Download - REVIU KE-II RENSTRA 2015-2019 - pa-solok.go.id RENSTRA KE 2 PA SOLOK 2018 ALL.pdfReviu Ke-II Renstra 2015-2019 Reviu Renstra Ke-2 Tahun 2018 n 2 secara sistematis dan berkesinambungan

REVIU KE-II RENSTRA 2015-2019

PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jln. Kapten Bahar Hamid, Kota Solok

Sumatera Barat

Telp/Fax :0755-3210231

Email : [email protected]

Website : www.pa-solok.go.id

mailto:[email protected]

Reviu Ke-II Renstra 2015-2019

Reviu Renstra Ke-2 Tahun 2015-2019

Hala

mn i

DAFTAR ISI Daftar Isi ............................................................................................................................................................ i

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1

1. Kondisi Umum ................................................................................................................................ 1

2. Potensi Permasalahan ................................................................................................................. 2

BAB II VISI, MISI, TUJUAN .................................................................................................... 3

1. Visi ........................................................................................................................................................................ 10

2. Misi ....................................................................................................................................................................... 10

3. Tujuan ................................................................................................................................................................. 11

4. Program dan Kegaitan ................................................................................................................................ 12

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI...................................................................... 14

1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI ....................................................................... 14

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Solok ............................................................... 14

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................... 19

Lampiran

- Matriks Reviu Ke-2 Renstra 2015-2019 Pengadilan Agama Solok


Reviu Renstra Ke-2 Tahun 2018

Hal

aman

1

Pengadilan Agama Solok secara resmi berdiri pada tahun 1957. Pada masa awal

pendiriannya, operasional Kantor Pengadilan Agama Solok dijalankan dengan

menempati salah satu ruang Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok, yang

berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kota Solok (yang terletak di Wilayah

Pemerintahan Daerah TK. II Kabupaten Solok). Pada tahun 1978-1979 melalui

anggaran APBN, Pengadilan Agama Solok mulai mendirikan gedung/kantor sendiri,

diatas tanah berlokasi di Koto Baru yang merupakan tanah hibah Pemerintah Daerah

TK. II Kabupaten Solok ,seluas 400 M2 dengan luas bangunan 150 M2 .

Kemudian, setelah beroperasi di Koto baru selama lebih kurang 16 tahun, pada

tahun 1994/1995, Pengadilan Agama Solok kembali mendapat proyek pembangunan

gedung baru melalui APBN, yang berlokasi di Jalan Marah Addin-Tanah Putih,

Ampang Kualo, Kota Solok. Dan pada tahun 2012, Kantor Pengadilan Agama Solok

pindah ke Jln. Kapten Bahar Hamid, Laing Kota Solok, dengan menempati gedung

baru hingga sekarang.

Pengadilan Agama Solok merupakan salah satu Instansi Pemerintah

lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-

RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan

Agama Solok sebagai kawal depan MA-RI bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama Solok tersebut, perlu ditetapkan sebuah perencanaan strategis

sebagai parameter pelaksanaan kinerja.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM



Hal

aman

2

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Solok. Rencana

Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke

dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai,

dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana

dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan

Agama Solok, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Solok Tahun 2015-2019 ini, merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan

perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

B. POTENSI dan MASALAH

1) Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Solok mencakup hal-hal yang memang sudah diatur

dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup:

a) Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas.

b) Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang

berlaku).

c) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang mendukung kecepatan

pelayanan.

d) Penanganan perkara bagi masyarakat yang tidak mampu serta pemberian

bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai amanat

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-

undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

e) Ketersediaan anggaran.



Hal

aman

3

f) Pengadilan Agama Solok memiliki sumber daya/aparatur peradilan

dengan usia produktif, sehingga diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) dapat terus mengalami peningkatan.

g) Pengadilan Agama Solok merupakan bagian dari unsur Musyawarah

Pimpinan Daerah/Forum Komunisasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota

Solok.

2) Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Solok dirinci dalam

beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek Proses Peradilan

Belum maksimalnya mekanisme sistem evaluasi yang memadai untuk dapat

mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum

Pengadilan Agama Solok.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

a) Jumlah sumber daya manusia yang masih jauh dari cukup.

b) Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan

manajemen peradilan modern.

c) Pemahaman dan pelaksanaan TUPOKSI yang belum maksimal.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

a) Kurangnya bimbingan teknis yang berpengaruh terhadap kelancaran

pelasanaan tugas yudisial maupun non yudisial. Untuk itu, para pejabat

b a i k d i l i n g k u n g a n K e p aniteraaan maupun Kesekretariatan,

diikutsertakan dalam kegiatan diklat dan bimbingan teknis lainnya

seperti Diklat Kepaniteraan dan Diklatpim III dan IV.

b) Belum terbiasanya masyarakat pencari keadilan dalam menyampaikan

pengaduan melalui teknologi informasi, sehingga banyak pengaduan

yang belum diakomodir Pengadilan Agama Solok.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan



Hal

aman

4

a) Belum optimalnya pembenahan sistem operasional untuk menjalankan

tertib administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Belum optimalnya penataan dokumentasi dan arsip dalam rangka

pemenuhan kebijakan kearsipan nasional.

c) Rendahnya pemahaman masyarakat dan belum tersosialisasinya e-

Court dengan baik, sehingga program unggulan Mahkamah Agung

tersebut belum berjalan secara optimal..

3) Peluang (Opportunities)

Terkait upaya pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan

Agama Solok, berikut beberapa peluang yang dapat mempengaruhi keberhasilan

kinerja Pengadilan Agama Solok, yang dirinci dari aspek-aspek berikut, antara

lain:


a) Sistem informasi berbasis web memudahkan masyarakat mengakses

informasi peradilan.

b) Respon positif masyarakat terhadap perkembangan Ekonomi Syariah

memberikan peluang bagi Pengadilan Agama Solok untuk memberi

perlindungan dan kepastian hukum terhadap transaksi Ekonomi

Syariah.

c) Peningkatan pelayanan publik pada Pengadilan Agama Solok sudah

terus menerus dilaksanakan dan kepada petugas telah dilakukan

pembinaan oleh pimpinan dan pejabat terkait, akan tetapi hal perlunya

pembinaan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan

Tinggi Agama Padang, agar membekali petugas PTSP untuk dapat

memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pencari

keadilan.

d) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan berupa

pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu dan

pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan bagi masyarakat yang



Hal

aman

5

bertempat tinggal di daerah yang jauh dan lokasi yang sulit dijangkau

atau ditempuh jalan darat. Hal ini sesuai dengan salah satu program

prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Justice For All”.

e) Pengadilan Agama Solok sudah mencangkan Zona Integritas. Sehingga

pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Solok berkomitmen

untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi,

reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.


a) Pemberian tunjangan kinerja/remunerasi bagi PNS non hakim yang

terus diupayakan untuk dilakukan peningkatan sebagaimana halnya

tunjangan fungsional Hakim merupakan bagian penting sebagai

motivasi dalam rangka peningkatan kinerja individu aparat peradilan.

b) Kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, simposium serta pelatihan-

pelatihan lainnya yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan

Agama Solok, baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang,

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik

Indonesia, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok,

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang maupun Instansi

lainnnya secara signifikan akan dapat meningkatkan kemampuan dan

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Agama Solok.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

a) Pada prinsipnya kegiatan pengawasan dan pembinaan secara berkala

baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan

Tinggi Agama Padang telah dilaksanakan sebagaimana diamanatkan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9



Hal

aman

6

Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing

System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya hal inilah memunculkannya aplikasi Sistem Informasi

Pengawasan (SIWAS).

b) Pembinaan-pembinaan administrasi keuangan, umum, dan Barang Milik

Negara telah diberikan oleh Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung Republik

Indonesia dan Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung

Republik Indonesia maupun Instansi Pengawas lainnya akan memacu

pelaksanaan kegiatan operasional yang baik sesuai dengan tupoksi dan

dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan termasuk dapat

meniadakan pelanggaran disiplin dan pelanggaran peraturan

perundangan yang berlaku.

c) Pemberdayaan fungsi Hakim selaku pengawas bidang merupakan

bagian penting dalam hal terciptanya Sistem Pengendalian Internal

Pemerintahan (SPIP) yang komprehensif di lingkungan Pengadilan

Agama Solok. Peningkatan kualitas kinerja pegawai Pengadilan Agama

Solok adalah wujud nyata dari pelaksanaan SPIP secara rutin dan

berkala oleh para Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Solok.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

a) Adanya komitmen yang tegas dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama

Solok dalam mewujudkan tertib administrasi yang baik serta

pengelolaan manajemen peradilan yang akuntabel.

b) Kesamaan sistematika dan pola kerja yang identik antar peradilan dapat

saling menunjang dalam menemukan dan menentukan langkah terbaik

pelaksanaan manajemen peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

a) Kelengkapan dokumen/ berkas perkara sebagai Database penunjang

implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan



Hal

aman

7

Aplikasi Sistem Informasi untuk Penerlusuran Alur Perkara yang

berbasis web sudah mampu bersaing di Tingkat Nasional, hal ini tidak

terlepas dari tersedianya tempat penyimpanan berkas perkara yang

tertata cukup rapi serta adanya fasilitas teknologi informasi di

Pengadilan Agama Solok antara lain berupa koneksi jaringan internet

yang stabil, perangkat Komputer yang memadai dan website Pengadilan

Agama Solok.

b) Ruang pelayanan publik yang respresentatif diwujudkan melalui

perubahan tata letak/tata ruang, yang terintegrasi dalam Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga memudahkan masyarakat

memperoleh layanan di Pengadilan Agama Solok, disamping itu

diharapkan dapat menambah kenyamanan dan mempermudah akses

memperoleh informasi.

4) Tantangan yang dihadapi (Threats)

Dalam mencapai suatu tujuan, sudah barang tentu akan terdapat tantangan atau

ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi/ Institusi seperti

halnya Pengadilan Agama Solok. Setiap tantangan atau ancaman yang akan

dihadapi harus dipikirkan cara penanganan terbaik untuk tetap dapat

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Adapun tantangan yang

perlu diwaspadai dan dihadapi Pengadilan Agama Solok, antara lain:


a) Menjadi sangat penting untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap

layanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama Solok. Namun,

belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan yang memadai bagi

pengguna jasa pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Solok,

menyebabkan pelayanan yang ada terkesan belum dilaksanakan secara

optimal.



Hal

aman

8

b) Pengadilan Agama Solok memiliki wilayah hukum yang cukup luas dengan

struktur geografis daratan yang diantaranya sangat sulit untuk ditempuh

karena jarak yang jauh dan akses yang tidak memadai (jalan rusak), hal

tersebut menjadi faktor kurangnya minat masyarakat untuk

menyelesaikan masalah hukumnya di Pengadilan Agama Solok. Upaya

pelaksanaan sidang keliling bisa menjangkau keberadaan masyarakat

pencari keadilan secara keseluruhan.


a) Pengadilan Agama Solok telah menyampaikan visi dan misi dalam

beberapa kesempatan rapat khusus dan umum serta telah dibuatnya

banner mengenai visi dan misi Pengadilan Agama Solok, namun hal ini

perlu disosialisasikan terus menerus agar seluruh pegawai memahami

dan menjalankan visi dan misi tersebut.

b) Kurangnya pemahaman terhadap Tupoksi

c) Kurangnya penguasaan Teknologi Informasi.

Dengan mempedomani faktor kekuatan dan kelemahan, maka untuk

menjamin terlaksananya kinerja yang optimal demi mewujudkan visi misi

Pengadilan Agama Solok, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

2. Peningkatan kemampuan tenaga teknis agar dapat bekerja dengan

profesioanal.

3. Peningkatan pelayanan peradilan bervbasis teknologi informasi.

Selanjutnya, sebagai faktor penetu kunci keberhasilan mewujudkan

rencana kinerja, perlu diadakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya

Manusia Aparatur Pengadilan Agama Solok agar menjadi propesional, didukung

Sumber daya manusia yang memadai, serta adanya penerapan kebijakan secara

konsisten.



Hal

aman

9

BAB II

VISI,MISI, TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Solok Tahun 2015–2019 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya

untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok

ukur kinerja Pengadilan Agama Solok diselaraskan dengan arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan

nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka

Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2015–2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Agama Solok. Visi Pengadilan Agama Solok mengacu pada Visi

Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Solok yang Agung”

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi

Pengadilan Agama Solok, adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Pengadilan Agama Solok yang mandiri.

2) Memberikan pelayanan hukum secara berkeadilan.

3) Meningkatkan pembinaan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Solok.

4) Meningkatkan etos kerja yang akuntabel dan transparan.



Hal

aman

10

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Solok. Adapun Tujuan yang hendak

dicapai Pengadilan Agama Solok adalah sebagai berikut:

a) Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

b) Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau badan peradilan

c) Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Solok memenuhi butir 1 dan 2

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan

tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Solok adalah sebagai

berikut:

1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Dengan Indikator Sasaran Sebagai berikut : Uraian Indikator kinerja

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara. d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum : Banding

Kasasi PK

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu



Hal

aman

11

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas merupakan arahan bagi Pengadilan

Agama Solok untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program

dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai

sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas

masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Solok

dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian perkara perdata agama, meliputi:

a) Memberikan pembebasan biaya perkara.

b) Melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan.

c) Penyelesaian berkas perkara.

d) Penyelesaian Sisa Perkara.

2. Penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK dan kesyar’iahan yang

lengkap dan tepat waktu

3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

4. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan

perkara.

5. Pelaksanaan monitoring administrasi kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Agama.



Hal

aman

12

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan

dalam program ini adalah :

1. Layanan dukungan manajemen pengadilan (non operasional perkantoran).

2. Layanan perkantoran, meliputi :

a) Pembayaran gaji dan tunjangan.

b) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

3. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

4. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok

program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Solok di lingkungan

Mahkamah Agung peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Perangkat pengolah data dan komunikasi, meliputi:

a. Sarana dan prasarana percepatan penyelesaian perkara (pengolah data dan komunikasi).

b. Sarana dan prasarana kesekretariatan (pengolah data dan komunikasi)

2. Peralatan dan fasilitas perkantoran, meliputi : peralatan dan fasilitas perkantoran.

3. Gedung/bangunan, melipuiti gedung dan bangunan



Hal

aman13

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun

2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

e) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

f) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

g) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di

lingkungan Mahkamah Agung

h) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SOLOK

Pengadilan Agama Solok menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

c) Meningkatny Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

d) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SOLOK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan

Agama Solok menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

Sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung yang tertuang pada Renstra

Mahkamah Agung tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Solok yang Agung”, maka Pengadilan Agama Solok menetapkan 4

sasaran yaitu :

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel



Hal

aman14

b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesain perkara

c. Meningkatnya akses peradadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dalam hal pewujudnya sasaran ini, maka pengadilan agama Solok menetapkan arah

kebijakan sebagai berikut : (1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan; (2)

Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan tekhnologi informasi; (3)

Meningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; (4) Pelayanan prima bagi

masyarakat pencari keadilan. Dengan perarah kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan

kepada badan peradilan. Selain itu peningkatan kinerja sangat berpengaruh kepada sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan, sehingga pencari keadilan dapat

memperoleh kepastian hukum secara pasti. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari

keadilan dapat dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasana perkara dan

transparansi kinerja melaui manajemen perkara berbasis informasi teknologi.

b. Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui tekhnologi informasi yang dimulai

dengan pemaanfaat tekhnologo informasi melalui sistem E- Document yang penerapan nya

melaui sistem aplikasi yang berbasi IT, selain itu penyederhanaan perkara secara mediasi

juga berlaku dalam penyederhanaan perkara. Sebagaimana diketahui Mediasi adalah cara

penyelesaian sengketa dalam peradilan melalui fasilitas mediator, namun tingkat

keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi ini belum efektif secara penuh dalam penyelesaian

perkara dikarenan belum efektifnya produktifitas hakim mediator dalam mediasi belum

seragam dan terbatas. Sehingga penyelesaian perkara dilakukan hnaya secara ligitasi, oleh

karena itu diharapkan bisa dilakukan penajaman dalam pelatihan mediasi dan pemanfaatnya.

c. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pembebasan

biaya perkara untuk masyarakat miskin dan pelayanan pos bantuan hukum, dari sisi

realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk

memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara. Pelaksaan

pos bantuan hukum disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan



Hal

aman15

untuk membayar advokat dalam hal membuat surat gugatan, advis dan pendampingan hak hak

pencari keadilan diluar persidangan.

d. Pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan melalui akses sidang keliling/zitting plaats

merupakan salah satu cara pelayanan prima yang dilakukan oleh pengadilan Agama Kisaran

guna membantu pencari keadilan yang kesulitan untuk memperoleh kepastian hukum dalam

hal identitas hukum. Dalam pelaksanaan sidang keliling/zitting plaats dilaksanakan di wilayah

yang sulit dijangkau atau terjangkau sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas,

masyarakat miskin tidak mampu dan terpencil.

4. KERANGKA REGULASI

Dari sisi regulasi Pengadilan Agama Solok telah memiliki berbagai dasar hukum, agar

pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan

regulasi yang memadai.

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,

memiliki dasar hukum yang terdiri dari :

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.

2) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di

pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat)

lingkungan peradilan Pola Bindalmin (Pembinaan dan Pengendalian

Administrasi Perkara.

3) Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)

4) Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran tentang penetapan SOP

bagian keperkaraan

5) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Sasaran Strategis 2 : peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, memiliki dasar

hukum yang terdiri dari :



Hal

aman16

1) Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang penetapan SOP

bagian keperkaraan

2) KMA 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

3) KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

4) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

Ekonomi Syariah

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan, memiliki dasar hukum yang terdiri dari :

1) Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo

(Cuma- Cuma)

2) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka

Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran

5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung

dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Solok

dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Solok dengan dibantu Panitera dan Sekretaris

Pengadilan Agama Solok.



Hal

aman

17

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Solok tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon

berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang

bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk

menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang

ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang

ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Solok harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu.

Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini

diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat

keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Solok

memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program

selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Solok.

p

LAMPIRAN :

1. SK TIM REVIU RENSTRA KE-II

2. MATRIKS REVIU RENSTRA KE-II

REVIU KE-2 MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN AGAMA SOLOK

VISI : “Terwujudnya Pengadilan Agama Solok yang Agung” MISI :

1. Mewujudkan Pengadilan Agama Solok yang mandiri.

2. Memberikan pelayanan hukum secara berkeadilan.

3. Meningkatkan pembinaan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Solok.

4. Meningkatkan etos kerja yang akuntabel dan transparan.

No

Tujuan Target

Jangka Menengah

Sasaran Target

Strategis

Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Kegiatan

Target

Anggaran /Rp

01

Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi


98 % Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel


95 % 96 % 98 % 99 % 99 % Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

100 %

Rp. 2.799.090.000

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

95 % b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

90 % 92 % 95 % 98 % 99 %

c. Persentase penurunan sisa perkara.

8 % c. Persentase penurunan sisa perkara.

3 % 3 % 8 % 10 % 12 %

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

Banding

Kasasi

PK

97 % 99 %

100 %

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK

95 % 98 % 98 %

96 % 97 % 98 %

97 % 99 %

100 %

98 % 98 %

100 %

99 % 99 %

100 %

e. Index responden

100 %

e. Index responden pencari keadilan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

yang puas terhadap layanan peradilan

f. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

g. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

h. Persentase

berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

i. Persentase

putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

100 %

3 %

100 %

100 %

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

f. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

95 % 98 % 100 % 100 % 100 %

g. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

2 % 2 % 3 % 3,2 % 3,4 %

h. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

95 % 95 % 100 % 100 % 100 %

i. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

80 % 85 % 100 % 100 % 100 %

02. Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau badan peradilan


100 % Meningkatny Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan


100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Persentase Bantuan Pembebasan Biaya perkara

100 %

Rp. 12.000.000

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di uar Gedung Pengadilan

100 % b. Persentase Perkara yang diselesaikan di uar Gedung Pengadilan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan

100 %

Rp. 40.000.000

c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum

100 % c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100 % d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Persentase Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum

100 %

Rp. 72.000.000

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Solok memenuhi butir 1 dan 2

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

100 % Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

96 % 97 % 100 % 100 % 100 %

Ditetapkan di Solok Pada Tanggal : 5 Desember 2018 WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI.,MA NIP. 19810209 200708 1 001

Download - REVIU KE-II RENSTRA 2015-2019 - pa-solok.go.id RENSTRA KE 2 PA SOLOK 2018 ALL.pdfReviu Ke-II Renstra 2015-2019 Reviu Renstra Ke-2 Tahun 2018 n 2 secara sistematis dan berkesinambungan

Top Related