Upaya Mempercepat Penyerapan Anggaran Infrastruktur dengan

Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract)

A. Pendahuluan

Penyerapan anggaran yang baik dan sesuai rencana akan mempengaruhi capaian pembangunan

nasional. Tahun anggaran 2015 ditemui adanya penyerapan anggaran yang semakin rendah.

Penyerapan realisasi belanja produktif investasi semester I tahun anggaran 2015 baru mencapai

11,0% atau sekitar Rp30,2 triliun target APBN-P 2015. Realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan rakyat (PUPR)1 hingga Agustus 2015 ini baru mencapai 22,49 persen dari

target penyerapan anggaran sebesar 93 persen akhir tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar

Rp118,5 triliun. Kecenderungan penurunan penyerapan anggaran yang terjadi harus segera

diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan.

B. Faktor Penyebab Keterlambatan Penyerapan Anggaran Infrastruktur

Perubahan Nomenklatur kementerian menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dan belum disahkannya Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) sampai bulan april 2015

menyebabkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya bisa membelanjakan

anggaran rutin seperti pembayaran gaji karyawan dan belanja kebutuhan gedung2 namun

untuk proses lelang proyek berjalan sesuai target yakni untuk proyek single year pada Mei 2015.

C. Upaya Mempercepat Anggaran Infrastruktur dengan Kontrak Tahun Jamak

(Multiyears Contract)

Kontrak Tahun Jamak menurut Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 adalah : “kontrak yang

pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih

dari 1 (satu) Tahun Anggaran”

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1

(satu) Tahun Anggaran atas beban , yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:

a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah);

b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai

dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan tertentu dan

c. Pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan.

d. Dikecualikan dari ketentuan, untuk Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya

dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

Untuk mendorong penyerapan anggaran Pemerintah menyempurnakan regulasi, khususnya terkait

tata cara revisi anggaran tahun 2014 yang memberi kewenangan lebih besar kepada Kuasa Pengguna

Anggaran dan Pengguna Anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran dan tata cara penerbitan

1 http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/657692-penyerapan-rendah--ini-cara-menteri-basuki-genjot-anggaran 2 http://sinarharapan.co/news/read/150424083/serapan-anggaran-infrastruktur-rendah-nbsp-

ijin Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor

157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears

Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku 14 November 2013 bersamaan

dengan dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 tentang Tata Cara

Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Sistem anggaran Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) dapat diterapkan untuk proyek-proyek

tertentu. Sistem anggaran dengan kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) dinilai dapat

meningkatkan penyerapan belanja modal, terutama belanja proyek infrastruktur jangka panjang

karena tidak perlu melakukan tender ulang untuk proyek yang sama pada tahun anggaran

berikutnya. Realisasi pengerjaan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) juga lebih cepat karena

pengerjaannya dilakukan selama tujuh hari dalam seminggu dengan minimal dua shift.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2015 mempunyai 14.703

proyek3 kontrak Tahun Jamak (MultiYears Contract) untuk proyek infrastruktur yang tidak bisa

diselesaikan dalam satu tahun. Sistem anggaran kontrak Tahun jamak (multiyears contract)

berpotensi mempercepat penyerapan anggaran, karena pada tahun kedua dan ketiga anggaran tidak

perlu lelang untuk proyek sama dalam batas pagu yang tersedia. Kontrak Tahun Jamak (Multiyears

Contract) itu lebih efektif karena tidak perlu lelang terus tiap tahun. Proses Kontrak Tahun jamak

(Multiyears Contract) adalah Lelang dilakukan di tahun pertama tapi harus ada izin Kontrak Tahun

Jamak (Multiyears Contract), proses pengerjaan tidak akan terganggu dan tidak perlu menunggu

persetujuan Kementerian Keuangan walaupun ada pergantian tahun anggaran proyek.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)4 pada tahun anggaran 2016

Pemerintah akan mempercepat proses lelang menjadi bulan September tahun 2015 supaya proses

administrasi bisa selesai pada akhir tahun. Untuk mempercepat anggaran dan realisasi infrastruktur

keselurahan proses lelang tahun 2016 sebesar 30% dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak

(Multiyears Contract) sedangkan sisanya 70% merupakan single year contract. (MS)

3 http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/657692-penyerapan-rendah--ini-cara-menteri-basuki-genjot-anggaran 4 http://hprpdailynews.com/2015/08/10/tahun-anggaran-2016-september-pupr-lelang-proyek-infrastruktur-rp-14-