dprd kabupaten raja ampatdprd.rajaampatkab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/perda... · web...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 10 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka untuk menuju kemandirian daerah secara nyata dan bertanggungjawab perlu mencari, menggali, mengolah dan memanfaatkan sumber-sumber potensi daerah yang bermuara pada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah;

b. bahwa dalam rangka menuju kemandirian daerah, maka perlu melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mendukung kebijakan daerah terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

1

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 68);

2

22. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

dan

BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah

dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat, sebagai lembaga mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat.9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat.10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing melaksanakan pelayanan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembangunan bagi masyarakat diwilayah Kabupaten Raja Ampat.

11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada PT. Bank Papua Cabang Waisai Kabupaten Raja Ampat.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

3

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDT, adalah Surat Keputusan yang menetukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah Lebih yang telah ditetapkan.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atau Keberatan terhadap SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

26. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang–undangan Retribusi Daerah.

27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Retribusi Derah.

28. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Raja Ampat.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;e. Retribusi Pelayanan Pasar;f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;h. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; danj. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

4

BAB IIIRETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :a. pelayanan pendaftaran; danb. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta

Bagian KeduaCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, frekuensi dan jangka waktu pelayanan, dan jenis alat yang digunakan.

Bagian KetigaStruktur dan Besarnya Tarif

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana terdapat pada Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian KeempatPelayanan Kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan

dan Tanggungan Pihak Ketiga

Pasal 6

(1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta asuransi kesehatan atau pihak ketiga lainnya, dilakukan sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang dibuat oleh Penyedia Jasa Asuransi Kesehatan atau Pihak Penjamin dengan Pemerintah Daerah.

Bagian KelimaKebijakan Pembiayaan Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas dan RSUD

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD kepada masyarakat dengan memberikan keringanan biaya pengobatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan daya beli masyarakat.

(2) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu atau miskin menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan mengalokasikan dana pelayanan kesehatan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat.

5

BAB IVRETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi

Pasal 9

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi

pembuangan/pemusnahan akhir sampah; danc. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan sarana sosial lainnya.

Pasal 10

Sarana sosial lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi panti asuhan, asrama pelajar/mahasiswa, tempat penampungan komunitas masyarakat adat.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan lokasi sampah.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VRETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP

DAN AKTA CATATAN SIPIL


Pasal 13

(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah berupa penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah :a. kartu tanda penduduk;b. kartu keterangan bertempat tinggal;c. kartu identitas kerja;d. kartu penduduk sementara;e. kartu identitas penduduk musiman;f. kartu keluarga; dang. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan

pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

6


Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian KetigaStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIRETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM


Pasal 16

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu parkir.


Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIIRETRIBUSI PELAYANAN PASAR


Pasal 19

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.

(2) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, pemerintah kampung dan pihak swasta.

7


Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan lokasi fasilitas pasar.


Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


Pasal 22

(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

(2) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

(3) Dikeculikan dari objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana di maksud pada ayat (2), adalah pengujian kendaraan untuk : a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan;c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat yang di buktikan dengan surat

keterangan dari pihak yang berwenang;d. kendaraan pemadam kebakaran; dan e. kendaraan palang merah.


Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, biaya pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

Bagian ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8

BAB IX RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA


Pasal 25

(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

(2) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.


Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan skala perbandingan, jenis dan ukuran serta peruntukan atas peta.


Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS


Pasal 28

(1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut retribusi atas pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

(2) Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

(3) Dikecualikan dari obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan swasta.


Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan kapasitas maksimal tangki berdasarkan frekuensi penyedotan kakus serta memperhatikan jarak tempuh dengan tempat pembuangan akhir .

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9

BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG


Pasal 31

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan tera atau tera ulang.

(2) Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; danb. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis alat ukur,takar, timbang dan perlengkapan dan/atau jenis barang dalam keadaan terbungkus yang di tera/tera ulang.


Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI


Pasal 34

(1) Dengan nama Reribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.


Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.


Pasal 36

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) setiap tahun dari NJOP PBB menara telekomunikasi.

10

BAB XIIISUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 37

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan.

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB XIVGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 38

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB XVPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 39

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian.

(4) Khusus untuk Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, penetapan tarif hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB XVIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 40

Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XVIIPEMUNGUTAN

Pasal 41

(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

11

BAB XVIIITATACARA PEMBAYARAN

Pasal 42

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSRD.

(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIXTATACARA PENAGIHAN

Pasal 44

(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KEBERATAN

Pasal 45

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

12

Pasal 46

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 47

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 48

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIIKEDALUWARSA

Pasal 49

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak

langsung.(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

13

Pasal 50

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIIIPEMERIKSAAN

Pasal 51

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan

memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; danc. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIVPEMANFAATAN

Pasal 52

(1) Sebagian dari hasil penerimaan Retribusi Jasa Umum digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan masing-masing pelayanan.

(2) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Raja Ampat.

BAB XXVINSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 53

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dananya melalui APBD Kabupaten Raja Ampat.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XXVIPENYIDIKAN

Pasal 54

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

14

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;j. menghentikan penyidikan; dank. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(5) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara ex-officio karena jabatannya bertugas untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dibidang Retribusi Daerah.

BAB XXVIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 55

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XXVIIIPELAKSANAAN

Pasal 56

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya pada masing–masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB XXIXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi tersebut.

15

BAB XXXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan pelaksanaan untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Sejak diberlakukannnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah ini, maka :1. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi

Penggantian Biaya cetak KTP , Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;2. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan;Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisaipada tanggal ............................... 2011

BUPATI RAJA AMPAT,

MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai pada tanggal ………….......2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,

Drs. FERDINAN DIMARA,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19571212 198303 1 031

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR ......

16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Kabupaten Raja Ampat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sesuai kewenangan otonominya mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna peningkatan pelayanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lahir bathin sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kaitan dengan itu, Pemerintah Daerah sangatlah membutuhkan dukungan masyarakat baik Orang Pribadi maupun Badan yang sebagai obyek dan subyek dari pembangunan itu sendiri agar berpartisipasi aktif memberikan kontribusinya terhadap kebijakan daerah yang mengatur tentang berbagai pungutan-pungutan dalam bentuk retribusi, guna dapat membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat lebih memadai lagi.

Dengan demikian, retribusi merupakan jenis pungutan yang diperoleh dari masyarakat secara langsung belumlah cukup untuk menopang APBD Kabupaten Raja Ampat, karena tidak sebanding dengan penerimaan dari Pemerintah Pusat guna membiayai berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor retribusi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat, dunia usaha dan investasi daerah.

Maka dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara efektif pemberlakuannya dimulai pada bulan Januari 2010 dengan diserahkannya beberapa kewenangan kepada daerah untuk menarik pajak daerah dan retribusi daerah, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu segera dievaluasi dan diadakan penyesuaian kembali sekaligus juga menambah beberapa obyek retribusi yang telah diserahkan kepada daerah. Selain itu, dengan adanya penyesuaian ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat menggali potensi penerimaan dari sektor Retribusi Jasa Umum yang selama ini belum diserahkan kepada daerah untuk dapat dipungut sebagai penerimaan daerah.

Disamping itu bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menjadi dasar atau pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelumnya telah dicabut, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehingga penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya untuk memenuhi amanat Undang-undang dimaksud, maka perlu disusun beberapa objek Retribusi Jasa Umum kedalam 1 (satu) produk hukum daerah, yang akan menjadi dasar dalam pemungutan Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Raja Ampat.

17

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Pasien tidak mampu/miskin adalah pasien yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu jaminan kesehatan yang sah, atau gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, atau penghuni Panti Asuhan.Yang dimaksud Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Cukup jelas

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelasPasal 16

Cukup jelasPasal 17

Cukup jelasPasal 18

Cukup jelasPasal 19

Cukup jelasPasal 20

Cukup jelasPasal 21

Cukup jelasPasal 22

Cukup jelasPasal 23

Cukup jelasPasal 24

Cukup jelasPasal 25

Cukup jelasPasal 26

Cukup jelasPasal 27

Cukup jelasPasal 28

Cukup jelas

18

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30Cukup jelas

Pasal 31Cukup jelas

Pasal 32Cukup jelas

Pasal 33Cukup jelas

Pasal 34Cukup jelas

Pasal 35Cukup jelas

Pasal 36Cukup jelas

Pasal 37Cukup jelas

Pasal 38Cukup jelas

Pasal 39Cukup jelas

Pasal 40Cukup jelas

Pasal 41Cukup jelas

Pasal 42Cukup jelas

Pasal 43Cukup jelas

Pasal 44Cukup jelas

Pasal 45Cukup jelas

Pasal 46Cukup jelas

Pasal 47Cukup jelas

Pasal 48Cukup jelas

Pasal 49Cukup jelas

Pasal 50Cukup jelas

Pasal 51Cukup jelas

Pasal 52Cukup jelas

Pasal 53Cukup jelas

Pasal 54Cukup jelas

Pasal 55Cukup jelas

Pasal 56Cukup jelas

Pasal 57Cukup jelas

Pasal 58Cukup jelas

Pasal 59Cukup jelas

19

Pasal 60Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011 NOMOR

20

A. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

1. Umum.

No. Jenis Pelayanan Kesehatan Klasifikasi

Puskesmas/ Tempat

Pelayanan

Satuan/

volume

Besar Tarif (Rp)

01 02 03 04 05

1. Pelayanan Umum

a. Pemeriksaan

/konsultasi

b. Obat-obatan

c. Suntikan

d. Pelayanan KB

Puskesmas dengan

tempat tidur &

Puskesmas Ibukota

1 kali

pelayanan

1000,-

2. Pelayanan Umum

a. Pemeriksaan/

konsultasi

b. Obat-obatan

c. Suntikan

d. Pelayanan KB

Puskesmas dengan

tanpa tempat tidur

& Pustu, Pusling,

Rumah Bersalin

1 kali

pelayanan

500,- atau sesuai

bahan yang

nilainya

dipersamakan

3. Pelayanan Umum

a. Pelayanan Program KB

b. Imunisasi Ibu & Anak

c. Pemberian vitamin bagi

balita dan Fe bagi Ibu

hamil

Posyandu 1 kali

pelayanan

Bebas biaya

2. Pelayanan KB Mandiri.

No. Jenis Pelayanan Tarif Jasa

Pelayanan

Puskesmas

(Rp)

Biaya bahan

& Alat

(Rp)

Tarif Jasa

Medis

(Rp)

Total

(Rp)

01 02 03 04 05 06

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Alat KB Program

Alat KB Libi

Pil

Suntikan

Spiral (IUD)

Implant (Komersial)

-

-

500,-

500,-

500,-

500,-

-

-

-

-

-

-

-

-

500;-

5.000,-

15.000,-

25.000,-

-

-

1.000,-

5.500,-

15.000,-

25.500,-

21

Lampiran I : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Nomor : TAHUN 2011Tanggal : TAHUN 2011

3. Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas.

Tindakan Perawatan

Gigi

Tarif Jasa

Puskesmas

(Rp)

Biaya Bahan dan

Alat

(Rp)

Besar Tarif

Jasa Medis

(Rp)

Total

(Rp)

Tindakan Kecil 1.000,- 4.000,- 5.000,- 10.000,-

Tindakan Sedang 5.000,- 25.000,- 25.000,- 55.000,-

4. Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas

Pemeriksaan

Laboratorium

Tarif Jasa

Puskesmas

(Rp)

Biaya Bahan dan

Alat

(Rp)

Tarif jasa

Medis

(Rp)

Total

(Rp)

01 02 03 04 05

Sederhana (per item)

Test Golongan Darah

Test Kehamilan

200,-

500,-

1.000,-

300,-

2.000,-

10.000,-

1.000,-

1.000,-

1.000,-

1.500,-

3.500,-

12.000,-

5. Pelayanan Rawat Inap pada Puskesmas.

Asal pasien Tarif Jasa

Puskesmas

(Rp)

Biaya Bahan dan

Alat

(Rp)

Tarif Jasa

Medis

(Rp)

Total

(Rp)

01 02 03 04 05

Masyarakat Umum

Swasta

1.500,-

5.000,-

-

-

12.500,-

25.000,-

14.000,-

30.000,-

6. Tindakan Medik Terapi pada Puskesmas.

Pasien Tarif Jasa

Puskesmas

(Rp)

Biaya Bahan dan

Alat

(Rp)

Tarif Jasa

Medis

(Rp)

Total

(Rp)

01 02 03 04 05

Sederhana

Kecil terencana

Sedang Terencana

5.00,-

1.500,-

10.000,-

1.000,-

7.500,-

30.000,-

1.500,-

10.000,-

25.000,-

3.000,-

19.000,-

65.000,-

7. Persalinan pada Puskesmas

Pasien Tarif Jasa

Puskesmas

(Rp)

Biaya Bahan dan

Alat

(Rp)

Tarif Jada

Medis

(Rp)

Total

(Rp)

01 02 03 04 05

Persalinan Normal

Test Golongan darah

3.000,-

7.000,-

7.000,-

8.000,-

240.000,-

15.000,-

250.000,-

30.000,-

22

B. Pelayanan Kesehatan pada RSUD.

1. Rawat Inap (ranap)

a. Besar Tarif dan biaya rawat inap pada RSUD ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai

berikut :

Pemeriksaan

Lab.

Tarif Jasa

Rumah Sakit

(Rp)

Biaya Bahan

dan Alat

(Rp)

Tarif Jasa

Medis

(Rp)

Total

(Rp)

01 02 03 04 05

VIP

Klas I

Klas II

Klas III

100.000,-

86,000,-

85.000,-

70.000,-

-

-

-

-

60.000,-

50.000,-

30.000,-

20.000,-

160.000,-

136.000,-

115.000,-

90.000,-

b. Untuk Pelayanan kesehatan bagi bayi dan ruang ICU, ditetapkan besar tarif retribusi

dengan prosentase sebagai berikut :

(1) Ruang Bayi Normal = 50 % (lima puluh persen) tarif pelayanan rawat ibu

(2) Ruang Bayi Patologis = tarif pelayanan klas II

(3) Ruang ICU / Recorvey = tarif pelayanan kelas II

c. Untuk jasa konsultasi medis rawat inap setiap kali kunjungan ditetapkan tarif retribusi,

sebagai berikut :

No. Klasifikasi ruangan Volume Kunjungan Besar tarif

(Rp)

01 02 03 04

1.

2.

3.

4.

VIP

Klas I

Klas II

Klas III

1 kali kunjungan

1 kali kunjungan

1 kali kunjungan

1 kali kunjungan

50.000,-

35.000,-

25.000,-

10.000,-

2. Rawat Jalan

Tarif retribusi untuk jasa pelayanan rawat jalan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai

berikut

a. Pelayanan pemeriksaan, laboratorium sederhana dan obat-obatan sederhana untuk

paling banyak 3 macam obat selama 3 hari, dengan besar tarif :

(1) Pasien Baru Rp. 5.000,-

(2) Pasien lama Rp. 2.000,-

b. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi pasien yang tidak

membawa rujukan dari PKM dikenakan tarif jasa medis sebesar Rp. 5.000,- bagi pihak

swasta.

23

c. Pelayanan pengujian kasehatan bagi masyarakat umum dikenakan tarif jasa pelayanan

kesehatan, yang terdiri atas :

(1) Jasa Polik sebesar Rp. 2.000,- setiap kali pelayanan.

(2) Jasa Medis sebesar Rp. 3.000,- setiap kali pelayanan.

d. Pelayanan pengujian kesehatan bagi siswa dan mahasiswa dikenakan tarif jasa

pelayanan kesehatan, yang terdiri atas :

(1) Jasa Polik sebesar Rp. 500,- setiap kali pelayanan.


e. Pelayanan pengujian kesehatan bagi karyawan swasta atau perusahaan dikenakan tarif

jasa pelayanan kesehatan, yg terdiri atas :



f. Pelayanan pengujian kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan tarif jasa pelayanan

kesehatan, sesuai pedoman pengujian kesehatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

g. Pelayanan Medico-legal besar tarifnya ditetapkan sebagai berikut terdiri atas :



3. Rawat UGD.

Pelayanan rawat UGD meliputi pelayanan pemeriksaan, laboratorium sederhana untuk

paling banyak 3 macam obat selama 3 hari dengan besar tarif :

a. Tindakan medis dan penunjang medis sebesar tarif tindakan sejenis klas II.

b. Tarif rawat observasi dengan besar tarif sama dengan ½ dari tarif rawat inap klas II

4. Tindakan Perawatan Gigi.

Langkah/Tindakan Tarif jasa

rumah sakit

(Rp)

Biaya bahan

dan Alat

(Rp)

Tariff jasa

Medis

(Rp)

Total

(Rp)

01 02 03 04 05

Tindakan Kecil

Tindakan Sedang

Tindakan Besar

15.000,-

20.000,-

25.000,-

-

-

25.000,-

60.000,-

105.000,-

40.000,-

80.000,-

130.000,-

5. Protesa Lepas

Klasifikasi Tarif Jasa

Rumah Sakit

( Rp )

Biaya Bahan

Dan Alat ( Rp )

Tarif Jasa

Medis ( Rp )

T o t a l (

Rp )

01 02 03 04 05

I. Protesa Lepas

Sebagian

* 1-3 gigi (per

gigi)

* >3 gigi (per gigi)

II. Full Protesa

Rahang atas /

bawah

1.000,-

1.000,-

5.000,-

4.000,-

4000,-

15.000,-

25.000,-

20.000,-

180.000,-

30.000,-

25.000,-

200.000,-

24

III. Reparasi gigi

palsu (per set)

*Jaket Crown

Perawatan

Orthodosi

5.000,-

5.000,-

5.000,-

5.000,-

5.000,-

5.000,-

100.000,-

150.000,-

300.000,-

110.000,-

160.000,-

310.000,-

6. Persalinan.

a. Tarif pelayanan persalinan meliputi tarif jasa rumah sakit, biaya bahan & alat dan jasa

medis.

b. Klasifikasi dan besaran tarif dimaksud pada huruf a, sebagaimana ditetapkan dibawah ini

:

Klasifikasi dan Besar Tarif Persalinan


Rumah Sakit

( Rp)

Biaya Bahan

Dan Alat

( Rp)

Tarif Jasa Medis

( Rp)

T o t a l

01 02 03 04 05

Klas Utama

Klas I

Klas II

Klas III a

50.000,-

30.000,-

20.000,-

10.000,-

120.000,-

100.000,-

80.000,-

60.000,-

330.000,-

270.000,-

200.000,-

130.000,-

500.000,-

400.000,-

300.000,-

200.000,-

c. Untuk persalinan per vagina dengan tindakan ( vacum extraksi, forest, Fersi extraksi

kaki/bokong, embriotomi, Braxton-Hick), besar tarif pelayanan ditambah 50 % ( Lima

Puluh persen ) dari tarif persalinan sesuai klasifikasi dan jenis tarif sebagaimana

dimaksud pada huruf b ( tabel ) diatas.

7. Tindakan Medik Terapi.

a. Tindakan M & T Sederhana

(1) Tarif atas Tindakan M & T Sederhana meliputi tarif untuk Jasa Rumah Sakit, biaya

bahan dan alat, dan tarif jasa medis.

(2) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas pelayanan medis, operator

dan jasa pelayanan anestesi.

(3) Klasifikasi dan besarnya tarif Tindakan M & T Sederhana sebagai berikut ini :


Rumah sakit

(Rp)

Biaya Bahan

Dan alat

(Rp)

Tarif Jasa

Medis

(Rp)

Total

01 02 03 04 05

Klas Utama

Klas I

Klas II

Klas III a

Klas III b / Zaal

900,-

600,-

300,-

150,-

100,-

6.000,-

4.000,-

2.000,-

1.000,-

650,-

2.100,-

1.400,-

350,-

700,-

-

9.000,-

6.000,-

3.000,-

1.500,-

750,-

25

b. Tindakan M & T Kecil Terencana.


Rumah Sakit

(Rp)

Biaya Bahan

Dan Alat

(Rp)

Tarif Jasa

Medis

(Rp)

Total

01 02 03 04 05

Klas Utama

Klas I

Klas II

Klas III a

Klas III b / Zaal

6.000,-

4.000,-

2.000,-

1.500,-

1.000,-

18.000,-

30.000,-

15.000,-

7.500,-

5.000,-

18.000,-

12.000,-

6.000,-

4.000,-

-

42.000,-

46.000,-

23.000,-

13.000,-

6.000,-

c. Tindakan M & T Sedang Terencana

(1) Klasifikasi dan besar tarif atas tindakan M & T Sedang Terencana ditetapkan sebagai

berikut :


Rumah Sakit

(Rp)

Biaya Bahan

Dan Alat

(Rp)

Tarif Jasa

Medis

(Rp)

Total

01 02 03 04 05

Klas Utama

Klas I

Klas II

Klas III a

Klas III b / Zaal

60.000,-

40.000,-

20.000,-

10.000,-

5.000,-

180.000,-

120.000,-

60.000,-

30.000,-

15.000,-

150.000,-

100.000,-

50.000,-

25.000,-

15.000,-

390.000,-

260.000,-

130.000,-

65.000,-

35.000,-

(2) Untuk jasa pelayanan medis dalam hal Tindakan M & T Sedang Terencana dikenakan

Tarif sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sesuai klasifikasi dan masing-masing tarif

sebagaimana dimaksud pada angka 1 (tabel) diatas.

(3) Untuk jasa pelayanan medis anestesi dalam hal tindakan M & T Sedang Terencana

dikenakan tarif yang besarx sama dengan tarif tindakan terencana sesuai klasifikasi

masing-masing ditambah 15 % (lima belas persen).

(4) Untuk jasa pelayanan tarif bagi pasien rawat alan dikenakan tarif yang besarnya sama

dengan tarif bagi pasien rawat inap klas III a.

d. Tindakan M & T Besar Terencana.

(1) Klasifikasi dan besar tarif atas tindakan M & T Besar Terencana

ditetapkan sebagai berikut :

Klasifikasi Tarif Jasa Biaya Bahan Tarif Jasa Total

26

Rumah Sakit

(Rp)

Dan Alat

(Rp)

Medis

(Rp)

01 02 03 04 05

Klas Utama

Klas I

Klas I

Klas III a

Klas III b / Zaal

180.000,-

120.000,-

60.000,-

30.000,-

15.000,-

405.000,-

270.000,-

135.000,-

70.000,-

45.000,-

390.000,-

260.000,-

130.000,-

65.000,-

40.000,-

975.000,-

600.000,-

325.000,-

165.000,-

100.000,-

(2) Untuk jasa pelayanan medis anestesi dalam hal tindakan M & T Besar Terencana

dikenakan tarif sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sesuai klasifikasi dan masing-

masing tarif sebagaimana bermaksud pada angka 1 (tabel) diatas.

(3) Untuk jasa pelayanan tindakan akut atau darurat yang tidak terencana dalam hal

Tindakan M & T Besar Terencana dikenakan tarif yang besarnya sama dengan tarif

tindakan M terencana sesuai klasifikasi masing-masing ditambah 15 % (lima belas

persen).

(4) Untuk jasa pelayanan tindakan M & T Besar Terencana bagi pasien rawat jalan

dikenakan yang besarnya sama dengan tarif bagi pasien rawat inap klas III .

e. Tindakan M dan T Khusus Terencana.

(1) Klasifikasi dan besar tarif atas tindakan M & T Khusus Terencana

ditetapkan sebagai berikut ;


Rumah Sakit

(Rp)

Biaya Bahan

Dan Alat

(Rp)

Tarif Jasa

Medis

(Rp)

Total

01 02 03 04 05

Klas Utama

Klas I

Klas I

Klas III a

Klas III b /

Zaal

225.000,-

150.000,-

75.000,-

37.000,-

25.000,-

660.000,-

220.000,-

440.000,-

110.000,-

75.000,-

450.000,-

300.000,-

150.000,-

75.000,-

50.000,-

1.335.000,-

890.000,-

445.000,-

222.000,-

150.000,-

(2) Untuk jasa pelayanan medis anestesi dala hal tindakan M & T Khusus Terencana

dikenakan tarif sebesar 25 % (Dua Puluh Lima persen) sesuai klasifikasi dan masing-

masing tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1 (tabel) diatas.

(3) Untuk jasa pelayanan akut atau darurat yang tidak terencana dalam hal tindakan M

& T Khusus Terencana dikenakan tarif yang besarnya sama dengan tarif tindakan M

terencana sesuai klasifikasi masing-masing ditambah 15 % (Lima Belas persen).

(4) Untuk jasa pelayanan tindakan M & T Khusus Terencana bagi pasien rawat jalan

dikenakan yang besarnya sama dengan tarif bagi pasien rawat inap klas III a.

C. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

a. Pemeriksaan Laboratorium Klinis.

27

(1) Klasifikasi dan besar tarif atas pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinis

ditetapkan sebagai berikut:


Rumah Sakit

(Rp)

Biaya Bahan

Dan Alat

(Rp)

Tarif Jasa

Medis

(Rp)

Total

01 02 03 04 05

Sederhana

sedang

5.000,-

8.000,-

10.000,-

10.000,-

5.000,-

10.000,-

20.000,-

28.000,-

(2) Untuk pelayanan pemeriksaan laboratosium klinis bagi pasien Klas Utama dan Kelas

I dikenakan tarif yang besarnya sesuai masing-masing klasifikasi dan ditambah 30 %

(tiga puluh persen) dari tarif yang berlaku.

(3) Untuk pelayanan permintaan cito dikenakan tarif yang besarnya sesuai dengan

masing-masing klasifikasi ditambah 29 % (Dua Puluh Sembilan persen) dari tarif

yang berlaku.

b. Pelayanan Bank Darah

(1) Klasifikasi dan besar tarif atas pelayanan Bank Darah ditetapkan sebagai

berikut :


Rumah Sakit

(Rp)

Biaya Bahan

Dan Alat

(Rp)

Jasa Medis

(Rp)

Total

01 02 03 04 05

- Tes Golongan

Darah

- Blood bag /

kantung Darah

10.000,-

10.000,-

20.000,-

100.000,-

20.000,-

25.000,-

50.000,-

135.000,-

(2) Untuk pelayanan Bank Darah bagi pasien Kelas Utama dan kelas I dikenakan tarif

yang besarnya sesuai masing-masing klasifikasi dan ditambah 30 % (tiga puluh

persen).


masing-masing klasifikasi ditambah 20 % (Dua Puluh persen) dari tarif yang

berlaku.

c. Pemerikasaan Radio Diagnostik Sederhana.

(1) Klasifikasi dan besar tarif atas pelayanan Pemerikasaan Diagnostik

Sederhana ditetapkan sebagai berikut :

28


Rumah Sakit

(Rp)

Biaya Bahan

Dan Alat

(Rp)

Jasa Medis

(Rp)

Total

01 02 03 04 05

a. Film Besar

b. Film Sedang

c. Film Kecil

3.000,-

3.000,-

3.000,-

23.000,-

18.000,-

13.000,-

15.000,-

15.000,-

15.000,-

41.000,-

36.000,-

31.000,-

(2) Untuk pelayanan Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Sederhana bagi pasien Kelas

Utama dan Kelas I dikenakan tarif yang besarnya sesuai masing-masing klasifikasi

dan ditambah 30 % (tiga puluh persen) dari tarif yang berlaku.

(3) Untuk pelayanan permintaan cito dikenakan tariff yang besarnya sesuai dengan

masing-masing klasifikasi ditambah 20 % (Dua Puluh persen) dari tariff yang

berlaku.

d. Pemeriksaan Elektromedik.

(1) Klasifikasi dan besar tarif atas pelayanan Pemeriksaan Elektromedik



Rumah Sakit

(Rp)

Biaya Bahan

Dan Alat

(Rp)

Jasa Medis

(Rp)

Total

01 02 03 04 05

a. E.C.G (Electro

Cardiologi) / kali

b. USG (Ultra

Sonografi) /

lembar

c. E.C.T (Elektro

Canvulsion Thp)

10.000,-

10.000,-

10.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

50.000,-

50.000,-

50.000,-

(2) Untuk pelayanan Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik bagi mpasien Kelas Utama

dan Kelas I dikenakan tarif yang besarnya sesuai masing-masing klasifikasi dan

ditambah 30 % (tiga puluh persen) dari tarif yang berlaku.


masing-masing klasifikasi ditambah 20 % (Dua Puluh persen) dari tarif yang

berlaku.

e. Pelayanan Farmasi

(1) Klasifikasi dan besar tarif atas pelayanan Pemeriksaan Elektromedik ditetapkan

sebagai berikut :29

Klasifikasi Tarif Jasa Rumah

Sakit

(Rp)

Biaya Bahan Dan

Alat

(Rp)

Jasa Medis

(Rp)

01 02 03 04

Oksigen / jam 2.000,- Sesuai DOI 3.000,-

(2) Dengan DOI disini dimaksudkan Standar plafon harga obat atau harga kontrak obat

terbaru.

D. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS.

Klasifikasi dan besar tarif atas pelayanan Rehabilitasi Medis setiap kali kunjungan pasien


Klasifikasi volume Tarif Jasa

Rumah Sakit

(Rp)

Biaya Bahan

Dan Alat

(Rp)

Jasa Medis

(Rp)

Total

01 02 03 04 05 06

Sederhana

Sedang

1 kali

1 kali

10.000,-

10.000,-

10.000,-

20.000,-

15.000,-

20.000,-

35.000,-

50.000,-

E. PELAYANAN JENAZAH.

(1) Klasifikasi dan besar tarif atas pelayanan Rehabilitasi Medis setiap kali pelayanan



Rumah Sakit

( Rp )

Biaya Bahan

Dan Alat

( Rp )

Jasa Medis

( Rp )

Total

( Rp )

01 02 03 04 05

Perawatan Jenazah

Konservasi Jenazah

5.000,-

5.000,-

STK

STK

75.000,-

100.000,-

80.000,-

105.000,-

(2) Dengan STK dimaksud kesediaan pembayaran sesuai kebutuhan dan menjadi

tanggungan keluarga.

(3) Dalam hal ada pemeriksaan VR ( Visum et Repertum ) atas permintaan pihak yang

berwewenang, selain pihak peminta menanggung bahan dan alat yang dibutuhkan,

kepadanya dikenakan biaya pelayanan jenazah untuk keperuan :

a. Penerbitan Surat VR ( Visum et Repertum ) sebesar Rp. 2.500,-

b. Jasa Medis sebesar Rp. 5.000,-

(4) Untuk keperluan pemakaian kamar jenazah dikenakan tariff sebesar Rp. 5.000,-/

Jenazah / hari.

(5) Untuk pelayanan mobil Jenazah dan mobil ambulans, kualitifikasi dan besar

tarif ditetapkan sebagai berikut :

No Klasisifikasi Jarak Volume Besar Tarif Ket.

30

Jangkauan

Tujuan

( Rp )

01 02 03 04 05 06

1.

2.

Mobil Jenazah

Mobil Ambulance

a.dalam kota

b.luar kota

a.dalam kota

b.luar kota

Sekali

pakai

Sekali

pakai

Sekali

pakai

Sekali

pakai

150.000,-

250.000,-

150.000,-

150.000,-

3. Sped Boat Jenazah Waisai- ke Distrik/Kampung Tujuan

Sekali pakai

Biaya BBM ditanggung

50 % Pemerintah

dan 50 % pengguna

4. Sped Boat Ambulance

Waisai- Sorong Sekali pakai

31

Lampiran II : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Nomor : TAHUN 2011Tanggal : TAHUN 2011

BUPATI RAJA AMPAT,

MARCUS WANMA

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

NO OBJEK TARIF (Rp)KET.

1. Restoran/Rumah makana. Restoran 25.000,-/blnb. Rumah makan 20.000,-/blnc. Warung makan 15.000,-/bln

2. Hotela. Bintang 50.000,-/blnb. Melati 35.000,-/blnc. Losmen/penginapan/mess 30.000,-/bln

3. Discotiq/Bar/Pub/Club Malam dan sejenisnya 50.000,-/bln4. Kantor swata/kantor milik pemerintah 25.000,-/bln5. Gudang Swasta/Gudang milik pemerintah 50.000,-/bln6. Kompleks Perumahan 50.000,-/bln7. Bengkel/Reparasi kendaraan 25.000,-/bln8. Perusahaan Pertukangan 25.000,-/bln9. Supermarket/Mall/Dept. Store 30.000,-/bln10. Pertokoan 25.000,-/bln11. Kios dan sejenisnya 10.000,-/bln12. Warung Makan Kaki Lima 15.000,-/bln13. Pedagang Pasar

a. kios parut kelapa/Sayuran/Buah-buahan 10.000,-/blnb. Kios Biasa 5.000,-/bln

14. Tempat tinggal 10.000,-/bln15 Pasar Ikan 20.000,-/bln

A. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP

32

Lampiran III : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPILNomor : TAHUN 2011Tanggal : TAHUN 2011

BUPATI RAJA AMPAT,

MARCUS WANMA

NO OBJEK TARIF (Rp)KET.

1. Kartu Tanda Penduduk 25.000,- Usia 60 thn keatas dibebaskan dari biaya penerbitan KTP.

2. kartu keterangan bertempat tinggal 10.000,-3. kartu identitas/pencari kerja 10.000,-4. kartu penduduk sementara 10.000,-5. kartu identitas penduduk musiman 15.000,-6. kartu keluarga 15.000,-7. keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang

memiliki izin tinggal terbatas1.000.000,-

B. Retribusi Akta Catatan Sipil

NO OBJEK TARIF (Rp)

1. Kutipan akta perkawinan WNI tidak terlambat 75.000,-2. Kutipan akta perkawinan WNI terlambat 85.000,-3. Kutipan akta perkawinan WNA tidak terlambat 500.000,-4. Kutipan akta perkawinan WNA terlambat 750.000,-5. Kutipan akta perceraian WNI tidak terlambat 250.000,-6. Kutipan akta perceraian WNI terlambat 300.000,-7. Kutipan akta perceraian WNA tidak terlambat 350.000,-8. Kutipan akta perceraian WNA terlambat 400.000,-9. Kutipan II akta perkawinan 60.000,-10. Kutipan II akta perceraian 60.000,-11. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran 30.000,-12 Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran terlambat 35.000,-13. Pencatatan dan penerbitan akta kutipan II kelahiran 40.000,-14 Pencatatan dan penerbitan akta kematian 10.000,-15. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak 50.000,-16. Pencatatan dan pengangkatan anak 50.000,-17. Pencatatan pengesahan anak 25.000,-18. Pencatatan perubahan kewarganegaraan 1.000.000,-19. Pencatatan perubahan nama 1.000.000,-

33

Lampiran IV : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUMNomor : TAHUN 2011Tanggal : TAHUN 2011

BUPATI RAJA AMPAT,

MARCUS WANMA

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

NO JENIS RETRIBUSITARIF (Rp)

1. Retribusi Parkir Kendaraan :a. Kendaraan Roda dua 1.000,-b. Kendaraan Roda empat 2.000,-c. Kendaraan Roda enam 5.000,-

34

Lampiran V : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Nomor : TAHUN 2011Tanggal : TAHUN 2011

BUPATI RAJA AMPAT,

MARCUS WANMA

A. Retribusi Pasar

NO URAIAN TARIF (Rp)

1. Pedagang yg tetap menggunakan ruang atau tempat tertentu dipasar :a. Meja Pemda (sayur) 1.000,-/harib. Meja Pemda 3.000,-/haric. Kios, kelontong dan los 4.000,-/harid. Warung makan/Pedagang makanan dan Minuman 1.000,-/harie. Pelataran terbuka 3.000,-/harif. Pelataran tertutup 3.000,-/harig. Emperan/Tempelan kios 1.000,-

2. Pedagang yang secara tidak tetap menggunakan ruang atau tempat tertentu dipasar :a. Sayur 3.000,- /harib. Ikan 3.000,- /haric. Gerobak Dorong 3.000,- /harid. Pedagang Makanan & buah -buahan 30.000,- /hari

3. Struktur besarya tarif retribusi bulanan dikenakan dan ditetapkan sebagai berikut :a. Meja Pemda Ukuran 1x1 m (Sayur) 90.000,-/bln

b. Meja Pemda Ukuran 1x1 m (Ikan) 90.000,-/bln

c. Meja Pemda Ukuran 1x1 m (Kelontong) 60.000,-/bln

d. Meja Pemda Ukuran 1x 2 m 90.000,-/bln

e. Kios Pemda :

1. Blok A Ukuran 4,5 x 5 m 150.000,-/bln

2. Blok B dan B1 Ukuran 9 x 5 m 30.000,-/bln

3. Blok C, D, E dan F Ukuran 4,5 x 5 m 30.000,-/bln

4. Kios Pemda Pasar 5.095.000,-/bln

B. Retribusi Parkir di Pasar

NO URAIAN TARIF (Rp)

1. Kendaraan Roda dua 1.000,-/sekali

2. Kendaraan Roda empat 2.000,-/sekali

3. Kendaraan Roda enam 5.000,-/sekali

35

Lampiran VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor : TAHUN 2011Tanggal : TAHUN 2011

BUPATI RAJA AMPAT,

MARCUS WANMA

NO JENIS RETRIBUSITARIF (Rp)

1. biaya penyediaan formulir uji 5.000,-

2. biaya pengujian roda empat 250.000,-

3. biaya pengujian roda enam 500.000,-

4. biaya penggantian tanda uji berkala, pengetokan nomor uji dan segel plat uji

150.000,-

5. biaya buku uji berkala 75.000,-

6. biaya tanda samping baru 50.000,-

7. biaya tanda samping (lama/habis uji) 25.000,-

8. biaya mutasi uji 100.000,-

9. biaya perubahan bentuk karoseri; 15.000,-

10. biaya tanda stiker daerah 5.000,-

36

Lampiran VII : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETANomor : TAHUN 2011Tanggal : TAHUN 2011

BUPATI RAJA AMPAT,

MARCUS WANMA

NO. JENIS DOKUMEN SATUAN TARIF(RP)

01 02 03 04

1. Peta Manual Kehutanan Lembar150.000,-

2. Peta Digital Kehutanan Lembar250.000,-

3. Cetak Peta Pertambanagan Lembar 1.000.000,-

37

Lampiran VIII : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Nomor : TAHUN 2011Tanggal : TAHUN 2011

BUPATI RAJA AMPAT,

MARCUS WANMA

A. Fasilitas Umum

NO OBJEK TARIF (Rp)

1. MCK di Pasar 250.000,-/1x penyedotan

2. MCK di Terminal 250.000,-/1x penyedotan

3. MCK di Tempat Rekreasi 250.000,-/1x penyedotan

B. Fasilitas Perumahan dan Fasilitas Umum lainnya

NO OBJEK TARIF (Rp)

1. Penyedotan Kakus Rumah Tangga 250.000,-/1x penyedotan

2. Penyedotan Kakus di Hotel 250.000,-/1x penyedotan

3. Penyedotan Kakus di Perkantoran 250.000,-/1x penyedotan

4. Penyedotan Kakus di Sekolah 250.000,-/1x penyedotan

5. Penyedotan Kakus di Rumah Sakit 250.000,-/1x penyedotan

6. Penyedotan Kakus di Pertokoan 250.000,-/1x penyedotan

38

Lampiran IX : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANGNomor : TAHUN 2011Tanggal : TAHUN 2011

BUPATI RAJA AMPAT,

MARCUS WANMA

A. Tarif Pengujian alat –alat UTTP

1. Pengujian dilakukan di Pos ukur yang telah ditentukan

NO OBJEK TARIF (Rp)

1. Alat Ukur Panjang :a. Meter dengan pegangan 2.500,00 /alatb. Meter kayu 2.500,00 /alatc. Meter meja dari logam 3.000,00 /alatd. Tongkat duga 6.000,00 /alate. Meter saku baja 3.000,00 /alatf. Ban ukur 5.000,00 /alatg. Depth tape 10.000,00 /alath. Mikrometer 15.000,00 /alati. Jangka Sorong 5.000,00 /alatj. Alat ukur tinggi 10.000,00 /alatk. Ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter)

- Mekanik 10.000,00 /alat- Elektronik 15.000,00 /alat

l. Alat ukur permukaan cairan : - Float level gauge 20.000,00 /alat- Capasitance level gauge 20.000,00 /alat- Radar tank gauge 30.000,00 /alat- Ultrasonic tank gauge 35.000,00 /alat

m. Meter Taksi 50.000,00 /alat2. Takaran :

a. Takaran Kering 3.000,00 /alatb. Takaran Basah 3.000,00 /alatc. Takaran Pengisi 100.000,00 /alat

3. Alat Ukur dari Gelas :a. Labu ukur 30.000,00 /alatb. Buret 25.000,00 /alatc. Pipet 20.000,00 /alatd. Gelas ukur 10.000,00 /alat

4. Bejana Ukur 10.000,00 /alat5. Tangki Ukur :

a. Tangki Ukur Tetap :- Bentuk Silinder Tegak 300.000,00 /alat- Bentuk Silinder Datar 250.000,00 /alat- Bentuk Bola 500.000,00 /alat- Bentuk Speroidal 350.000,00 /alat

b. Tangki Ukur Gerak :- Tangki Ukur Mobil 100.000,00 /alat- Tangki Ukur Wagon 100.000,00 /alat- Tangki Ukur Tongkang 300.000,00 /alat- Tangki Ukur Kapal 400.000,00 /alat- Tangki Ukur Pindah 100.000,00 /alat- Tangki Ukur Apung 300.000,00 /alat

6. Timbangan :a. Timbangan Otomatis :

- Timbangan ban berjalan (alat Timbang dan pengangkut)

1.000.000,00 /alat

- Timbangan pengisian 1.000.000,00 /alat- Timbangan pengecek dan penyortir 1.000.000,00 /alat

b. Timbangan bukan otomatis :- Yang penunjukannya otomatis

a) Timbangan Elektronik 50.000,00 /alatb) Timbangan Pegas 25.000,00 /alat

39

c) Timbangan Cepat 30.000,00 /alat- Yang penunjukannya semi otomatis :

Timbangan cepat meja yang dilengkapai anak timbangan

30.000,00 /alat

- Yang penunjukannnya bukan otomatis :a) Neraca 20.000,00 /alatb) Dacin 25.000,00 /alatc) Timbangan milisimal 40.000,00 /alatd) Timbangan sentisimal 40.000,00 /alate) Timbangan decimal 40.000,00 /alatf) Timbangan bobot ingsut 40.000,00 /alatg) Timbangan meja Beranger 20.000,00 /alat

7. Anak Timbangan : a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Klas M2, M3) 500,00 /alatb. Anak Timbangan Ketelitian Halus (Klas F2, M1) 500.00 /alat

8. Alat Ukur Gaya dan Tekanan :a. Manometer 25.000,00 /alatb. Tensimeter 25.000,00 /alat

9. Alat Kadar Air (Meter Kadar Air) 50.000,00 /alat10. Alat Ukur Cairan Dinamis :

a. Meter Bahan Bakar Minyak : - Meter Arus Volumetrik 200.000,00 /alat- Meter Arus Turbin 200.000,00 /alat- Meter Arus Pengukur Massa secara

langsung (Direct Mass Flow Meter)300.000,00 /alat

b. Meter Air : - Meter Air Dingin 20.000,00 /alat- Meter Air Panas 30.000,00 /alat

c. Meter prover 1.000.000,00 /alat 11. Alat Ukur Gas :

a. Meter Gas Volumetrik dan Infensial :- Meter Gas Rotary fiston dan Turbin 50.000,00 /alat- Meter Gas Tekanan Rendah 50.000,00 /alat- Meter Gas Orifice 75.000,00 /alat- Meter Gas Vortex 75.000,00 /alat- Gas Mass Flow Meter 200.000,00 /alat- Magnetic Gas Flow Meter 200.000,00 /alat- Hot Wire Gas Flow Meter 400.000,00 /alat

b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas 100.000,00 /alatc. Pompa Ukur Elpiji 150.000,00 /alat

12. Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWH) :a. Meter kWH 1 Phase 50.000,00 /alatb. Meter kWH 3 Phase 150.000,00 /alat

13. Perlengkapan UTTP :a. Pemaras 5.000,00 /alatb. Pencap Kartu 10.000,00 /alatc. ATG 100.000,00 /alatd. ATC 100.000,00 /alate. CTC 100.000,00 /alatf. Plat Orifis 100.000,00 /alatg. Pembatas Arus Listrik 15.000,00 /alath. Pembatas Arus Air 50.000,00 /alati. Pressure Recorder 150.000,00 /alatj. Differential Pressure Recorder 100.000,00 /alatk. Temperature Recorder 100.000,00 /alatl. Pressure Transmitter 100.000,00 /alatm. Differensial Pressure Transmitter 100.000,00 /alatn. Temperature Transmitter 100.000,00 /alat

14. Alat Ukur Lingkungan Hidup :a. Alat ukur limbah industri 200.000,00 /alatb. Alat ukur polusi udara 250.000,00 /alat

40

2. Atas permohonan pemilik/pemakai alat-alat UTTP, Rp 50.000/KM pengujian alat-alat UTTP tertentu dapat dilakukan di tempat pemilik/pemakai UTTP,dengan dikenakan tambahan biaya transportasi untuk setiap kali pengujian, dihitung dari jarak pemilik/pemakai UTTP dengan instansi yang membidangi Metrologi Legal.

B. Tarif Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) : Retribusi Pengujian BDKT = Biaya Sampling + Biaya Pengujian

A. Biaya Sampling Rp 50.000,00/samplingUntuk lokasi sampling lebih dari 15 KM dari instansi yang membidangi Metrologi Legal dikenakan tambahan biaya Rp 10.000,00 /KM

B. Biaya Pengujian = (Tarif pengujian tara x jumlah sampel tara) + (Tarif pengujian BDKT x jumlah sampel BDKT)1) Tarif pengujian Tara Rp 50.000,00 /tara dari sampel tara2) Tarif pengujian BDKT yang dinyatakan dalam ukuran berat atau volume :

No. Isi Bersih, Berat Bersih (Qn) Tarifper produk dari sampel lot yang diuji (Rp)

1. Satuan g atau mL:a) 5 s/d 50b) 50 s/d 100 c) 100 s/d 200 d) 200 s/d 300 e) 300 s/d 500 f) 500 s/d 1000 g) 1000 s/d 10000

200,00300,00400,00500,00600,00700,00

1.000,00

2. Satuan Kg atau L:a) 10 s/d 15b) 15 s/d 50 c) 50 s/d 100 d) lebih dari 100

1.000,002.000,003.000,005.000,00

3) Tarif pengujian BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, luas dan jumlah hitungan:

No.Jenis BDKT yang dinyatakan dalam ukuran

panjang, luas dan jumlah hitungan

Tarif per produk dari

sampel lot yang diuji (Rp)

1. BDKT yang netto-nya dinyatakan dalam satuan panjang

500,00

2. BDKT yang netto-nya dinyatakan dalam satuan luas

500,00

3. BDKT yang isi nominalnya dinyatakan dalam satuan hitungan

500,00

C. Ketentuan Sampling Tara dan BDKT yang diuji :1) Tara:

b) Sampling ditempat pengemasan 10 sampelc) Sampling ditempat penjualan 5 sampel

41

2) BDKT yang dinyatakan dalam ukuran berat atau volume :a) Pemeriksaan Tanpa Merusak :

- Sampling Tunggal :Ukuran Lot

(N)Jumlah Sampel

(n)

100 s/d 500501 s/d 32003201 s/d lebih

5080

125

- Sampling Ganda :

Ukuran Lot(N)

Bagian

Jumlah Sampel

n1n2

Ntotal

100 s/d 500

501 s/d 3200

3201 s/d lebih

121212

303050508080

60

100

160

b) Pemeriksaan Dengan Merusak :- Sampling Tunggal :

Ukuran Lot(N)

Jumlah Sampel(n)

100 s/d 500501 s/d 32003201 s/d lebih

81320

c) Apabila ukuran Lot kurang atau sama dengan 99 :Ukuran Lot

(N)Jumlah Sampel

(n)

50 s/d 9915 s/d 49

< 15

2515

Semuanya diuji

3) BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, luas dan jumlah hitungan :

Pemeriksaan Tanpa Merusak dengan Sampling Tunggal

Ukuran Lot(N)

Jumlah Sampel(n)

26 s/d 5051 s/d 150

151 s/d 500501 s/d 3200

3201 s/d lebih

358

1320

42

BUPATI RAJA AMPAT,

MARCUS WANMA

dprd kabupaten raja ampatdprd.rajaampatkab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/perda... · web...

Documents