat Daerah

adalah bendahara

pengeluaran dan fungsi

keuangan dilakukan oleh

bagian di luar lingkungan

Sekretariat Daerah yaitu

Bank.

Fungsi akuntansi

terpisah dari fungsi

keuangan

Ada Fungsi akuntansi pada

Sekretariat Daerah adalah


Keuangan (PPK-SKPD),

sedangkan fungsi keuangan

melakukan pembayaran yaitu

Bank.

Fungsi pencatat waktu

hadir terpisah dari

fungsi operasi

Ada Fungsi pencatat waktu hadir

adalah mesin sidik jari, sistem

sudah otomatis merekam

waktu hadir pegawai. Bagian

umum mengumpulkan rekap

absensi bulanan.


73

Tabel 5.5


dengan unsur pengendalian intern pada Sekretariat Daerah

Unsur Pengendalian

Intern

Praktik Penjelasan

Ada Tidak

Sistem Wewenang dan Prosedur

Setiap orang yang

namanya tercantum

dalam daftar gaji

memiliki surat

keputusan

pengangkatan sebagai

pegawai perusahaan

yang ditandatangani

oleh pejabat

berwenang

Ada Surat keputusan

pengangkatan sebagai

pegawai adalah SKPNS dan

ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah.

Setiap perubahan gaji

pegawai didasarkan

pada surat keputusan

pejabat yang

berwenang

Ada Perubahan gaji pegawai

menggunakankenaikan gaji

berkala berdasarkan peraturan

pemerintah yang berlaku.

Setiap potongan atas

gaji pegawai selain

dari pajak

penghasilan

diotorisasi oleh

pejabat yang

berwenang

Ada Potongan selain pajak

diotorisasi oleh bendahara

pengeluaran.

Kartu jam hadir

diotorisasi fungsi

pencatat waktu

Ada Pengisian presensi pegawai

menggunakan mesin sidik

jari. Bagian umum yang

mengotorisasi.

Perintah lembur

diotorisasi oleh

pejabat yang

berwenang

Ada Perintah lembur

menggunakan SK

berdasarkan peraturan

pemerintah yang berlaku.

Daftar gaji diotorisasi

oleh fungsi personalia

Ada Daftar gaji diotorisasi oleh

pengguna anggaran.

Bukti kas keluar

diotorisasi oleh fungsi

akuntansi

Ada Nota debet diotorisasi oleh

Kuasa BUD.


74

Tabel 5.5


dengan unsur pengendalian intern pada Sekretariat Daerah

Unsur Pengendalian

Intern

Praktik Penjelasan

Ada Tidak

Praktik yang Sehat

Pengaturan gaji dan

upah yang berlaku

Ada Gaji PNS berdasarkan PP

Republik Indonesia nomor 30

tahun 2015 tentang

Perubahan Ketujuh Belas

Atas Peraturan Pemerintah

nomor 7 tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil.

Orang-orang yang

mengisi kartu-kartu

waktu

Ada Mesin sidik jari secara

otomatis sudah memiliki data

kehadiran pegawai.

Orang-orang yang

memverifikasi kartu-

kartu waktu

Ada Bagian umum yang

mengumpulkan rekap absensi

bulanan pegawai.

Formulir dan buku

yang digunakan oleh

bagian gaji

Ada Surat untuk mencairkan gaji

yaitu SPD, SPP, SPM dan

SP2D. Pencatatan dilakukan

pada BKU dan Buku

Pembantu Rincian Objek

Belanja.

Orang-orang yang

bertanggung jawab

menyetujui daftar gaji

dan pembayaran

Ada Daftar gaji disetujui oleh

pengguna anggaran dan

pembayaran oleh Bank.

Metode pembayaran Ada Pembayaran gaji melalui

Bank ditransfer langsung ke

pegawai.

Pengecekan internal

yang digunakan untuk

mencegah kecurangan

dan pencurian

Ada Pengawasan internal yang

dilakukan oleh badan diluar

Sekretariat Daerah.


75

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil seluruh perbandingan mengenai

sistem akuntansi penggajian pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang adalah :

Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian pada Sekretariat

Daerah sudah sesuai danmelibatkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

Fungsi Akuntansi PPK-SKPD, Kuasa BUD. Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan, fungsi-fungsi tersebut sudah menjalankan tugas dengan baik sesuai

dengan uraian tugas masing-masing fungsi.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian di

Sekretariat Daerah adalah SPM-LS gaji dan SPP-LS gaji. Dokumen yang

digunakan sudah sesuai. Adapun dokumen SP2D merupakan bagian dari prosedur

pengeluaran kas, khusus untuk penggajian pegawai pemerintah termasuk dalam

kategori belanja yaitu belanja langsung gaji dan tunjangan maka dari itu SP2D

yang digunakan adalah SP2D-LS gaji. Urutan penerbitan dokumen yang

dilakukan instansi pemerintah khususnya SKPD, dimulai dari pengguna anggaran

atau sekretaris daerah mengajukan SPD diperuntukkan sebagai dasar penerbitan

SPP-LS gaji. Kemudian setelah SPP-LS gajiditerbitkan akan diteliti kelengkapan

dan kebenarannya, jika sudah lengkap dan benar maka SPP-LS gaji digunakan

sebagai dasar penerbitan SPM-LS gaji. SPM-LS gaji merupakan dokumen yang

dibuat sebagai dasar untuk menerbitkan SP2D-LS gaji. Dan terakhir setelah

SP2D-LS gaji terbit maka akan diberikan kepada Bank guna pencairan gaji

langsung ke rekening pegawai.


76

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian di Sekretariat

Daerah sudah sesuai yaitu menggunakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku

Pembantu Rincian Objek Belanja. Buku Kas Umum dibukukan oleh bendahara

pengeluaran dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja juga dibukukan oleh

bendahara pengeluaran, Buku Pembantu Rincian Objek Belanja adalah bagian

dari Buku Pembantu BKU.

Jaringan prosedur yang membentuk sistem di Sekretariat Daerah sudah

sesuai yaitu prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-

LS) Gaji dan Tunjangan, prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

Langsung (SP2D-LS) Gaji dan Tunjangan serta prosedur pembelanjaan Dana Gaji

dan Tunjangan. Keseluruhan prosedur ini dilaksanakan oleh beberapa pihak

terkait dan berbeda tugas, serta dokumen pendukung sebagai dasar pembuatan

SPP-LS gaji juga berbeda satu dan yang lainnya.


77

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas penelitian yang dilakukan pada

Sekretariat Daerah Kota Singkawang, maka dapat diambil kesimpulan :

Sistem akuntansi penggajian di Sekretariat Daerah Kota

Singkawang melibatkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

PPK-SKPD dan Kuasa BUD. Berdasarkan temuan yang ada, masing-

masing bagian sudah menjalankan tugas dengan baik dan sistem akuntansi

penggajian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Singkawang sudah sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak mendapat informasi

yang detail dari pihak yang berwenang.


78

C. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi atas penelitian yang dilakukan pada Sekretariat

Daerah Kota Singkawang, maka peneliti memiliki beberapa saran :

1. Pegawai yang masih kurang kesadaran terhadap kedisiplinan waktu,

sebaiknya diberikan tindakan tegas terhadap pegawai yang keluar saat

jam kerja untuk melakukan kegiatan diluar pekerjaannya.

2. Sebaiknya menggunakan mesin sidik jari karena mesin sidik jari

digunakan untuk menghitung jam kehadiran yang akan diberi balas

jasa.


79

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik:

Konsep untuk Pemerintah Daerah. Salemba Empat, Jakarta.

Bawono, Icuk Rangga dan Mochamad Novelsyah. 2012. Tata Cara

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan

SKPKD. Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik:

Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat. Salemba Empat, Jakarta.

Kertahadi, Rendy Satria Agrianto. 2014. “Analisis Sistem Akuntansi Penggajian

dan Pengupahan Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian

Internal Perusahaan Studi Kasus Pada PT. Duta Paper Prigen Pasuruan”.

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 7 (Januari). No. 1:2-3

Mardi. 2014 Sistem Informasi Akuntansi. Cetakan Kedua. Ghalia

Indonesia, Bogor.

Mulyadi. 1993. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi

Ilmu YKPN, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 tahun 2008. Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Singkawang. Walikota Singkawang.

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 tahun 2008. Tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah. Walikota Singkawang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Daerah. Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 tahun 2009. Tentang Uraian Tugas

Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Walikota Singkawang.

Rahmawati, Mila Mumpuni dan Subekti Djamaluddin. 2013. Akuntansi

Bendaharawan Pemerintah Daerah/Kota. Cetakan pertama. Deepublish,

Yogyakarta.


80

Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholihin. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah

Berbasis Akrual. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2003. Accounting Information

Systems Ninth Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit Erlangga,

Jakarta.


81

LAMPIRAN


82

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

A. SEJARAH BERDIRINYA PERUSAHAAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya Sekretariat Daerah Kota Singkawang?

2. Apa visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Singkawang?

3. Pemilihan lokasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang atas dasar apa?

B. STRUKTUR ORGANISASI

1. Bagaimana bentuk struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota

Singkawang?

2. Bagian apa saja yang ada pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang

dan siapa saja yang menjadi kepala bagian?

3. Bagaimana wewenang dan tanggungjawab masing-masing bagian?

4. Ada berapa unit organisasi yang terkait dalam pengelolaan gaji

karyawan?

C. PERSONALIA

1. Berapa jumlah karyawan yang ada di Sekretariat Daerah Kota

Singkawang?

2. Bagaimana proses perekrutan pegawai baru?

3. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi pegawai?

4. Berapa lama waktu cuti yang diberikan kepada pegawai?


83

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

D. JAM KERJA

1. Pukul berapa pegawai mulai bekerja?

2. Jika ada waktu istirahat, berapa lama waktu yang diberikan dan pada

pukul berapa?

E. AKUNTANSI

1. Apakah ada pedoman prosedur penggajian pegawai?

2. Apa saja dokumen yang digunakan dalam prosedur penggajian

pegawai dan bagaimana bentuk formulir tersebut?

3. Bagaimana tahap prosedur penggajiannya?

4. Bagaimana bagan alir dokumen sistem penggajian?

5. Apa saja fungsi yang terlibat dalam prosedur penggajian?

6. Apakah Sekretariat Daerah memiliki staf pengawasan intern?

7. Kapan gaji diberikan kepada pegawai?


84

Lampiran 2 Daftar Gaji Pegawai


85

Lampiran 3 Daftar Pembayaran Gaji Induk


86

Lampiran 4 SPPLS Daftar Gaji dan Tunjangan


87



88



89

Lampiran 5 Tanda Terima Gaji


90

Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian


evaluasi sistem akuntansi penggajian studi kasus di...

Documents