BAB 1BAB 1PPEENDAHUNDAHULLUANUANBUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN LOMBOK TENGAHBUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2012 2012

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung Millenium

Development Goal’s (MDG’s) di bidang infrastruktur

khususnya sanitasi, diharapkan perhatian pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kualitas dan kuantitas

sanitasi di daerah masing-masing. Pada kondisi saat ini realita yang terlihat

adalah belum optimalnya layanan dan buruknya kondisi sanitasi di daerah

melingkupi sampah rumah tangga, air limbah domestik, serta drainase

lingkungan, telah menurunkan kualitas lingkungan hidup, tercemarnya sumber

air bersih yang igunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari, sehingga jumlah penderita penyakit terutama pada balita semakin

meningkat. Menanggapi realita tersebut, Pemerintah telah menetapkan program

percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PPSP) menjadi salah satu

program prioritas pembangunan nasional yang akan dilakkan secara bertahap

dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014.

Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama terkoordinir dari semua tingkatan

pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan

didukung oleh kegiatan donor. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting

dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan,

dalam pengembangan kebijakan, perencanaan serta penganggaran. Bantuan

teknis program disediakan untuk pemerintah propinsi dan kota yang

menunjukkan komitmen tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi lokal dan

penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik khususnya bagi warga miskin

perkotaan di daerah perkotaan.

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting

dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan

kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan

dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan

“belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun

seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat,

semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya

dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek

pembangunan yang harus diperhatikan.

Salah satu aspek dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang

sehat, perlu diperhatikan masalah drainase, persampahan dan air limbah. Masih

sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah,

persampahan dan drainase, serta dilengkapi dengan penyediaan air bersih,

masih berjalan sendiri- sendiri. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara

terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi,

sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang

sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, yang kadang-kadang membingungkan

masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Apabila kualitas lingkungan terjaga dengan baik, derajat kesehatan

manusia akan meningkat pula. Oleh aktivitas manusia sehari-hari, sehingga

permasalahan yang timbul biasanya adalah masalah sosial kesehatan masyarakat

itu sendiri.

Sanitasi di Indonesia memerlukan perhatian khusus, sehingga peningkatan

kepedulian dan penggalaka hidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan

buruk masyarakat dalam bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Kegiatan-

kegiatan studi pasar untuk mengetahui permintaan juga dilakukan. Monitoring dan

evaluasi tidak bisa ditinggalkan dalam implementasi program sehingga strategi

monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah dengan matang. Manfaat

pengalaman nasional dalam kerangka pemberdayaan nasional adalah:

memperdalam pengkajian sektor sanitasi, mengembangkan kapasitas pembuat

kebijakan dan stakeholders, memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan,

mengembangkan kerangka kelembagaan pada tingkat nasional, mengembangkan

dan menyebarluaskan strategi atau rencana tindak serta pedoman bagi

pemerintah daerah.

Kabupaten Lombok Tengah merupakan Kabupaten dengan dinamika yang

tinggi dimana kebijakan pembangunan yang dilaksanakan haruslah merupakan

kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, Kabupaten Lombok

Tengah merupakan Kabupaten yang berkembang cukup pesat, sesuai dengan

visinya yaitu “Mewujudkan Kabupaten Lombok tengah Sebagai Tujuan Investasi

Yang Prospektif, Kondusif dan Partisipatif”. Selama kurun waktu 5 tahun

terakhir, terjadi pertambahan penduduk dengan rata-rata kenaikan ………….%

per tahunnya.

Pengelolaan sanitasi saat ini harus menjadi prioritas karena permasalahan

yang ditimbulkan akibat dari pengelolaan yang kurang baik akan berdampak

langsung kepada derajad kesehatan masyarakat. Berbagai upaya telah

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok tengah, namun masih belum

sepenuhnya memenuhi harapan dalam mengatasi persoalan pengelolaan

sanitasi, Hal ini dapat terlihat dari bermunculnya kantung-kantung permukiman

kumuh di Kabupaten Lombok tengah. Dari data yang ada terkait permasalahan

sanitasi di Kabupaten Lombok tengah, diketahui masih kurangnya penanganan

sanitasi yang meliputi sektor Drainase, Persampahan dan Air Limbah, hal ini

terlihat dari data makro kondisi sanitasi Kabupaten Lombok tengah yang meliputi

angka kesakitan akibat sanitasi buruk sebesar …………. orang ………per

penduduk, kepadatan penduduk sebesar …………. jiwa per km2, prosentase

penduduk miskin ……% dari ………… orang, rasio PAD terhadap APBD sebesar

+ ……….% dan SR air minum pada tahun 2012 sebanyak ………….. atau ,,,,,%

dari jumlah KK. Oleh karena itu masih dibutuhkan peran serta aktif dari semua

elemen masyarakat dalam pembangunan sanitasi, khususnya Sektor Swasta

dan Lembaga Non Pemerintah yang lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) dan Koperasi.

Dalam rangka mewujudkan target Millennium Development Goals (MDGs)

khususnya target ke-7 (menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan) dan ke-

11 (mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan 100 juta penghuni

permukiman kumuh, sampai tahun 2020), serta untuk menciptakan Kabupaten

Lombok tengah yang berkualitas, sebagai Kabupaten yang menarik baik sebagai

tempat usaha/kerja atau sebagai pusat kegiatan ekonomi maupun tempat tinggal

yang indah, bersih sehat dan nyaman, maka pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kabupaten Lombok tengah Tahun ……….., salah satu fokusnya

adalah percepatan pembangunan infrastuktur di Kabupaten Tengah termasuk

sektor sanitasi.

Di sisi lain, masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang

berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “rencana besar” yang

sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta dan sesuai

dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus

dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang

ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) sanitasi,

yang diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan,

pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan

sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah

saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung,

baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai mitra-mitra pendukungnya.

Pokja inilah yang nantinya secara terintegrasi akan menyusun dokumen Buku

Putih Sanitasi Kabupaten Lombok tengah.

Dasar penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok tengah adalah

penyusunan dokumen yang menggambarkan karakteristik dan kondisi sanitasi

wilayah kota, dan prioritas/arah pengembangan yang ditetapkan oleh pemerintah

dan masyarakat Kabupaten Lombok tengah. Sedangkan cakupan pembahasan

dalam penyusunan buku putih sanitasi adalah Profil sanitasi Kabupaten, sarana

prasarana eksisting, cakupan dan tingkat pelayanan, informasi kelembagaan dan

keuangan, arah pengembangan sanitasi, kebutuhan, peluang, dan analisa awal

untuk penetapan area berdasarkan tingkat resiko dan zona sanitasi.

1.2. PENGERTIAN DASAR SANITASI

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya

kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan, juga berarti sistem pembuangan

air limbah, yang khususnya menyangkut pembuangan air kotor dari rumah

tangga, kantor, hotel, pertokoan (air buangan dari WC, air cucian, dan lain-

lain); selain berasal dari rumah tangga, limbah juga dapat berasal dari sisa-sisa

proses industri, pertanian, peternakan, dan rumah sakit (sektor kesehatan).

Pengertian dasar Pengelolaan Sanitasi di Kabupaten Lombok tengah adalah sebagai berikut:

1. Air limbah (sewage) merupakan air dan cairan yang merupakan sisa dari

kegiatan manusia di rumah tangga/limbah domestik dan commercial buildy

(kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan) atau industri.

Pengolahan air limbah dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu :

a. Black water adalah air limbah rumah tangga yang bersumber dari toilet atau kakus;

b. Grey water adalah air limbah rumah tangga non kakus yang berupa

buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan

tempat cuci.

Sistem pengolahan air limbah domestic Kabupaten Lombok tengah dengan system :

a. Sistem sanitasi setempat (On Site Sanitation), adalah proses pengolahan

air limbah secara bersamaan di tempat yang biasanya menggunakan cubluk

atau septic tank;

b. Sistem sanitasi tidak setempat/terpusat (Off Site Sanitation), adalah proses pengolahan / penyaluran air

melalui jaringan perpipaan menuju IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk diolah secara terpusat.

2. Pengolahan persampahan adalah pengolahan sisa kegiatan sehari-hari

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang meliputi kegiatan

yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang berupa

pengurangan dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan,

pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) yang ditampung melalui

TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

3. Pengolahan drainase adalah optimalisasi prasarana drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air

permukaan ke badan air yaitu sumber air permukaan tanah yang berupa

sungai, danau, laut dan dibawah permukaan tanah berupa air tanah di dalam

tanah atau bangunan.

4. Penyediaan air bersih adalah adalah upaya pemerintah Kabupaten Lombok

tengah untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan

PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur

dalam.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Buku putih sanitasi Kabupaten Lombok tengah yang disusun oleh

berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi

dalam wadah pokja sanitasi yang merupakan dasar dan acuan dimulainya

pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan strategis berupa penyusunan

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan monev sanitasi. Dalam penyusunan buku

ini, pokja melakukan pemetaan kondisi sanitasi Kabupaten Lombok tengah

berdasarkan data sekunder yang terkonsolidasi dan data primer hasil survey

serta hasil studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA). Untuk

pengumpulan data dan informasi yang tersedia, baik data yang sudah tersedia

maupun informasi yang digali dari diskusi dengan Pokja Sanitasi Kabupaten

ataupun pihak terkait lainnya (misalnya pihak swasta yang terlibat dalam

layanan sanitasi, atau bidang komunikasi). Pada tahap selanjutnya, kegiatan

diarahkan dengan maksud untuk mendefinisikan kondisi sanitasi lokal. Semua

data dan informasi dievaluasi, kesenjangan diidentifikasi, kesimpulan diperoleh

melalui konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan karakteristik

sanitasi serta prioritas yang diidentifikasi untuk tingkat kelurahan. Maksud akhir

dari penyusunan buku putih ini adalah adanya penetapan kelurahan beresiko

sanitasi berdasarkan ketentuan 4 kategori risiko (tinggi, sedang, kecil, sangat

kecil/tidak berisiko) dan penyebab utama masalah sanitasi permukiman

Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, buku ini menyediakan data dasar

yang essensial mengenai Aspek teknis, kelembagaan, keuangan, komunikasi,

partisipasi masyarakat, jender & kemiskinan (PMJK), partisipasi sektor swasta &

lembaga non pemerintah serta akses masyarakat terhadap sarana sanitasi &

PHBS.

Dengan adanya pemetaan sanitasi pada buku putih ini, maka didapatkan

gambaran awal secara menyeluruh berupa zona-zona dan sistem layanan

sanitasi serta isu-isu strategis dalam pengelolaan sanitasi pada tingkat

Kabupaten. Berdasarkan data zona sanitasi dan isu strategis ini, maka nantinya

akan dapat ditentukan kebijakan dan prioritas penanganan sanitasi yang sesuai

dalam rangka pengembangan Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok tengah yang

berisi Program dan Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan yang terkait

dengan peranan dari pihak-pihak terkait, kebutuhan pendanaan, strategi sanitasi,

dan rencana tindak guna perbaikan maupun peningkatan sanitasi Kabupaten

Lombok tengah. Selain itu juga pada penyusunan buku putih ini juga

dimaksudkan untuk dilakukannya penetapan area kelurahan berisiko dari sisi

sanitasi, yang memfokuskan prioritas kegiatan pembangunan sanitasi sebagai

antisipasi terhadap terbatasnya sumber daya, terutama dana yang dimiliki

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Adanya ketetapan area kelurahan

berisiko akan memberikan arahan kepada SKPD yang penyusunan Buku Putih

ini dimaksudkan untuk mengarus utamakan pembangunan sanitasi dalam

pembangunan di Kabupaten Lombok tengah, sehingga sanitasi dapat menjadi

salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lombok tengah.

Adapun tujuan dari penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten Lombok tengah ini

antara lain :

1. Adanya pembagian tugas, tanggung jawab dan kesepahaman di antara

anggota pokja sanitasi Kabupaten Lombok Tengah

2. Teridentifikasi dan terkumpulnya data sanitasi Kabupaten Lombok Tengah

dari aspek : Kebijakan Daerah dan kelembagaan; Keuangan; Umum; Teknis;

Peran serta swasta dalam layanan sanitasi; Pemberdayaan masyarakat dan

jender dan Komunikasi serta data Layanan sanitasi oleh sektor swasta dan

masyarakat serta Komunikasi (Media)

3. Teridentifikasinya sistem yang diterapkan untuk masing-masing sub sektor

sanitasi, termasuk lokasi dan informasi lainnya serta permasalahan mendasar

untuk setiap subsektor

4. Tersedianya Dokumen Penilaian Pemetaan Cepat Situasi Sanitasi

Kabupaten Lombok tengah (Rapid Sanitation Assessment)

5. Tersedianya Deskripsi kondisi sanitasi berdasarkan studi Environmental

Health Risk Assessment (EHRA) yang berupa data primer kondisi sanitasi

rumah tangga yang memiliki konsekuensi pada risiko kesehatan lingkungan

6. Disepakatinya 4 kategori area (kelurahan) berisiko berdasarkan data

sekunder dan studi EHRA serta penyebab utama timbulnya risiko

1.4. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok tengah,

pendekatan dan metodologi penyusunan yang dilakukan dapat dipahami dari

diagram alir / kerangka pikir penyusunan seperti pada Gambar 1.1, dimana

dalam penyusunanannya dapat dikelompokkan 3 tahapan pendekatan, yaitu :

a. Bagian/kolom pertama (BA): Penyusunan Penilaian Pemetaan Awal Situasi

Sanitasi KabupatenKota – dalam bagian ini dilakukan pengumpulan data dan

informasi yang tersedia, baik data yang sudah tersedia maupun informasi

yang digali dari diskusi dengan Pokja Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah

ataupun pihak terkait lainnya (misalnya pihak swasta yang terlibat dalam

layanan sanitasi, atau bidang komunikasi). Salah satu bagian pendekatan

yang memerlukan diskusi intensif bersama seluruh anggota Pokja Sanitasi

Kota ialah Pemetaan Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi yang akan

memetakan seluruh model layanan sanitasi yang ada di Kabupaten Lombok

Tengah tersebut serta mencari akar permasalahannya.

b. Bagian/kolom kedua (BB): Rapat Konsultasi. Hasil yang diperoleh dari

bagian/kolom sebelumnya perlu untuk dikonsultasikan dengan Tim Pengarah

Pokja Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah. Konsultasi dimaksudkan untuk:

Memberikan laporan kemajuan kerja (Tim Teknis) Pokja Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah

Menyampaikan hasil Penilaian dan Pemetaan Awal Situasi Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah

Melaporkan dan meminta arahan untuk rencana kerja selanjutnya, terutama terkait dengan studi

Environmental Health Risk Assessment (EHRA). Data EHRA akan di

interpretasi yang akan

memberikan informasi mengenai risiko‐risiko sanitasi pada tingkat

kelurahan. Informasi dari studi EHRA juga digunakan untuk menetapkan

area berisiko (final), melengkapi draf area berisiko yang sebelumnya

hanya disiapkan berdasarkan data sekunder yang tersedia. Guna

menetapkan area berisiko (final), disarankan untuk menambah sumber

informasi lain yaitu persepsi SKPD. Alasannya selain karena setiap SKPD

mempunyai persepsi sendiri mengenai area berisiko berdasarkan

pengalaman sehari‐hari dalam pekerjaannya, juga persepsi SKPD ini

menjadi alat cek silang (triangulation) terhadap data dan informasi yang

sudah terkumpul sebelumnya (data sekunder dan studi EHRA).

c. Bagian/kolom ketiga (BC): Finalisasi Buku Putih. Draft Buku Putih Sanitasi

selanjutnya didiskusikan dengan pemangku kepentingan di tingkat

Kabupaten Lombok Tengah. Masukan yang diperoleh digunakan untuk

perbaikan dan menghasilkan “Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok

Tengah”. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah ini memberikan

masukan untuk tahap selanjutnya yakni Tahap Penyusunan Strategi Sanitasi

Kota (SSK).

Gambar 1. 1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Buku Putih

Sanitasi Kabupaten Lombok tengah

Dalam tahapan pertama penyusunan buku putih, terdapat tahapan

pengumpulan data dan informasi jenis data yang dikumpulkan terdiri atas

data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data yang

bersifat primer yaitu data dan informasi yang langsung diperoleh dari

lapangan yang merupakan obyek perencanaan, dan data sekuder

merupakan yang diperoleh dari intstansi/SKPD yang terkait dengan

penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok tengah. Data yang

dikumpulkan dalam tahap ini sebagian besar berasal dari berbagai Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik berupa data umum maupun data

khusus yang menyangkut teknis, keuangan, kebijakan daerah dan

kelembagaan, peran serta swasta dalam layanan sanitasi, dan media.

Kegiatan pengumpulan data sekunder meliputi aspek umum,

teknis, kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, keterlibatan sektor

swasta dalam layanan sanitasi dan aspek komunikasi. Data ini umumnya tersebar

di beberapa SKPD, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada data terkait yang

dimiliki oleh universitas setempat (biasanya berbentuk hasil penelitian), atau

dimiliki oleh instansi di Provinsi ataupun di Pemerintah Pusat. Oleh karenanya

setelah dilakukan identifikasi kebutuhan data, anggota Pokja perlu melakukan

identifikasi sumber datanya. Khususnya untuk aspek kebijakan daerah dan

kelembagaan serta aspek keuangan, perlu dilakukan diskusi intensif tersendiri

khusus untuk kedua aspek tersebut terkait dengan sanitasi. Hal ini disebabkan

umumnya belum terdapat keseragaman pemahaman dari pada kedua aspek

tersebut terkait dengan sanitasi. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga

dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti:

Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam

perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta

dalam pengelolaan sanitasi, survay keuangan, survay priority setting area

beresiko serta survay peran serta masyarakat dan gender.

Selain pengumpulan data sekunder, juga dilakukan pengumpulan data

primer yang berupa wawancara dengan informan kunci, pihak SKPD, kelompok

masyarakat (masyarakat miskin perkotaan, responden yang dipilih adalah

masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di kawasan

perkotaan, Pengusaha Penampung (Pengepul) atau Pengusaha Produksi Barang

Bekas Daur Ulang, pengelola TPA, Pengusaha Penanganan Limbah Cair Domestik

(Sedot Tangki Septik), LSM atau Kelompok Masyarakat yang telah menjalankan

aktivitas Daur Ulang Sampah, Sektor Swasta Pemasang Iklan).

1.5. POSISI BUKU PUTIH

Buku putih sanitasi Kabupaten Lombok tengah pada hakekatnya

merupakan gambaran karakteristik dan kondisi sanitasi, serta prioritas atau arah

pengembangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat saat ini yang

menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan

sanitasi. Buku ini nantinya akan menjadi baseline data tentang kondisi sanitasi

Kabupaten Lombok tengah saat ini bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupate

(SSK) dan monev sanitasi sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat

Kabupaten. Dalam tahapan monitoring dan evaluasi hasil implementasi rencana

kerja sanitasi, disusun adanya “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan

gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan

Sanitasi Tahunan ini nantinya akan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi dan

setelah 3 tahun, semua informasi tersebut akan dijadikan bahan masukan untuk

Revisi Buku Putih Sanitasi.

1.6. SUMBER DATA

Sumber data dalam penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten Lombok tengah meliputi :

a. Data primer yaitu data yang bersumber dari survay atau observasi

lapangan yang dilakukan pokja, data primer dapat berupa rekaman hasil

wawancara maupun potret (foto) kondisi eksisting dilapangan. Jenis data

primer yang dipakai dalam penyusunan buku putih ini adalah (1) Penilaian

Resiko Kesehatan Lingkungan/ Environmental Health Risk Assessment, (2)

Penilaian Sanitasi Berbasis Masyarakat/Community-based Sanitation

Assessment, (3) Penilaian Penyedia Sarana Sanitasi oleh Sektor

Swasta/Sanitation Supply Assessment, dan (4) Penilaian Peran Media/Media

Assessment. Untuk wawancara, responden yang dijadikan sumber data antara

lain : SKPD, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di

kawasan

pengelola TPA, Pengusaha Penanganan Limbah Cair Domestik (Sedot Tangki

Septik), LSM atau Kelompok

Masyarakat yang telah menjalankan aktivitas Daur Ulang Sampah, Sektor

Swasta Pemasang Iklan.

b. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD

yang terlibat ISSDP, buku-buku umum mengenai wajah dan karakter

Kabupaten Lombok tengah secara umum. Data sekunder yang dibutuhkan

dalam penyusunan buku putih sanitasi ini antara lain (1) demografi, (2)

kepadatan penduduk, (3) data keluarga miskin, (4) kesehatan masyarakat, (5)

arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten/kota, (6) data kelembagaan dan

keuangan, dan sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam

penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten Lombok tengah seperti :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok

tengah, Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010

Masterplan Drainase Kabupaten Lombok tengah Tahun 2008 – 2028

Penataan Kawasan TPA Kabupaten Lombok tengah Tahun 2002

Profil Sanitasi Kabupaten Lombok tengah Tahun 2009

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Lombok tengah Tahun 2008 – 2014

RPIJM Kabupaten Lombok tengah Tahun 2010 – 2014

RPJMD Kabupaten Lombok tengah Tahun 2010 – 2014

RTRW Kabupaten Lombok tengah Tahun 2009 – 2028

Kabupaten Lombok tengah dalam Angka Tahun 2005 - 2009

1.7. PERATURAN PERUNDANGAN

Didalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok tengah

berdasar pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat

nasional atau pusat, propinsi maupun daerah. Kegiatan program Indonesia

Sanitation Sector Development Program (ISSDP) atau Program Pengembangan

Sanitasi Indonesia di Kabupaten Lombok tengah didasarkan pada aturan-aturan

dan produk hukum yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan .

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

9. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

12. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Kabupaten/Kota.

13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan.

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air.

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009.

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan.

23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang

Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun

2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan

Perumahan;

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis

Dampak Kesehatan Lingkungan;

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SKl/III/2003 tentang

Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;

27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman

Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).

28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat;

29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali

Bersih.

30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah

Cair Bagi Kawasan Industri.

31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi

degan AMDAL.

32. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air

33. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai

Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.

34. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pemantauan dan

Pengelolaan Lingkungan;

35. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman penyusunan Rencana Tata

Ruang Kawasan Perkotaan.

36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah

Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;

38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

Kawasan Perkota

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kebersihan.

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 21 Tahun 2002 tentang AMDAL;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan

Kelembagaan Kecamatan.

46. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kabupaten Lombok tengah Tahun

2006-2025;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor: 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok tengah Tahun 2006-2025;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kabupaten Lombok tengah 2006-2009.

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2006

tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan;

50. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Retribusi Cetak Peta.

51. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Bangunan Gedung;

52. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Kabupaten Lombok tengah.

53. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lombok tengah Tahun 2009 – 2028