efektivitas pelayanan kesehatan di pusat kesehatan
TRANSCRIPT
EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) TOWATA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
DAHLAN
Nomor Stambuk : 1056 103972 11
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Mahasiswa : Dahlan
Nomor Stambuk : 1056 1039 7211
Program Studi : Ilmu Adminitrasi Negara
Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa
bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan
plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian
hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.
Makassar, 01 Agustus 2015
Yang Menyatakan,
Dahlan
i
EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) TOWATA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Adminitrasi Negara
Disusun dan Diajukan Oleh
DAHLAN
Nomor Stambuk : 10561 103972 11
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
ii
PERSETUJUAN
Judul Proposal Penelitian : Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Towata
Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten
Takalar
Nama Mahasiswa : Dahlan
Nomor Stambuk : 10561 103972 11
Program Studi : Ilmu Adminitrasi Negara
Menyetujui:
Pembimbing I
Dr. Abdul Mahsyar, M.Si.
Pembimbing II
Samsir Rahim, S.Sos, M.Si.
Mengetahui:
Dekan
Fisipol Unismuh Makassar
Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
Ketua Jurusan
Ilmu Adminitrasi Negara
Dr. Burhanudin S.Sos.M.Si.
iv
ABSTRAK
Dahlan. 2015. Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
Skripsi. Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar. (Pembimbing I Abdul Mahsyar dan
Pembimbing II Samsir Rahim.)
Masalah utama dalam penelitian ini yaitu apakah pelayanan kesehatan efektif dan
faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelayanan kesehatan di Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Towata Kecamatan polongbangkeng Utara
Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitataif dengan
menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, studi
dokumentasi dan kepustakaan. Teknik penentuan informan yaitu secara acak dan
memilih informan yang peneliti anggap berpengaruh terhadap penelitian.
Berdasarakan temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Towata dapat dikatakan cukup efektif.
Faktor pendukung pelayanan kesehatan diantaranya (1) pendidikan, pengalaman
dan keterampilan; (2) sarana dan prasarana; dan (3) kerjasama yang baik,
sedangkan faktor penghambat pelayanan kesehatan diataranya (1) kurangnnya
komitmen; (2) kurangnnya sumber daya; (3) kurangnnya partisipasi; (4)
keterbatasan waktu; (5) kurangnnya pemahaman; dan (6) kurangnnya
pemantauan. Hal ini dapat dilihat kesesuaian dengan standar pelayanan yang telah
ditetapkan dan pelayanan yang diberikan sudah cukup sesuai dengan harapan
masyarakat. Namun dalam mengenai perilaku sumber daya staf yang dimiliki oleh
Puskesmas Towata masih dikatakan kurang apalagi dalam hal ketepatan waktu.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Puskesmas
Towata sebagai pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat telah menjadikan
pelayanan kesehatan yang lebih kompleks dan spisifik sesuai dengan
kecenderungan masalah kesehatan di Kecamatan Polongbangkeng Utara
Kabupaten Takalar.
Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan, Kesehatan.
v
KATA PENGANTAR
Segala puji dan puja hanya milik Allah SWT atas segala limpahan rahmat
dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salam dan
salawat tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad
SAW dan semoga keselamatan tercurah kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga
beliau, serta umat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.
Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang
dialami penulis, namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak,
hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Karenanya, sepantasnyalah penulis
menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak
yang telah memberikan andil dalam penyusunan skripsi ini.
Ayahanda terhormat Dg. Bangun dan Ibunda tercinta Dg. Saena yang telah
membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Harapan dan
cita-cita luhur keduanya senantiasa memotivasi penulis untuk berbuat dan
menambah ilmu. Demikian pula buat istriku yang tersayang Rosdiana, Amd.
S.Kep, sesungguhnya tiada kata yang mampu penulis defenisikan untuk
mengungkapkan rasa terima kasih atas segala pengorbanan dan pengertian yang
kalian berikan selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih dan
penghargaan juga kepada:
1. Bapak Dr. H. Irwan Akib, M.Pd., Rektor Universitas Muhammadiyah
Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si., Dekan Fisipol Universitas
Muhammadiyah Makassar.
vi
3. Bapak Dr. Burhanudin S.Sos.M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara
Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan arahan,
petunjuk dan bimbingan selama kuliah.
4. Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si., Pembimbing I dan Bapak Samsir Rahim,
S.Sos, M.Si., Pembimbing II atas kerelaan dan kesediaan membimbing dan
mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara yang telah
memberikan banyak ilmu dan berbagi pengalaman selama penulis menimba
ilmu di Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara Universitas Muhammadiyah
Makassar.
6. Bapak H. Zainal Abidin, S.Sos,M.Kes, Kepala Puskesmas Towata. yang telah
memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di
puskesmas tersebut.
7. Seluruh rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara Angkatan 2011
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih
baik dari Allah SWT. Penulis menyadari sebagai manusia yang tak luput dari
kekurangan, demikian pula skripsi ini tentunya jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi
perbaikan ke depan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi
pembaca. Amin.
Takalar, Agustus 2015
Penulis
vii
vii
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Pengajuan Skripsi ............................................................................ i
Halaman Persetujuan ............................................................................ ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ......................................... iii
Abstrak ............................................................................................................ iv
Kata Pengantar ................................................................................................. v
Daftar Isi ................................................................................................ vii
Daftar Tabel ..................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................. 1
B. Rumusan Masalah ......................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ........................................................... 7
D. Kegunaan Penelitian ....................................................... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian, Konsep dan Teori ....................................... 9
B. Kerangka Pikir ............................................................... 37
C. Fokus Penelitian ............................................................ 37
D. Deskripsi Fokus penelitian .................................................... 37
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian ......................................... 39
B. Jenis dan Tipe Penelitian ............................................... 39
C. Sumber Data .................................................................. 40
viii
D. Informan Penelitian ....................................................... 41
E. Teknik Pengumpulan Data ............................................ 43
F. Teknik Analisis Data ............................................................. 44
G. Pengabsahan Data .................................................................. 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian ................... 46
B. Pemaparan Jawaban Rumusan Masalah 1 .......................... 57
C. Pemaparan Jawaban Rumusan Masalah 2 70
BAB V PENUTUP
BAB V A. Kesimpulan ......................................................................... 72
B. Saran-saran ........................................................................... 73
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 74
LAMPIRAN .................................................................................................... 76
ix
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
4.1 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .......................... 49
4.2 Tabel 4.2 Jumlah Fasilitas Gedung Puskesmas Towata ............... 55
4.3 Identitas responden berdasarkan jenis kelamin ............................ 57
4.4 Identitas responden berdasarkan usia .......................................... 57
4.5 Identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir .................. 58
4.6 Identitas responden berdasarkan pekerjaannya ............................. 58
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan
oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan
Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik
maupun pelayanan jasa. Dewasa ini masyarakat semakin terbuka dalam
memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu, substansi adminitrasi
sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi
pelayanan dalam mencapai tujuan.
Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah
adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan
karunia Tuhan yang sangat berharga dan merupakan hak dasar manusia, serta
menjadi salah satu dari tiga faktor utama selain faktor pendidikan dan pendapatan
yang menentukan indeks pembangunan sumber daya manusia. Derajat kesehatan
di Indonesia tiga dekade ini, telah mengalami peningkatan yang bermakna, tetapi
bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, maka peningkatan tersebut
masih terhitung rendah.
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, banyak hal
yang perlu diperhatikan. Salah satu diantaranya yang dianggap mempunyai
peranan yang cukup penting adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pelayanan bidang kesehatan merupakan bukti konkret pelayanan publik, dan
mutlak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Dalam UUD 1945 pasal 34
1
2
ayat 2 memberi amanat “agar manusia mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
Hal ini juga sesuai peraturan undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan. Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan
yang diinginkan maka pelayanan harus memenuhi berbagai syarat diantaranya;
tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah
dijangkau, dan bermutu. Dengan ini semua akan memberikan kepuasan yang
berefek terhadap keinginan pasien untuk kembali kepada institusi yang
memberikan pelayanan yang efektif tersebut. Pembangunan kesehatan saat ini
mempunyai visi pencapaian Indonesia Sehat. Ada beragam target yang diharapkan
dapat tercapai, diantaranya adalah pelayanan kesehatan yang optimal di
Puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu sarana dalam pemberian pelayanan
kesehatan yang terdekat dengan masyarakat. Pentingnya sarana pelayanan
kesehatan diakibatkan karena kesehatan merupakan aspek paling penting dan
salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat disuatu daerah.
Selama ini pemerintah telah membangun Puskesmas dan jaringannya di
seluruh Indonesia. Puskesmas telah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1968,
rata-rata setiap kecamatan mempunyai dua puskesmas, setiap tiga desa
mempunyai satu puskesmas pembantu. Puskesmaspun telah menyiapkan berbagai
upaya kesehatan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawabannya ke
Dinas Kesehatan. Puskesmas berada dibawah pengawasan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, dengan wilayah pembinaannya satu kecamatan. Jika kemudian
3
dalam satu kecamatan itu ditemukan dua puskesmas, maka wilayahnya di bawah
berdasarkan daerah terdekatnya.
Akan tetapi yang masih menjadi kendala adalah peran puskesmas itu
sendiri apakah sudah optimal melaksanakan tugasnya dalam memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam sebuah perjalanan yang peneliti
lakukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Takalar pada hari Rabu tanggal 17
Januari 2015, peneliti menemukan bahwa masyarakat dinilai masih ada yang
enggang berobat ke Puskesmas, yang dibuktikan dengan masih adanya pasien
yang memilih berobat ke rumah sakit. Seperti halnya yang dilakukan oleh bapak
Tompo warga Dusun Lassang mengatakan bahwa, “saya malas berobat ke
puskesmas karena dokter sering datang terlambat”. Hal yang demikian juga
dikemukakan oleh ibu Kanang warga Dusun Tammuloe menyatakan bahwa, “saya
malas berobat ke puskesmas karena penyakit akan lama sembuhnya jika berobat
di puskesmas”.
Berdasarkan dari pernyataan tersebut, peneliti berasumsi bahwa orang
lebih memilih ke rumah sakit dengan biaya mahal dari pada ke puskesmas.
Melihat kenyataan di lapangan, maka perlu ditinjau ulang peran puskesmas dalam
memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat. Pembangunan puskesmas akan
semakin nyata ketika peran dalam memberikan pelayanan kesehatan dirasakan
oleh semua kalangan masyarakat di berbagai wilayah baik itu di perkotaan
maupun di pedesaan.
Salah satu visi gubernur Sulawesi Selatan yakni rakyat tidak sakit. Hal ini
selaras dengan visi pencapaian Indonesia Sehat. Dalam Undang-Undang Republik
4
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengamatkan
adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib pemerintah provinsi,
kabupaten, dan kota. Salah satu diantara urusan wajib tersebut adalah urusan
bidang kesehatan. Kabupaten Takalar yang termasuk dalam provinsi Sulawesi
Selatan juga menjalankan urusan wajib tersebut. Salah satunya melalui sarana
kesehatan Puskesmas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Takalar.
Bentuk pelayanan yang efektif antara pasien dan pemberi pelayanan
(provider) disadari sering terjadi perbedaan persepsi. Pasien mengartikan
pelayanan yang bermutu dan efektif jika pelayanannya nyaman, menyenangkan
dan petugasnya ramah yang mana secara keseluruhan memberikan kesan
kepuasan terhadap pasien. Sedangkan provider mengartikan pelayanan yang
bermutu dan efesien jika pelayanan sesuai dengan standar pemerintah. Adanya
perbedaan persepsi tersebut sering menyebabkan keluhan terhadap pelayanan.
Keberadaan puskesmas yang akhir-akhir ini mulai kehilangan peran dalam
memberikan pelayanan kesehatan khususnya di Kabupaten Takalar dikarenakan
semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat untuk berobat. Puskesmas
diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada
masyarakat terutama bagi masyarakat miskin. Apalagi sekarang banyak peristiwa-
peristiwa yang terjadi yang berkenaan tentang semakin buruknya pelayanan
kesehatan di puskesmas. Dalam menghadapi kondisi tersebut, diharapkan
puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada
masyarakat terutama bagi masyarakat miskin di desa. Dengan memiliki sikap
5
bertindak cepat dan tepat, berpihak kepada masyarakat, menegakkan kedisiplinan,
menunjukkan transparansi, dan mewujudkan akuntabilitasnya.
Bagi masyarakat Towata, Puskesmas adalah satu-satunya sarana kesehatan
atau tempat berobat yang disediakan pemerintah terdekat dan dengan biaya yang
terjangkau. Biaya berobat ke rumah sakit terlalu mahal membuat puskesmas
menjadi sarana kesehatan yang diharapkan masyarakat. Puskesmas Towata
memegang peranan yang cukup penting dalam menjaga sekaligus mengobati
kesehatan masayarakat Towata khususnya dan masayarakat di Kecamatan
Polongbangkeng Utara umumnya. Pentingnya peranan puskesmas ini menuntut
puskesmas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Paradigma puskesmas
sebagai tempat berobat yang seadanya perlu diganti dengan sebuah paradigma
baru. Puskesmas Towata sebagai satu-satunya fasilitas kesehatan terdekat dituntut
untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mudah, murah, cepat, tepat dan
bermutu serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Seperti puskesma lainnya yang ada, Puskesmas Towata juga memiliki
masalahnya sendiri. Dari segi bangunan fisik, Puskesmas Towata memang sudah
cukup baik, bahkan untuk sebuah pelayanan rawat inap. Akan tetapi, peralatan
kesehatan yang ada masih belum lengkap. Puskesmas induk yang hanya satu saja
sangat menyulitkan masyarakat yang tinggalnya jauh dari lokasi puskesmas.
Apalagi angkutan umum yang melewati puskesmas itu sangat sedikit, membuat
puskesmas sulit dijangkau sebagaian masyarakat.
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada hari Selasa tanggal
20 Januari sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, peneliti
6
menemukan bahwa dari sudut pandang sumber daya manusia pelaku
kesehatannya, Puskesmas Towata hanya memiliki beberapa dokter. Namun doketr
tersebut jarang ada di tempat. Dengan kata lain dokter yang ada tidak melayani
sesuai dengan jam kerja yang seharusnya, ditambah lagi pelayanan yang belum
maksimal seperti masih tampak adanya keluhan yang terjadi seperti perawat yang
kurang ramah dan petugas kesehatan yang masih lamban dalam menangani, masih
adanya pegawai nakal yang meminta “uang bensin” untuk pengurusan surat-surat
serta ketidakdisiplinan pegawai seperti waktu datang dan pulang yang tidak jelas.
Hal ini jelas membuat pasien merasa kecewa.
Telah banyak kajian-kajian yang mencoba mengelaborasi persoalan-
persoalan-persoalan yang menyangkut pelayanan kesehatan, namun sebahagian
besar kajian-kajian tersebut masih berfokus pada pendekatan medis (prosedur, tata
cara). Sedangkan kajian-kajian mengenai efektivitas pelayanan kesehatan sangat
terbatas. Untuk itu diperlukan peranan seorang pekerja sosial untuk mengevaluasi
program dengan menggunakan pendekatan secara evaluatif.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti sadar kesehatan adalah sesuatu hal
yang penting dan harus didukung dengan sebuah pelayanan yang baik pula,
karena itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul
“Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
7
1. Bagaimana efektivitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar?
2. Faktor apa yang menghambat dan mendukung pelayanan kesehatan di Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Towata Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar??
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara
Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung pelayanan
kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Towata Kecamatan
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Manfaat Ilmiah
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dan
informasi tambahan bagi dunia pendidikan.
8
b. Manfaat Institusi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah
maupun pihak pengelola Puskesmas dalam rangka peningkatan efektivitas
pelayanan kesehatan sehingga kualitas pelayanan kesehatan semakin baik untuk
kedepannya.
c. Manfaat Praktis
Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti dalam hal mengaplikasikan
ilmu dalam hal administrasi dan kebijakan di bidang kesehatan.
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian, Konsep dan Teori
1. Efektivitas
Terkadang banyak orang yang menyamakan makna efektivitas dengan
efisiensi, namun sebenarnya keduanya memiliki makna yang berbeda. Efektivitas
merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk
memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam
teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori
efektivitas. Atmosoeprapto (2002: 139) menyatakan efektivitas adalah melakukan
hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau
efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah
bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.
Menurut Stoner dalam Kurniawan (2005: 106) menekankan pentingnya
efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas
adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Efektivitas dalam kegiatan
organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang
menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi (2005: 105)
berpendapat dalam bukunya bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila
organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan
operasional.
9
10
Menurut Silalahi (2002: 10), efektivitas menunjuk pada keberhasilan
pencapaian sasaran-sasaran organisasi dan efektivitas adalah kunci dari
kesuksesan suatu organisasi. Sedangkan Tangkilisan (2005: 139), efektivitas
organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian
tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.
Ditinjau dari aspek ketepatan waktu maka menurut Siagian (2002: 171),
efektivitas adalah tercapaianya berbagai sasaran yang telah ditentukan
sebelumnya, tepat waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang
sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan.
Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimanan yang didasarkan oleh
David J. Lawles (Andini, 2012: 26) antara lain:
a. Efektivitas Individu
Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang
menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
b. Efektivitas Kelompok
Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja
sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi
dari semua anggota kelompoknya.
c. Efektivitas Organisasi
Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok.
Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang
lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.
11
Selain itu, Gibson, Ivancevich dan Donnely (Andini, 2012: 26)
memberikan batasan dalam kriteria efektivitas organisasi melalui pendekatan teori
sistem antara lain:
a. Produksi
Produksi merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah
dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
b. Efisiensi
Konsep efisiensi didefinisikan sebagai angka perbandingan antara output
dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan antara
keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau dengan output.
c. Kepuasan
Kepuasan menunjukkan sampai di mana organisasi memenuhi kebutuhan
para karyawan dan pengguna.
d. Adaptasi
Kemampuan adapatasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat
menanggapi perubahan ekstern dan intern.
e. Perkembangan
Organisasi harus dapat berkembang dalam organisasi itu sendiri untuk
memperluas kemampuannya untuk hidup terus dalam jangka panjang.
f. Hidup Terus
Organisasi harus dapat hidup terus dalam jangka waktu yang panjang.
Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau
sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain segala sesuatu
12
dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
tercapai.
Maka dapat disimpulkan bahwa konsep efektivitas tingkat organisasi
menunjuk pada tingkat sejauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-
fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan
secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada, ketepatan waktu dalam
melaksanakan tugas tersebut yang dapat dilihat dari kualitas maupun kuantitas dan
dapat bermanfaat bagi anggota-anggota yang ada disekitarnya.
Dengan membaca uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa
efektivitas berhubungan dengan empat hal yaitu:
a. Pencapaian tujuan yang telah disepakati, sebuah kegiatan yang dikatakan
efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
b. Penyelesaian pekerjaan tepat waktu, sebuah pekerjaan dikatakan efektif
apabila pekerjaan tersebut dilakukan secara tepat waktu.
c. Kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas ataupun
pekerjaannya.
d. Adanya manfaat yang nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang ada
disekitarnya.
Masih soal efektivitas, ada beberapa pendekatan terhadap efektivitas.
Pendekatan-pendekatan itu adalah:
a. Pendekatan Sasaran (Goal Approach)
Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil
merealisasikan suatu lembaga yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam
13
pengukuran efektivitas dimulai dengan mengidentifikasi sasaran organisasi dalam
pencapaian sasaran tersebut.
b. Pendekatan Sumber (System Resources Approach)
Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu
lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Suatu
lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara
keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif.
c. Pendekatan Proses (Internal Proses Approach)
Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efesiensi dan kondisi
kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal
berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara
terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan
memusatkan perhatian pada kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber
yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efesiensi kesehatan
lembaga.
2. Pelayanan
a. Definisi Pelayanan
Seperti yang telah dijelaskan di atas pelayanan merupakan salah satu tugas
pokok pemerintah. Secara umum pelayanan dapat diartikan dengan melakukan
perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan,
maupun kelompok atau masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Aparatur Negara
No. 63 Tahun2003, disebutkan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan
14
lingkungan Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk barang atau jasa dalam
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Gronroos yang dikutip dari Ratminto (2005: 2), pelayanan adalah
suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak
dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar konsumen dengan
karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan
yang dimaksudnya untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.
Moenir (2000: 27) berpendapat pelayanan hakikatnya adalah serangkaian
kegiatan, karena itu ia merupakan proses, sebagai proses pelayanan berlangsung
rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan dalam masyarakat.
Menurut Lijan Poltak (2006: 5), pelayanan adalah setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.
Menurut Paimin (2007: 164), pelayanan adalah serangkaian kegiatan suatu
proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk
jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud, cepat hilang, lebih dapat
dirasakan dari pada memilki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam
proses mengkonsumsi jasa tersebut.
Berdasarkan uraian diatas, maka pelayanan dapat disimpulkan sebagai
kegiatan yang dilakukan suatu organisasi yang ditunjukkan untuk konsumen atau
masyarakat umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi kebutuhan. Adapun dua
bagian konsep pelayanan yang ada di Indonesia yaitu:
15
1. Pemerintah memberi pelayanan secara langsung melalui dinas daerah. Pada
kategori ini kebijakan yang harus dilakukan guna mengoptimalkan pelayanan
pada masyarakat adalah unit dinas di daerah agar lebih mampu memudahkan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang
tugasnya.
2. Pemerintah menyerahkan fungsi pelayanan kepada masyarakat atau swasta.
Hal ini dilakukan karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Pemerintah
berfungsi mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam memenuhi
tuntutan kebutuhan masyarkat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan
pengawas terhadap fungsi pelayanan yang telah diberikan.
b. Fungsi Pelayanan
Pelayanan memiliki beberapa fungsi yang diberikan oleh pemerintah.
Fungsi tersebut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
Fungsi Pelayanan Masyarakat (Publik Service Functions)
1) Pendidikan
2) Kesehatan masyarakat
3) Kesehatan lingkungan
4) Penataan jaringan jalan dan taman
5) Penyediaan air bersih
Fungsi Pembangunan (Development Functions)
1) Perencanaan pembangunan (fisik, sosial ekonomi, sosial budaya)
16
2) Kebijakan pengembangan perekonomian sesuai dengan potensi daerah
(kerajinan tangan, pariwisata, perdagangan, industri) untuk meningkatkan
pendapatan dan mengurangi pengangguran.
3) Mengatur perizinan, memfasilitasi hubungan dengan berbagai pihak dalam
rangka pengembangan daerah secara ekonomi maupun fisik.
4) Mendorong partisipasi masyarakat secara langsung melalui Lembaga
Swadaya Masyarakat.
Fungsi Ketertiban dan Ketentraman (Prospective Functions)
1) Penciptaan ketertiban dan ketentraman
2) Perlindungan terhadap bencana alam
3) Perlindungan terhadap kebakaran
3. Pelayanan Publik
a. Definisi Pelayanan Publik
Pelayanan publik menjadi fokus studi disiplin ilmu adminstrasi publik
Indonesia, masih menjadi persoalan yang memperoleh perhatian dan penyelesaian
yang komprehensif. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat
terus mengalami pembaharuan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan
seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam
pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaharuan dilihat dari dua sisi
tersebut belumlah memuaskan.
Pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk
17
atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.
Menurut undang-undang No. 25 tahun 2009, pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Ratminto (2005: 5), pelayanan publik adalah segala bentuk
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada
prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di
pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara menurut Kurniawan (2005: 4), pelayanan publik adalah
pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
telah ditetapkan.
Berdasarkan beberapa defenisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa pelayanan publik adalah keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan oleh
aparatur pemerintah kepada publik di dalam suatu organisasi atau instansi untuk
memenuhi kebutuhan penerima pelayanan publik/masyarakat.
Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009, pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik
18
serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran pekerjaan dan
usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan,
jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata
dan sektor strategis lainnya.
Adapun penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas
pelayanan publik baik pemerintah daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan penerima pelayanan publik
adalah orang perorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang
memiliki hak, dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik (Rohman, Ahmad
Ainur,2008: 3).
b. Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik
Pemerintah merupakan pihak yang memberikan pelayanan bagi
masyarakat. Adapun didalam pelaksanaannya pelayanan ini terdiri dari beberapa
bentuk. Menurut Moenir (2010: 190), bentuk pelayanan itu terdiri dari:
1) Pelayanan lisan
Pelayanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang
hubungan masyarakat, di bidang layanan informasi dan di bidang-bidang yang
lain tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang
memerlukan.
19
2) Pelayanan berbentuk tulisan
Ini merupakan jenis pelayanan dengan memberikan penjelasan melalui
tulisan di dalam pengelolahan masalah masyarakat. Pelayanan dalam bentuk
tulisan ini terdiri dari dua jenis yakni:
(a) Pelayanan yang berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan
kepada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam
berurusan dengan institusi atau lembaga.
(b) Pelayanan yang berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan,
pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan lain sebagainya.
(c) Pelayanan berbentuk perbuatan
Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini memang tidak terhindar dari
layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan layanan lisan sering bergabung.
Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam
hubungan pelayanan secara umum. Hanya titik berat terletak pada perbuatan itu
sendiri yang ditunggu oleh orang yang berkepentingan. Jadi tujuan utama yang
berkepentingan ialah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil
perbuatan, bukan hanya sekedar penjelasan dan kesanggupan secaara lisan. Disini
faktor kecepatan dalam pelayanan menjadi dambaan setiap orang, disertai dengan
kualitas hasil yang memadai.
c. Azas Pelayanan Publik
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa,
penyelenggara pelayanan harus memenuhi azas-azas pelayanan sebagai berikut
(Ratminto, 2005: 19):
20
1) Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2) Akuntabilitas
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3) Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4) Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5) Kesamaaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membeda-bedakan suku, ras, agama,
golongan, gender, dan status ekonomi.
6) Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
kewajiban masing-masing pihak.
Lembaga administrasi negara membuat beberapa kriteria pelayanan publik
yang baik, antara lain meliputi, kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, kemauan
keterbukaa, efisiensi, ekonomis dan keadilan merata, ketepatan waktu serta
kriteria kuantitatif.
21
d. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik
Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63 Tahun 2003, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan harus
memenuhi beberapa prinsip yaitu:
1) Kesederhanaan, prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah,
cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2) Kejelasan mencakup beberapa hal antara lain:
(a) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan umum.
(b) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik.
(c) Rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran.
3) Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan.
4) Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5) Rasa aman. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.
6) Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat
yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelasaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan publik.
7) Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja,
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan
sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
22
8) Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana prasarana kerja yang
memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan
teknologi telematika.
9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi layanan harus bersikap
disiplin, sopan, dan santun, ramah serta memberikan pelayanan yang ikhlas.
10) Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, disediakan ruang tunggu
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah, sehat serta dilengkapi
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah,
dan lain-lain.
4. Pelayanan Kesehatan
a. Definisi Pelayanan Kesehatan
Sebelum kita membahas mengenai pelayanan kesehatan terlebih dahulu
kita harus mengetahui definisi dari kesehatan. Kesehatan berdasarkan undang-
undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi
pengertian kesehatan cakupannya sangat luas, mencakup sehat fisik maupun non
fisik (jiwa, sosial dan ekonomi). Sedangkan upaya kesehatan adalah setiap
kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh
pemerintah dan atau masyarakat.
Dalam pasal 1 juga tertuang definisi jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang
paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, berkesinambungan,
23
dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara
praupaya. Dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pasal 8
menjelaskan bahwa pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi
sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap
terjamin.
Menurut Sutadi (2005: 10), pelayanan kesehatan merupakan komoditi
yang unik dan khusus, tidak dapat disamakan dengan komoditi lain karena
pelayanan yang diberikan berupa jasa, sehingga sulit untuk mencapai kepuasan
pelanggan. Dalam pengertian ini, pelayanan kesehatan disamping sebagai suatu
usaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga dalam rangka
usaha pembinaan, dan pengembangan pemanfaatan sumber daya manusia.
Maka pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan
secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu oraganisasi untuk
memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit
serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun
masyarakat.
Berdasarkan rumusan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa bentuk dan
jenis pelayanan kesehatan tergantung dari beberapa faktor yaitu:
1) Pengornisasian pelayanan; pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara
sendiri atau bersama-sama sebagai anggota dalam suatu organisasi.
24
2) Tujuan atau ruang lingkup kegiatan; pencegahan penyakit, memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan, penyembuhan/pengobatan dan pemulihan
kesehatan.
3) Sasaran pelayanan; perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.
Pelayanan kesehatan memiliki tiga fungsi yang saling beerkaitan, saling
berpengaruh dan saling bergantung, yakni fungsi sosial (fungsi untuk memenuhi
harapan dan kebutuhan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan), fungsi teknis
kesehatan (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pemberi
pelayanan kesehatan), dan fungsi ekonomi (fungsi untuk memenuhi harapan dan
kebutuhan institusi pelayanan kesehatan). Ketiga fungsi tersebut ditanggung
jawab oleh tiga pilar utama pelayanan kesehatan yaiut, masyarakat (yang dalam
prakteknya dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat), tenaga
teknis kesehatan (yang dilaksanakan oleh tenaga profesional kesehatan), dan
tenaga adminstrasi/manajemen kesehatan (manajemen/administrator kesehatan).
b. Sasaran Pelayanan Kesehatan
Menurut Hoggets dan Cascio dalam Andini (2012: 36), pelayanan
kesehatan dapat dibagi menjadi dua bagian utama jika dilihat berdasarkan
sasarannya:
1) Pelayanan kesehatan personal (Personal health services) maksudnya sasaran
pelayanan kesehatan ini adalah untuk pribadi atau perorangan.
2) Pelayanan kesehatan lingkungan (Envrionmental health service) yaitu sasaran
pelayanan kesehatan ini adalah lingkungan, kelompok, atau masyarakat.
25
c. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan yang baik memiliki berbagai persyaratan pokok.
Syarat pokok yang dimaksud yaitu sebagai berikut:
1) Tersedia dan berkesinambungan
Yaitu syarat pokok pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah
pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat serta bersifat
berkesinambungan. Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan
oleh masyarakat tidak sulit ditemukan serta keberadaannya dalam masyarakat
selalu ada ketika dibutuhkan.
2) Dapat diterima dan wajar
Pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan
kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adat
istiadat, kebudayaan, keyakinan, dan kepercayaan masyarakat, serta bersifat tidak
wajar bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik.
3) Mudah dicapai
Lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian maka
pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting, pelayanan
kesehatan yang terlalu terkonsentrasi pada perkotaan saja dan tidak ditemukan di
daerah pedesaan bukanlah pelayanan kesehatan yang baik.
4) Mudah dijangkau
Dapat dilihat dari segi biaya, untuk dapat mewujudkan keadaan yang
seperti ini harus diupayakan biaya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan
kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal dan hanya
26
bisa dijangkau oleh sebagian masyarakat bukanlah pelayanan kesehatan yang
baik.
5) Bermutu
Maksudnya menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan
yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa
pelayanan dan dipihak lain tata cara penyelenggaraan sesuai kode etik serta
standar yang telah ditetapkan.
d. Stratifikasi Pelayanan Kesehatan
Menurut Azwar (Andini, 2012: 41), stratifikasi pelayanan kesehatan yang
dianut setiap negara tidaklah sama, namun secara umum berbagai strata ini dapat
dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:
1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health services)
Pelayanan kesehatan tingkata pertama merupakan pelayanan kesehatan
yang bersifat pokok, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta
mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pada umumnya pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat
jalan.
2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua
Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan yang lebih lanjut,
telah bersifat rawat inap dan untuk menyelenggarakannya telah dibutuhkan tenaga
spesialis.
27
3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga
Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang
bersifat lebih kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga
subspesialis.
e. Tujuan Pelayanan Kesehatan
Tujuan pelayanan kesehatan sesuai dengan visi dan misi pembangunan
kesehatan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesi. Visi
pembangunan kesehatan Indonesia yaitu (DepKes RI):
“Gambaran masyarakat Indonesia yang dicapai melalui
pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa, dan negara
yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan
dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pola
kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah republik
Indonesia”.
Visi kesehatan Indonesia dilaksanakan melalui misi yang juga ditetapkan
oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Misi pembangunan kesehatan
Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
1) Menggerakkan pembangunan kesehatan berwawasan kesehatan.
Para penanggung jawab program pembangunan harus memasukkan
pertimbangan kesehatan di dalam semua kebijakan pembangunannya. Program
yang tidak berkontribusi positif terhadap kesehatan diharapkan untuk tidak
dilaksanakan.
28
2) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup mandiri.
Kesehatan merupakan tanggung jawab individu, masyarakat, pemerintah,
dan swasta itu artinya kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah,
masyarakat juga harus mandiri menjaga kesehatannya sendiri.
3) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatana yang bermutu, merata
dan terjangkau.
4) Menjangkau dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat
beserta lingkungan tanpa meninggalkan upaya penyembuhan penyakit.
(DepKes RI)
5. Pelayanan Kesehatan di Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
a. Definisi Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan sebuah wadah
kesehatan yang lahir untuk menjawab semua masalah pelayanan kesehatan yang
ada. puskesmas adalha unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit
pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang mealksanakan upaya
penyuluhan, pencegahan, dan penanganan kasus-kasus penyakit diwilayah
kerjanya secara terpadu dan terkoordinasi. Definisi Puskesmas berdasarkan
Kepmenkes No 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas adalah Unit
Pelaksana Teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja UPT tugasnya
adalah menyelenggarakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan.
Puskesmas hadir sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan
yang memadai dan memiliki jangkauan luas bagi masyarakat. Tujuan umum
29
pelayanan kesehatan melalui puskesmas adalah untuk terselenggaranya upaya
kesehatan masyarakat yang bermutu, merata, terjangkau, dan peran serta
masyarakat
Menurut KepMen kesehatan tersebut, dalam menjalankan tugasnya
Puskesmas memiliki beberapa usaha pokok tentang Kebutuhan Dasar Puskesmas,
dimana beban pokok Puskesmas dikurangi dari 18 menjadi 6 yaitu:
1) Kesehatan Ibu dan Anak serta KB
2) Perbaikan Gizi Masyarakat
3) Kesehatan Lingkungan
4) Pemberantasan Penyakit Menular
5) Promosi Kesehatan
6) Pengobatan
Dalam menciptakan efektivitas pegawai harus memberikan pelayanan
yang baik bagi masyarakat. Menurut Putu Audayasa (2009), ada lima nilai dasar
dalam aspek pelayanan kesehatan yang sebauknya selalu dijunjung tinggi oleh
para pegawai dan aparat kesehatan dalam upaya memberdayakan masyarakat
untuk hidup bersih dan sehat. Lima nilai dasar tersebut adalah:
1) Bertindak cepat dan tepat
Cepat mengambil keputusan dalam memberikan pelayanan atau tndakan
kesehatan, terhadap kasus/masalah yang bisa bersifat mendadak maupun
mendesak. Tepat dalam melaksanakan proses pelayanan kesehatan sesuai
prosedur tetap atau standar operasional prosedural yang telah ditentukan.
30
2) Berpihak Kepada Masyarakat
Masyarakat sebagai subyek pelayanan, berhak menentukan jenis pelayanan
kesehatan yang terbaik sesuai masalah yang dihadapinya. Masyarakat sebagai
obyek pelayanan, wajib diberikan pelayanan kesehatan yang bermutu agar
mencapai derajat kesehatan yang optimal.
3) Menegakkan Kedisiplinan
Disiplin kerja adalah menegakkan semangat dalam memberikan peyanan
yang terbaik kepada masyarakat atau sasaran pelayanan. Disiplin adminitrasi
adalah melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara tertib
teratur, terarah, terbuka, dan terukur.
4) Menunjukkan Transparansi
Menunjukkan keterbukaan pelayanan dengan aturan kerja yang jelas,
ringkas dan tuntas, sehingga bisa dipahami oleh sasaran pelayanan. Menunjukkan
keterbukaan anggaran, sesuai tata hukum dan peraturan yang berlaku dalam
lingkup pelayanan kesehatan.
5) Mewujudkan Akuntabilitas
Hasil kegiatan pelayanan diarahkan secara bertanggung jawab terhadap
institusi internal di dalam lingkup pelayanan kesehatan dan kepada intitusi
eksternal di dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Tanggung jawab terhadap
masyarakat sangat penting sekali karena menyangkut upaya peningkatan
pemberdayaan derajat kesehatan masyarakat secara holistik.
31
b. Fungsi Puskesmas
Berdasarkan Kepmenkes No. 128 Tahun 2004, puskesmas memiliki
beberapa fungsi yang harus dilaksanakan oleh puskesmas, diantaranya:
1) Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan
Dalam hal ini puskesmas selalu berupaya menggerakkan lintas sektor dan
dunia usaha di wilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yang
berwawasan kesehatan. Selain itu juga aktif memantau dan melaporkan dampak
kesehatan dari penyelenggara setiap program pembangunan di wilayah kerjanya.
Serta mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa
mengabaikan penyembuhan dan pemulihan.
2) Pusat Pemberdayaan Masyarakat
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat,
keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan
kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan
aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayannya,
serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program
kesehatan.
3) Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama
Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan
tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan yang terdiri dari
pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Pelayanan kesehatan tingkat
pertama yang menjadi tanggung jawab puskesmas meliputi:
32
(a) Pelayanan kesehatan perorangan
Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi
(private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan
kesehatan perorangan tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan
untuk puskesmas tertentu rawat inap.
(b) Pelayanan kesehatan masyarakat
Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat umum (good
publics) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah penyakit tanpa mengabaikan menyembuhkan penyakit dan
pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut antara lain adalah
promosi kesehatan, memberantas penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan
gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa
serta berbagai pedoman kesehatan masyarakat lainnya.
c. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses adalah dengan
melakukan standarisasi. Proses standarisasi meliputi penyusunan, penerapan,
monitoring, pengendalian, serta evaluasi dan revisi standar (Koentjoro, 2007: 24).
Dalam PP 102/2000 dijelaskan standar adalah spesifikasi teknis atau
sesuatu yang dilakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan
konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat
keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, yakni perkembangan masa kii dan
33
masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (2007:
25).
Standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk tingkat nasional diatur
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang
standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota. Dalam pasal 2
KEPMENKES tersebut diamanatkan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal. Adapun target yang
merupakan SPM bidang kesehatan tingkat nasional adalah sebagai berikut
(Keputusan menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003) (Ratminto,
2005: 271):
1) Pelayanan kesehatan ibu dan bayi
(a) Cakupan kunjungan ibu hamil k4 (95%)
(b) Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan (90%).
(c) Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk (100%).
(d) Cakupan kunjungan neonatus (90%).
(e) Cakupan kunjungan bayi (90%).
(f) Cakupan bayi berat lahir rendah (BBLR) yang ditangani (100%).
2) Pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah
(a) Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah (90%).
(b) Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga
kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter kecil (100%).
34
3) Pelayanan keluarga berencana
Cakupan peserta aktif KB (70%).
4) Pelayanan imunisasi
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (100%).
5) Pelayanan pengobatan perawatan
(a) Cakupan rawat jalan (15%).
(b) Cakupan rawat inap (1,5%).
6) Pelayanan kesehatan jiwa
Pelayanan kesehatan jiwa di saranan pelayanan kesehatan umum (15%).
7) Pemantauan pertumbuhan balita
(a) Balita yang naik berat badannya (80%).
(b) Balita Bawah Garis Merah (<15%).
8) Pelayanan Gizi
(a) Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A dua kali per tahun (90%).
(b) Cakupan ibu hamil mendapat makanan pendamping ASI pada bayi garis
merah dari keluarga miskin (100%).
(c) Balita gizi buruk mendapat perawatan (100%).
9) Pelayanan obsestrik dan neonatal emergensi dasar dan komprehensif
(a) Akses terhadap ketersediaan darah dan komnen yang aman untuk
menangani rujukan ibu hamil dan neonatus (80%).
(b) Ibu hamilresiko tinggi/komplikasi yang ditangani (80%).
(c) Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani (80%).
35
10) Pelayanan gawat daruratl
Sarana kesehatan dan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat
diakses masyarakat (90%).
11) Peneyelenggaraan penyelidikan epidomologi dan penanggulangan Kejadian
Luar Biasa (KLB) dan gizi buruk
(a) Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam (100%).
(b) Kecamatan bebas rawan gizi (80%).
12) Pencegahan dan pemberantasan bebas polio
AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun ( ).
13) Pemberantasan dan pencegahan penyakit TB paru
Kesembuhan penderita TBCBTA positif (>85%)
14) Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA
Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani (100%).
15) Pencehgahan dan pemberantasan penyakit HIV AIDS
1) Klien yang mendapatkan penanganan HIV AIDS (100%).
2) Infeksi menular seksual yang diobati (100%).
16) Pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
1) Penderita DBD yang ditangani (100%)
17) Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare
Balita dengan diare ditangani (100%).
Dan lainnya.
36
d. Peran pemerintah dalam Regulasi Pelayanan Kesehatan
Regulasi pelayanan kesehatan (Ratminto, 2005: 25) adalah upaya publik
untuk memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap
perilaku dan fungsi organisasi maupun perorangan yang menyediakan pelayanan
kesehatan. Diterapkan otonomi daerah bukan berarti pelayanan kesehatan di
daerah dapat melakukan kegiatan pelayanan secara bebas tanpa adanya kendali.
Peran pemerintah pusat dan masyarakat diperlukan sebagai pengendali melalui
kegiatan regulasi. Pemerintah pusat tersebut tentunya juga dapat diwujudkan
melalui lembaga masyarakat yang dipercaya dan mendapatkan otoritas untuk
melakukan kegiatan regulasi. Pada dasarnya kegiatan regulasi diperlukan untuk
mengendalikan kegiatan pelayanan kesehatan agar dilaksanakan sesuai
persyaratan yang berlaku yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
Persyaratan regulasi disusun agar organisasi pelayanan kesehatan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial
yang ada di masyarakat, antara lain akuntabilitas pelayanan publik, keragaman
yang ada di masyarakat, keseimbangan dan keadilan, pilihan masyarakat terhadap
pelayanan publik dan swasta, pembiayaan kesehatan kebutuhan masyarakat
terhadap keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap lingkungan.
Disamping mengendalikan mutu pelayanan kesehatan, regulasi juga dilakukan
untuk melindungi masyarakat terhadap kegagalan pasar, meningkatkan efesiensi
pelayanan, dan mencegah terjadinya diskriminasi pelayanan terhadap masyarakat.
37
B. Kerangka Pikir
Gambar 2.1Kerangka Pikir Penelitian
C. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah mengenai efektivitas pelayanan kesehatan di
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Towata Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar serta faktor yang menghambat dan mendukung
pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Towata
Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
D. Deskripsi Fokus Penelitian
Konsep efektivitas tingkat organisasi menunjuk pada tingkat sejauh
organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah
ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan
sumber-sumber yang ada, ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas tersebut
Pelayanan Publik
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Towata
Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Tercapainya Tujuan
- Kemampuan Pegawai
- Ketepatan Waktu
- Kelengkapan Fasilitas
- Pelayanan Adminitrasi
- Bermanfaat
38
yang dapat dilihat dari kualitas maupun kuantitas dan dapat bermanfaat bagi
anggota-anggota yang ada disekitarnya.
Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dapat
diukur melalui indikator tercapainya tujuan, kemampuan pegawai, ketetapan
waktu, kelengkapan fasilitas, pelayanan adminitrasi, dan bermanfaat.
Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menyebabkan
implementasi itu tidak dapat berjalan dengan baik atau terhambat dalam
mencapai tujuan yang ingin dicapai. Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang
menyebabkan implementasi itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai.
39
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
1. Waktu Penelitian
Lama penelitian ini diperkirakan selama kurang lebih sebulan mulai Bulan
Mei tahun 2015 sampai selesai.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Towata terletak di Dusun Towata Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar
B. Jenis dan Tipe Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Zuriah (2006: 47),
penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang
diarahkan untuk memberikan gekala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian
secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan
saling berhubungan dengan menguji hipotesis.
Sudarwan Danim (2002: 41) memberikan ciri-ciri dominan dari penelitian
deskriptif yaitu:
1. Bersifat mendiskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual,
adakalanya penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi atau narasi
semata-mata dari fenomena, tidak untuk mencari hubungan antar variabel,
menguji hipotesis atau membuat ramalan.
39
40
2. Dilakukan dengan survei. Oleh karena itu penelitian deskripsi sering disebut
juga sebagai penelitian survei. Dalam artian luas, penelitian deskripsi dapat
mencakup seluruh metode penelitian, kecuali yang bersifat histories dan
eksperimental.
3. Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail.
4. Mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi
keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung.
5. Mendeskripsikan sebyek yang sedang dikelolah kelompok orang tertentu
dalam waktu bersamaan.
C. Sumber Data
Sumber data penelitian ini terutama dijaring dari sumber data primer dan
data sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan penelitian ini.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan atau lokasi
penelitan. Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara:
a. Wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan informan atau orang yang diwawancarai, dimana pewawancara dan
informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
b. Observasi tidak terstruktur, yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan
tanpa menggunakan guide observasi. Dengan demikian, pada obsrvasi ini
peneliti harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya
dalam mengamati suatu objek (Bungin, 2007: 116-117).
41
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan
untuk mendukung kelengkapan dari data primer. Data sekunder dapat diperoleh
melalui:
a. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan
catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian atau
sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.
b. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku,
literature, internet dan sumber-sumber lain yang berkompetensi dan memiliki
keterkaitan dengan masalah penelitian.
D. Informan Penelitian
Pengambilan informan dilakukan secara purposive yaitu pengambilan
sample atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kami anggap kompoten
dengan masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk
membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian
kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Menurut Bagong Suyanto
(2005: 171), subyek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ini
ditentukan dengan sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan
memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.
Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau
permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat,
dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat
membantu dalam memenuhi persoalan atau permasalahan.
42
Menurut Bagong Suyanto (2005: 172), informan penelitian meliputi
beberapa macam, yaitu:
1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai
informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi
sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan.
Maka dalam penelitian ini menggunakan informan penelitian sebanyak 17
orang yang tediri atas:
1. Informan kunci, yaitu
a. H. Zainal Abidin S.Sos. M.kes selaku Kepala Puskesmas, Dokter
Puskesmas yaitu dr. Ismail selaku dokter umum.
b. Satu orang perwakilan dari Bidan.
c. Satu orang perwakilan dari Perawat.
d. Bidan koordinator terdiri dari 1 orang.
e. Satu orang dari Sanitarian.
f. Satu orang dari Fungsi Analisis.
g. Satu orang dari Fungsi Apoteker.
h. Satu orang dari Fungsi Gizi.
i. Satu orang dari Bagian adminitrasi.
j. Satu orang dari Fungsi umum.
k. Satu orang dari Kesling.
l. Satu orang dari Farmasi.
43
2. Informan utama, yaitu masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan di
Puskesmas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan utama
sebanyak 5 orang.
E. Teknik pengumpulan data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari
dan mengumpulkan data berupa teknik pengumpulan data primer dan teknik
pengumpulan data sekunder.
1. Teknik Pengumpulan Data Primer
Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang
langsung diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitan. Teknik pengumpulan data
primer dapat dilakukan dengan cara:
a. Wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan informan atau orang yang diwawancarai, dimana pewawancara dan
informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
b. Observasi tidak terstruktur, yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan
tanpa menggunakan guide observasi. Dengan demikian, pada obsrvasi ini
peneliti harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya
dalam mengamati suatu objek (Bungin, 2007: 116-117).
2. Teknik pengumpulan data sekunder
Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang
diperoleh melalui bahan kepustakaan untuk mendukung kelengkapan dari data
primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara:
44
a. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan
catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian atau
sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.
b. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku,
literature, internet dan sumber-sumber lain yang berkompetensi dan memiliki
keterkaitan dengan masalah penelitian.
F. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan
selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan
untuk diolah secara sistematis. Menurut Burhan (2007: 276), teknik analisis data
kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah, dan
menyusunnya dalam satu-satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap
berikutnya, dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkannya dengan analisis
sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti unutk membuat kesimpulan
penelitian.
G.Keabsahan Data
Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan
dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan
sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai
waktu. Terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik,
dan triangulasi waktu.
1. Triangulasi sumber
45
Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang
diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi
kepada informan yang satu dengan informan lainnya antara pegawai Puskesmas
Towata dan masyarakat yang pernah berobat di Puskesmas tersebut.
2. Triangulasi metode
Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau
cara dengan cara yang berbeda.
3. Triangulasi waktu
Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih
segar,belum banyak masalah sehingga akan memberikan data yang lebih valid dan
lebih kredibel, untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain
dalam waktu atau situasi yang berbeda.
Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek
keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam
membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
46
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian
1. Gambaran Umum Kecamatan Polongbangkeng Utara (Polut)
a. Letak dan Geografisnya
Polongbangkeng Utara (Polut) adalah salah satu kecamatan yang ada
di Kabupaten Takalar yang terletak disebelah utara dan berjarak kurang lebih
9 km dari ibu kota Kabupaten Takalar. Ibu kota Kecamatan Polut terletak di
Kelurahan Palleko yang sebelah utara, timur dan barat berbatasan dengan
Kabupaten Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Pattallassang dan Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Luas wilayah
Kecamatan Polongbangkeng Utara sekitar 212,25 km2 atau sebesar 37,47%
dari total Kabupaten Takalar dan terdiri dari 10 desa dan 6 kelurahan.
b. Iklim
Curah hujan terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan iklim dan
perputaran atau pertemuan arus udara. Dalam setahun sekitar 9 hari hujan
dengan rata-rata curah hujan setahun sekitar 153 mm. Jumlah hari hujan
banyak terjadi di Bulan Desember dan Bulan Januari. Sedangkan curah hujan
banyak terjadi pada bulan Desember dan Bulan Maret. Sumber (PPK
Kecamatan Polongbangkeng Utara Statistik Daerah Kecamatan
Polongbangkeng Utara 2014).
47
c. Kesehatan
Perhatian pemerintah terhadap kesehatan semakin meningkat. Hal ini
dapat dilihat dari upaya yang dilakukan adalah pengadaan dan pemanfaatan
fasilitas kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas petugas dan
pemberian penyuluhan tentang pentingnnya hidup sehat.
2. Gambaran Umum Puskesmas Towata
a) Puskesmas Towata sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat Terdepan
Puskesmas Towata merupakan salah satu organisasi fungsional dari
pemerintah yang menjadi pusat kesehatan masyarakat terdepan dan ujung
tombak pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat luas dan masyarakat di
wilayah kerja Puskesmas Towata pada khususnya. Dimanan pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara menyeluruh
dan terpadu didalam kegiatan pokoknya. Selain itu Puskesmas Towata
berfungsi pula membina peran serta dari masayarakat guna mewujudkan
derajat kesehatan masayarakat yang optimal, bermutu, merata dan
terjangkau terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Puskesmas Towata merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten
Takalar yang berada di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara.
Wilayah kerja Puskesmas Towata meliputi satu kelurahan dan tiga desa
yaitu Kelurahan Parangluara, Desa Towata, Desa Lassang dan Desa
Kampung Beru.
48
b) Keadaan Geografi
Puskesmas Towata mempunyai luas tanah 2.400 m2 dan luas
bangunan 190 m2. Yang dibangun pada tahun 1992. Lokasi Puskesmas
Towata berada di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara Desa Towata
Dusun Salekowa.
Puskesmas towata mempunyai wilayah kerja di satu kelurahan dan
empat desa dengan luas 107,52 km2 dengan wilayah kerja bernatasan
dengan kelurahan lain, yaitu:
1) Sebeleah Utara berbatasan dengan Sungai Jeneberang Kabupaten
Gowa.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bajeng kabupaten
Gowa.
3) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bajeng Kabupaten
Gowa.
4) Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Tompopadalle.
Wilayah Kelurahan/Desa meliputi 22 lingkungan/Dusun, dengan
pembagian berdasarkan Kelurahan/Desa sebagai berikut:
1) Kelurahan Parangluara sebanyak 3 lingkungan yaitu ligkungan Tompo
Dalle, Lingkungan Kampung Parang, dan Lingkungan Je’netallasa.
2) Desa Towata sebanyak 5 Dusun yaitu Dususn Belaka, Dusun
Salekowa, Dusun Bonto Tinggi, dan Dusun Lassang.
49
3) Desa Lassang sebanyak 5 dusun yaitu: Dusun Bontonompo, Dusun
Tammuloe, Dusun Borongnginru, Dusun Biring Tabbing, dan Dusun
Paraikatte.
4) Desa Kampung Beru sebanyak 5 Dusun, yaitu Dusun Kampung Beru,
Dusun Bontonompo, Dusun Romanglompoa, Dusun Kampung Raja,
dan Dusun Lauwa.
5) Desa Lassang Barat sebanyak 4 Dusun, yaitu: Dusun Mattoanging,
Dusun Angin Mammiri, Dusun Malaginna, dan Dusun Panjo’jo.
c) Keadaan Penduduk
Tabel 4.1 berikut menggambarkan distribusi penduduk berdasarkan
jenis kelamin:
Tabel 4.1 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis
Kelamin
Total Towata Lassang Kamp. Beru P. Luara
Lassang
Barat
n % n % n % n % n % n %
Laki-laki 1.381 50 923 49 1.280 49 1.064 49,5 1.388 49 6.036 49
Wanita 1.379 50 956 51 1.341 51 1.091 50,5 1.566 51 6.333 51
Total 2.760 100 1.879 100 2.621 100 2.155 100 2.954 100 12.36 100
Sumber: Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2014
Penduduk di wilayah Puskesmas Towata kebanyakan berjenis
kelamin wanita yaitu sebanyak 6.333 orang, sedangkan penyebaran
penduduk terbanyak yaitu 2.954 orang berada di wilayah Desa Lassang
Barat.
50
d) Visi dan Misi Puskesmas
Visi Puskesmas yaitu terwujudnya Kecamatan Polongbangkeng
Utara sehat di wilayah kerja Puskesmas Towata Tahun 2015. Adapun misi
dari Puskesmas Towata adalah sebagai berikut:
(1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna/menyeluruh
(preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif), bermutu, manusiawi,
serta terjangkau oleh masyarakat.
(2) Meningkatkan profesionalisme SDM Puskesmas dalam memberikan
pelayanan kesehatan.
(3) Meningkatkan pembinaan masyarakat agar bisa mandiri dalam hal
menjaga kesehatannya.
(4) Menjadikan puskesmas sebagai pusat pengembangan pembangunan
berwawasan kesehatan.
(5) Menjalin hubungan kerjasama internal yang baik dalam memberikan
pelayanan kesehatan.
(6) Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan lintas program dan
lintas sektoral dalam memberikan pelayanan kesehatan.
51
e) Struktur Organisas
KEPALA PUSKESMAS
H. Zaenal Abidin, S.Sos, M.Kes
KEPALA PUSKESMAS
H. Zaenal Abidin, S.Sos, M.Kes
UMUM
Kasmiati, SKM
PERENCANAAN
Adi Darmawansyah, SKM
PERLENGKAPAN
Muh. Yusuf
BENDAHARA
Nurlaelah
Gizi Masyarakat
Dinayanti, AMG
Adi Darmawasyah, SKM.
Pengobatan
dr. Nungki Mahesarani
dr. Fauzi Uswani
Peng. Gigi: dr. Morma Niar
UKS: Muh. Ramli
PHN: Muflina, Amk
P2M: Nurlaelah
Imunisasi: Awin, S.Kep
Kiki Reskiana, Amk
TB/Kusta: Nurlaelah,
Ridwana AMK
Diare/ISPA: Jumrawati S.Kep
Irmawati
Survailens: H. Kasmuddin, S.kep
Adi Darwansyah, SKM
KIA/KB
Hj. Fatmawati
Adelheit Emilia Mut, Amd.Kep
Ira Utami, S.ST
Sri Fatmawati, Amd.Kep
KIA/KB
Hj. Fatmawati
Adelheit Emilia Mut, Amd.Kep
Ira Utami, S.ST
Sri Fatmawati, Amd.Kep
Promkes
Amin, S.Kep
LOKET
Ratnawati S.
Kasniati
Bakri
APOTIK
Hartuti Amd. Farm
USILA
Jumliati S.Kep DATA BASE/SIK
Muh. Dahlan SKM SP2 TP
Jumliawati, S.Ke
LABORATORIUM
Nurlaelah
Ridwana Amak
USILA
Jumliati S.Kep USILA
Jumliati S.Kep
Pustu Lassang
Dafria, Amd.Keb
Polindes Kp.Beru
Rosdiana Amd.Keb
POSYANDU
Sumber: Puskesmas Towata Tahun 2015
52
f) Standar Pelayanan Puskesmas Towata
Lama pelayanan tiap penderita per loket
Loket pendaftaran maksimal 3 menit
Poli umum 5 – 10 menit
Poli gigi 5 – 30 menit
Poli KIA 5 – 30 menit
Jadwal Pelayanan
Poli umum : setiap hari
Poli gigi : setiap hari
Poli KIA : setiap hari
Waktu Pelayanan
Jam pelayanan loket
Senin – Kamis : 08.00 – 15.30
Jumat : 08.00 – 12.00
Sabtu : 08.00 – 13.30
Penyedia pelayanan
Hak
(1) Membuat peraturan-peraturan yang berlaku di Puskesmas dengan
kondisinya secara partisipatif.
(2) Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan profesinya.
Kewajiban
(1) Memberikan informasi pelayanan kepada penggguna layanan.
53
(2) Mendaftarkan pengguna layanan dan melakukan pelayanan sesuai
dengan prosedur tetap pelayanan.
(3) Melayani sesuai dengan standar pelayanan
(4) Menegur pengguna layanan yang tidak menaati ketentuan pelayanan.
Hak dan kewajiban pengguna layanan
Hak
(1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib pelayanan.
(2) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
(3) Mendapatkan informasi atas penyakit yang diderita, tindakan medis
yang dilakukan, kemungkinan penyakit sebagai akibat tindakan medis
dan cara, perkiraan biaya pelayanan.
(4) Meminta konsultasi medis.
(5) Menyampaikan keluhan, saran da kritik.
Kewajiban
(1) Membawa KTP.
(2) Membawa kartu berobat.
(3) Membayar sesuai tarif Perda kecuali bagi pemegang kartu
GAKIR/ASKES.
(4) Mengikuti alur pelayanan.
(5) Menaati aturan pelayanan.
g) Ketenagaan
Staf yang mengabdikan diri pada Puskesmas Towata sebanyak 78
orang. Selain itu dipekerjakan pula seorang cleaning service yang membantu
54
pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya dalam hal penanganan kebersihan
Puskesmas Towata.
Adapun perincian staf Puskesmas Towata yaitu:
Kepala PKM : 1 orang
Dokter Umum : 2 orang
Dokter Gigi : 2 orang
Kes. Masyarakat/Pelaksana sanitasi : 1 orang
Bidan : 6 orang
Bidan Desa : 5 orang
Perawat : 4 orang
Perawat Gigi : 2 orang
Pelaksana Gizi : 1 orang
Pelaksana Imunisasi : 1 orang
Laboran : 1 orang
Pelaksana Farmasi : 1 orang
Staf/Adminitrasi : 1 orang
Fungsional Umum : 1 orang
Magang
Perawat : 33 orang
Perawat Gigi : 1 orang
Bidan : 47 orang
Sanitarian : 1 orang
Pelaksana Gizi : 2 orang
55
Pelaksana Farmasi : 3 orang
Laboran : 2 orang
Adminitrasi : 1 orang
Petugas Kartu : 1 orang
Sopir : 1 orang
h) Fasilitas dan Peralatan
Fasilitas Gedung
Adapun fasilitas gedung ataupun ruangan yang dimiliki Puskesmas
Towata adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Jumlah Fasilitas Gedung Puskesmas Towata
No. Fasilitas Gedung Jumlah
1. Ruang Poli Umum 1
2. Ruang Poli Gigi 1
3. Ruang KIA/KB 1
4. Ruang Apotik 1
5. Ruang Periksa 1
6. Ruang Kartu 1
7. Ruang Imunisasi 1
8. Ruang Tunggu 1
9. Laboratorium 1
10. Ruang Informasi 1
11. Ruang Tata Usaha 1
12. Ruang Kepala Puskesmas 1
13. Ruang Rawat Inap 1
14. Kamar Mandi 3
56
Fasilitas Adminitrasi
Perlengkapan yang dimiliki oleh Puskesmas Towata dalam
menjalankan peranannya agar terlaksananya laporan adminitrasi antara
lain meja, kursi, lemari arsip, satu unit komputer, kartu berobat pasien,
buku catatan arsip, kartu laporan, formulir kegiatan lapangan, buku
laporan kegiatan, kartu KIA/KB, buku bendahara dan papan tulis.
Fasilitas Alat Kesehatan
Adapun peralatan yang dimiliki Puskesmas Bandar Khalipah yaitu:
Alat-alat pemeriksaan kesehatan
Alat-alat pertolongan persalinan
Alat-alat P3K
Timbangan Bayi dan Dewasa
Dental Unit Chair
Alat-alat perawatan gigi
Alat-alat laboratorium sederhana
USG
Fasilitas Obat-abatan
Puskesmas Bandar Khalipah dalam rangka menjalankan tugas-tugas
pokoknya memulihkan kesehatan dan pengobatan penyakit didukung oleh
perlengkapan obat-obatan antara lain:
Obat-obatan Inpres
Obat-obatan Askes
Obat-obatan GAKIN
57
B. Pemaparan Jawaban Rumusan Masalah 1
1. Karakteristik Responden
Sebelum pemaparan jawaban rumusan masalah yang pertama maka
terlebih dahulu peneliti menyajikan data karakteristik responden yang bertujuan
untuk mengidentifikasi ciri-ciri khusus yang dimiliki responden, sehingga
memudahkan peneliti dalam menganalisis penelitian nantinya. Karakteristik
responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.3 Identitas responden berdasarkan jenis kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase %
1. Laki-laki 7 35
2. Perempuan 13 65
Total 20 100
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 20 orang, 7 orang (35%)
berjenis kelamin laki-laki dan 13 orang (65%) berjenis kelamin perempuan. Dari
data tersebut tergambar bahwa pasien Puskesmas Towata lebih banyak berjenis
kelamin perempuan dari pada pasien berjenis kelamin laki-laki.
Tabel 4.4 Identitas responden berdasarkan usia
Usia Jumlah Persentase
< 20 Tahun 2 10
21 Tahun – 30 Tahun 4 20
31 Tahun – 40 Tahun 7 35
41 Tahun – 50 Tahun 6 30
> 50 Tahun 1 5
Jumlah 20 100
58
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 20 responden , mayoritas
berusia 31 – 40 tahun sebanyak 7 orang (35%), yang berusia 41 – 50 tahun
sebanyak 6 (30%), yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 1 orang, 21 – 30 tahun
sebanyak 4 orang dan sisanya yang berusia di bawah 20 tahun sebanyak 2 orang.
Tabel 4.5 Identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir
Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase
SD – SMP 15 75
SMA 5 25
DIPLOMA 0 0
Sarjana 0 0
Jumlah 20 100
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 20 responden, 25 orang
berpendidikan SD – SMP (75%), pendidikan SMA sebanyak 5 (25%), sedangkan
yang berpendidikan diploma dan sarjana tidak ada, sehingga dapat diketahui
bahwa rata-rata tingkat pendidikan pasien adalah tamatan SD sampai SMP.
Tabel 4.6 Identitas responden berdasarkan pekerjaannya
Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase
Petani 10 50
Buruh 5 25
Wiraswasta 5 25
Pegawai 0 0
Lainnya 0 0
Jumlah 20 100
59
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 20 responden terdapat 10 orang
(50%) petani, 5 orang (25%) buruh, dan 5 orang (25%) wiraswasta, sedangkan
tidak ada pegawai.
2. Penyajian Data tentang Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
Pada bagian ini seluruh data yang telah diperoleh dianalisis sesuai dengan
fokus kajian penelitian. Data tersebut diperoleh dengan melakukan studi pustaka,
wawancara dan observasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan
efektivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Towata, serta melakukan studi
dekumentasi. Data tersebut akan dianalisis dengan mengamati beberapa indikator
sebagai berikut:
a. Tercapainya Tujuan
Tujuan pelayanan kesehatan adalah memelihara kesehatan dan mencegah
penyakit, menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan pasien. Dari hasil
data yang telah ditemukan bahwa jika dipandang dari sudut pandang tujuan
pelaksanaan kesehatan yang dilakukan Puskesmas Towata adalah cukup efektif.
Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya tujuan pelayanan kesehatan. Dalam hal
memelihara kesehatan dan mencegah penyakit dapat dilihat dengan
keterjangkauan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Towata dalam memelihara
kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dari 20 orang responden, pada umumnya
menjawab pelayanan kesehatan di Puskesmas Towata terjangkau. Namun ada
beberapa responden yang menjawab Puskesmas tidak selalu terjangkau dengan
alasan kondisi geografis semata, yaitu jauhnya puskesmas dari tempat tinggal
60
sebagian masyarakat, dan sedikitnya tarnsportasi umum yang menuju Puskesmas.
Hal ini sesuai yang disampaikan Dg. Ropu (38 tahun) yang mengemukakan
sebagai berikut:
“Rumah saya di Dusun Romang Lompoa, sangat susah untuk sampai ke
sini dengan cepat karena tidak ada kendaraan umum yang bisa ditumpangi
kecuali ojek. Itupun untuk dapatkan ojek harus ke tempat mangkalnya di
Dusun Tammuloe tepatnya diperempetan jalan”.
Begitu pula yang disampaikan oleh Dg. Sayani yang mengemukakan
sebagai berikut:
“Puskesmas Towata sangat tidak terjangkau. Rumah saya di Lingkungan
Kampung Parang, saya kesini harus pinjam kendaraan dulu sebab tidak
ada kendaraan umum yang lewat”.
Sebenarnya pihak puskesmas sudah memiliki alat transportasi roda empat
berupa ambulance, yang seharusnya dapat dioptimalkan lagi pemakaiannya,
misalnya untuk menjemput pasien yang sakit yang tempat tinggalnya jauh dari
lokasi puskesmas.
Dalam hal mencegah penyakit pihak puskesmas mengadakan pendidikan
kesehatan satu kali dalam sebulan yang biasanya dilakukan bersamaan dengan
kegiatan posyandu. Dari 20 responden yang diwawancara hanya 2 orang yang
menjawab tidak pernah diadakan penyuluhan guna untuk pendidikan kesehatan.
Hal ini disebabkan karena biasanya kegiatan tersebut dilakukan setelah posyandu
yang hanya diikuti oleh kaum ibu atau wanita. tetapi menurut hasil wawancara
terhadap responden, banyak responden kurang mengerti terhadap pendidikan atau
penyuluhan kesehatan yang Puskesmas berikan. Pihak puskesmas dinilai kurang
baik dalam mempromosikan kegiatan ini. Hal ini membuat kurangnya minat
61
masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini, masyarakat yang hadir tidak mengikuti
secara serius kegiatan ini. Hal ini terbukti ketika peneliti mewawancarai perihal
pertanyaan apakah pihak Puskesmas Towata pernah mengadakan kegiatan
penyuluhan atau pendidikan kesehatan dalam waktu belakngan ini? Dimana dan
Kapan? Pengetahuan apa saja yang dapat diperoleh dari penyuluhan tersebut?.
Sebagian besar jawaban responden hampir serupa, seperti yang dikemukakan oleh
Dg. Kanang (43 tahun) yang mengemukakan sebagai berikut:
“Puskesmas Towata pernah ji mengadakan penyuluhan kesehatan di Pustu
Kampung Beru bulan Juli. Saya rasa Bidan Rosmiati lebih tahu tentang hal
tersebut”.
Begitu pula yang disampaikan oleh Hj. Karannuang (41 tahun) yang
mengemukakan sebagai berikut:
“Puskesmas Towata mengadakan penyuluhan kesehatan di bulan Juli di
Dusun Panjo’jo, namun saya sudah lupa apa saja yang sudah disampaikan.
Maklum mameki, ka tuama”.
Dalam menanggulangi masalah ini seharusnya pihak Puskesmas Towata
menemukan cara bagaimana untuk menarik perhatian masyarakat. Ceramah-
ceramah mengenai kesehatan ada baiknya dilakukan dengan cara kebiasaan
masyarakat setempat, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.
Persediaan obat di Puskesmas Towata selalu tersedia sesuai dengan
keinginan pasien. Seluruh informan menyatakan hal tersebut. Memang obat-
obatan yang tersedia di Puskesmas Towata adalah obat-obatan untuk jenis
penyakit ringan. Dan untuk penyakit berat akan dirujuk ke Rumah Sakit ataupun
di beri resep oleh dokter. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Wahyuni
Rahma S.Farm yang mengemukakan sebagai berikut:
62
“Menurut saya, obat-obatan sudah cukup memadai dan obat-obatan yang
ada untuk penyakit yang tidak terlalu serius saja. Kalau penyakit serius
harus dibawa ke rumah sakit atau dirujuk ke Rumah sakit”.
Begitu pula yang disampaikan oleh Saodah (25 tahun) yang
mengemukakan bahwa “Saya sudah beberapa kali berobat ke Puskesmas ini dan
selalu disediakan obat. Gratis lagi”.
2. Kemampuan Pegawai
Kemampuan pegawai dalam penelitian ini diukur dengan keterampilan
tenaga pelaksana, ketelitian tenaga pelaksana, penguasaan teknologi dan sikap
petugas. Secara umum kemampuan pegawai Puskesmas Towata cukup baik. Hal
ini terlihat dari 20 informan ada 10 orang yang menyatakan masih terjadi tumpang
tindih tanggung jawab. Artinya banyak informan yang menyatakan pegawai tidak
bekerja pada bidangnya masing-masing. Hal ini dikarenakan ketidakdisiplinan
pegawai. Jadi jika pegawai yang satu belum datang maka akan digantikan oleh
pegawai lain. Hal ini sejalan dengan pengamatan peneliti yang pernah terjadi saat
tenaga medis bagian obat belum datang digantikan dulu oleh pegawai lain yaitu
pegawai bagian Fungsi Gizi.
Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang pegawai Damayanti, AMG
yang mengemukanan sebagai berikut:
“sejujurnya saya sendiri merasa aneh dengan disiplin pegawai disini,
masih banyak pegawai yang tidak displin, datang dan pulang tidak tentu
jamnya. Sayakan bagian Fungsi Gizi, terkadang itu pegawai di bagian
obat-obatan lama sekali datangnya sehingga pasien harus menunggu lama
untuk mengambil obatnya. Terpaksa saya yang menggantikannya.”
63
Jika dilihat dari segi ketelitian, pegawai Puskesmas Towata sudah dalam
posisi baik. Ha ini dapat dibuktikan dengan jawaban seluruh informan, bahwa
pihak Puskesmas tidak pernah melakukan kesalahan dalam mendiagnosisi
penyakit ataupun memberi obat dan resep obat. Menurut informan pegwai tidak
pernah melakukan kesalahan dalam mendiagnosis penyakit alasannya yaitu
menurut mereka selama mereka berobat ke Puskesmas Towata apa yang mereka
rasakan sesuai dengan yang diberitahukan pegawai medis. dan menurut mereka
setelah berobat satu atau dua kali mereka lebih baik.
Tidak hanya itu, peralatan sederhana yang tersedia juga dapat dikuasai
dengan baik oleh pegawai Puskesmas. Seluruh informan menyatakan hal tersebut.
pegawai Puskesmas dinilai sudah memahami fungsi dari tiap-tiap peralatan yang
ada.
Sikap pegawai juga menjadi faktor penting dalam melakukan pelayanan
kesehatan. Keramahan pegawai Puskesmas Towata dapat memberi pengaruh
banyak kondisi mental pasien yang datang berobat. Menurut informan, sikap para
pegawai Puskesmas Towata dinilai biasa saja ada 12 orang dari 20 informan.
Sisanya menjawab ramah. Hal ini terjadi karena adanya sikap personalitas. Hal ini
sesuai dengan yang disampaikan oleh Dg. Rani (39 tahun) yang mengemukakan
bahwa “pegawai disini ramah apalagi jika mereka mengenal kita, jika yang tidak
kenal ya sikap mereka biasa saja”.
Berdasarkan dari indikator kemampuan pegawai yang dijelaskan tersebut
di atas maka dikatakan keseluruhan kemampuan pegawai baik.
64
3. Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu yang dilihat disini yaitu mengenai jadwal pelayanan
Puskesmas, keberadaan pegawai Puskesmas selama jadwal pelayanan, kecepatan
prosedur pelayanan. Menurut masyarakat, ada beberapa hal dimana Puskesmas
tidak tepat waktu. Hal yang dimaksud adalah pertama, pelayanan kesehatan yang
tidak sesuai dengan keunginan masyarakat. Jadwal pelayanan yang sampai pukul
15.30 hari senin-kamis, pukul 12.00 hari jum’at, dan pukul 13.30 hari sabtu.
Tetapi ini tidak sesuai keinginan masyarakat, menurut mereka seharusnya jam
pelayanannya sampai sore apalagi tidak adanya dokter jaga hal ini membuat
pasien terkadang kecewa. Hal ini sesuai dengan pengakuan Dg. Bau (46 thn) yang
mengemukakan sebagai berikut:
“Menurut saya jam pelayanan Puskesmas ini terlalu cepat, terkadang tidak
sampai sore. Seharusnya sampai jam 5 gitu, apalagi terkadang orang sakit
kan tidak tahu jam, apalagi tidak ada dokter jaga dimalam hari. Biasanya
jika kami sakit pada saat jam pelayanan sudah tutup, kami biasanya minum
obat dari warung dan menunggu untuk besok baru berobat ke Puskesmas”.
Menurut masyarakat, Puskesmas pada umumnya dibuka terlambat dari
jadwal yang ada, tidak sesuai dengan jadwal buka seharusnya yaitu pukul 08.00
WITA. Selain itu pegawai Puskesmas tidak selalu berada ditempat (Puskesmas)
selama jadwal yang ada. Sebagian besar informan menyatakan bahwa pegawai
puskesmas tidak selalu berada ditempat selama jadwal pelayanan. Masih menurut
informan, jika kita datang ke Puskesmas pada pukul 12.00 WITA keatas, kita
tinggal hanya menemukan beberapa orang saja, bahkan tidak jarang tidak ada
orang sama sekali, sehingga Puskesmas ditutup.
65
Hal ini sesuai yang disampaikan oleh salah seorang informan yaitu Dg
Sabainna (44 thn) yang mengemukakan sebagai berikut:
“Saya pernah datang berobat ke Puskesmas ini pukul 08.00 pagi tapi
Puskesmas belum buka dan setelah saya menunggu baru pukul 09.00 baru
buka. Padahal keadaan anak saya sudah parah. Setelah anak saya
ditangani, saya harus menunggu lagi untuk obatnya karena pegawai
apoteknya belum datang. Untuk pemeriksaan dahak anak saya, saya harus
membayar Rp 10.000 dan untuk kartu Rp 6000, saya merasa kurang puas
dengan pelayanan disini”.
Kemungkinan ini terjadi karena pegawai Puskesmas selain dokter
terkadang merasa mampu melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang
dilakukan di rumahnya ataupun tempat prakteknya(sebagaimana hasil wawancara
dengan pegawai Puskesmas) padahal bagaimanapun jika tidak ada halangan yang
benar-benar berarti, dokter seharusnya harus selalu berada di Puskesmas.
Selain hal diatas, kecepatan prosedur pemeriksaan juga diakui cepat oleh 6
orang dan sisanya 12 orang menyatakan biasa saja, sedangkan yang menjawab
lambat 2 orang. Begiru juga respon petugas terhadap pasien, sebagian besar
responden menyatakan cepat yaitu 13 orang, sedang sisanya sebanyak 7 orang
menyatakan biasa saja, yang menyatakan lambat sama sekali tidak ada.
Dari pembahasan diatas berdasarkan indikator ketepatan waktu, pelayanan
kesehatan di Puskesmas Towata kurang efektif.
4. Kelengkapan Fasilitas
Fasilitas adalah salah satu faktor penunjang pelayanan kesehatan yang
diberikan Puskesmas. Fasilitasnya adalah berbentuk fasilitas medis dengan tujuan
sebagai wahana pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien. Menurut hasil
66
observasi dan wawancara, fasilitas Puskesmas Towata masih berada dalam
kondisi cukup baik. Dari segi ketersediaan peralatan yang dapat menunjang
pelayanan kesehatan. Puskesmas Towata belum memiliki alat-alat yang lengkap
untuk rawat inap. Dari segi ketersediaan peralatan yang dapat menunjang
pelayanan kesehatan, Puskesmas Towata peralatan yang dimiliki cukup lengkap
hal ini dibuktikan dengan jawaban 12 orang informan yang menyatakan cukup
lengkap. Mengapa mereka menjawab cukup lengkap karena responden tahu
peralatan yang tersedia cukup untuk pelayanan rawat jalan, sedangkan untuk
rawat inap masih kurang.
Hal ini juga didukung dengan jawaban pegawai Puskesmas ibu Hj.
Fatmawati (42 tahun) yang mengemukakan sebagai berikut;
“Peralatan disini cukup lengkap, tapi misalnya peralatan untuk rawat inap
masih kurang seperti tempat tidur dan tabung oksigen yang masih hanya
satu dan peralatan rawat inap lainnya,”
Pihak Puskesmas selaku pihak yang mengetahui secara detail keberadaan
fasilitas Puskesmas menyatakan fasilitas yang ada di Puskesmas ini masih
diprioritaskan fasilitas untuk rawat jalan, sedangkan untuk rawat inap belum
menjadi prioritas utama. Hal ini penulis katakan karena sebagian masyarakat
masih memilih rumah sakit ataupun Klinik Dokter Praktek untuk rawat inap.
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pegawai Puskesmas, Muh.
Dahlan, SKM (44 tahun) yang mengemukakan sebagai berikut:
“Pelayanan di Puskesmas ini 24 jam, tetapi hanya untuk rawat inap saja.
untuk pengurusan kartu, adminstrasi, maupun obat-obatan tidak ada.
karena pegawai siaga disini tidak ada, apalagi dokter siaga. Ini yamg
67
membuat kurangnnya pasien yang datang ke Puskesmas ini untuk rawat
inap.”
Tidak hanya fasilitas, tetapi prioritas utama sebaiknya justru
mempersiapkan kemampuan pegawai Puskesmas untuk sebuah pelayanan raawat
inap. Kemampuan yang dimaksud bukan hanya dari ilmu tapi juga mental,
mengingat seringnya pegawai tidak ada ditempat selama jadwal pelayanan,
apalagi untuk siaga di Puskesmas untuk pelayanan rawat inap. Hal ini berikutnya
adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk berobatinap di Puskesmas.
Dari segi fisik Puskesmas, menurut sebagian besar informan, kondisi
Puskesmas cukup nyaman, ada 16 orang yang menyatakan begitu. Apalagi setelah
adanya renovasi bangunan Puskesmas ini. Sebagian responden menyatakan begitu
karena belum seluruh ruangan selesai direnovasi.
Dengan pembahasan diatas dapat disimpulkan untuk indikator
kelengkapan fasilitas, Puskesmas Towata cukup lengkap.
5. Pelayanan Administrasi
Pelayanan adminitrasi memang bukan pelayanan utama yang dilakukan
oleh pihak Puskesmas, namun harus diakui pelayanan adminitrasi tidak dapat
dipisahkan dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak Puskesmas.
Pelayanan adminitrasi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas, dinilai baik oleh
masyarakat/pasien yang menjadi informan dalam penelitian ini. Seluruh informan
dalam penelitian ini diberikan kartu sakit ketika pertama kali berobat ke
Puskesmas. Pihak Puskesmas juga memilki arsip lengkap mengenai sejarah
penyakit seseorang. Hal ini dijawab 14 orang, sedangkan sisanya menyatakan
68
tidak tahu mengenai keberadaan arsip tersebut. Hal ini dinilai wajar, karena pasien
yang datang berobat tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, walaupun pihak
Puskesmas akan selalu memeriksa hal tersebut apabila pasien membawa kartu
sakitnya.
Pelayanan administrasi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Towata
ternyata memungut biaya. Hal itu dibenarkan oleh pernyataan Dg. Nginga (33
thn) yang pada saat itu sedang berobat dan meminta surat rujukan ke Rumah
Sakit. Tanpa menunggu lama, surat rujukan tersebut sudah bisa diambil. Tetapi
harus membayar biaya Rp 20.000 untuk sekali surat rujukan.
Ditambah lagi untuk surat keterangan sehat atau sakit, tidak ditentukan
biayanya sehingga adanya pegawai nakal yang meminta biaya yang cukup besar.
Hal ini dibenarkan oleh Ibu Nurhayati S.Pd (28 tahun) seorang guru SD Negeri di
Kampung Beru yang mengemukakan sebagai berikut:
“Saya hamil 9 bulan, jadi untuk mendapat cuti dari kantor, saya harus
menyertakan surat keterangan melahirkan dari Puskesmas, saat saya
mengurus surat itu, bagian tata usaha meminta biaya Rp. 50.000. Saya
terkejut, karena saya butuh akhirnya mau tidak mau ya saya bayar saja.”
Walaupun adanya pungutan untuk biaya pengurusan surat-surat tetapi
prosedurnya cepat, tidak berbelit-belit. Hal ini juga sesuai dengan apa yang
disampaikan Kepala Puskesmas Towata yakni H. Zainal Abidin, S.Sos, M.Kes
yang mengemukakan sebagai berikut:
“Prosesnya mudah dan langsung, jika yang memiliki JAMKESMAS
langsung diproses surat rujukannya. Tetapi jika umum, dengan
menggunakan KTP saja dan jika untuk masyarakat kurang mampu, harus
membawa surat keterangan dari lurah atau camat baru bisa diproses di
Puskesmas.”
69
Hal ini merupakan sebuah kemajuan besar dalam pengurusan surat-surat.
Pihak Puskesmas sudah dapat melakukan pelayanan adminstrasi yang cukup baik.
6. Bermanfaat
Pelayanan kesehatan hendaknya memberikan manfaat bagi masyarakat
sekitar Puskesmas Towata. Pada umumnya manfaatnya yaitu meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas Towata memiliki manfaat nyata bagi
masyarakat didaerah ini. Ada 17 orang yang menjawab Puskesmas Towata
memiliki manfaat nyata sedangkan sisanya 3 orang menyatakan cukup. Manfaat
nyatanya yaitu Puskesmas sebagai tempat berobat terdekat masyarakat dan adanya
program berobat gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu Puskesmas Towata juga bermanfaat untuk meningkatkan
kesehatan masyarakat, sebagian masyarakat jawabannya hampir serupa. Untuk
manfaat pengobatan yaitu pasien banyak yang merasa lebih baik setelah berobat
ke Puskesmas. Pada umumnya bagi masyarakat yang merasa tidak selalu lebih
baik setelah berobat, akan kembali lagi ke Puskesmas untuk memastikan
penyakitnya. Jika penyakit yang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas, langsung
akan dirujuk ke Rumah Sakit terdekat.
Manfaat lainnya yaitu berkurangnya penularan penyakit menular. Sebagian
besar yang menyatakan wilayah kerja Puskesmas Towata tidak pernah mendapat
penyakit menular. Kalaupun ada masyarakat yang terjangkit, tidak sampai
mewabah, hanya terbatas pada beberapa orang saja.
70
C. Pemaparan Jawaban Rumusan Masalah 2
Pada bagian ini seluruh data yang telah diperoleh dianalisis sesuai dengan
fokus kajian penelitian. Data tersebut diperoleh dengan melakukan studi pustaka,
wawancara dan observasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan
faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan kesehatan di Puskesmas
Towata, serta melakukan studi dekumentasi.
1. Faktor Pendukung
Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan maka diperoleh informasi
mengenai faktor pendukung efektivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Towata
yaitu sebagai berikut:
a. Petugas, perawat, dan dokter yang bertugas di Puskesmas Towata adalah
orang-orang yang berpendidikan, berpengalaman dan terlatih. Seperti
pendapat Notoatmodjo (2003: 86) bahwa “sumber daya manusia adalah
semua manusia yang terlibat dalam suatu organisasi”.
b. Sarana dan prasarana yang lengkap sebagai penunjang pelaksana pelayanan
yang dilakukan atau diberikan oleh pihak Puskesmas Towata kepada pasien
yang berobat. Seperti pendapat Notoatmodjo (2003: 86) bahwa, “sarana dan
prasarana adalah suatu alat penunjang yang mendukung pelayanan kesehatan.
c. Terjalinnya kerjasama yang baik antara petugas, perawat dan dokter di
Puskesmas Towata dan sadar akan tanggung jawab mereka masing-masing.
Seperti pendapat Sunarto (2000: 45) yang menyatakan bahwa, “kerjasama
adalah adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak demi
71
tercapainya penyelesaian yang dihadai secara optimal”.
2. Faktor Penghambat
Berdasarkan pendapat Yamit (2004: 32 – 33) menyatakan keseluruhan
faktor penghambat dalam pelayanan kesehatan dapat dijadikan dasar untuk
meningkatkan atau memperbaiki pelayanan agar dapat mengurangi bahkan
menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara pemberi layanan maupun yang
membutuhkan pelayanan. Berdasarkan teori di atas dan identifikasi yang telah
dilakukan maka diperoleh informasi mengenai faktor penghambat yang
mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Towata yakni
kurangnnya komitmen, kurangnnya sumber daya, kurangnnya partisipasi,
keterbatasan waktu, kurangnnya pemahaman, dan kurangnnya pemantauan
(Suardi, 2004: 75).
73
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar diukur melalui
indikator tercapainya tujuan, kemampuan pegawai, ketetapan waktu,
kelengkapan fasilitas, pelayanan adminitrasi, dan bermanfaat.
2. Berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka diperoleh bahwa tujuan
pelayanan kesehatan di Puskesmas Towata sudah sesuai dengan tujuan
pelayanan kesehatan yakni memelihara kesehatan dan mencegah penyakit,
menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan pasien., hanya saja tidak
selalu terjangkau karena alasan kondisi geografis.
3. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh bahwa kemampuan
pegawai Puskesmas Towata cukup baik.
4. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh bahwa ketepatan waktu
pelayanan kesehatan di Puskesmas Towata kurang efektif.
5. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa pelayanan adminitrasi yang
dilakukan oleh pihak Puskesmas, dinilai baik oleh masyarakat/pasien, namun
terkadang ada pungutan biaya.
6. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa Puskesmas Towata memiliki
manfaat nyata bagi masyarakat didaerah Kecamatan Polongbangkeng Utara.
72
73
7. Faktor pendukung pelayanan kesehatan diantaranya (1) pendidikan,
pengalaman dan keterampilan; (2) sarana dan prasarana; dan (3) kerjasama
yang baik, sedangkan faktor penghambat pelayanan kesehatan diataranya (1)
kurangnnya komitmen; (2) kurangnnya sumber daya; (3) kurangnnya
partisipasi; (4) keterbatasan waktu; (5) kurangnnya pemahaman; dan (6)
kurangnnya pemantauan.
8. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka
diperoleh bahwa Pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) Towata dikatakan cukup efektif.
B. Saran
Dari kesimpulan penelitian yang dikemukakan tersebut, maka peneliti dalam
kesempatan ini menyampaikan beberapa saran berkenaan dengan efektivitas pelayanan
kesehatan di Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Towata Kecamatan
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sebagai berikut:
1. Kepada Dinas kesehatan Kabupaten Takalar hendaknya lebih memperhatikan
kebutuhan dan ketersediaan tenaga baik itu tenaga medis maupun tenaga non
medis, karena hal ini sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan di Puskesmas
Towata.
2. Kepada Camat Polongbangkeng Utara untuk dapat meningkatkan kerjasama secara
lintas sektor dalam pembangunan di bidang kesehatan.
3. Kepada Kepala Puskesmas Towata agar dapat memperhatikan kebutuhan-
kebutuhan yang diperlukan Puskesmas Towata seperti tenaga, ketersediaan sarana
73
dan prasarana, dengan jalan membuat usulan-usulan yang berkaitan dengan
kebutuhan Puskesmas Towata ke Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
74
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta: Rineka Cipta.
A.nS. Moenir. 2010. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta:
Pembaruan Aksara.
Atmosoeprapto, Kisdarto. 2002. Menuju Sumber Daya Manusia Berdaya dengan
Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efesien. Jakarta: Elex Media
Komputindo.
Bunging, M. Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group.
Danin, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Pembaruan.
Koentjoro, Tjahjono. 2007. Regulasi Kesehatan di Indonesia. Yogyakarta: CV
Andi Offset.
Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Publik dan Costumer Satisfaction.
Bandung: PT. Alumni.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan dan perilaku Kesehatan. Jakarta:
Rineka Cipta.
Ratminto dan Atik Septiwinarsi. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Rohman, Ahmad Ainur. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Malang: Averroes
Pers.
Siagian, Sondang P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta:
Rineka Cipta
Silalahi, Ulber. 2002. Pemahaman Praktis Azas-Azas Manajemen. Bandung:
Medan Maju
75
Suardi, Rudi. 2004. Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000: Penerapan Untuk
Mencapai TQM. Jakarta: CV Teruna Grafica.
Sumaryadi, Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.
Jakarta: CV Citra Utama.
Sunarto, Komanto. 2000. Pengantar Sosiologi Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga
Sutadi, Idup dan Fernando. Desi. Dasar-Dasar Good Governance. Lembaga
Adminitrasi Negara. Jakarta.
Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi
Aksara.
Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif
Pendekatan. Jakarta: Prenada.
Tangkilisan, Hesel Nogi. 2005. Manajemen Publik Negara. Jakarta: PT Gramedia
Widia Sarana Indonesia
Zuriah, Nurul. 2006. Metode Penelitian Sosial dan Pendidika. Jakarta: Bumi
Aksara.
Yamit, Zulian. 2004. Manajemen Kualitas Produk dan Jasa. Yogyakarta:
Ekonesia.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang standar pelayanan.
Putu Sudayasa. 2009. Hakikat 5 Dasar Pelayanan Kesehatan Puskesmas.
http://www.puskel.com/hakikat-5-nilai-dasar-pelayanan-kesehatan-
puskesmas/. Diakses pada tanggal 5/02/2015 pukul 11.10 wib.