FF

Dwi Sudarsono

Pedoman Monitoring & Evaluasi

PHBM

Didukung oleh

ii

Pedoman monitoring dan evaluasi (Monev) PHBMPenulis : Dwi Sudarsono, SH., SP.d

Kontributor Ide: Dr. Ir. Markum, M.Sc, dan Sulistyono

Copyright@2016All rights reserved

Penata aksara & Desain Sampul : Eko Susilo

Buku ini diterbitkan atas dukungan dari Ford Foundation

Diterbitkan oleh Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (SAMANTA)Jl Garut 29B Taman Indah Mataram kodepos 62127Telp 0370 648257email : nusatenggara@samanta.idhttp://samanta.id

cetakan I, April 2016

iii

Sekapur Sirih

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) telah menjadi program stra­tegis nasional di bidang kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke­hutanan mentargetkan minimal 12,5 juta ha dari 19 juta ha area hutan yang

diperuntukkan PHBM atau juga dikenal dengan perhutanan sosial sampai tahun 2019. Sebanyak 8 juta keluarga diharapkan mendapat hak kelola PHBM. Target PHBM itu di antaranya hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan ta­naman rakyat (HTR) dan hutan adat. PHBM diperuntukkan bagi masyarakat se­tempat yang tinggal di sekitar hutan. Target PHBM itu belum termasuk skema Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan (KK).

Program 12,5 juta ha PHBM itu gayung bersambut dengan 3 persoalan uta­ma di sektor kehutanan. Pertama, secara nasional, kerusakan hutan mencapai 42 juta ha dari 130 juta ha, baik di hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi. Kontributor kerusakan hutan terbesar adalah illegal logging dan per­ambahan hutan. Diperkirakan, tidak kurang dari 1,1 juta ha hutan rusak tiap ta­hun. Kedua, sektor kehutanan menghadapi berbagai bentuk konflik, di antaranya konflik hak ulayat masyarakat adat, tata batas sampai perambahan hutan. Sekitar 31.000 desa berada di sekitar dan di dalam hutan. Keberadaan 31.000 desa itu tentu berpeluang bersentuhan dengan konlik pengelolaan hutan.

Ketiga, kemiskinan di sekitar hutan menjadi masalah lain yang harus segera diselesaikan. Tidak kurang dari 10 % penduduk miskin di Indonesia ting­gal di se kitar dan di dalam hutan. Kondisi ini sekaligus mencerminkan kurang adilnya kue pembangunan kehutanan. Di satu sisi, jutaan keluarga miskin tinggal di sekitar dan di dalam hutan, sementara mereka mengalami keterbatasan hak akses mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencapai target 12,5 juta ha PHBM itu. Sejak 2007 berbagai kalangan, terutama LSM, telah fasil­itasi praktik PHBM. Hingga kini, pemerintah telah mengeluarkan ijin usaha pe­manfaatan HKm, HD dan HTR seluas 308,433 ha. Tantangan nya ke depan adalah bagaimana masyarakat mampu mengelola 12,5 juta ha beragai skema perhutan­an sosial itu dengan baik. Seiring dengan cita­cita, mewujudkan hutan lestari, masyarakat sejahtera.

iv

Pedoman monitoring dan evaluasi (Monev) PHBM ini diharapkan menjadi instrument untuk memperkuat pelaksanaan PHBM. Pemerintah dapat menggu­nakan pedoman Monev PHBM sebagai alat untuk melakukan pemberdayaan mas­yarakat pengelola hutan. Sementara, kelompok/koperasi pengelola hutan dapat meng gunakan pedoman Monev untuk meningkatkan mutu tata kelola PHBM.

Penghargaan setinggi­tingginya kepada Dr. Markum dan Sulistiyono yang cukup banyak memberi warna terhadap mutu Pedoman Monev PHBM ini. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada kelompok­kelompok pengelola hutan, dinas/instansi dan kalangan LSM yang telah terlibat memperkaya Pedoman Mon­ev ini. Terimakasih pula kepada rekan­rekan Samanta dan pegiat PHBM lainnya. Mereka adalah bagian dari sumber inspirasi sehingga Panduan Monev PHBM ini hadir di tengah pembaca.

Semoga panduan Monev PHBM ini bermanfaat.

Mataram, April 2016

Salam Penulis

v

Daftar IsiSekapur SirihDaftar IsiKatalogDaftar TabelDaftar Grafik

BAB I Pengantar CBFMApa PHBM itu ?Nilai dan prinsip Mengapa PHBM ?

BAB II MonevApa Monev itu ?Apa monitoring itu ?Apa evaluasi itu ?Mengapa Monev ?Apa perbedaan kegiatan Monev PHBM dengan Monev proyek/program pada umumnya ?

BAB III MENGGUNAKAN PANDUANBagaimana Menggunakan Panduan ini ?Cara Menggunakan PanduanApa Kriteria dan Indikator Keberhasilan PHBM ?Penjelasan Indikator Keberhasilan

BAB IV PERSIAPANPersiapan MonitoringPersiapan Evaluasi

BAB V PENGUMPULAN DATADari mana sumber data Monev ?Bagaimana mengumpulkan data Monev PHBM ?

BAB VI ANALISIS DATABagaimana menganalisa data Monev PHBM ? Langkah­langkah analisa data ?

BAB VII PELAPORANKerangka Isi Laporan MonitoringKerangka Isi Laporan Evaluasi

BAB VII REKOMENDASIMenyusun Kesimpulan dan Rekomendasi

Lampiran

iiiv

vi

Katalog

DKB-FA : Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan

DR : Dana reboisasi

FA-KB : Faktur Angkutan Kayu Bulat

HD : Hutan Desa

HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu

HHK : Hasil Hutan Kayu

HKm : Hutan Kemasyarakatan

HTR : Hutan Tanaman Rakyat

ITSP : Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan

IUPHHK : Ijin Usaja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

KK : Kemitraan Kehutanan

LHC : Laporan Hasil Chruising

LHP-KB : Laporan Hasil Pemanenan/Pemungutan Kayu Bulat

LMKB : Mutasi Kayu Bulat

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

Monev : Monitoring evaluasi

P2LHP : Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan

PAK : Penetapan area kerja

PHBM : Pengelolaan hutan berbasis masyarakat

PSDH : Pungutan Sumber Daya Hutan

Renja : Rencana Kerja

RKT : Rencana Kerja Tahunan

RU : Rencana Umuma

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

vii

Daftar Tabel

viii

Daftar Grafik

1

PHBM adalah singkatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, yaitu sistem pengelolaan hutan yang memberikan hak, kewajiban dan tanggungjawab masyarakat setempat untuk mengelola hutan.

PHBM merupakan wujud keberpihakan negara agar kue pembangunan kehutanan menetes ke bawah kepada masyarakat paling bawah. Sia­pa masyarakat setempat itu ? Mereka adalah masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan, termasuk kelompok perempuan.

Lalu, apa sistem pengelolaan hutan itu ? Secara sederhana dapat diartikan kesatuan dari bagian­bagian yang saling mempengaruhi keberhasilan pengelolaan hutan. Bagian­bagian itu diantaranya atur­an­aturan pengelolaan hutan, lembaga pengelola hutan dan kualitas nilai masyarakat dalam mematuhi aturan pengelolaan hutan, sistem budidaya lahan dalam kawasan hutan, dan usaha­usaha yang dikelola masyarakat atas hasil­hasil hutan.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang baik, aturan harus baik, Lembaga pelaksana pengelola hutan juga ha­rus konsisten menerapkan semua aturan pengelolaan hutan. Semua bagian sistem pengelolaan hutan itu harus dijalankan dengan baik jika menghendaki PHBM berhasil dan bermutu.

Apa PHBM itu?

2

Nilai­nilai yang harus dikembangkan dalam PHBM di antaranya :

Partisipatif, yaitu melibatkan para pihak, terutama masyarkat setempat, pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian, termasuk ikut mengambil keputusan.

Dari bawah ke atas (buttom up), yaitu setiap pengambilan keputusan dan perencanaan berdasarkan kesepakatan masyarakat.

Kesetaraan gender, yaitu antara laki­laki dan perempuan memiliki peluang sama dalam mendapat hak kelola dan memiliki hak kontrol dalam pengelo­laan hutan.

Keberlanjutan, yaitu tidak mengambil manfaat sebanyak­banyaknya dan mer­usak, tetapi memberi manfaat secara terus menerus.

Keterbukaan, yaitu setiap anggota pengelola memiliki hak yang sama mendapatkan informasi kegiatan PHBM. Tidak boleh ada yang ditutup­tutupi.

Kebersamaan, yaitu setiap anggota pengelola harus bertanggung jawab dan terlibat aktif bersama­sama dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pe­mantauan dan evaluasi PHBM, termasuk mengambil keputusan.

Sekurang­kurangnya PHBM harus memenuhi 7 prinsip, yaitu :

Masyarakat memiliki peluang hak ases dan kontrol dalam pengelolaan hutan.

Memberdayakan masyarakat setempat. PHBM berbeda dengan swasta yang memiliki modal, tehnologi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemer­intah paling bertanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat.

Menghormati nilai­nilai dan budaya masyarakat setempat dalam mengelola hutan, termasuk pola kehidupan tradisional mereka.

Pemangku kepentingan harus berkolaboratif dan berbagi sumber daya baik masyarakat, pemerintah, pengusaha, LSM, maupun perguruan tinggi.

Diprioritaskan bagi keluarga miskin atau kelompok marginal lainnya, terma­suk perempuan.

Memberi manfaat ekonomi, tanpa merubah fungsi hutan.

Dikelola secara lestari dan berkelanjutan.

Nilai dan Prinsip

Mengapa PHBM?

Tahun 2007 mencatat sejarah penting PHBM, karena pada tahun itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sejak itu, Pemerintah mengeluarkan berapa kebijakan yang memberi masyarakat hak ak­ses dan kontrol dalam pengelolaan hutan. Masyarakat dapat memperoleh ijin pengelolaan hutan hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang. Kebijakan PHBM itu, selain HKm di antaranya adalah hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR)

3

dan Kemitraan Kehutanan (KK). Saat ini, keempat bentuk PHBM itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Kehutanan, antara lain:

P.55/Menhut­II/2011 dan perubahannya P.31/ Menhut­II/2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Ta­naman Rakyat Dalam Hutan Tanaman sebagai pengganti Permen Kehutanan No. 23 tahun 2007 dan No. 5 tahun 2008.

P.39/ Menhut­II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan.

P.88/ Menhut­II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan sebagai pengganti Per­men Kehutanan No. 37 tahun 2007 dan beberapa perubahannya.

P.89/Menhut­II/2014 tentang Hutan Desa sebagai pengganti Permen Kehutan­an No. 49 tahun 2008.

Cita­cita yang ingin diwujudkan oleh peraturan­peraturan menteri di atas tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mele­starikan hutan. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Berikut beberapa pengertian tentang HKm, HD, HTR dan KK menurut Permen Kehutanan di atas.

HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setem­pat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mas­yarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (P.88/ Men­hut­II/2014).

HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa (P.89/Menhut­II/2014).

HTR adalah pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutan­nya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerap­kan silvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan (P.31/ Menhut­II/2013).

KK adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mas­yarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (P.39/ Menhut­II/2013).

Kementeria Lingkungan Hidup dan Kehutanan mentargetkan 19 juta ha ke­hutanan masyarakat, meliputi HKm, HD, HTR, HD dan hutan adat pada 2014­2019. Target luasan kehutanan masyarakat itu belum termasuk Kemitraan Ke­hutanan. Target minimal kehutanan masyarakat adalah seluas 12,7 juta ha di areal hutan lindung, produksi terbatas dan produksi tetap. Nantinya, perhutanan sosial diharapkan dikelola oleh minimal 8 juta keluarga (FKKM, 2015).

Hingga 2015, luas Penetapan Area Kerja (PAK) dan Ijin HKm, HD dan HTR mencapai 1,382,956.09 ha. Sementara area kerja yang sudah mendapat ijin usaha

4

pemanfaatan baru seluas 308,433 ha. Dengan demikian luas PAK masih tersi­sa 840.287,09. Secara rinci, data PAK dan ijin dapat dilihat pada grafik berikut (FKKM, 2015).

Grafik diatas memperlihatkan bahwa pencapaian ijin perhutanan sosial baru 22 % (308.433 ha) dari PAK seluas 1.382.956 ha. Ijin HKm baru 94,372 (29 %) dari PAK seluas 328.452,36 ha. Sedangkan, pencapaian ijin HD hanya mencapai 67.737 ha (22 %) dari PAK seluas 318.478,73 ha. Sementara pencapaian ijin HTR paling rendah, yaitu 146.324 ha (20%) dari PAK seluas 736,479.73

Terlepas dari minimnya pencapaian ijin, kebijakan Pemerintah di atas menunjukkan bahwa PHBM cukup strategis dalam kontek pembangunan kehutan­an dan pemberdayaan masyarakat ke depan. Oleh karena itu, panduan Monev ini penting sebagai instrument untuk mewujudkan PHBM yang baik. Panduan Monev ini dapat menjadi alat pengukur kemajuan pelaksanaan PHBM di masa datang.

Grafik 1. Perbandingan Luas Penetapan Area Kerja dan Ijin HKm, HTR dan HD

5

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan Monev bukan saja menjadi kepentingan pengelola PHBM, yaitu masyarakat. Monev juga dapat dilakukan Pemerintah dan LSM pendamping, bahkan

lembaga donor, sesuai kepentingan masing­masing. Laporan Monev dapat menjadi pertimbangan bagi LSM pendamping/lembaga donor untuk memperbaiki pengelolaan program baik dalam skala managemen lembaga pengelola proyek maupun pelaksanaan program di lapangan.

Sesuai aturan, pemegang ijin HKm, HD dan HTR serta pelaksana KK harus membuat laporan setiap tahun. Sedangkan pemegang ijin harus menyerahkan laporan kepada pemberi ijin, dalam hal ini Bupati/Walikota/Gubernur. Selain itu, pemberi ijin akan mengevaluasi pelaksanaan PHBM setiap 5 tahun sekali. Dari hasil evaluasi, apabila PHBM tidak berhasil, pemberi ijin akan mencabut ijin atau mencabut ijin sementara waktu. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi.

Oleh karena itu, Monev sangat penting dilakukan selama jangka waktu ijin dan Kemitraan Kehutanan selesai. Kita sering mendengar kegiatan “monitoring” digunakan secara bersamaan dengan “evaluasi”. Disingkat “Monev”. Misalnya, ada yang mengatakan “Kita akan melakukan Monev program”. Padahal keliru menggunakan kata “Monev” secara bersamaan, karena kegiatan monitoring dan evaluasi berbeda, meskipun ada persamaannya. Berikut perbedaan dan persamaan antara monitoring dan evaluasi.

Apa Monev itu?

Lokakarya HKm Jenggala

6

Tabel …. Perbedaan Monitoring dan Evaluasi

Kapan dilakukan ? Terus menerus dalam periode waktu tertentu, setidaknya setiap 3 – 4 bulan sekali

Setidaknya setahun sekali

• Capaianhasil(output)sesuai rencana kerja.

• Pelaksanaankegiatan,terutama berdasarkan rencana kegiatan dalam rencana kerja tahunan.

• Prosespelaksanaankegiatan.

• Efektifitasdanefisiensi sumber daya yang tersedia.

• Dampakekonomi,social, budaya, politik & lingkungan.

• Keberlanjutan(sustainability) program.

Apa yang diukur

Dilakukan anggota pengelola hutan dan dapat dibantu pihak lain.

• Dilakukanpihakluardengan melibatkan anggota pengelola hutan. Atau

• Dilakukananggotapengelola hutan dan dibantu pihak lain.

Siapa terlibat ?

Sumber informasi • Laporansurveycapaianhasil (out putl).

• Laporankegiatan.• Dokumentasifoto/film

• Laporansurveydampak.• Laporanmonitoring.• Dokumentasifoto/film.

Pengurus kelompok dan anggota.

Pengguna

Penggunaan • Umpanbalikbagipelaksanaan PHBM ke depan.

• Perubahanhasil(output) dan kegiatan yang sifatnya terbatas.

• Tidakmenjadipertimbangan penghentian proyek/program

• Penguruskelompokdananggota.

• Pihaklain(pemerintah,LSM, perguruan tinggi dan pihak lain)

• Umpanbalikbagipelaksanaan PHBM periode tahun berikutnya.

• Perubahantujuan/strategi/kebijakan kelompok/koperasi.

• Dapatdijadikanpertimbangan untuk menghentikan atau meneruskan proyek/program periode beriktunya.

7

Menurut Tjoetra (2008), manfaat Monev adalah :

• mengenali sejakdinidanmenemukanmasalah-masalahpentingagar tidaksemakin meluas dan menimbulkan krisis baik dalam organisasi, anggota pengelola hutan maupun lingkungan.

• menilai dan menemukan kebutuhan-kebutuhan baru untuk memperbaikiprogram atau kegiatan­kegiatan berikutnya.

• melacak perkembangan, kemajuan pelaksanaan proyek/program danpengelolaan organisasi sesuai dengan tujuan/strategis/visi/misi organisasi.

• membantuorganisasisecaraberkaladalammelakukanpenilaiandiriterhadaphubungan antara visi, misi dan posisi strategis organisasi.

• menarikpelajaran-pelajaranpentingdaripengalamanpelaksanaanprogramyang lalu sebagai basis perencanaan program selanjutnya.

Monitoring adalah pengukuran kemajuan dan pengaruh yang ditimbulkan oleh kegiatan program PHBM secara berkala. Monitoring memungkinkan pengelola PHBM mengendalikan kemajuan program PHBM sesuai rencana pengelolaan hutan, yaitu Rencana Umum (RU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Monitoring dapat dilakukan kelompok/koperasi pengelola PHBM selama periode waktu tertentu, misalnya setiap 3 atau 4 bulan sekali. Monitoring berguna untuk fungsi pengendalian untuk memastikan RU dan RKT PHBM dilaksanakan sesuai rencana. Monitoring bertujuan untuk:

• Mengetahui kegiatan dan proses yang dilaksanakan secara berkala olehpengelola PHBM.

• Mengidentifikasicapaiankegiatandanhasil(output)secaraberkala;

• MenemukanfaktorpendukungdanpenghambatdariwaktukewaktudalampelaksanaanPHBM;

Apa monitoring itu?

Monitoring Kemitraan kehutanan dengan KSU Kompak Sejahtera Rempek KLU

8

Monev merupakan siklus pengelolaan sebuah proyek atau program. Lalu, dimana posisi Monev ? Garis besarnya, ada 3 siklus pengelolaan proyek/program, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan Monev. Pengelolaan proyek/program dimulai dari perencanaan baik perencanaan jangka pendek, menengah maupun panjang. Siklus berikutnya adalah pelaksanaan yang mengacu pada perencanaan. Monev merupakan siklus untuk memastikan proyek/program dijalankan sesuai rencana dan dapat mencapai hasil dan tujuan yang direncanakan.

Dengan demikian, Monev berguna untuk memperbaiki strategi dan perencanaan proyek/program yang baru. Siklus pengelolaan proyek/program terus berulang sebagai daur pembelajaran di dalam organisasi (Tjoetra, 2008). Siklus pengelolaan proyek/program digambarkan di bawah ini.

Evaluasi dilakukan pada periode waktu tertentu setelah suatu proyek atau program selesai dilakukan. Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian dampak secara luas baik dampak positif maupun negatif. Misalnya, evaluasi terhadap dampak ekonomi. Apakah dalam kurun waktu tertentu PHBM telah memberi dampak terhadap meningkatkan pendapatan anggota pengelola hutan atau menambah lapangan pekerjaan ? Atau misalnya dari dampak lingkungan. Apakah PHBM telah meningkatkan debet mata air atau anak sungai ?

Apa evaluasi itu?

Mengapa Monev?

• Menentukancaramengatasihambatan/kendalakemajuanPHBMdariwaktukewaktu;

9

Apa perbedaan kegiatan Monev PHBM dengan Monev proyek/program pada umumnya ?

Salah satu target Monev adalah rencana kerja proyek/program. Biasanya, kerangka rencana kerja proyek/program pada umumnya meliputi tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, hasil yang diharapkan (out put), dan kegiatan. Sementara, sesuai peraturan, kerangka RU dan RKT tidak terdapat tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, dan hasil yang diharapkan (out put). Tetapi RU dan RKT hanya berbasis pada kegiatan dan rencana capaian kegiatan.

Mari kita lihat contoh salah satu bagian RU yang diatur Perdirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. P.07/V­SET/2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Gambar 1. Siklus Pengelolaan Proyek/Program

Permen Kehutanan No. 88 Tahun 2014 tentang HKm

Pasal 34

1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan HKm yang efektif sesuai tujuan.

2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian: a. pedoman; b. bimbingan; c. pelatihan; d. arahan; dan/atau e. supervise 3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui kegiatan:

10

Tabel Rencana Pengembangan Usaha HHK di atas memperlihatkan bahwa RU disusun berbasis kegiatan. Tidak ada tujuan dan hasil yang dicapai (out put). RKT juga disusun berbasis kegiatan, seperti contoh dibawah ini sesuai Perdirjen di atas.

a. monitoring; dan/atau b. evaluasi.

Pasal 35

1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

2) Pembinaan dan pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan HKm

yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota; b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan

HKm yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota; dan c. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian

terhadap pelaksanaan HKm oleh pemegang izin.

Tabel Rencana Pengembangan Usaha Hasil Hutan Kayu

Luas : ……. ha

Zona : ….... (perlindungan/pemanfaatan)

Tabel … Contoh Rencana Umum Pengembngan Usaha HHK

Penanaman

Panen

Pemungutan

Blok Kegiatan Tahun ke1 2 ….dst…. 10Jenis

Jenis Jenis JenisBtg Btg Btg Btg

11

Rencana Kerja Tahun ………..

Blok : ……………………….

Zona : ……………………… (Perlindungan/Pemanfaatan)

No Kegiatan Lokasi (Zona/Blok/Klp

WaktuRincian Kegiatan

Volume

Tabel … Contoh Rencana Kerja Tahunan Pengembngan Usaha HHK dan HHBK

A. Rencana Pengembangan Usaha HHK

A.1 Penanaman

A.2 Pemanenan

A.3 Pemungutan

B. Rencana Pengembangan Usaha HHBK

B.1 Penanaman

B.2 Pemanenan

B.3 Pemungutan

Dengan demikian ada perbedaan antara kerangka rencana kerja PHBM dan rencana kerja proyek/program pada umumnya yang menjadi target Monev. Sehingga kerangka Monevnya juga berbeda dengan Monev PHBM. Batasan Monev PHBM dapat dijelaskan pada table berikut.

Pelaku Monev PHBM memiliki kepentingan yang berbeda­beda. Misalnya berbeda kepentingan antara kelompok/koperasi selaku pemegang ijin dan pemerintah selaku pemberi ijin.

Langkah­langkah kegiatan Monev PHBM, meliputi persiapan, mengumpulkan informasi, analisa data, kesimpulan & rekomendasi dan laporan. Langkah­langkah Monev digambarkan sebagai berikut. Untuk mengetahui penjelasan setiap langkah Monev, silahkan anda melanjutkan membaca panduan ini.

12

Kapan dilakukan ? Terus menerus dalam periode waktu tertentu, setidaknya setiap 3 – 4 bulan sekali

Setidaknya setahun sekali

• Capaian kegiatanberdasarkan RKT.

• Proses pelaksanaankegiatan.

• Efektifitas dan efisiensisumber daya yang tersedia untuk melaksanakan PHBM.

• Capaian kegiatanberdasarkan RU dan RKT.

• Dampak ekonomi, sosial &lingkungan hutan.

Apa yang diukur

• Dilakukan anggotapengelola hutan dan dapat dibantu pihak lain.

• Dilakukanolehpemerintahselaku pemberi ijin.

• Keberlanjutan(sustainability) kegiatan.

• Dilakukan pemerintahselakupemberiijin;atau

• Dilakukan sendiri olehpengelola PHBM, dapat dibantupihakluar;atau

Siapa Pelaksana?

Sumber informasi • Laporansurvey.• Laporankegiatan.• Dokumentasifoto/film

• Laporan survey dampakekonomi, social dan lingkungan hutan.

• Laporanmonitoring.• Dokumentasifoto/film.

• Pengurus kelompok dananggota;atau

• Pemerintah selakupemberi ijin

Pengguna

Penggunaan • Umpan balik untukmemperbaiki pelaksanaan PHBM ke depan.

• Mengetahui capaiankegiatan secara berkala.

• Memperbaiki RKT, jikadibutuhkan.

• Pengurus kelompok dananggota;atau

• Pemerintahselakupemberiijin

• Umpan balik untukmemperbaiki pelaksanaan PHBM periode tahun berikutnya.

• Memperbaiki RU, jikadibutuhkan.

Tabel …. Perbedaan Monitoring dan Evaluasi PHBM

Pelaku Monev PHBM memiliki kepentingan yang berbeda­beda. Misalnya berbeda kepentingan antara kelompok/koperasi selaku pemegang ijin dan pemerintah selaku pemberi ijin.

Langkah­langkah kegiatan Monev PHBM, meliputi persiapan, mengumpulkan informasi, analisa data, kesimpulan & rekomendasi dan laporan. Langkah­

13

Gambar 2. Langkah­langkah Monev

Sesuai ketentuan, kelompok/koperasi selaku pemegang ijin HKm/HD/HTR harus melaporkan kemajuan PHBM

setiap tahun kepada pemberi ijin. Sesuai UU No. 23 tahun 2014, laporan kemajuan PHBM disampaikan kepada Gubernur. Laporan dapat disampaikan lewat Dinas Kehutanan Provinsi. Oleh karena itu, sebaiknya kelompok/koperasi melakukan evaluasi PHBM setiap tahun untuk bahan

laporan kemajuan PHBM tahunan. Sementara, pemberi ijin harus melakukan evaluasi

PHBM sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Sesuai Permenhut No. 88 tahun 2015, evaluasi HKm dilakukan setiap 5 tahun sekali. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan apakah ijin diperpanjang, dicabut sementara atau dicabut permanen. Oleh karena itu, pemberi ijin dianjurkan melakukan evaluasi PHBM setiap tahun sekali. Hasil evaluasi tahunan dapat digunakan sebagai pertimbangan pemberi ijin untuk menyusun program/kegiatan penguatan PHBM. Bukahkah PHBM merupakan program pemberdayaan masyarakat ?

langkah Monev digambarkan sebagai berikut. Untuk mengetahui penjelasan setiap langkah Monev, silahkan anda melanjutkan membaca panduan ini.

14

15

PHBM yang dimaksud dalam buku pan­duan ini adalah HKm, HTR dan HD. Buku pan­duan ini digunakan untuk melakukan Monev HKm, HD dan HTR yang telah mendapatkan ijin dari kepala daerah, bupati/walikota/gubernur. Selain itu, panduan ini juga dapat digunakan untuk melakukan Monev terhadap Kemitraan Kehutanan yang telah diikat perjanjian antara kelompok/koperasi dengan KPH atau pihak lain yang diatur dalam Permenhut No.39 ta­hun 2013. Jadi, HKm, HTR dan HD yang belum mendapat ijin atau Kemitraan Kehutanan yang belum diikat perjanjian, tidak dalam kategori ini.

Mengapa buku panduan ini digunakan untuk melakukan Monev HKm, HD, dan HTR yang sudah mendapat ijin atau KK yang telah diperjanjikan ? Karena setelah mendapat ijin atau setelah melakukan perjanjian kerjasama,

Bagaimana Menggunakan Panduan ini ?

Ingat ! Hasil Monev dapat menjadi dasarpencabutan ijin se-mentara atau perma-nen. Untuk itu, Mon- ev harus dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang jelas dan.terukur

16

kelompok/koperasi diikat oleh hak dan kewajiban mengelola area hutan dengan baik.

Sesuai ketentuan, kelompok/koperasi diwa­jibkan memberikan laporan pengelolaan hutan se­cara tertulis kepada pemberi ijin (bupati/walikota/gubenrur) sekurang­kurangnya setahun sekali. Den­gan demikian, setidaknya setahun sekali, kelompok/koperasi melakukan evaluasi terhadap kemajuan PHBM yang mereka kelola. Selain itu, sesuai keten­tuan pula, pemberi ijin akan mengevaluasi HKm, HD dan HTR setiap 5 tahun sekali. Dari hasil evaluasi 5 tahunan, pemberi ijin dapat mencabut ijin atau mencabut ijin sementara, apabila kelompok/kopera­

si terbukti tidak dapat mengelola area hutan dengan baik.

Panduan Monev ini bertujuan untuk:

1. Memberi pemahaman kepada pengguna panduan ini tentang konsep umum PHBM.

2. Memberi pemahaman kepada penggguna panduan ini tentang konsep dasar monitoring dan evaluasi.

3. Memberi tuntunan untuk memantau (monitoring) PHMB secara berkala dari pros­es perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan PHBM.

4. Memberi tuntutan untuk menilai (evaluating) capaian dan dampak PHBM seku­rang­kurangnya pada periode satu tahun.

Cara Menggunakan Panduan

Panduan Monev ini diramu berdasarkan aturan pemerintah dan praktik PHBM di lapangan. Secara umum, aspek­aspek yang akan dilakukan Monev, yaitu tata kelola kawasan, tata kelola usaha ekonomi dan kelembagaan. Panduan Monev bertujuan untuk menyediakan alat bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pemantauan dan menilai keberhasilan di area kerja HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan.

Panduan Monev ini selain dikhususkan untuk kelompok/koperasi masyarakat yang sudah mendapat ijin usaha pemanfaatan HKm, HTR dan HD dan pengelola KK, pemerintah juga dapat menggunakan panduan ini. Sebagai pemberi ijin, Pe­merintah berkewajiban melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan HKm, HTR dan HD. Misalnya, pemberi ijin harus melakukan evaluasi HKm setiap 5 tahun sekali.

Kelompok/koperasi pemegang ijin, lembaga desa pemegang ijin dan lemba­ga pemberi ijin bertanggung jawab dan/atau berkewajiban melakukan Monev dan membuat laporan kemajuan PHBM. Sesuai ketentuan, kewajiban pemegang ijin dan pemberi ijin dalam melakuan Monev dan laporan dapat dilihat dalam table berikut.

17

Namun demikian, panduan ini juga dapat dipakai oleh LSM, perguruan Tinggi dan lembaga donor. Tentu tujuan penggunaan panduan berbeda­beda di antara mer­eka. Kelompok pengelola PHBM dapat menggunakan panduan ini untuk memantau dan menilai kemajuan program PHBM sesuai dengan rencana kerja hutan mereka. Se­hingga kelompok dapat memastikan rencana kerja yang dibuat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kelompok dapat mempertanggung jawabkan area hutan yang dikelo­la dengan baik, terutama oleh pemegang ijin HKm, HD dan HTR kepada pemberi ijin, yaitu pemerintah.

Aparat pemerintah dapat menggunakan panduan ini untuk menilai dan men­gevaluasi kemajuan PHBM yang dikelola masyarakat pemegang ijin. Laporan Monev dapat dijadikan dasar bagi aparat pemerintah untuk menentukan kebijakan. Kebija­kan itu dapat berupa memberikan dukungan pemberdayaan masyarakat. Selain itu pemerintah dapat menggunakan laporan Monev sebagai dasar penilaian keberhasilan PHBM, termasuk dasar pertimbangan mencabut ijin baik sementara maupun perma­nen.

LSM/lembaga donor sebagai pendamping/penyandang dana juga dapat meng­gunakan panduan ini untuk Monev kemajuan proyek mereka di lapangan. Mereka dapat mengetahui kemajuan proyek dari proses perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Kemajuan proyek itu termasuk dampak PHBM yang menjadi lokasi inter­

Hutan Kemasyarakatan

Hutan Desa

Hutan Tanaman Rakyat

Kemitraan Kehutanan

MonitoringEvaluasiLaporan kemajuanMonitoringEvaluasiLaporan kemajuanMonitoring

Evaluasi

Laporan kemajuan

Monitoring

Evaluasi

Laporan kemajuan

Kelompok/koperasi pemegang ijinPemberi ijinKelompok/koperasi Pemegang ijinPemberi ijinPemberi ijinPemberi ijinLembaga desa pemegang ijinPemberi ijinKepala DesaKepala Dinas Kehutanan dan/atau UPTKelompok/koperasi pemegang ijinPemberi ijinKelompok/koperasi pemegang ijinKepala Dinas Kehutanan dan/atau UPTPara pihak yang melakukan perjanjianPara pihak yang melakukan perjanjianPara pihak yang melakukan perjanjian

BerkalaLima tahun sekaliSetahun sekali5 tahunanBerkalaSetahun sekaliSetahun sekaliSetahun sekaliBerkalaBerkala

Setahun sekaliSetahun sekaliSetahun sekali3 bulan sekali

Berkala

Setahun sekali

Setahun sekali

Kegiatan Pelaksana Waktu

Tabel 5. Kewajiban Pemegang ijin dan Pemberi Ijin dalam Melakukan Monev dan Laporan

18

vensi proyek.

Ada 3 target dalam panduan Monev ini. Target pertama adalah kemajuan pelak­sanaan PHBM yang dikelola kelompok/koperasi. Titik berangkat target ini karena kelompok/koperasi terikat oleh hak dan kewajiban dalam mengelola PHBM. Kelom­pok/koperasi harus menjamin PHBM dikelola secara lestari dan berkelanjutan baik untuk tujuan ekonomi maupun lingkungan hutan.

Target kedua adalah peran dan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan PHBM. Sesuai ketentuan, PHBM adalah bentuk pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan. Oleh karena itu, secara kebijakan pemerintah bertanggung jawab untuk memberdayakan kelompok/koperasi pengelola PHBM. Secara kebijakan dan etik, pemerintah bertanggung jawab atas kemajuan dan kemunduran PHBM.

Target ketiga adalah faktor pendukung dan penghambat kemajuan PHBM yang meliputi tata kelola kawasan, tata kelola usaha ekonomi, kelembagaan dan kewajiban lain.

Panduan Monev ini akan menyediakan instrument Monev untuk target perta­ma, kedua dan ketiga. Pengguna panduan dapat menggunakan salah satu instrument Monev atau ketiga­tiganya, terganting kebutuhan.

Ada beberapa syarat penting untuk diperhatikan bagi pengguna panduan ini.

Tidak kaku

Para pengguna panduan dapat menyesuaikan pengalaman mereka. Panduan ini dapat disesuaikan menurut tempat dan waktu.

Menuntut persiapan yang matang.

Monev dilakukan untuk mengetahui tingkat kemajuan program PHBM dan kebu­tuhan pemberdayaan masyarakat. Ingat ! Monev dapat dijadikan dasar penilaian pemberi ijin untuk mencabut ijin HKm, HD dan HTR. Untuk itu, pelaksana Monev dituntut melakukan persiapan dengan baik sebelum melakukan Monev.

Pelaksana harus terbuka dari persiapan, pelaksanaan sampai laporan hasil Monev.

Hasil laporan Monev akan menjadi penilaian tingkat keberhasilan satu lokasi PHBM. Hasil laporan akan berpengaruh pada citra pengelola atau pemegang ijin PHBM dalam mengelola hutan. Bahkan, sampai beresiko ijin PHBM dicabut sela­manya atau sementara. Oleh karena itu, keterbukaan sangat dituntut terutama kepada pengelola PHBM baik pemegang ijin maupun pengelola Kemitraan Ke­hutanan. Keterbukaan akan menjamin akuntabilitas laporan Monev.

Keterlibatan masyarakat pengelola PHBM selama proses Monev.

PHBM merupakan sistem pengelolaan hutan bersama, bukan individu layakn­ya swasta. Dengan demikian, kemajuan PHBM tergantung pada kerja bersama anggota kelompok pengelola PHBM. Selain itu, keterlibatan masyarakat penting karena, kegiatan Monev dapat menjadi proses pembelajaran mereka dalam men­gelola PHBM.

19

Dituntut tim kerja, diutamakan dengan pemangku kepentingan.

Seperti dikemukakan di atas, PHBM merupakan hak pengelolaan hutan secara bersama, oleh karena itu tim kerja (team work) dituntut dalam melaksanakan Monev. Hasil laporan Monev merupakan pertanggung jawaban bersama baik di tingkat kelompok, pemerintah maupun LSM pendamping, termasuk lemba­ga donor yang memberi dukungan pendanaan. Mereka dapat melakukan Monev beranggotakan lintas pemangku kepentingan (multi stakeholders) atau satu pe­mangku kepentingan. Yang penting bekerja dalam tim.

Dituntut partisipasi pengelola PHBM.

PHBM merupakan bentuk pengelolaan hutan dengan mengusung pemberdayaan masyarakat. Monev akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam menge­lola PHBM. Monev dilakukan dari persiapan, pengempulan data/informasi, anal­isa data dan pelaporan.

Berkesinambungan.

Monitoring dapat dilakukan berkala setidaknya 3 atau 4 bulan sekali. Sedangkan evaluasi sekurang­kurangnya dilakukan setahun sekali. Kegiatan Monev secara berkala akan menjadi pengetahuan dan pengalaman berharga bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Dan apabila didokumentasikan dengan baik, pengetahuan dan pengalaman itu dapat menjadi pembelajaran untuk mening­katkan mutu program PHBM.

Apa Kriteria dan Indikator Keberhasilan PHBM ?

Pelaksanaan Monev akan menggunakan Kriteria, Indikator Keberhasilan (Tolok ukur keberhasilan) dan Verifier (alat/bahan bukti). Unsur­unsur Kriteria Monev PHBM digambarkan dalam bagan berikut.

Gambar …. Unsur­unsur Kriteria Monev PHBM

20

Bagan di atas menjelaskan, terdapat 5 unsur Kriteria penilaian dalam Monev PHBM, yaitu :

Kriteria Perencanaan yang pada pokoknya dinilai kesesuaian kaidah partisipasi danketentuanberlakuterkaitdenganHKm,HD,HTRdanKemitraanKehutanan;

Kriteria Tata Kelola Kawasan yang pada pokoknya dinilai dari kegiatan penataan danpengelolaanHKm,HD,HTRdanKemitraanKehutanansesuaiRU&RKT;

Kriteria Tata Kelola Usaha yang pada pokoknya dinilai dari kegiatan penataan dan pengelolaan usaha ekonomi pengelola HKm, HD, HTR dan Kemitraan Ke­hutanansesuaiRU&RKT;

Perlindungan hutan yang dinilai dari kegiatan pencegahan dan penanganan an­caman bencara penyakit tanaman, kebakaran hutan, pencurian kayu, tanah long­sor,dll;

Kriteria Kelembagaan yang pada pokoknya dinilai dari kegiatan penataan dan pengelolaan kelembagaan pengelola HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan sesuaiRU&RKT;

Kriteria Kewajiban Lain yang pada pokoknya dinilai dari pemenuhan kewajiban lain sesuai ketentuan berlaku, seperti membuat laporan tahunan.

Pemberdayaan masyarakat yang dinilai dari kegiatan dinas/instansi di daerah maupunkementerianterkaitdalammemberdayakanpengelolaPHBM;

Indikator Keberhasilan

Setiap Unsur Kriteria terdapat beberapa Indikator Keberhasilan sebagai tolok ukur penilaian penting untuk menilai apakah kegiatan PHBM berhasil atau kurang berhasil atau bahkan tidak berhasil. Kata Indikator adalah tolok ukur keberhasilan. Indikator merupakan petunjuk yang terukur untuk menilai kemajuan pelaksanaan PHBM. Keberhasilan pelaksanaan PHBM dapat diukur dari pencapaian dan pemenu­han Indikator kegiatan PHBM. Secara umum, Indikator dinilai dari proses Perenca-naan, Hasil Kegiatan dan pemenuhan Kewajiban Lain sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut.

Gambar … Proses Penilaian Indikator Keberhasilan dari Rencana

Kegiatan, Hasil Kegiatan dan Kewajiban lain.

21

Apa komponen-komponen dari setiap Indikator Keberhasilan? Selanjutnya, komponen Tolok Ukur Keberhasilan dari masing­masing Kriteria adalah sebagai beri­kut:

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Perencanaan

Indikator Keberhasilan dari Kriteria Perencanaan, antara lain:

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Kawasan

Indikator dari Kriteria Tata Kelola Kawasan berlaku untuk hutan lindung dan hutan produksi. Baik hutan lindung maupun hutan produksi masing­masing dibagi lagi menjadi 2 zona, yaitu zona perlindungan dan pemanfaatan/budidaya. Indika­tor Keberhasilan dari Kriteria Kelola Kawasan pada zona perlindungan dan zona pemanfaatan/budidaya dijabarkan dalam Tabel 7. Secara rinci alat Monev untuk menilai Tata Kelola Kawasan disajikan pada Lampiran 1.

Kriteria IndikatorBobot

(1 – 3)

Skor

(0 – 5)

Nilai

(B x S)Perencanaan 1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT

a. Tersedia dan disahkan Kepala Dinas terkait.

3

b. Tersedia, tapi belum disahkan Kepala Dinas terkait

2

c. Masih rancangan 1

d. Belum ada rancangan sama sekali

1

2. Adanya keterlibatan pengurus/anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT.a. Melibatkan pengurus dan ang-

gota 3

b. Hanya melibatkan pengurus 2c. Dibuat oleh pihak lain 1

Tabel 6. Kriteria dan Indikator Keberhasilan PerencanaanKriteria dan Indikator Keber-hasilan Tata Kelola Kawasan

22

Kriteria IndikatorBobot

(1 – 3)

Skor

(0 – 5)

Nilai

(B x S)

Penataan area kelola

1. Adanya peta zona perlindun­gan, zona pemanfaatan/budi­daya, blok dan petak.

a. Sudah ditanda tangani Ketua Kelompok/Koperasi.

3

b. Belum ditanda tangani Ket­ua Kelompok/Koperasi.

2

c. Hanya ada salah satu peta (zona/blok/petak)

1

2. Ada tanda batas fisik antar pe­tak tiap anggota

2

Mutu zona per-lindungan

1. Tutupan pepohonan pada zona perlindungan

a. lebih 80 %. 3

b. antara 60 s/d kurang 80 %. 2

c. kurang 60 % 1

2. Tidak ada penebangan tanaman berkayu, termasuk jenis tana­man buah­buahan, yang ber­fungsi perlindungan pada zona perlindungan.

3

Pengembangan usaha HHBK

Pemanenan/Penebangan.

1. Adanya laporan 3 bulanan produksi HHBK memuat seku­rang­kurangnya memuat data jenis dan jumlah/volume HHBK.

3

2. Rehabilitasi HHBK

3. Adanya kegiatan penanaman HHBK sesuai RU/RKT

• Mencapai target lebih 80 % 3

• Mencapai target 60 % s/d 80 %

2

• Mencapai target kurang 60 % 1

4. Adanya kegiatan perawatan ta­naman HHBK sekurang­kurang­nya setahun sekali.

2

5. Tutupan tanaman HHBK (sep­erti kopi, kakao, pisang, dan tanaman perkebunan lainnya) kurang dari 30 % dari luas zona pemanfaatan.

3

6. Membayar Pungutan Sumber Daya Hutan PSDH)

3

Tabel 7. Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Kawasan

23

Pengembangan usaha HHK

Perencanaan & penanaman

1. Adanya Laporan Hasil Chruis­ing (LHC) dari hasil Inventarisa­si Tegakan Sebelum Peneban­gan (ITSP) yang ditanda tangani Ketua Koperasi/Kelompok

3

2. Adanya rencana pemanenan/pemu ngutan HHK yang sudah di­sahkan oleh Kepala Dinas terkait.

3

3. Adanya IUPHHK yang dikeluar­kan Menteri terkait.

3

Pemanenan/Penebangan

4. Adanya petugas pencatat kayu tebangan.

3

5. Adanya Laporan Hasil Pema­nenan/Pemungutan Kayu Bulat (LHP­KB) setiap pertengahan dan akhir bulan yang disahkan Pejabat Pengesah Laporan Ha­sil Penebangan (P2LHP).

3

6. Adanya LHP­KB yang telah dikirim kepada : – KepalaDinasPropinsi;– KepalaBP2HP;– PenerbitFA-KB;dan– P2LHP.

2 10

7. Adanya Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang ditanda tan­gani Ketua Koperasi.

2

Pengangkutan HHK

8. Adanya Daftar Kayu Bulat Fak­tur Angkutan (DKB­FA).

3

9. Adanya pertugas FA­KB. 3

10. Adanya surat Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA­KB)

3

Rehabilitasi

11. Adanya tempat pembenihan/pembibitan.

2

12. Adanya capaian kegiatan pena­naman HHK sesuai RU/RKT

a. Target tercapai lebih 80 %. 3

b. Target tercapai antara 60 % s/d 80 %.

2

c. Target tercapai kurang dari 60 %.

1

13. Membayar Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR).

3

24

Pengemban-gan usaha jasa lingkungan

1.1. Adanya usaha jasa lingkungan:

Wisataalam;atau

Penangkaran burung/bina­tangyangdibolehkan;atau

Perlindungan keanekarag­amanhayati;atau

Pemanfaatanaliransungai;atau

Karbon market.

Dan sejenisnya

3

1.2. Adanya pengurus/pengelola usaha jasa lingkungan.

3

1.3. Adanya sarana/prasarana penunjang usaha jasa lingkun­gan.

2

1.4. Adanya capaian kegiatan usa­ha jasa lingkungan sesuai RU/RKT

a. Mencapai target lebih 80 % 3

b. Mencapai target 60 % s/d 80 %

2

c. Mencapai target kurang 60 %

1

Pengembangan usaha peman-faatan kawasan

1. Adanya tanaman sejenis di bawah tegakan, dengan sistem wanatani.

1

2. Adanya tanaman beragam jenis di bawah tegakan, dengan sistem wanatani.

2

3. Adanya capaian kegiatan pena­naman HHK sesuai RU/RKT

a. Mencapai target lebih 80 % 3

b. Mencapai target 60 % s/d 80 %

2

c. Mencapai target kurang 60 %

1

4. Adanya kegiatan pemanenan/pemungutan tanaman bawah tegakan sekurang­kurangnya 1 kali setahun.

2

25

Kriteria Indikator KeberhasilanBobot

(1 – 3)

Skor

(0 – 5)

Nilai

(B x S)

Perlindungan Tanaman

1. Adanya kegiatan pencegahan/penanganan penyakit tanaman HHBK dan HHK.

1

2. Adanya kegiatan patroli rutin pengamanan hutan baik dilaku­kan anggota maupun pengurus.

3

3. Adanya kegiatan pencegahan/penanganan kebakaran.

2

4. Adanya kegiatan pencegahan/penyelamatan tanah dan air.

2

5. Adanya patugas/pengurus khusus perlindungan tanaman hutan.

2

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Usaha

Tata Kelola Usaha merupakan ujung dari tujuan PHBM yang mengusung pem­berdayaan masyarakat. Ia akan menentukan tingkat kesejahteraan. Tata Kelo­la Usaha yang baik akan menghasilkan pendapatan pengelola PHBM. Tata kelo­la usaha juga berpotensi menciptakan lapangan kerja di sekitar lokasi PHBM. Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Usaha disajikan pada Tabel 8. Secara rinci, alat Monev untuk menilai Tata Kelola Usaha menggunakan Lam-piran 1.

Kriteria Indikator KeberhasilanBobot

(1 – 3)

Skor

(0 – 5)

Nilai

(B x S)

Tata Kelola Us-aha

1. Adanya pengurus kelompok us­aha/koperasi yang bertanggung jawab di bidang usaha.

2

2. Adanya pertemuan rutin ang­gota/pengurus kelompok usaha sekurang­kurangnya setiap dua bulan sekali dalam setahun ter­akhir.

3

3. Adanya kegiatan pelatihan pen­guatan kelompok usaha yang dilakukan secara mandiri atau dengan pihak lain, selain pemer­intah setidaknya 3 bulan sekali..

2

4. Adanya iuran anggota kelom­pok tiap bulan selama setahun terakhir.

3

5. Adanya modal kelompok dalam bentuk dana usaha.

3

Table 8. Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Usaha

26

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Kelembagaan

PHBM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan mas­yarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan se­cara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat1.

Kelembagaan adalah roh dari PHBM yang menghidupkan rencana kegiatan menjadi pelaksanaan. Kelembagaan adalah roh untuk mencapai cita­cita hutan lestari masyarakat sejahtera. Tolok Ukur Keberhasilan dari Kriteria Kelembagaan disajikan dalam Tabel 9 berikut, yang secara rinci tersaji pada Lampiran 1.

1 Baca BAB Ketentuan Umum dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 88 Tahun 2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Baca juga Peraturan Menteri Kehutanan No. 39 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.

Kriteria IndikatorBobot

(1 – 3)

Skor

(0 – 5)

Nilai

(B x S)

Kelembagaan 1. Adanya nama­nama pengurus yang dipilih dalam musyawarah anggota kelompok.

3

2. Adanya penjelasan peran/tugas setiap pengurus.

2

3. Adanya daftar anggota kelom­pok yang sekurang­kurangn­ya memuat keterangan nama, pekerjaan, alamat, dan luas garapan.

3

4. Adanya pergantian pengurus (bagi yang melampaui batas waktu kepengurusan sesuai aturan kelompok)

2

5. Adanya aturan kelompok/kop­erasi atau aturan dengan sebu­tan nama lain.

3

6. Adanya pertemuan pengurus dan/atau anggota sekurang­ku­rangnya 2 bulan sekali

2

7. Adanya capaian kegiatan pen­guatan kelembagaan sesuai RU/RKT

a. Mencapai target lebih 80 % 3

b. Mencapai target 60 % s/d 80 % 2

c. Mencapai target kurang 60 % 1

Table 9. Tolok Ukur Keberhasilan dari Kriteria Kelembagaan

27

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Kewajiban Lain

Sesuai aturan, pemegang ijin atau pengelola PHBM Kemitraan Kehutanan di­wajibkan membuat laporan sekurang­kurangnya setahun sekali. Bagi peme­gang ijin, ada kewajiban untuk melaporkan kemajuan PHBM secara tertulis kepada pemberi ijin. Selain itu, pemberi ijin juga berkewajiban melakukan evaluasi setidaknya 5 tahun sekali. Evaluasi 5 tahun itu dapat menjadi bahan pertimbangan pencabutan ijin sementara atau permanen. Jadi, pelaporan itu cukup penting.

Kriteria IndikatorBobot

(1 – 3)

Skor

(0 – 5)

Nilai

(B x S)

Kewajiban Lain 1. Adanya dokumen laporan tahu­nan kemajuan PHBM kelompok/koperasi yang dilaporkan ke Di­nas Kehutanan terkait.

3

2. Keterlibatan pengurus dan kelompok dalam menyusun laporan tahunan

a. Pengurus dan anggota terli­bat menyusun laporan.

b. Hanya pengurus yang terli­bat menyusun laporan.

2

c. Disusun oleh pihak lain, se­lain pengurus

3

Table 10. Tolok Ukur Keberhasilan dari Kriteria Kewajiban Lain

28

Permen Kehutanan No. 88 Tahun 2014 tentang HKm

Pasal 37

Pembiayaan untuk penyelenggaraan HKm dapat bersumber dari:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atauc. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Kriteria Indikator KeberhasilanBobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Pemberdayaan Masyarakat

1. Adanya fasilitasi penyusunan RU dan RKT dari dinas/instan­si terkait.

2

2. Adanya kegiatan pelatihan/penyuluhan dari dinas/instan­si terkait dalam satu tahun terahir

a. 2 kali setahun 3

b. 1 kali setahun 2

c. Tidak pernah 1

3. Adanya pendampingan rutin dari dinas/instansi terkait

a. 2 kali sebulan. 3

b. 1 kali sebulan. 2

c. Tidak pernah. 1

4. Adanya dukungan anggaran dari dinas/istansi terkait untuk memberdayakan mas­yarakat.

3

5. Adanya fasilitasi pemerintah dalam pemasaran HHK mau­pun HHBK.

2

6. Adanya bantuan sarana usaha dari pemerintah.

2

Jumlah Nilai 1 s/d 5

Nilai Rata-Rata

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

HKm, HD, HTR dan KK merupakan skema PHBM yang bertujuan untuk member­dayakan masyarakat. Pemerintah berperan dan bertanggung jawab melakukan pem­berdayaan masyarakat. Wujudnya dapat berupa penguatan kapasitas masyarakat sampai soal pembiayaan melalui anggaran desa, daerah dan nasional. Pemberdayaan masyarakat bukan saja tanggung jawab dinas/instansi di bidang kehutanan, tetapi juga lembaga pemeirntah lainnya.

Table 11. Tolok Ukur Keberhasilan dari Kriteria Pemberdayaan Masyarakat

29

Penjelasan Indikator Keberhasilan

Untuk memudahkan memahami INDIKATOR KEBERHASILAN, pembaca pan­duan perlu memahami pengertian dari INDIKATOR KEBERHASILAN. Pengertian IND­IKATOR KEBERHASILAN dapat dibaca pada Lampiran 2.

30

31

32

Ingat perbedaan monitoring dan evaluasi! Monitoring memantau pencapaian hasil (out put) dan pencapaian kegiatan. Sedangkan evaluasi menilai pencapaian tujuan dan dampak. Berikut proses persiapan monitoring dan evaluasi.

Persiapan Monitoring Langkah­langkah persiapan

disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 3. Langkah­langkah Persiapan Monitoring

Kegiatan tanpa perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Persiapan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula.

PERSIAPAN

33

1. Pertemuan persiapan pelaksana monitoring, sekurang-kurangnya dengan agenda:

Ada beberapa cara mengumpulkan data Monev PHBM, di antaranya:

Menyepakati rencana kegiatan dan jadwal monitoring.

Bentuk tim kerja minitoring setidaknya beranggotakan 7­9 orang, berasal dari pengurus kelompok/koperasi dan wakil anggota (jika dilakukan pengelola PHBM).

Menyusun pembagian kerja antar anggota tim kerja. Tim kerja sekurang­kurangnya bertugas/berperan:

o mengkoordinasipelaksanaanmonitoring;

o menyiapkan alat/bahan, seperti alat tulis, panduan pertanyaan survey, monitoring sheet,dankebutuhanMonevlainnya;

o mengumpulkan dokumen RU, RKT, profil kelompok/koperasi, laporan rapat, dan dokumen pendukung lainnya

o survey

o analisa data

o menyusun laporan Monev.

o dan lain­lain.

2. Periksa dokumen RU dan RKT.

3. Menyiapkan target monitoring, dengan langkah-langkah:

a. Pilih rencana kegiatan dan rencana capaiannya yang ada dalam RKT.

b. Ingat! Salah satu Target Monev adalah semua rencana kegiatan dan rencana capaiannya yang ada dalam RKT. Lebih khusus lagi, kita melakukan monitoring terhadap kegiatan dan rencana capaiannya dalam hitungan bulan. Misalnya, monitoring terhadap kegiatan dan capaiannya

34

pada bulan ke­3, bulan ke­6 dan bulan ke­9. Priode 3 bulan berikutnya atau ahir tahun tidak dilakukan monitoring, tetapi dilakukan evaluasi.

Cara ini tentunya berbeda jika evaluasi dilakukan 3 tahun sekali. Monitoring tidak dilakukan 3 atau 4 bulan sekali, tetapi minimal 6 bulan sekali. Dengan demikian target monitoring adalah kegiatan dan capaiannya dalam kurun waktu 6 bulan sekali.

Berikut contoh target monitoring 3 bulanan.

4. Menyiapkan alat/bahan monitoring, seperti Lampiran 1

5. Siapkan alat tulis kantor dan alat/bahan lain pendukung.

6. Menyampaikan rencana monitoring kepada anggota pengelola hutan lain, jika kelompok/koperasi melakukan kegiatan monitoring sendiri.

Gambar 4. Contoh Target Monitoring Rencana dan Capaian Penanaman HHK.

35

Gambar 5. Langkah­langkah Evaluasi

Persiapan Evaluasi

Langkah­langkah persiapan evaluasi di antaranya:

1. Lakukan pertemuan persiapan evaluasi, sekurang­kurangnya dengan agenda:

Menyepakati rencana kegiatan dan jadwal evaluasi.

Bentuk tim kerja evaluasi setidaknya beranggotakan 7­9 orang, berasal dari pengurus kelompok/koperasi dan wakil anggota (jika dilakukan pengelola PHBM).

Menyusun pembagian kerja antar anggota tim kerja. Tim kerja sekurang­kurangnya bertugas/berperan:

o mengkoordinasipelaksanaanevaluasi;

o menyiapkan alat/bahan, seperti alat tulis, panduan pertanyaan, alat/bahanevaluasi,dankebutuhanlainnya;

o menyiapkandokumenRUdanRKT;

o menyusun laporan evaluasi.

2. Menetapkan target evaluasi.

Ingat ! Evaluasi menilai pencapaian kegiatan sekurang­kurangnya setahun sekali. Dengan demikian, Jika evaluasi dilakukan setahun sekali, maka targetnya RKT. Hanya saja, kemajuan pada akhir tahun yang dievaluasi, bukan hitungan bulan. Gambar di bawah ini contoh dari RTK HTR, yaitu Rencana Kegiatan Penanaman. Target evaluasi RKT ini adalah “Jenis Tanaman, Luas/Jumlah Batang Tahun Ini dan Luas/Jumlah Batang Tahun Lalu + Tahun Ini”.

Gambar 6. Contoh Target Evaluasi Rencana dan Capaian Penanaman HHK.

36

3. Persiapkan panduan evaluasi. Lihat Lampiran 1.

4. Siapkan alat tulis kantor dan alat/bahan lain pendukung.

5. Menyampaikan rencana evaluasi kepada anggota pengelola hutan lain, jika kelompok/koperasi melakukan kegiatan monitoring sendiri.

37

38

39

Data yang berkualitas harus memenuhi 3 kaidah, yaitu

Valid. Tidak dimanipulasi. Keaslian­nya berbobot dan tidak diragukan.

Akurat. Tepat atau berhubungan langsung dengan tujuan atau objek Monev PHBM.

Terpercaya. Data harus berasal dari orang terpercaya yang terlibat langsung dengan PHBM yang diMon­ev. Misalnya pengurus atau anggota pengelola PHBM atau petugas dinas/instansi yang terlibat langsung. Jika data dari dokumen, maka dokumen itu juga harus terpercaya. Misalnya dokumen RU dan RKT asli atau lapo­ran rapat asli. Intinya, dapat diper­tanggung jawabkan.

Tahap ini sangat pen ting dan menentukan nilai kemajuan PHBM. Tidak perlu membayangkan terlebih dahulu, sep-erti apa hasil Monev nantinya. Hasil Monev bukan untuk memvonis pe ngelola hutan ku-rang atau tidak berhasil mengelola PHBM. Justru hasil Monev menjadi pembelajaran pengelola PHBM untuk meningkat-kan kemajuan dan mutu PHBM. Panduan pe-ngumpulan data meng-gunakan Lampiran 1, 2, 3 dan 4.

Perhatian !

Pengumpulan data

40

Dari mana sumber data Monev ?Data Monev dapat diperoleh dari ber bagai sumber, di antaranya:

Seseorang yang pernah terlibat langsung dalam PHBM dari proses penyusunan rencana sampai pelaksanaan kegiatan. Mereka bisa berasal dari pengurus atau anggota kelompok/koperasi pengelola PHBM, pegawai pemerintah, relawan LSM atau pihak lainnya.

Dokumen tulisan, seperti perencanaan, notulen rapat, laporan kegiatan, lapo­ran survey, berita acara rapat, surat keputusan, profil kelompok/koperasi, dan lain­lain.

Dokumen foto atau film.

Ada beberapa cara mengumpulkan data Monev PHBM, di antaranya:

Wawancara

Wawancara sama halnya dengan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan data yang kita butuhkan. Wawancara dapat dilakukan dengan satu orang atau dengan beberapa orang. Ingat ! Wawancara harus dilakukan tatap muka langsung dengan narasumber. Tidak boleh dilakukan melalui sam­bungan telepon atau media internet.

Survey

Survey adalah bagian dari kegiatan wawancara. Survey biasanya untuk meng­etahui pendapat atau persepsi seseorang. Seseorang yang diwawancarai dise­but dengan responden. Alat yang digunakan survey disebut kuesioner atau panduan pertanyaan. Kuesioner biasanya berisi data pribadi responden dan daftar pertanyaan khusus sesuai data/informasi yang dibutuhkan oleh pelak­sana Monev.

Responden yang disurvey bisa perwakilan dan dipilih secara acak (random sampling). Pemilihan responden secara acak dilakukan karena cepat dan mu­rah, tapi data/informasi yang didapat mendekati kebenaran. Misalnya, untuk mengetahui pendapat 100 orang, yang disurvey cukup 10 orang (sampling).

Survey juga dapat dipakai untuk mengetahui jumlah pohon pada areal hutan. Misalnya pada areal zona atau blok. Data jumlah pohon dikumpulkan dengan cara random sampling. Misalnya, jika luas blok 25 ha, jumlah pohon yang di­hitung di area seluas 2,5 ha (10 %) dari 25 ha.

Data yang diperoleh dari survey bisa kuantitatif atau kualitatif. Contoh per­tanyaan survey untuk mendapatkan data kuantitatif, “Apa jenis HHK di lah-an HKm keluarga anda ? Berapa jumlah HHK di lahan HKm keluarga anda ?”. Contoh pertanyaan survey untuk mendapatkan data/informasi kualitatif, “Bagaimana kondisi hutan di dekat desa anda ?”. Pilihan jawabannya: “1. Se-makin baik; 2. Tidak berubah; 3. Semakin rusak”.

41

Pengamatan lapangan

Pengamatan lapangan (observasi) adalah cara untuk mengetahui kondisi hutan secara langsung di lapangan. Misalnya untuk mengetahui tutupan pepohonan (vegetasi) pada satu hamparan hutan. Atau untuk mengetahui jumlah HHK atau HHBK di area hutan tertentu. Jadi, kita tidak melakukan wawancara den­gan seseorang. Pengamatan lapangan juga dapat dibantu dengan mengambil foto atau film di lapangan.

Pengamatan lapangan juga bisa menggunakan survey. Misalnya untuk menge­tahui jumlah pohon dalam satu hamparan hutan dengan luasan tertentu.

Pemeriksaan dokumen

Pelaksana Monev PHBM akan banyak melakukan pemeriksaan dokumen. Pelaksana Monev tidak melakukan kajian dokumen sebagaimana layaknya pe­nelitian. Tapi cukup memeriksa ketersediaan dan kelengkapan isi dokumen. Misalnya, memeriksa ada atau tidak adanya dokumen RKT. Jika dokumen RKT ada, apakah sudah disahkan Kepala Dinas. Jadi, pemeriksaan dokumen cukup mudah dilakukan.

Bagaimana mengumpulkan data Monev PHBM ?

Alat utama Monev menggunakan Lampiran 1. Pada pokoknya, lampiran ini terdiri dari KRITERIA, INDIKATOR, BOBOT, SKOR dan NILAI. Berikut penjelasan dan petunjuk masing­masing bagian itu:

Kriteria, adalah bidang­bidang yang terdiri dari beberapa Indicator. Ada se­banyak 7 Kriteria penilaian.

Indikator adalah tolok ukur keberhasilan untuk menilai keberhasilan pengelo­laan PHBM. Ada sebanyak ……Indikator penilaian.

Bobot. Bobot diberi angka 1 s/d 3. Masing­masing Indikator memiliki Bobot. Setiap Indikator memiliki Bobot bisa sama atau lebih rendah atau lebih tinggi.

Skor adalah Nilai diberi angka 0 s/d 5. Jika sama sekali tidak memenuhi Ind­ikator, maka nilainya 0. Jika memenuhi Indikator, nilainya 5. Contoh ! Kelom­pok/Koperasi dinilai dengan Indikator, “Ketersediaan dokumen RU dan RO yang telah disahkan Kepala Dinas terkait”. Jika kelompok/koperasi pengelola PHBM dapat menunjukkan dokumen RU dan RKT yang sudah disahkan Kepala Dinas, makanya nilai indkatornya 5. Tetapi, jika tidak dapat menunjukkan RU dan RKT, nilainya 0.

Nilai yaitu perkalian antara Bobot dan Skor. Setiap Indikator Keberhasilan memiliki Nilai.

Jumlah Sub Nilai, yaitu jumlah Skor semua Indikator dalam satu Kriteria.

Nilai Rata-rata, yaitu Jumlah Sub Nilai dibagi Indikator yang dinilai. Misalnya Jumlah Sub Nilai 70 dari 7 Indikator, maka Nilai Rata­rata adalah 70 : 7 = 10.

42

Berikut langkah-langkah Monev PHBM.

1. Pastikan semua dokumen dan alat/bahan keperluan Monev tersedia, seperti doku­men RU, RKT, ATK, profil kelompok, daft­ar anggota, kuesioner, dan dokumen pen­dukung lain. Siapkan kamera foto/video, jika dibutuhkan.

2. Pastikan masing­masing anggota tim kerja Monev memahami peran/tugas nya.

3. Mulai mengumpulkan data dengan menilai Indikator seperti pada Lampiran 1 dengan cara sebagai berikut.

Melakukan wawancara.

Wawancara dilakukan dengan pengu­rus dan anggota kelompok/koperasi atau dengan para pihak terkait. Waw­ancara untuk megumpulkan data/infor­masi kualitatif dan kuantitatif. Dapat dilakukan dengan satu orang atau per­temuan dengan beberapa orang sekaligus.

Dibawa ini contoh panduan Monev yang merupakan bagian Lampiran 1 den­gan cara mengisi “Skor” dan “Nilai”.

Kriteria Indikator Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Perencanaan 1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT a. Tersedia dan disahkan Kepala

Dinas terkait.3

b. Tersedia, tapi belum disahkan Kepala Dinas terkait

2

c. Masih rancangan 1d. Belum ada rancangan sama

sekali1

2. Adanya keterlibatan pengurus/anggo-ta pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT.a. Melibatkan pengurus dan anggota 3b. Hanya melibatkan pengurus 2c. Dibuat oleh pihak lain 1

Jumlah Nilai Nilai Rata-Rata

Ingat ! Monitoring dilakukan secara partisipatif danterbuka. Data/informasi dikum-pulkan dengan cara melaku- kan wawancara. Wawancara dilakukan dengan tatap muka individu atau ngobrol dengan beberapa orang. Selain itu, kitadapat melakukan pengamatan la- pangan dengan melihat langsungdi lapangan. Jangan lupa men- gambil foto/video sebagai bukti pendukung. Terahir, gunakan cara pemeriksaan dokumen darilaporan-laporan kegiatan. Misal- nya, laporan pembibitan, laporanpenebangan, laporan rapat, daft-.ar hadir rapat, dll

43

Pemeriksaan dokumen.

Memeriksa ketersediaan dokumen­dokumen kelembagaan, perencanaan, laporan kegiatan, dll yang menjadi tergat Monev. Kegiatan ini dilakukan bersama pengurus. Sebelum pemeriksaan dokumen dilaksanakan, tim ker­ja menjelaskan tujuan Monev dan penjelasan lain yang perlu kepada pen­gurus. Sebaiknya dilakukan di kantor kelompok/koperasi, karena biasanya semua dokumen berada di kantor. Berikut contoh panduan Monev untuk menilai dokumen perencanaan.

Cara pengisiannya. Isi kolom “Skor” dan “Nilai”. Skor 5, jika kelompok/kop­erasi dapat menunjukkan dokumen RU dan RKT yang sudah disahkan Kepala Dinas. Jika kelompok/koperasi tidak bisa menunjukkan dokumen, skornya 0. Nilai diisi dengan mengalikan “Bobot” dan “Skor”. Jumlah Nilai dan Nilai Rata­rata nanti diisi saat analisa data.

Survey

Ada beberapa data/informasi yang dikumpulkan melalui survey. Misalnya, untuk mengetahui jumlah pohon pada satu area zona atau blok. Akan mem­butuhkan waktu lama, jika kita menghitung satu per satu semua pohon yang ada pada satu area tertentu. Cukup menggunakan survey dengan cara meng­hitung acak (ramdom sampling). Misalnya, untuk mengetahui jumlah pohon di areal hutan 100 ha, cukup menghitung jumlah pohon pada areal hutan 10 ha. Cara menyusun daftar pertanyaan survey dapat dilhat pada Lampiran 4.

Kriteria Indikator Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Perencanaan 1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT a. Tersedia dan disahkan

Kepala Dinas terkait.3

b. Tersedia, tapi belum disahkan Kepala Dinas terkait

2

c. Masih rancangan 1d. Belum ada rancangan

sama sekali1

2. Adanya keterlibatan pengu-rus/anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT.a. Melibatkan pengurus dan

anggota 3

b. Hanya melibatkan pen-gurus

2

c. Dibuat oleh pihak lain 1Jumlah Nilai Nilai Rata-Rata

44

Berikut contoh survey untuk menilai Indikator Mutu Zona Perlindungan no­mor 1. Untuk mengetahui mutu zona perlindungan, kita cukup mengetahui jumlah tanaman kayu, termasuk buah­buahan. Kita menggunakan standar ideal jumlah tanaman kayu pada zona perlindungan sebanyak 1.000 pohon per hektar. Jika luas zona perlindungan 100 ha, maka 100 ha x 1.000 pohon, maka jumlah ideal tanaman kayu pada zona perlindungan sebanyak 100.000 pohon.

Mutu zona perlindungan diukur dengan menghitung jumlah tanaman kayu yang tumbuh pada area zona perlindungan. Apabila hasil survey rata­rata tanaman kayu dalam 1 hektar terdapat 900 pohon, maka jumlah tanaman kayu pada zona perlindungan adalah 100 ha x 900 pohon = 90.000 pohon. Dengan demikian, skor Indikator 1 maksimal, yaitu 5. Mengapa skornya 5 ? Karena, tutupan pepohonan pada zona perlindungan lebih dari 80 % atau 80.000 pohon. Lihat nomor 1 huruf a pada tabel berikut.

Kriteria Indikator Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Mutu zona perlindungan

1. Tutupan pepohonan pada zona perlindungan a. lebih 80 %. 3 5b. antara 60 s/d kurang 80 %.

2

c. kurang 60 % 12. Tidak ada penebangan

tanaman berkayu, termasuk jenis tanaman buah-buahan, yang berfungsi perlindungan pada zona perlindungan.

3

Jumlah Nilai 1 s/d 2 Nilai Rata-Rata

Pengamatan lapangan (observasi).

Melakukan Monev dengan cara mengamati kondisi hutan, seperti tutupan lahan, keragaman HHBK, sistim wanatani, dan lain­lain. Lebih khusus lagi, pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil se­lama jangka waktu satu tahun usia RKT. Selain itu, pengamatan lapangan dilakukan untuk melihat dampak dari kegiatan PHBM. Jangan lupa men­gambil beberapa foto/video sebagai bukti pencapaian rencana kegiatan dan dampaknya.

Contoh mengamati di lapangan untuk menilai Mutu Zona Perlindungan un­tuk Indikator nomor 2.

45

Apa faktor­faktor pendukung capaian kegiatan PHBM ?

Kriteria Faktor PendukungPerencanaan

Tata kelola kawasan

Tata kelola usaha

Kelembagaan

Kewajiban lain

Kriteria Faktor Penghambat

Perencanaan

Tata kelola kawasan

Tata kelola usaha

Kelembagaan

Kewajiban lain

Apa faktor­faktor penghambat capaian kegiatan PHBM?

Setelah Skor dan Nilai dari Indikator yang dinilai terisi semua, Lakukan waw­ancara dengan narasumber yang relevan untuk menggali data/informasi tam­bahan. Wawancara tidak harus dilakukan secara bersamaan oleh Tim Kerja. Anggota Tim Kerja dapat berbagi peran/tugas. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan kunci sebagai berikut:

Kriteria Indikator Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Mutu zona perlindungan

1. Tutupan pepohonan pada zona perlindungan a. lebih 80 %. 3 5b. antara 60 s/d kurang 80 %.

2

c. kurang 60 % 12. Tidak ada penebangan

tanaman berkayu, termasuk jenis tanaman buah-buahan, yang berfungsi perlindungan pada zona perlindungan.

3 5

Jumlah Nilai 1 s/d 2 Nilai Rata-Rata

46

Kriteria Upaya Mengatasi Hambatan

Perencanaan

Tata kelola kawasan

Tata kelola usaha

Kelembagaan

Kewajiban lain

Bagaimana cara mengatasi hambatan pencapaian kegiatan PHBM?

Apa kebutuhan kegiatan ke depan untuk meningkatkan kemajuan PHBM ?

Dan lain­lain, silahkan ditambahkan daftar pertanyaan yang dibutuh­kan.

47

48

49

Setelah melakukan pengumpulan data/infor­masi, langkah monev selanjutnya adalah ana­lisa data. Bayangkan kalau orang baca data kita yang belum diolah. Pasti orang itu bingung. Datanya tentu tidak jelas. Tidak bermakna.

Bahkan tidak berguna. Mudahnya, analisa data adalah merangkum atau mengolah data mentah yang banyak atau besar menjadi informasi yang tertata dan mudah dimengerti. https://carapedia.com/pengertian_defini-si_analisis_info2056.html

Mudahnya, pengertian analisa data adalah:

1. Mengolah data

2. Mengelompokkan data.

3. Menafsir data.

4. Menilai data.

5. Menghitung data berupa angka.

6. Menjelaskan/mengartikan data.

Analisis Data

Perhatikan !

Analisa data bagian terpenting dari monev.

50

Analisa data bertujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan (Sofian Effendi, 1987) dalam bukunya Metode Peneli-tian Survai (1987 : 231). https://youdant.wordpress.com/2011/06/13/98/

Nantinya, analisa data juga berguna untuk merumuskan kesimpulan dari hasil Monev.

Bagaimana menganalisa data Monev PHBM ?

Analisa data Monev PHBM bertujuan :

1. Menyajikan data kemajuan PHBM berdasarkan INDIKATOR-INDIKATOR dari se­tiap KRITERIA.

2. Menyajikan data untuk menilai PHBM dalam predikat Sangat Baik, Baik, Cukup Baik dan Kurang Baik.

3. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat kemajuan PHBM serta menjelas­kan upaya­upaya menangani hambatan.

4. Merumuskan kebutuhan untuk lebih memajukan PHBM.

5. Menyediakan data untuk bahan merumuskan kesimpulan dan rekomendasi.

Alat bantu ANALISA DATA menggunakan Lampiran 1. Perlu diingat kembali, Lampiran 1 terdiri dari bagian KRITERIA, INDIKATOR, BOBOT, SKOR dan NILAI. Beri­kut penjelasan masing­masing bagian itu:

KRITERIA. Kriteria dibagi 2, yaitu KRITERIA UMUM dan KRITERIA KHUSUS. Ada sebanyak …… 7 kriteria utama penilaian. Tiap kriteria utama dibagi dalam beber­apa bidang criteria khusus. Satu bidang kriteria khusus dapat memiliki beberapa indikator.

INDIKATOR adalah tolok ukur keberhasilan untuk menilai keberhasilan pengelo­laan PHBM. Ada sebanyak …… Indikator penilaian.

BOBOT. BOBOT diberi angka 1 s/d 3. Masing­masing Indikator memiliki BOBOT. Setiap Indikator memiliki BOBOT sama atau lebih rendah atau lebih tinggi.

SKOR. Skor diberi angka 0 dan 5. Jika tidak memenuhi INDIKATOR, maka nilain­ya 0. Sebaliknya, jika memenuhi INDIKATOR, skornya 5. Contoh ! Kelompok/Ko­perasi dinilai dengan Indikator, “Ketersediaan dokumen RU dan RO yang telah disahkan Kepala Dinas terkait”. Jika kelompok/koperasi pengelola PHBM dapat menunjukkan dokumen RU dan RKT yang sudah disahkan Kepala Dinas, maka skornya 5. Tetapi, jika tidak dapat menunjukkan RU dan RKT, skornya 0.

NILAI adalah perkalian antara BOBOT dan SKOR. SKOR akan menentukan NILAI dari setiap KRITERIA kemajuan PHBM.

JUMLAH NILAI, yaitu jumlah SKOR semua Indikator dalam satu KRITERIA.

NILAI RATA-RATA, yaitu JUMLAH NILAI dibagi INDIKATOR yang dinilai. Misaln­ya ada 7 INDIKATOR yang dinilai. Jumlah Nilai dari 7 INDIKATOR itu adalah 70, maka NILAI RATA­RATA adalah 70 : 7 = 10.

Langkah-langkah analisa data ?

Proses analisa data dikerjakan Tim Kerja. Berikut langkah­langkahnya.

1. Pastikan semua data telah dikumpulkan semua dan kolom Bobot dan Skor dalam panduan monev sudah terisi dengan angka.

51

2. Analisa dilakukan dalam pertemuan Tim Kerja Monev.

3. Tahap pertama menganalisa data hasil penilaian KRITERIA. Mulailah melakukan analisa data tahap pertama dengan langkah­langkah sebaga berikut:

Tim Kerja memastikan Skor hasil Monev sudah terisi dengan “angka”, sep­erti contoh berikut. Kelompok/koperasi mendapat skor 3 dan 5, karena me­menuhi indikator No. 1 huruf b dan No. 2 huruf a pada kriteria Perencanaan.

Selanjutnya, mengisi “angka” pada kolom NILAI dengan mengalikan BOBOT (B) dan SKOR (S). Lihat contoh berikut. Kelompok/koperasi mendapat Nilai 6 pada Kriteria Perencanaan.

Selanjutnya mengisi JUMLAH NILAI dan menghitung NILAI RATA-RATA, ca­ranya seperti hasil monev di bawah:

Kriteria Indikator Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Perencanaan 1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT a. Tersedia dan disahkan

Kepala Dinas terkait.3

b. Tersedia, tapi belum disahkan Kepala Dinas terkait

2 3

c. Masih rancangan 1d. Belum ada rancangan

sama sekali1

2. Adanya keterlibatan pen-gurus/anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT.a. Melibatkan pengurus dan

anggota 3 5

b. Hanya melibatkan pen-gurus

2

c. Dibuat oleh pihak lain 1Jumlah Sub Nilai Nilai Rata-Rata

52

KRITERIA INDIKATOR BOBOT(1 – 3)

SKOR(0 – 5)

NILAI(B X S)

Perencanaan 1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT a. Tersedia dan disahkan

Kepala Dinas terkait.3

b. Tersedia, tapi belum di-sahkan Kepala Dinas terkait

2 3 6

c. Masih rancangan 1d. Belum ada rancangan

sama sekali1

2. Adanya keterlibatan pen-gurus/anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT.a. Melibatkan pengurus

dan anggota 3 5 15

b. Hanya melibatkan pe-ngurus

2

c. Dibuat oleh pihak lain 1Jumlah Nilai Nilai Rata-Rata

b. Hitung NILAI RATA­RATA dengan cara membagi JUMLAH NILAI den­gan indicator yang dinilai. Dalam KRITERIA PERENCANAAN, Indika­tor yang dinilai ada 2, yaitu KRITERIA No. 1 huruf b dan KRITERIA No. 2 huruf a. Dengan demikian, NILAI RATA­RATA KRITERIA PER­ENCANAAN adalah 21 : 2 = 11,5. Lebih jelasnya, lihat contoh table berikut.

4. Tahap analisa data kedua adalah menentukan kategori penilaian kemajuan PHBM. Ada 4 kategori penilaian kemajuan PHBM, yaitu SANGAT BAIK, BAIK, CUKUP BAIK dan KURANG BAIK.

Hal­hal yang perlu diperhatian.

a. Hitung JUMLAH NILAI dengan menambah semua nilai indicator yang terisi angka, yaitu 6 + 15. Dengan demikian, JUMLAH NILAI untuk kri­teria PERENCANAAN adalah 21.

53

Penentuan kategori tidak dapat digunakan untuk menghitung NILAI RATA­RA­TA dari dua atau lebih KRITERIA.

Nilai Rata­rata kategori setiap KRITERIA berbeda. Berikut standar NILAI RA­TA­RATA dan kategori penilaian untuk setiap KRITERIA.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa NILAI RATA­RATA setiap KRITERIA berbe­da. Misalnya. KRITERIA PERENCANAAN akan mendapat kategori SANGAT BAIK, apabila NILAI RATA­RATAnya 11 s/d 15. Sementara KRITERIA PENATAAN AREA KELOLA HUTAN akan berada dalam kategori SANGAT BAIK, apabila mencapai NILAI RATA­RATA 11 s/d 12.

KriteriaNilai Rata-rata Kategori

Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang BaikPerencanaan s/d 15 11 s/d 10 8 s/d 7 3 s/d 2,5 1 Penataan area kelolahutan

s/d 12 10 s/d 9 8 s/d 7 4 4

Mutu zona perlindun-gan

s/d 15 12 s/d 11,5 10 9 s/d 8,5 1

Tabel … Hasil Penilaian Monev Kriteria Perencanaan.

KRITERIA INDIKATOR BOBOT(1 – 3)

SKOR(0 – 5)

NILAI(B X S)

Perenca-naan

1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT a. Tersedia dan disahkan

Kepala Dinas terkait.3

b. Tersedia, tapi belum disahkan Kepala Dinas terkait

2 3 6

c. Masih rancangan 1d. Belum ada rancangan

sama sekali1

2. Adanya keterlibatan pengu-rus/anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT.a. Melibatkan pengurus dan

anggota 3 5 15

b. Hanya melibatkan pengu-rus

2

c. Dibuat oleh pihak lain 1Jumlah Nilai 21Nilai Rata-Rata 11,5

Penentuan 4 kategori itu hanya digunakan untuk menilai setiap KRITERIA.

54

5. Tahap analisa data ketiga adalah FAKTOR PENDUKUNG dan FAKTOR PENG-HAMBAT. kemajuan PHBM. Rumusan faktor­faktor penghambat dan pen­dukung keberhasilan dibahas setiap KRITERIA, seperti contoh table berikut.

Kriteria Faktor Pendukung Faktor PenghambatPerencanaan

Tata kelola kawasan

Tata kelola usaha

Kelembagaan

Kewajiban lain

Pengembangan usahaHHBK Pengembangan usahaHHK Pengembangan usahajasa lingkungan Pengembangan usahapemanfaatan kawasanPerlindungan TanamanTata Kelola UsahaKelembagaanKewajiban lainPemberdayaan mas-yarakat

Selain disajikan dalam tabel di atas, faktor pendukung dan penghambat di­uraikan dalam bentuk tulisan paragraph.

6. Berdasarkan hasil rumusan faktor pendukung dan penghambat, Tim kerja Monev PHBM membuat daftar upaya­upaya pengurus kelompok/koperasi mengatasi hambatan. Rumusan upaya mengatasi hambatan dapat dibuat seperti table berikut.

Kriteria Faktor Penghambat Upaya Mengatasi HambatanPerencanaan

Tata kelola kawasan

Tata kelola usaha

Kelembagaan

Kewajiban lain

55

Kriteria Kebutuhan Kegiatan Meningkatkan Kemajuan PHBM

Perencanaan

Tata kelola kawasan

Tata kelola usaha

Kelembagaan

Kewajiban lain

Ingat ! Seluruh proses analisa data harus melibatkan pen-gurus dan anggota kelompok/koperasi, dan disarankan meli-

.batkan pemangku kepentingan lain

Selain disajikan dalam tabel di atas, upaya mengatasi hambatan diuraikan dalam bentuk tulisan paragraph.

7. Merumuskan kebutuhan kegiatan penguatan kemajuan PHBM. Rumusannya dapat dibuat seperti table berikut.

Selain disajikan dalam tabel di atas, rumusan kebutuhan kegiatan diuraikan da­lam bentuk tulisan paragraph.

8. Tim Kerja Monev PHBM menyusun laporan sementara (report draft).

9. Tim Kerja Monev memaparkan hasil analisa sementara monev dihadapan per­wakilan anggota kelompok/koperasi dan/atau staf dinas/instansi yang diutus. Peserta dapat meminta penjelasan dan menanggapi. Bila perlu, di hadapan pe­serta pertemuan lakukan koreksi hasil analisa data sementara monev.

10. Dimungkinkan kembali mengumpulkan data tambahan, setelah pertemuan itu.

11. Tim Kerja melakukan perbaikan analisa data setelah pertemuan di atas sebelum menuju langkah berikutnya, yaitu merumuskan KESIMPULAN dan REKOMEN-DASI.

56

57

58

59

Berikut saran­saran dalam menyusun laporan Monev.

1. Tim Kerja memastikan semua data, hasil analisa data, rumu­san kesimpulan dan rumusan re­komendasi telah terkumpul.

2. Lakukan pertemuan anggota Tim Kerja untuk mempersiapkan penulisan laporan. Setidaknya agenda pertemuan Tim antara lain:

a. Menyepakati kerangka isi lapo­ran.

b. Pembagian tugas menyusun laporan. Kerangka isi laporan yang terdiri dari beberapa ba­gian perlu dibagi antar anggo­ta Tim Kerja.

c. Menyepakati jadwal penulisan laporan sampai laporan akhir.

3. Ada baiknya, sebelum laporan

Rekomendasi

Pembaca laporan bukan hanya pelaksana Monev, tetapi juga pihak lain, seperti aparat pemerintah, aktiv-is LSM, peneliti, dan lain-lain.

Sajikan laporan dengan bahasa yang mudah dipahami. Sejauh mun-gkin hindari menggunakan istilah asing, seperti hidrologi, ekologi, de-forestasi, degradasi, dan lain-lain. Jika harus menggunakan kata asing, karena tidak ada padanan kata indo-nesianya, kata asing tersebut harus dicetak miring, misalnya multiplier ef-fect, trade-off

Ingat ! Salah satu manfaat hasil Monev untuk bahan pembelajaran meningkatkan kemajuan penge-lolaan PHBM dan pemberdayaan kelompok/koperasi.

PentinG!

60

akhir, Tim Kerja melakukan pertemuan mambahas laporan dengan pengurus dan anggota kelompok/koperasi serta pihak lain.

4. Ada baiknya juga meminta bantuan relawan untuk menjadi narasumber dalam menyusun laporan.

Kerangka Isi Laporan Monitoring

Kerangka Isi Laporan Evaluasi

Kata Pengantar (dari penyelenggara Monev)

A. Latarbelakang.

B. Cara Melakukan Monitoring (langkah­langkah, kapan, siapa dan berapa jumlah narasumber, dan lain­lain)

C. Profil Kelompok/Koperasi (sejarah, pengurus & anggota).

D. Hasil Monitoring.

1. Rencana Kerja Tahunan Kelompok/Koperasi Tahun …… (beser­ta penjelasannya)

2. Hasil Monitoring (hasil penilaian berdasarkan kriteria dan ind­ikator, beserta penjelasannya)

3. Faktor Pendukung dan Penghambat.

4. Cara Mengatasi Hambatan.

E. Kesimpulan & Rekomendasi.

Lampiran­lampiran

Kata Pengantar (dari penyelenggara Monev)

A. Latarbelakang.

B. Cara Melakukan Evaluasi (langkah­langkah, kapan, siapa dan bera­pa jumlah narasumber, dan lain­lain)

C. Profil Kelompok/Koperasi (sejarah, pengurus & anggota).

D. Hasil Evaluasi.

1. Rencana Kerja Tahunan Kelompok/Koperasi Tahun …… (beserta penjelasannya)

2. Hasil Evaluasi (hasil penilaian berdasarkan kriteria dan ind­ikator)

3. Faktor Pendukung dan Penghambat.

4. Cara Mengatasi Hambatan.

E. Kesimpulan & Rekomendasi.

Lampiran­lampiran

61

62

63

Menyusun Kesimpulan dan Rekomendasi

Sebelum merumuskan rekomendasi, lazimnya didahului dengan merumuskan Kesimpulan. Kesimpulan merupakan per­nyataan­pernyataan singkat yang disusun dari hasil analisa data. Ciri­ciri kesimpulan antara lain:

Dapat perupa pernyataan positif maupun negatif. Contoh kesimpulan posi­

tif, “Koperasi Maju Bersama selaku pemegang ijin HTR telah memenuhi prosedur dan persyaratan pemanfaatan HHK dari lokasi penebangan hingga pengangkutan”. Bandingkan dengan contoh Kesimpulan nega­tif ini, “Koperasi Maju Bersama selaku pemegang ijin HTR belum sepenuhnya menjalan prosedur dan melengkapi persyaratan peman­faatan HHK dari lokasi penebangan hingga pengangkutan. Satu con­toh lagi Kesimpulan negatif, “Tutupan lahan Zona Perlindungan masih dibawah 60 % dan masih terdapat beberapa kasus penebangan pohon

Pelaporan

64

yang berfungsi lindung”. Garis tebal merupakan penanda kesimpulan positif atau negatif.

Rujukan Kesimpulan adalah hasil analisa data. Sedangkan Kesimpulan men­jadi rujukan merumuskan Rekomendasi, seperti digambarkan pada bagan berikut ini.

Rekomendasi adalah tahap terakhir dari proses monev PHBM. Rekomenda­si dibuat dalam pernyataan­pernyataan singkat. Bahan dasar untuk membuat re­komendasi adalah hasil Kesimpulan. Antara Rekomendasi dan Kesimpulan harus berhubungan langsung. Jangan membuat rekomendasi tidak terkait langsung den­gan hasil kesimpulan.

Rekomendasi adalah penyataan­pernyataan utama dan penting dari seluruh hasil Monev. Dirumuskan dengan jelas dan terukur. Contoh rekomendasi, “Pen-gurus kelompok/koperasi harus memenuhi persyaratan administrasi peneban-gan/pemanenan kayu, seperti Laporan Penebangan Kayu Bulat (LP-KB), Lapo-ran Rekapitulasi Penebangan Kayu Bulat, dan lain-lain”. Contoh rekomendasi lain, “Kelompok Hutan Lestari harus memiliki kebun bibit HHBK sendiri untuk melakukan pengkayaan HHBK yang dipanen sehingga anggota kelompok memi-liki sumber pendapatan secara berkelanjutan”.

Isi rekomendasi dapat terkait dengan:

1. Usaha­usaha kelompok/koperasi untuk memperbaiki kinerja pengelola PHBM, sesuai dengan 5 Kriteria, yaitu:

Perencanaan

Tata Kelola Kawasan

Tata Kelola Usaha

Kelembagaan

Kewajiban lain

2. Peran dinas/instansi terkait dalam memberdayakan kelompok/koperasi PHBM.

3. Kebijakan Pemda yang terkait langsung dengan lokasi PHBM yang dimonev.

Gambar ….. Alur Hubungan Analisa Data, Kesimpulan Dan Rekomen-dasi

65

Berikut langkah-langkah merumuskan Rekomendasi.

1. Tim Kerja monev memastikan data sudah tersedia dalam bentuk tulisan, termasuk hasil analisa data.

2. Rencanakan pertemuan Tim Kerja dan dipastikan semua anggota hadir.

3. Bagikan foto kopi hasil analisa data kepada anggota Tim Kerja sekurang­ku­rangnya 3 hari sebelum pertemuan.

4. Jika dibutuhkan, Tim Kerja dapat mengundang ahli untuk menjadi nara­sumber menyusun rekomendasi. Ingat ! Ahli hanya berperan menjadi nara­sumber. Tidak boleh ikut mengambil keputusan. Misalnya, ahli hanya mem­beri pendapat bagaimana merumuskan rekomendasi yang baik dan benar. Ahli juga dapat mememberi saran tentang keselarasan antara Kesimpulan dan Rekomendasi.

66

A. Penilaian PHBM Menurut Kriteria & Indikator Keber-hasilan Pada Skala Masyaraat Pengelola Hutan

1. Penilaian Kriteria dan Indikator Keberhasilan Perencanaan

Kriteria Indikator Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Perencanaan 1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT a. Tersedia dan disahkan

Kepala Dinas terkait.3

b. Tersedia, tapi belum disah-kan Kepala Dinas terkait

2

c. Masih rancangan 1

d. Belum ada rancangan sama sekali

1

2. Adanya keterlibatan pengurus/anggota pengelola PHBM da-lam menyusun RU dan RKT.a. Melibatkan pengurus dan

anggota 3

b. Hanya melibatkan pengu-rus

2

c. Dibuat oleh pihak lain 1

Jumlah Nilai 1 s/d 2Nilai Rata-Rata

Lampiran 1.

67

Kriteria Indikator Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Penataan area kelola

1. Adanya peta zona perlindun-gan, zona pemanfaatan/budi-daya, blok dan petak. a. Sudah ditanda tangani

Ketua Kelompok/Koper-asi.

3

b. Belum ditanda tangani Ketua Kelompok/Koper-asi.

2

c. Hanya ada salah satu peta (zona/blok/petak)

1

2. Ada tanda batas fisik antar petak tiap anggota

2

Jumlah Nilai 1 s/d 2Nilai Rata-Rata

Kriteria IndikatorBobot

(1 – 3)

Skor

(0 – 5)

Nilai

(B x S)Mutu zona perlindungan

1. Tutupan pepohonan pada zona perlindungan a. lebih 80 %. 3

b. antara 60 s/d kurang 80 %. 2

c. kurang 60 % 1

2. Tidak ada penebangan tana-man berkayu, termasuk jenis tanaman buah-buahan, yang berfungsi perlindungan pada zona perlindungan.

3

Jumlah Nilai 1 s/d 2 Nilai Rata-Rata

2. Penilaian Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Ka-wasan2.1. Penilaian Penataan Area Kelola

2.2. Penilaian Mutu Zona Perlindungan

68

Kriteria Indikator Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Pengemban-gan usaha HHBK

Pemanenan/Penebangan.1. Adanya laporan 3 bulanan

produksi HHBK memuat sekurang-kurangnya memuat data jenis dan jumlah/volume HHBK.

3

Rehabilitasi HHBK2. Adanya kegiatan penanaman

HHBK sesuai RU/RKTa. Mencapai target lebih 80

%3

b. Mencapai target 60 % s/d 80 %

2

c. Mencapai target kurang 60 %

1

3. Adanya kegiatan perawatan tanaman HHBK sekurang-ku-rangnya setahun sekali.

2

4. Tutupan tanaman HHBK (seperti kopi, kakao, pisang, dan tanaman perkebunan lainnya) kurang dari 30 % dari luas zona pemanfaatan.

3

5. Membayar Pungutan Sumber Daya Hutan PSDH)

3

Jumlah Nilai 1 s/d 5 Nilai Rata-Rata

2.3. Penilaian Kriteria Pengembangan Usaha HHBK

69

Kriteria Indikator Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Pengemban-gan usaha HHK

Perencanaan & penanaman1. Adanya Laporan Hasil Chruising (LHC) dari

hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Pene-bangan (ITSP) yang ditanda tangani Ketua Koperasi/Kelompok

3

2. Adanya rencana pemanenan/pemungutan HHK yang sudah disahkan oleh Kepala Di-nas terkait.

3

3. Adanya IUPHHK yang dikeluarkan Menteri terkait.

3

Pemanenan/Penebangan

4. Adanya petugas pencatat kayu tebangan. 3

5. Adanya Laporan Hasil Pemanenan/Pemu-ngutan Kayu Bulat (LHP-KB) setiap perten-gahan dan akhir bulan yang disahkan Peja-bat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP).

3

6. Adanya LHP-KB yang telah dikirim kepada : – Kepala Dinas Propinsi;– Kepala BP2HP;– Penerbit FA-KB; dan– P2LHP.

2 10

7. Adanya Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang ditanda tangani Ketua Koperasi.

2

Pengangkutan HHK8. Adanya Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan

(DKB-FA). 3

9. Adanya pertugas FA-KB. 3

10. Adanya surat Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB)

3

Rehabilitasi11. Adanya tempat pembenihan/pembibitan. 2

12. Adanya capaian kegiatan penanaman HHK sesuai RU/RKTa. Target tercapai lebih 80 %. 3

b. Target tercapai antara 60 % s/d 80 %. 2

c. Target tercapai kurang dari 60 %. 1

13. Membayar Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR).

3

Jumlah Nilai 1 s/d 13 Nilai Rata-Rata

2.4. Penilaian Kriteria Pengembangan Usaha HHK

70

Kriteria Indikator Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Pengemban-gan usaha jasa lingkun-gan

1. Adanya usaha jasa lingkun-gan: Wisata alam; atau Penangkaran burung/bi-

natang yang dibolehkan; atau

Perlindungan keanekarag-aman hayati; atau

Pemanfaatan aliran sun-gai; atau

Karbon market. Dan sejenisnya

3

2. Adanya pengurus/pengelola usaha jasa lingkungan.

3

3. Adanya sarana/prasarana penunjang usaha jasa lingkun-gan.

2

4. Adanya capaian kegiatan usaha jasa lingkungan sesuai RU/RKT

a. Mencapai target lebih 80 % 3

b. Mencapai target 60 % s/d 80 %

2

c. Mencapai target kurang 60 %

1

Jumlah Nilai 1 s/d 4Nilai Rata-Rata

2.5. Penilaian Pengembangan Usaha Jasa Lingkingan

71

Kriteria Indikator Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Pengemban-gan usaha pemanfaatan kawasan

1. Adanya tanaman sejenis di bawah tegakan, dengan sistem wanatani.

1

2. Adanya tanaman beragam je-nis di bawah tegakan, dengan sistem wanatani.

2

3. Adanya capaian kegiatan penanaman HHK sesuai RU/RKTa. Mencapai target lebih 80

%3

b. Mencapai target 60 % s/d 80 %

2

c. Mencapai target kurang 60 %

1

4. Adanya kegiatan pemanenan/pemungutan tanaman bawah tegakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun.

2

Jumlah Nilai 1 s/d 4Nilai Rata-Rata

Kriteria Indikator Keberhasilan Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Perlindungan Tanaman

1. Adanya kegiatan pencegahan/penanganan penyakit tanaman HHBK dan HHK.

1

2. Adanya kegiatan patroli ru-tin pengamanan hutan baik dilakukan anggota maupun pengurus.

3

3. Adanya kegiatan pencegahan/penanganan kebakaran.

2

4. Adanya kegiatan pencegahan/penyelamatan tanah dan air.

2

5. Adanya patugas/pengurus khusus perlindungan tanaman hutan.

2

Jumlah Nilai 1 s/d 5 Nilai Rata-Rata

2.6. Penilaian Kriteria Pengembangan Usaha Pemanfaatan Ka-wasan

3. Penilaian Kriteria dan Indikator Perlindungan Tanaman

72

4. Penilaian Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Usaha

Kriteria Indikator Keberhasilan Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Tata Kelola Usaha

1. Adanya pengurus kelompok us-aha/koperasi yang bertanggung jawab di bidang usaha.

2

2. Adanya pertemuan rutin ang-gota/pengurus kelompok usaha sekurang-kurangnya setiap dua bulan sekali dalam setahun terakhir.

3

3. Adanya kegiatan pelatihan penguatan kelompok usaha yang dilakukan secara mandiri atau dengan pihak lain, selain pemerintah setidaknya 3 bulan sekali..

2

4. Adanya iuran anggota kelom-pok tiap bulan selama setahun terakhir.

3

5. Adanya modal kelompok dalam bentuk dana usaha.

3

Jumlah Nilai 1 s/d 5 Nilai Rata-Rata

73

Kriteria Indikator Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Kelembagaan 1. Adanya nama-nama pengurus yang dipilih dalam musyawarah anggota kelompok.

3

2. Adanya penjelasan peran/tugas setiap pengurus.

2

3. Adanya daftar anggota kelom-pok yang sekurang-kurangnya memuat keterangan nama, pekerjaan, alamat, dan luas garapan.

3

4. Adanya pergantian pengurus (bagi yang melampaui batas waktu kepengurusan sesuai aturan kelompok)

2

5. Adanya aturan kelompok/koper-asi atau aturan dengan sebutan nama lain.

3

6. Adanya pertemuan pengurus dan/atau anggota sekurang-ku-rangnya 2 bulan sekali

2

7. Adanya capaian kegiatan penguatan kelembagaan sesuai RU/RKTa. Mencapai target lebih 80 % 3

b. Mencapai target 60 % s/d 80 %

2

c. Mencapai target kurang 60 %

1

Jumlah Nilai 1 s/d 7 Nilai Rata-Rata

5. Penilaian Kriteria dan Indikator Keberhasilan Kelembagaan

74

Kriteria Indikator Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Kewajiban Lain

1. Adanya dokumen laporan ta-hunan kemajuan PHBM kelom-pok/koperasi yang dilaporkan ke Dinas Kehutanan terkait.

3

2. Keterlibatan pengurus dan kelompok dalam menyusun laporan tahunan a. Pengurus dan anggota terli-

bat menyusun laporan.b. Hanya pengurus yang terli-

bat menyusun laporan.2

c. Disusun oleh pihak lain, selain pengurus

3

Jumlah Nilai 1 s/d 3

Nilai Rata-Rata

6. Penilaian Kriteria dan Indikator Kewajiban Lain

75

Kriteria Indikator Keberhasilan Bobot(1 – 3)

Skor(0 – 5)

Nilai(B x S)

Pemberdayaan Masyarakat

1. Adanya fasilitasi penyusunan RU dan RKT dari dinas/instansi terkait.

2

2. Adanya kegiatan pelatihan/pen-yuluhan dari dinas/instansi terkait dalam satu tahun terahira. 2 kali setahun 3

b. 1 kali setahun 2

c. Tidak pernah 1

3. Adanya pendampingan rutin dari dinas/instansi terkaita. 2 kali sebulan. 3

b. 1 kali sebulan. 2

c. Tidak pernah. 1

4. Adanya dukungan anggaran dari dinas/istansi terkait untuk member-dayakan masyarakat.

3

5. Adanya fasilitasi pemerintah dalam pemasaran HHK maupun HHBK.

2

6. Adanya bantuan sarana usaha dari pemerintah.

2

Jumlah Nilai 1 s/d 5 Nilai Rata-Rata

B. Penilaian PHBM Menurut Kriteria & Indikator Keberhasilan Pada Skala Peran Pemberdayaan Masyarakat

76

Kriteria Nilai Rata-rata A. Skala Masyarakat Pengelola Hutan

1. Kriteria Perencanaan

2. Kriteria Tata Kelola Kawasan

2.1. Penataan Area Kelola

2.2. Mutu Zona Perlindungan

2.3. Kriteria Pengembangan Usaha HHBK

2.4. Kriteria Pengembangan Usaha HHK

2.5. Pengembangan Usaha Jasa Lingkingan

2.6. Kriteria Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kawasan

3. Kriteria Perlindungan Tanaman

4. Kriteria Keberhasilan Tata Kelola Usaha

5. Kriteria Kelembagaan

6. Kriteria Kewajiban Lain

B. Skala Peran Pemberdayaan PemerintahPemberdayaan mayarakat

Nilai Rata-rata Skala A & B

C. Penilaian Umum PHBM Berdasarkan Kriteria

77

Lampiran 2.

Pengertian Indikator Keberhasilan

Untuk memudahkan memahami Indikator Keberhasilan, pengguna panduan monev PHBM perlu memahami pengertian dari setiap Indikator. Berikut penjelasannya.

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Perencanaan

Kriteria Indikator PengertianPerencanaan 1. Ketersediaan dokumen

RU dan RKT yang telah disahkan Kepala Dinas terkait.

• Rencana Umum HKm merupa-kan rencana pengelolaan areal kerja HKm yang menjamin kelestarian fungsinya secara ekonomi, ekologi dan social. Disusun untuk jangka waktu 10 tahun/selama jangka waktu ijin. Disusu secara partisipatif dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

• RKTadalah penjabaran lebih rinci dari RU yang memuat kegiatan-kegiatan dan tar-get-target dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Disusun secara partisipatif.

2. Adanya keterlibatan pengurus dan anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT.

Pengurus dan anggota terlibat aktif mengambil keputusan selama pros-es penyusunan RU dan RKT.

3. Adanya fasilitasi peny-usunan RU dan RKT dari dinas/instansi terkait.

Adanya staf Dinas Kehutanan yang memfasilitasi penyusunan RU & RKT

78

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Kawasan

Kriteria IndikatorA. Penataan

area kelola 1. Adanya peta zona perlindungan,

zona pemanfaatan/budidaya, blok dan petak yang dibuat sesuai standar kartografi dan ditanda tangani Ketua Kelompok/Koperasi.

Peta area kerja HKm, HD, HTR & KK dibagi zona perlindungan, zona peman-faatan, blok dan petak yang ditanda tangani Ketua Kelompok/Koperasi.

2. Adanya peta zona perlindungan, zona pemanfaatan/budidaya, blok dan pe-tak yang dibuat sesuai standar kar-tografi, tapi belum ditanda tangani Ketua Kelompok/Koperasi.

Peta area kerja HKm, HD, HTR & KK diba-gi zona perlindungan, zona pemanfaatan, blok dan petak yang belum ditanda tan-gani Ketua Kelompok/Koperasi

3. Adanya salah satu peta, tapi peta lain belum ada.

Peta area kerja HKm, HD, HTR & KK ha-nya terdapat salah satu peta, Peta zona, blok dan petak belum lengkap.

B. Mutu zona perlindun-gan

1. Tutupan pepohonan pada zona per-lindungan lebih 80 %.

Lebih dari 80 % zona perlindungan ditutupi pepohonan kayu, termasuk buah-buahan.

2. Tutupan pepohonan pada zona per-lindungan antara 60 s/d kurang 80 %.

Sudah jelas

3. Tidak ada penebangan tanaman berkayu, termasuk jenis tanaman buah-buahan, yang berfungsi perlind-ungan pada zona perlindungan.

Sudah jelas

C. Pengem-bangan usaha HHBK

Pemanenan/Penebangan.1.1. Adanya petugas Pejabat Pengesah

Laporan Hasil Penebangan (P2LHP)Pemegang ijin PHBM wajib memiliki petu-gas pembuat LP-HHBK. Yang memiliki kualifikasi Pengawas Penguji Hasil Hutan. LP-HHBK memiliki kualifikasi sebagai Pen-gawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan Laporan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

1.2. Adanya Laporan Produksi Hasil Hu-tan Bukan Kayu (LP-HHBK) setiap pertengahan dan akhir bulan yang disahkan P2LP-HHBK.

• LP-HHBK dibuat dengan mengisi blanko berisi berat/volume/jumlah HHBK yang dipanen/dipungut dan di-sahkan P2Lp-HHBK

• P2LP-HHBK adalah Pejabat Pengel-sah Laporan Hasil Penebangan. Ia memiliki kualifikasi Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan dibe-ri tugas, tanggung jawab serta we-wenang untuk melakukan pengesah-an LP-HHBK.

• P2LP-HHBK berasal dari pemegang ijin.

1.3. Membuat rekapitulasi LP-HHBK dan dilaporkan kepada:

- Kepala Dinas Provinsi- Kepala Balai- Penerbit FA-HHBK- P2LP-HHBK

Tiap bulan LP-HHBK direkap dan dilapor-kan kepada pihak terkait.

1.4. Adanya Laporan Mutasi HHBK (LM-HHBK).

LM-HHBK berupa blanko berisi informasi: jenis hasil hutan bukan kayu,jumlah prol-duksi/pengumpulan (Kg/Ton*), target pro-duksi berdasarkan IUPHKm & sisa target (Kg/Ton*)

79

Pengangkutan1.5. Adanya Daftar Hasil Hutan Bu-

kan Kayu (DHHBK)DHHBK merupakan lampiran FA-HHBK yang memuat informasi : Jenis HHBK dan Jumlah Satuan

1.6. Adanya Rekap Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK).

Rekap DHHBK adalah rekapitulasi dari bberapa DHHBK yang berisi data Jenis Hasil HHBK, Jumlah Produksi/Pengumpuk-lan, Target Produksi berdasarkan IUPHKm dan Sisa Target

1.7. Adanya petugas Penerbit FA-HHBK

Penerbit FA-HHBK berasal dari peme-gang ijin yang ditetapkan Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan usulan pimpinan pemegang ijin.

1.8. Adanya dokumen Faktur Ang-kutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) yang dikeluarkan Dinas terkait.

• Pengangkutan HHBK wajib dilengkapi FA-HHBK.

• FA-HHBK merupakan dokumen ang-kutan diterbitkan Penerbit FA-HHBK. Penerbit FA-HHBK.

Rehabilitasi HHBK1.9. Adanya kegiatan penanaman

tanaman HHBK dan rencana target tercapai 100 % atau leb-ih.

Adanya kegiatan penanaman HHBK dan semua target jumlah tanaman tercapai 100 % atau lebih sesuai rencana dalam RU & RKT

1.10. Adanya kegiatan penanaman dan tanaman HHBK yang direncanakan ditanam antara kurang 100 % s/d 75 %.

Adanya kegiatan penanaman HHBK dan target jumlah tanaman tercapai kurang 100 % atau lebih 75% dari rencana RU & RKT

1.11. Adanya kegiatan penanaman dan tanaman HHBK yang direncanakan ditanam antara kurang dari 75 % s/d 50 %.

Adanya kegiatan penanaman HHBK dan target jumlah tanaman tercapai kurang an-tara 75 % s/d 50 % dari rencana RU & RKT

1.12. Adanya kegiatan perawatan ta-naman HHBK sekurang-kuran-gnya setahun sekali.

Adanya kegiatan pemangkasan, pembersi-han gulma pengganggu, pencegahan pen-yakit, dll

1.13. Tutupan tanaman HHBK, tidak termasuk buah-buahan, kurang 30 % dari luas zona peman-faatan.

Areal hutan tidak didominasi HHBK, selain buah-buahan. Komposisi tanaman 70 % tanaman berkayu, termasuk buah-buahan dan 30 jenis HHBK lainnya sesuai Permen No. 35 tahun 2007.

1.14. Membayar Pungutan Sumber Daya Hutan PSDH)

Setiap pengelola PHBM yang memanen/ memungut HHBK wajib membayar PSDH

D. Pengem-bangan usaha HHK

Perencanaan & penanaman1.15. Adanya Laporan Hasil Chruis-

ing (LHC) dari hasil Inventari-sasi Tegakan Sebelum Pene-bangan (ITSP) yang ditanda tangani Ketua Koperasi/Kelom-pok

Data potensi HHK dalam bentuk blanko berisi informasi : Jenis Pohon, Kelas Diam-eter (cm), jumlah pohon dan volume kayu.

1.16. Adanya rencana pemanenan/pemungutan HHK yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas terkait.

Adanya RKT pemanenan/pemungutan HHK yang disahkan Kepala Dinas terkait atau pejabat berwenang lainnya.

1.17. Adanya IUPHHK yang dikelu-arkan Menteri terkait.

Ketersediaan dokumen SK Menteri ten-tang IUPHHK

80

Pemanenan/Penebangan1.18. Adanya petugas pencatat kayu

tebangan.a. Pemegang ijin wajib memiliki petugas

pembuat LHP-KB.b. Petugas Pembuat LHP-KB adalah

tenaga yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan yang diangkat oleh Kepa-la Dinas Provinsi.

1.19. Adanya Laporan Hasil Pema-nenan/Pemungutan Kayu Bulat (LHP-KB) setiap pertengahan dan akhir bulan yang disahkan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP).

Laporan pemanenen dibuat dalam blanko berisi Nomor Batang, Jenis Kayu, Kayu Kelompok Jenis, Panjang, Diameter & Vol-ume

1.20. Adanya LHP-KB yang telah dikirim kepada : – Kepala Dinas Propinsi;– Kepala BP2HP;– Penerbit FA-KB; dan– P2LHP.

Tiap bulan LP-KB direkap dan dilaporkan kepada pihak terkait.

1.21. Adanya Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang ditanda tan-gani Ketua Koperasi.

LMKB adalah blanko berisi data Perse-diaan Awal, Penambahan, Pengurangan, Persediaan Akhir, Kayu Bun-lat Menurut Kelompok Jenis Kayu (Batang & m3) & Total (Batang & m3)

Pengangkutan HHK1.22. Adanya Daftar Kayu Bulat Fak-

tur Angkutan (DKB-FA). Dokumen pengangkutan kayu berisi data: No. dan Tanggal laporan hasil penebag-ngan, Nomor Batang, Kelompok Jenis, Panjang (m), Diameter (cm) dan Volume (m3)

1.23. Adanya pertugas FA-KB. Petugas pemegang ijin yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan pimpinan pemegang IUPHKm

1.24. Adanya surat Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB)

• Pengangkutan HHK wajib dilengkapi FA-KB.

• FA-KB merupakan dokumen angkutan diterbitkan Penerbit FA-BK.

Rehabilitasi1.25. Adanya tempat pembenihan/

pembibitan.Pembenihan/pembibitan dikelola oleh kelompok/koperasi di sekitar hutan yang dikelola untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan PHBM.

1.26. Adanya kegiatan penanaman tanaman HHBK dan rencana target tercapai 100 % atau leb-ih.

Adanya kegiatan penanaman HHK dan semua target jumlah tanaman tercapai 100 % atau lebih sesuai rencana dalam RU & RKT

1.27. Adanya kegiatan penanaman dan tanaman HHK yang diren-canakan ditanam antara ku-rang 100 % s/d 75 %.

Adanya kegiatan penanaman HHK dan tar-get jumlah tanaman tercapai kurang 100 % atau lebih 75% dari rencana RU & RKT

1.28. Adanya kegiatan penanaman dan tanaman HHK yang diren-canakan ditanam antara ku-rang dari 75 % s/d 50 %.

Adanya kegiatan penanaman HHK dan tar-get jumlah tanaman tercapai kurang antara 75 % s/d 50 % dari rencana RU & RKT

81

1.29. Membayar Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR).

Setiap kelompok/koperasi yang meman-faatkan kayu wajib membayar PSDH dan DR

E. Pengem-bangan usaha jasa lingkungan

1.1. Adanya usaha jasa lingkungan: Wisata alam; atau Penangkaran burung/bi-

natang yang dibolehkan; atau

Perlindungan keane-karagaman hayati; atau

Pemanfaatan aliran sun-gai; atau

Karbon market.

Kelompok/koperasi memiliki salah satu atau lebih usaha jasa lingkungan yang ma-sih berjalan.

1.2. Adanya pengurus/pengelola usaha jasa lingkungan.

Kelompok/koperasi memiliki pengurus yang bertanggung jawab mengelola usaha jasa lingkungan.

1.3. Adanya sarana/prasarana penunjang jasa lingkungan.

Sarana/prasarana baik yang dibangun/disediakan sendiri maupun oleh pemerin-tah

F. Pengem-bangan usaha pe-manfaatan kawasan

1.4. Adanya tanaman di bawah tegakan, dengan sistem wana-tani.

Tanaman di bawah tegakan pohon keyu, seperti empon-empon/jamur/jagung/palawija, cabe jamu, nilam, rumput pakan ternak atau lainnya.

1.5. Adanya kegiatan penanaman tanaman bawah tegakan sela-ma 3 tahun terakhir.

Penanaman baik tanaman baru maupun pengkayaan, sejenis atau berbagai jenis yang dilakukan secara berturut-turut

1.6. Adanya kegiatan pemanenan/pemungutan tanaman bawah tegakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun.

Kegiatan pemanenan untuk dijual atau di-gunakan sendiri, seperti makan, obat, pa-kan ternak, dll

G. Perlind-ungan Tanaman

1. Adanya kegiatan pencegahan/pen-anganan penyakit tanaman.

Ada upaya pengobatan tanaman yang terserang penyakit atau merawat tanaman untuk mencegah penyakit.

2. Adanya kegiatan patroli pengaman-an hutan.

Adanya satuan tugas pengamanan hutan yang secara rutin patrol. Anggota kelom-pok/koperasi juga terlibat patroli rutin.

3. Adanya kegiatan pencegahan/pen-anganan kebakaran.

Adanya aturan kelompok/koperasi tentang larangan membakar lahan. Membersihkan rumput/alang-alang pemicu kebakaran

4. Adanya kegiatan pencegahan/penyelamatan tanah dan air.

Adanya kegiatan penanaman di sekitar mata air, waduk/bendungan dan sungai. Menanam pohon di area berpotensi tanah longsor.

5. Adanya patugas/pengurus khusus perlindungan tanaman.

Petugas/pengurus perlindungan tanaman merupakan bagian pengurus kelompok/koperasi

H. Pember-dayaan Masyarakat

1. Adanya kegiatan pelatihan/penyu-luhan yang dilakukan dinas/instansi pemerintah terkait pengembangan usaha.

Pemerintah daerah bertanggung jawab un-tuk memberdayakan masyarakat.Kegiatan diantaranya penyuluhan, pelatihan, study banding, dll. Kegiatan tidak harus dilaku-kan Dinas Kehutanan, tapi bisa dilakukan instansi lain, seperti Bakorluh, Dinas Kop-erasi, Dinas Pertanian, dll

2. Adanya pendampingan rutin dari di-nas/instansi terkait.

Pendampingan dengan cara turun ke lapa-ngan sekurang-kurangnya 2 minggu seka-li.

3. Adanya dukungan anggaran dari Pemda untuk memberdayakan mas-yarakat.

Adanya rencana kegiatan dan alokasi an-ggaran di Renja SKPD terkait untuk mem-berdayakan kelompok/koperasi

82

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Usaha

Kriteria Indikator Keberhasilan PengertianTata Kelola Usaha 1. Adanya pengurus kelompok

usaha/koperasi yang bertang-gung jawab di bidang usaha.

Ada salah satu seksi/divisi dalam pengurus yang bertang-gung jawab di bidang usaha

2. Adanya pertemuan anggota/pengurus kelompok usaha sekurang-kurangnya setiap dua bulan sekali dalam seta-hun terakhir.

Adanya pertemuan tiap dua bulan sekali baik hanya dihadiri pengurus maupun pengurus dan anggota.

3. Adanya kegiatan pelatihan penguatan kelompok usaha yang dilakukan secara mandiri atau dengan pihak lain, selain pemerintah setidaknya 3 bulan sekali..

Kegiatan pelatihan bisa terkait usaha bisnis, budidaya, penge-lolaan usaha, dll.

4. Adanya fasilitasi pember-dayaan kelompok usaha dari dinas/instansi terkait.

Dinas/istansi terkait memfasili-tasi pemberdayaan kelompok/koperasi dalam bentuk pelati-han, penyuluhan, pendampin-gan rutin, dll

5. Adanya iuran anggota kelom-pok tiap bulan selama setahun terakhir.

Iuran sekurang-kurangnya dibayar satu bulan sekali oleh anggota.

6. Adanya modal kelompok da-lam bentuk dana usaha.

Modal kelompok tersimpan dalam tabungan kelompok/koperasi.

83

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Kelembagaan

Kriteria Indikator PengertianKelembagaan 1. Adanya nama-nama pengurus

yang dipilih dalam musyawar-ah anggota kelompok.

Pengurus dipilih oleh anggota dalam musyawarah anggota sesuai aturan kelompok/kop-erasi

2. Adanya penjelasan peran/tu-gas setiap pengurus.

Peran/tugas pengurus dibuat tertulis atau diuraikan dalam aturan kelompok/koperasi dan diarsipkan.

3. Adanya anggota kelompok yang sekurang-kurangnya memuat keterangan nama, pekerjaan, alamat, dan luas garapan.

Pengurus memiliki daftar ang-gota yang dibuat secara tertulis dan tersimpan dalam arsip kelompok/koperasi

4. Adanya pergantian pengurus (bagi yang melampaui batas waktu kepengurusan sesuai aturan kelompok)

Apabila sesuai aturan, pen-gurus harus diganti. Misalnya setiap 3 atau 5 tahun sekali

5. Adanya aturan kelompok/koperasi atau aturan dengan sebutan nama lain.

Adanya aturan kelompok atau dengan sebutan lain yang diar-sipkan secara tertulis.

6. Adanya pertemuan pengu-rus dan/atau anggota seku-rang-kurangnya 2 bulan sekali

Pertemuan dilakukan sendiri oleh kelompok/koperasi atau bekerjasama dengan pihak lain, selain Lembaga pemerin-tah

7. Kegiatan lain yang dilak-sanakan sendiri oleh pengurus kelompok/koperasi atau beker-jasama dengan pihak lain, selain lembaga pemerintah

Kegiatan lain misalnya pelati-han, study banding, pendamp-ingan, dll

84

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Kewajiban Lain

Kriteria Indikator PengertianKewajiban Lain 1. Adanya dokumen laporan kelom-

pok/koperasi sekurang-kurangnya 1 tahun yang dilaporkan ke Dinas Kehutanan terkait.

Kelompok/koperasi pengelola PHBM diwajibkan melaporkan secara tertulis mengenai kema-juan PHBM yang dibuat setiap tahun dan dikirimkan ke Dinas Kehutanan terkait.

2. Penyusunan laporan kelompok/koperasi hanya melibatkan pen-gurus

Melibatkan pengurus secara aktif selama proses penyusu-nan laporan

3. Penyusunan laporan kelompok/koperasi melibatkan pengurus dan anggota.

Melibatkan pengurus dan anggota secara aktif selama proses penyusunan laporan

85

.Lam

pira

n 3

Kri

teri

a, In

dika

tor,

Ala

t Pen

ilaia

n In

dika

tor

& M

etod

e M

onev

PH

BM

Krit

eria

Indi

kato

rA

lat P

enila

ian

Indi

kato

rM

etod

ePi

hak

Ter-

libat

A.

Pere

nca-

naan

1.

Ket

erse

diaa

n do

kum

en R

U d

an R

O y

ang

tela

h di

sahk

an K

epal

a D

inas

terk

ait.

Dok

umen

fisi

k R

U &

RK

T as

li ya

ng d

isah

kan

Kep

ala

Din

as te

rkai

t

Per

iksa

dok

umen

kea

-sl

ian

doku

men

RU

& R

KT

Pen

guru

s ke

lom

pok;

D

inas

Ke-

huta

nan

2.

Ada

nya

kete

rliba

tan

peng

urus

dan

ang

-go

ta p

enge

lola

PH

BM

dal

am m

enyu

sun

RU

dan

RK

T.

Daf

tar a

bsen

pes

erta

rapa

tP

erik

sa d

afta

r nam

a pe

-se

rta ra

pat

Pen

guru

s ke

lom

pok;

D

inas

Ke-

huta

nan

3.

Ada

nya

fasi

litas

i pen

yusu

nan

RU

dan

R

KT

dari

dina

s/in

stan

si te

rkai

t.D

afta

r abs

en p

eser

ta ra

pat

& la

pora

n pe

rtem

uan

Per

iksa

daf

tar n

ama

pe-

serta

rapa

tP

engu

rus

kelo

mpo

k;

Din

as K

e-hu

tana

nB

. Ta

ta k

elol

a ka

was

anPe

nata

an a

rea

kelo

la1.

A

dany

a pe

ta z

ona

perli

ndun

gan,

zon

a pe

man

faat

an/b

udid

aya,

blo

k da

n pe

tak

yang

dib

uat s

esua

i sta

ndar

kar

togr

afi

dan

dita

nda

tang

ani K

etua

Kel

ompo

k/K

oper

asi.

2.

Ada

nya

peta

zon

a pe

rlind

unga

n, z

ona

pem

anfa

atan

/bud

iday

a, b

lok

dan

peta

k ya

ng d

ibua

t ses

uai s

tand

ar k

arto

gra-

fi, ta

pi b

elum

dita

nda

tang

ani K

etua

K

elom

pok/

Kop

eras

i.3.

A

dany

a sa

lah

satu

pet

a, ta

pi p

eta

lain

be

lum

ada

.

86

Mut

u zo

na p

er-

lindu

ngan

1.

Tu

tupa

n pe

poho

nan

pada

zon

a pe

rlind

-un

gan

lebi

h 80

%.

Dok

umen

pet

a zo

na p

er-

lindu

ngan

dal

am p

eta

area

ke

rja P

HB

M s

esua

i ijin

Per

iksa

pem

bagi

an z

ona

perli

ndun

gan

dala

m p

eta

area

ker

ja P

HB

M s

esua

i iji

n

Pen

guru

s ke

lom

pok;

D

inas

Ke-

huta

nan

Tutu

pan

pepo

hona

n pa

da z

ona

perli

ndun

gan

anta

ra 6

0 s/

d ku

rang

80

%.

Lapo

ran

surv

ey tu

tupa

n pe

poho

nan

(veg

etas

i).La

kuka

n su

rvey

den

gan

met

ode

sam

plin

g de

ngan

m

engg

unak

an L

ampi

ran

……

Pen

guru

s &

ang

gota

ke

lom

pok;

D

inas

Ke-

huta

nan

Dok

umen

foto

Per

iksa

dok

umen

foto

Tida

k ad

a pe

neba

ngan

tana

man

ber

kayu

, te

rmas

uk je

nis

tana

man

bua

h-bu

ahan

, yan

g be

rfung

si p

erlin

dung

an p

ada

zona

per

lindu

n-ga

n.

Lapo

ran

obse

rvas

i di t

ing-

kat t

apak

Laku

kan

peng

amat

an d

i tin

gkat

tapa

k pa

da z

ona

perli

ndun

gan

Pen

guru

s &

ang

gota

ke

lom

pok;

D

inas

Ke-

huta

nan

Dok

umen

foto

Per

iksa

dok

umen

foto

Peng

emba

ngan

us

aha

HH

BK

Pem

anen

an/P

eneb

anga

n.

1.1.

Ada

nya

petu

gas

Pej

abat

Pen

gesa

h La

pora

n H

asil

Pen

eban

gan

(P2L

HP

)1.

2. A

dany

a La

pora

n P

rodu

ksi H

asil

Hut

an

Buk

an K

ayu

(LP

-HH

BK

) set

iap

perte

n-ga

han

dan

akhi

r bul

an y

ang

disa

hkan

P

2LP

-HH

BK

.

Dok

umen

LP

-HH

BK

yan

g di

sahk

an P

2LP

-HH

BK

.P

erik

sa k

easl

ian

LP-

HH

BK

1.3.

Mem

buat

reka

pitu

lasi

LP

-HH

BK

dan

di

lapo

rkan

kep

ada:

- Kep

ala

Din

as P

rovi

nsi

- Kep

ala

Bal

ai- P

ener

bit F

A-H

HB

K- P

2LP

-HH

BK

Dok

umen

reka

pitu

lasi

LP

-HH

BK

yan

g di

sahk

an

P2L

P-H

HB

K.

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

reka

pitu

lasi

LP

-H

HB

K.

1.4.

Ada

nya

Lapo

ran

Mut

asi H

HB

K (L

M-

HH

BK

).D

okum

en L

M-H

HB

K

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

LM

-HH

BK

87

Mut

u zo

na p

er-

lindu

ngan

1.

Tu

tupa

n pe

poho

nan

pada

zon

a pe

rlind

-un

gan

lebi

h 80

%.

Dok

umen

pet

a zo

na p

er-

lindu

ngan

dal

am p

eta

area

ke

rja P

HB

M s

esua

i ijin

Per

iksa

pem

bagi

an z

ona

perli

ndun

gan

dala

m p

eta

area

ker

ja P

HB

M s

esua

i iji

n

Pen

guru

s ke

lom

pok;

D

inas

Ke-

huta

nan

Tutu

pan

pepo

hona

n pa

da z

ona

perli

ndun

gan

anta

ra 6

0 s/

d ku

rang

80

%.

Lapo

ran

surv

ey tu

tupa

n pe

poho

nan

(veg

etas

i).La

kuka

n su

rvey

den

gan

met

ode

sam

plin

g de

ngan

m

engg

unak

an L

ampi

ran

……

Pen

guru

s &

ang

gota

ke

lom

pok;

D

inas

Ke-

huta

nan

Dok

umen

foto

Per

iksa

dok

umen

foto

Tida

k ad

a pe

neba

ngan

tana

man

ber

kayu

, te

rmas

uk je

nis

tana

man

bua

h-bu

ahan

, yan

g be

rfung

si p

erlin

dung

an p

ada

zona

per

lindu

n-ga

n.

Lapo

ran

obse

rvas

i di t

ing-

kat t

apak

Laku

kan

peng

amat

an d

i tin

gkat

tapa

k pa

da z

ona

perli

ndun

gan

Pen

guru

s &

ang

gota

ke

lom

pok;

D

inas

Ke-

huta

nan

Dok

umen

foto

Per

iksa

dok

umen

foto

Peng

emba

ngan

us

aha

HH

BK

Pem

anen

an/P

eneb

anga

n.

1.1.

Ada

nya

petu

gas

Pej

abat

Pen

gesa

h La

pora

n H

asil

Pen

eban

gan

(P2L

HP

)1.

2. A

dany

a La

pora

n P

rodu

ksi H

asil

Hut

an

Buk

an K

ayu

(LP

-HH

BK

) set

iap

perte

n-ga

han

dan

akhi

r bul

an y

ang

disa

hkan

P

2LP

-HH

BK

.

Dok

umen

LP

-HH

BK

yan

g di

sahk

an P

2LP

-HH

BK

.P

erik

sa k

easl

ian

LP-

HH

BK

1.3.

Mem

buat

reka

pitu

lasi

LP

-HH

BK

dan

di

lapo

rkan

kep

ada:

- Kep

ala

Din

as P

rovi

nsi

- Kep

ala

Bal

ai- P

ener

bit F

A-H

HB

K- P

2LP

-HH

BK

Dok

umen

reka

pitu

lasi

LP

-HH

BK

yan

g di

sahk

an

P2L

P-H

HB

K.

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

reka

pitu

lasi

LP

-H

HB

K.

1.4.

Ada

nya

Lapo

ran

Mut

asi H

HB

K (L

M-

HH

BK

).D

okum

en L

M-H

HB

K

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

LM

-HH

BK

Peng

angk

utan

1.5.

A

dany

a do

kum

en F

aktu

r Ang

kuta

n H

asil

Hut

an B

ukan

Kay

u (F

A-H

HB

K) y

ang

dike

luar

kan

Din

as te

rkai

t.

Dok

umen

FA

-HH

BK

yan

g di

sahk

an D

inas

terk

ait

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

FA

-HH

BK

1.6.

A

dany

a D

afta

r Has

il H

utan

Buk

an K

ayu

(DH

HB

K)

1.7.

A

dany

a R

ekap

Daf

tar H

asil

Hut

an B

u-ka

n K

ayu

(DH

HB

K).

Reh

abili

tasi

HH

BK

1.8.

A

dany

a ke

giat

an p

enan

aman

tana

man

H

HB

K s

esua

i keb

utuh

an s

etem

pat.

Lapo

ran

peng

amat

an d

i la

pang

anP

enga

atan

lang

sung

ke

lapa

ngan

dan

men

gam

bil

foto

Dok

umen

foto

Men

gam

bil f

oto

area

pe

nana

man

1.9.

A

dany

a ke

giat

an p

eraw

atan

tana

man

H

HB

K s

ekur

ang-

kura

ngny

a se

tahu

n se

kali.

Dok

umen

lapo

ran

tahu

nan

Per

iksa

dok

umen

lapo

ran

dan

peng

amat

an la

pan-

gan

1.10

. Tut

upan

tana

man

HH

BK

, tid

ak te

rma-

suk

buah

-bua

han,

kur

ang

30 %

dar

i lu

as z

ona

pem

anfa

atan

.

Dok

umen

lapo

ran

surv

eyM

engh

itung

rata

-rat

a ju

mla

h po

hon

kayu

per

ha

deng

an ra

ndom

sam

plin

g.

Jum

lah

poho

n ka

yu h

utan

pr

oduk

si m

inim

al 4

00/h

a da

n hu

tan

lindu

ng m

ini-

mal

600

/ha

1.11

. Mem

baya

r Pum

unga

t Sum

ber D

aya

Hut

an P

SD

H)

Buk

ti pe

mba

yara

n P

SD

H

dari

Din

as te

rkai

t.P

erik

sa k

easl

ian

doku

-m

en p

emba

yara

n P

SD

H1.

Pe

ngem

-ba

ngan

us

aha

HH

K

Pere

ncan

aan

& p

enan

aman

3.1.

A

dany

a La

pora

n H

asil

Chr

uisi

ng

(LH

C) d

ari h

asil

Inve

ntar

isas

i Teg

a-ka

n S

ebel

um P

eneb

anga

n (IT

SP

) ya

ng d

itand

a ta

ngan

i Ket

ua K

oper

a-si

/Kel

ompo

k

Dok

umen

asl

i LH

C y

ang

dita

nda

tang

ani K

etua

K

oper

asi/K

elom

pok

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

LH

C

88

3.2.

A

dany

a re

ncan

a pe

man

enan

/pem

u-ng

utan

HH

K y

ang

suda

h di

sahk

an

oleh

Kep

ala

Din

as te

rkai

t.

Dok

umen

renc

ana

pem

a-ne

nan/

pem

ungu

tan

HH

K

yang

dis

ahka

n K

epal

a D

inas

terk

ait.

Per

iksa

kea

slia

n do

-ku

men

renc

ana

pem

a-ne

nan/

pem

ungu

tan

HH

K

bese

rta la

mpi

rann

ya a

l:•

Pet

a ar

ea p

ema-

nena

n/pe

mun

guta

n H

HK

.•

SK

ijin

dar

i Bup

ati/

Wal

ikot

a/G

uber

nur.

•D

afta

r pen

guru

s ko

pera

si3.

3.

Ada

nya

IUP

HH

K y

ang

dike

luar

kan

Men

teri

terk

ait.

Dok

umen

SK

ijin

IUP

HH

K

dari

Men

teri

Per

iksa

kea

slia

n S

K

IUP

HH

K d

ari M

ente

ri be

serta

lam

pira

nnya

.Pe

man

enan

/Pen

eban

gan

3.4.

A

dany

a pe

tuga

s pe

ncat

at k

ayu

teba

ngan

.D

okum

en s

urat

pen

gang

-ka

tan

petu

gas

pela

ksan

a

yang

dik

elua

rkan

Ket

ua

Kop

eras

i

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

sur

at p

enga

ngka

tan

petu

gas

pela

ksan

a .

3.5.

A

dany

a La

pora

n H

asil

Pem

anen

an/

Pem

ungu

tan

Kay

u B

ulat

(LH

P-K

B)

setia

p pe

rteng

ahan

dan

akh

ir bu

lan

yang

dis

ahka

n P

ejab

at P

enge

-sa

h La

pora

n H

asil

Pen

eban

gan

(P2L

HP

).

Dok

umen

LH

P-K

B y

ang

disa

hkan

P2L

HP

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

LH

P-K

B d

an m

em-

band

ingk

an s

ecar

a ac

ak

deng

an le

tak

kayu

yan

g di

pane

n/di

pung

ut.

3.6.

A

dany

a LH

P-K

B y

ang

tela

h di

kirim

ke

pada

: –

Kep

ala

Din

as P

ropi

nsi;

– K

epal

a B

P2H

P;

– P

ener

bit F

A-K

B; d

an–

P2L

HP.

Dok

umen

tand

a te

rima

atau

sur

at la

in p

engi

riman

LH

P-K

B

Per

iksa

sur

at ta

nda

terim

a da

n ko

nfirm

asi

kepa

da:

– K

epal

a D

inas

Pro

pin-

si;

– K

epal

a B

P2H

P;

– P

ener

bit F

A-K

B; d

an–

P2L

HP.

89

3.7.

A

dany

a La

pora

n M

utas

i Kay

u B

ulat

(L

MK

B) y

ang

dita

nda

tang

ani K

etua

K

oper

asi.

Dok

umen

LM

KB

yan

g di

tand

a ta

ngan

i Ket

ua

Kop

eras

i/Kel

ompo

k

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

LM

KB

Peng

angk

utan

HH

K3.

8.

Ada

nya

Daf

tar K

ayu

Bul

at F

aktu

r A

ngku

tan

(DK

B-F

A).

Dok

umen

DK

B-F

A ya

ng

dike

luar

kan

peja

bat b

er-

wen

ang

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

DK

B-F

A

1.1.

A

dany

a pe

rtuga

s FA

-KB

.

3.9.

A

dany

a su

rat F

aktu

r Ang

kuta

n K

ayu

Bul

at (F

A-K

B).

Dok

umen

FA

-KB

yan

g di

kelu

arka

n pe

jaba

t ber

-w

enan

g

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

FA

-KB

Reh

abili

tasi

3.10

. A

dany

a te

mpa

t pem

beni

han/

pem

bi-

bita

n.D

okum

en fo

toM

emfo

to lo

kasi

pem

beni

-ha

n/pe

mbi

bita

n3.

11.

Ada

nya

kegi

atan

pen

anam

an d

i lo-

kasi

pem

anen

an/p

emun

guta

n H

HK

.D

okum

en fo

toM

enga

mbi

l fot

o di

lapa

-ng

an3.

12.

Mem

baya

r Pun

guta

n S

umbe

r Day

a H

utan

(PS

DH

) dan

dan

a re

bois

asi

(DR

).

Buk

ti pe

mba

yara

n P

SD

H

dan

DR

Per

iksa

kea

slia

n P

SD

H

dan

DR

dan

waw

anca

ra

deng

an p

etug

as te

rkai

t ya

ng m

ener

ima

PS

DH

da

n D

R4.

Pe

ngem

-ba

ngan

us

aha

jasa

lin

gkun

gan

4.1.

A

dany

a us

aha

jasa

ling

kung

an:

Wis

ata

alam

; ata

u

Pen

angk

aran

bur

ung/

bina

tang

ya

ng d

ibol

ehka

n; a

tau

Per

lindu

ngan

kea

neka

raga

man

ha

yati;

ata

u

Pem

anfa

atan

alir

an s

unga

i; at

au

Kar

bon

mar

ket.

Daf

tar n

ama

peng

elol

a ja

sa li

ngku

ngan

Per

iksa

daf

tar n

ama

pen-

gelo

la ja

sa li

ngku

ngan

.

Dok

umen

foto

Mem

foto

loka

si o

bjek

jasa

lin

gkun

gan

Dok

umen

renc

ana

loka

si

(site

pla

n)P

erik

sa k

easl

ian

renc

ana

loka

si

4.2.

A

dany

a pe

ngur

us/p

enge

lola

usa

ha

jasa

ling

kung

an.

Dok

umen

daf

tar n

ama

peng

urus

/pen

gelo

la ja

sa

lingk

unga

n

Per

iksa

daf

tar n

ama

pen-

guru

s/pe

ngel

ola

90

4.3.

A

dany

a sa

rana

/pra

sara

na p

enun

jang

ja

sa li

ngku

ngan

.La

pora

n pe

ngam

atan

la

pang

anP

erik

sa la

ngsu

ng d

i lap

a-ng

anD

okum

en fo

toM

enga

mbi

l fot

o lo

kasi

ja

sa li

ngku

ngan

5.

Peng

em-

bang

an

usah

a pe

-m

anfa

atan

ka

was

an

5.1.

A

dany

a ta

nam

an d

i baw

ah te

gaka

n de

ngan

atro

l wan

atan

i.La

pora

n pe

ngam

atan

la

pang

an

Pem

erik

saan

lang

sung

di

lapa

ngan

Dok

umen

foto

Men

gam

bil f

oto

di a

rea

pena

nam

an5.

2.

Ada

nya

kegi

atan

pen

anam

an ta

na-

man

baw

ah te

gaka

n se

lam

a 3

tahu

n te

rakh

ir.

Lapo

ran

peng

amat

an

lapa

ngan

Pem

erik

saan

lang

sung

di

lapa

ngan

Dok

umen

foto

Men

gam

bil f

oto

di a

rea

pena

nam

an5.

3.

Ada

nya

kegi

atan

pem

anen

an/p

e-m

ungu

tan

tana

man

baw

ah te

gaka

n se

kura

ng-k

uran

gnya

1 k

ali s

etah

un.

Lapo

ran

peng

amat

an

lapa

ngan

Pem

erik

saan

lang

sung

di

lapa

ngan

Dok

umen

foto

Men

gam

bil f

oto

di a

rea

pena

nam

anC

. Pe

rlind

unga

n1.

Pe

rlind

un-

gan

tana

-m

an

1.1.

A

dany

a ke

giat

an p

ence

gaha

n/pe

n-an

gana

n pe

nyak

it ta

nam

an.

Dok

umen

lapo

ran

kegi

atan

ko

pera

si/k

elom

pok

Per

iksa

dok

umen

lapo

ran

kegi

atan

kop

eras

i/kel

om-

pok

1.2.

A

dany

a ke

giat

an p

atro

li pe

ngam

an-

an h

utan

.D

okum

en la

pora

n ke

giat

an

kope

rasi

/kel

ompo

kP

erik

sa d

okum

en la

pora

n ke

giat

an k

oper

asi/k

elom

-po

k1.

3.

Ada

nya

kegi

atan

pen

cega

han/

pen-

anga

nan

keba

kara

n.D

okum

en la

pora

n ke

giat

an

kope

rasi

/kel

ompo

kP

erik

sa d

okum

en la

pora

n ke

giat

an k

oper

asi/k

elom

-po

k1.

4.

Ada

nya

kegi

atan

pen

cega

han/

peny

elam

atan

tana

h da

n ai

r.D

okum

en la

pora

n pe

n-ga

mat

an la

pang

anP

emer

iksa

an la

ngsu

ng d

i la

pang

anD

okum

en fo

toM

enga

mbi

l fot

o di

are

a pe

nana

man

91

1.5.

A

dany

a pa

tuga

s/pe

ngur

us k

husu

s pe

rlind

unga

nD

afta

r nam

a pe

tuga

s pe

r-lin

dung

an ta

nam

anP

erik

sa d

afta

r nam

a pe

tuga

s pe

rlind

unga

n ta

nam

anD

. Pe

mbe

rday

aan

1.

Pem

ber-

daya

an

mas

yara

kat

1.1.

A

dany

a ke

giat

an p

elat

ihan

/pen

yu-

luha

n ya

ng d

ilaku

kan

dina

s/in

stan

si

pem

erin

tah

terk

ait p

enge

mba

ngan

us

aha.

Daf

tar a

bsen

pes

erta

per

-te

mua

nP

erik

sa d

afta

r had

ir pe

r-te

mua

nD

okum

en la

pora

n pe

r-te

mua

nP

erik

sa d

okum

en la

pora

n pe

rtem

uan

Dok

umen

foto

(jik

a ad

a)P

erik

sa fo

to

1.2.

A

dany

a pe

ndam

ping

an ru

tin d

ari

dina

s/in

stan

si te

rkai

t.D

afta

r abs

en p

eser

ta p

er-

tem

uan

Per

iksa

daf

tar h

adir

per-

tem

uan

Dok

umen

lapo

ran

per-

tem

uan

Per

iksa

dok

umen

lapo

ran

perte

mua

nD

okum

en fo

to (j

ika

ada)

Per

iksa

foto

1.3.

A

dany

a du

kung

an a

ngga

ran

dari

Pem

da u

ntuk

mem

berd

ayak

an m

as-

yara

kat.

Dok

umen

Ren

ja S

KP

D

terk

ait

Perik

sa d

afta

r keg

iata

n da

n al

okas

i ang

gara

n di

dok

u-m

en R

enja

SKP

D te

rkai

tE.

Ta

ta k

elol

a us

aha

1.1.

A

dany

a pe

ngur

us k

elom

pok

usah

a/ko

pera

si y

ang

berta

nggu

ng ja

wab

di

bida

ng u

saha

.

Dok

umen

daf

tar p

engu

rus

kelo

mpo

k/ko

pera

siP

erik

sa d

afta

r pen

guru

s ke

lom

pok/

kope

rasi

1.2.

A

dany

a pe

rtem

uan

angg

ota/

peng

u-ru

s ke

lom

pok

usah

a se

kura

ng-k

u-ra

ngny

a se

tiap

dua

bula

n se

kali

dala

m s

etah

un te

rakh

ir.

Daf

tar h

adir

pese

rta p

er-

tem

uan

Per

iksa

daf

tar h

adir

pe-

sera

per

tem

uan

Dok

umen

lapo

ran

per-

tem

uan

Per

iksa

dok

umen

lapo

ran

Dok

umen

foto

(jik

a ad

a)P

erik

sa fo

to

1.3.

A

dany

a ke

giat

an p

elat

ihan

pen

gua-

tan

kelo

mpo

k us

aha

yang

dila

kuka

n se

cara

man

diri

atau

den

gan

piha

k la

in, s

elai

n pe

mer

inta

h se

tidak

nya

3 bu

lan

seka

li.

Daf

tar h

adir

pese

rta p

ela-

tihan

Per

iksa

daf

tar h

adir

pe-

serta

pel

atih

anD

okum

en la

pora

n pe

lati-

han

Per

iksa

dok

umen

lapo

ran

pela

tihan

Dok

umen

foto

(jik

a ad

a)P

erik

sa fo

to

92

1.4.

A

dany

a fa

silit

asi p

embe

rday

aan

kelo

mpo

k us

aha

dari

dina

s/in

stan

si

terk

ait.

Daf

tar h

adir

pese

rta p

er-

tem

uan

Per

iksa

daf

tar h

adir

pe-

sera

per

tem

uan

Dok

umen

lapo

ran

per-

tem

uan

Per

iksa

dok

umen

lapo

ran

dan

waw

anca

ra d

enga

n pe

tuga

s da

ri di

nas.

Dok

umen

foto

(jik

a ad

a)P

erik

sa fo

to

1.5.

A

dany

a iu

ran

angg

ota

kelo

mpo

k tia

p bu

lan

sela

ma

seta

hun

tera

khir.

Dok

umen

lapo

ran

keua

n-ga

nP

erik

sa

buku

ke

uang

an

kelo

mpo

k/ko

pera

si

dan

buku

iura

n an

ggot

a1.

6.

Ada

nya

mod

al k

elom

pok

dala

m b

en-

tuk

dana

usa

ha.

Dok

umen

lapo

ran

keua

n-ga

nP

erik

sa

buku

ke

uang

an

dan

buku

ban

k ke

lom

pok/

kope

rasi

F.

K

elem

-ba

gaan

1.

Ada

nya

nam

a-na

ma

peng

urus

yan

g di

p-ili

h da

lam

mus

yaw

arah

ang

gota

kel

om-

pok.

Daf

tar n

ama

peng

urus

•P

erik

sa d

alam

dok

u-m

en

profi

l ke

lom

pok

atau

Ang

gara

n D

asar

/A

ngga

ran

Rum

ah

Tang

ga K

oper

asi (

jika

berb

entu

k ko

eras

i).•

Per

iksa

bad

an h

ukum

ko

pera

si (

jika

berb

en-

tuk

kope

rasi

)2.

A

dany

a pe

njel

asan

per

an/tu

gas

setia

p pe

ngur

us.

Dok

umen

pro

fil k

elom

-po

k/ A

ngga

ran

Das

ar /

Ang

gara

n R

umah

Tan

gga

Kop

eras

i (jik

a be

rben

tuk

koer

asi).

Per

iksa

da

lam

do

kum

en

profi

l ke

lom

pok

atau

An-

ggar

an D

asar

/A

ngga

ran

Rum

ah T

angg

a K

oper

asi

(jika

ber

bent

uk k

oera

si).

Dok

umen

SK

pen

gang

ka-

tan

peng

urus

dar

i ket

ua

kelo

mpo

k/ko

pera

si

Per

iksa

dok

umen

SK

pen

-ga

ngka

tan

peng

urus

dar

i ke

tua

kelo

mpo

k/ko

pera

si

93

3.

Ada

nya

angg

ota

kelo

mpo

k ya

ng s

eku-

rang

-kur

angn

ya m

emua

t ket

eran

gan

nam

a, p

eker

jaan

, ala

mat

, dan

luas

ga

rapa

n.

Daf

tar n

ama

angg

ota

kelo

mpo

k/ko

pera

siP

erik

sa d

afta

r na

ma

ang-

gota

kel

ompo

k/ko

pera

si

4.

Ada

nya

perg

antia

n pe

ngur

us (b

agi y

ang

mel

ampa

ui b

atas

wak

tu k

epen

guru

san

sesu

ai a

tura

n ke

lom

pok)

Dok

umen

lapo

ran

mus

y-aw

arah

ang

gota

/kop

eras

iP

erik

sa D

okum

en la

pora

n m

usya

war

ah

Dok

umen

ber

ita a

cara

pe

rgan

tian

peng

urus

P

erik

sa d

okum

en b

erita

ac

ara

5.

Ada

nya

atur

an k

elom

pok

atau

den

gan

sebu

tan

nam

a la

in.

Dok

umen

atu

ran

kelo

mpo

k at

au s

ebut

an n

ama

lain

Per

iksa

dok

umen

atu

ran

kelo

mpo

k at

au s

ebut

an

nam

a la

in6.

A

dany

a pe

rtem

uan

peng

urus

dan

/ata

u an

ggot

a se

kura

ng-k

uran

gnya

2 b

ulan

se

kali

Dok

umen

lapo

ran

per-

tem

uan

Per

iksa

dok

umen

lapo

ran

perte

mua

nD

afta

r had

ir pe

serta

per

-te

mua

nP

erik

sa d

afta

r nam

a pe

-se

rta p

erte

mua

n7.

K

egia

tan

lain

pen

guat

an k

elom

pok

yang

di

laks

anak

an s

endi

ri ol

eh p

engu

rus

kelo

mpo

k/ko

pera

si a

tau

beke

rjasa

ma

deng

an p

ihak

lain

, sel

ain

lem

baga

pe-

mer

inta

hG

. K

ewaj

iban

la

in1.

A

dany

a do

kum

en la

pora

n ke

lom

pok/

kop-

eras

i sek

uran

g-ku

rang

nya

1 ta

hun

yang

di

lapo

rkan

ke

Din

as K

ehut

anan

terk

ait.

Dok

umen

lapo

ran

tahu

nan

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

lapo

ran

dan

waw

an-

cara

ke

Din

as2.

P

enyu

suna

n la

pora

n ke

lom

pok/

kope

rasi

ha

nya

mel

ibat

kan

peng

urus

Dok

umen

lapo

ran

dan

dafta

r had

ir at

au b

erita

ac

ara

rapa

t

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

lapo

ran

dan

dafta

r ha

dir a

tau

berit

a ac

ara

rapa

t3.

P

enyu

suna

n la

pora

n ke

lom

pok/

kope

rasi

m

elib

atka

n pe

ngur

us d

an a

nggo

ta.

Dok

umen

lapo

ran

dan

dafta

r had

ir at

au b

erita

ac

ara

rapa

t

Per

iksa

kea

slia

n do

ku-

men

lapo

ran

dan

dafta

r ha

dir a

tau

berit

a ac

ara

rapa

t

94

Langkah-langkah

1. Siapkan peta zona perlindungan dan hitung perkiraan luasnya.

2. Bagi zona perlindungan dalam beberapa blok. Misalnya, jika luas zona per­lindungan 100 ha, setiap blok seluas 100 m2 (10 m x 10 m) atau akan menjadi 10 blok. Pembagian blok jangan terlalu luas, karena akan menyulitkan survey di lapangan.

3. Beri nomor urut pada setiap blok.

4. Pilih secara acak nomor blok dengan cara seperti lotre untuk menentukan lo­kasi yang disurvey. Pemilihan lokasi yang disurvey tidal lebih dari 10 % dari luas zona perlindungan. Misalnya, dengan asumsi setiap nomor blok luasnya 100 m2, maka jika luas zona perlindungan 100 ha, lokasi yang disurvey seban­yak 10 blok (10 %).

5. Mulailah survey dengan cara menghitung jumlah tanaman berkayu pada 10 blok yang dipilih dengan menggunakan contoh tabel berikut.

Zona Perlindungan : Sepadan Sungai

Blok : 1 (satu)

Lampiran 4. Panduan Survey Tutupan Lahan Zona Perlindungan

No Jenis Tanaman Kayu Jumlah

No Jenis Tanaman Kayu Jumlah

Zona Perlindungan : Sepadan Sungai

Blok : 2 (satu)

95

Nomor Blok Jumlah Tanaman Kayu123456789

10Jumlah

6. Jika semua blok sudah disurvey, hitung jumlah tanaman pada setiap blok den­gan cara mengisi table berikut.

7. Gunakan acuan ini ! Dalam 1 ha area zona perlindungan harus terdapat mini­mal 1,000 tanaman kayu. Apabila luas area zona perlindungan adalah 100 ha, maka harus terdapat minimal 100.000 tanaman kayu

8. Misalnya jumlah tanaman kayu di semua blok (10 ha) yang disurvey sebanyak 9.000 pohon. Maka, jumlah tanaman pohon pada zona perlindungan rata­rata sebanyak 900 tanaman pohon per ha.

9. Dengan kata lain, apabila rata­rata jumlah tanaman per ha sebanyak 900 tana­man, maka terdapat 90,000 tanaman di 100 ha zona perlindungan. Dengan de­mikian, tutupan lahan zona perlindungan mencapai 90 % atau dalam kategori baik.

96

Diterbitkan olehDidukung oleh