edisi 01 februari 2021 majalah media keimigrasianedisi 01 februari 2021 2 bhumipura 2021 bhumipura...

1BHUMIPURA 2021

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIDIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

M A J A L A H M E D I A K E I M I G R A S I A N

Edisi 01 Februari 2021

2 BHUMIPURA 2021 3BHUMIPURA 2021

Daftar Isi

Bhumipura adalah media internal yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Menyajikan berita dan tulisan seputarkeimigrasian secara aktual, mendalam, dan informatif.

Memasuki Tahun 2021, Ditjen Imigrasi sudah melakukan ancang-ancang dengan berbagai inovasi pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian. Inovasi yang bagus dan relevan dengan masyarakat seperti eVisa dan Eazy Passport tetap dipertahankan.

Cover Story

Bhumipura saat ini dapat dilihat atau diunduh melalui:https://majalah.imigrasi.go.id/

UNTUK MEDIA KEIMIGRASIAN, TIDAK DIJUAL

Pelindung: Direktur Jenderal Imigrasi. Penanggung Jawab: Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. Pemimpin Redaksi: Kepala Bagian Humas dan Umum. Sekretaris Redaksi: Kasubbag Humas Setditjenim. Anggota Redaksi: Ningsi Demanto, Anna Manihuruk, Faris Agung W. Penyunting Bahasa: Tim Cpxi Indonesia & Consumed Media. Desain Artist & Layout: Tim Cpxi Indonesia & Consumed Media. Percetakan: Tim Cpxi Indonesia & Consumed Media. Sirkulasi: Sub Bagian Persuratan, Dokumentasi, dan Kepustakaan, Setditjenim. Alamat Redaksi: Lt 8, Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi. Jl HR Rasuna Said Kav. X6 No 8, Kuningan, Jakarta Selatan. Kontak Redaksi: [email protected]

Dari RedaksiCover Illustration Arif Rahman Suryaman

Kebijakan

Liputan KhususLiputan Utama

Opini

Kerja Kita

Tugas Keimigrasian pada masa Penutupan Pintu Masuk

71 Tahun Imigrasi, Selaraskan Pola Pikir dan Ubah Etos Kerja

Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 di Berbagai Negara

Pers Tidak Boleh Kalah Apalagi Mati

Penghargaan Hassan Wirjuda Perlindungan Award 2020Sigit Setyawan, Konsul Imigrasi pada KJRI Los Angeles

HBI Ke-71 Kanim Kelas I Khusus Non TPI Jaksel, Tabur Bunga di Makam Hoegeng

Kanim Kelas I TPI Tanjung Perak: Rapid Antigen Gratis

HBI ke-71 Kanwil Kemenkumham Riau: Doa Bersama dan Bagi Masker

Imigrasi Peduli dan Berbagi: Wujud Kepedulian dan Syukur Kanim Kendari dalam Menyambut Hari Bhakti Imigrasi Ke-71

Ide-Ide Segar Dudi Iskandar

Juara lomba foto imigrasi mengabdi di masa pandemi

Unconditional Happiness

Imigrasi Akhiri “Drama”Kristen Gray di Pulau Dewata

Selama 2020, Ditjen Imigrasi Berhasil Cegah 1.818 Calon PMI-NP dan TPPO

Imigrasi SULSEL dan SULBAR Bersatu Wujudkan Solidaritas lewat Aksi Peduli Korban Gempa SULBAR

Imigrasi Jakarta Selatan Tangkap WNA yang Langgar Izin Tinggal

Vaksin Bagi Para Petugas Imigrasi

Deklarasi Janji Kinerja,Menkumham TargetkanPeningkatan Capaian WBK/WBBM 2021

Digital Nomad Sebagai Fenomena Gunung Es Dinamika Kemasyarakatan Indonesia

Penerjemah Virtual, Menyelesaikan Kendala Bahasa dalam Pemeriksaan Keimigrasian di Perbatasan

Kabar dari Seberang

Renjana

Inspirasi

Kilas Peristiwa

Resensi

Inovasi

Mata Lensa

04.

05.

26.

52.

38.

44.

47.

45.

48.

54.

56.

58.

10.

08.

14.

12.

16.

18.

22.

24.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.


TUGAS KEIMIGRASIAN PADA MASA PENUTUPAN

PINTU MASUK

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (Satgas COVID-19) masih menutup pintu bagi masuknya orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia.

Hal ini bukan tanpa sebab, mengingat angka penderita COVID-19 di Indonesia masih tinggi, bahkan tercatat paling tinggi di Asia Tenggara.

Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka positivity rate, kasus aktif, dan penambahan kasus positif di tingkat nasional. Per 26 Januari 2021, angka penderita COVID-19 di Indonesia telah menyentuh angka 1 juta orang. Pemerintah saat ini berusaha memperkecil angka persebaran COVID-19 melalui berbagai macam cara. Penerbitan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 menjadi sebuah ikhtiar untuk menghadapi badai pandemi COVID-19.

Tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat di dalam negeri, Pemerintah juga

memutuskan menutup pintu bagi masuknya orang asing dari luar negeri. Pelarangan masuknya orang asing bahkan ditingkatkan sejak 1 Januari 2021. Seluruh orang asing dilarang masuk wilayah Indonesia, kecuali beberapa golongan yang dikecualikan seperti orang asing dengan izin tinggal terbatas (ITAS), izin tinggal tetap (ITAP), dan izin tinggal dinas serta diplomatik.

Kebijakan ini dilaksanakan oleh para petugas imigrasi yang berdiri tegak menjaga pintu perbatasan. Tunduk patuh dan setia dengan tugas yang diamanahkan untuk menyeleksi orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Hanya orang asing yang bermanfaat dan masuk dalam kategori yang diizinkan lah yang akan diberi stamp tanda masuk pada paspornya.

Aturan ini tentunya berdampak pada pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi karena Ditjen Imigrasi telah meluncurkan inovasi onshore visa bagi orang asing yang

stranded di Indonesia. Kantor imigrasi saat ini juga berhubungan dengan penerbitan visa sebagai izin tinggal keimigrasian.

Melalui perubahan pelayanan dari visa menjadi eVisa, orang asing yang akan masuk ke Indonesia juga tidak perlu datang ke Perwakilan RI di luar negeri. EVisa akan dikirimkan ke email orang asing dan bisa langsung terbang ke Indonesia.

Pemangkasan birokrasi, perubahan format layanan, pemanfaatan teknologi informasi, jelas masih akan terus diimplementasikan dan ditingkatkan di Tahun 2021. Kita tentunya berharap pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Masyarakat Indonesia siap divaksinasi dan akan terus diedukasi untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan harapan Indonesia segera pulih di tahun ini.

DARI REDAKSI LAPORAN UTAMA

71 TAHUN IMIGRASI, SELARASKAN POLA PIKIR

DAN UBAH ETOS KERJATeks Tedy Tirta Kusuma

Jakarta - Tepat di hari ini, 26 Januari 2021, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sebagai salah satu unit utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham) genap berusia 71 tahun. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menghimbau kepada seluruh insan imigrasi di mana pun berada, untuk bersama menyelaraskan pola pikir, dan mengubah etos kerja menjadi lebih baik lagi.

5BHUMIPURA 2021

Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting menerima potongan tumpeng dari Menkumham Yasonna H Laoly

FotoDudi Hendra Budi

DitJen ImigrasiDitjen Imigrasi Ditjen Imigrasi www.imigrasi.go.idDitjen Imigrasi

Pandemik COVID-19 bukanlah freezing moment yang memaklumkan kita untuk tidak berubah ke arah yang lebih baik lagi.

“Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangatlah dibutuhkan (dalam mendukung kinerja Ditjen Imigrasi),” kata Menkumham. “Pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki (Ditjen Imigrasi) haruslah berkesinambungan,” lanjutnya saat memberikan sambutan pada Upacara Peringatan Hari Bakti Imigrasi (HBI) ke-71 di Graha Pengayoman Kemenkumham.

Selain itu, lanjut Yasonna, pandemik COVID-19 harus menjadi momentum untuk mengubah cara pandang dan pola perilaku kita dalam bekerja. Pandemik COVID-19 bukanlah freezing


Upacara Hari Bakti Imigrasi berlangsung secara virtual di Graha Pengayoman

FotoDudi Hendra Budi

moment yang memaklumkan kita untuk tidak berubah ke arah yang lebih baik lagi.

“Gunakanlah freezing moment ini untuk menguji kapabilitas individu, kapabilitas manajerial, serta kapabilitas struktural yang ada pada diri kita masing-masing maupun organisasi, yang nantinya dapat mewujudkan lompatan perubahan mengarah kepada Indonesia Maju,” ujar Yasonna.

Sesuai tema yang digaungkan dalam peringatan HBI kali ini, yakni “Imigrasi Bersatu dalam Jarak, Menuju Indonesia Maju”, menurut Yasonna Indonesia Maju bukanlah kata-kata langit yang hanya disampaikan dalam pidato dan sambutan ataupun paparan.

“Lebih jauh lagi Indonesia Maju merupakan sebuah semangat yang harus diejawantahkan dalam sebuah kebijakan yang dapat dilaksanakan pada seluruh lapisan birokrasi, serta dalam tataran unit eselon I khususnya Ditjen Imigrasi,” tutur Yasonna.

Indonesia Maju merupakan pondasi kinerja yang mengharuskan Ditjen Imigrasi dan seluruh insan imigrasi untuk dapat mewujudkan empat hal. Pertama, mewujudkan kepastian dalam menghadirkan

pelayanan serta pemanfaatan inovasi dalam pelaksanaan fungsi pelayanan keimigrasian. Kedua, mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum keimigrasian.

“Ketiga, mewujudkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, dan terakhir menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui reformasi birokrasi dan penguatan SDM yang mumpuni,” ucap Menkumham.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting memberikan dua catatan kecil, yaitu tentang inovasi dan manajemen risiko.

“Pertama, inovasi perlu terus dilakukan. Di tengah pandemik COVID-19 ini kita justru tertantang untuk melakukan inovasi berupa revolusi digital yang merupakan bagian internet of things,” kata Jhoni.

Beberapa inovasi dalam konteks revolusi digital yang telah dan sedang dilakukan antara lain e-visa, e-persetujuan izin tinggal, e-mobile LHI (laporan harian intelijen), e-pengelolaan BMN, eazy passport, dan dashboard pimpinan untuk mengetahui semua transaksi layanan keimigrasian.

“Kedua, risiko adalah bagian dari kehidupan. Apakah dalam situasi pandemik atau tidak, selalu terdapat risiko dalam pengelolaan dan eksekusi kebijakan,” ujar Jhoni. “Yang membedakannya mungkin adalah jenis, serta kadar-tinggi rendahnya risiko itu, karena itu manajemen risiko dan bukan penghilangan risiko yang harus ditekankan dan dilakukan,” tambahnya.

“Ditjen Imigrasi telah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan manajemen dalam memberikan pelayanan publik pada situasi pandemik ini, misalnya protokol kesehatan ketika memberikan pelayanan kepada publik,” tutupnya.

7BHUMIPURA 2020 6 BHUMIPURA 2021


SELAMA 2020, DITJEN IMIGRASI BERHASIL CEGAH 1.818 CALON

PMI-NP DAN TPPOTeks Junianto Budi Setyawan dan Muhammad Fijar Sulistyo

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang mengatakan, pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia ini berlaku 15-25 Januari 2021 dan akan terus dievaluasi sejalan dengan terbitnya regulasi terbaru dari Satgas Penanganan COVID-19.

Dijelaskan Arvin, pembatasan ini sifatnya sementara. Bagi WNA dengan kriteria tertentu masih dapat masuk ke Indonesia. Adapun WNA yang masih bisa masuk ke Indonesia yakni pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat Menteri ke atas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, serta pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) dan izin tinggal tetap (ITAP).

Selain itu, lanjut Arvin, pemegang visa kunjungan dan visa tinggal terbatas yang diterbitkan setelah surat edaran ini berlaku berdasarkan pertimbangan dan izin khusus tertulis dari Kementerian/Lembaga terkait dan awak alat angkut yang masuk dengan alat angkutnya, juga bisa masuk ke wilayah Indonesia.

“Untuk perpanjangan ITAS/ITAP serta Izin Masuk Kembali kepada orang asing yang masih berada di luar negeri di mana izin tinggalnya akan habis berlaku maka penjamin atau penanggung jawab dapat mengajukan perpanjangan secara manual ke kantor imigrasi atau secara elektronik,” terang Arvin seraya menambahkan, penjamin dapat melampirkan fotokopi paspor WNA dan menyelesaikan permohonan tanpa melalui proses pengambilan biometrik

dengan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, “Penjamin harus segera melapor atas kedatangan orang asing ke kantor imigrasi terdekat paling lama 21 hari kerja sejak tanggal kedatangan guna melaksanakan peneraan ITAS/ITAP dan/atau IMK.”

Penolakan Permohonan Visa

Surat edaran ini juga mengatur kewenangan Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri untuk sementara menolak permohonan visa. Namun, terang Arvin, ada pengecualian yakni permohonan Visa Kunjungan satu kali perjalanan dengan alasan kemanusiaan dalam rangka mengunjungi/mendampingi orang tua/saudara kandung yang sakit/meninggal dunia atau untuk keperluan medis di wilayah Indonesia.

“Visa tersebut dapat diterbitkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampirkan bukti alasan permohonan visa. Selain itu, segera melaporkan pemberian visa tersebut kepada Direktur Jenderal Imigrasi,” jelas Arvin.

Arvin menegaskan, dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya

Kepulangan WNI Melalui Bandara Soekarno Hatta

FotoDok. Ditjen Imigrasi

JAKARTA – Kurva kasus positif COVID-19 belum menunjukkan tren penurunan. Sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan, Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan kebijakan pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor: IMI-0103.GR.01.01 tahun 2021 tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan terus diperbarui dengan Surat Penegasan Direktur Jenderal Imigrasi.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang mengatakan, pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia ini berlaku 15-25 Januari 2021 dan akan terus dievaluasi sejalan dengan terbitnya regulasi terbaru dari Satgas Penanganan COVID-19.

“Evaluasi terus dilakukan karena surat edaran tersebut harus beriringan dengan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” kata Arvin Gumilang dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (18/1).

Surat edaran ini memperbarui kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 2034.GR.01.01 tahun 2020 tentang Penutupan Sementara Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia yang mana aturan tersebut membatasi masuknya orang asing pada tanggal 1 hingga 14 Januari 2021.

dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan pemulihan ekonomi nasional.

“Perlu juga saya informasikan kepada masyarakat luas bahwasanya Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian yang telah dibayarkan tidak dapat dilakukan pengembalian,” pungkas Arvin Gumilang.


Pulau Bali, salah satu destinasi wisata Indonesia yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. “Pulau Dewata” yang senantiasa menjadi tempat favorit untuk didatangi karena keindahan panorama alamnya. Namun, beberapa waktu silam, jagat pemberitaan sempat dihebohkan dengan

adanya perilaku negatif yang dilakukan oleh salah seorang Warga Negara Asing (WNA) di Pulau Bali.

Kristen Antoinette Gray, WNA asal Amerika Serikat berusia 28 tahun, sempat membuat geram warganet akibat cuitannya tentang mudahnya hidup di Bali. Melalui akun Twitter-nya @kristentootie yang diunggah pada tanggal 17 Januari 2021, dirinya membuat sebuah utas yang membagikan pengalaman hidupnya selama tinggal di Bali. Dalam cuitannya tersebut, Gray mengatakan bahwa dirinya merasa aman untuk tinggal di pulau tersebut dengan biaya hidup yang lebih rendah.

IMIGRASI AKHIRI “DRAMA” KRISTEN GRAY

DI PULAU DEWATATeks Guntur Widyanto dan Muhammad Fijar Sulistyo

LIPUTAN KHUSUS

10 BHUMIPURA 2021

Konferensi Pers Kanwil Kemenkumham Bali Terkait Penegakan Hukum Kristen Gray


Membuat Warganet Geram Sontak, cuitan yang diunggah melalui akun Twitter miliknya membuat warganet menjadi geram. Pasalnya, di tengah gencarnya upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran pandemik COVID-19 dengan cara melakukan pembatasan masuk sementara WNA ke wilayah Indonesia, Gray justru mengajak orang asing lainnya untuk pindah ke Pulau Bali.

Tidak hanya itu, Gray juga membagikan kisah hidupnya selama tinggal di Pulau Bali melalui e-book berjudul “Our Bali Life is Yours” dengan harga USD30. Dalam bukunya itulah, Gray memberikan penawaran berupa kemudahan izin masuk bagi WNA yang ingin mendatangi wilayah Indonesia. Melalui orang yang disebutnya sebagai “agen visa khusus” tersebut, Gray mengatakan dapat mambantu orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia dengan lebih mudah.

Beragam komentar diberikan oleh warganet yang geram membaca cuitan tersebut. Salah satunya, pemilik akun @charestria yang menginginkan agar Gray segera mendapatkan sanksi hukum keimigrasian. Menurutnya, perbuatan Gray tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. “Segera deportlah. Dengan ngetweet gini dia sudah melanggar UU yg melakukan perbuatan yg tidak menyenangkan dan meresahkan masyarakat,” Menanggapi keriuhan di dunia maya, Direktorat Jenderal Imigrasi segera mengambil langkah cepat. Salah satunya, menurunkan petugas untuk mendatangi alamat yang tercantum pada izin tinggal serta penjaminnya. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi, melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar juga meminta kepada Gray dan penjaminnya mendatangi kantor imigrasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Kristen Antoinetie Gray agar datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar pukul 10.00 WITA (19/01/2021). Dari pihak Kristen Antoinette Gray menyanggupi untuk hadir di Kantor Imigrasi kelas I Denpasar bersama dengan sponsornya,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang, Selasa (19/01/2021).

Langkah Tegas Imigrasi Denpasar Terhadap Gray

Tidak butuh waktu lama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menggelar acara konferensi pers untuk menyampaikan laporan perkembangan terkini mengenai kasus Kristen Antoinette Gray. Melalui kegiatan tersebut, ditemukan fakta terbaru mengenai kasus Gray.

Pertama, Gray masuk ke wilayah Indonesia sejak tanggal 21 Januari 2020 melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kemudian, dirinya sempat melakukan perpanjangan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada tanggal 22 Desember 2020 yang berlaku hingga 24 Januari 2020.

Kedua, Kristen Antoinette Gray masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa dan izin tinggal kunjungan. Izin tinggalnya tersebut diperuntukkan hanya untuk kegiatan kunjungan wisata, keluarga, dan sosial budaya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menetapkan Gray melanggar aturan keimigrasian. Selain dianggap meresahkan masyarakat karena mengajak orang asing lainnya untuk masuk ke wilayah Indonesia di tengah pembatasan pemberian izin masuk WNA akibat penyebaran pandemi COVID-19, Gray juga diduga melakukan penyalahgunaan terhadap izin tinggal yang dimilikinya.

Sejak April 2020, Pemerintah RI secara resmi telah memberlakukan pembatasan izin masuk terhadap setiap WNA ke wilayah Indonesia. Bahkan, melalui Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartanto, Pemerintah RI kembali memperpanjang larangan bagi WNA untuk masuk ke wilayah Indonesia hingga 08 Februari 2021.“Tindak lanjut WN Amerika Serikat Kristen Gray (dan pasangannya) dikenakan tindakan administrasi keimigrasian pendeportasian atau pengusiran,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk saat konferensi pers di Kanim Imigrasi Denpasar, Selasa (19/1/2021).Selain itu, Jamaruli menambahkan bahwa unggahan Kristen soal adanya kemudahan akses masuk ke wilayah Indonesia pada masa pandemik telah melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penyalahgunaan Izin Tinggal

Di samping itu, atas perbuatannya yang menjual e-book serta menawarkan jasa konsultasi pribadi dengan tarif USD50 selama 45 menit, Gray terbukti melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan izin tinggal yang dimilikinya. Sehingga Pemerintah RI melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar juga mengenakan pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam pasal tersebut dijelaskan, setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000.

Langkah yang telah diambil oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sudah tepat. Dengan dilakukan pendeportasian serta penangkalan, diharapkan dapat menghilangkan keresahan masyarakat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Kristen Antoinette Gray. Selain itu, diharapkan hal ini juga dapat menjadi pengingat bagi setiap WNA yang ingin memasuki wilayah Indonesia untuk mengikuti seluruh prosedur/aturan yang berlaku.

“Dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan, setiap Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan TAK terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

11BHUMIPURA 2021


KERJA KITA

IMIGRASI JAKARTA SELATAN TANGKAP

WNA YANG LANGGAR IZIN TINGGAL

Teks Arum Widya Astuti (Analis Keimigrasian)

Tak hanya menjadi pioneer dalam berbagai inovasi pelayanan paspor, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan juga menunjukkan taringnya di bidang penegakan hukum keimigrasian. Selasa, 22 Desember 2020, sebanyak 2 (dua) warga negara India berinisial MZS dan SNA berhasil

diamankan petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan karena diduga telah menyalahgunakan izin tinggalnya. Petugas berhasil menangkap basah pelaku pelanggaran hukum keimigrasian tersebut berdasarkan laporan masyarakat. Keduanya didapati sedang menjual batu permata dengan cara menitipkannya di sebuah toko perhiasan yang terletak di Blok M Square. Hasil dari pemeriksaan administratif terhadap yang bersangkutan dan beberapa saksi menguatkan dugaan adanya penyalahgunaan izin tinggal oleh kedua orang asing tersebut.

Dari konferensi pers yang digelar (19/01/2021) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, terungkap bahwa telah terkumpul keterangan serta bukti yang cukup untuk menggiring kedua warga negara India tersebut ke meja hijau.

“Berikut adalah sebagian bukti-bukti yang kami temukan berupa batu permata dengan sertifikat palsu yang kedua orang asing tersebut coba untuk jual,” ujar Saffar Muhammad Godam, Kepala Divisi Keimigrasian saat memimpin konferensi pers yang didampingi oleh Muhammad Tito Andrianto selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan beserta kedua kepala bidangnya yaitu Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.

Kedua orang asing tersebut terancam dijerat dengan pasal 122 huruf (a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Konferensi pers penangkapan WNA yang melanggar Izin Tinggal


Kedua orang asing tersebut terancam dijerat dengan pasal 122 huruf (a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan siap melanjutkan ke ranah penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 18 Januari 2021 yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penegakan hukum

keimigrasian (pro Justitia) terhadap kasus tersebut. Sementara dilakukan penyidikan lebih lanjut, keduanya ditempatkan dalam ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.


IMIGRASI SULSEL DAN SULBAR BERSATU WUJUDKAN SOLIDARITAS LEWAT AKSI PEDULIKORBAN GEMPA SULBARTeks Ade Irma Stefi

Di awal tahun 2021, selain masih dalam kondisi pandemik, Indonesia juga dihadapi cobaan berupa serangkaian bencana alam. Salah satunya gempa bumi

yang terjadi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Kondisi ini memanggil solidaritas jajaran Imigrasi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk bergerak mengulurkan tangan lewat aksi sosial peduli korban gempa di Sulawesi Barat.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Dodi Karnida mengatakan melalui penggalangan dana dari seluruh pegawai imigirasi yang berada di wilayah Sulawesi Selatan terkumpul donasi yang selanjutnya akan dibelanjakan kebutuhan yang mendesak maupun kebutuhan pokok sesuai kebutuhan dari korban bencana.

“Donasi mencapai Rp25.000.000 yang berasal dari rekan-rekan Kantor Imigrasi Makassar dan Kantor Imigrasi Pare-pare. Kami akan gunakan donasi tersebut untuk membeli kebutuhan korban seperti makanan pokok, susu bayi, obat-obatan, air minum, maupun keperluan lainnya,” ujar Dodi.

Selanjutnya, sumbangan tersebut akan digabungkan dengan Komunitas Bandara Sultan Hasanuddin dan akan dikirimkan melalui jalur udara ataupun barat.

“Donasi mencapai Rp25.000.000 yang berasal dari rekan-rekan Kantor Imigrasi Makassar dan Kantor Imigrasi Pare-pare. Kami akan gunakan donasi tersebut untuk membeli kebutuhan korban seperti makanan pokok, susu bayi, obat-obatan, air minum, maupun keperluan lainnya,” ujar Dodi.

Di sisi lain, Kantor Imigrasi Polewali Mandar menggelar aksi sosial penggalangan dana secara virtual. Aksi kemanusiaan tersebut mendapatkan partisipasi yang cukup besar dari unsur imigrasi dan masyarakat. Donasi diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok kepada Posko Darurat Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat untuk selanjutnya didistribusikan kepada tangan yang tepat.

Bencana yang terjadi di Sulawesi Barat juga berdampak terhadap pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju. Selain gedung kantor yang mengalami kerusakan cukup parah di beberapa titik di dalam gedung, halaman kantor pun dijadikan sebagai posko bencana bagi para petugas uang membantu penanganan bencana.

Serah terima donasi Aksi Peduli Gempa Sulbar



VAKSIN BAGI PARA PETUGAS IMIGRASITeks Ahmad Nur Saleh

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah membuat kebijakan terkait pembagian tahapan pemberian vaksin sebagai langkah

mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Jika melihat timeline, maka petugas pelayanan publik seperti petugas imigrasi akan memperoleh vaksin di tahap dua pada periode Januari-April 2021 setelah proses vaksin tahap pertama yang menyasar tenaga kesehatan.

Direktorat Jenderal Imigrasi menyambut baik dan mendukung atas pelaksanaan vaksin tersebut. Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang mengatakan, petugas imigrasi adalah petugas pelayanan publik yang rentan terinveksi virus SARS-CoV-2. Apalagi petugas imigrasi yang berdinas di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) baik di bandara dan pelabuhan laut. Mereka, kata Arvin, bertatap muka secara langsung dengan warga negara asing saat melakukan pemeriksaan keimigrasian, sehingga sangat rentan terinfeksi.

“Oleh karenanya, kami sangat mendukung kebijakan vaksinasi dari pemerintah. Jika memungkinkan, petugas imigrasi mendapatkan prioritas pada tahap kedua pelaksanaan vaksin,” kata Arvin Gumilang di Jakarta, baru-baru ini. Rencananya, Kementerian Kesehatan akan melakukan vaksinasi kepada 17,4 juta petugas publik pada tahap dua.

Arvin menuturkan, saat ini ada 115 kantor imigrasi, 13 rumah detensi imigrasi dan 19 atase imigrasi pada perwakilan Republik

“Oleh karenanya, kami sangat mendukung kebijakan vaksinasi dari pemerintah. Jika memungkinkan, petugas imigrasi mendapatkan prioritas pada tahap kedua pelaksanaan vaksin,” kata Arvin Gumilang

KEBIJAKAN

Indonesia di luar negeri yang setiap harinya para petugas memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

“Tentu jika di internal kami, petugas di bandara pelabuhan menjadi prioritas pemberian vaksin. Selanjutnya petugas yang berada di zona merah juga menjadi prioritas selanjutnya. Setelah itu barulah ke semua petugas imigrasi,” terang Arvin.

Meski nantinya petugas imigrasi telah divaksin, Arvin berpesan kepada petugas imigrasi di seluruh Indonesia agar tetap menerapkan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker menutup hidung dan mulut, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak fisik minimal 2 (dua) meter, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebab, setelah vaksinasi selesai tidak serta-merta pandemik berakhir.

“Mari kita berdoa bersama agar pandemik segera berakhir dan kita bisa menjalani kehidupan normal seperti sedia kala,” tutup Arvin Gumilang.

Petugas Imigrasi yang telah menjalani vaksinasi tetap menjalankan protokol kesehatan ketat dalam tugas keseharian

FotoDok. Kanim Wonosobo

Seluruh petugas imigrasi diperkirakan akan divaksinasi pada tahap II antara Februari-Maret 2021

FotoDok. Rudenim Pontianak



Teks Riki Rachman Permana

Mengawali kinerjanya di awal tahun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan

Zona Integritas pada Selasa, 26 Januari 2021. Diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, perjanjian kinerja merupakan bentuk komitmen awal bagi para pimpinan untuk mengambil langkah strategis selanjutnya.

“Perjanjian kinerja menjadi dasar bagi para pimpinan tinggi untuk mengarahkan sumber daya, dalam mencapai kinerja organisasi yang optimal dan berdampak bagi pemerintah, negara dan masyarakat,” ujarnya.

Deklarasi janji kinerja merupakan sebuah bukti komitmen yang secara moral wajib dilaksanakan tanpa terkecuali oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diharapkan pelaksanaan deklarasi janji kinerja mampu meningkatkan tanggung jawab serta menjadi pengingat (reminder) akan fungsi Aparatur Sipil Negara guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang berintegritas dan berkinerja tinggi.

Deklarasi Janji Kinerja tahun 2021 dilaksanakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM dengan diikuti oleh kegiatan penandatanganan komitmen bersama antara pelaksana tugas, sekretaris jenderal dengan para pimpinan tinggi pratama unit sekretariat

“Kita buktikan kepada publik bahwa jajaran Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya sekedar lip service, tetapi benar-benar mampu memberikan bukti nyata melayani dengan sepenuh hati,” pungkas Yasonna.

jenderal yang ditayangkan secara virtual melalui aplikasi Zoom serta kanal YouTube. Adapun isi janji kinerja yang dibacakan serentak oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

1. Melaksanakan perjanjian kinerja, target kinerja, serta action plan secara tepat waktu dan tepat sasaran;

2. Memberikan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati, menjadi abdi masyarakat yang jujur, amanah, dan terpercaya;

3. Mengembangkan diri menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM yang Tangguh, terampil, dinamis, dan adaptif, melalui implementasi Corporate University;

4. Mengembangkan sinergitas dan kolaborasi;

5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital dalam bekerja untuk mewujudkan good governance;

6. Mewujudkan Zona Integritas menuju satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Komitmen Membangun Zona Integritas

Di kesempatan yang sama, Kementerian Hukum dan HAM menggelar Pencanangan Zona Integritas yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama

DEKLARASI JANJI KINERJA, MENKUMHAM TARGETKAN

PENINGKATAN CAPAIANWBK/WBBM 2021 Pembacaan

Deklarasi Janji Kinerja Ditjen Imigrasi Tahun 2021


menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Yasonna mengatakan bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan upaya untuk menjaga Kemenkumham dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi.

“Kita semua bertanggung jawab menciptakan zona integritas di lingkungan kerja masing-masing. Jika setiap pegawai menyadari konsep tersebut maka sudah seharusnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi hal yang mudah didapatkan,” tambahnya.

Di tengah tantangan globalitasi yang mengarah pada persaingan antar bangsa, penyelenggaraan pemerintah yang profesional adalah sebuah keniscayaan agar eksistensi bangsa Indonesia tidak tertinggal di tingkat regional maupun internasional. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government) Yasonna menekankan bahwa dirinya telah menerapkan prinsip birokrasi digital atau lebih dikenal dengan e-government sejak memimpin Kementerian Hukum dan HAM.

“Tanpa digitalisasi percepatan pelayanan dan transparansi akan sulit dicapai jika kita terus menggunakan metode konvensional,” jelas

Menkumham di depan para tamu undangan yang hadir secara fisik maupun virtual.

Sepanjang tahun 2020 Kementerian Hukum dan HAM berhasil menorehkan prestasi dengan pencapaian 72 satuan kerja yang dianugerahi predikat WBK dan 11 satuan kerja yang meraih predikat WBBM. Atas pencapaian ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berpesan kepada Menkumham untuk terus konsisten melaksanakan perbaikan sistem karena menurutnya korupsi juga dapat disebabkan oleh gagal, lemah, dan buruknya sistem di sebuah instansi yang mengakibatkan terbukanya peluang untuk melakukan tindakan koruptif.

“Saya bangga dengan prestasi ini, karena setidak-tidaknya sudah mengurangi beban pekerjaan saya untuk melakukan OTT,” jelasnya.

Senada dengan Firli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam sambutannya kembali mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun birokrasi yang simple, pemerintahan yang smart dan inovatif. Tjahjo mengakui bahwa Kemenkumham merupakan salah satu role model pembangunan Zona Integritas terbaik sepanjang tahun 2020 yang dapat diikuti oleh Kementerian atau Lembaga

lainnya termasuk Kemenpan RB yang dipimpinnya saat ini.

“Pencanangan Zona Integritas mensyaratkan komitmen yang tinggi, untuk itu pengawasan dan pemantauan evaluasi pembangunan Zona Integritas harus dilaksanakan secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan,” tandasnya.

Bertepatan dengan Hari Bhakti Imigrasi ke-71, Kementerian Hukum dan HAM turut memberikan apresiasi 23 Kantor Imigrasi dan 4 (empat) Rumah Detensi Imigrasi yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta 8 (delapan) kantor imigrasi sebagai satuan kerja yang menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sepanjang tahun 2020 kinerja Kemenkumham dan Imigrasi tak lepas dari berbagai tantangan khususnya kondisi penyebaran virus COVID-19 yang berdampak pada seluruh sektor.

Tercapainya berbagai target kerja yang diraih Kemenkumham tidak lepas dari koordinasi lintas sektor, sehingga Menkumham turut memberikan apresiasi atas kerja sama yang berhasil terjalin selama 2020. Adapun Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan apresiasi dari Kemenkumham adalah Dewan Perwakilan


Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia; Kementerian Luar Negeri; Badan Intelijen Negara (BIN); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kepolisian Republik Indonesia; Kejaksaan Agung; Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI; serta Ombudsman.

Menkumham Kembali Ingatkan Soal Integritas

Setelah membangun komitmen sebagai langkah awal untuk selanjutnya membangun strategi organisasi, Yasonna turut menyinggung soal target kinerja. Sejalan dengan konsep manajemen organisasi, target kinerja merupakan alat kendali manajemen di Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam target kinerja termaktub indikator keberhasilan secara jelas dan terukur yang harus mampu dicapai oleh Kemenkumham di tahun 2021 guna mendukung agenda pembangunan bidang hukum dan HAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agar pelaksanaan target kinerja tepat sasaran, maka Yasonna menambahkan bahwa perlu diawasi dari segi integritas dan akuntabilitasnya.

“Target-target yang cukup besar harus diawasi dengan ketat, karena menyangkut penggunaan

anggaran yang bersumber dari rakyat,” tegasnya.

Pengawasan realisasi target kinerja harus dijalankan secara berintegritas dan mampu dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Salah satu target kinerja yang turut diprioritaskan oleh Yasonna adalah peningkatan pencapaian jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM tahun 2021 di lingkungan Kemenkumham.

“Kita buktikan kepada publik bahwa jajaran Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya sekedar lip service, tetapi benar-benar mampu memberikan bukti nyata melayani dengan sepenuh hati,” pungkas Yasonna.

Mengutip pernyataan Roy T. Bennett, “Consistency is the true foundation of trust. Either keep your promises or do not make them,” Yasonna berharap seluruh jajaran Kemenkumham dapat berintegritas untuk menunjukan kinerja terbaiknya di tahun 2021.

Dirjen Imigrasi memberi pengarahan di acara Deklarasi Janji Kinerja



DIGITAL NOMAD SEBAGAI FENOMENA GUNUNG ES DINAMIKA KEMASYARAKATAN INDONESIATeks Zulfikar Dilahwangsa (ASN pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar)

Akhir-akhir ini digital nomad menjadi istilah yang banyak diperbincangkan di media sosial. Viralnya pembahasan mengenai digital nomad

disebabkan oleh cuitan Kristen Gray di Twitter mengenai enaknya hidup di Bali pada saat pandemik seperti saat ini. Gray menjelaskan bahwa hidup di Bali sangat nyaman, aman, murah, sehingga mendukung gaya hidup mewah dan “queer-friendly”, atau dengan kata lain Gray menyatakan bahwa masyarakat Bali terbuka terhadap komunitas LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer).

Digital nomad sendiri diartikan sebagai gaya hidup baru dimana orang-orang dibebaskan dari keterbatasan waktu dan lokasi untuk bekerja berkat kemajuan teknologi dan jaringan komunikasi berkecepatan tinggi. Perbedaan mendasar antara digital nomad dengan wisatawan konvensional terletak pada cara mereka melakukan pekerjaan.

Digital nomad melakukan kegiatan seperti wisatawan pada umumnya, seperti mengunjungi aktraksi wisata, namun melakukan pekerjaan berbasis online untuk mendukung gaya hidupnya. Umumnya digital nomad berprofesi sebagai digital marketing, content creator , dan web developer.

OPINI

Gaya hidup nomaden ini menjadi tren di banyak negara eropa dan Amerika. Beberapa negara, misalnya Lithuania, memberikan visa khusus bagi para penggiatnya. Dibanding dengan negara lain, peraturan keimigrasian Indonesia belum mengenal tren ini. Hal ini yang membuat kasus Kristen Gray cukup problematis. Di satu sisi, dari perspektif hukum keimigrasian Indonesia, Kristen Gray tidak melanggar peraturan untuk bergiat sebagai digital nomad.

Akan tetapi di sisi lain, banyaknya atensi dari publik atas kasus ini mengharuskan imigrasi untuk mengambil kebijakan. Kristen Gray kemudian dideportasi. Dari keterangan Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, Grey dideportasi karena diduga menyebarkan informasi yang meresahkan masyarakat tentang Bali yang terbuka terhadap kelompok LGBTQ dan juga memberikan informasi bahwa di tengah pandemik ini, akses ke Bali cukup mudah. Berdasar atas Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, maka Gray dapat dideportasi dengan alasan membahayakan ketertiban umum.

Fenomena Gentrifikasi

Website nomadlist, yaitu tempat para digital nomad bertukar informasi dan terkoneksi, menempatkan Canggu di Bali

Viralnya cuitan Kristen Gray tentang gaya hidup digital nomad di Indonesia adalah wake up call bagi keimigrasian Indonesia untuk membuat peraturan yang mengatur mengenai gaya hidup baru ini.

22 BHUMIPURA 2021

Ilustrasi digital nomad yang bisa bekerja di mana pun


sebagai destinasi favorit kedua di dunia setelah Portugal. Nomad score diberikan atas pertimbangan murahnya biaya hidup, kecepatan internet, atraksi wisata, dan keamanan terhadap wisatawan. Belum ada data yang menjabarkan jumlah pasti digital nomad di Indonesia, namun dengan dipilihnya Bali sebagai destinasi kedua terbaik bagi digital nomad di dunia, maka angka digital nomad diprediksikan akan terus bertambah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Mulyana dkk, digital nomad di Canggu didominasi oleh warga negara kebangsaan Jerman, Australia, dan Amerika Serikat.

Viralnya cuitan Kristen Gray tentang gaya hidup digital nomad di Indonesia adalah wake up call bagi keimigrasian Indonesia untuk membuat peraturan yang mengatur mengenai gaya hidup baru ini. Apakah membuat visa khusus untuk digital nomad atau mengetatkan peraturan keimigrasian dalam pemberian visa? Namun banyaknya atensi publik terhadap kasus Kristen Gray mengungkapkan beberapa fakta.

Pertama, keberadaan digital nomad semakin memperjelas adanya gap kesejahteraan antara masyarakat Indonesia dengan wisatawan pada umumnya. Dengan memanfaatkan perbedaan pendapatan dan biaya hidup yang relatif rendah, digital nomad dapat hidup mewah di negara tujuan. Fenomena gentrifikasi kemudian tidak dapat dihindarkan, yaitu fenomena masyarakat pendatang atau digital nomad

dalam mengakses akomodasi yang lebih baik dari masyarakat setempat. Hal ini kemudian mengakibatkan termarjinalnya masyarakat setempat di kampung halaman mereka sendiri.

Kedua, sumber daya manusia kita masih tertinggal dibanding negara lain. Walaupun Indonesia masuk sebagai negara kelima pengguna internet tebesar di dunia, namun mayoritas penggunaan internet masyarakat Indonesia masih untuk tujuan leisure atau hiburan, tidak dalam rangka kegiatan produksi. Disparitas sumber daya manusia di zaman hyper-connectivity ini semakin terasa di daerah pedesaan yang hanya berkutat pada ekonomi konvensional, seperti berdagang atau menyewakan akomodasi di daerah wisata.

Selective Policy bagi Pendatang

Ketiga, masyarakat Indonesia masih konservatif terhadap nilai-nilai luar. Dengan banyaknya arus masuk digital nomad ke Indonesia, maka dengan tidak langsung masyarakat Indonesia akan banyak terekspose terhadap nilai-nilai luar. Pada kasus Gray, atensi publik Indonesia terfokus terhadap pernyataan “queer-friendly”, yaitu pernyataan Gray yang menyebutkan bahwa Indonesia, khususnya masyarakat Bali, terbuka terhadap kelompok minoritas LGBTQ. Sontak publik beraksi terhadap pernyataan Gray tersebut,

23BHUMIPURA 2021

sehingga opini publik terbentuk dan imigrasi harus mendeportasi Gray. Di sini kemudian muncul pertanyaan, apakah masyarakat kita siap terekspos nilai-nilai di luar nilai konservatif yang dianutnya?

Keimigrasian Indonesia harus mempertimbangkan ketiga alasan di atas. Seperti yang selalu disebutkan di literatur hubungan internasional bahwa globalisasi membawa manfaat sekaligus tantangan. Manfaat yang dibawa oleh digital nomad ini tentu tidak bisa disangkal. Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan non-migas. Namun di sisi lain, ada dampak non-riil yang perlu dipertimbangkan.

Zaman akan selalu berubah. Dengan adanya perkembangan teknologi, perubahan ini kemudian bergulir semakin cepat. Keimigrasian Indonesia harus pandai dalam melihat celah terhadap tren yang ada dan bersikap proaktif dalam membuat peraturan-peraturan atas tren dan fenomena yang terjadi secara global. Terkhusus untuk kasus Gray, terlebih dahulu keimigrasian Indonesia perlu melakukan tipologi konflik untuk mengurai aktor yang terlibat dan kemudian menganalisis kepentingan aktor-aktor yang terlibat, sehingga kebijakan yang akan diambil tetap dalam kerangka selective policy namun tetap mengakomodir tuntutan perkembangan zaman.


PENERJEMAH VIRTUAL, MENYELESAIKAN KENDALA BAHASA DALAM PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI PERBATASANTeks Erza Lasoturia Anansih Mendrofa (Taruna Politeknik Imigrasi/Juara I Lomba Esai Nasional HBI 2021)

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang keimigrasian dan memiliki tugas untuk menjaga tegaknya

kedaulatan negara. Sebagai pihak yang mengawasi lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia, kehadiran bahasa asing merupakan hal yang lumrah bagi Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam tulisan ini pembahasan terkait penggunaan bahasa asing difokuskan pada kegiatan pemeriksaan keimigrasian.

Pemeriksaan keimigrasian melibatkan semua orang yang melakukan kegiatan perlintasan, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Dalam rangka menjaga keamanan internal, pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian terdiri atas 3 (tiga) unsur, yakni intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian, dan pemeriksaan di perbatasan yang saling berkesinambungan satu sama lain.

Berdasarkan data dari UNESCO, di dunia ini terdapat sekitar 6.500 jenis bahasa (unesco.org). Dari ribuan jenis bahasa tersebut, telah disepakati bahwa Bahasa Inggris adalah media komunikasi internasional. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling umum digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan keimigrasian yang melibatkan orang asing. Namun yang menjadi hambatan adalah ketika orang asing yang diperiksa tidak dapat berbahasa Inggris.

Hambatan tersebut menjadi sangat terasa terutama ketika melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap orang asing yang

terkena T2 (Hit Interpol). Status T2 akan terbaca di sistem pada saat pemindaian paspor di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) akibat kesamaan data pribadi dengan subjek dengan Red Notice dari Interpol. Pemeriksaan keimigrasian berupa interogasi mendalam terhadap orang asing harus dilaksanakan demi menjaga keamanan dan menegakan kedaulatan negara.

Pemeriksaan akan berjalan lancar ketika bahasa yang digunakan dapat dimengerti satu sama lain. Sebaliknya, sangat sulit untuk mendapatkan informasi ketika tidak ada kesamaan penggunaan bahasa. Tidak semua orang asing dapat menguasai Bahasa Inggris. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Bagaimana agar kegiatan pemeriksaan keimigrasian dapat tetap dilaksanakan dengan efektif walaupun orang asing tidak menggunakan Bahasa Inggris?

Fungsi Penerjemah

Penerjemah dapat menjadi jalan keluar bagi peristiwa kesulitan berkomunikasi dalam hal bahasa. Sehingga penerjemah dapat membantu pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian. Secara khusus, penerjemah bahasa yang tidak banyak dikuasai oleh Pejabat Imigrasi (selain Bahasa Inggris). Selama itu dapat mempermudah komunikasi, kehadiran penerjemah sangat penting. Kualitas dari penerjemah juga harus dipertimbangkan. Bagi keimigrasian, penerjemah harus berada di posisi yang netral, tidak berpihak, dan tidak mengurangi atau menambahkan kalimat yang diterjemahkannya.

Penerjemah yang dibutuhkan dalam pemeriksaan keimigrasian yang berupa wawancara ialah penerjemah lisan dengan metode consecutive interpreting. Consecutive interpreting adalah ketika penerjemah melaksanakan tugasnya setelah pembicara selesai berbicara. Biasanya consecutive interpreting dilaksanakan pada seminar, konferensi, dan acara pertunjukkan. Namun seiring perkembangan zaman, consecutive interpreting juga beradaptasi menjadi penerjemahan dialog dalam konteks pelayanan publik.

Di Indonesia, sudah banyak instansi atau komunitas dalam memberikan jasa penerjemah. Di lingkup nasional, Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) merupakan organisasi yang menaungi para penerjemah di Indonesia. HPI juga melaksanakan uji kompetensi dan kode etik bagi penerjemah. Maka dari itu, penerjemah yang resmi di Indonesia adalah penerjemah yang telah memperoleh sertifikat dari HPI. Penerjemah juga sudah menjadi Jabatan Fungsional dan diakui oleh pemerintah. Pejabat Fungsional Pemerintah (PFP) sejak tahun 2015 dibina oleh Sekretariat Kabinet untuk mendukung segala acara internasional yang dilaksanakan pemerintah. Selain dari pemerintah, tersedia banyak juga organisasi swasta yang menyediakan jasa penerjemah resmi dan bersertifikat.

Konsep Penerjemah Virtual

Akan tetapi, tetap saja sulit untuk menemukan jasa penerjemah di daerah perbatasan, apalagi penerjemah bahasa

yang bukan Bahasa Internasional. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat memanfaatkan jaringan internet agar dapat memberikan pelayanan penerjemah kepada Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berada jauh dari kota besar, khususnya perbatasan. Solusi yang dapat ditempuh ialah berupa kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan intansi penerjemah pemerintah atau swasta.

Konsep penerjemah virtual yang kami sarankan ialah mengandalkan audio visual (gambar dan suara). Dalam Pemeriksaan Keimigrasian, penerjemah berfungsi hanya untuk menerjemahkan tanpa ada keterlibatan lebih, bahkan dianggap “kasat mata”. Sehingga ketidakhadiran penerjemah secara langsung tidak akan berpengaruh secara signifikan, selama kegiatan menerjemahkan tetap terlaksana. Maka dari itu, akses minimal yang dibutuhkan bagi penerjemah lisan adalah suara dan gambar sebagai pendukung untuk melihat gerak bibir. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan ialah monitor (dengan fasilitas mikrofon, kamera, dan speaker), jaringan internet, dan kesisteman dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Permohonan jasa penerjemah virtual dilaksanakan oleh TPI melalui sistem agar dapat tercatat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian, permohonan akan diteruskan kepada Instansi Penerjemah yang melaksanakan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Melalui jaringan internet, penerjemah bahasa yang diminta dapat menjangkau TPI di

perbatasan dan melaksanakan consecutive interpreting ketika pemeriksaan keimigrasian berlangsung. Penerjemah harus dipastikan dengan perjanjian dan tersumpah tidak akan merekam proses pemeriksaan keimigrasian ataupun ikut campur di dalamnya.

Dapat disimpulkan bahwa kesulitan berkomunikasi ketika melaksanakan pemeriksaan keimigrasian dapat diatasi oleh penerjemah yang resmi dan profesional. Untuk menjangkau daerah perbatasan, penerjemah dapat melaksanakan tugas secara virtual melalui jaringan internet. Sehingga pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian dapat dilaksanakan dengan baik, informasi dapat diperoleh, dan menjauhkan dari segala kesalahpahaman terkait perbedaan bahasa. Dalam hal kerangka kerja sama, kesisteman yang digunakan, risiko dan perhitungan lainnya masih terus dibutuhkan penelitian dan observasi lebih lanjut. Hal yang harus menjadi perhitungan utama dalam melaksanakan kerja sama keimigrasian dengan instansi lain ialah kesejahteraan kedua belah pihak dan keamanan internal.

Ilustrasi WNA sedang menggunakan fitur virtual translator


Penerjemah yang dibutuhkan dalam pemeriksaan keimigrasian yang berupa wawancara ialah penerjemah lisan dengan metode consecutive interpreting.


Puncak peringatan Hari Bhakti Imigrasi tahun ini jatuh pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021. Peringatan kali ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan

peringatan pada tahun-tahun sebelumnya, karena diadakan di tengah masa pandemi yang sudah berlangsung selama hampir satu tahun sejak awal tahun 2020. Seperti apa peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 di berbagai perwakilan Republik Indonesia? Berikut liputannya:

1. Beijing - China

Peringatan Hari Bhakti Imigrasi diawali dengan mengikuti upacara HBI ke-71 secara virtual yang diadakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Jakarta oleh Atase Imigrasi dan Pbu. Atase Imigrasi KBRI Beijing. Pemotongan tumpeng keruk kemudian dilakukan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk China, Bapak Dhauhari Oratmangun bersamaan dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM di Jakarta.

Pukul 10.30 waktu setempat diadakan acara syukuran dengan mengundang seluruh staf dan anggota Dharma Wanita Persatuan KBRI Beijing di aula KBRI. Dalam acara ini Duta Besar RI Beijing membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM. Rangkaian peringatan ditutup dengan makan siang dan

PERINGATAN HARI BHAKTI IMIGRASI KE-71 DI BERBAGAI NEGARA

Teks Fipit Fatimah(dari berbagai narasumber di KBRI Beijing, KBRI Seoul, KJRI Davao,

KJRI Sydney, KJRI Hongkong, KBRI Berlin, KJRI Jeddah)

Di tengah situasi pandemik, KJRI Hong Kong merupakan satu-satunya perwakilan yang tidak pernah tutup dengan layanan dalam 6 (enam) hari dalam seminggu (Minggu - Senin) sehingga upaya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan dapat secara maksimal dirasakan oleh WNI di Hong Kong dan Macau.

KABAR DARI SEBERANG

Berbagai makanan khas Indonesia pada saat Customer Appreciation Day di Sydney


seluruh staf dan pejabat KBRI Seoul dimana kenaikan penderita COVID-19 di Korea Selatan menunjukkan angka yang cukup signifikan.

3. Davao – Philipina Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 di Davao City kali ini dilaksanakan secara sederhana, Staf Teknis Imigrasi KJRI Davao mengikuti upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-71 yang dilakukan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Jakarta secara virtual melalui aplikasi Zoom dari rumah dinas Imigrasi. Hal tersebut dikarenakan KJRI Davao City sedang menerapkan kebijakan work from home (WFH) sesuai arahan Pemerintah kota Davao dalam upayanya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 secara nasional.

Perayaan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan potong tumpeng sebagai bagian dari tradisi perayaan HBI. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyesuaikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

4. Sydney – Australia Di tengah pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah negara bagian New South Wales, KJRI Sydney tetap menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memeriahkan Perayaan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 tahun 2021. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tetap mengikuti ketentuan protokol Kesehatan yang berlaku.

Selain upacara dan pemotongan tumpeng, pada tahun ini, dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke-71, KJRI Sydney menyelenggarakan kegiatan Customer Appreciation Day bagi pengguna layanan publik di KJRI Sydney. Customer Appreciation Day merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pengguna layanan publik di KJRI sydney. Tanpa pengguna layanan publik maka layanan yang kita berikan tidak akan berarti karena tidak ada yang menggunakan. Sehubungan dengan adanya pandemik, hanya pemohon layanan Paspor RI yang diperbolehkan masuk ke area KJRI Sydney dengan terlebih dahulu melakukan registrasi secara online.

Pemberian apresiasi dan penghargaan kepada pengguna layanan publik sangat penting agar pengguna layanan merasa didengar dan dihargai keberadaannya. Bentuk apresiasi yang diberikan sangat beragam, dalam kesempatan ini KJRI Sydney memberikan makanan, penganan dan snack khas Indonesia seperti nasi kuning dan bubur kacang hijau yang tidak mudah ditemui di luar negeri. Pemohon paspor yang menerima apresiasi sangat senang dan berterima kasih atas kegiatan Customer Appreciation Day yang diselenggarakan oleh KJRI Sydney dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke-71.

5. Hongkong – RRT

Fungsi Imigrasi KJRI Hong Kong pada peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 tahun ini meluncurkan inovasi di bidang pelayanan keimigrasian berupa aplikasi versi baru untuk pemesanan layanan pembuatan paspor secara daring yakni “e-Layanan Paspor KJRI Hong Kong”, yang dapat diunduh baik menggunakan platform Android maupun iOS.

ramah tamah. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang berlaku. 2. Seoul – Korea Selatan

Rangkaian peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 di Seoul dilaksanakan sejak tanggal 18 Januari 2021 dengan mengadakan pelayanan paspor simpatik di ruang pelayanan KBRI Seoul. Masyarakat menyambut positif pelaksanaan kegiatan ini karena waktu penyelesaian lebih cepat dari sebelumnya. Pelayanan yang biasanya dilakukan dengan pemesanan nomor antrean bisa dilakukan juga dengan cara walk in namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan yang cukup ketat oleh pemerintah setempat tidak mengurangi antusias Atase Imigrasi beserta staf untuk merayakan Hari Bhakti Imigrasi kali ini.

Setelah mengikuti upacara virtual dari Jakarta, dilakukan acara syukuran berupa pemotongan tumpeng dan makan bersama yang dilakukan secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh seluruh staf dan pejabat KBRI Seoul. Modifikasi kegiatan peringatan Hari Bhakti kali ini dilakukan untuk tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan


Perayaan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 dihadiri oleh seluruh home staf dan lokal staf serta BUMN terkait dengan melakukan acara syukuran dan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Konsul Jenderal KJRI Hong Kong Ricky Suhendar.

KJRI Hongkong melayani kurang lebih 175.000 Warga Negara Indonesia yang ada di Hongkong dan Makau dan terus berusaha memberikan pelayanan yang optimal. Inovasi dalam pelayanan keimigrasian menjadi sebuah keharusan mengingat kebutuhan dari WNI yang semakin berkembang.

Peluncuran aplikasi yang bertepatan dengan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 adalah sebuah bentuk kesungguhan dalam memberikan pelayanan keimigrasian di wilayah Hong Kong dan sekitarnya. Aplikasi ini merupakan layanan reservasi pembuatan paspor pertama seluruh Perwakilan RI yang terdaftar di iOS. Versi terbarunya telah menggunakan sistem QR Code sehingga ramah lingkungan dan meminimalkan penggunaan kertas.

Di tengah situasi pandemik, KJRI Hong Kong merupakan satu-satunya perwakilan yang tidak pernah tutup dengan layanan dalam 6 (enam) hari dalam seminggu (Minggu - Senin) sehingga upaya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan dapat secara maksimal dirasakan oleh WNI di Hong Kong dan Macau.

6. Berlin - Jerman

Atase Imigrasi beserta staf mengikuti Upacara peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 secara virtual yang disiarkan melalui video teleconference dari Graha Pengayoman Kemenkumham RI di Jakarta.

Pada hari yang sama, pukul 12.00 CET atau pukul 18:00 WIB, Atase Imigrasi KBRI Berlin juga menyelenggarakan acara syukuran Hari Bhakti Imigrasi ke-71 di aula KBRI Berlin. Acara tersebut turut dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman, Arif Havas Oegroseno, serta jajaran home staf dan local staf KBRI Berlin. Pelaksanaan upacara dan syukuran Hari

Bhakti Imigrasi ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan pembatasan kontak dan protokol kesehatan yang berlaku.

Imigrasi KBRI Berlin meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik untuk Pelaksanaan Anggaran Kategori Perwakilan RI di Luar Negeri. Piagam penghargaan dari Menkumham RI tersebut diserahkan Atase Imigrasi KBRI Berlin kepada Duta Besar Republik Indonesia dalam rangkaian peringatan HBI ke-71 ini.

Sebelum puncak perayaan HBI ke-71, Atase Imigrasi KBRI Berlin telah mengadakan kegiatan sosialisasi secara virtual kepada masyarakat yang dikemas dalam acara lomba Cerdas Cermat Imigrasi Virtual. Acara ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2021 pukul 11.00 CET atau 17.00 WIB via video conference dengan menggunakan platform Kahoot untuk perlombaan. Peserta yang mendaftar berjumlah 165 orang dan tim panitia penyelenggara di lokasi berjumlah 5 (lima) orang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Atase Imigrasi KBRI Beijing, Tato Hidayawan memberikan sambutan pada syukuran HBI ke-71 di Beijing


Staf Teknis KJRI Davao, Galih Perdhana mengikuti upacara virtual Hari Bhakti Imigrasi ke-71 dari Jakarta


Pemotongan tumpeng oleh Duta Besar RI untuk China



Atase Imigrasi Jerman, Dudi Iskandar beserta istri berfoto sesaat setelah perayaan HBI bersama staf KBRI


Konsul Jenderal KJRI Hong Kong Ricky Suhendar dan Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong, Chicco A. Muttaqin acara pemotongan tumpeng


Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong, Chicco A. Muttaqin dalam Launching Aplikasi Booking Online Paspor versi terbaru pada saat perayaan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 di Hongkong


Staf Teknis KJRI Sydney, Made Tony memberikan makanan khas Indonesia kepada WNI pada saat Customer Appreciation Day



Lomba ini selain merupakan kegiatan edukasi dan sosialisasi Atase Imigrasi untuk memberikan pemahaman dan informasi tentang kebijakan keimigrasian selama masa pandemik COVID-19 dan juga pelayanan keimigrasian. Konsep sosialisasi ini merupakan realisasi pembelajaran yang memadukan aspek edukasi berbasis platform modern dan dikemas dengan menyenangkan (entertainment), atau bisa disebut juga edutainment. Konsep yang interaktif ini membuat informasi dan materi sosialisasi mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang ada di Jerman. Melalui lomba ini, partisipan dapat mengenal lebih dalam seputar keimigrasian Indonesia, baik secara sejarah maupun informasi aktual. Di akhir lomba, tiga peserta keluar sebagai pemenang, yaitu Dimas Fakhri dari Berlin, Herlina dari Indonesia, dan Indira Ayu dari Leipzig.

7. Jeddah - Arab Saudi

KJRI Jeddah dalam perayaan HBI tahun ini mengadakan serangkaian kegiatan yang dimulai sejak tanggal 22 Januari 2021:

a. Sepeda santai yang dimulai pukul 07.00 hari Jum’at tanggal 22 Januari 2021 dengan peserta sebanyak 60 orang terdiri atas home staf, lokal staf dan keluarganya, serta partisipasi dari komunitas pesepeda Jeddah Cyclist yang membantu pengaturan kerapian dan protokol dalam perjalanan. Kegiatan ini diakhiri dengan sarapan bersama dan

pemberian doorprize;

b. Lomba memasak mie goreng pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, pukul 19.30 di Lapangan KJRI Jeddah dengan peserta sebanyak 20 pasang atau 40 orang. Peserta memasak indomie goreng sebanyak 4 (empat) bungkus tanpa menggunakan bumbu jadi dari Indomie dengan kategori penilaian rasa, kerapian penyajian, kebersihan, ketepatan waktu, dan teknik memasak. Tim penilai berasal dari Rumah Makan/Restoran Indonesia yang berada di Jeddah yaitu dari Restoran Balado, Restoran Wong Solo, dan Restoran Bahraw;

c. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 pukul 07.30 dilaksanakan lomba memancing dengan peserta sebanyak 35 orang. Peserta diberikan waktu memancing selama 120 menit, pemancing dengan komulasi ikan terberat yang akan memenangkan perlombaan;

d. Lomba E-Sports FIFA 2021 dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2021, pukul 14.30 dengan peserta sebanyak 16 orang;

e. Pemberian voucher paspor bagi 10 pemohon yang beruntung dilaksanakan di KJRI Jeddah pada tanggal 26 Januari 2021 dengan kriteria pemohon yang taat peraturan keimigrasian Indonesia dan Arab Saudi pemohon paspor baru atau penggantian; paspor lama tidak

rusak atau hilang; tidak terlambat (masa berlaku paspor tidak sampai habis) dalam mengajukan penggantian paspor; dan memiliki izin tinggal di Negara Arab Saudi yang sah dan masih berlaku;

f. Pelaksanaan Sosialisasi Keimigrasian dan Syukuran Hari Bhakti Imigrasi di Aula Gedung Pelayanan Terpadu KJRI Jeddah tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 12.30. Dalam acara syukuran dilaksanakan pemotongan tumpeng oleh Konsul Jenderal RI Jeddah, Eko Hartono didampingi istri, dan tumpeng diberikan kepada Konsul/Staf Teknis Imigrasi, diisi juga dengan sosialisasi keimigrasian dengan metode pemberian quiz yang pertanyaan-pertanyaannya merupakan materi pengayaan keimigrasian.

Demikian liputan perayaan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 dari berbagai perwakilan Imigrasi di luar negeri, kesederhanaan dan kewaspadaan terhadap pandemik yang mewarnai perayaan kali ini tetap tidak mengurangi semangat dan komitmen insan imigrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada negara dan bangsa.

Foto bersama Duta Besar RI untuk Jerman


Foto bersama setelah Perayaan HBI di KJRI Jeddah


Pemotongan tumpeng oleh Konjen RI Jeddah dan diserahkan kepada Konsul Imigrasi



PENGHARGAAN HASSAN WIRJUDA PERLINDUNGAN AWARD 2020

SIGIT SETYAWAN, KONSUL IMIGRASI PADA KJRI LOS ANGELES

Teks Yolanda Rosylvia Juniar

INSPIRASI

JAKARTA – Di penghujung tahun 2020, Konsul Imigrasi pada KJRI Los Angeles di Amerika Serikat, Sigit Setyawan, menorehkan catatan baik bagi Direktorat Jenderal Imigrasi

Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan mendapatkan Penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan Award (HWPA) Kategori Staf Perwakilan RI.

Hassan Wirajuda Perlindungan Award tahun ini adalah kegiatan keenam yang diselenggarakan semenjak pertama kali diselenggarakan tahun 2015 lalu. Ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada individu, kelompok, pemerintah maupun media yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan di bidang perlindungan WNI di luar negeri.

Dewan juri The Hassan Wirajuda Award 2020 terdiri atas pakar hukum internasional, tokoh diplomasi, aktivis, hingga jurnalis senior, yakni Andy Rachmianto, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler (Ketua HWPA 2020), Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan BHI (Sekretaris HWPA 2020), Duta Besar Andri Hadi, Siti Ruhaini Dzuhayatin (Staf Khusus Presiden RI untuk isu Keagamaan Internasional), Dharmakirti Syailendra (Konsul Jenderal RI Jeddah Periode 2013-2016), Rafendi Djamin (Pegiat HAM

“Selamat kepada Bapak Sigit, Atase Imigrasi Los Angeles, yang telah berhasil mendapatkan penghargaan Hassan Wirajuda Award, atas prestasinya dalam membangun IOS yang sangat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan Keimigrasian,” ujar Saud.

Internasional), Suwarjono (Jurnalis Senior, Pemred Suara.com, Ketua Aliansi Jurnalis Independen), Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional UI/Rektor Universitas Achmad Yani), Yuniyanti Chuzaifah (Pegiat HAM perempuan), dan Teguh Hendro Cahyono (Deputi Bidang Penempatan, Badan Perlindungan Pekerja Migran).

Tahun 2020 ini menjadi tahun penting bagi penghargaan ini yang menjadikannya lebih spesial. Karena di tahun ini ada pandemik COVID-19 yang membuat masyarakat di seluruh dunia bersama-sama bertarung dengan virus COVID-19. Hal ini membuat tugas para

Sigit Setyawan Menerima Penghargaan Hassan Wirajuda Award


Suasana Pelayanan di KJRI Los Angeles

FotoDok. KJRI Los Angeles



diplomat dan mitranya semakin berisiko. Apabila sebelum pandemik COVID-19, pekerjaan perlindungan sudah berat, kini semakin sulit, karena situasi di lapangan bertambah kompleks. Kondisi pandemik ini memaksa semua perwakilan yang ada di luar negeri untuk melakukan tindakan perlindungan yang lebih ekstra, demikian juga halnya dengan pelayanan paspor dan visa di perwakilan imigrasi di luar negeri.

“Tahun 2020 tantangan pelayanan khususnya pelayanan paspor dan visa menjadi hal yang sangat menantang bagi kami, dimana masyarakat sangat sulit sekali untuk mendapatkan pelayanan,” ujar Sigit.Mengatasi segala permasalahan pelayanan paspor dan visa di KJRI Los Angeles, pada Maret 2020, Sigit mengusulkan kepada Bapak Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Cucu Koswala, agar KJRI Los Angeles diberikan izin untuk membuat catatan perpanjangan paspor secara manual pada halaman endorsement paspor, sehingga masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan paspor tidak perlu datang. Cukup mengirimkan paspor lama dan pihak KJRI Los Angeles akan melakukan perpanjangan secara manual. Catatan perpanjangan paspor tersebut akhirnya ditetapkan menjadi kebijakan Direktur Jenderal Imigrasi.

Ternyata tidak sampai di situ saja, masyarakat masih membutuhkan dokumen paspor asli dikarenakan catatan perpanjangan paspor dinilai kurang bisa memenuhi kebutuhan mereka, di antaranya untuk kebutuhan-kebutuhan dokumen, untuk pembuatan green card misalnya; atau untuk perpanjangan izin kerja, atau perpanjangan visa. Hal itu membuat masyarakat masih ingin melakukan perpanjangan paspor atau penggantian paspor dengan buku paspor yang baru. Ini juga menjadi tantangan di masa pandemik, kantor belum sepenuhnya bisa menerima pelayanan karena ada perintah untuk tetap berdiam di rumah oleh pemerintah setempat.

Oleh karena itu, di bulan Mei 2020, KJRI Los Angeles berupaya untuk bisa memberikan pelayanan paspor dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lalu dibuatlah sebuah inovasi pelayanan paspor di luar gedung (di tempat parkir KJRI Los Angeles) dengan skema drive thru.

“Pelayanan dilakukan di luar gedung, ada tenda untuk foto paspor yang membuat

masyarakat merasa nyaman dan tidak khawatir karena pelayanan pun dilakukan dengan protokol kesehatan,” ungkap Sigit.

Sampai tahap ini dari sisi masyarakat selesai solusinya. Namun ternyata dari sisi petugas belum selesai, karena pelayanan paspor yang tidak melalui appoinment membuat masyarakat bisa datang walk-in tanpa batasan jumlah sehingga petugas kewalahan.

Maka pada bulan Juli 2020, dibuatlah inovasi aplikasi layanan appointment service untuk paspor dan visa, yang dinamakan Immigration Online Service System (IOS) yang memudahkan masyarakat dalam melakukan appointment dan juga memudahkan petugas karena sudah ada pengaturan secara otomatis jadwal masyrakat, dan pengaturan jarak permohonan paspor diatur sedemikian rupa sehingga tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi, masyarakat nyaman, petugas aman.

Pada pelaksanaannya, implementasi aplikasi IOS sangat berdampak positif bagi kedua belah pihak, yaitu dari sisi masyarakat yang mengakses dan dari sisi user yaitu KJRI Los Angeles yang bisa mendapatkan database mereka selain juga database tersimpan dalam SIMKIM, KJRI Los Angeles juga mencatat dalam arsip secara elektronik.

Pemohon dapat langsung meng-upload dokumen yang dibutuhkan, petugas dapat langsung melakukan peng-input-an data sebelum melakukan foto biometrik. Aplikasi ini sangat menghemat waktu petugas dalam melakukan pembuatan paspor dan juga memberikan informasi kepada para pemohon.

Untuk menciptakan suatu layanan yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus keamanan bagi petugasnya ternyata tidak mudah. Diperlukan beberapa kali uji coba hingga akhirnya ditemukan solusi yang paling tepat.

Prestasi ini pun mendapat

apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Konsul Jenderal RI Los Angeles, Saud P. Krisnawan.

“Selamat kepada Bapak Sigit, Atase Imigrasi Los Angeles, yang telah berhasil mendapatkan penghargaan Hassan Wirajuda Award, atas prestasinya dalam membangun IOS yang sangat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan Keimigrasian,” ujar Saud.

40 BHUMIPURA 2021


Teks Annawaty Manihuruk

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan terlihat memimpin langsung acara tabur bunga di makam Hoegeng Imam Santoso, Dirjen

Imigrasi periode 1961-1965. Kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 ini dilaksanakan di Makam Giri Tama Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat. Acara yang berlangsung pada Rabu, 13 Januari 2021 diikuti oleh jajaran dan staf Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

berjalan dengan lancar.Drs. Hoegeng Imam Santoso, seorang Jenderal Polisi (Purn), pernah menjabat sebagai Kepala Jawatan (kini Dirjen Imigrasi) pada tahun 1961. Sosok Hoegeng dikenal sebagai teladan dari kedisiplinan dan kejujuran ini resmi dilantik menjadi Kepala Jawatan pada tanggal 19 Januari 1961 dan berakhir pada 22 Juni 1965.

Dalam sambutannya, kegiatan tersebut terselip harapan Kepala Kantor Imigrasi Kelas

KILAS PERISTIWA

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Muhammad Tito Andrianto, melakukan tabur bunga di makam Hoegeng


HBI KE-71 KANIM KELAS I KHUSUS NON TPI JAKSEL, TABUR BUNGA DI MAKAM HOEGENG

I Khusus Non TPI Jakarta Selatan untuk kemajuan Imigrasi di masa mendatang. “Meski masih dalam suasana pandemik COVID-19, tentu tidak mengurangi rasa syukur dan harapan kita, terlebih untuk kemajuan Imigrasi ke depannya,” ujar Muhammad Tito Andrianto.

Teks Annawaty Manihuruk

Semarak peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 tahun 2021 di lingkungan Kanwil Riau di masa pandemik dikemas dengan nuansa yang berbeda. Mengusung tema

“Imigrasi Bersatu Dalam Jarak, Menuju Indonesia Maju”, Kanwil Kemenkumham Riau menyelengarakan rangkaian acara “Imigrasi Peduli dan Berbagi”.

Kegiatan doa bersama anak panti asuhan Darul Ilmi dengan membagikan masker kepada masyarakat ini dilaksanakan di lobby Kanwil Kemenkumham Riau pada tanggal Jumat (22/1) yang diikuti para Pimpinan Tinggi) Pratama beserta jajaran.

HBI KE-71 KANWIL KEMENKUMHAM RIAU: DOA BERSAMA DAN BAGI MASKER

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pembagian masker dan makanan kepada masyarakat yang berada atau melintas di sekitaran gedung Kanwil Kemenkumham Riau. Kegiatan ini diapresiasi oleh masyarakat. Ayu salah satunya, pekerja kebersihan yang menerima bantuan sangat berterima kasih atas kepedulian Kanwil Kemenkumham Riau terhadap keberadaan masyarakat sekitar dan berharap kegiatan ini dapat sering dilaksanakan.

Dalam sambutannya, Ibnu Chuldun, menyampaikan tekad Kanwil Kemenkumham Riau untuk mencapai WBBM di tahun 2021 ini, “Alhamdulillah, pada tahun 2020 lalu Kanwil Kemenkumham Riau telah berhasil meraih predikat WBK. Pada tahun ini dengan usaha, kerja keras, dan dukungan seluruh pihak, kami bertekad untuk meraih predikat WBBM. Kami mohon didoakan ya.” Acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua rombongan panti asuhan, Ustadz Rhoma.

Tampak kegembiraan dari anak yatim yang menerima bantuan yang disampaikan oleh Pimpinan Tinggi.

Doa bersama dilakukan oleh para petugas imigrasi di Divisi Imigrasi RIau, Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, dan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru untuk menyambut HBI 71

FotoDoc.Kakanwil Kemenkumham Riau

45BHUMIPURA 2021


Kakanwil Kemenkumham Riau Ibnu Chuldun menyerahkan santunan untuk anak-anak yatim dari Panti Asuhan Darul Ilmi dalam rangkaian Hari Bakti Imigrasi ke 71


Foto bersama kakanwil, divisi imigrasi kemenkumham Riau dan anak-anak yatim dari Panti Asuhan Darul Ilmi


46 BHUMIPURA 2021

Teks Ajeng Dhyanti

Korps Keimigrasian Jawa Timur menggelar Rapid Test Antigen secara gratis pada Jumat (15/1) di Aula Kanim Kelas I TPI Tanjung Perak. Sebanyak 25

pelayanan Rapid Test Antigen disiapkan baik untuk masyarakat umum maupun petugas. Kegiatan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, terutama pemohon yang sedang berada di KANIM kelas I TPI Tanjung Perak.

Acara ini diadakan dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi ke-71 dengan tema “Imigrasi Bersatu dalam Jarak, Menuju Indonesia Maju”. Kata sambutan diberikan oleh Direktur Kermakim, Bapak Agus Widjaja. Pengarahan kemudian ditutup oleh Sekditjen Imigrasi, Bapak Zaeroji yang menekankan bahwa kegiatan harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Kanim Kelas I TPI Tanjung Perak Rapid Antigen Gratis


KANIM KELAS I TPI TANJUNG PERAK:

RAPID ANTIGEN GRATISHarapannya dengan diadakan acara ini dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan pengecekan serta menambah kewaspadaan masyarakat mengenai COVID-19, sehingga pandemik COVID-19 di Indonesia dapat segera terkendali.(ADP).


Teks Ajeng Rahma Safitri

Kanim Kelas I TPI Kendari sukses melaksanakan bakti sosial. Pemberian bahan pokok bertajuk Imigrasi Peduli dan Berbagi digelar pada Senin, 18 Januari

2021 dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-71. Acara dilaksanakan di Panti Asuhan Annur Azwar dan Panti Sosial Minaula, dengan penyerahan secara simbolis oleh Kasi Inteldakim, Bapak Mongin, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan.

Pada perayaan HBI tahun ini, Kasi Inteldakim menyampaikan harapannya agar seluruh jajaran semakin solid, bersinergi, dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Selaras dengan itu, Kasubsi TI, Muhammad Keti berharap pejabat dan pegawai Kanim Kendari bekerja dengan integritas hingga menerima pengakuan berupa penghargaan

IMIGRASI PEDULI DAN BERBAGI: WUJUD KEPEDULIAN DAN SYUKUR KANIM KENDARI DALAM MENYAMBUT HARI BHAKTI IMIGRASI KE-71

Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kegiatan Imigrasi Peduli dan Berbagi ini dilaksanakan secara serentak dengan format beragam oleh Kanim seluruh Indonesia, sesuai dengan arahan pusat. (ARS)

Muhammad Keti berharap pejabat dan pegawai Kanim Kendari bekerja dengan integritas hingga menerima pengakuan berupa penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Baksos Kanim

Kendari


49BHUMIPURA 2021


PERS TIDAKBOLEH KALAH APALAGI MATI

Teks Nadya Arriesta Komala Dewi (Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham)

“Pers adalah bagian dari esensi dunia demokrasi, bahkan menjadi pilar keempat, selain trias politica. Pers harus tetap hidup sebagai jaminan hidupnya demokrasi yang sehat di Indonesia,” lanjut Yasonna dalam sambutannya.

RENJANA

52 BHUMIPURA 2021

Jakarta - Wabah pandemik COVID-19 tak hanya meluluhlantakkan sektor kesehatan, ekonomi pun juga ikut terkena imbasnya. Bagi sebagian pengusaha, bisnis media dinilai tidak lagi menguntungkan, utamanya media cetak. Namun begitu, peran pers masih dinilai penting dalam kehidupan masyarakat. Pers tidak boleh kalah oleh keadaan, apalagi mati.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly saat memberikan keynote speech secara daring dalam Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2021 menekankan pentingnya peran pers dalam kehidupan bermasyarakat. Kendati pandemik telah memberikan dampak penurunan yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi media dan pers, namun Yasonna meminta agar pers tetap hidup.

“Pers tidak boleh kalah apalagi mati menghadapi keadaan (pandemik COVID-19) ini. Siapa lagi yang akan menyuarakan dan mengawal suara kebenaran, jika bukan pers,” kata Yasonna. “Siapa lagi yang akan menggaungkan tuntutan wong cilik dari tempat terpencil dan terpelosok, jika bukan pers,” tambahnya kepada seluruh peserta konvensi.

“Pers adalah bagian dari esensi dunia demokrasi, bahkan menjadi pilar keempat, selain trias politica. Pers harus tetap hidup sebagai jaminan hidupnya

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna-H. Laoly saat memberikan keynote speech secara daring dalam Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2021

FotoAji Supendi Sufi

53BHUMIPURA 2021

demokrasi yang sehat di Indonesia,” lanjut Yasonna dalam sambutannya.Strategi bisnis dalam menghadapi ketatnya persaingan usaha dunia digital akibat tekanan dari disrupsi media digital, kata Yasonna, pers dapat melakukan integrasi media dalam sebuah platform baru, atau bisa disebut sebagai konvergensi media.

Saat ini, perihal konvergensi media memang belum ada regulasinya. Namun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuka pintu kepada seluruh stakeholder untuk dapat berdiskusi terkait konvergensi media.

“Kemenkumham sangat terbuka lebar bagi seluruh stakeholder untuk berdiskusi terkait hal (konvergensi media) ini, agar produk dari materi regulasi menguntungkan seluruh pihak, baik pemerintah, insan pers, dan perusahaan media,” kata Menkumham, Senin (08/02/2021).

Yasonna meminta kepada insan pers dan media untuk dapat melakukan berbagai inovasi, serta menyesuaikan diri dalam perkembangan dan kebutuhan zaman.

“Selanjutnya media sendiri harus melakukan berbagai perubahan tayangan,

sehingga menjadi media yang berbeda,”

ujar

Yasonna dalam sambutannya yang bertemakan “Pers Nasional Bangkit dari Krisis Ekonomi Akibat Pandemik COVID-19”.

“Media sendiri harus mulai mencari program inovatif dan fresh, mengkreasi konten menjadi lebih menarik, melibatkan audience secara online dan offline serta mengeksplorasi berbagai pendekatan baru dalam jurnalisme,” sambung Yasonna di ruang kerjanya.

Yasonna menekankan media jangan sampai kehilangan nalar kreatif dan produktifnya. Media harus tetap eksis sebagai corong kebenaran di tanah air dan menjadi rujukan kredibel untuk informasi publik.

“Dalam pencarian strategi dan pendekatan baru, paradigma yang harus dikedepankan adalah paradigma yang diatur dalam kode etik jurnalistik. Pers Indonesia harus bersikap profesional, menjunjung tinggi kebenaran, kritis, dan independen, dengan tetap mengedepankan moral, kepribadian, jati diri, dan karakter bangsa,” tutup Yasonna.


IDE-IDE SEGAR DUDI ISKANDARTeks Yolanda Rosylvia Juniar

Idenya nggak habis-habis, begitulah kira-kira ungkapan yang bisa disematkan kepada seorang Dudi Iskandar. Beragam inovasi untuk mendukung tugas dan pekerjaannya muncul dari ide dan

pemikiran Dudi Iskandar. Posisinya saat ini memang tidak bertugas di Indonesia karena Dudi mendapatkan amanah sebagai Atase Imigrasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin, Jerman.

Baru-baru ini Dudi bersama tim KBRI Berlin membuat alat bantu berupa website Aplikasi Layanan Mandiri Imigrasi atau disingkat LaRii. Di dalam web tersebut disematkan pula fitur Lapor COVID-19 yang bisa diakses melalui http://layananmandiri-imigrasi.de/ dan saat ini sedang dikembangkan di playstore dan appstore.

Dudi menjelaskan, fitur Lapor COVID-19 dikembangkannya pada awal 2020 semenjak merebaknya wabah COVID-19. Fitur ini dimunculkan sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran negara terhadap WNI yang ada di Jerman. Para WNI bisa mengisi data dan akan digunakan sebagai basis data dalam segala hal yang terkait dengan COVID-19 seperti penyaluran bantuan dan juga vaksinasi.

“Kami membuat web ini sebagai alat bantu bagi kami untuk mendata dan memetakan WNI yang tinggal di Jerman, sehingga kami tau data WNI yang terjangkit COVID-19,

yang sudah sembuh, dan juga yang telah divaksin,” jelas Dudi.

Aplikasi berbasis website yang dikembangkannya telah diapreasiasi WNI dan digunakan oleh 27 ribu lebih pengguna. Selain itu, Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno juga memberi apresiasi atas kinerja Dudi dalam mengembangkan aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pelayanan Paspor Ramah HAMJauh sebelum bertugas di KBRI Berlin, Dudi telah menghasilkan beberapa inovasi keimigrasian. Bukan sembarang inovasi yang telah dihasilkan oleh Dudi. Tiga inovasi yang diciptakannya berhasil diadopsi secara nasional untuk diterapkan di seluruh satuan kerja imigrasi se-Indonesia.

Pelayanan Paspor Berbasis Ramah Hak Asasi Manusia tercipta atas keinginan Dudi untuk memberikan pelayanan terbaik yang inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Inovasi ini diciptakan sewaktu dirinya bertugas sebagai Kepala Kantor Imigrasi Klas I Mataram dan ditujukan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan paspor.

“Pelayanan paspor ramah HAM diperuntukkan bagi disabiltas, lansia, ibu hamil, serta mereka yang sedang sakit keras. Dengan menjadikan mereka sebagai prioritas,

Baru-baru ini Dudi bersama tim KBRI Berlin membuat alat bantu berupa website Aplikasi Layanan Mandiri Imigrasi atau disingkat LaRii.

INOVASI

ini merupakan bukti bahwa pelayanan harus dapat diakses oleh semua orang,” jelas pria kelahiran Tanjung Balai, Sumatra Utara ini.

Tak hanya dalam sistem antrean dan ruang tunggu yang berbeda antara pemohon berkebutuhan khusus dengan pemohon umum, Dudi juga menyediakan pula buku petunjuk dengan huruf Braille.

Diresmikan pada Februari 2018, pelayanan paspor ramah HAM menjadi inovasi pertama di lingkungan unit teknis Kemenkumham yang mengakomodir pelayanan berbasis HAM. Oleh karenanya, pelayanan ramah HAM dijadikan sebagai standar nasional untuk seluruh instansi Kemenkumham yang ditetapkan oleh Permenkumham No. 27/2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Inovasi Sekretariat Timpora

Selain dikenal karena inovasi pelayanan paspor ramah HAM, pada tahun 2015, Dudi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Klas II Depok, menjadi inisiator dalam pembentukan Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Hal ini merupakan buah pikirannya sebagai upaya penguatan pengawasan orang asing dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Inovasi ini pun kemudian menjadi percontohan serta dijadikan sebagai proyek nasional di seluruh kantor imigrasi se-Indonesia.

Berkat berbagai macam inovasi yang telah dihasilkannya, Dudi menerima penghargaan Karya Dhika Lokatara dari Menteri Hukum dan HAM yang merupakan

penghargaan tertinggi bagi PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada tahun 2019 yang lalu. Setahun berikutnya, Dudi juga berhasil masuk sebagai Top 10 Anugerah ASN Tahun 2020 pada kategori PNS Inspiratif dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Dudi berharap agar inovasi yang telah dihasilkannya, bisa diterapkan di semua pelayanan publik baik instansi pemerintah maupun swasta.

“Karena pelayanan publik itu harus bersifat inklusif dan dapat menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan,” pungkasnya.

Halaman Depan Layanan Mandiri Imigrasi



MATA LENSA

Foto Dody Erickson Sihombing (Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tj Pinang)

Foto Bibit Nur Handono (Kantor Imigras Singkawang)

Kegiatan rapid test maupun PCR/swab test terhadap seluruh Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Pusat.

Ketika pandemik menyelimuti negeri tak sedikit jiwa menjadi ciut nyali, namun itu tak meredupkan niat kami insan imigrasi untuk mengabdi dan melayani.

Foto Muhammad Gigih Dwi Asroi (Kantor Imigrasi Semarang)

Imigrasi bekerja tanpa henti menitihkan bakti pada ibu pertiwi memapah tak pandang kasta untuk tetap terjaga pintu gerbang negara. Di kala pandemik melanda kami tetap ikhlas mengabdi pada bangsa, tetap terbawa sang wibawa pada kami para kesatria Indonesia.


JudulUnconditional Happiness

PenulisNanang Qosim Yusuf

PenerbitKMO Indonesia

Tahun Terbit2020

Jumlah Halamanxiv + 264 halaman

BahasaIndonesia

..bahagia bersyarat membuat jiwa kita yang kuat lama-kelamaan akan rapuh, dan pada akhirnya akan menyerah (stress surrender)… Ada banyak orang yang dalam estafet kehidupannya hanya diselimuti oleh perasaan stress surrender ketika masih susah, bahkan sampai ketika ia di atas puncak kesuksesan.

SINOPSIS BUKU

58 BHUMIPURA 2021

RESENSI

Teks Fipit Fatimah

Buku ini merupakan bagian dari koleksi baru tahun 2020 di Perpustakaan Direktorat Jenderal Imigrasi, sebuah buku karya Nanang Qosim Yusuf. Nanang Qosim Yusuf adalah seorang entrepreneur dalam bidang training motivasi dan karakter positif. Tahun 2007, trainingnya sudah dibuka untuk umum berlangsung

sampai sekarang yang diadakan setiap bulan selama 3 (tiga) hari, alumninya bukan hanya dari BUMN, perusahaan swasta, dan lembaga negara atau instansi pemerintah, namun juga para artis. Pada tahun 2009 memecahkan rekor MURI dengan mengadakan pelatihan yang diikuti oleh 18.000 peserta. Sejak tahun 2008, bersama istrinya Dewi Umronih Yusuf mengibarkan bendera RUMAH KESADARAN sebagai lembaga yang menaungi semua jenis trainingnya. Buku ini merupakan buku ke-8 pada tahun 2020 di mana dunia sedang mengalami pandemik COVID-19.

Penulis membuka uraian dalam bukunya mengenai bahagia yang memiliki syarat bagi sebagian orang. Ia mengajak pembaca untuk mencoba membuka definisi bahagia yang berkembang di masyarakat dan kemudian mendefinisikan ulang kebahagiaan tanpa harus menunggu syarat-syarat untuk bahagia itu terwujud. Setiap orang seharusnya bisa bahagia saat ini juga dalam kondisi apapun.

Penulis membuat perumpamaan dengan sebuah pesawat yang bisa terbang ketika bebannya tidak melebihi kapasitasnya. Jika manusia selalu tidak bahagia, maka bagaikan pesawat yang terlalu berat membawa beban. Kebahagiaan adalah fitrah manusia. Ia selalu ada di belakang semua penderitaan yang tak berkesudahan. Jika manusia mau menggeser semua rasa yang ada dalam penderitaan maka bahagia akan tampak kembali sebagai jiwa sejati dari setiap manusia.

Sebuah buku yang sangat layak dibaca di awal tahun untuk mendefenisikan kembali arti kebahagiaan dalam hidup kita di masa yang bagi sebagian besar orang merupakan masa-masa yang cukup sulit karena pandemik COVID-19.

Kelebihan buku:Buku ini terasa nyaman dan ringan untuk dibaca.Setiap bab berisi uraian mengenai hal-hal yang salah mengenai belief yang bagi sebagian orang dianggap lazim, kemudian diikuti dengan penjelasan untuk meluruskan belief tersebut bahkan disertai dengan kolom-kolom yang mengajak pembaca untuk melakukan latihan dalam memperbaiki belief.

Kekurangan buku:Ilustrasi yang ada di dalam buku ini kurang mendukung uraian yang disampaikan oleh penulis, sehingga terkesan membosankan saat harus mencerna pesan yang ingin disampaikan oleh penulis.

KARTUN

BHUMIPURA 2020 59BHUMIPURA 2021

60 BHUMIPURA 2021

edisi 01 februari 2021 majalah media keimigrasianedisi 01 februari 2021 2 bhumipura 2021 bhumipura...

Documents