BAB II

TINJAUAN TEORI MENGENAI GADAI SAHAM

MELALUI ONLINE TRADING DALAM PERUSAHAAN

A. Gadai Saham dalam Pasar Modal Melalui Online Trading

1. Hakikat Pasar Modal

Pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya,

adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar

merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual

untuk suatu komoditas atau jasa. Pengertian modal (capital) dapat

dibedakan:

a. Barang modal (capital goods) seperti tanah, rumah, mobil, dll.

b. Modal uang (fund) yang berupa financial assets.

Pasar modal (capital market) mempertemukan pemilik dana (supplier of

fund) dengan pengguna dana (user of fund) untuk tujuan investasi jangka

menengah (middle-term investment) dan panjang (long-term investment).

Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana

menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka)

menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dasar pasar modal adalah seluruh

kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau

merupakan aktivitas yang memperjual-belikan surat-surat berharga.

22

23

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) pasal 1

angka 13 mendefinisikan “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan

dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang

berkaitan dengan efek”

Modal uang (fund). Secara ekonomi, tujuan financial market adalah untuk

mengalokasikan tabungan secara efisien dari pemilik dana kepada

pengguna dana akhir (ultimate user). Pemilik dana adalah mereka, baik

secara perorangan maupun secara kelembagaan atau badan usaha yang

menyisihkan kelebihan dananya untuk diinvestasikan agar lebih produktif

dan berkembang. Arus dana dalam pasar keuangan jika digambarkan

dalam bagan akan tampak sebagai berikut:9

Gambar 1. Arus Dana Di Pasar Modal

2. Para Pelaku Pasar Modal

Pihak-pihak atau institusi yang terlibat di pasar modal Indonesia tercantum

dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

9 M. Irsan Nasarudin, S.H., dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-5, Juli, 2008, hlm 11

Pemilik/ PenjualDana (Suplier of fund)

Pemakai/ Pembeli dana(User of Fund)Financial

Market

24

Struktur Kelembagaan Pasar Modal

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, PP No. 45

Kep. Menkeu No. 654 Tahun 1995

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

LPP Bursa Efek Indonesia LKP

EmitenPerusahaanReksa dana

InvestorIndividu/InstitusiDomestik/Asing

Perusahaan Efek

Penjamin Emisi

(Under Writer)

Perantara/Pedagang

(broker/dealer)

Manajer Investasi

(Investment Manager)

Profesi Penunjang Lembaga Penunjang

Akuntan

Notaris

Penilai

Konsultan Hukum

Penasehat Investasi

Kustodian

Badan Administrasi Efek

Penanggung

Pemeringkat Efek

Wali Amanat

25

Gambar 2. Struktur Kelembagaan Pasar Modal

2.1 Bapepam

Pada awalnya Bapepam selain menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar

uang dan pasar modal, juga menjadi badan pelaksana bursa (1976-1990).

Oleh karenanya, pernah disebut Bapepam (Badan Pengawas Pasar Uang

dan Modal). Sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (1976) tugas Bapepam

menurut Keppres No. 52/1976 tentang Pasar Modal yang disempurnakan

dengan Keppres No. 58 Tahun 1984 adalah:

Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan

menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi

persyaratan yang ditentukan, yaitu sehat dalam keuangan dan

manajemen.

Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efesien

Terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang

menjual sahamnya melalui pasar modal.

Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan

sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan

strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal

perlu mendapat pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara

teratur, wajar, efesien, serta melindungi kepentingan pemodal dan

masyarakat (UUPM Pasal 4). Untuk itu, Bapepam diberi kewenangan luar

26

biasa10 dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap

pihak yang melakukan kegiatan pasar modal. Pengawasan tersebut dapat

dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif

dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan maupun secara

represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanski.

Fungsi Bapepam demikian itu adalah fungsi-fungsi yang juga dimiliki oleh

otoritas pasar modal di negara-negara lain di dunia. Kewenangan yang

diberikan oleh UUPM Pasal 3 dan 4 adalah kewenangan yang sesuai

dengan standar dan prinsip hukum pasar modal global. Otoritas pasar

modal selalu mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu melakukan

pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut diberikan

kepada Bapepam untuk memfasilitasi tercapainya tujuan yang

dicanangkan undang-undang, yaitu menciptakan pasar modal yang teratur,

wajar, dan efesien, serta memberikan perlindungan kepada pemodal dan

masyarakat.

Wewenang Bapepam tercantum pada Bab II UUPM, yang dalam garis

besarnya mencakup sekitar sembilan bidang:

1) Wewenang mengeluarkan izin usaha untuk bursa efek dan lembaga-

lembaga penunjang.

10 Kewenangan Bapepam dikatakan luar biasa, karena meliputi kewenangan untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, menjatuhkan sanksi administratif dan denda.

27

2) Wewenang mengeluarkan izin usaha perorangan untuk wakil penjamin

emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi.

3) Wewenang menyetujui pendirian bank kustodian

4) Wewenang menyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris,

direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga

kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai

dipilihnya komisaris dan direktur baru.

5) Wewenang memeriksa dan menyelidik setiap pihak jika terjadi

pelanggaran terhadap UUPM.

6) Wewenang membekukan atau membatalkan pencatatan atas efek

tertentu.

7) Wewenang menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu

8) Wewenang menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam

keadaan darurat.

9) Wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang

dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga kliring dan

penjamin.

Di luar kewenangan tersebut, masih terdapat sejumlah wewenang dalam

tingkat yang lebih rendah dan bersifat lebih teknis. Dengan demikian,

Bapepam sebagai pengawas memang diberi kekuasaan yang amat besar

oleh UUPM.

28

a. Pemeriksaan dan Penyidikan oleh Bapepam

1) Pemeriksaan

Dalam PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di

Bidang Pasar Modal, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan

adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, serta mengolah data dan

atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk

membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal.

Menurut PP NO. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di

Bidang Pasar Modal Pasal 2 ayat (2) Pemeriksaan dapat dilakukan

dalam hal:

a) Adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak

tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-

undangan dalam bidang pasar modal;

b) Tidak dipenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh pihak-pihak

yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari

pihak Bapepam atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk

menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau

c) Terdapat petunjuk terjadinya pelanggaran atas perundang-

undangan di bidang pasar modal.

29

Maka menurut UUPM Pasal 100 ayat (2) dalam rangka

pelaksanaan tugasnya selaku lembaga pemeriksaan tersebut,

Bapepam mempunyai kewenangan dan dapat melakukan hal-hal

sebagai berikut:

a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang

diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

undang-undang ini dan atau Peraturan Pelaksanaannya atau

pihak lain apabila dianggap perlu;

b) Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam

pelanggaran terhadap undang-undang ini dan aturan

pelaksanaanya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan

tertentu;

c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan,

pembukuan dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang

diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun

milik pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau

d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga

melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-

undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk

melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka

penyelesaian kerugian yang timbul.

30

2) Penyidikan

Penyidikan di bidang pasar modal adalah serangkaian tindakan

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan

sehingga dapat membuat kejelasan tentang tindak kejahatan di

bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka serta

mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Dalam Pasal 101 ayat (3) UUPM disebutkan kewenangan yang

lebih rinci diberikan penyidik, yaitu:

a) Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari

seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal;

b) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;

c) Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan

atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal;

d) Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang

bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan tindak pidana

di bidang pasar modal;

e) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan

dokumen lain berkenaan dengan tindaka pidana di bidang

pasar modal;

f) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga

terdapat setiap barang bukti pembukuan, catatan, dan dokumen

31

lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat

dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang

pasar modal;

g) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain

dari pihak yang diduga melakukan ata terlibat dalam tindak

pidana di bidang pasar modal;

h) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal; dan

i) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya disebutkan juga tugas-tugas

penyidik seperti:

Mengajukan permohonan izin kepada menteri untuk

memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan

dari tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang perbankan.

Memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya, seperti

dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jendral

Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.

32

b. Struktur Organisasi Bapepam

Struktur organisasi Bapepam berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan RI No. 2/KMK.01/2001 Tanggal 3 Januari tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Dapat diuraikan

tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

1) Tugas sekretaris Bapepam, yang utama adalah memeberikan

pelayanan teknis dan administratif demi kelancaran tugas

Bapepam.

2) Tugas Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum adalah

bertanggung jawab meyusun peraturan perundang-undangan di

bidang pasar modal, menetapkan sanksi atas pelanggaran peraturan

pasar modal, memberikan saran dan pendapat dari segi hukum atas

masalah yang berkaitan dengan pasar modal, serta melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap para profesi hukum pasar

modal.

3) Tugas utama Biro Pemeriksaan dan Penyidikan adalah bertanggung

jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap

emiten atau perusahaan publik, lembaga pengelolaan investasi,

lembaga dan transaksi efek serta pihak lain yang diduga melakukan

pelanggaran terhadap UUPM. Selain itu, Biro Pemeriksaan dan

Penyidikan juga memeliki wewenang dan tugas untuk mengadakan

dan menangani kerja sama pemeriksaan dan penyidikan

internasional.

33

4) Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, bertugas melakukan

pembinaan dan pengawasan kepada manajer investasi, wakil

manajer investasi, agen penjual reksa dana dan lembaga

pemeringkat efek; dan melakukan penelaahan pada aspek hukum,

keterbukaan dan akuntansi atas penyertaan pendaftaran emiten

reksa dana; serta bertanggung jawab atas kegiatan riset yang

bertujuan memajukan pasar modal.

5) Biro Pengelolaan dan Lembaga efek, bertugas melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan efek, wakil

perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penyelesaian,

lembaga penyimpanan dan penjamin, bank kustodian, biro

administrasi efek serta transaksi-transaksi.

6) Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, bertugas dan

bertanggung jawab dalam bidang pembinaan, pengawasan, serta

penalaahan aspek hukum, keterbukaan, akuntansi atas pernyataan

pendaftaran emiten atau perusahaan publik yang bergerak di bidang

jasa termasuk, perbankan, asuransi, dan institusi-institusi keuangan

lainnya, kecuali emiten atau perusahaan publik di bidang reksa

dana dan penyelenggara jasa jalan tol.

7) Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, bertugas dan

bertanggung jawab dalam bidang pembinaan, keterbukaan, dan

akuntansi atas pernyataan pendaftaran emiten atau perusahaan

publik yang bergerak di bidang produksi barang, baik pabrikan

34

maupun nonpabrikan, termasuk pula, emiten atau perusahaan

publik di bidang penyelenggara jasa jalan tol.

8) Biro Standar Akuntansi dan keterbukaan, bertugas dan bertanggung

jawab untuk menyusun dan mengembangkan standar akuntansi dan

pemeriksaan, serta melakukan pemeriksaan di bidang akuntansi

untuk memenuhi tanggung jawab Bapepam yang semakin luas

sebagaimana diamanatkan dalam UUPM.

2.2 Bursa Efek

UUPM Pasal 1 angka 4, yaitu ”Bursa efek adalah pihak yang

menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk

mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan

memperdagangkan efek diantara mereka”.

Pasal 6 ayat (1), yaitu ”Perdagangan efek yang sah menurut UU adalah di

bursa efek. Penyelenggara bursa efek haruslah perseroan yang telah

memeproleh izin usaha dari Bapepam”.

PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar

Modal Pasal 2, yaitu “Bursa efek, sebagai pengelola, diwajibkan memiliki

modal disetor sekurangnya Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus

juta rupiah).

35

Pasal 5(1) Saham bursa efek ini dimiliki oleh perusahaan efek yang telah

memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek.(3) Bursa efek diharuskan menerima permohonan perusahaan efek untuk

menjadi pemegang saham yang menjadi anggota bursa efek sepanjang jumlahnya belum mencapai 200.

Pasal 7 ayat (1), yaitu “Dengan demikian, pemindahan hanya dapat

terlaksana kalau bursa efek telah menyatakan perusahaan penerima

pengalihan saham telah memenuhi syarat”.

Pasal 9(1) Bursa efek mempunyai dewan komisaris dan direksi dengan jumlah

anggota 7 orang;(2) Setiap anggota doreksi dan komisaris dilarang untuk merangkap

jabatan di perusahaan lain;(3) Dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Dalam menjalankan pengawasan pasar, bursa efek dapat menempuh dua

cara, yaitu:

1) Melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem

pembukuan atau keuangan anggota bursa.

2) Melakukan pendeteksian dini (early warning) dalam memonitor

transaksi setiap saat di lantai bursa.

Berdasarkan Pasal 12 UUPM Bursa efek mempunyai tugas pengawasan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan yang berwenang untuk melakukan inspeksi pemeriksaan kepada anggota bursa, yaitu perusahaan efek yang diduga atau dicurigai tidak memenuhi ketentuan dan kriteria permodalan sesuai dengan yang diwajibkan pasar.

36

Cara untuk menciptakan dan menjaga perdagangan yang teratur, wajar,

efisien, bursa harus memiliki bagian yang khusus menangani lebih lengkap

masalah pengawasan. UUPM Pasal 12 menegaskan:

1) Bursa efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek.

2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris bursa efek, dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat memepengaruhi suatu perusahaan efek anggota bursa efek atau bursa efek yang bersangkutan.

3) Bursa efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlakukan Bapepam.

Berkaitan dengan peranan bursa efek sebagaimana yang diamanatkan oleh

undang-undang, haruslah bersifat produktif dalam memantau jalannya

perdagangan, mengembangkan sistem pengendalian intern guna

menghindari timbulnya manipulasi harga dan mendeteksi adanya inside

information. Bursa efek dengan segala kewenangannya harus bertindak

cepat dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengendalikan

pasar. Biasanya tanda-tanda ketidakwajaran perdagangan efek terlihat dari

kenaikan atau penurunan harga saham yang sangat tajam dalam jangka

waktu relatif singkat. Melihat keadaan demikian, maka Bursa Efek dapat

melakukan enforcment atas perusahaan efek atau pada saham tersebut.

a. Karkteristik Bursa Efek

Bursa efek pada hakikatnya adalah suatu pasar, seperti juga pasar yang

bersifat konvensional yang mempertemukan penjual dan pembeli.

37

Bursa merupakan sarana bagi bertemunya permintaan dan penawaran.

Namun demikian, apabila kita bandingkan dengan pasar konvensional,

terdapat beberapa perbedaan mandasar di antara keduanya, yaitu:11

1) Pada pasar konvensional, barang dan jasa produk dapat

dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan

memperoleh kepuasan. Contohnya, kita membeli makanan ringan,

kita dapat menikmati rasanya untuk mengganjal perut yang sedang

lapar atau sekedar ngemil. Sedangkan di bursa efek yang

diperdagangkan adalah instrumen efek atau financial assets (aktiva

keuangan). Perdagangan efek disertai dengan penyerahan fisik

tanda bukti penyertaan, yaitu sertifikat saham, obligasi, waran,

opsi, rights, dan sejenisnya. Pada cara perdagangan lain hanya

mengakibatkan pemindahan kepemilikan saham tanpa penyerahan

fisik tanda bukti. Jadi, jual beli efek dimaksudkan untuk

mendapatkan keuntungan yang lebih besar di kemudian hari,

apabila nilai pasar dari suatu efek mengalami kenaikan (capital

gain).

2) Dalam perdagangan konvensional masalah informasi juga memiliki

peranan yang sangat penting, tetapi dalam perdagangan efek

informasi memiliki peranan yang dominan dan saham sangat

dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, tetapi proses

pengambilan keputusan sangat tergantung pada informasi yang

11 M. Irsan Nasarudin, S.H., dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-5, Juli, 2008, hlm 130

38

diperoleh seperti kinerja dan kebijakan emiten di dalam

menjalankan usahanya. Jadi kualitas, kelengkapan, ketepatan

waktu, serta penyebaran informasi sangat menentukan struktur,

tingkat kompetitif, dan efisiensi bursa efek.

3) Pengelola bursa efek ditangani oleh badan hukum Perseroan

Terbatas (PT) yang diisi oleh orang-orang profesional. Selain itu,

PT Bursa Efek Indonesia beroperasi untuk kepentingan umum dan

menyediakan sarana perdagangan yang diperlukan oleh anggota

bursa. Dengan penyempurnaan terus-menerus diharapkan

perdagangan bursa efek akan efisien dan efektif. Campur tangan

pemerintah, dalam hal ini Bapepam adalah dalam pembuatan

peraturan, pemberian izin, pembinaan dan pedoman operasi yang

secara keseluruhan dimaksudkan untuk membangun jaring

perlindungan hukum para pihak dari pelanggaran dan kejahatan di

bidang pasar modal. Campur tangan Bapepam tidak dalam bentuk

intervensi terhadap mekanisme atau kekuatan pasar dan bukan pula

diarahkan pada memberikan perlindungan investor dari kerugian.

Bursa efek adalah self regulatory body yang diberi kewenangan untuk

mengatur pelaksanaan perdagangan. Oleh karena itu, ketentuan yang

dikeluarkan oleh bursa efek mempunyai kekuatan hukum yang wajib

ditaati oleh anggota bursa efek dan emiten yang sahamnya tercatat di

bursa efek. Bursa efek memiliki peraturan yang lengkap, terinci, jelas,

39

karena itu bursa efek merupakan pasar yang memiliki aturan paling

banyak. UUPM Pasal 9 menegaskan sebagai berikut:

1) Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan perdagangan, kesepadanan efek, kliring, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek.

2) Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh bursa efek.

3) Bursa efek dapat menetapkan biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.

4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi bursa efek.

Pada pasal 11 UUPM diamanatkan bahwa segala peraturan yang dibuat

oleh bursa efek termasuk perubahannya mulai berlaku setelah mendapat

persetujuan Bapepam.

b. Pencatatan Saham

Bursa mempunyai dua papan yang diklasifikasikan sebagai Papan

Utama dan Papan Pengembangan. Papan utama diperuntukkkan bagi

perusahaan yang berkapitalisasi besar dan mempunyai reputasi sebagai

perusahaan yang bagus, sedangkan papan pengembangan disediakan

bagi perusahaan-perusahaan yang tengah berkembang, namun

berprospek bagus dan belum menghasilkan keuntungan; sedang dalam

proses penyehatan dan berkapitalisasi kecil (memiliki total aktiva

minimal sepuluh miliar rupiah [Rp. 10.000.000.000,00]). Persyaratan

40

umum agar calon emiten dapat mencatatkan sahamnya di bursa

adalah:12

Pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif.

Calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan

dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan.

Bidang usaha calon emiten tidak dilarang secara langsung maupun

tidak langsung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia.

Khusus calon emiten pabrikan, tidak dalam masalah pencemaran

lingkungan yang dibuktikan dengan sertifikat AMDAL dan calon

emiten industri keuangan harus memiliki sertifikat ecolabelling

(ramah lingkungan).

Khusus calon emiten bidang pertambangan harus mempunyai izin

pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun; minimal 1

kontrak Karya atau Penguasa Penambangan atau Surat Izin

Penambangan Daerah; minimal salah satu Anggota Direksinya

memeiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang

pertambangan; salon emiten sudah memiliki cadangan terbukti

(proven deposit) atau yang setara.

12 Jakarta Stock Exchange, Panduan Go Public, Jakarta Stock Exchange, Jakarta, Maret 2002, hlm 12-13.

41

Khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan izin

pengelolaan (seperti jalan tol, penguasaan hutan) harus memiliki izin

tersebut minimal untuk 15 tahun.

Calon emiten yang merupakan anak perusahaan dan/atau induk

perusahaan dari emiten yang sudah listing di BEI dimana calon

emiten memberikan konstribusi pendapatan konsolidasi, tidak

diperkenankan tercatat di bursa. Yang dimaksud hubungan induk dan

anak perusahaan adalah apabila kegiatan usaha induk dan anak tidak

independen dan jika terjadi pemutusan hubungan anak/induk tidak

memenuhi persyaratan pencatatan.

Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan finansial

didasarkan pada laporan keuangan auditan terakhir sebelum

pengajuan permohonan pencatatan.

Perusahaan dapat melakukan perpindahan sahamnya dari Papan

Pengembangan ke Papan Utama apabila memenuhi syarat:13

1) Telah tercatat di papan pengembangan minimal 12 bulan;

2) Telah mempunyai total aktiva minimal Rp. 300.000.000.000,00

(tiga ratus miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang telah

diaudit;

3) Telah berdiri minimal 36 bulan;

4) Telah melakukan kegiatan operasional dalam bisnis utama yang

sama minimal 3 tahun berturut-turut;13 Ibid., hlm 9.

42

5) Berdasarkan laporan keuangan (audited financial report),

memeperoleh laba usaha dan laba sebelum pajak minimal

Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan laba sebelum

pajak untuk 2 tahun terakhir minimal Rp. 30.000.000.000,00 (tiga

puluh miliar rupiah);

6) Jumlah saham pemegang saham minoritas minimal berjumlah

100.000.000,00 (seratus juta ) lembar saham atau minimal 35% dari

modal disetor dalam jangka waktu 6 bulan terakhir;

7) Jumlah pemegang saham minimal 800 pemegang saham dalam

jangka waktu 6 bulan terakhir berturut-turut;

8) Arus kas operasional menunjukkan angka positif dan tidak default

atas kewajiban pembayaran utang;

9) Laporan keuangan (audited financial report) memeperoleh

pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun

berturut-turut;

10) Frekuensi transaksi di pasar reguler selama jangka waktu 6 bulan

terakhir berturut-turut minimal 10 kali untuk menimal setiap

bulannya;

11) Rata-rata volume transaksi bulanan di pasar reguler selama jangka

waktu 6 bulan terakhir minimal 1 juta lembar saham setiap

bulannya;

12) Harga rata-rata penutupan saham di pasar reguler selama 6 bulan

terakhir minimal Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);

43

13) Berdasarkan laporan keuangan, bidang usaha utama perusahaan

memberikan konstribusi pendapatan minimal 60% dari total

pendapatan;

14) Tidak mengalami kondisi dan atau peristiwa yang secara material

dapat mempengaruhi kelangsungan hidup emiten;

15) Tidak menghadapi gugatan perkara yang secara material

diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup emiten;

16) Izin usaha atau kegiatan usaha yang secara material memberikan

konstribusi penjualan/pendapatan utama emiten tidak sedang

dicabut atau diberhentikan;

c. Mekanisme Perdagangan

UUPM Pasal 8 menyatakan ” Yang dapat menjadi pemegang saham

Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha

untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek”.

Berdasarkan Pasal 8 UUPM maka untuk dapat melakukan transaksi,

terlebih dulu investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan

efek. Perusahaan efek harus mempunyai izin yang dikeluarkan

Bapepam. Investor dapat menjadi nasabah di salah satu atau beberapa

perusahaan efek. Perusahaan efek akan menjadi perantara nasabah

dalam proses jual beli saham. Proses untuk menjadi nasabah di

perusahaan efek sama ketika memuka rekening untuk menjadi nasabah

44

bank. Investor membuka rekening dengan mengisi dokumen

pembukaan rekening yang memuat identitas nasabah lengkap (termasuk

tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang

investasi yang akan dilakukan. Setelah nasabah tercatat di perusahaan

efek , maka nasabah dapat melakukan order jual atau eli di perusahaan

efek yang bersangkutan. Biasanya perusahaan efek mewajibkan kepada

nasabahnya untuk mendepositkan uang sejumlah yang tertentu sebagai

jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham.

Perdagangan saham, jumlah dijualbelikan dilakukan dalam satuan

perdagangan yang disebut dengan lot, satu lot berarti 500 saham dan itu

adalah batas minimal pembelian saham14. Transaksi efek diawali

dengan order (pesanan) untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat

disampaikan baik secara tertulis maupun lewat telepon dan disampaikan

kepada perusahaan efek melallui sales/dealer. Pesanan tersebut harus

menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dan dengan

menyebutkan harga yang diinginkan.

Pesanan jual atau beli para pemodal dari berbagai perusahaan akan

bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan (match) antar-order

tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses terjadinya transaksi.

Anggota Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan dua fungsi utama:14 www.jsx.co.id mengenai transaksi, diakses pada tanggal 12 Juni 2009, pukul 22.28

45

1) Sebagai perantara efek, anggota bursa bertindak selaku agen dan

atas nama nasabah. Dari kegiatan ini anggota mendapatkan fee

(biaya transaksi) sebesar 0,043%.

2) Sebagai pedagang efek, anggota bursa bertindak sebagai principal

yang melakukan transaksi bagi kepentingan perusahaan anggota.

Dalam hal ini anggota bursa berlaku sebagai investor dengan

menanggung risiko (potensi keuntungan atau potensi kerugian).

Dengan kedua fungsi tersebut, anggota bursa tidak dapat mengelak dari

kemungkinan mengalami conflict interest. Untuk menatisipasi dan

mengatasi hal yang demikian ada dua peraturan yang meredam

kemungkinan tersebut, yaitu:

1) Setiap anggota yang merangkap fungsi sebagai perantara dan

pedagang sekaligus, diwajibkan untuk menutamakan kepentingan

nasabah daripada kepentingannya sebagai pedagang.

2) Kuasa anggota, yaitu orang yang melaksanakan transaksi di bursa

tidak dipernankan untuk melakukan transaksi untuk kepentingan

pribadi. Jenis-jenis amanat (order) dalam jual beli efek adalah

order jual, order beli atau order pengalihan. Semua amanat

tersebut di proses di sekunder. Fabozzi et. al., menuliskan beberapa

macam amanat (order) 15:

15 M. Irsan Nasarudin, S.H., dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-5, Juli, 2008, hlm 138

46

a) Market order, amanat beli atau jual harus dilakukan pada harga

terbaik yang ada dipasaran.

b) Priority rule, amanat order yang dilakukan jika ada beberapa

pilihan order pada harga yang sama, biasanya order dilakukan

menurut waktunya, first come first served.

c) Public orders, order jual atau beli yang diberikan oleh

sejumlah perusahaan yang memiliki atau account bersama.

d) Conditional order adalah limit order yaitu order jual atau beli

sampai pada jumlah yang telah ditentukan. Stop order adalah

tipe kedua dari conditional order, perintah untuk tidak

melakukan jual atau beli sampai pasar bergerak ke arah harga

yang diinginkan.

2.3 Jakarta Automated Trading System (JATS)

JATS ada sejak 3 Oktober 1995 untuk menggantikan sistem perdagangan

manual. Perdagangan yang dilakukan sebelumnya secara manual telah

menyebabkan perubahan hal-hal sebagai berikut:

1) Lantai bursa penuh dengan papan tulis tempat para pialang menuliskan

transaksi.

2) Jumlah maksimal transaksi yang dapat ditangani per hari oleh bursa

hanya sekitar 5000 transaksi. Terbukanya kesempatan yang tidak sama

bagi para pialang.

3) Biaya per unit transaksi lebih tinggi.

47

4) Memungkinkan terjadinya kolusi antar pialang dalam mengatur harga

efek.

5) Informasi pasar tidak dapat disebarkan kepada investor secara tepat

waktu dengan tingkat akurasi tinggi.

Pemakaian JATS bertujuan untuk:

1) Meningkatkan integritas dan likuiditas pasar.

2) Mengakomodasi perdagangan dari pasar domestik dan pasar

internasional.

3) Menjadikan Bursa Efek Jakarta (pada waktu itu) sejajar dengan bursa-

bursa di dunia.

Aplikasi JATS ini mampu memproses hingga 50.000 transaksi per hari dan

dapat ditingkatkan sampai 75.000 transaksi per hari. Bila optimalisasi

pengguna aplikasi ini rampung, maka JATS dapat memproses transaksi

hingga 500.000 transaksi per hari. Sehingga para pihak yang

berkepentingan bisa memantau melalui aplikasi JATS ini informasi

mengenai:

1) Harga, porsi asing, perintah jual dan perintah beli.

2) Data dari informasi yang telah dilakukan.

Selain itu juga JATS juga dapat memberikan fasilitas seperti:

48

1) Menempatkan informasi (perintah jual dan perintah beli pada pasar

nonreguler).

2) Memasukkan hasil akhir dari negosiasi yang telah disepakati di papan

negosiasi.

3) Menerima informasi yang berhubungan dengan corporate action.

4) Menerima pesan-pesan atau pengumuman dari bursa efek.

2.4 Online Trading System

Kehadiran online trading system merupakan suatu alternatif perdagangan

saham sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan

teknologi informasi mencerminkan kecepatan proses komunikasi secara

langsung dan keterbukaan akses informasi. Karena pelaku pasar modal

memandang sistem perdagangan saham dengan memakai sistem JATS, di

mana investor harus menghubungi perantara untuk melakukan transaksi,

dianggap kurang mampu menampung keinginan atau aspirasi investor

dalam bertransaksi pada saat itu juga. Untuk menjawab tantangan itu,

online trading system merupakan media yang tepat.

Untuk menjadi pemegang saham, perusahaan yang sudah listing di bursa

investor cukup duduk di depan komputer, mengakses internet,

memasukkan identifikasi perusahaan yang diinginkan, dan membaca

prospektus yang ditampilkan. Bila tertarik calon investor, ia akan

mengambil keputusan dan menghubungi nomor yang dipandu lewat

49

prospektus, mengatur cara pembayaran, memberikan nomor kartu kredit

atau melalui kartu debet, maka transaksi dapat diselesaikan. Bila ada

sekian orang secara bersamaan melakukan hal yang sama, maka

penyebaran kepemilikan saham perusahaan akan dapat terwujud. Dengan

demikian peluang untuk manipulasi dan konspirasi akan semakin kecil,

karena pihak lain dapat memantau pada saat proses tersebut tengah

dilakukan.

Perdagangan tanpa warkat (scripless trading) yang ditargetkan untuk

mengimplementasikan pada akhir tahun 2000 telah berjalan. Persiapan

untuk itu telah dilakukan sejak tahun 1995. Dengan scripless trading

diharapkan akan tercipta pasar modal yang efesien, proses penyelesaian

transaksi yang lebih cepat, penyebaran informasi lebih merata. Dengan

demikian kualitas iklim investasi akan lebih kondusif, karena kepercayaan

dari seluruh pihak yang terkait demikian tinggi.

Memakai sistem ini diharapkan penyelesaian transaksi dilakukan melalui

pemindahbukuan (book entry settlement). Ada empat tujuan yang hendak

dicapai dengan sistem ini, yaitu16:

1) Proses penyelesaian transaksi tanpa warkat

2) Meningkatkan kualitas jasa pelayanan dalam penyelesaian transaksi.

3) Meminimalkan risiko.

4) Meningkatkan likuiditas.16 Ibid, hlm 140

50

Selain itu ada sejumlah keuntungan dengan pemakaian sistem ini, yaitu17:

1) Tingkat keamanan transaksi lebih tinggi;

2) Penyelesaian transaksi lebih cepat;

3) Likuiditas pasar akan meningkat;

4) Registrasi tidak diperlukan lagi;

5) Porsi asing dan pemegang saham lebih transparan;

6) LOT perdagangan lebih fleksibel;

7) Memperbaiki efesiensi back office service dan kualitas jasa pelayanan

dalam proses penyelesaian transaksi;

8) Mengurangi risiko saham hilang atau saham palsu.

2.5 Perusahaan efek

Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari

Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek,

perantara pedagang efek, atau manajer investasi, atau kegiatan lain yang

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Peraturan

Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Pasal 32 menyebutkan “Bentuk

perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya

Warga Negara RI dan atau berbadan hukum; atau perusahaan patungan

yang sahamnya dimiliki oleh WNRI dan atau badan hukum Indonesia dan

WNA atau badan hukum asing”. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun

Bapepam pada tanggal 30 Desember perusahaan efek berjumlah sekitar 17 Ibid, hlm 141

51

191 yang mempunyai lisensi sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan

Perantara Perdagangan Efek (PPE).

PP No. 45 Tahun 1995 Pasal 33 huruf a angka 1 diubah oleh Kep. Menkeu

No. 179/KMK.010/2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek jo. Kep.

Ketua Bapepam No. 20/PM/2003, mensyaratkan:

1) Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi

Efek dan Perdagangan Efek sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh

miliar rupiah) dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)

Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Perusahaan efek

yang sudah ada wajib memenuhi ketentuan ini sampai pada tanggal 31

Desember 2003 yang disebut sebagai tahap pertama. Pada tahap

pertama Perusahaan Efek wajib mempunyai modal disetor Rp.

25.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengam MKBD Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Pada tahap kedua, tanggal

31 Desember 2004 modal disetor Perusahaan Efek harus Rp.

50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dengan MKBD Rp.

25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

2) Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara

Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah

harus mempunyai modal disetor sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga

puluh miliar rupiah) dengan MKBD Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh

lima miliar rupiah). Pada tahap pertama, per 31 Desember 2003,

52

Perusahaan Efek modal disetornya Rp. 18.000.000.000,- (delapan

belas miliar rupiah) dengan MKBD Rp.10.200.000.000,- (sepuluh

miliar dua ratus juta rupiah). Pada tahap kedua, per 31 desember 2004,

Perusahaan Efek haruss mempunyai modal disetor Rp.

35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah).

3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara

Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek

nasabah wajib mempunyai modal disetor sedikitnya Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) dengan MKBD Rp. 200.000.000,- (dua ratus

juta rupiah) per 31 Desember 2003.

4) Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi wajib

mempunyai modal disetor sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar

rupiah) dengan MKBD sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah). Per 31 Desember 2003, Perusahaan Efek wajib mempunyai

modal disetor Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan MKBD

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

5) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatannya sebagai penjamin

Emisi Efek, Perantara Pedagang efek dan Manajer Investasi harus

memiliki modal disetor sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima

miliar rupiah) dengam MKBD Rp. 25.200.000.000,- (dua puluh lima

miliar dua ratus juta rupiah).

6) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara

Pedagang Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor

53

sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan

MKBD Rp. 25.200.000.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus juta

rupiah).

a. Penjamin Emisi Efek (PEE)

Penjamin Emisi Efek (PEE) adalah pihak yang membuat kontrak

dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan

emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang

tidak terjual. Izin usaha sebagai PEE berlaku juga sebagai izin usaha

Perantara Pedagang Efek. Tetapi, perusahaan efek yang berizin usaha

Perantara Pedagang Efek tidak otomatis dapat melakukan kegiatan

sebagai Penjamin Emisi Efek.

Peran dari penjamin emisi adalah peran perusahaan efek untuk

melakukan penjaminan emisi (underwriting) bagi emiten, yaitu

perusahaan ingin mendapatkan dana dari calon-calon investor dari

maasyarakat luas. Penjamn emisi ini membuat kontrak emiten untuk

melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau

tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) merupakan orang-perorangan

yang telah mendapat izin dari Bapepam melalui ujian kecakapan

54

dalam pasar modal untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan

Efek untuk kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan emisi efek.

Secara garis besar, peran dan fungsi penjamin emisi dalam proses go

public adalah sebagai berikut18:

a) Memeberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangka go

public, penjamin emisi merupakan mitra dalam membuat

perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian proses emisi, mulai

dari mempersiapkan dokumen emisi sampai menjualkan efek di

pasar perdana.

b) Menjamin efek yang diterbitkan emiten. Dalam hal ini penjamin

emisi bertanggung jawab atas keberhasilan penjualan seluruh

saham emiten kepada masyarakat luas. Dalam suatu penjaminan

akan terkandung suatu risiko, untuk itu penjamin emisi bisa

melakukan bersama-sama dengan penjamin lain dalam bentuk

sindikasi agar tingkat keberhasilan penjualan saham lebih tinggi.

Melakukan kegiatan pemasaran efek yang diterbitkan oleh emiten agar

masyarakat investor dapat memperoleh informasi secara baik.

Sehingga dilakukan pendisainan dan pendistribusian efek secara

akurat dan tepat waktu.

18 Ibid, hlm 145

55

Penegasan UUPM Pasal 39 bahwa Penjamin Emisi Efek (PEE) wajib

mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi sebagai

dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Secara teoritis, ada beberapa

macam kontrak penjaminan emisi yang dikenal seperti:

a) Full commitment, PEE bertanggung jawab untuk mengambil sisa

efek yang tidak terjual.

b) Best Effort Commitment, PEE tidak bertanggung jawab atas sisa

efek yang terjual, tetapi PEE akan berusaha sebaik-baiknya agar

efek yang ditawarkan dapat terjual dalam kuantitas yang paling

tinggi.

c) Stanby Commitment, PEE berkomitmen agar saham yang tidak

terjual di pasar perdana dapat dibeli oleh PEE pada harga tertentu.

d) All or None Commitment (kesanggupan semua atau tidak sama

sekali), PEE akan berusaha menjual semua efek, agar lak

semuanya, tetapi apabila efek tersebut tidak laku semuanya, maka

transaksi dengan pemodal yang ada akan dibatalkan. Jadi, semua

efek dikembalikan kepada emiten dan emiten tidak mendapatkan

dana sedikitpun. Komitmen ini timbul dengan latar belakang

pemikiran bahwa perusahaan memebutuhkan modal dalam jumlah

tertentu. Bila jumlah itu tidak tercapai maka investasi perusahaan

kurang bermanfaat.

56

PEE merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek

untuk kepentingan sendiri tau untuk kepentingan pihak lain. PEE

berperan penting dan dominan agar pasar modal berfungsi. Oleh

karenanya, PEE sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pasar

modal, dituntut untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya dalam

melaksanakan tugasnya.

b. Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) adalah orang-orang yang

telah mendapatkan izin dari Bapepam untuk bertugas mewakili

kepentingan perusahaan efek untuk melaksanakan perdagangan efek.

c. Manajer Invesatasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola

portofolio (kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perorang, usaha

bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) untuk para

investor atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk

sekelompok investor, kecuali perusahaan asuransi, dan pensiun, dan

bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Wakil Manajer Investasi (WMI) adalah orang perorangan yang

bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek untuk kegiatan yang

bersangkutan dengan pengelolaan portofolio efek, izin untuk wakil

57

manajer investasi dikeluarkan oleh Bapepam dengan standarisasi yang

ketat.

2.6 Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian (LPP)

a. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga ini berbentuk perseroan, yaitu PT. Kliring Penjamin Efek

Indonesia (KPEI). PP No. 45 Tahun 1995 Pasal 15 dan 16

menyebutkan Lembaga Kliring dan Penjaminan harus memperoleh

izin dari Bapepam dan memeliki modal disetor sekurang-kurangnya

Rp. 15. 000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Transaksi di bursa efek dikliringkan oleh KPEI secara terus-menerus

sehingga dapat ditentukan hak dan kewajiban anggota bursa yang

melaksanakan transaksi. Di samping melaksanakan fungsi kliring,

KPEI juga menjamin penyelesaian transaksi di bursa efek yang

pelaksanaannya dengan menempatkan KPEI sebagai counter-party

dari anggota bursa yang melakukan transaksi.

Manajemen KPEI dipilih oleh manajemen bursa, karena KPEI

merupakan anak perusahaan dari bursa. Maka Direktur dari KPEI

harus terintegrasi di dalam manajemen bursa. Dan hal-hal yang

58

berhubungan dengan sistem manajemen yang dilaksanakan dii bursa

efek juga berlaku pada manajemen KPEI.

b. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga ini berbentuk perseroan, PT. Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI). Sama halnya dengan KPEI, KSEI juga harus

mempunyai izin dari Bapepam dan memiliki modal disetor

sekurangnya Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). KSEI

melaksanakan fungsi sebagai kustodian sentral yang aman dalam

rangka penitipan efek dengan kewajiban memenuhi persyaratan teknis

tertentu. Oleh karena itu, jasa kustodian yang tersedia di KSEI harus

lengkap seperti19:

1) Bidang penatausahaan rekening efek untuk menyimpan kas dan

fefek.

2) Penerimaan dan distribusi dividen, bunga, pokok pinjaman,

saham bonus, dan hak-hak lainnya.

3) Pemindahan efek keluar dan masuk penitipan kolektif.

4) Pemindahan efek dari satu rekening ke rekening lainnya

berdasarkan instruksi atau tanpa pembayaran.

5) Penjualan hak atau pecahannya dan pelaksanaan hak yang timbul

dari pemilikan efek.

6) Pembayaran pajak maupun penerimaan restitusi pajak.

19 Ibid, hlm 150

59

Di samping itu, KSEI juga dapat memeberikan jasa-jasa yang lain

seperti:

a) Penyampaian laporan mengenai jasa-jasa lain yang perlu

diketahui oleh pemegang.

b) Pelaksanaan pemberian kuasa-kuasa untuk hadir dan memberikan

suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

c) Pemberian informasi kepada emiten mengenai kepemilikan efek

dalam penitipan kolektif dan pelaporan kegiatan rekening efek.

Komputer KSEI harus terhubungkan secara langsung dengan sistem

perdagangan bursa dan komputer KPEI, sehingga komputer-komputer

tersebut dapat memverifikasi jaminan, sebelum memasuki sistem

perdagangan. Jika sistem dan manajemen KSEI mengalami kegagalan,

maka hal ini akan memeberi dampak yang serius, yaitu dapat

melumpuhkan pasar modal dan perekonomian nasional. Agar ini tidak

terjadi, maka security system yang baik amat diperlukan.

2.7 Emiten, Perusahaan Publik, dan Reksa Dana

a. Emiten

60

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka

menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan

usaha perusahaan. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan

menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Ada empat

keharusan yang dapat dilakukan emiten beraktivitas di pasar modal,

yaitu:

1) Keterbukaan informasi

Menurut UUPM Pasal 1 angka 25 adalah ”Pedoman umum yang

mensyaratkan emiten/perusahaan publik dan pihak lain yang

tunduk kepada undang-undang ini, untuk menginformasikan

seluruh informasi material kepada masyarakat dalam waktu yang

teoat mengenai usahanya atau efeknya, yang dapat berpengaruh

terhadap keputusan pemodal atau harga efek tersebut”.

Pelaksanaan prinsip keterbukaan dilakukan penwaran dalam 3

tahapan,yaitu:

Tahap keterbukaan pada saat emiten melakukan penawaran

umum (primary market level).

Tahap keterbukaan setelah emiten mencatat dan

memperdagangkan sahamnya di buras efek (secondary market

level), dimana emiten berkewajiban untuk menyampaikan

secara terus-menerus laporan berkala (continuously disclosure)

kepada Bapepam.

61

Tahap keterbukaan karena terjadi peristiwa penting yang

laporannya harus disampaikan secara tepat waktu kepada

Bapepam dan bursa efek (timely disclosure).

Berdasarkan Peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang

Harus Segera Diumumkan Kepad Publik menyebutkan peristiwa,

informasi, atau fakta material yang diperkirakan dapat

memepengaruhi harga efek atau keputusan investasi, antara lain20:

a) Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau

pembentukan usaha patungan.

b) Pemecahan saham atau pembagian dividen saham.

c) Pendapatan dari dividen yang luar bisa sifatnya.

d) Perolehan atau kehilangan kontrak penting.

e) Produk atau penemuan baru yang berarti.

f) Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam

manajemen.

g) Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang

bersifat utang.

h) Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara

terbatas yang material jumlahnya.

i) Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material.

j) Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting.

20 Ibid , hlm 152.

62

k) Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau

direktur dan komisaris perusahaan.

l) Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.

m) Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.

n) Penggantian wali amanat.

o) Perubahan tahun fiskal perusahaan.

2) Peningkatan Likuiditas

Seiring bertambahnya jumlah emiten di pasar modal, berdampak

pada meningkatnya pilihan efek yang dapat dipertimbangkan oleh

investor. Selain itu, hal tersebut akan meningkatkan jumlah

pemodal yang terlibat di pasar modal. Dengan peningkatan kedua

hal tersebut diharapkan bahwa hal itu akan meningkatkan jumlah

transaksi yang terjadi, yang pada akhirnya akan meningkatkan

likuiditas efek di pasar modal.

3) Pemantauan Harga Efek

Emiten harus selalu memantau harga efeknya di pasar modal,

karena harga efek adalah cerminan dari kinerja dan kondisi suatu

perusahaan. Harga efek yang tinggi berarti kinerja emiten baik dan

sebalkiknya harga efek yang rendah menunjukkan kinerja emiten

yang buruk. Apabila harga efek turun secara drastis dan emiten

tidak mempedulikan hal tersebut, maka emiten akan mengalami

kesulitan pada saat menawarkan kembali efeknya melalui pasar

modal untuk memperoleh tambahan dana.

63

4) Menjaga Hubungan Baik Dengan Investor.

Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham ataupun calon

investor kepada perusahaan, emiten perlu terus-menerus membina

hubungan baik pemegang saham dan calon investor. Hubungan

baik akan dapat menimbulkan rasa memiliki kepada pemegang

saham dan calon investor, sementara di lain pihak, emiten dapat

memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh investor berupa

pemberian informasi yang berkaitan dengan kondisi emiten. Untuk

itu emiten perlu membentuk sekretaris perusahaan.

b. Perusahaan Publik

Menurut UUPM Pasal 1 angka 22, yaitu: ” Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Perbedaan antara emiten dengan perusahaan publik. Kalau emiten

sudah pasti perusahaan publik karena telah memenuhi persyaratan

sebagai perusahaan publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan

modal minimal yang harus disetor. Sedangkan perusahaan publik

belum tentu dapat dikategorikan emiten. Karena perusahaan publik

belum tentu melakukan penawaran umum atau listing di bursa.

c. Reksa Dana (Investment Fund)

64

UUPM menyebutkan reksa dana sebagai wadah yang dipergunakan

untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk

diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa

dana adalah perseroan atau investasi kolektif masyarakat pemodal yang

diinvestasikan ke dalam efek oleh manajer investasi. Secara sederhana

reksa dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya

menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (manajer investasi)

untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal.

Investasi reksa dana bisa dikatakan relatif lebih konservatif, karena

menghindari fluktuasi dan kerugian yang besar, namun jelas capital

gain-nya tidak sama besarnya dengan saham, tetapi ada juga reksa

dana yang investasinya semua ditempatkan pada instrumen saham.

Reksa dana melakukan penghimpunan dana pemodal untuk selanjutnya

dibentuk suatu portofolio efek yang terdiri dari berbagai macam surat

berharga yang berupa saham, obligasi, SBI, deposito berjangka,

commersial papers.

Investor reksa dana membeli Unit Penyertaan (UP) dari reksa dana,

bagian tertentu yang dibeli oleh investor dalam reksa dana. Investasi

reksa dana memeberikan keuntungan antara lain: mendiversifikasi

risiko, karena beragam portofolionya dalam investasi. Reksa dan

65

dikelola oleh manajer investasi yang memperoleh izin dari Bapepam

dengan memiliki keahlian dalam mengelola dana dan melakukan

pemantauan dan pengawasan secara intensif. Manajer investasi dapat

terus-menerus menjual atau membeli Unit Pernyertaan sampai dengan

jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak. Sedangkan

reksa dana tertutup (close end) diperdagangkan di pasar sekunder.

Semua kekayaan reksa dana disimpan pada Bank Kustodian.

Berdasarkan UUPM Pasal 18 ada 2 bentuk reksa dana, yaitu: Reksa

dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya

menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu

diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar

modal dan pasar uang. Reksa dana berbentuk perseroan dapat bersifat

tertutup (close end) atau bersifat terbuka (open end). Ciri-ciri reksa

dana tertutup adalah:

a) Reksa dana hanya dapat mengeluarkan atau menjual sahamnya

sampai batas modal dasar;

b) Tidak membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada

investor;

c) Investor tidak dapat menjual kembali saham reksa dana yang

dimiliki kepada reksa dana; atau

d) Saham reksa dana dicatat di bursa efek.

Sedangkan ciri-ciri reksa dana terbuka adalah:

66

1) Reksa dana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau Unit

Penyertaan baru terus-menerus sepanjang ada pemodal yang mau

membelinya;

2) Saham atau Unit Penyertaan reksa dana tidak perlu dicatat di bursa

efek, dapat diperjualbelikan di luar bursa (Over The Counter);

3) Pemodal dapat menjual kembali saham atau Unit Penyertaan reksa

dana yang dimilikinya kepada reksa dana;

4) Harga jual atau beli saham atau Unit Penyertaan reksa dana

berdasarkan Nilai Aktivitas Bersih (NAB) yang setiap harinya

harus dihitung oleh Bank Kustodian.

Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah

kontrak manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat

pemegang Unit Penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang

untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian

diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Mengatasi masalah pencatatan pemilik saham reksa dana KIK pada

emiten telah diatur dalam UUPM Pasal 56 Ayat 3

”Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut”.

67

Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari reksa dana pasar modal,

antara lain21:

a) Mempermudah pemodal melakukan investasi dengan cara

mengambil manfaat melalui cara diversifikasi.

b) Menyediakan berbagai macam pilihan iinvestasi karena ada

hakikatnya masing-masing reksa dana mempunyai komposisi

investasi yang berbeda-beda.

c) Meningkatkan daya serap pasar, khususnya pasar perdana.

d) Meningkatkan kepudilian emiten atas kewajiban-kewajibannya.

e) Biaya investasi yang lebih kompetitif dan efisien.

f) Miningkatkan jumlah transaksi efek/volume perdagangan di bursa

efek.

2.8 Investor

Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar

modal. Bisa dikatakan salah satu indikator terpenting dalam pasar modal

adalah keberadaan investor. Investor yang terlibat dalam pasar modal

Indonesia adalah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi

yang mempunyai karakteristik masing-masing. Perkembangan pasar modal

tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor. Saat ini investor asing

lebih aktif memainkannya perannya untuk mengungkapkan kebutuhan dan

kepentingannya, investor domestik yang lebih bersikap pasif mengikuti

investor asing. Semua pihak yang terlibat seyogyanya mampu 21 Ibid, hlm 161

68

mengondisikan investor dengan informasi mengenai kebijakan dan

penerbitan peraturan perundang-undangan. Secara universal, pasar modal

bertumpu pada tiga hal yaitu pendapatan, likuiditas dan keamanan

investasi. Otoritas pasar modal dan para pihak yang terlibat dalam industri

pasar modal Indonesia, sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di

pasar modal Indonesia.

a. Investor Domestik

Kehadiran investor domestik di pasar modal sangatlah diharapkan,

karena hanya dengan investor domestik yang kuat akan mendukung

pasar modal yang stabil dan tidak mudah dipermainkan oleh pihak-

pihak tertentu, seperti investor asing yang dengan mudah

memindahkan investasinya.

Perkembangan investor domestik di pasar modal Indonesia belumlah

dapat dibanggakan, karena masih jauh dari yang diharapkan. Dapat

digambarkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih 220 juta

jiwa, tetapi yang terlibat berinvestasi kurang dari 1%. Dapat

dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

Contoh Malaysia, dengan penduduk 20 juta jiwa, jumlah pemodal

domestiknya mencapati 7 juta orang, berarti 35 %. Bayangkan jika

investor domestik Indonesia cukup 20% saja maka sudah menjadi

69

kekuatan yang luar biasa. Untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan

baru yang memungkinkan pasar lebih cepat berkembang, dengan jalan:

1) Perlu diperoleh dukungan politik (political will/commitment)

pemerintah untuk menciptakan pasar yang fair dan efisien, melalui:

2) Prioritas pengembangan pasar termasuk insentif bagi pemodal

domestik.

3) Pembenahan institusi pengawas pasar modal sehingga lebih

indepeden dan disegani oleh pasar.

4) Penerapan rule of law yang lebih baik, sejajar dengan Negara maju

lainnya.

5) Memepercepat pembenahan industri perbankan. Karena kaitannya

dengan pasar modal sangat besar, maka masalah rusaknya sistem

perbankan akan mempengaruhi terhadap intergitras pasar.

6) Pembentukan corporate gevornance, ini sangat vital kalau

diinginkan adanya pasar yang terbuka dan memberikan

perlindungan kepada masyarakat.

b. Investor Asing

Persoalan politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia sangatlah

berpengaruh terhadap ketertarikan investor asing untuk

menginvestasikan modalnya. Ditambah dengan penegakan hukum

yang lemah dan tidak adanya jaminan keamanan yang memadai

membuat banyak sekali investor asing mundur dari pasar modal.

70

c. Materi Investasi

Pertanggungjawaban yang dapat dikualifikasikan sebagai investasi

yang diinginkan tidaklah terbatas dalam jenis dan jumlahnya. Beberapa

diantaranya sama sekali tidak didapat secara sukarela, karena

pengusaha seringkali memerlukan pembayaran simpanan pada suatu

dana pensiun dan pemerintah mendorong banyak orang untuk

menanam modalnya pada jaminan sosial. Ke dua belas klasifikasi

investasi berikut ini tidak menyebutkan satu per satu semua hal-hal

penting yang dipergunakan oleh para penanam modal individu, akan

tetapi menggambarkan semua jenis yang utama. Dua belas klasifikasi

tersebut antara lain:

Deposito. Deposito diterima oleh bagian simpanan bank-bank swasta,

pemerintah dan beberapa perusahaan tertentu. Simpanan di bank ini

dapat setiap saat dibayarkan dalam bentuk mata uang, sangat mudah

diuangkan (kontrak deposito biasanya mengijinkan bank untuk

meminta pemberintahuan dalam waktu 30 hari untuk mengambil

kembali uang tersebut, akan tetapi dalam kebanyakan kasus

pembayaran dapat dilaksanakan saat itu juga) dan menghasilkan suku

bunga yang relatif rendah. Kebanyakan penyimpan kecil menerima 3

sampai 4%, akan tetapi simpanan yang lebih besar sering menerima

kurang dari 3%, terutama pada periode-periode suku bunga pasar yang

71

rendah. Bunga tersebut dapat dikenakan pajak pendapatan, dan modal

pokoknya dapat dikenakan pajak kekayaan sampai batas-batas tertentu.

Rekening Simpanan dan Pinjaman. Hampir semua masyarakat

mempunyai asosiasi simpan pinjam yang berfungsi untuk

mengakumulasi simpanan para penanam modal dan

menginvestasikannya dalam pinjaman hipotek lokal. Karena asosiasi

ini diawasi oleh perwakilan pemerintah, dan karenanya sering dikelola

secara konservatif, maka keamanannyapun terjamin. Dividen yang

dibayarkan pada rekening simpanan dan pinjaman ini (secara teknis,

para penanam modal dalam organisasi-organisasi seperti ini

merupakan pula para pemegang saham dan pemilik, bukan pemberi)

yang biasanya berkisar antara 4 sampai 4,5%. Likuiditas yang

langsung tidak dijamin, karena asosiasi ini dimaksudkan untuk

mempergunakan dana mereka dalam hipotek jangka panjang, akan

tetapi dalam prakteknya simpanan dapat diambil menurut permintaan

atau setelah beberapa waktu tertentu. Pendapatan ini dikedai pajak

pendapatan. Posisi pajak kekayaan biasanya bervariasi, akan tetapi

tidak merupakan suatu beban yang berat.

Surat berharga dari Pemerintah. Surat obligasi, surat utang,

sertifikat, bersama-sama dengan surat obligasi simpanan jenis E dan H

72

merupakan bagian terbesar dari surat keamanan yang tersedia bagi

rakyat `

d. Resiko-Resiko Investasi

Dunia modern yaitu merupakan suatu dunia yang sangat kompleks dan

dinamis, dimana terdapat berbagai kekuatan yang mempengaruhi nilai

dan produktivitas dari investasi. Sebagai contoh, faktor-faktor ekonomi

dan politik di bawah ini sangat menonjol antara tahun 1950-1963:

1) Kondisi yang pada dasarnya menguntungkan, yang ditanggung oleh

penggunaan yang giat dari pengeluaran masyarakat dan kekuatan

moneter dari Sistem Cadangan Negara;

2) Resesi bisnis yang kadang terjadi, yang sampai tingkat tertentu

disebabkan oleh anggaran belanja masyarakat dan kebijaksanaan

moneter yang digunakan untuk melawan kecenderungan inflasi;

3) Inflasi yang timbul secara perlahan mengenai tingkat harga pada

umumnya, terutama pada periode-periode penggunaan tenaga kerja

sepenuhnya dan periode kemakmuran;

4) Fluktuasi tingkat suku bunga yang luas, yang menggambarkan

suatu pasar pinjaman yang bervariasi dan manipulasi moneter oleh

pejabat-pejabat cadangan negara;

5) Kemajuan teknologi yang pesat yang mengakibatkan keuntungan

yang besar bagi beberapa perusahaan dan keusangan bagi beberapa

perusahaan yang lain;

73

6) Pajak pendapatan dan kekayaan yang tinggi;

7) Kemungkinan adanya suatu inflasi yang ekstrim ataupun suatu

depresi yang hebat; dan

8) Kemungkinan timbulnya perang, yang tentu saja akan disertai oleh

kehancuran, pajak dan inflasi tingkat harga.

Investasi yang sangat dipandang tinggi dalam portofolio seorang

penanam modal, yaitu surat-surat berharga dari pemerintah, merupakan

sasaran dari salah satu resiko di atas.

Resiko yang pertama dan yang paling berbahaya adalah resiko bisnis

atau fungsional. Setiap bisnis maupun kekayaan tidak bergerak

mempunyai kemungkinan bahwa kemungkinan pendapatannya atau

kegunaannya dapat berkurang karena adanya kompetisi, penurunan

permintaan, biaya-biaya yang tidak terkontrol, kesalahan manajemen,

tindakan pemerintah atapun tindakan yang sejenis.

Resiko yang kedua adalah resiko pasar, pembeli dan penjual hanya

tampil sekali saja, dan seseorang yang ingin melaksanakan bisnis

dalam waktu tertentu kadangkala mendapatkan harga yang

menguntungkan ataupun mmerugikan, tergantung pada kondisi pasar

pada kala itu. Resiko ini bisa disebabkan karena tingkah laku yang

aneh dan luas dari pasar saham, ketidakpastian dan kelambatan dari

pasar real estate, pasar gadai dan surat-surat berharga kelas dua yang

74

tidak teratur, hal ini menunjukan adanya resiko pasar. Investasi yang

bebas dari resiko pasar ini adalah investasi yang selalu tersedia dalam

bentuk tunai, seperti rekening bank, dan cadangan asuransi jiwa.

Resiko yang ketiga adalah resiko nilai uang, resiko ini mempengaruhi

nilai-nilai dari surat berharga dengan pendapatan tetap, yang

mempunyai hari jatuh yang lama ataupun yang tidak tertentu, seperti

surat berharga tingkat tinggi, hipotek, dan saham-saham istimewa.

Resiko nilai uang ini berhubungan dengan kenyataan bahwa surat

berharga jangka panjang yang memberikan pendapatan tetap surat

berharga standar yang berharga $1000 (memberikan suatu suku bunga

tertentu terhadap nilai nominalnya berdasarkan perjanjian), berhak

mendapatkan premi bila suku bunga dari surat berharga edisi yang

mendatang lebih rendah, tetapi akan kurang berharga bila suku bunga

dari surat berharga pada edisi mendatang lebih tinggi.

Resiko yang keempat, yaitu resiko tingkat harga merupakansuatu

faktor yang sering membuat investasi-investasi yang terbaik menjadi

sangat berbahaya. Investasi yang paling dihargai yang tersedia surat

berharga dari pemerintah, simpanan, asuransi jiwa, dan yang lainnya

tanpa terkecuali dapat dibayar dalam jumlah tertentu. Tanda terima

dari pembayaran tersebut tidaklah pasti.22

22 T. Sitorus, S.E., Penanaman Modal dan Investasi, Bandung: Penerbit ”Tarsito”, 1999, hlm 5-9.

75

2.9 Biro Administrasi Efek (BAE)

BAE adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam,

BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan

pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

Kontrak tersebut secara jelas menyebutkan hak dan kewajiban BAE dan

emiten, termasuk kewajiban terhadap pemegang saham.

2.10 Kustodian

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta

yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk dividen, bunga, dan

hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang

rekening yang menjadi nasabahnya. Yang dapat menyelenggarakan

kegiatan usaha kustodian adalah KSEI, perusahaan efek atau bank umum

yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam.

Setiap kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara

catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan:

1) Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian;

2) Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian;

3) Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak

nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan; dan

4) Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.

76

Menurut UUPM Pasal 45, Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek

atau dana yang tercatat pada rekening Efek atasperintah tertulis dari

pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak

atasnamanya.

2. 11 Wali Amanat (Trustee)

UUPM Pasal 501) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh:

a) Bank Umum; danb) Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat.

3) Bank Umum atauPihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

4) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah

Pasal di atas menyebutkan kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat

dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan

peraturan pemerintah. Wali amanat adalah pihak yang mewakili

kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Jasa wali amanat

diperlukan pada emisi obligasi.

Pasal 51 UUPM menyatakan:1) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan

Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

2) Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat utang.

77

4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam.

Pasal 54

”Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi Efek

bersifat utang yang sama” .

3. REPO (Repurchase Agreement)

Pada pasar uang dan pasar modal, dikenal adanya transaksi Repurchase

Agreements atau yang biasa disebut REPO. Sebenarnya seperti apakah

REPO itu ?  Uraiannya di bawah ini: 23

Repurchase Agreement (REPO) adalah transaksi penjualan instrumen

efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada

tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan

pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah

disepakati.

REPO juga berfungsi seperti secured loan, dimana pihak pembeli akan

memperoleh instrumen efek sebagai ‘jaminan’ atas jumlah dana yang

diserahkan kepada pihak penjual. Pada saat yang disepakati, bila sejumlah

dana dibayarkan kembali dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka

instrumen efek tersebut juga dikembalikan dari pihak pembeli kepada

penjual.  Walaupun dari mekanismenya mirip seperti pinjaman, namun

23 Dharma Setyadi, www.wealthindonesia.com , diakses pada tanggal 02 April 2009, pukul 18.00 wib.

78

dari sudut pandang hukum, dalam transaksi REPO terjadi perpindahan

kepemilikan atas efek yang ditransaksikan. Instrumen yang biasanya

digunakan dalam transaksi REPO diantaranya adalah Obligasi korporasi,

Obligasi Negara (Surat Utang Negara), SBI (Sertifikat Bank Indonesia)

dan Saham.

Transaksi Repo merupakan salah satu alternatif atau memiliki peluang

investasi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembeli (buyer), dimana

mereka akan memperoleh return untuk jangka waktu pendek (short term)

dengan tingkat bunga menarik dan relative aman karena pihak pembeli

akan memegang jaminan berupa asset atau efek milik penjual. Efek

tersebut juga bisa digunakan untuk menghindari terjadinya short positions.

Sedangkan dari sisi penjual, tranasksi Repo merupakan alternatif sumber

pendanaan yang relatif murah (cheap funding cost) dan aman, dengan cara

menyerahkan atau menjaminkan asetnya yang berupa efek tersebut. Dilihat

dari jatuh temponya, REPO dapat dibedakan menjadi 3 jenis :

Overnight : jatuh tempo dalam satu hari

Term : jatuh tempo dalam kurun waktu tertentu

Open Repo : tidak ditentukan jatuh temponya.

Yang paling umum adalah Overnight (hanya satu hari) dan Term Repo,

dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan disepakati kedua

belah pihak dalam Repurchase Agreement, bisa sampai 1 (satu) bulan atau

lebih.

79

Sedangkan dilihat dari transaksinya, terdapat 2 metode yang biasa

digunakan, yaitu :

Classic Repo, atau semacam Collateralized Borrowing, dimana

dalam Repo tersebut kepemilikan Efek akan tetap berada pada pihak

Seller/penjual. Efek tersebut tidak dapat ditransfer atau dijual

kembali sebelum tanggal transaksi Repo tersebut jatuh tempo. 

Sell/Buy Back Repo, transaksi yang melibatkan suatu transfer efek

dan dana dimana kepemilikan efek tersebut juga berpindah ke pihak

Buyer/pembeli.

Transaksi Sell/Buy Back Repo, terdapat dua kali proses

pemindahbukuan.  Sebagai contoh;  misalkan Broker A bertransaksi

Repo jual dengan Bank B, maka pada tanggal penyelesaian pertama

(biasa disebut 1st leg) terjadi perpindahan efek dari Broker  A ke Bank B

yang diikuti pula dengan perpindahan dana dari Bank B ke Broker A.

Sedangkan pada tanggal penyelesaian kedua (biasa disebut 2nd leg yang

juga merupakan jatuh tempo Repo), jumlah dan instrument efek yang

sama akan berpindah dari Bank B ke Broker A yang diikuti dengan

perpindahan dana sesuai dengan kesepakatan dari Broker A ke Bank B.

Umumnya, harga pada saat penebusan lebih tinggi dibandingkan harga

penjualan.

80

Gambar 3. Transaksi Repo

Istilah Reverse Repo digunakan untuk menggambarkan kejadian

sebaliknya dari transasksi Repo. Jika penjualan efek dengan perjanjian

membeli kembali disebut transaksi Repo, maka Reverse Repo merupakan

pembelian efek yang ditawarkan dalam transaksi Repo untuk dijual

kembali, atau juga disebut Buy/Sell Back, karena Reverse Repo merupaka

transaksi Repo Jual bila dilihat dari sudut pandang pembeli (buyer). 

Dalam pelaksanaan transaksi Repo, terdapat beberapa issue atau kendala

yang dihadapi oleh para pihak, diantaranya adalah :

Dari aspek akuntansi, pedoman standar akuntansi hanya

mengakomodir pencatatan transaksi Repo dengan model Classic

Repo, dimana aset tetap dicatatkan sebagai milik pihak penjual

(seller). Sedangkan berdasarkan metode Sell/Buy Back Repo,

sebenarnya terjadi peralihan kepemilikan aset kepada pihak pembeli

(buyer).

Dari aspek hukum, apabila terdapat sengketa antara pihak yang

bertransaksi, ada resiko bahwa pengadilan akan mengkatagorikan

transaksi Sel/Buy Back Repo sebagai transaksi pinjam meminjam

dengan jaminan (collateralized borrowing).

81

Dari aspek perpajakan, terdapat potensi pengenaan pajak berganda

(dua kali), yaitu pada 1st leg dan pada 2nd leg transaction, karena

seolah-olah transksi tersebut dilakukan dua kali, padahal transaksi ini

merupakan satu rangkaian transaksi Repo.

Transaksi Repo dilakukan para pihak sesuai dengan kesepakatan masing-

masing pihak. Agar terdapat standar dan keteraturan dalam perjanjian atau

kesepakatan antar pihak, maka telah ditentukan suatu perjanjian standar

transaksi Repo berupa Master Repurchase Agreement (MRA), khususnya

untuk transaksi Repo atas SUN dan SBI.

Beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam MRA adalah:

Tata cara transaksi, mekanisme pembayaran dan pengalihan asset,

pemeliharaan marjin, bagaimana bila tejadi wanprestasi, pengakhiran

perjanjian, penyelesaian sengketa, dan dilampiri dengan dokumen-

dokumen pendukung.

Apabila kita telaah dari dasar hukum perjanjian repo, maka

pembahasannya dimulai dari, Pasal 1313 Burgelick Wetbok disingkat

menjadi BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disingkat

menjadi KUH Perdata namun dalam penulisan kali ini baiknya kita

menyebut BW ”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

dan Pasal 1315 BW ”Pada umumnnya tak seorangpun dapat mengikatkan

diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada

82

untuk dirinya sendiri”. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk

sahnya suatu perjanjian diatur dalam,

Pasal 1320 BW menyatakan, Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3) Suatu hal tertentu;4) Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 BW1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sumber-sumber perikatan dan pembeda-pembedanya tersebut dapat

diskemakan sebagai berikut ini24

Perikatan bersumber dari1233 BW

Gambar 4. Sumber Perikatan dan Pembedanya

24 H. Riduan Syahrani,S.H., Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm 202.

Perjanjian 1313BW Undang-undang 1352 BW

Undang-undang saja

Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige) Pasal 1365 s.d 1380 BW

Perbuatan yang sesuai dengan hukum (rechtmatige)- 1354 (zaakwaarneming)- 1359 (onverschuldigde betaling)

Undang-undang karena perbuatan manusia 1353 BW

83

Pada BW diatur juga mengenai gadai, pembahasannya sebagai berikut:

Pasal 1150 BWHak gadai (Pandrecht) adalah suatu hak yang diperoleh kreditur (peminjam) atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur (pemberi pinjaman) atau orang lain atas debitur sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda jaminan.

Unsur terpenting dari hak gadai ialah bahwa benda yang dijaminkan harus

berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Hak gadai tidak mungkin ada

kalau benda yang dijaminkan masih berada dalam kekuasaan dibitur atau

orang yang memberikan gadai, atau dikembalikan kepadanya atas

kemauan pemegang gadai (Pasal 1152 BW). Namun, penguasaan benda

oleh pemegang gadai bukan untuk menikmati, memakai, dan memungut

hasil, melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang debitur

kepada kreditur pemegang gadai.

Biasanya bila kita berbicara mengenai gadai maka kita juga akan

membicarakan mengenai hypotheek (hipotik). Menurut Pasal 1162 BW

hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk

mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Pasal 1155 BWApabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu. Setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku,

84

dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.

B. Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Oleh Bapepam

Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan kegiatan operasi suatu

instansi adalah adanya proses manajemen yang menyeluruh meliputi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam

pengawasan dimaksudkan untuk mengusahaakan pelaksanaan berjalan

sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan juga mempunyai

posisi yang sangat vital untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan

organisasi tetap berada dalam jalur yang sesuai.

Kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan nasional memerlukan

pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang

maupun sebagai langkah awal dalam menindak pelanggaran atau

kesalahan25. Dengan dilakukannya pengawasan diharapkan dapat diperoleh

masukan bagi pengambil keputusan untuk26:

a. Memastikan kegiatan instansi pemerintah dapat berjalan ke arah

pencapaian visi dan misi organisasi;

25 Bintoro Admidjojo, Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung, 1996, hlm 196.26 DR. H. Jusuf Anwar, S.H., M.A., Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia Seri 2, Bandung: PT. Alumni, 2008 , hlm 134.

85

b. Memastikan bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah sepadan

dengan peraturan yang berlaku;

c. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan,

penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan;

d. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan,

penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakefisienan;

e. Kehandalan laporan; dan

f. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik

untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi

organisasi dan pencapaian visi dan misi organisasi.

1. Tindak Pidana Pasar Modal

UUPM ada beberapa jenis tindak pidana pasar modal, yaitu27:

1) Kejahatan:

Melakukan penawaran umum tanpa pernyataan efektif dari

Bapepam;

Melakukan kegiatan tanpa izin sebagai Wakil Perusahaan

Efek;

Penipuan, manipulasi pasar dan insider trading.

2) Penipuan: Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta

material atau tidak mengungkapkan fakta material. Dengan tujuan,

Menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri

sendiri atau pihak lain;27 Mery Maulin, Diktat Perkuliahan Hukum Pasar Modal, Bandung, 2009, hlm 1-7.

86

Mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

3) Manipulasi Pasar:

Menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai

kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa

(UUPM Pasal 91);

Rekayasa harga efek di bursa.

4) Insider Trading: Perdagangan efek dengan memepergunakan

Informasi Orang Dalam (IOD), seperti informasi material yang

dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Orang

dalam (Insider) tersebut misalnya:

Manajemen, pegawai atau pemegang saham utama emiten atau

perusahaan publik;

Pihak karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan

usahanya dengan emiten atau PP memungkinkannya

mempunyai IOD;

Pihak yang dalam waktu enam bulan terakhir tidak lagi menjadi

huruf a dan b yang telah disebutkan di atas.

Orang dalam yang mempunyai IOD dilarang untuk (berdasarkan UUPM Pasal 92): Mentransaksikan efek perusahaannya atau efek perusahaan lain

yang melakukan kontrak dengan perusahaannya; Mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham atau menjual efek

huruf a di atas; Memberi IOD kepada pihak tertentu.

87

Pihak lain yang dilarang adalah

Mereka yang memperoleh IOD secara melawan hukum;

Perusahaan efek yang memiliki IOD.

2. Sanksi Administratif dan Pidana

Bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap UUPM, dapat

dikenakan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal

102 ayat (2) UUPM dapat berupa:

a. peringatan tertulis;b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;c. pembatasan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha;e. pencabutan izin usaha;f. pembatalan persetujuan;dang. pembatalan pendaftaran.

Mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 103 UUPM sampai

dengan pasal 110 UUPM, yang jenis pidananya dapat berupa pidana

penjara, pidana kurungan dan atau denda. Sanksi administratif

biasanya dijatuhkan kepada pelaku pasar modal yang melakukan

keterlambatan dalam memberikan pelaporan, sedangkan sanksi pidana

diberikan kepada pelaku pasar modal yang telah melakukan antara

lain penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Dapat

disimpulakan bahwa pemberian sanksi yang disebutkan dalam suatu

undang-undang atau peraturan tiada lain adalah untuk memeberikan

88

rasa tidak ingin melanggar dan melaksanakannya aturan itu dengan

efektif.

3. Menyelesaikan Sengketa Dengan Membentuk Organisasi.

Mengenai perkembangannya, kegiatan pembinaan dan pengawasan di

bidang pasar modal dan lembaga keuangan menuntut perhatian yang

tinggi terutama terkait dengan peran strategis pasar modal dan lembaga

keuangan dalam perekonomian nasional serta kerja sama internasional.

Tuntutan perkembangan tersebut memerlukan peningkatan efektifitas

sistem pembinaan dan pengawasan yang telah berjalan selama ini.

Untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan

kepatuhan (compliance) terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

dari unit-unit di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan serta

memenuhi prinsip-prinsip Good Governance, struktur organisasi

Bapepam dan Lembaga Keuangan masih memerlukan adanya beberapa

penyempurnaan.

Usulan penyempurnaan adalah dengan membentuk Biro Kepatuhan

Internal (Internal Compliance Bureau). Biro ini diharapkan dapat

mengawasi secara internal pelaksanaan tugas pegawai Bapepam dan

Lembaga Keuangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-

masing, membantu Ketua Badan mengawasi pelaksanaan

pendelegasian wewenang dan proses pengambilan keputusan pimpinan

89

Bapepam dan Lembaga Keuangan di bawahnya, serta untuk

memastikan penerapan prinsip-prinsip good governance.

Biro Kepatuhan Internal akan bertanggung jawab langsung kepada

Ketua Badan dan dipimpin oleh pejabat eselon II, dan diharapkan

menjadi compliance unit dan quality/performance assurance control

terhadap output dari  pelaksanaan tugas sehari-hari Bapepam dan

Lembaga Keuangan. Dengan terbentuknya biro ini, diharapkan bahwa

terjadi pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan eksekusi tugas

sehari-hari dan pihak yang melakukan pengawasan kepatuhan dalam

pelaksanaan tugas dimaksud.

Pertimbangan yang mendasari penyempurnaan tersebut antara lain

adalah besarnya tanggung jawab Bapepam dan Lembaga Keuangan

terhadap kepentingan nasional dan publik, luasnya rentang kendali

(span of control) dari Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, hampir

semua Biro di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan

berhubungan/berhadapan langsung dengan pasar/industri (expose to

market), tingginya potensi moral hazard di industri pasar modal dan

lembaga keuangan, serta sifat pembinaan dan pengawasan (nature)

yang berbeda antara industri pasar modal  dan lembaga keuangan.

90

Sebagai gambaran, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, hampir

seluruh biro dalam Bapepam dan Lembaga Keuangan behubungan dan

berinteraksi langsung dengan para pihak dan industri terkait, seperti

dalam proses pendaftaran, persetujuan, pengesahan, perijinan,

monitoring serta pengenaan sanksi. Hal ini membawa konsekuensi

kepada para pegawai Bapepam dan Lembaga Keuangan untuk

memiliki integritas yang tinggi. Namun demikian, potensi terjadinya

praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta bahaya moral hazard

tetap tinggi dan memerlukan perhatian serius.

Selain itu, pelaksanaan fungsi pengembangan, pembinaan dan

pengawasan dalam aspek pasar modal, perasuransian, dana pensiun,

lembaga pembiayaan serta modal ventura mempunyai sifat (nature)

yang berbeda. Pasar modal lebih diarahkan untuk memastikan bahwa

aspek pengungkapan (disclosure) telah memadai dan wajar, sedangkan

industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan modal

ventura lebih banyak menekankan kepada aspek kehati-hatian

(prudential).

Dengan demikian diharapkan bahwa rencana penyempurnaan struktur

organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan dapat mendukung

perkembangan industri pasar modal dan sektor jasa keuangan, serta

91

dapat menjadi institusi pemerintah yang menerapkan

quality/performance assurance control unit.28

C. PENYELESAIAN SENGKETA DI PASAR MODAL MELALUI

MEKANISME PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute

Resolution (ADR) adalah suatu cara penyelesaian sengketa di samping cara

yang pada umumnya ditempuh oleh masyarakat (pengadilan). APS disebut

juga alternatif penyelesaian di luar pengadilan (out-of-court dispute

settlement), meskipun dewasa ini penerapan salah satu mekanisme APS,

yakni Mediasi, telah pula diterapkan sebagai bagian dari proses

persidangan perdata .

APS memempunyai beberapa mekanisme yang bisa dipilih oleh para pihak

untuk menyelesaikan sengketa, di antaranya yang paling populer adalah

Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi dan Arbitrase .

Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat. Semua

orang, secara alamiah, cenderung untuk menempuh cara ini ketika

menghadapi perselisihan dengan pihak lain sebelum cara lain.

28 www.bapepam-lk.com, Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), diakses pada tanggal 06 Juni 2009, pukul 18.00 wib

92

Pendapat Mengikat, adalah pendapat yang diberikan oleh pihak ketiga

yang dianggap netral dan ahli atas permintaan para pihak untuk

memberikan penafsiran mengenai suatu ketentuan yang kurang jelas di

dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan

penafsiran.

Mediasi, adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara

para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang

disebut Mediator, dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai dari pihak

bersengketa. Berbeda dengan hakim dan Arbiter, Mediator hanya bertindak

sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas

sengketa - para pihak sendiri yang memegang kendali dan menentukan

hasil akhirnya, apakah akan berhasil mencapai perdamaian atau tidak.

Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan

kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut

Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan

terakhir. Arbitrase mirip dengan pengadilan, dan Arbiter mirip dengan

hakim pada proses pengadilan.

1. Kebutuhan Pelaku Usaha

APS adalah mekanisme yang baru berkembang dan dikembangkan

seiring dengan kemajuan transaksi komersial (kebutuhan pelaku usaha),

meskipun mungkin secara historis sudah muncul lebih dahulu daripada

93

institusi pengadilan bentukan negara. Prof. R. Subekti dan Prof. Asikin

Kusumah Atmadja, seperti yang dikutip oleh Prof. Dr. Soedikno

Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", 1981,

menyatakan bahwa di Indonesia praktek Arbitrase sudah dikenal

sebelum Perang Dunia II namun masih jarang dipakai karena

kurangnya pemahaman masyarakat dan tidak ada keyakinan tentang

manfaatnya.

2. Manfaat APS dari Segi Konsep

Segi konsep, manfaat mekanisme yang tersedia di dalam APS lebih

banyak dan fleksibel daripada pengadilan, para pihak bisa memilih

mana yang paling disuka, yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan:

a. Negosiasi

Proses Negosiasi tidak ada keterlibatan, campur tangan atau

intervensi pihak ketiga, perundingan dilaksanakan secara langsung

antara para pihak yang berselisih. Negosiasi adalah cara pertama

untuk menghindari berkembangnya permasalahan menjadi sengketa

yang lebih serius lagi. Syarat terpenting dari Negosiasi yang efektif

adalah kesetaraan posisi tawar (bargaining position). Apabila hal

itu tidak ada, maka sangat diperlukan adanya kehendak

(willingness) dari pihak yang mempunyai posisi tawar yang lebih

kuat untuk mau mendengar pihak lainnya dan tidak bersikap take-it-

or-leave it.

94

Ada kemungkinan Negosiasi menghadapi deadlock ketika para

pihak tidak mencapai mufakat dan tidak mau melanjutkan

perundingan. Dalam hal ini, APS menyediakan mekanisme lain

yang bisa dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan penyelesaian

sengketanya, yaitu Pendapat Mengikat, Mediasi dan Arbitrase.

b. Pendapat Mengikat

Sesuai dengan namanya, Pendapat Mengikat bersifat mengikat bagi

para pihak yang memintanya. Pendapat Mengikat cocok menjadi

pilihan bagi para pihak terhadap perselisihan yang berkenaan

dengan perbedaaan penafsiran perjanjian. Mekanisme ini masih

merupakan produk yang bersifat kontraktual oleh karena itu setiap

tindakan yang bertentangan dengan Pendapat Mengikat yang telah

diberikan oleh pihak ahli dianggap sebagai cidera janji

(wanprestasi). Jika hal itu terjadi, APS menyediakan mekanisme

lain yang bisa dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan

penyelesaian sengketanya, yaitu Mediasi dan Arbitrase.

c. Mediasi

Keunggulan dari Mediasi adalah kehadiran Mediator sehingga

memungkinkan para pihak didengar secara seimbang, para pihak

merasa mempunyai kesetaraan posisi, para pihak merasa terlibat

aktif dalam proses perundingan, dan mempermudah tercapainya

win-win solution. Keunggulan inilah yang menyebabkan Mediasi

95

banyak diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada

stagnasi komunikasi dan ketidaksetaraan posisi tawar, misalnya

antara konsumen dengan produsen, nasabah kecil dengan bank,

masyarakat korban pencemaran dengan pabrik, dsb. Bahkan

pemerintahan di banyak negara dengan sengaja mendorong Mediasi

pada sektor tertentu sehingga Mediasi tidak sekedar pilihan para

pihak tetapi sudah merupakan anjuran bahkan diwajibkan oleh

pemerintah . Namun bukan berarti bahwa Mediasi hanya cocok

untuk kasus semacam itu, bahkan Mediasi juga sukses

menyelesaikan persengketaan antara perusahaan besar seperti antara

Singapore Airlines dengan British Airways. Persengketaannya

adalah mengenai hak cipta fisrt-class seats, kedua belah pihak

sempat memprosesnya ke pengadilan, namun akhirnya sepakat

menyelesaikannya secara damai. SIA dan BA tidak memberikan

penjelasan mengenai rincian penyelesaian yang mereka capai.

Ketika Negosiasi mengalami kegagalan, Mediasi layak untuk dipilih

sepanjang (1) para pihak masih yakin dapat menyelesaikan

permasalahan berdasarkan win-win solution

(interest/understanding-based procedure) bukan benar atau salah

menurut hukum (right-based procedure), (2) para pihak masih

menghendaki terpeliharanya hubungan baik dan/atau kontrak di

antara mereka, dan (3) yang dibutuhkan para pihak hanya kehadiran

96

Mediator untuk membantu mereka demi kelancaran perundingan.

Mediasi tidak selalu berhasil mencapai kesepakatan damai,

bagaimanapun tetap ada kemungkinan terjadinya deadlock. Atau

keadaan lain, misalnya kesepakatan damai tercapai namun tidak

ditaati oleh salah satu pihak. Jika ini terjadi, APS menyediakan

mekanisme lain yang bisa dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan

penyelesaian sengketanya, yaitu Arbitrase.

d. Arbitrase

Apabila Mediasi mengalami kebuntuan, Arbitrase layak dipilih oleh

para pihak untuk melanjuti proses penyelesaian sengketa sepanjang

(1) para pihak sudah tidak dapat lagi melanjutkan perundingan, (2)

para pihak menghendaki cara penyelesaian yang lebih

mempertimbangkan benar-salah menurut hukum (right based

procedure) namun tidak kaku dalam mengambil dasar/penerapan

hukum (atas dasar keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono), tidak

semata-mata atas dasar ketentuan hukum), (3) para pihak

menghendaki keputusan yang final dan mengikat namun melalui

prosedur yang lebih fleksibel dan efisien (dari segi waktu dan biaya)

dibandingkan pengadilan, (4) para pihak menghendaki

persengketaannya diperiksa dan diputus oleh orang yang ahli

(bukan generalist) yang ditunjuk sendiri oleh mereka, dan (5) para

pihak menghendaki pemeriksaan yang bersifat tertutup untuk

97

umum. Arbiter memegang posisi penting dalam proses Arbitrase

karena ia yang akan memeriksa dan mengadili (mengambil putusan)

atas sengketa yang diajukan kepadanya. Arbiter ditunjuk atas dasar

keahlian dan kompetensinya. Dalam menjalankan tugasnya, Arbiter

harus menjunjung tinggi kode etik, bersikap adil, netral dan

mandiri, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, serta

bebas dari benturan kepentingan dan afiliasi, baik dengan salah satu

pihak yang bersengketa maupun dengan persengketaan yang

bersangkutan. Apabila hal-hal tersebut di langgar maka Arbiter

yang bersangkutan harus berhenti atau diberhentikan dari tugasnya.

Berbeda dengan Negosiasi dan Mediasi yang masih mungkin tidak

berhasil, Arbitrase pasti akan menghasilkan suatu keputusan

terhadap sengketa yang diperiksa karena Arbiter berwenang untuk

itu bahkan dalam hal ketidakhadiran pihak Termohon sekalipun.

Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum

tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap Putusan

Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan

kembali. Lebih lanjut penjelasan mengenai perbedaan antara

Mediasi dan Arbitrase dapat diperbandingkan sebagai berikut

(sumber WIPO Mediation):

Mediation Arbitration

98

control over the process

outcome is determined by

the will of the parties

(interest-based procedure)

to convince the other party

informal procedure

transfer decision-making power

outcome is determined in

accordance to applicable law

(rights-based procedure)

to convince the arbitral tribunal

less formal procedure

Perbedaan antara Arbitrase dan pengadilan sebagai berikut (sumber

Hongkong International Arbitration):

99

Berdasarkan penjelasan secara teori/konsep di atas, APS

mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan pengadilan, yakni

efektifitas waktu dan biaya, prosedur yang lebih sederhana, lebih

Arbitration

private process

by agreement

may be less adversarial

less formal/flexible

arbiter selected for

expertise

no precedent

no appeal

Litigation

public access

any party can institute

adversarial procedure

formal/inflexible

commonly judge are

generalist

sets precedent

rights of appeal

100

fleksibel, banyak ditentukan atas dasar kesepakatan para pihak,

kerahasiaan, dan hasil/putusan yang cepat bahkan ada yang bersifat

final dan mengikat. APS lebih fleksibel diterapkan pada semua

sektor kehidupan, dari komersial sampai keluarga.

3. Manfaat APS dalam Praktek

Berdasarkan penjelasan di atas APS mempunyai manfaat lebih, namun

kenyataannya tidak serta merta bahwa konsep APS dengan mudah

berkembang di tengah masyarakat. Faktor kemanfaatan lainnya yang

menjadi persoalan bagi masyarakat adalah bagaimana kepastian hukum

dan hasil nyata dari praktek APS

Kepastian Hukum

Masyarakat percaya bahwa putusan pengadilan pasti mempunyai

kekuatan hukum dan dapat dipaksakan pelaksanaannya terhadap pihak

yang tidak menjalankannya secara sukarela. Namun masyarakat sanksi

apakah APS juga punya kekuatan yang sama seperti layaknya putusan

pengadilan, apakah putusan Arbitrase sama kuatnya dengan putusan

pengadilan. Berikut ini penjelasan mengenai kepastian hukum APS dan

hasil-hasilnya:

(1) Kepastian Hukum Negosiasi dan Mediasi

101

Bentuk APS yang pada dasarnya akarnya adalah perundingan dan

hasilnya berupa kesepakatan, seperti Negosiasi dan Mediasi,

efektifitasnya tentu akan sangat tergantung dari itikad baik para

pihak mentaati hasil-hasil perundingan/kesepakatan tersebut.

Secara teori semestinya tidak mungkin ada kesepakatan damai yang

tidak dipatuhi dan dijalankan oleh salah satu pihak karena untuk

mencapai kesepakatan damai sudah merupakan kerelaan dari para

pihak untuk win-win solution, apalagi tidak ada paksaan sedikit pun

dari pihak ketiga dalam menentukan hasil akhir dari proses

perundingan. Setiap tindakan salah satu pihak yang bertentangan

dengan hasil perundingan merupakan tindakan cidera janji

(wanprestasi).

Undang-undang yang mengatur dasar-dasar Mediasi di Indonesia

adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), dalam Bab II

Pasal 6. UUAAPS secara jelas menyatakan bahwa Mediasi sangat

tergantung dari itikad baik para pihak, dan hasilnya sangat

tergantung dari kehendak para pihak. Tidak ada ancaman jika salah

satu pihak tidak menjalankan kesepakatan Mediasi selain ancaman

tuntutan wanprestasi dari pihak yang berkepentingan.

Namun khusus untuk Mediasi yang pelaksanaannya dianjurkan

oleh regulator melalui peraturan yang dibuat oleh regulator yang

102

bersangkutan, ada sedikit pengecualian yakni adanya unsur paksaan

dari regulator kepada pihak perusahaan khususnya dalam bentuk

kewajiban untuk melaksanakan dan ancaman sanksi (administrasi)

jika tidak melaksanakan. Contohnya adalah Peraturan Bank

Indonesia No. 8/5/PBI/2006, 20 Januari 2006, Pasal 13 j.o Pasal 16.

Eksistensi Mediasi di Indonesia semakin dikukuhkan dengan

diterbitkannya PerMA No. 2 tahun 2003 dimana semua perkara

perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk

lebih dahulu diselesaikan melalui Mediasi.

Bentuk "paksaan" lain adalah seperti yang diatur dalam Peraturan

dan Acara BAPMI. Pasal 18 peraturan tersebut menyatakan bahwa

jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan Mediasi,

maka pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan

kepada pengurus dari asosiasi/organisasi dimana ia menjadi

anggota, dan selanjutnya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan

asosiasi/organisasi dimana pihak yang tidak bersedia melaksanakan

menjadi anggota. Tindakan ini lebih merupakan sanksi sosial.

(2) Kepastian Hukum Arbitrase

Keraguan yang mendasar terhadap putusan Arbitrase adalah apakah

putusan yang dikatakan final dan mengikat itu benar-benar bisa

langsung dilaksanakan, bisa dieksekusi, termasuk juga terhadap

103

putusan Arbitrase asing apakah benar-benar diakui oleh negara

dimana putusan tersebut akan dilaksanakan. Apakah sistem hukum

suatu negara mengakui putusan Arbitrase. Keraguan masyarakat ini

terpengaruhi tidak hanya karena keterbatasan pemahaman

mengenai Arbitrase, tetapi juga karena banyaknya pemberitaan

mengenai putusan Arbitrase yang tidak dipatuhi atau menjadi

bertele-tele - bad news is a good news - padahal lebih banyak

putusan Arbitrase yang lancar dilaksanakan.

Keraguan itu tentu sangat mengganggu apalagi mengingat bahwa

pengguna dari Arbitrase sebagian besar adalah pelaku usaha yang

sering melakukan transaksi bisnis internasional.

Mengatasi hal tersebut, pada tingkat internasional PBB

mengeluarkan Convention on the Recognition and Enforcement of

Foreign Arbitral Award tahun 1958, atau yang dikenal dengan New

York Convention. Konvensi ini mewajibkan negara penandatangan

atau yang meratifikasi untuk menghormati putusan Arbitrase asing

berdasarkan asas resiprositas. New York Convention menanamkan

prinsip-prinsip umum mengenai Arbitrase, kewenangan Arbitrase

dan bagaimana putusan Arbitrase semestinya dilaksanakan.

Prinsip-prinsip dasar mengenai Arbitrase internasional juga dimuat

dalam UNCITRAL Model Law. Kedua sumber inilah yang banyak

104

diadopsi oleh lembaga-lembaga Arbitrase internasional dan negara-

negara di dunia dalam membuat peraturan perundang-undangan

mengenai Arbitrase di negara masing-masing. Prinsip-prinsip

umum Arbitrase antara lain sebagai berikut:

a) syarat utama Arbitrase adalah adanya kesepakatan para pihak

bahwa sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase

(Perjanjian Arbitrase), tanpa perjanjian tersebut maka

Arbitrase tidak berwenang menangani persengketaan

dimaksud;

b) pengadilan tidak berwenang menangani persengketaan yang

telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase;

c) para pihak yang telah terikat oleh Perjanjian Arbitrase tidak

mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan;

d) Arbiter berwenang memutuskan perkara, bahkan dalam hal

ketidakhadiran salah satu pihak;

e) putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan

hukum tetap serta mengikat;

f) intervensi seminim mungkin dari pengadilan terhadap

pertimbangan Arbiter, namun ada dukungan dari pengadilan

untuk pelaksanaan putusan Arbitrase;

g) Arbiter dipilih oleh para pihak;

h) para pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk didengar

pendirian dan penjelasannya;

105

i) pemeriksaan Arbitrase berlangsung dalam kerangka waktu

yang ditetapkan di awal;

j) para pihak bebas memilih tempat, acara dan bahasa yang

dipergunakan dalam Arbitrase;

k) putusan Arbitrase dapat dimohonkan pembatalan dengan

alasan tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang .

Pengakuan terhadap Arbitrase dan APS lainnya di Indonesia bisa

dilihat pada ratifikasi Indonesia atas New York Convention melalui

Keppres Nomor 34 tahun 1981, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang

Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bagian

penjelasan bahwa UU ini tidak menutup kemungkinan

penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui

perdamaian atau Arbitrase, dan telah diberlakukannya Undang-

undang khusus yakni UUAAPS sejak tahun 1999.

UUAAPS, sebagaimana halnya negara lain dan lembaga-lembaga

APS, mempunyai kesamaan prinsip-prinsip umum. Hal ini tidaklah

mengherankan mengingat Arbitrase memang pada mulanya

ditujukan bagi pelaku bisnis yang tidak mengenal batas-batas

negara, yang menjalankan bisnis sesuai dengan kelaziman praktek

yang diterima secara umum di dalam transaksi internasional. Kita

hampir tidak menemukan perbedaan yang prinsip antara UUAAPS

106

dengan New York Convention atau UNCITRAL Model Law atau

ICC Rules on Arbitration, begitu pula dengan Peraturan Acara

BAPMI, BANI, dan banyak lembaga Arbitrase lainnya.

Di samping peraturan perundang-undangan, pengadilan di

Indonesia dan Mahkamah Agung sebenarnya juga banyak

memberikan dukungan terhadap Arbitrase domestik maupun asing,

baik penguatan/pengakuan terhadap Perjanjian Arbitrase,

penegasan terhadap kompetensi absolut Arbitrase, dan juga

pelaksanaan putusan Arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, Arbitrase dan putusannya telah

mendapatkan kepastian hukum oleh peraturan perundang-undangan

maupun pengadilan di Indonesia, dan bahwa ketentuan mengenai

Arbitrase di dalam UUAAPS, Peraturan Acara BAPMI, BANI dan

Lembaga Arbitrase Nasional di Indonesia sudah sesuai dengan

kelaziman praktik yang diterima secara umum di dalam transaksi

internasional, sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi.

Seiring dengan kemajuan jaman dalam bidang teknologi informasi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengalami

perkembangan, yaitu adanya penyelesaian sengketa arbitrase secara

online. Arbitrase online mengenal dua jenis perjanjian online, yaitu

107

a) perjanjian yang ditutup dengan cara mengklik (clickwrap

agreement) adalah suatu kontrak untuk pembelian atau

penggunaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang

online; dan

b) perjanjian yang ditutup dengan cara mem-browse (browse-

wrap agreement) adalah dimana pembeli atau pengguna online

menyetujui persyaratan dalam kontrak dengan melihat isi dari

situs yang bersangkutan.

Namun ada juga perjanjian online yang ditutup dengan pertukaran

email oleh para pihaknya, email yang dikirim berupa isi dari

perjanjian yang akan disepakati oleh para pihaknya. Selanjutnya

arbitrase secara online dalam beracaranya sama halnya dengan

arbitrase biasa namun yang membedakan adalah para pihaknya

tidak bertatatapan secara langsung dan menggunakan fasilitas

internet dalam melaksanakan penyelesaian sengketa arbitrase.