Tugas Perencanaan Pembangunan

ASPEK DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNANOLEH

ISTI MEIRY HANDAYANI MEYLAN SAMOSIR INDRA FAHMI JOPPY KHERISTIAN S CALVIN ERINATA TARIGAN MARTINUS SITOMPUL

(100903018) (100903075) (100903090) (100903091) (100903106) (100903108)

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2012

KATA PENGANTARPertama-tama puji dan syukur kami ucapkan kepada Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatNya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Kami juga tidak lupa untuk berterimakasih kepada Dosen Pembimbing Mata kuliah ini, dimana telah membimbing dan mengajari kami hingga sampai makalah ini terselesaikan. Adapun makalah yang kami buat berjudul Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia Dalam Perencanaan Pembangunan. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat terus menerus bertambah dalam jangka panjang. Pembangunan itu dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusianya juga. Bagaimana Sumber Daya Manusia yang berkualitas, loyalitas tinggi yang mampu untuk mendongkrak pembangunan tersebut menjadi lebih baik. Itulah sebabnya dalam makalah ini kami memuat bagaimana peranan Sumber Daya Manusia dalam daya saing daerah untutk meningkatkan pembangunan daerah, apa-apa saja indikator meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia itu, serta hambatan-hambatan yang akan ditemui sampai pada peranan Sumber Daya Manusia itu dalam pembangunan daerah. Demikianlah makalah ini kami buat. Semoga dengan adanya makalah ini membantu siapa saja dan menambah wawasan pembaca tentang peranan Sumber Daya Manusia dalam daya saing daerah. Terimakasih.

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.

LATAR BELAKANG Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam indicator daya saing daerah, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan daerah yang selama ini kita abaikan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam usaha pengembangan sumber daya manusia yang ada. (Budi Winarno,2006) Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan asset manakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan Komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk daerah di Indonesia masih ideal. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, dengan banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ketrampilan yang ada, akan mampu menopang kebutuhan pasar.

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Dengan demikian angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Produktivitas pekerja dapat diukur dengan produktivitas rata-rata pekerja, yang menyatakan rasio antara nilai tambah yang dihasilkan dan jumlah pekerja. Produktivitas pekerja juga dapat diukur dengan ukuran yang lebih baik, yaitu produktivitas marginal pekerja, yang menyatakan besarnya balas jasa terhadap kenaikan produktivitas pekerja. Apabila pekerja dibayar sesuai dengan produktivitas marginalnya, maka upah merupakan ukuran yang tepat untuk menggambarkan produktivitas pekerja. Secara praktis, produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang. Padahal pendidikan merupakan sub-ordinasi dari pembangunan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Artinya, tiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara-cara hidup yang berbeda,

dan dengan demikian memberikan nilai-nilai yang berbeda terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM. Berdasarkan indikator diatas, maka dalam proses pembangunan Indonesia, sumber daya manusia menjadi masalah utama dalam rangka penyusunan proses perencanaan. Masalah penduduk itu dapat diartikan sebagai masalah pertambahan jumlah penduduk yang sangat besar di negara berkembang. Hal ini tentunya akan menimbulkan beberapa masalah pada usaha-usaha pembangunan karena di satu sisi, pertambahan penduduk yang sangat tinggi akan menimbulkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang hampir sama cepatnya. Di sisi lain, kemampuan negara itu menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas. Sebagai akibat dari kedua sisi tersebut, pertambahan penduduk akan menimbulkan masalah sebagai berikut: (i) jumlah pengangguran yang cukup serius keadaannya, (ii) perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota menjadi bertambah pesat dan menimbulkan masalah urbanisasi yang berlebihan, (iii) pengangguran di kota besar terus bertambah, (iv) keadaan kemiskinan di negara berkembang semakin serius. (Sadono Sukirno, 2006) Merujuk pada pengertian perencanaan pembangunan menurut Muhammad Arifin Nasution dalam bukunya Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara rasional yang menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan yang dapat

dijadikan pedoman dalam pembangunan yang akan dilakukan. Hakikat yang terkandung dalam perencanaan lahir dan dibangun dengan nilai-nilai efisiensi dan dijadikan arah bagi yang membutuhkan serta mempergunakannya dalam pencapaian suatu tujuan yang diinginkan. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan asset manakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan Komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk masih sangat ideal. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, dengan banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga keterampilan yang ada, akan mampu menopang kebutuhan pasar. Maka dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan

memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antardaerah. Berdasarkan uraian diatas, maka kelompok II tertarik untuk membahas masalah dengan judul Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia Dalam Perencanaan Pembangunan.

2. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas, kami memngutarakan 3 rumusan masalah, yaitu: a. Apa saja indikator SDM dalam konteks Perencanaan Pembangunan Nasional?b. Bagaimana peranan SDM dalam perencanaan pembangunan dalam aspek daya

saing ? c. Apa saja hambatan pengembangan SDM dalam perencanaan pembangunan nasional?

BAB II PEMBAHASAN

1.

Indikator SDM dalam konteks Perencanaan Pembangunan Nasional Adam Smith dalam teorinya menyebutkan bahwa alokasi sumber daya manusia

yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Smith menganggap bahwa manusia adalah faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa, karena tanpa sumber daya manusia, sumber daya alam tidak dapat diolah untuk manfaatnya bagi kehidupan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, pembangunan sumber daya manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kemampuan tangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Dalam hal ini kemudian, terdapat beberapa indikator pokok yang bersifat operasional dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan daya saing daerah antara lain ; sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, ketenagakerjaan, dan sektor pembangunan lainnya. Seluruh indikator tersebut diatas berkaitan erat dengan beberapa arti pembangunan yang populer saat ini, meliputi :a. Capacity, menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income dan

produktifitas. Dalam hal ini, pendapatan daerah.b. Equity, menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan

masyarakat dan daerah. Dalam hal ini, kesejahteraan sosial bagi masyarakat.c. Empowerment, menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi

aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya. Dalam hal ini, jumlah angkatan kerja.

d. Suistanable, menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Peningkatan kualitas SDM tidak dapat dicapai hanya melalui satu aspek saja namun saling berkaitan antar satu aspek dengan yang lainnya. Peningkatan kualitas yang paling mendasar yaitu pendidikan dan kesehatan merupakan hal terpenting guna menyediakan SDM yang mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN atau mencapai Rp 200 triliun anggaran kesehatan sebesar Rp 21 triliun telah menjadi kebijakan pemerintah dalam mengentaskan pemasalahan ini. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mutu SDM juga sangat dibutuhkan agar dapat tercapai kemajuan pembangunan Indonesia dengan kualitas yang tinggi. Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. Di sisi lain, dengan fakta yang telah ada tentang jumlah pengangguran Indonesia yang masih menjadi beban dan masalah sosial kependudukan, maka untuk menghadapi

bonus demografi yang nantinya akan dihadapi oleh Indonesia merupakan keadaan yang harus dipersiapkan. Karena struktur penduduk yang sangat menguntungkan dari sisi pembangunan akibat jumlah usia produktif yang sangat besar dibandingkan dengan usia yang tidak produktif bila tidak ada persiapan yang benar benar dapat meningkatkan kualitas SDM nantinya pasti akan menambah masalah sosial menjadi semakin menumpuk. Kondisi jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan khususnya pada kelompok penduduk dengan usia angkatan kerja (15 64 tahun) dari tahun ke tahun. Berdasarkan proyeksi penduduk yang telah diperkirakan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia akan mengalami bonus demography pada tahun 2020 2030 yakni kondisi dimana jumlah penduduk kelompok usia angkatan kerja mencapai sekitar 60% atau mencapai 160 180 juta jiwa sedangkan 40% penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun). Terkait dengan angka pengangguran yang ada di Indonesia pada tahun 2010 menurut BPS mencapai 7,14 persen dan mengalami penurunan bila dibandingkan jumlah penganggur pada tahun 2009 sebesar 7,87%. Jumlah pekerja yang mendominasi yaitu pekerja dengan pendidikan SD ke bawah sebanyak 54,5 juta orang (50,38 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma sekitar 3,0 juta orang (2,79 persen), dan pekerja dengan pendidikan sarjana hanya sebesar 5,2 juta orang (4,85 persen). Berdasarkan pada data tersebut maka dapat kita lihat terdapat penurunan pada angka pengangguran di Indonesia namun masih masih terdapat problem yakni belum adanya peningkatan pada angkatan kerja akademik atau sarjana. Lagi lagi hal ini masih terkait dengan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam penanganannya, tentu saja masyarakat tidak dapat menanggulangi sendiri. Perlu campur tangan pemerintag dan instansi terkait, dalam hal ini BAPEDA bekerja sama dengan instansi lainnya dalam penanganan masalah peningkatan indikator kualitas sumber

daya manusia tersebut diatas, mengingat SDM merupakan aspek yang sangat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.

Peranan SDM dalam perencanaan pembangunan pada aspek daya saing Secara umum, perencanaan pembangunan daerah disefinisikan sebagai proses dan

mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Kualitas perencanaan yang baik akan lebih memungkinkan tercipta oleh SDM yang tepat dan berkualitas, sementara itu perencanaan yang baik juga lebih memungkinkan untuk dapat diimplementasikan dalam program-program pembangunan. Pada dasarnya sumber daya manusia tidak hanya berperan sebagai manusia pekerja, yang membantu ,menciptakan output bersama-sama dengan faktor produksi tradisional lainnya. Peranan tersebut dapat dikembangkan lebih jauh, yakni bagaimana agar sumber daya manusia mempunyai kemampuan berinovasi terus menerus, penanaman modal, pengembangan energi, teknik produk serta manajemen. Inovasi ini dibutuhkan untuk mendorong pembangunan daerah, pada hal ini pembangunan di sektor ekonomi yang berkesinambungan. Menurut pandangan klasik, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi dalam perekonomian, selain tanah, modal dan kewirausahaan dimana kemudian akan berkembang dan bermanfaat bagi pengembangan perencanaan pembangunan suatu daerah. Globalisasi pasar saat ini yang mendorong semakin ketatnya persaingan pasar dalam sektor ekonomi, menjamin bahwa melimpahnya sumber daya manusia bukan lagi merupakan suatu keunggulan komparatif bagi suatu daerah. Sebaliknya, keunggulan suatu

daerah lebih ditentukan oleh produktifitas, kualitas produk yang dihasilkan, dan tingkat efisiensi yang dicapai dalam produksi. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia Dalam globalisasi ekonomi, daya saing merupakan kunci untuk memanfaatkan peluang yang ada, terutama daya saing dalam menghasilkan dan memasarkan produk serta daya saing dalam mengumpulkan modal. Daya saing sangat ditentukan kualitas, produktivitas dan efisiensi. Ketiga aspek tersebut sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dan kelembagaan. Peran sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas, produktivitas dan efisiensi sanagat jelas. Jadi peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu keharusan mutlak dalam upaya peningkatan daya saing daerah dalam hal ini pada sektor ekonomi sebagai kapasitasnya pada perencanaan daerah.

3.

Hambatan yang dilalui pengembangan SDM dalam perencanaan pembangunan Pengalaman negara maju seperti Jerman, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, serta

negara-negara industri baru seperti Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa pertumbuhan mereka sebagian besar didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Beberapa ahli sepakat bahwa pembangunan daerah-daerah di Indonesia juga sudah semestinya mengandalkan sumber daya manusia. Dengan tersedianya sumber daya yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa mendatang akan bisa diatasi dengan baik. Para ahli juga sepakat bahwa kualitas sumber daya manusia yang sekarang kita miliki masih perlu ditingkatkan, agar tantangan bisa teratasi dengan baik.

Untuk mengembangkan sumber daya manusia, perlu juga diingat bahwa ada beberapa hambatan yang tentu akan dihadapi. Secara garis besar hambatan itu ada dua, hambatan dari dalam dan hambatan dari luar. Akan tetapi menurut perhitungan World Bank, untuk negara berkembang seperti Indonesia, hambatan dari dalam lebih besar pengaruhnya. Pada tahun 1971 hingga 1990, kenaikan proporsi penduduk yang berpendidikan cukup baik. Namun kita sadar bahwa angka yang telah dicapai tersebut belum memuaskan. Disamping masih ada sebagian yang belum mengenyam pendidikan formal, kebanyakan usianya lanjut, proporsi yang pendidikannya rendah cukup besar. Pemecahan untuk menghadapi tantangan perubahan yang besar tersebut tidak ada cara lain untuk bersaing dengan daerah-daerha lain dalam penguasaan informasi, teknologi, dan pasar internasional. Cara yang sederhana akan tetapi sukar dan butuh waktu untuk dilakukan adalah mengubah secara mendasar sumber daya manusia Indonesia dengan mengubah potensi yang rendah menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Mengutip pendapat Noeng Muhadjir (Tempo, 25: 1992), masyarakatnya harus 100 persen tamat SD, 65 persen tamat SLTA, dan 35 persen berijazah perguruan tinggi, dan dari 35 persen itu sebagian besar di bidang keahlian sains dan teknologi. Untuk mencapai tingkat seperti itu tentu saja kerja keras yang diperlukan. Sebab, sumber daya yang berkualitas tersebut harus mencakup sumber daya manusia yang mampu menyerap informasi dan teknologi maju, serta memiliki etos kerja dan mental bersaing yang sehat. Langkah kemudian adalah menciptakan kesempatan kerja yang sesuai dengan kualitas tersebut. Menurut Hasibuan (2003, h 244), sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimikiki individu. Dalam model ini, syarat mutlak yang diperlukan adalah memandang peran SDM secara utuh. Manusia adalah pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan, dengan menyertakan suasana kebebasan dan keterbukaan sehingga merangsang tumbuhnya entrepreunership guna peningkatan

kemampuan ekonomi yang kemudian menjadi devisa bagi daerah daerah untuk merencanakan pembangunan yang lebih lanjut.

BAB III KERANGKA TEORI

1.

Pengertian

1.1.

Perencanaan 1. Garth N.Jone, Perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan

pengembanngan dari pada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. 2. M.Farland, Perencanan adalah suatu fungsi dimana pimpinan kemungkinan mengunakan sebagian pengaruhnya untuk mengubah daripada wewenangnya. 3. Abdulrachman (1973), Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian. 4. Siagian (1994), Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penetuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. 5. Terry (1975), Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. 6. Kusmiadi (1995), Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapainnya. 7. Soekartawi (2000), Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau

pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia. 1.2. Pembangunan Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori

keterbelakangan

(under-development)

ketergantungan

(dependent

development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klassifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan. Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang

paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

1.3.

Perencanaan Pembangunan

Istilah perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, sudah biasa terdengar dalam pembicaraan sehari-hari. Akan tetapi, perencanaan diartikan berbeda-beda dalam buku yang berbeda. Menurut Kuncoro dalam buku Arifin Nasution Perencanaan pembangunan merupakan perencanaan yang bertujuan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta

dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Pentingnya sebuah perencanaan menurut Riant Nugroho dalam buku Arifin Nasution menyatakan bahwa dalam pembangunan, perencanaan pembangunan menjadi kunci, karena merupakan pekerjaan yang sangat rumit. Hal lain mengenai perencanaan yang dikemukakan oleh Ginanjar Karta Sasmita dalam buku Arifin Nasution menyatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia.

1.4.Daya Saing Tumar Sumihardjo (2008:8) menyebutkan bahwa: istilah daya saing sama dengan competitiveness atau competitive. Sedangkan istilah keunggulan bersaing sama dengan competitive advantage. Secara bebas, Tumar Sumihardjo (2008:8), memberikan penjelasan tentang istilah daya saing ini, yaitu: Kata daya dalam kalimat daya saing bermakna kekuatan, dan kata saing berarti mencapai lebih dari yang lain, atau beda dengan yang lain dari segi mutu, atau memiliki keunggulan tertentu. Artinya daya saing dapat bermakna kekuatan untuk berusaha menjadi unggul dalam hal tertentu yang dilakukan seseorang, kelompok atau institusi tertentu. Hal senada diungkapkan oleh Rangkuti (2003) dalam Kuncoro (2008:73), bahwa: Keunggulan bersaing merupakan kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Kata unggul, berdasarkan pendapat Tumar Sumihardjo (2008) dan Rangkuti (2003) di atas, merupakan posisi relatif organisasi terhadap organisasi lainnya. Hal ini seperti

diungkapkan oleh Agus Rahayu (2008:66) bahwa keunggulan merupakan posisi relatif dari suatu organisasi terhadap organisasi lainnya, baik terhadap satu organisasi, sebagian organisasi atau keseluruhan organisasi dalam suatu industri. Dalam perspektif pasar, posisi relatif tersebut pada umumnya berkaitan dengan nilai pelanggan (customer value). Sedangkan dalam perspektif organisasi, posisi relatif tersebut pada umumnya berkaitan dengan kinerja organisasi yang lebih baik atau lebih tinggi. Dengan demikian dari pendapat Agus Rahayu (2008) tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa suatu organisasi, termasuk sekolah, akan memiliki keunggulan bersaing atau memiliki potensi untuk bersaing apabila dapat menciptakan dan menawarkan nilai pelanggan yang lebih atau kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan organisasi lainnya. Sementara dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, dinyatakan bahwa: daya saing adalah kemampuan untuk menunjukan hasil lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna. Kemampuan yang dimaksud dalam Permendiknas No. 41 tahun 2007 tersebut, diperjelas oleh Tumar posisi Sumihardjo (2) (2008:11), meliputi: (1) kemampuan dengan

memperkokoh

pasarnya,

kemampuan

menghubungkan

lingkungannya, (3) kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti, dan (4) kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan. Berdasarkan pendapat Tumar Sumihardjo (2008), Agus Rahayu (2008), dan penjelasan Permendiknas No. 41 tahun 2007, maka dapat diambil satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan daya saing adalah kemampuan dari seseorang/organisasi/institusi untuk menunjukan keunggulan dalam hal tertentu, dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan, hasil kerja yang lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna dibandingkan dengan seseorang/organisasi/institusi lainnya, baik terhadap satu organisasi, sebagian organisasi atau keseluruhan organisasi dalam suatu industri.

Conyers & Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambungan, yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai aiternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Definisi tersebut mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yakni 1. Pemilihan. Merencanakan berarti memilih, kata Yulius Nyerere (mantan Presiden Tanzania) ketika menyampaikan pidato Repelita II Tanzania pada tahun 1969. Artinya, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh karena itu, banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi

pengambilan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan. 2. Sumber daya. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah "sumber daya" di sini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya di sini mencakup sumber daya manusia; sumber daya alam (tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya); sumber daya modal dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber

daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada. 3. Tujuan. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain. 4. Waktu. Perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan masa depan.

2. Pembangunan dalam konteks otonomi daerah

Pemberlakuan Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah merupakan salah satu langkah strategis yang harus dikaji dengan saksama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. ke-3, tahun 2001), yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi itu masih dapat diperdebatkan: Apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku justru membingkai hak, wewenang, dan

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri? Ataukah justru peraturan perundang-undangannya yang harus menyesuaikan diri dengan hakikat dari otonomi itu sendiri. Dengan pemberlakuan kedua undang-undang tersebut, paradigma manajemen pemerintah daerah mengalami pergeseran yang sangat drastis, yaitu dari yang sebelumnya serba sentralistis menuju sistem yang desentralistis. Dalam situasi demikian, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber daya (resources) yang ada di daerahnya masing-masing secara lebih optimal. Dengan demikian, perlu ada perumusan kembali strategi melalui implementasi sistem perencanaan yang lebih komprehensif dan sistematis. Bagaimanakah wujud strategi perencanaan yang sistematis dan

komprehensif? Langkah awal yang harus dilakukan adalah melengkapi setiap tahapan perencanaan dengan data yang akurat. Akurat berarti valid, yaitu data tersebut benar-benar mengukur dengan sebenarnya apa yang harus diukur. Misalnya, data tentang jumlah kemiskinan harus dapat menggambarkan kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Data yang akurat tidak hanya diartikan dari sisi pengadaannya, melainkan juga dari sisi penyajiannya, yaitu bagaimana data tersebut ditampilkan. Oleh karena itu, perlu ada format standar bagaimana cara mengadakan data untuk perencanaan daerah dan bagaimana menampilkan data tersebut. Dengan demikian maka tampilan data yang akurat dan terstruktur itu dapat dengan mudah digunakan sebagai landasan penyusunan perencanaan daerah yang baik.

BAB IV PENUTUP

IV. 1. KesimpulanPembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung dalam daya saing daeerah. Kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik

yang dimikiki individu. Dalam model ini, syarat mutlak yang diperlukan adalah memandang peran SDM secara utuh. Manusia adalah pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan, dengan menyertakan suasana kebebasan dan keterbukaan sehingga merangsang tumbuhnya entrepreunership guna peningkatan kemampuan ekonomi yang kemudian menjadi devisa bagi daerah daerah untuk merencanakan pembangunan yang lebih lanjut. Indikator yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Seluruh indikator tersebut diatas berkaitan erat dengan beberapa arti pembangunan yang populer saat ini, meliputi :a.Capacity, menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income dan

produktifitas. Dalam hal ini, pendapatan daerah.b.Equity, menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan

masyarakat dan daerah. Dalam hal ini, kesejahteraan sosial bagi masyarakat.c. Empowerment, menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi

aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya. Dalam hal ini, jumlah angkatan kerja.d.Suistanable, menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Peningkatan kualitas SDM tidak dapat dicapai hanya melalui satu aspek saja namun saling berkaitan antar satu aspek dengan yang lainnya. Peningkatan kualitas yang paling mendasar yaitu pendidikan dan kesehatan merupakan hal terpenting guna menyediakan SDM yang mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

IV. 2. SaranBerdasarkan hasil penulisan makalah ini bahwa daya saing saat ini tergantung kepada aspek indikator pemanfaatan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan utama

daya saing daerah, dibutuhkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing. Seperti diantaranya dengan: 1. Meningkatkan daya saing dari tenaga kerja dengan membuat langkah-langkah membuat kebijakan yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan 2. Dengan meningkatkan kapasitas (kualitas) sumber daya manusia dengan langkahlangkah mendorong dan meningkatkan partisispasi masyarakat untuk berpartisipasi di sekolah dasar, mempertahankan kinerja partisipasi masyarakat dalam pendidikan di usia SMP dan SMA, serta serta meningkatkan sumber daya pendidikan dengan meningkatkan rasio ketersediaan guru dan sarana dan prasarana sekolah.3. Perlu pengkajian lebih lanjut materi yang terkait dengan hal yang mendorong

pemerataan pembangunan pembangunan wilayah untuk pengembangan konsep.4. Perlu perencanaan lebih lanjut mengenai kebutuhan layanan pendidikan khususnya

sekolah menengah atas (SMA) dan kebutuhan program keahlian di SMK yang sesuai dengan potensi daerah yang semuanya diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan ekonomi wilayah.

DAFTAR PUSTAKAWinarno,Budi. 2006. Globalisasi Peluang dan Ancaman bagi Indonesia, Yokyakarta: FISIPOL UGM UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Sukirno,Sadono.2006. Ekonomi Pembangunan, Kencana: Jakarta Nasution M, Arifin, 2008. Perencanaan Pembangunan Daerah, Medan: FISIP USU Press

Sumber Lain : http://sambasalim.com/manajemen/konsep-daya-saing.html www.geogle/SDM Indonesia dalam persaingan global/.co.id