Oleh :

YAKUB DEDY KARYAWAN

747 TITIK RAWAN MACET DI DKI JAKARTA

MACET PARAH ( 0 - 15 KM/JAM ) MACET SEDANG (15 – 40 KM/JAM ) LANCAR ( > 40 KM/JAM )

MANAJEMEN KEBUTUHAN

LANTAS & GAKKUM YG

EFEKTIF

ERP

MANAJEMEN KEBUTUHAN LANTAS

MANFAATNYA ADALAH UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI & EFEKTIVITAS PENGGUNAAN

RUANG LALU LINTAS & MENGENDALIKAN PERGERAKAN LALU LINTAS

3 IN 1 Salah satu dampak 3 in 1

Antrian panjang di off ramp Tol Tegal Parang

Kuningan setiap jam 06.30 s.d 10.00 wib

FUNGSI RUANG LALU LINTAS JALAN MENJADI TIDAK OPTIMAL

PEMBATASAN LALU LINTAS SEPEDA MOTOR

ZERO GROWTH ? IMPOSSIBLE !

MELARANG SEPEDA MOTOR UNTUK MELALUI

LAJUR ATAU JALUR PADA JALAN TERTENTU ?

TERJADI MIXED TRAFFIC

(MACET/KESEMERAWUTAN

LALU LINTAS) KHUSUSNYA

DI JALAN-JALAN PROTOKOL

Pemerintah Guangzhou melarang sepeda motor melintasi

semua jalan raya kota (2007)

BELUM

BISA ATASI

MASALAH

Pelanggaran Lalu Lintas adalah alasan tunggal utama untuk terjadinya kontak antara Polantas dengan masyarakat. Dan menurut penelitian Skolnick (1966) dan Ribinstein (1973) menyimpulkan bahwa masyarakat seringkali berupaya menolak tuduhan pelanggaran, atau mengelakannya & penghentian lalu lintas merupakan sumber-sumber utama selisih antara polisi dan masyarakat. Belum lagi ditambah dengan permasalahan lain seperti masih adanya oknum petugas yang arogan atau menyalahgunakan kewenangan.

JUML. DAKGAR TILANG 2011 = 1.114.884 TILANG. JUML. BINTARA DIT. LANTAS = 4.113 PERS . RASIO JUML. PENINDAKAN DIBANDINGKAN JUML PERS = 271 : 1 . ARTINYA DLM 1 TAHUN SETIAP ANGGOTA BINTARA MELAKUKAN PENILANGAN SEBANYAK 271 TILANG. JADI RATA-RATA PENINDAKAN SETIAP HARI YG DILAKUKAN SETIAP ANGGOTA BINTARA ADALAH < 1 TILANG

KONDISI SAAT INI

1. PELANGGARAN LANTAS BEGITU MUDAHNYA KITA TEMUKAN KAPAN SAJA & DI MANA SAJA ;

2. PENGGUNA JALAN UMUMNYA AGAK LEBIH TERTIB BILA ADA POLISI DI JALAN ;

3. JUML. POLANTAS TERBATAS & TIDAK MAMPU MENGCOVER SEMUA TITIK RAWAN TERJADI PELANGGARAN LANTAS ;

4. SITUASI LALU LINTAS JAKARTA YG MACET DAN BANYAK GIAT VVIP, UNJUK RASA , DLL MENJADIKAN POLANTAS JAUH LEBIH FOKUS PADA TUGAS PENGATURAN DIBANDING PENEGAKAN HUKUM ;

ERP sebagai salah satu strategi dalam kebijakan system

transportasi yg berkelanjutan, yaitu : travel demand management dengan tujuan untuk mendorong pengguna jalan mengurangi perjalanan yg relatif tidak perlu (khususnya pengguna ranmor pribadi) terutama pada jam-jam sibuk, sehingga dapat mengurangi kemacetan & menjadi sumber dana Pemerintah Daerah dalam meningkatkan yan transportasi (angkutan umum), peningkatan pedestrian & pengguna sepeda.

KEUNTUNGAN LAINNYA :

1. Penghematan Konsumsi BBM ; 2. Penurunan Polusi Udara.

ON BOARD UNIT (OBU) DEDICATED SHORT RANGE COMMUNICATION (DSRC) TRANSPONDER

Saluran komunikasi jarak pendek nirkabel yang dirancang khusus untuk penggunaan otomotif

(digunakan oleh Sistem Transportasi Cerdas / ITS)

1. ELECTRONIC TOL COLLECTION (ETC) Bisa diterapkan untuk ERP (implementasi konsep teknologi pembayaran berjalan) ;

2. E - REG. IDENT (ERI) Menyimpan data singkat ident.

ranmor & pemilik . ERI adalah salah satu teknologi

pendataan kendaraan sbg basis dari Intelligence Transportation System (ITS) ;

3. E - PAYMENT lainnya (restribusi parkir , BBM , dll) ;

4. Simpan data fiskal, Trayek, Report Pelanggaran, KIR , dll

5. Prioritas Kendaraan (Ambullance, PMK, Busway, Kawal VVIP, dan aplikasi lainnya)

TANPA ADA GAKKUM , ERP TIDAK AKAN BERJALAN

Ps. 287 ayat (1) Jo Ps. 106 ayat (4) huruf a UU No. 22 Tahun 2009

Melanggar aturan perintah / larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas

Pidana Kurungan Maks. 2 bulan / Denda Maks. Rp 500.000,-

CARA MENINDAK PELANGGAR ?

Pengejaran ?

E TLE

Melanggar Rambu ERP , langsung cepret ! Ga usah repot – repot ngejar pelanggar !

PADA SETIAP ERP GANTRIES DIJADIKAN JUGA SEBAGAI STATIONARY CONTROL POINTS PERANGKAT ETLE , SELAIN DIPASANG KAMERA ANPR (AUTOMATIC NUMBER PLATE RECOGNITION) UNTUK DETEKSI SECARA AKURAT PLAT NOMOR KENDARAAN , TRIGGERS KAMERA UNT PENDETEKSI KENDARAAN YG LAKUKAN PELANGGARAN LANTAS , MONITORING TRAFFIC FLOW / TRAFFIC CONDITION / MEREKAM SITUASI LALU LINTAS (misal : KECELAKAAN SEHINGGA MEMUDAHKAN PENYIDIKAN) .

APLIKASI JARINGAN INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM (ITS)

1. UU No. 11 TH. 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik Pasal 5 : (1). Informasi elektronik dan/atau dokumentasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang syah. (2). Informasi elektronik dan/atau dokumentasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang syah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

2. UU No. 22 TH. 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan Pasal 272 : (1). Untuk mendukung giat penindakan pelanggaran lantas & angkutan jalan, digunakan peralatan elektronik. (2). Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.

ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT

PROSES PENINDAKAN

ITS PEMDA DKI

TMC

NTMC

KORLANTAS

RADIO, TV , MEDIA ON LINE,

OPERATOR TELP ,

KOMINFO, JEJARING

SOSIAL

ERP

Pelanggaran

Lantas

ETLE

Ps. 247 ayat (1) s.d ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009

Pengelolaan Sistem Informasi & Komunikasi

BEBERAPA APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK PENDETEKSIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BISA DIGUNAKAN :

RED LİGHT VİOLATİON DETECTİON

ENFORCEMENT SYSTEMS

Ps. 287 ayat (2) Jo. Ps. 106 ayat (4) huruf c UU No. 22 / 2009

Gar aturan perintah berhenti yg dinyatakan dgn APIL. Pidana Kurungan 2 bulan atau denda Maks. Rp 500.000,-

ENFORCEMENT SYSTEMS

BRT Lane Violation Detection

Designed to detect vehicles

using the BRT lane .

Ps. 287 ayat (1) Jo Ps. 106 ayat (4) huruf a UU No. 22 Tahun 2009

Melanggar aturan perintah / larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas

Pidana Kurungan Maks. 2 bulan / Denda Maks. Rp 500.000,-

ENFORCEMENT SYSTEMS

Speed Enforcement

Ps. 287 ayat (5) Jo. Ps. 106 ayat (4) huruf g atau Ps. 115 huruf a

UU No. 22 / 2009

Melanggar aturan batas kecepatan Pidana Kurungan 2 bulan atau

denda Maks. Rp 500.000,-

ENFORCEMENT SYSTEMS

Ps. 287 ayat (1) Jo Ps. 106 ayat (4) huruf a UU No. 22 Tahun 2009

Melanggar aturan perintah / larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas

Pidana Kurungan Maks. 2 bulan / Denda Maks. Rp 500.000,-

PARKING & / OR STOPPING ENFORCEMENT

Ps. 287 ayat (3) Jo Ps. 106 ayat (4) huruf e UU No. 22 / 2009

Kurungan pidana maks. 1 bulan / Denda maks. Rp 250.000,-

Melanggar Tata Cara Berhenti dan Parkir

ENFORCEMENT SYSTEMS

Ps. 287 ayat (1) Jo Ps. 106 ayat (4) huruf b UU No. 22 Tahun 2009

Melanggar aturan perintah / larangan yang dinyatakan

dengan marka jalan

Pidana Kurungan Maks. 2 bulan / Denda Maks. Rp 500.000,-

ROAD MARKING ENFORCEMENT

Ps. 287 ayat (3) Jo Ps. 106 ayat (4) huruf e UU No. 22 / 2009

Kurungan pidana maks. 1 bulan / Denda maks. Rp 250.000,-

Melanggar Tata Cara Berhenti dan Parkir

Yellow box junction

Stop Line

Zebra Cross

ENFORCEMENT SYSTEMS

Ps. 287 ayat (1) Jo Ps. 106 ayat (4) huruf a & b UU No. 22 Tahun 2009

Melanggar aturan perintah / larangan yang dinyatakan

dgn rambu lantas & marka jalan

Pidana Kurungan Maks. 2 bulan / Denda Maks. Rp 500.000,-

LEFT LANE MOTORCYCLE

TERWUJUDNYA KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM YANG CEPAT, EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA LEBIH TRANSPARAN, AKUNTABEL &

MODERN DALAM RANGKA MEMBANGUN BUDAYA TERTIB BERLALU LINTAS GUNA DAPAT MEMINIMALISIR TERJADINYA

KEMACETAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH KETIDAKTERTIBAN PARA PENGGUNA JALAN. DI

SAMPING ITU DIMAKSUDKAN JUGA UNTUK MENGURANGI ADANYA INTERAKSI /DEBAT/DLL ANTARA PELANGGAR LALU LINTAS

DENGAN POLANTAS SERTA UNTUK MEMINIMALISIR TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM

(DAMAI DI JALAN).

GAKKUM KONVENSIONAL ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT

DAMPAK PEMASANGAN E-TLE TERHADAP

PERILAKU PENGEMUDI

PELANGGARAN MARKA JALAN TURUN 36,5 % dan

PELANGGARAN TRAFFIC LIGHT TURUN 43,2 %

KESIMPULAN 1. ELECTRONIC ROAD PRICING (ERP) MERUPAKAN SALAH SATU STRATEGI DALAM

KEBIJAKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERKELANJUTAN , YAITU : TRAVEL DEMAND MANAGEMENT DENGAN TUJUAN UNTUK MENDORONG PENGGUNA JALAN MENGURANGI PERJALANAN YG RELATIF TIDAK PERLU KHUSUSNYA PADA PEAKHOURS . SEKALIGUS JUGA MENJADI PENDORONG PENGGUNA JALAN UNTUK BERALIH MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI UMUM. SHG PENERAPAN ERP DI JAKARTA MENJADI KEBUTUHAN MENDESAK GUNA MENGATASI MASALAH KEMACETAN ;

2. KEUNTUNGAN LAIN DARI ADANYA PENERAPAN ERP ADALAH : BERKURANGNYA TINGKAT POLUSI UDARA, PENGHEMATAN BBM DAN SBG SUMBER DANA PEMDA UTK MENINGKATKAN YAN TRANSPORTASI ;

3. IMPLEMENTASI ERP TIDAK PERNAH TERLEPAS DGN SISTEM PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM ELEKTRONIK. DARI HASIL PENELITIAN MENUNJUKKAN BAHWA KEBERADAAN SISTEM PENDETEKSI PELANGGARAN BERBASIS ELEKTRONIK TERNYATA MAMPU MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF BAGI MENINGKATNYA TINGKAT DISIPLIN PENGGUNA JALAN. DAN GAKKUM ELEKTRONIK JAUH LEBIH EFEKTIF DARI PADA GAKKUM YG BERSIFAT KONVENSIONAL (TILANG DI TEMPAT).

REKOMENDASI

1. PERLUNYA KESERIUASAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMPROV DKI DALAM MEMPERSIAPKAN IMPLEMENTASI ERP DI JAKARTA BAIK DALAM HAL PENYIAPAN PERANGKAT REGULASI DAN INFRASTRUKTUR SERTA OPERASIONALISASI ERP NANTINYA ;

2. PERLUNYA DUKUNGAN SEMUA STAKE HOLDER DAN SEMUA LAPISAN MASYARAKAT DKI JAKARTA UNTUK MENSUKSESKAN RENCANA PENERAPAN ERP INI ;

3. PERLU SEGERA DILAKUKAN PENGINTEGRASIAN SISTEM INFOKOM LANTAS (ITS PEMDA DKI) DENGAN TRAFFIC MANAGEMENT CENTRE DIT. LANTAS POLDA METRO JAYA GUNA MEMUDAHKAN PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA OPERASIONALISASI ERP NANTINYA . HAL INI JUGA SESUAI AMANAH PASAL 247 AYAT (2) UU NO. 22 TAHUN 2009.

NAMA : YAKUB DEDY KARYAWAN PANGKAT/NRP : AKBP / 71070353 JABATAN : KASUBBID PROVOS KESATUAN : BID PROPAM POLDA METRO JAYA

SEMOGA BERMANFAAT !

Sekian dan

Terimakasih !