HUKUM KESEHATANHUKUM KESEHATAN

Hukum kesehatanHukum kesehatan

Sebagai cabang ilmu hukumBUKAN cabang ilmu kedokteran

Hukum kesehatan merupakan hukum tantra , hukum perdata dan hukum pidana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

44

3

12

1. hukum tantra2. hukum perdata3. hukum pidana4. pelayanan kesehatan

PENGANTAR HUKUMPENGANTAR HUKUM KESEHATANKESEHATAN

Aspek hukum dibidang pelayanan bukan merupakan hal yang baru ;

- Sudah ada sejak dahulu- Untuk tenaga dokter sudah diatur dalam

KUHAP psl. 332 ttg rahasia jabatan psl 224 menjadi saksi ahli

Pengertian Hukum KesehatanPengertian Hukum Kesehatan

Seluruh aturan aturan hukum dan hubungan hubungan kedudukan hukum yang langsung berkembang dengan atau yang menetukan situasi kesehatan di dalam mana manusia berada (Prof. Dr. Rang- ahli hukum negeri Belanda)

Pengertian Hukum KesehatanPengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana (HJJ. Leenen-1972)

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yg berhubungan langsung dgn pemeliharaan/ pelayanan kesehatan dan penerapannya.

Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sbg penerima pel.kes. Maupun dari pihak penyelenggara dlm segala aspeknya,organisasi , sarana, pedoman standar pel.medik,ilmu pengetahuan kes dan hukum serta sumber – sumber lainnya. (PERHUKI)

Pengertian hukum kesehatan sebagai kumpulan peraturan hukum tentang kesehatan

Kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan adalah hukum kesehatan

TUJUANTUJUAN

Tujuan hukum kesehatan adalah agar memberi keyakinan diri kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi kesehatan yang berkualitas dan selalu berada pada jalur aman, tidak melanggar etika dan ketentuan hukum

SEBAB UTAMA TUMBUHNYA HUKUM SEBAB UTAMA TUMBUHNYA HUKUM KESEHATANKESEHATAN

(LEENEN, 1986)1. Hak untuk menentukan nasib sendiri, yang

merupakan suatu hak pribadi2. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan

yang memadai, yang merupakan suatu hak sosial

(dinegeri Belanda secara Yuridis, hak pribadi dianggap lebih kuat )

Landasan menurut W.B. van der Mijn Landasan menurut W.B. van der Mijn (1982)(1982)

Kebutuhan akan pengaturan pemberian jasa keahlian

kebutuhan akan tingkat kualitas keahlian tertentu

Kebutuhan akan keterarahan Kebutuhan akan pengendalian biaya Kebutuhan akan kebebasan warga masyarakat

untuk menentukan kepentingannya dan identifikasi kewajiban pemerintah

Kebutuhan pasien akan perlindungan hukum Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi para

ahli Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi

pihak ketiga Kebutuhan akan perlindungan bagi

kepentingan umum

KASUS DR. SETIANINGRUM (1980)KASUS DR. SETIANINGRUM (1980)

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. No. 600K/Pid/1983 tertanggal 2 Juni 1984 mengenai KASUS Dr. Setyaningrum binti Siswoko

putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8 tahun 1980 menyatakan terdakwa bersalah terhadap dakwaan tersebut (3 bualn penjara dalam masa percobaan 10 bulan)

putusan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

dibatalkan oelh Mahkamah Agung RI , dengan keputusan kasasi tanggal 2 Juni 1984 No. 600K/Pid/1983 dan menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

CONTOH LAIN

Putusan Mediche Tuchtraad Amsterdam 1980 menyatakan bahwa

salah satu hak dokter adalah menolak melaksanakan tindakan medis yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya secara professional.

Hoge Raad (1952)

Menyatakan bahwa orang –orang yang belum mendapat kualifikasi sebagai dokter hanya boleh melakukan tindakan-tindakan didalam bidang kesehatan apabila diawasi. Hal ini berlaku bagi mahasiswa kedokteran, perawat dstnya

CATATAN ;Untuk menentukan ada tidaknya unsur

kealpaan dalam perbuatan terdakwa harus ditafsirkan dalam arti sejauh mana terdakwa telah berusaha secara maksimal untuk menyelamatkan jiwa pasiennya sesuai dengan kemampuan yang sewajarnya harus dimiliki dan sarana yang tersedia padanya.

Lingkup Hukum KesehatanLingkup Hukum KesehatanHukum kedokteran (medical law)Hukum keperawatanHukum rumah sakitHukum lingkunganHukum tentang limbah industriHukum tentang polusiHukum keselamatan kerjaMakanan yang merusak kesehatanPeralatan yang bisa merusak lingkungan (X-

Ray)Peraturan lain ada kaitannya langsung dan

dapat mempengaruhi kesehatan manusia

SUMBER HUKUM KESEHATANSUMBER HUKUM KESEHATAN

Hukum tertulisHukum kebiasaanYurisprudensiPedoman internationalIPTEK kesehatan/kedokteran

HUKUM KESEHATAN HUKUM KESEHATAN MENGAPA PERLU ?MENGAPA PERLU ?

SAAT INI SUDAH ADA PERUNDANGAN YANG MENGATUR PELAYANAN KESEHATAN

- UU. NO. 36 thn. 2009 Tentang Kesehatan- UU. NO. 44 thn. 2009 Tentang Rumah Sakit- UU. NO. 29 thn. 2004 tentang Praktik

Kedokteran

TANGGUNG JAWAB TANGGUNG JAWAB TENAGA KESEHATANTENAGA KESEHATAN

1. TANGGUNG JAWAB ETIS untuk prinsip menjaga mutu2, TANGGUNG JAWAB PROFESI didasari oleh pendidikan, pengalaman serta

kualifikasi lain; derajad resiko perawatan, peralatan perawatan, fasilitas perawatan

3. TANGGUNG JAWAB HUKUM - hukum perdata - hukum pidana

- hukum administrasi