Evaluasi PelaksanaanREFORMASI BIROKRASI POLRI

GELOMBANG II TAHUN 2011-2014

POLDA KALTIM

AKBP Drs. DHARU SISWANTO

D a s a r :

• Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/346/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2011-2014;

• Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/180/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penetapan Pedoman Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Refreshing Pelaksanaan RBP;

• Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/169/I/2014 Tanggal 24 Januari 2014 tentang Pelaksanaan rapat evaluasi RBP Gel II Tahun 2011-2014.

HASIL PENCAPAIANPELAKSANAAN RBP GEL. II TA. 2011-2014

DI -POLDA KALTIM

Pokok-pokok HTCK Satuan kerja dilingkungan Polda Kaltim telah tersusun dan disahkan oleh Kapolri, melalui Peraturan Kapolda Kaltim Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013.

PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASIHTCK Polda Kaltim

Dari 53 Satker jajaran Polda Kaltim, hingga saat ini terdapat 36 peraturan Kasatker jajaran Polda Kaltim tentang pokok-pokok HTCK yang telah terbentuk dan di sahkan oleh Kapolda Kaltim.

HTCK Satker jajaran Polda Kaltim

Penyusunan Analisa Beban Kerja Polda Kaltim dan penghitungan Efektivitas Unit telah dilaksanakan dan dilaporkan melalui surat Kapolda Kaltim Nomor : B/4996/XI/2012/Ro Rena tanggal 09 Nopember 2012 Perihal Penghitungan Kembali ABK Satker jajaran Polda Kaltim, dengan hasil 0,83 atau kategori cukup.

Penyusunan ABK

Telah diajukan 11 Polres untuk dibentuk Sat Pam Obvit Polres, namun hingga saat ini belum ada yg disetujui pembentukannya.

Pembentukan Sat Pam Obvit Polres

Telah diajukan 43 Polsek yang tersebar di 9 Polres untuk pembentukan Unit Lantas Polsek, hingga saat ini terdapat 17 Unit Lantas Polsek yang terdapat di 7 Polres yang telah disetujui.

Pembentukan Unit Lantas Polsek

Telah diajukan 10 Polres untuk dibentuk Sat Polair tingkat Polres, hingga saat ini terdapat 7 Polres yg telah disetujui pembentukannya. (Polres Balikpapan, PPU, Paser, Nunukan, Tarakan, Kukar, dan Bontang)

PEMBENTUKAN SAT POLAIR POLRES

Lanjutan...

Polsek Tahura Polres Kutai menjadi Polsubsektor Tahura Polsek Loa Janan Polres Kutai dan kemudian status Polseknya diajukan untuk dialihkan pada Polsubsektor Kaliorang Polsek Sangkulirang Polres Kutim agar menjadi Polsek Kaliorang Polres Kutim.

Polsek Kuala Samboja Polres Kutai menjadi Polsubsektor Kuala Samboja Polsek Samboja Polres Kutai dan kemudian status Polseknya diajukan untuk dialihkan pada Polsubsektor Ma. Samu agar menjadi Polsek Ma. Samu Polres Paser.

Polsek Handil Baru Polres Kutai menjadi Polsubsektor Handil Baru Polsek Samboja Polres Kutai dan kemudian status Polseknya diajukan untuk dialihkan pada Polsubsektor Siluq Ngurai agar menjadi Polsek Siluq Ngurai Polres Kutai Barat

PENGALIHAN STATUS DAN NOMENKLATUR :

POLRES KUKAR : Polsek Marangkayu dan Polsek MA. Badak yang sebelumnya masuk wilayah hukum Polres Kukar

dialihkan ke Polres Bontang; Polsek Kuala Samboja, Polsek Handil Baru, dan Polsek Tahura Polres Kukar yang berada di dalam 1

(satu) administrasi kecamatan Samboja.

PENATAAN WILAYAH :

Lanjutan...

POLRES PASER : meningkatkan status Polsubsektor Ma. Samu menjadi Polsek Ma. Samu Polres Paser.POLRES KUTAI BARAT : Meningkatkan status Polsubsektor Siluq Ngurai agar dapat menjadi Polsek Siluq Ngurai Polres Kutai

Barat.POLRES NUNUKAN : Pengajuan pembentukan Polsek Tanjung Harapan Polres Nunukan dan Polsek Nunukan Selatan Polres

Nunukan.POLRES BULUNGAN : Pembentukan Polres KTT (Kabupaten Tanah Tidung) dan Polres Mahakam Hulu sebagai tindak lanjut

dari terbentuknya KaB. Tanah Tidung dan Kab. Mahakam Hulu serta Propinsi Kalimantan Utara. Pembentukan Polres Tana Tidung dan Polsek Sesayap Hilir serta pembuatan Telaahan Staf

pembentukan Polda Kaltara sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor : Sprin/50/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013

PENATAAN WILAYAH :

Quick wins yang dilaksanakan pada Program Penataan dan Penguatan Organisasi adalah pembentukan Satpolair, Satpamobvit, dan Unit Lantas dengan hasil capaian hingga saat ini telah terbentuk 7 Sat Polair Polres, 17 Unit Lantas Polsek, dan untuk Pembentukan Sat Pam Obvit Polres dari 11 Polres/Ta yang diusulkan belum ada yang disetujui pembentukannya hingga saat ini.

PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANAIdentifikasi SOP dalam bentuk Lama yg masih berlaku hingga juli 2011, sebanyak 69 Naskah;

Identifikasi SOP

Produk peraturan Kasatker yg telah terbentuk hingga saat ini berjumlah 198 Peraturan dan 36 diantaranya adalah Peraturan Kasatker ttg Pokok HTCK;

Rekap Peraturan Kasatker yg tlh dibentuk

pembangunan atau pengembangan E-Government, dilaksanakan dengan kegiatan :• Pembangunan LPSE di tingkat Polda hingga saat ini (Tahun 2013) telah dilaksanakan 21 kegiatan lelang

pengadaan barang dan jasa melalui jaringan LPSE Polda Kaltim;• Telah terbentuk Sarana prasarana Pengelolaan Informasi dan Data dalam rangka keterbukaan Informasi

Publik;• Memanfaatkan simtekpol Polri melalui jejaring sosial skype

Pembangunan E-Government :

Quick Wins dari Program Penataan Tatalaksana adalah “pengembangan LPSE Polri” dengan kegiatan menayangkan pengumuman / kegiatan lelang pembangunan yang terdapat di Polda Kaltim dan jajaran. Pada Tahun 2013 telah terlaksana 16 kegiatan dan 5 kegiatan dalam proses.

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Produk peraturan yg telah Sah hingga saat ini berjumlah 198 Peraturan Kasatker dan 12 Peraturan masih dalam proses penyusunan;

Pembentukan Peraturan Kasatker

Quick Wins Sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 26 Tahun 2010 tentang tata cara pembentukan peraturan Kepolisian di jajaran Polda Kaltim telah dilaksanakan baik di tingkat Polda hingga satuan kewilayahan ;

Sosialisasi Perkap No 26 Tahun 2010

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan Kepolisian yang telah disusun oleh masing-masing satker dan diterima oleh Bid Kum Polda Kaltim (sampai dengan Tahun 2013), berjumlah 213 Peraturan Kasatker dan yang telah disahkan berjumlah 198 peraturan

Sinkronisasi dan harmonisasi

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG RESKRIM

Telah Terbentuk 5 (lima) Perdir Reskrimum Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Dit Reskrimum Polda Kaltim

PERATURAN DIR RESKRIMUM :

Telah Terbentuk 20 (Dua puluh) Perdir Reskrimsus Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Dit Reskrimsus Polda Kaltim

PERATURAN DIR RESKRIMSUS :

Telah Terbentuk 2 (dua) Perdir Resnarkoba Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Dit Resnarkoba Polda Kaltim

PERATURAN DIR RESNARKOBA:

Telah Terbentuk 1 (satu) Perdir Tahti Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Dit Tahti Polda Kaltim

PERATURAN DIR TAHTI :

Quick wins di bidang Reskrim adalah pelayanan Pengaduan Komplain Masyarakat Selama Tahun 2013, jumlah pengaduan/complain yang di terima dari masyarakat sebanyak 25 Pengaduan/Complain yang disampaikan secara tertulis (5 pengaduan/complain terhadap Dit Reskrimum dan 20 Pengaduan/Complin terhadap Dit Reskrimsus Polda Kaltim).

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG INTELKAM

Telah Terbentuk 4 (empat) Perdir Intelkam Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim

PERATURAN DIR INTELKAM:

Penerbitan SKCK selama tahun 2013 sebanyak 100.806 lembar (Quick Wins); Penerbitan surat ijin kegiatan masyarakat pada tahun 2013 sebanyak 5121 kali; Penerbitan perijinan senpi Non Organik TNI/Polri pada tahun 2013 sebanyak 546 kali; Penerbitan perijinan handak komersil pada tahun 2013 sebanyak 755 kali; Pembentukan jaringan Intelijen yang dilakukan oleh Dit Intelkam Polda Kaltim dan Sat

Intelkam Polres/Ta pada tahun 2013 sebanyak :- Subdit I (Politik) : 13 Kegiatan - Subdit III (Sosbud) : 10 Kegiatan- Subdit II (Ekonomi) : 11 Kegiatan - Subdit IV (Keamanan) : 02 Kegiatan

KEGIATAN YAN PUBLIK INTELKAM:

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG LALU LINTAS

PERATURAN DIR LANTAS : Telah Terbentuk 13 (tiga belas) Perdir Lantas Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas

dan pelayanan di lingkungan Dit Lantas Polda Kaltim

Penerimaan Piala tahun 2001-2010 sebanyak 1 unit yaitu Samsat Balikpapan (2010); Penerima Piagam tahun 2001-2010 sebanyak 2 unit yaitu Samsat Balikpapan sebanyak 2 kali (tahun

2001 dan 2006); Unit Pelayanan BPKB yang mendapatkan Sertifikat ISO 9001: 2000 dan ISO 9001:2008 sebanyak 1

unit yan BPKB Ditlantas Polda Kaltim; Unit pelayanan SIM di Satpas yang mendapatkan Sertifikat ISO 9001: 2008 sebanyak 1 unit yaitu

Satpas Polres Tarakan; Pelayanan STNK di Kantor Samsat yang mendapatkan Sertifikat ISO 9001: 2000 Polda Kaltim

sebanyak 1 unit yaitu Samsat Polres Tarakan;

PIALA DAN PIAGAM ”CITRA PELAYANAN PRIMA” :

SARPRAS YG DITERIMA: Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan Dit Lantas Polda Kaltim pada

tahun 2013 menerima 2 unit sedan patwal mazda 2500 cc dan 2 unit Bus ELF untuk yan sim keliling (Didistribusikan ke Polres Bppn dan Pulres Kukar).

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG SABHARA

Telah Terbentuk 4 (empat) Perdir Sabhara Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Dit Sabhara Polda Kaltim

PERATURAN DIR SABHARA :

Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik dengan kegiatan patroli sebanyak 64.451 kali, patroli dialogis Polwan (pembinaan komunitas ) 120 kali, patroli waketok 20 kali, pengamanan unjuk rasa 224 kali, pelacakan satwa 3 kali, patroli satwa 60 kali (Quick Wins)

Pelayanan Publik Bidang SABHARA :

SARPRAS YG DITERIMA: Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan Bidang Sabhara, Polda Kaltim

pada tahun 2013 menerima : 4 Unit Rantis AWC (Distribusi : 2 unit Dit Sabhara, Res Paser, dan Res Bul); 5 Truk angkut alat Dalmas (Distribusi : Dit Sabhara, Res Btg, Res Kutim, Res Kubar, dan Res PPU); 5 Bus angkut personil (Distribusi : Dit Sabhara, Res Btg, Res Kutim, Res NNK, Resta SMD, Res Bul); 4 R4 Double Cabin (Distribusi : Dit Sabhara, Resta SMD 2 unit, Res Bppn ); 2 R4 Isuzu D-Max untuk penerangan Dalmas (Distribusi : Res Bul dan Res Kubar); 30 R2 Kawasaki KLX (Raimas) (Distribusi : Res Kubar dan Res PPU masing-masing 15 Unit); serta alsus lainnya.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG BINMAS

Telah Terbentuk 4 (empat) Perdir Binmas Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Dit Binmas Polda Kaltim

PERATURAN DIR BINMAS :

Mengimplementasikan pelayanan BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) melalui rekomendasi operasional dan kemudian melakukan pengawasan, dari 18 BUJP telah terlaksana pada 10 BUJP;

Penggelaran sentra pelayanan Kepolisian di mal-mal berupa gerai SPK terlaksana di 2 Polres (Polres Balikpapan dan Polresta Samarinda);

Penggelaran sentra pelayanan Kepolisian di pusat kegiatan masyarakat berupa mobil SPK di 13 Polres yang terlaksana baru di 2 Polres;

Penggelaran Bhabinkamtibmas/petugas Polmas di setiap desa/kelurahan, telah terdapat 845 Babinkamtibmas dari 1.475 Desa/Kelurahan yg ada (baru terpenuhi 57,28%), Polres/Ta yg tlh terpenuhi 100 % adalah Res PPU, Resta SMD, Res Btg, Res Bpn dan Res Trkn (Quick Wins);

Kegiatan Pelayanan Publik Bidang BINMAS:

SARPRAS YG DITERIMA: Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan Bidang Binmas Polda Kaltim

Tahun 2013 telah menerima 8 Daihatsu Grand max untuk yan kamtibmas dan 28 R2 Suzuki Thunder 125 cc sebagai kendaraan oprasional Bhabinkamtibmas

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG POLAIR

Telah Terbentuk 4 (empat) Perdir Polair Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Dit Polair Polda Kaltim

PERATURAN DIR POLAIR :

Pelaksanaan kegiatan sambang nusa dengan Kapal Polisi secara berkesinambungan di pulau terluar berpenghuni, selama tahun 2013 terlaksana 11 kali;

Pelaksanaan Patroli Polair di wilayah Perairan Polda Kaltim khususnya wilayah Perbatasan dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan menggunakan 1 Kapal Patroli setiap harinya dengan rute perairan yang masuk kedalam wilayah hukum Polda Kaltim dan sekitarnya (Quick Wins);

Transparansi penyidikan dibidang penegakan hukum di wilayah perairan (pemberian SP2HP) sudah terlaksana sebanyak 32 kali.

Kegiatan Pelayanan Publik Bidang POLAIR :

SARPRAS YG DITERIMA: Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan Bidang Polair Polda Kaltim

Tahun 2013 telah menerima : 1 Bus angkut Personil, 1 R4 Double Cabin, dan 5 Perahu Karet (Distribusi : Dit Polair, Res TRK, Res Kutim, Res Kubar, dan Res Bul).

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG BRIMOB

PERATURAN KASAT BRIMOB :

Pada periode Tahun 2013 Pengamanan kegiatan masyarakat dengan tingkat kerawanan yang tinggi (unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa) telah dilakukan sebanyak 24 kali dan Penanganan gangguan kamtibmas yang berpotensi konflik/ anarkis dilaksanakan sebanyak 13 kali (Quick Wins);

Pelayanan korban bencana alam selama periode tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 12 kali . Kegiatan JIBOM dan sterilisasi yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Kaltim selama Tahun

2013 dilaksanakan sebanyak 22 kali.

Kegiatan Pelayanan Publik Bidang BRIMOB :

Telah Terbentuk 4 (empat) Perdir Brimob Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Dit Brimob Polda Kaltim

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan Bidang Brimob Polda Kaltim Tahun 2013 telah menerima : 3 Bus angkut Personil, serta Alsus perlengkapan PHH.

SARPRAS YG DITERIMA:

PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMENSDM APARATUR

Kegiatan dalam penataan Sistem Rekrutmen anggota Polri yang dilaksanakan dengan menyusun SOP tentang rekruitment Personel Polri/PNS;

Kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan analisis jabatan adalah Melakukan kompulir dan pesortiran data analisa jabatan dan uraian jabatan yang diterima dari Satker/Satwil Jajaran Polda Kaltim, hingga Tahun 2013 dari 40 Satker dan satwil, baru terlaksana di 24 Satker dan satwil.

Kegiatan Evaluasi Jabatan yang dilakukan selama tahun 2013 adalah melaksanakan mutasi jabatan dan melakukan reward kepada anggota yang berprestasi dan mempunyai kompetensi pada jabatan tersebut;

Pelaksanaan kegiatan Assesmen individu selama tahun 2013:• Membuat perencanaan pelaksanaan asessment jabatan Kasat dan Kapolsek Satwil jajaran Polda Kaltim pada

bulan Januari 2013;• Melaksanakan pelatihan calon Asessor Polda Kaltim dan membuat perencanaan pelaksanaan asessment

Wakapolres jajaran Polda Kaltim pada februari 2013;• Melaksanakan asessment Wakapolres dan Calon Wakapolres jajaran Polda Kaltim pada Maret 2013;• Membuat perencanaan pelaksanaan asessment calon penyidik Tipikor Polda Kaltim pada April 2013

Kegiatan Program Penataan Sisjemen Aparatur :

Quick wins program penataan sistem manajemen SDM Aparatur yang dilaksanakan oleh Polda Kaltim adalah Penerapan Standar Kompetensi Jabatan. Kegiatan Penyusunan Standar kompetensi Jabatan dilakukan dengan memberikan input ke Polda tentang standar kompetensi jabatan untuk tingkat Polres, Polsek dan Polsubsektor dalam bentuk tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan.

PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

Telah Terbentuk 7 (tujuh) Peraturan Kabid Humas Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Bid Humas Polda Kaltim

PERATURAN KABID HUMAS :

Melaksanakan Dialog interaktif pada media masa seperti TVRI Samarinda, BTV, Smart FM, Radio Onix, suara Tribun Indonesia untuk menyampaikan program, keberhasilan, sosialisasi, dan info kamtibmas serta semangat perubahan yang mengedepankan pelayanan prima, anti KKN, dan anti kekerasan yang dilaksanakan Polda Kaltim dan jajaran kepada masyarakat;

Membuat majalah/leaflet/ brosur yang berisikan program, kegiatan serta informasi tentang perubahan mind set dan culture set yang dilakukan oleh Polri.

Mengaktifkan kembali pejabat dan operator PID dalam mengelola informasi dan dokumentasi tentang produk dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda kaltim

KEGIATAN PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN :

Quick wins Program manajemen perubahan dan pengetahuan adalah terbentuknya dokumen strategi manajemen perubahan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Kaltim adalah dengan mempedomani dokumen strategi manajemen perubahan dilingkungan Polda Kaltim yang merupakan hasil identifikasi dan analisis terhadap perubahan yang perlu dilakukan di internal Polri berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen Perubahan Polri.

PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN

Telah Terbentuk 9 (Sembilan) Peraturan Kabid Propam Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Bid Propam Polda Kaltim

PERATURAN KABID PROPAM :

• Laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Itwasda Polda Kaltim melalui Irwasum, Kompolnas, Komnas, Setneg/Setkab, dan Ombudsman selama Tahun 2013 sebanyak 74 aduan, dengan rincian :Telah di proses : 32 Kasus;Belum di tindak lanjuti : Kasus;Dalam Proses : 42 Kasus;Selesai benar : NihilSelesai Tidak benar : 32 Kasus.

• Laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Bidpropam Polda Kaltim sebanyak 65 pengaduan dengan bentuk penyelesaian dalam proses 35 pengaduan dan Selesai 30 pengaduan.

• Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebanyak 9 kasus, dengan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebanyak 7 orang dan 2 orang Demosi;

• Penyelesaian kasus menonjol terkait pelanggaran disiplin terdiri dari 78 Kasus, dengan rincian 56 Kasus Selesai, dan 22 Kasus dalam Proses.

PENYELESAIAN PENGADUAN/KOMPLAIN MASYARAKAT

PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Menjabarkan dan mempedomani Penetapan IKU Polri Tahun 2010 – 2014 yang telah disahkan berdasarkan keputusan Kapolri Nomor : KEP/309/V/2010 Tanggal 18 Mei 2010 dengan menyusun IKU Polda Kaltim Tahun 2010-2014;

2. Mempedomani dan menjabarkan Renja Polri Tahun 2012 berdasarkan pada keputusan Kapolri Nomor : KEP/323/VI/2011 Tanggal 7 Juni 2011;

3. Telah disusun Renja Polda Kaltim Tahun 2012 berdasarkan pada keputusan Kapolda Kaltim Nomor : KEP/270/VI/2011 Tanggal 30 Juni 2011;

4. Telah disusun Renja Polda Kaltim tahun 2013 berdasarkan Keputusan Kapolda Kaltim Nomor : KEP/187/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012;

5. Telah menyusun/membuat Rancangan Renstra Dan Renstra Polda Kaltim Tahun 2010-2014 dalam bentuk dokumen dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Kapolda Kaltim Nomor : KEP/208/IV/2010 Tanggal 3 April 2010;

Produk dari Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI

1. Telah dibentuk Tim Pokja dan Tim Penggiat RBP Polda Kaltim berdasarkan :• Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor : OTL.1.1./ 1495 / XII / 2011 tanggal 07

Desember 2011 tentang Struktur Organisasi Tim Pokja RBP Gel II 2011-2014 Polda Kaltim;

• Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor : OTL.1.1./ 1496 / XII / 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Struktur Organisasi Tim Penggiat RBP Gel II 2011-2014 Polda Kaltim.

2. Telah dilaksanakan giat Monitoring, Evaluasi, dan Refresing baik di tingkat Polda maupun di 13 Satuan Kewilayahan secara berkala, Pada Tahun 2013 satuan kewilayahan yang dimonitoring adalah Polres Malinau, Polres Nunukan, Polres Kubar, Polres Bontang dan Polres Kutim;

3. Telah menyusun Laporan Monitoring RBP Gelombang II Tahun 2011-2014 semester I dan II Tahun 2011, 2012, dan 2013.

4. Telah disusun Laporan Evalauasi RBP Gelombang II Tahun 2011, 2012 dan 2013.

Giat Program Monitoring dan Evaluasi :

KENDALA DAN HAMBATANPELAKSANAAN RBP GEL. II TA. 2011-2014

DI POLDA KALTIM

PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Penyusunan ABK terkendala lambannya pelaporan dari satuan wilayah ke Polda dan ada beberapa satuan fungsi yang masih kesulitan dalam hal penghitungan ABK.

Restrukturisasi/penataan tugas & fungsi unit kerja pada Organisasi Polri :

1. Pembentukan Sat Pam Obvit, Sat Polair, dan Unit Lantas Polsek masih ada yg belum disetujui;2. Pengembangan Organisasi terkendala pada jumlah personel, sarana prasarana dan dukgar.

Penguatan Unit Kerja :

PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA

Masih terdapat satker yg mengalami kesulitan dalam hal penyusunan Standard Operational Prosedur, dan ada pula satker yg telah selesai menyusun tidak langsung dilaporkan kepada Tim II sehingga validasi data terhambat.

menghimpun, menata dan mengoordinasikan penyusunan Standard Operational Procedure :

Pembangunan fasilitas/ sarana prasarana LPSE saat ini yg telah ada baru di tingkat Polda sedangkan untuk satuan wilayah belum.

pembangunan atau pengembangan e-government:

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Masih terdapat satker yang belum memahami mekanisme/ tata cara kodefikasi, pengarsipan yang baik pada peraturan Kepolisian terdahulu / yang sebelumnya pernah dibuat sehingga menyulitkan Tim untuk menidentifikasi kembali Peraturan-peraturan Kepolisian tersebut.

Identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan :

Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan Kasatker yang telah dibentuk dan disyahkan masih terkendala pada anggaran untuk pelaksanaannya sehingga sosialisasi peraturan yang ada belum dapat berjalan dengan maksimal.

Sosialisasi Peraturan Kasatker yg telah di bentuk

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. Kondisi Geografis Wilayah Kalimantan Timur yang cukup luas berbanding lurus dengan jumlah personel Polri yang ada dan sarana prasarana yang minim menjadi permasalahan tersendiri untuk penyelesaian dan penuntasan perkara yang masuk/diterima oleh Dit Reskrimum, Dit Reskrimsus, dan Dit Res Narkoba;

2. Sebagian masyarakat di Kalimantan Timur masih menggantungkan hidupnya kepada kegiatan Illegal sehingga upaya penegakan hukum yg dilakukan Dit Reskrim terhadap kegiatan tersebut mendapatkan pertentangan oleh masyarakat dengan berbagai macam cara untuk menyudutkan keberadaan Polri

Bidang Reskrim:

1. Dalam hal pemberian Pelayanan penerbitan SKCK, Senpi Organik, Ijin kegiatan maysarakat, dan perijinan handak komersil di beberapa satuan wilayah masih terkendala pada pemenuhan tempat pelayanan dan sarpras yang ada pada satuan wilayah;

2. Sumberdaya personel yang mengawaki pelayanan publik bidang Intelkam dirasa masih kurang, indikatornya dibeberapa satuan wilayah masih ditemui proses dan penyelesaian produk pelayanan yang diberikan melebihi standar waktu yang ditentukan;

3. Ketergantungan proses pelayanan terhadap pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara di satuan wilayah juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam hal pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat, sehingga diperlukan pula pembangkit listrik alternatif (genset) untuk mengantisipasi pemadaman listrik dari PLN agar pelayanan maksimal kepada masyarakat tetap dapat terlaksana.

Bidang Intelkam:

1. Sosialisasi RBP Gel II Tahun 2011-2014 untuk program bidang pelayanan publik masih pada tataran pimpinan kesatuan dan perwira, belum menyentuh pada seluruh anggota, sehingga program Peningkatan pelayanan publik yang sebagian besar diawaki bintara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hampir tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;

2. belum diberlakukannya pemberian reward and punishment secara konsisten oleh para pimpinan Kesatuan/Kasatker berkaitan dengan pelaksanaan Program peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan.

Bidang Lantas:

1. Belum selesainya secara keseluruhan penyusunan SOP dalam bentuk Perkap yang berkaitan dengan Tupoksi Dit Sabhara dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga saat ini dalam pelaksanaannya masih mengacu pada Peraturan-peraturan terdahulu;

2. Semakin pesatnya perkembangan jaman, dan tuntutan pemenuhan rasa aman kepada masyarakat yang semakin meningkat, berbanding dengan gangguan kamtibmas yang terjadi tidak sesuai dengan jumlah personel yang ada serta minimnya sarana prasarana yang dimiliki sehingga pelayanan maksimal belum dapat dilaksanakan dengan baik, namun tetap akan diupayakan dengan berbagai macam trobosan kreatif untuk menekan jumlah gangguan kamtibmas melalui pelaksanaan Patroli rutin pada jam-jam rawan ganguan kamtibmas.

Bidang Sabharas:

1. Kondisi geografis wilayah hukum Polda Kaltim yang cukup luas dengan jumlah Desa/Kelurahan yang sangat banyak merupakan suatu hambatan dalam hal mewujudkan pelaksanaan program 1 Desa 1 Polisi, dikarenakan minimnya jumlah personel yang dimiliki oleh Polda Kaltim;

2. Minimnya antusias masyarakat terhadap program Polmas dibeberapa Desa/Kelurahan berdampak pula pada minim atau lambannya penerimaan laporan terhadap suatu Tindak Pidana yang terjadi di masyarakat yang berdampak pula pada ketidakmaksimalan pelayanan yang dapat diberikan.

Bidang Binmas:

1. Luasnya wilayah peraiaran, perubahan kondisi iklim/cuaca yang sering berubah-ubah dan ekstrim menjadi kendala dalam pelaksanaan Patroli perairan yang dilakukan Dit Polair Polda Kaltim diwilayah perairan Indonesia sekitar dan perbatasan;

2. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dit Polair dan kekurangan personil yang ada menyebabkan pelaksanaan Implementasi SOTK Polres/Ta untuk Sat Polair diwilayah belum dapat terlaksana secara keseluruhan dari 13 Polres baru 5 Polres di jajaran Polda Kaltim yang telah memiliki Sat Polair diwilayahnya.

Bidang Polair :

1. Keterbatasan sarana komunikasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik bidang Brimob (call center Brimob) terhadap gangguan keamanan berkadar tinggi akan adanya ancaman Bom, peledakan dan penjinakan handak, serta sterilisasi menyebabkan belum dapat dilaksanakannya pelayanan publik kepada masyarakat secara maksimal;

2. Masih minimnya personel yang memiliki keahlian Baik SAR atau Jibom pada Sat Brimob, sehingga dibutuhkan Pendidikan dan pelatihan baik SAR maupun Jibom secara merata kepada seluruh personel agar semua personel yang ada paham dan mengetahui tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam hal SAR Korban Bencana ataupun penjinakan/sterilisasi Bom.

Bidang Brimob :

PROGRAM PENATAAN MANAJEMEN SDM

Masih kurangnya pemahaman terhadap Perkap 22 dan 23 Tahun 2010 dan kurangnya koordinasi anatar Biro SDM dan Biro Rena terhadap study kelayakan beberapa satuan baru di tingkat Polres/Ta menyebabkan ketidak singkronan status Jabatan yang ada, sehingga terjadi permasalahan dimana ada Jabatan dan personel yang mengawaki hanya saja Tunjangan jabatannya tidak ada karena garis struktur organisasinya masih dalam bentuk sekelton.

Analisis Jabatan :

Tim baru mensosialisasikan tentang penyusunan standar kompetensi jabatan melalui kegiatan Rakor Bin Biro SDM Polda Kaltim. Untuk selanjutnya akan dikirimkan format dan panduan penyusunan standar kompetensi jabatan kepada satker Mapolda, Polres/Ta, dan Polsek;

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

1. Keterbatasan jumlah personel yang dapat bekerja secara aktif dalam Tim Manajemen perubahan sebagai akibat dari adanya tugas atau kegiatan masing-masing personil yang tidak dapat ditinggalkan berdampak pada ketidak tepatan waktu penyelesaian laporan dan pekerjaan serta kemampuan untuk menyiapkan dan melaksanakan program.

2. Belum adanya pembekalan atau sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan kepada para champion/agen perubahan dalam rangka kesamaan dan keteraturan bahan yang diberikan.

PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Pelaksanaan program penguatan dan pengawasan di tahun 2013 dilaksanakan melalui mengirimkan personel untuk mengikuti Diklat Auditing untuk menjadi Auditor pengawasan, namun kendala yang dihadapi personel yang mengikuti atau memiliki kompetensi sebagai auditor masih sangat sedikit;

2. Diperlukan pembinaan baik secara mental, psikologi dan kepribadian mengingat banyaknya Jumlah pelanggaran/Tindak Pidana yang dilakukan oleh personel Polri selama tahun 2013. Jika dibiarkan berlangsung hal ini akan berdampak pada lemahnya punishment terhadap personil dan dapat berdampak pula pada personil lainnya serta dapat mencoreng citra Polri di masyarakat.

3. lambannya proses penanganan aduan masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personel menimbulkan pemikiran negative di masyarakat terhadap proses penyidikan personel yang melakukan pelanggaran hal ini berimplikasi pada ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap Institusi Polri.

PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN

Belum secara keseluruhan Program Penguatan Akuntabilitas kinerja dapat berjalan sesuai dengan program Renaksi yang ada karena keterlambatan diterimanya Road map RBP gelombang II dari mabes Polri yang baru di terima dan disosialisasikan pada akhir Tahun 2011, namun demikian beberapa pelaksanaan yang meliputi penyusunan Renja Polda kaltim, Penjabaran Renja dan Renstra Polda Kaltim tahun 2011-2014 yang terdapat pada Hasil Pencapaian Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Telah dapat terlaksana.

PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Masih kurangnya pemahaman personil tentang pelaksanaan program-program RBP Gelombang II 2011-2014 dan minimnya petunjuk pelaksanaan dan pelaporan dari tingkat pusat menjadi salah satu penghambat keberlangsungan program kegiatan serta pengiriman laporan hasil pelaksanaan di tingkat Polda.

Keterbatsan personel Bag RBP Polda Kaltim yang membidangi program Monitoring dan evaluasi serta merangkap sebagai sekretaris RBP Gelombang II Polda Kaltim membuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara keseluruhan belum dapat dilaksanakan maksimal.

PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI

RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAANREFORMASI BIROKRASI POLRIGELOMBANG II TAHUN 2013

PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

1. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Perkap tentang Pokok-pokok HTCK di Lingkungan Polda Kaltim;

2. Melanjutkan penyusunan Evaluasi Unit Analisa Beban Kerja pada masing-masing fungsi/satker, untuk melihat kebutuhan riil personel berdasarkan ABK;

3. Melanjutkan pengkajian dan evaluasi implementasi struktur organisasi Polda Kaltim hingga Satuan kewilayahan;

4. Melaksanakan supervisi ke tingkat kewilayahan dalam rangka evaluasi implementasi SOTK tingkat kewilayahan;

5. Melanjutkan proses pengusulan pembentukan Sat Pol Air, Sat Pam Obvit, dan unit Lantas Polsek sesuai Perkap 23 Tahun 2010 tentang SOTK tingkat Polres dan Polsek (buka skeleton);

6. Melanjutkan pembentukan Unit pelaksana Teknis (UPT) Rumkit Bhayangkara;7. Melanjutkan pengembangan organisasi Polri Pada tingkat Polres dan Polsek.

PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA

1. Melanjutkan untuk menghimpun SOP yang terdapat pada Satker Mapolda dan Kewilayahan;

2. Melanjutkan pengembangan LPSE Polri di Polda Kaltim;3. Melanjutkan pembangunan sistem kelola PID di jajaran Polda Kaltim;4. Melanjutkan pembangunan peralatan Simtekpol.

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1. Melanjutkan Sosialisasi Perkap Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata cara Pembentukan

Peraturan Kepolisian hingga ke satuan wilayah;2. Melanjutkan kegiatan Identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan untuk

dijabarkan menjadi produk hukum di lingkungan Polda Kaltim;3. Pelaksanaan kegiatan pemetaan atau Mapping terhadap peraturan perundang-undangan

yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan tumpang tindih, untuk selanjutnya dilakukan pembenahan melalui regulasi dan deregulasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut;

4. Melanjutkan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah terinternalisasi sehingga banyak personel Polri yang benar-benar mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polda Kaltim.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

BIDANG RESKRIM1. Menyusun peraturan Dir Reskrimum, Reskrimsus, dan Resnarkoba/ SOP tentang

manajemen penyidikan Tindak Pidana dan pedoman penerbitan SP2HP;2. Meneruskan proses penyusunan HTCK dilingkungan Dit Reskrimsus Polda kaltim untuk

disahkan menjadi Peraturan Dir Reskrimsus;3. Melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mengungkap kejahatan melalui revitalisasi

kring Reskrim;4. Mengimplementasikan pelaksanaan RBP Gelombang II dalam memberikan kualitas

pelayanan publik prima yang saat ini dirasa belum optimal melalui program pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan secara rutin dan insidentil.

BIDANG INTELKAM1. Menyusun SOP mengenai standar pelayanan publik di bidang Intelkam;2. Peningkatan pelayanan penerbitan SKCK, perijinan Senpi non organik TNI/Polri, Ijin

kegiatan masyarakat, dan Handak Komersil;3. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam bentuk

Jaringan Intelijen.

BIDANG LANTAS

1. Melakukan dan memperbanyak sosialisasi kepada seluruh anggota Ditlantas Polda Kaltim secara terus menerus khususnya kepada para Bintara yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam pelayanan publik;

2. Mengkoordinasikan format laporan program peningkatan kualitas pelayanan publik yang diterima dari Koorlantas Polri Kepada Bag Monev RBP;

3. Memasukan anggaran Program peningkatan kualitas pelayanan publik dalam revisi DIPA Dit Lantas Polda Kaltim Tahun 2014.

BIDANG SABHARA

1. Menyusun SOP standar pelayanan publik bidang Sabhara;2. Peningkatan jumlah dan volume pelaksanaan Turjawali, Dalmas, TPTKP, Tipiring,

dan SAR;3. Melibatkan partisipasi masyarakat dengan menempatkan kotak patroli oleh

masyarakat pada daerah-daerah rawan.

BIDANG BINMAS

1.Menerapkan standar pelayanan publik pada standar pelayanan BUJP (Badan Usaha jasa Pengamanan), serta melakukan pendataan terhadap keberadaan BUJP di wilayah hukum Polda kaltim;

2.Menggelar Sentra Pelayanan Kepolisian di mal-mal berupa gerai SPK dan Mobil SPK;

3.Melaksanakan penggelaran Babinkamtibmas Polmas di tiap-tiap desa dan kelurahan;

4.Melibatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang Binmas dengan terbentuknya FKPM, BKPM, dan kelompok sadar kamtibmas.

BIDANG BRIMOB

1.Menyusun SOP Pelayanan Publik bidang Brimob;2.Memaksimalkan pelayanan terhadap korban bencana alam (SAR), dan

pengamanan terkait dengan kegiatan masyarakat/ Institusi terhadap gangguan kamtibmas berkadar tinggi;

3.Pemanfaatan Call Center Brimob;4.Peningkatan kemampuan personel Brimob dalam hal SAR, Jibom, dan

Unras anarkis.

BIDANG POLAIR1.Menyusun SOP pelayanan publik bidang Polair dalam bentuk Perkap;2.Melakukan pelayanan Polmas perairan dan sambang nusa ke pulau

terluar berpenghuni;3.Memberikan bantuan SAR kepada korban bencana alam;4.Pelaksanaan Patroli wilayah perairan Indonesia dan perbatasan.

PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

1. Penataan sistem Rekruitmen pegawai yaitu dengan pembuatan laporan hasil pelaksanaan rekruitmen Akpol, SIPSS, Brigadir dan PNS di Polda Kaltim;

2. Melanjutkan pengusulan Analisa jabatan dan pembuatan rencana revisi STOK tingkat satuan kewilayahan yang belum selesai;

3. Melakukan harmonisasi rancangan Perkap dan menjabarkan, serta mensosialisasikan Perkap tentang peta jabatan dari Mabes Polri;

4. Mempedomani dan menjabarkan Standar kompetensi jabatan golongan kepangkatan AKBP sampai dengan Pati;

5. Assesment individu berdasarkan kompetensi tahun 2011 serta sosialisasi sistem rekruitmen bagi penyidik Polri melalui assesment individu;

6. Penerapan sistem Penilaian kinerja Individu, legal drafting dilingkungan Polda Kaltim;

7. Pengembangan dan pembangunan Data Base Personel Polda Kaltim;8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.

PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN1. Melanjutkan pembentukan Tim manajemen perubahan Tingkat Polda;2. Mengumpulkan dokumen strategi manajemen perubahan;3. Mengumpulkan dan menganalisa data dengan kegiatan riset strategi manajemen

perubahan dan pengembangan sistem melalui kegiatan workshop, seminar, loka karya, forum diskusi tentang manajemen perubahan yang dilaksanakan Polda Kaltim;

4. Melaksanakan akselarasi rencana aksi.

PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN

1. Menyusun agenda kegiatan Program penguatan pengawasan yang disesuaikan dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam program RBP Gelombang II Tahun 2011-2014;

2. Melaksanakan sosialisasi program dan kegiatan penguatan pengawasan kepada pejabat utama di lingkungan Polda Kaltim.

3. Menjabarkan serta mempedomani SOP/Peraturan-peraturan kepolisian bidang Pengawasan;

4. Melakukan peningkatan kompetensi aparat pengawasan dilingkungan Polda kaltim;5. Menyelenggarakan program diklat sertifikasi fungsi pengawasan;6. Memprogramkan untuk percepatan proses penanganan dan penyelesaian laporan

pengaduan atau komplain masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri.

PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA1. Menyusun LAKIP Polda Kaltim, menyun TAPJA, dan Renja Polda Kaltim Tahun 2013;2. Mempedomani penjabaran Renja Polri tahun 2012 berdasarkan Kep Kapolri Nomor :

KEP/323/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011;3. Menganggarkan pelaksanaan program dan kegiatan RBP Gelombang II pada DIPA Tahun

2013.

PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI1. Menjabarkan dan mensosialisasikan SOP pelaksanaan monitoring dan evaluasi RBP

gelombang II di jajaran Polda Kaltim;2. Melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan RBP gelombang II di satuan wilayah pada

tahun 2011;3. Melibatkan media cetak dan elektronik tentang harapan masyarakat dan kinerja Polri

dibidang penegakan Hukum, pemeliharaan Kamtibmas serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat;

4. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan RBP Gelombang II tahun 2013 yang dilaksanakan oleh jajaran Polda Kaltim;

5. Melaksanakan Refresing tahunan terhadap Program, kegiatan dan rencana aksi RBP Gelombang II di jajaran Polda kaltim.

PROGRAM UNGGULANPOLDA KALIMANTAN TIMUR

Dengan memanfaatkan Jejaring social SKYPE yg terhubung dengan jaringan Internet melalui PC atau android, komunikasi dapat terjadi baik secara audio maupun visual. Sehingga memudahkan personel yg berada dilapangan memberikan live report terhadap situasi dan kondisi di satuan wilayah

KALTIM DALAM SATU GENGGAMAN

Patroli Dialogis yang dilaksanakan oleh Personel Polwan Dit Sabhara Polda Kaltim dengan menggunakan ranmor R4, menitikberatkan pada kegiatan Patroli dan dialog langsung kepada masyarakat guna mendapatkan informasi tentang situasi kamtibmas yg terjadi di sekitar masyarakat.

PATROLI DIALOGIS POLWAN (PDP)

Patroli Dialogis yang dilaksanakan oleh Personel Dit Sabhara Polda Kaltim dengan berjalan kaki pada tempat keramaian maupun Hot spot rawan kriminal yg tdk dapat dijangkau kendaraan bermotor dengan ciri khas menggunakan Topi adat Dayak Kalimantan u/ menarik simpati masyarakat kepada petugas.

PATROLI BLOK DIT SABHARA

Pelaksanaan Patroli Dit Polair Polda Kaltim yg dilaksanakan disekitar perairan Indoneisa dan perairan perbatasan guna menekan angka kriminalitas yg terjadi di perairan khususnya wilayah perbatasan menggunakan Kapal SBU XII-2005 di Satlan II Tarakan.

PATROLI PERAIRAN INDONESIA & PERBATASAN

Pelaksanaan giat Polmas perairan dan sambang nusa pulau terluar berpenghuni yang dilaksanakan oleh Dit Pol Air Polda Kaltim menggunakan Kapal SBU XII-2007 dan SBU XII-2008 di Satlan II Tarakan.

POLMAS PERAIRAN DAN SAMBANG NUSA

SPKT BSB (Balikpapan Super Blok)

SAMSAT JELAJAH POLRES KUKAR

GERAI MOBIL PELAYANAN MASYARAKAT

SPKT KELILING KUKAR

SAMSAT DELIVERY

PROGRAM UNGGULAN POLDA KALTIM LAINNYA

GOES KAMSELTIBCAR LANTAS POLRES KUKAR

PATROLI RAYON

BERAYAK SUHU (giat mengunjungi/sambang tokoh masyarakat)

CEGAH KONFLIK KUKAR

SP2HP CALL CENTER (penyampaian Informasi SP2HP anatara Penyidik dan Pelapor/keluarga TSK yg intensif berkaitan proses penyidikan)

Sekian dan TerimakasihBAG RBP BIRO RENA POLDA KALTIMJL. SYARIFUDDIN YOES 99, BALIKPAPAN 76115