ورحمة عليكم ورحمة السالم عليكم السالموبركاته وبركاته الله Nala Sea Side Hotelالله

18 Juni 2014

Curriculum VitaeNama : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd

Tgl Lahir : Bandung, 5 Nopember 1963

Pangkat/Gol : Pembina Tk 1 / IV/b

Pendididikan :

1. S.1 : IAIN Bandung tahun 1988 

2. S.2 : Universitas Bengkulu Tahun 2007

Riwayat Pekerjaan :

1. Kepala MA Al-Hidayah – IPUH tahun 1992

2. Kepala MAN IPUH 1997

3. Kepala MAN Arga Makmur 2003

4. Kepala MAN 2 Padang Kemiling 2007

5. Kepala Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Bidang Hazawa Kanwil Kemenag tahun 2007

6. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebong (2007-2013)

7. Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (2013-Sekarang)

Visi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

• Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama

• Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

• Meningkatkan Kualitas Raudhatul Athfal Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

• Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji,.

• Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan berwibawa

Lima Misi Kementerian Agama

Berdasarkan pinsipprofesionalismeSesuai dgn kompetensiprestasi kerja, dan jenjang pangkat

syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan

5

PNS

diangkat dalam jabatan dan

pangkat tertentu

Jabatan Struktural

(eselon I, II, III, IV, V)

Jabatan Fungsional

Fungsional Umum

(non Angka kredit)

Fungsional

Tertentu

(113 JF)

Terampil- P.Pemula- Pelaksana- P.Lanjutan- Penyelia

Ahli- Pertama- Muda- Madya- Utama

JABATAN FUNGSIONAL :keahlian dan/atau keterampilanspesialistik dan mandiri serta mempunyai kode etik

JABATAN STRUKTURAL :kepemimpinan dan manajerialserta mempunyai kode etik

KOMPETENSI INTIJABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

7

UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-

POKOK KEPEGAWAIAN

Pasal 17

ayat (1)

PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu

• seseorang duduk dalam jabatan tertentu

• seseorang didayagunakan untuk tugas jabatan yang didudukinya

• seseorang ditetapkan untuk memperoleh hasil kerja tertentu

Pasal 17

ayat (2)

Pengangkatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi

dasar pembentukan PNS profesional

Denganpengangkatan dalam jabatan berdasarkan

kompetensi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANg JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND

DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025

Dasar Hukum Jabatan Fungsional

YOUR SITE HERE

Lanjutan ...

PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKASI MENUJU BIROKRASI YANG BERSIH DAN

PROFESIONAL

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN

K/L:1.Penetapan Standar Kompetensi Jabatan2.Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi3.Sistem Nasional Diklat Berbasis Kompetensi4.Penegakan Etika dan Disiplin PNS5.Sertifikasi Kompetensi PNS6.Mutasi dan Rotasi Sesuai Kompetensi secara Periodik7.Pengukuran Kinerja Individu8.Penguatan Jabatan Fungsional:

a) Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional

b) Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional

c) Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional

d) Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

1. Meningkatkan produktifitas kerja PNS

secara personal ;

2. Meningkatkan produktifitas unit kerja;

3. Peningkatan dan pengembangan karier

PNS;

4. Peningkatan kompetensi dalam

pelaksanaan tugas dan membentuk

sikap professionalisme PNS.

1.Kenaikan Pangkat bisa dua tahun sekali;

2.Pangkat/golongan dapat melebihi pangkat/golongan maksimum;

3.Besar tunjangan jabatan dapat melebihi tunjangan jabatan struktural dan tunjangan funsional umum;

4.Profesionalitas kerja semakin teruji;

5.Mudah memperoleh angka kredit minimum.

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

-Pranata Komputer-Arsiparis

- Analis Kepegawaian- Pranata Humas

-Pranata Laboratorium Pendidikan

-Pustakawan-Dan lain-lain

Yang Termasuk Dalam Jabatan Fungsional Tertentu??

15

KEUNGGULAN JABFUNG TERTENTU

Pangkat boleh lebih tinggi dari atasan/pej struktural

Dikecualikan dari ujian dinas untuk kenaikan golongan penggajian

Standar pengukuran kinerja individual lebih obyektif

Menerima tunjangan jabatan bukan tunjangan fungsional umum per golongan

16

PROSEDUR PENGANGKATAN

PIMPINAN UNIT KERJA SESJEN

U.P. KAROPEG

BERKASUSUL

1. SRT PERNYATAAN TELAHMELAKS KEG.2. DUPAK +BUKTI FISIK3. SK KP & JABATAN TERAKHIR4. IJAZAH5. STTPL DIKLAT ARSIPARIS6. DP3, 1 TH TERAKHIR

SYARATTIM

PENILAI*)

MENILAI& PERTIMBANGAN

OK?PAK &

SK JABATAN

SRTPENGEMBALIAN

PEJ YG DIBERI KUASA

Y

T

A

A

Y

T

A

*):MADYA-UTAMA TPP: ANRIA.PELAKSANA S.D. MUDA

17

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI• KETUA merangkap ANGGOTA• WAKIL KETUA merangkap ANGGOTA• SEKRETARIS merangkap ANGGOTA• sekurang-kurangnya 4 orang ANGGOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI• KETUA merangkap ANGGOTA• WAKIL KETUA merangkap ANGGOTA• SEKRETARIS merangkap ANGGOTA• sekurang-kurangnya 4 orang ANGGOTA

SETIAP JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DIBENTUK TIM PENILAI. TIM PENILAI DARI:

• Unsur Kepegawaian• Unsur unit teknis• Pejabat fungsional

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JAFUNG

1. PRINSIP-PRINSIP DAN ETIKA PENILAIAN JAFUNGa. Adil

Setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.

b. Obyektif

Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas

c. Akuntabel

Hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pertimbangan dan alasannya

d. Transparan dan Bersifat Mendidik

Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.

Prinsip/Etika Penilaian Prestasi Kerja Prinsip/Etika Penilaian Prestasi Kerja PegawaiPegawai

1. 1. ObjektifObjektif

2. 2. TerukurTerukur

3. 3. AkuntabelAkuntabel

4. 4. PartisipasiPartisipasi

55. . TransparanTransparan

Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai

Dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif.

Seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang

Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai

Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia

Pengembangan jabatan fungsional pada hakekatnya diarahkan agar setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan, peran, tugas, tanggung

jawab, bahkan hak dan kewajiban yang jelas dalam setiap satuan organisasi pemerintahan, karena dalam jabatan fungsional akan dapat

dilihat dan diukur setiap prestasi yang dicapai yang tercermin melalui perolehan angka kredit. 

Kesimpulan Kesimpulan

Pengembangan jabatan fungsional pada hakekatnya diarahkan agar setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan, peran, tugas, tanggung

jawab, bahkan hak dan kewajiban yang jelas dalam setiap satuan organisasi pemerintahan, karena dalam jabatan fungsional akan dapat

dilihat dan diukur setiap prestasi yang dicapai yang tercermin melalui perolehan angka kredit. 

Kesimpulan Lanjutan.. Kesimpulan Lanjutan..

Jalan jalan sama kekasih.. teringatnya di waktu

shubuh.... cukup sekian dan terima kasih...

wassalamualaikum warohmarullohi wabarokatuh