RESUME

ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH

MODUL 1-9

PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIANBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2012

MODUL 1KONSEP DASAR PEMERINTAHAN DAERAH

KB 1 Sentralisasi, Dekosentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan

A.          Sentralisasio    Dalam Negara Kesatuan kedaulatan yg melekat pada rakyat, bangsa dan

NKRI tidak akan terbagi diantara kesatuan2 pemerintahan, oleh R. Kranenburg disebut “pouvoir constituent”, kekuasaan untuk membentuk UUD/UU dan organisasinya sendiri.

o    Hubungan Pemda dengan Pempus adalah dependent dan sub-ordinat.o    Pemda pada hakikatnya tidak punya kewenangan pemerintahan, tetapi

kewenangan tunggal ada di PemPus.o    Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam sistem NK

melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi.o    Sentralisasi : Pemusatan semua kewenangan pemerintahan (Politik dan

administrasi) pada PemPus, yaitu di tangan Presiden dan para Menterinya.o    Kewenangan pemerintahan ada 2 : Politik (kewenangan membuat

kebijakan), administrasi(kewenangan melaksanakan kebijakan). B.          Dekosentrasio    Dekosentrasi : pelimpahan wewenang administrasi dari Pempus kepada

pejabatnya yang berada pada wilayah Negara diluar kantor pusatnya.o    Pejabat pempus a.l,: Gubernur Provinsi, Kepala Instansi vertikal didaerah

sebagai wilayah kerjanya.o    Rondinelli (1983: 18) : Dekosentrasi, penyerahan sejumlah kewenangan

atau tanggung jawab administrasi kpd cabang departemen . badan pemerintah yg lebih rendah.

o    Harold F. Aldelfer (1964: 176) : Dekosentrasi semata – mata menyusun unit administrasi / field administration.

o    Walfers (1985: 3) : Dekosentrasi, pelimpahan wewenang pada pejabat / kelompok pejabat yg diangkat Pempus dlm wil.administrasi.

o    Henry Maddick : Dekosentrasi, pelimpahan wewenang utk melepaskan fungsi2 tertentu kpd pejabat pusat yg berada diluar kantor pusatnya.

o    Dalam Dekosentrasi, yang dilimpahkan hanya kebijakan administrasi (implementasi kebijakan politik), sedangkan kebijakan politik tetap pada Pempus.

C.          Desentralisasio    Berasal dari bahasa latin, yaitu De artinya lepas dan Centrum artinya

pusat. Decentrum berarti melepas dari pusat.o    Desentralisasi : penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak

hierarki organisasi (Pempus) kepada jenjang organisasi dibawahnya (Pemda).

o    Henry Maddick (1963) : Desentralisasi, penyerahan kekuasaan secara hukum utk menangani bidang2 / fungsi2 tertentu kpd daerah otonom.

o    Rondinelli, Nellis, dan Chema : Desentralisasi merupakan penciptaan / penguatan, baik keuangan maupun hukum, pd unit2 pemerintahan subnasional yg penyelenggaraannya secara substansial berada diluar control langsung Pempus.

o    UNDP : Desentralisasi merujuk pd pemindahan kekuasaan pd suatu basis geografi apakah dgn dekonsentrasi adm.pd satuan2 adm.lapangan / dgn evolusi politik pd satuan2 pemerintah local / badan2 khusus berdasarkan UU.

o    J.H.A. Logeman, Desentralisasi dibagi 2 : 1.Desentralisasi jabatan (yg diserahkan hanya kewenangan adm.), 2.Desentralisasi ketatanegaraan/politik (pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan), ada 2 : (Teritorial, utk mengatur dan mengurus RT sendiri)  dan Fungsiona,utk mengatur dan mengurus fungsi tertentul)

o    Bayu Surianingrat : Desentralisasi Jabatan (utk meningkatkan kelancaran pekerjaan), Desentralisasi Kenegaraan (utk mewujudkan asas demokrasi dlm pemerintahan).

o    Rondinelli : Desentralisasi mencakup penyerahan beban kerja dari kemen-pus kpd pejabat diwilayahnya (Dekosentrasi), pelepasan funsi tertentu dr PemPus utk membuat satuan pemerintahan yg tdk dikontrol scr lgsg (devolusi), pelimpahan pd lembaga semi otonom(delegasi), pelimpahan fungsi pemerintahan tertentu pd lembaga non-pemerintah (privatisasi).

o    Perbedaan Dekosentrasi dan Desentralisasi :Desentralisasi Dekosentrasi

1 Menciptakan daerah otonom 1 Menciptakan perangkat pusat di wilayah

2 Memiliki batas2 wil.yuridiksi DO

2 Hal yg ada adlh batas wil.kerja/jabatan/adm.

3 Penyerahan wewenang pemerintahan di bidang politik dan adm.

3 Pelimpahan wewenang hanya bid.adm.

4 Hal yg diserahi wewenang 4 Hal yg diberi limpahan

politik dan adm. adlh daerah otonom

wewenang adlh perangkat /pejabat pusat.

5 Menimbulkan daerah otonom (DO)

5 Tdk menimbulkan daerah otonom

6 DO berada diluar hierarki org.PemPus. hubungannya adlh antar-org.publik

6 Wil.adm berada dlm hierarki org.Pempus. hubungannya adlh intra org.

7 Wewenang yg diserahkan terbatas pd wewenang pemerintahan, yg dimiliki Presiden dan mentri.

7 Wewenang yg diserahkan adlh pem.umum, koordinasi, pengawasan, trantib, pembinaan bangsa, dan bid.pem.khusus dr mentri teknis.

8 Biaya APBD 8 Biaya APBN

D.          Tugas Pembantuan (Medebewind)o    Yaitu Pemberian tugas oleh Pemerintah yg lbh tinggi tingkatannya ttg

urusan yg mejadi kewenangannya kpd pemerintah yg lebih rendah disertai anggaran yg pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kpd daerah yg diberi tugas.

o    Bagir Manan : Tugas Pembantuan diberikan oleh Pempus / pemerintah yg lebih atas  kpd Pemda dibawahnya berdasarkan UU. Medebewind disebut sentra tantra/tugas pembantuan.

o    Koesoemahatmadja : Medebewind / Zelfbetuur sebagai pemberian kemungkinan dari Pempus / Pemda yg lebih atas utk meminta bantuan kpd Pemda yg tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas / urusan RT dari daerah yg tingkatannya lebih atas.

o    Tugas pembantuan pd dasarnya utk melaksanakan kewenangan PemPus / pemerintah atasnya, maka sumber biaya dari yg menugasi, baik APBN/APBD.

o    Pihak yg diberi tugas misal : kepala daerah / kades, sedang yng melksanakannya adlh perangkat daerah / perangkat desa.

o    Perbedaan Sentralisasi, Dekosentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan :

                   Asas

WewenangPolitik

WewenangAdministrasi

Sumber Keuangan

Pusat DOPer-Pusdi Pusat

Per-Pus Di Wil.

Per-Pus Di DO

APBN APBD

Sentralisasi X X X

Dekosentrasi X X X

Desentralisasi X X X

Tgs pembantuan X X X

MODUL 2Pemerintahan Daerah Di  Indonesia

KB 1 Dasar – Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah di Indonesia

A.          PEMERINTAH DAERAHo    Sebelum amandemen diatur dg Bab VI Pasal 18 UUD 1945 ttg Pemdao    Pemda yang dibentuk harus memperhatikan 2 hal, yaitu :(1) dasar permusyawaratan : pemerintahan daerah harus bersendikan demokrasi

yg ciri utamanya adalah adanya permusyawaratan dlm DPR dan,(2) hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa : pemerintah yg dibentuk

tdk boleh secara sewenang – wenang menghapus daerah2 yg pd zaman Belanda merupakan daerah swapraja disebut zelfbesturende lanschappen dan kesatuan masyarakat hukum  pribumiseperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, marga di Sumsel, gampong di Aceh, kuria di Tapanuli, kampong di Kaltim.

o    Daerah dibawah pemerintahan Sultan / Raja berdasarkan hukum adat disebut Swapraja. Contoh : Kesultanan Yogya, Goa, Solo.

o    Pemda menurut pasal 18 UUD 45 : Dlm negara Indonesia dibentuk pemerintahan daerah; Pemda terdiri atas daerah besar dan kecil; Pemda harus bersendikan demokrasi, yaitu adanya permusyawaratan dlm DPRD; Daerah2 swapraja dan kesatuan masyarakat hukum pribumi yg memiliki susunan asli hrs diperhatikan utk dijadikan Pemda yg bersifat istimewa;

Pasal 18 UUD 45 lebih menunjuk pd daerah otonom utk satuan pemerintahan didaerah, bukan daerah administrasi;

B.          DAERAH BESAR DAN DAERAH KECILo    Dlm pembahasan BPUPKI yg dimaksud daerah besar adlh Provinsi dan

daerah kecil adlh Kabupaten / Kota;o    Melalui UU No 27 ttg Pemda dan UU No 28 ttg Pemerintahan Syu dan

Tokubetsu Syi susunan Pemda dinegara kita, yaitu : Syu (karesidenan), Ken (kab) dan Syi (kota), Gun (kawedanan), Son(kec), Ku (kel/desa).

o    Daerah swapraja disebut Kooti. Dibagi menjadi Ken, Gun dan Ku.o    Dlm sidang PPKI tgl 19 Ags 1945 menetapkan :1.   Neg. Indonesia dibagi dlm 8 Prov.yg dikepalai Gubernur, yaitu : Jabar,

Jateng, Jatim, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil;2.   Daerah Prov.dibagi dlm Karesidenan yg dikepalai Residen. Gubernur dan

Residen dibantu Komite Nasional Daerah.

3.   Utk smntra wktu kedudukan Kooti dan sebagainya diteruskan seperti sekarang.

4.  Utk smntra wktu kedudukan Kota (Gementee) diteruskan seperti sekarang.o    Sesuai Sidang Tahunan MPR 2000 – 2002, telah mengamandemen UUD 45

pasal 18, Daerah besar adlh Provinsi dan daerah kecil yaitu Kab., Kota, Desa / nama lain.

C.   DAERAH OTONOM, DAERAH / WILAYAH ADMINISTRASI, DAN DAERAH ISTIMEWA

o    Berdasar fakta yuridis terutama setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yg memberlakukan kembali UUD 1945 beserta penjelasannya maka dlm pemerintahan daerah di Indonesia di kenal adanya daerah otonom, daerah administrasi dan daerah istimewa.

o    Daerah otonom adalah satuan pemerintahan di daerah yg penduduknya berwenang mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasinya. Daerah ini menjadi otonom karena pemerintah pusat melakukan desentralisasi teritorial kepadanya.

o    Di Inggris ada daerah yg disebut County dan District. PemPus melakukan desentralisasi kepada dua daerah ini. Rakyat County dan District diberi wewenang untuk memilih dewan, kepala Pemerintahannya dan mengurus kepentinganya sendiri berdasarkan aspirasinya. PemPus hanya mengawasinya sesuai peraturan perundangan.

o    Di Indonesia berdasarkan UU No 22/1999 jo UU No.32/2004 ada daerah semacam County dan District di Inggris itu adalah Kab./Kota. Pemerintahan Kab./Kota diberi wewenang mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali Hankam, pengadilan, luar negri, agama, keuangan, dan bidang tertentu lainya.

o    Wil. Administrsi adalah Wilayah kerja Pejabat Pusat yang di tempatkan di daerah. PemPus tdk melakukan desentralisasi, tetapi dekonsentrasi. Contoh: wilayah Kec. sesuai UU No.5/1974 adlh wil.adm. Camat tidak dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat oleh Bupati atas nama PemPus.

o    Menurut UU No.22/1999 jo UU No.32/2004 Kec. bukan lagi sbg wil.administrasi, tetapi hanya wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kab./Kota. Camat bukan lg sbg Kepala wilayah tetapi sebagai staf/ perangkat Pemerintah Kab./ Kota.

o    Pasal 18 dan penjelasannya UUD ’45 diakui adanya daerah otonom, daerah administrasi dan daerah istimewa;

o    Daerah istimewa merujuk pd daerah2 bekas daerah swapraja dan kesatuan masyarakat hukum pribumi yg ada di zaman Hindia Belanda;

o    Pasal 18 UUD 45 hasil amandemen mengakui adanya daerah yg bersifat khusus / istimewa dan kesatuan2 masyarakat hukum adat dg hak2 tradisionalnya.  

KB 2 Hubungan Pusat Dan DaerahA.          HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAHo    Menurut UUD 1945, Pemda harus diselenggarakan dg prinsip

permusyawaratan/demokrasi;o    Menurut UUD 45 hubungan Pusat-Daerah adlh hub.desentralisasi yg

berpegang pd permusyawaratan, pemeliharaan dan pengembangan prinsip2 pemerintahan asli, kebhinekaan dan berdasarkan hukum;

o    Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, artinya bahwa dlm menyelenggarakan pemerintahan demokratis tsb harus berdasarkan kearifan (wisdom), yaitu segala tindakan yg menghasilkan kedamaian (peaceful), bukan keributan;

o    Dalam permusyawaratn / perwakilan artinya sistem demokrasi dlm pemda dpt diselenggarakan lgsg / perwakilan;

o    Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial adlh bahwa Pempus maupun Pemda sama2 memikul tgg jwb mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial;

o    Hubungan Pempus dan Pemda harus bermuara pd kesejahteraan dan keadilan sosial.

B.          SISTEM RUMAH TANGGA DAERAHo    System RT Daerah menurut UUD 45 adalah a).harus menjamin

keikutsertaan rakyat; b).bersifat asli, bukan sesuatu yg diserahkan oleh satuan pemerintahan lbh atas; c).memberi tempat bagi prakarsa dan inisiatif daerah utk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri; d).rakyat diberi kebebasan utk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka didaerah; e).berbeda-beda antar satu daerah dg daerah lain; f).mencerminkan hubungan desentralistik antara Pusat-Daerah; g).ditujukan utk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial; dan h).ada tempat bagi Pempus utk mempengaruhi RTD demi menjamin pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial. 

C.          MEKANISME HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAHo    Hubungan Pusat-Daerah diatur dlm mekanisme hub.di bid.otonomi,

dekosentrasi, tgs pembantuan, susunan org., keuangan dan pengawasan. o    Di bid. Otonomi pusat menciptakan desentralistik shg memberi keleluasaan

dan kebebasan Pemda utk mengatur dan mengurus kepentingannya

sendiri; Di bid. Dekosentrasi Pusat menciptakan hub.pengendalian pd daerah agar tetap berada dlm koridor NK; Di bid. Tgs Pembantuan Pusat memberi tgs kpd daerah sesuai UU dg tanggung jawab Pemda; Di bid. Susunan org., Pemda terdiri dari daerah besar (Prov.) dan daerah kecil (Kab/Kota dan desa) yg berdasar permusyawaratan/demokrasi; Di bid. Keuangan Pusat memberi keleluasaan pd daerah utk mencari dana sendiri lwt pajak dan retribusi dg memberi campur tangan utk mengatur pemerataan dan keadilan sosial; Di bid. Pengawasan Pusat melakukan pengawasan represif dan preventif kpd daerah agar tetap pd koridor UU.   

KB 3 Sistem Administrasi Pemerintah Daerah (SAPD)

o    Yaitu kesatuan yg utuh antara berbagai komponen dlm pemerintahan daerah yg melakukan proses Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian utk mencapai tujuan pemerintahan daerah;

o    Komponen yg penting dlm SAPD : kewenangan, organisasi, keuangan dan kepegawaian.

A.          KEWENANGANo    Dalam UU no 32 th 2004 kewenangan Pusat dibatasi hanya pd

bidang : Politik LN, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan lain. Dan sisanya merupakan kewenangan Daerah;

o    Daerah memiliki kewenangan luas dan bulat. Luas artinya selain 6 urusan tsb merupakan kewenangan daerah, bulat artinya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab Pemda. Pempus hanya memberikan pedoman, arahan, bimbingan dan penetuan standarnya.

B.          ORGANISASIo    Era Orba, UU no 5 th 1974 Pemda terdiri atas : Daerah Tk. I dan Daerah Tk

II. Sedangkan Desa diatur dg UU no 5 th 1979;o    Dalam UU no 22 th 1999 jo UU no 32 th 2004, Pemda terdiri atas :

PemProv, Pemkab dan Pemkot;o    Masing2 satuan pemerintahan tsb berdiri sendiri, tdk ada hubungan hierarki.

Hubungan Pemprov dan Pemkab/Pemkot adalah koordinasi yg diatur UU.

C.          KEUANGANo    Menurut UU No. 5 / 1974, sumber pendapatan daerah terdiri dari : PAD

(pajak daerah, retribusi, perusda, usaha lain yg sah), dari Pempus (sumbangan Pempus, sumbangan lain yg diatur UU), dan lain – lain yg sah;

o    Menurut UU 32 / 2004 sumber pendapatan daerah terdiri atas : PAD (pajak daerah, retrisbusi, lain-lain yg sah); Dana perimbangan (Bagian dari PBB, Bea PHATB, dan penerimaan SDA; DAU dan DAK), Pinjaman Daerah, dan lain – lain yg sah.

o    UU no 33 / 2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pempus dan Pemda.

D.          KEPEGAWAIANo    Menurut UU no 22 / 1999 pasal 76, pemda berwenang melakukan

pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta diklat sesuai dg kebutuhan dan kemampuan daerah yg diatur Perda sesuai UU;

o    Menurut UU no 32 / 2004, kepegawaian daerah ditangani kembali oleh Pempus. Tetapi sebagian kewenangan yaitu masalah pembinaan dan pemindahan diserahkan kpd Gubernur, Bupati/Walikota;

o    Jadi daerah memiliki kewenangan merekrut dan membina pegawai.

MODUL 3Kewenangan Pemerintahan Daerah dan Koordinasi

Pemerintahan Daerah 

KB  1 Kewenangan Pemerintahan Dan Cara Penyerahannya Kepada Daerah

A.          DISTRIBUSI KEWENANGAN PEMERINTAHANo    Kedaulatan adlh ditangan rakyat yg dimandatkan melalui wakilnya

diparlemen (legislative);o    Dlm bidang eksekutif rakyat menyerahkannya kpd Presiden melalui

pemilihan langsung;o    Tugas utama presiden bersama kabinetnya adalah menyelenggarakan

pemerintahan utk mencapai tujuan Negara sesuai UUD;o    Isi kewenangan yg dimiliki PemPus mencakup kewenangan pemerintahan

umum (politik, sosial, ketertiban, hankam) dan diluar kewenangan pemerintahan umum (penyedia pelayanan masyarakat);

o    PemPus mendistribusikan kewenangan penyelenggaraan urusan2 lokal tsb pd badan2 pelaksananya baik scr teritorial maupun fungsional.

       Tingkat Pemerintahan

UmumAgen – agen Fungsional

Pusat Pemerintah Pusat

Kementrian Pusat

Wilayah

Pemerintah Wilayah (Fung sional)

Cabang Depatemen di Wilayah

Agen khusus Depart.

DidaerahDaerah Pemerintah

DaerahCabang Departemen di Daerah

Gb. Distribusi kewenangan : Jalur Fungsional dan Kewilayahan

B.          CARA PENYERAHAN KEWENANGANo    Pada dasarnya kewenangan pemerintahan dlm Negara kesatuan adlh milih

PemPus.o    Penyerahan wewenang terdiri atas :1)       Materi wewenang : semua urusan pemerintahan yg terdiri dari urusan

pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lain;2)       Manusia yang diserahi wewenang, yaitu manusia yg tinggal didaerah yg

bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum, bukan kepala daerah atau Ka DPRD;

3)       Wilayah yang diserahi wewenang, yaitu daerah otonom bukan wil. Admisnistrasi.

o    2 cara penyerahan pemerintahan dari Pempus ke pemda :1.       Ultra vires doctrine, Pempus menyerahkan wewenang pemerintahan kpd

DO dg cara merinci satu persatu. Menganut UU No. 5 tahun 1974.2.       Open en arrangement/general competence, DO boleh menyelenggarakan

semua urusan diluar yg dimiliki pusat. Menganut UU No. 22/1999 jo UU No. 32/2004.

o    Dlm UU no 32/2004, yg menjadi kewenangan Pempus : politik LN, han-kam, yustisi, moneter & fiskal nasional, dan agama.

KB 2 Kewenangan Pemerintah Pusat

A.          PEMERINTAH PUSATo    Yaitu pemerintahan yg diselenggarakan presiden dan para pembantunya

(menteri);o    Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan pusat, yaitu :1.       Eksekutif       : memegang kekuasaan pemerintahan, menetapkan PP utk

menjalankan UU,                                                               Presiden dibantu oleh para menteri.

2.       legislative     : membuat UU dg persetujuan DPR, UU yg telah disetujui DPR tetapi tdk  disetujui Presiden tdk boleh dimajukan lg pd persidangan masa itu.   

o     Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara, yaitu :1.       Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU;2.       Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan

perjanjian;3.       Menyatakan keadaan bahaya, yang ditetapkan dg UU;4.       Mengangkat duta dan konsul;5.       Menerima duta Negara lain;6.       Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;7.       Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

o    Grasi : meniadakan hukuman yang di putuskan oleh hakim; Amnesti : Ampunan umum pada orang banyak yang dijatuhi hukuman atau sedang di periksa karena melakukan kegiatan pidana umum;Rehabilitasi : Mengembalikan nama baik seseorang akibat yang bersangkutan di vonis hakim karena melakukan tindak pidana; Abolisi : Perintah penghentian pengusutan terhadap suatu perkara demi kepentingan   umum.

o    Menteri terdiri atas 3 jenis : 1) Menteri Koordinator, exp. Menkopolhukam; 2) Menteri yang memimpin departemen, exp. Mendagri dll, 3) Menteri Negara Nondepartemen, exp. Menneg PAN.

o    Pejabat tinggi setingkat menteri : Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.o    Lembaga Pemerintah Nondepartemen : Sekretaris Negara, LIPI, LAN,

BKN, dan  BPS.

PRESIDEN

SETNEG

MENTERI DEPARTEMEN

MENTERI NEGARA

L P N DPANG.TNI

/ KAPOLRI

MODUL 4

KB 1 Perencanaan Keuangan Daerah

A.          PENGERTIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHo    Keuangan daerah, yaitu semua hak dan kewajiban daerah yg dpt dinilai dg

uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yg dpt dijadikan milik daerah yg berhubungan dgn pelaksanaan hak dan kewajiban tsb.

o    Keuangan daerah haruslah dikelola secara :a.       Tertib : Dikelola scr tpt waktu dan tpt guna yg didukung dg bukti2 adm.yg

dpt dipertanggungjawabkan;b.       Taat pd peraturan per-UU-an : Harus berpedoman pd peraturan per-UU-

an;c.        Efektif : Pencapaian hasil program dg target yg telah ditetapkan, yaitu dg

cara membandingkan keluaran dg hasil;d.       Efisien : Pencapaian keluaran yg maksimum dg masukan

tertentu/penggunaan masukan daerah utk mencapai keluaran tertentu;e.        Ekonomis : Pemerolehan masukan dg kualitas/kuantitas tertentu pd tingkat

hg terendah;f.        Transparan : Prinsip keterbukaan yg memungkinkan masyarakat utk

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas2nya;g.        Bertanggung jawab : Perwujudan kwjbn seseorang utk

mempertanggungjwbkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yg di percayakan kpdnya dlm rangka pencapaian tujuan yg tlh di tetapkan;

h.       Keadilan: Keseimbangan distribusi kewenangan dan penandanaanya dan/keseimbangan dristribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yg obyektif;

i.         Kepatutan : Tindakan/suatu sikap yg dilakukan dg wajar dan proporsional;j.         Manfaat utk masyarakat : Diutamakan utk pemenuhan kebutuhan

masyarakat.o    Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Keseluruhan kegiatan yg meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjwbn, dan pengawasan keu. daerah.   

o    Ketentuan ttg pokok2 pengelolaan keuangan daerah diatur dg Perda sesuai dg UU;

o    Kepala daerah adlh Pemegang kekuasan pengelolaan keu.daerah dan mewakili pemda dlm kepemilikan kekayaan daerah yg dipisahkan, Kewenangannya, Menetapkan :

1) Kebijakan ttg pelaksanaan APBD; 2) Kebijakan ttg pengelolaan brg daerah; 3) Kuasa pengguna anggaran/pengguna brg; 4) Bendahara penerimaan dan/ bendahara pengeluaran; 5) Pejabat yg bertugas  melakukan pemungutan penerimaan daerah; 6) Pejabat yg bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 7) Pejabat yg bertugas melakukan pengelolaan brg milik daerah; 8) Pejabat yg bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

o    Kepala daerah dpt melimpahkan sebagian/seluruh kekuasaanya kpd : 1) Sekda selaku koord. pengelola keu.daerah; 2) Kepala SKPKD selaku PPKD; 3) Kepala SKPD selaku PPA/PB.o    Sekda selaku koord. memp. tugas koordinasi di bidang : a.Sun-lak kebijakan

pengelolaan APBD; b.Sun-lak kebijakan pengelolaan brg daerah; c.Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P; d.Penyusunan Raperda APBD, APBD-P, dan prtanggungjwbn plksnn APBD; e.Tugas2 pjbt perencana daerah, PPKD, dan Pejabat Was KD; f.Penyusunan LKD dlm rangka pertnggungjwbn plksnn APBD.

o    Sekda jg bertugas : 1) Memimpin TAPD; 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 3) Menyiapkan pedoman pengelolaan brg daerah; 4) Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD / DPPA-SKPD; 5) Mlksnkn tugas2 koordinasi PKD lain sesuai kuasa yg dilimpahkan oleh Kepala daerah.

o    Tugas Kepala SKPKD selaku PPKD : 1) Sun-lak kebijakan PKD; 2) Menyusun RAPBD dan RAPBD-P; 3) Mlksnkn pemungutan pendapatan daerah yg tlh dittpkn dg perda; 4).Mlksnkn fungsi BUD; 5) Menyusun LKD dlm rangka prtnggungjwbn plksnn APBD; 6).Mlksnkn tgs lain sesuai kuasa yg dilimpahkan oleh Kepala daerah.

o    Tugas Kepala SKPD : 1)Menyusun RKA-SKPD; 2).Menyusun DPA-SKPD; 3).Mlkkan tindakan yg mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

belanja; 4).Melaksanakan anggaran SKPD yg dipimpinnya; 5).Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 6).Melaksanakan Pemungutan penerimaan bkn pajak; 7).Mengadakn ikatan/perjanjian kerjasama dg pihak lain dlm batas anggaran yg

ditetapkan; 8).Menandatangai SPM; 9).Mengelola utang & piutang yg menjadi tgg jwb SKPD yg dipimpin;

10).Mengelola brg milik daerah/kekayaan daerah yg menjadi tgg jwb SKPD yg dipimpin;

11).Menyusun dan menyampaikan LK SKPD yg dipimpinnya; 12).Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yg dipimpinnya; 13).Melaksanakan tgs2 pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa

yg dilimpahkan oleh Kepala Daerah; 14).Bertanggung jwb atas pelaksanaan tgsnya kpd Kepala Daerah melalui Sekda.

B.          PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH

a.       Fungsi Anggaran DaerahAnggaran merupakan instrumen yg memiliki peranan penting dlm sistem keuangan daerah, yg dpt dilihat dari fungsi utamanya, yaitu sbb : Alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi unit kerja, evaluasi kinerja, utk memotivasi manajemen Pemda, dan utk menciptakan ruang publik...

b.       Prinsip-prinsip Pokok dlm Penganggaran DaerahMenurut Wold Bank : 

1) Komprehensif dan disiplin. Komprehensif, menggunakan pendekatan yg holistik dlm diagnosa permasalahan yg dihadapi & mencari cara terbaik utk mengatasi;

2) Fleksibilitas; 3) Terprediksi; 4) Kejujuran; 5) Informasi, basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yg baik; 6) Transparansi, Akuntabilitas dan Value for

Money.Transparansi   :   keterbukaan dlm proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Akuntabilitas : prinsip pertanggungjawaban publik/masyarakat. Valur for money :penerapan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

c.        Struktur Anggaran Daeraho    APBD adlh rencana keuangan tahunan Pemerintah yg dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemda dan DPRD yg ditetapkan dg Perda, dan berpedoman pd RKPD (dokumen perencanaan daerah utk peride 1 th) dlm rgka mewujudkan pelayanan masyarakat.

o    APBD mempunyai fungsi :1)       Otorisasi             : menjadi dasar utk melaksanakan pendapatan &

belanja pd th ybs.

2)       Perencanaan     : menjadi pedoman bg manajemen dlm merencanakan keg.pd thn ybs.

3)       Pengawasan      : menjadi pedoman utk menilai apakah keg.penyelenggaraan pemerin-tahan daerah sesuai dg yg telah ditetapkan;

4)       Alokasi                : harus diarahkan utk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pe-ngangguran&pemborosan SD, & meningkatkan efisiensi&efektifitas perekonomian.

5)       Distribusi           : harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.6)       Stabilisasi          : menjadi alat utk memelihara & mengupayakan

keseimbangan funda-mental perekonomian daerah.o    Struktur Anggaran daerah yg disusun dg pendekatan kinerja merupakan satu

kesatuan, yg terdiri dari :a.       Pendapatan daerah : semua penerimaan daerah dlm satu periode th

anggaran yg menjadi hak daerah, meliputi : PAD, Dana perimbangan (DBH, DAU, DAK), dan lain – lain yg sah (hibah, dana darurat, DBH Prov., dana penyesuaian&otonomi khusus pempus, bantuan keuangan pemda lain).  Dana perimbangan : dana dr APBN yg dialokasikan utk mendanai

kebutuhan daerah dlm rangka desentralisasi;  DBH : dana dr APBN yg dialokasikan berdasarkan angka % tertentu,

dirinci menurut objek pendapatan yg terdiri dr bagi hasil pajak dan bukan pajak.

  DAU : dana dr APBN yg dialokasikan dg tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, dimaksudkan utk mengurangi ketimpangan melalui penerapan formula dg mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jumlah DAU sekurangnya 26% dr pendapatan dlm negri neto dlm APBN.

  DAK : dana dr APBN yg dialokasikan utk membantu mendanai keg.khusus yg merupakan urusan daerah & sesuai prioritas nasional, khususnya keb.Sar-Pras yg blm standar atau utuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

b.       Belanja daerah; semua pengeluaran daerah dlm periode tahun anggaran tertentu yg menjadi beban daerah.  Belanja daerah dipergunakan dlm rgka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yg menjadi kewenangan Prov./Kab/Kota yg terdiri dari : urusan wajib, pilihan dan urusan tertentu.

  Klasifikasi wajib misal : pendidikan, kesehatan, PU, perumahan rakyat, perhubungan, dukcapil, KB Kesos , POR, kesbangpol, Kop.UKM, permasdes, dll. Klasifikasi pilihan, misal : pertanian, kehutanan, ESDM, pariwisata, kelautan, perikanan, perdagangan, industri dan transmigrasi

  Klasifikasi belanja menurut fungsi : digunakan utk keselarasan & keterpaduan pengelolaan keuangan daerah, misal : yan-mum, trantib,

ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

  Klasifikasi belanja menurut kelompok, terdiri dari : Belanja tdk lgsg (belanja pegawai dlm bentuk kompensasi, bunga, subsidi, hibah, bansos, BBH, bantuan keuangan, dan belanja tdk terduga), Belanja lgsg, terkait lgsg dg program (belanja pegawai, barang/jasa, belanja modal)

c.        Pembiayaan daerah, yaitu transaksi keuangan daerah yg dimaksudkan utk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.  Pembiayaan daerah terdiri dari :(1)penerimaan pembiayaan (semua penerimaan yg perlu di bayar kembali pd

thn anggaran ybs maupun TA berikutnya), contoh:SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan

(2) pengeluaran pembiayaan, meliputi : pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) pemda, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.  

d.       Proses Penyusunan Anggaran Daerah (APBD)Siklus anggaran daerah/proses penganggaran pd dsrnya tdk berbeda antara

sektor swasta dan publik . Siklus anggaran daerah meliputi 4 tahap(Bingham,mardiasmo) yaitu Planning and preparation , approval/ratification, implementation, reporting and evaluation .A. Tahap persiapan dan penyusunan anggaran (budget preparation)

Dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatn yg tersedia scr akurat. Perlu diperhatikan adlh trdptnya faktor ketidakpastian yg ckup tinggi. Oleh krn itu, pengelolaan keuangan publik hrs memahami betul dlm menentukan bsrnya suatu mata anggaran, yaitu sgt tergantung pd teknik dan system anggaran yg di gunakan .

B. Tahap Ratifikasi (budget ratification) Mrpkn tahap yg melibatkan proses politik. Kpl daerah dituntut tdk hanya

memilikimanagerial skill, namun jg hrs memiliki political skill, salesmanship dan coalition building yg memadai . Integritas dan kesiapan mental yg tinggi dr eksekutif sgt penting, karena pimpinan eksekutif hrs mempunyai kemampuan utk menjawab dan memberikan argumentasi yg rasional atas segala prtnyaan dan bantahan dr pihak legislative.

C. Tahap Pelaksanaan Anggaran (budget implementation )     Hal penting yg perlu diperhtkn oleh pengelola keuangan publik adlh

dimilikinya system informasi akuntansi dan system pengendalian

manajemen. pengelola keuangan public brtnggng jwb utk menciptakan system akuntansi yg memadai dan handal utk perencanaan dan pengendalian anggaran yg tlh disepakati dan bahkan dpt diandalkan utk thp penyusunan anggaran periode brktnya. Fungsi audit intern (inspektorat) hrs brjln dg baik, sbg monitoring sekaligus dignkn sbg indikatorbudget performance .  

D. Tahap Pelaporan dan Evaluasi (budget reporting ad evaluation) Tahap ini terkait dg aspek akuntabilitas. Apabila system akuntansi dan

system pengendalian manajemen dpt mendisiplinkan thp implementasi mk scr otomatis thp pelaporan dan evaluasi anggaran tdk akan mnghdapi byk mslh krn akan menjamin dihasilkannya laporan keuangan yg dpt dprtnggngjwbkn scr tpt wkt shg kegtan evaluasi akn lbh mudah dlksnkan. Prinsip penting dlm kegtn evaluasi : kejelasan dan transparansi tolok ukur kinerja baik utk kepentingan intern maupun ekstren. pd thp ini plksnn anggrn trsbt dievaluasi dlm rangka mengukur kinerja pemda dg unit2nya. Agar lprn lbh akuntabel, mk sbaiknya dilbtkn phk2 yg professional dan independent utk menilai lprn prtnggngjwbn. Hasil dr thp evaluasi adlh umpan balik yg akan menjadi masukan atau bahan koreksi pemda pd thp perencanaan brktnya .

Bagaimana Proses Menyusun APBD ?o    Untuk menyusun APBD, pemda hrs menyusun RKPD dg menggunakan bhn

dr rencana krj SKPD utk jangka wkt 1 thn yg mengacu pd RKPP. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah prioritas pembangunan dan kwjbn daerah, rencana krj yg terukur dan pendanaanya, baik yg dlksnkn lgsg oleh pempus, pemda maupun ditmpuh dg mendorong partisipasi masyrkt. RKPD dsusun utk menjamin ketrkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan plg lmbt akhir bln mei sblm thn anggaran yg drencanakan . berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yg ditetapkan Mendagri setiap thn, KADA menyusun Ranc.Kebijakan Umum APBD (KUA) dan ranc.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

o    Dalam menyusun Ranc. KUA dan PPAS, KADA dibantu oleh TAPD yg dipimpin oleh sekda. Rancangan KUA dan PPAS yg tlh disusun, kmdian dsmpkn oleh sekda selaku ketua TAPD kpd KADA, plg lmbt pd minggu I bln Juni. Laporan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pmbiayaan daerah, dan strategi pencapaianya. Strategi pencapaian memuat langkah2 konkrit dlm mencapai target. Ranc. PPAS disusun dg tahapan : menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan

prioritas program utk masing2 urusan, dan menyusun PAS utk masing2 program/kegiatan . 

o    Ranc.KUA dan PPAS dismpkn KADA ke DPRD plg lambat pertengahan bl Juni TA berjalan utk di bahas dlm pembicaraan pendahuluan RAPBD TA berikutnya.KB 2 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

DAERAH

A.      PELAKSANAAN APBDo    Penggunaan belanja daerah menggunakan hemat, tdk mewah, efektif, efisien

dan sesuai peraturan per-UU-an;o    Setiap SKPD yg mempunyai tgs memungut dan/ menerima pendapatan

daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/ penerimaan berdasarkan ketentuan UU.

o    Penerimaan SKPD berupa uang / cek hrs disetor ke rekening kas umum daerah plg lama 1 hr kerja.

o    PPKD plg lama 3 hr kerja stlh Perda ttg APBD ditetapkan, memberitahukan kpd semua Ka.SKPD agr menyusun Ranc.DPA-SKPD yg memuat sasaran yg hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yg disediakan dan rencana penarikan dana tiap2 SKPD serta pendapatan yg diperkirakan.

o    APBD dimungkinkan mengalami perubahan, apabila terjadi : 1).perkembangan yg tdk sesuai dg asumsi KUA, 2).keadaan yg menyebabkan hrs dilakukan pergeseran anggaran antarunit org.,

antarkegiatan, dan antarbelanja, 3).keadaan yg menyebabkan saldo anggaran lebih thn sblmnya hrs digunakan

dlm thn berjalan, 4).keadaan darurat dan 5).luarbiasa.

B.          PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAHo    Dlm kaitan dg pelaksanaan PKD, KADA menetapkan pejabat yg diberi

wewenang menandatangani : SPD, SPM, SPJ, SP2D, bendahara penerimaan&pengeluaran, bendahara pengeluaran yg mengelola belanja  bunga, subsidi, hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan, tdk terduga, dan pembiayaan SKPD, bendahara penerima pembantu dan pengeluaran pembantu.

o    Penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yg menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dg peraturan per-UU-an.

o    Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yg ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

o    Penerimaan daerah yg disetor ke rekening kas umu daerah, dilakukan dg cara disetor lgsg ke bank oleh pihek ketiga, disetor melalui bank lain, badan, LK dan atau kantor pos oleh pihak ketiga, dan disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

o    Sedangkan pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yg disamakan. Penerbitan SPD dilakukan per bulan, per triwulan, atau per semester sesuai dg ketersediaan dana

KB 3 AKUNTASI, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

A.          AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH1.        Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Pada SKPKDo    Yaitu meliputi serangkaian proses mulai dr pencatatan, pengikhtisaran s.d

pelaporan keuangan yg berkaitan dg penerimaan kas dlm rangka PJP APBD yg dpt dlakukan secara manual/mengguakan aplikasi komputer .

o    Bukti transaksi yg digunakan mencakup : a. bukti transfer ; b. nota kredit bank ; c. surat perintah pemindahbukuan .

o    Bukti Transaksi tsb dilengkapi dg : a. surat tanda setoran (STS); b. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); c. surat ketetapan retribusi (SKR); d. laporan penerimaan kas dr bendahara penerimaan; e. bukti transaksi penerimaan kas lainnya .

2.    Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada SKPKDo    Yaitu meliputi : serangkaian proses mulai dr pencatatan, pengikhtisaran, s.d

pelaporan keuangan yg berkaitan dg pngeluaran kas dlm rangka PJP APBD yg dpt dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer .

o    Prosedur akuntasi pengeluaran kas mrpkn fungsi akuntasi SKPKD .o    Bukti transaksi yg digunakan mencakup : a. SP2D; atau b. nota debet bank .o    Bukti transaksi tsbt dilengkapi dg : a. surat penyediaan dana (SPD);

b. surat perintah membayar (SPM); c.laporan pengeluaran kas dr bendahara pngeluaran; d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima brg/jasa.

3.    Prosedur akuntasi aset pada SKPKDo    Meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akutansi atas

perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan,

perubahan klasifikasi, dan penyusutan thd aset tetap yg dikuasai/digunakan SKPKD yg dpt dilakukan secara manual / menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntasi aset pd SKPKD digunakan sbg alat pengendali dlm pengelolaan aset yg dikuasai /dgunakan SKPD/SKPKD .

o    Bukti transaksi yg digunakan adalah bukti memorial yg dilampiri dg : a. BAP barang ; b. surat keputusan penghapusan barang; c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD); d. BA pemusnahan barang; e. BA serah terima barang; f. BA penilaian; g. BA penyelesaian pekerjaan ;

4.    Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKDo    Meliputi serangkaian proses mulai dr pencatatan, pengikhtisaran, s.d

pelaporan keuangan yg berkaitan dg semua transaksi atau kejadian selain kas yg dpt dilakukan secara manual atau mnggunakan aplikasi computer .

o    Prosedur akuntansi selain kas mencakup : a. koreksi kesalahan pembukuan; b. penyesuaian trhdp akun trtentu dlm rangka menyusun laporan keuangan pd akhir tahun; c. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; d. reklasifikasi akibat koreksi yg ditemukan di kemudian hari .

o    Bukti transaksi yg digunakan adlh bukti memorial yg dilampiri dg : a. BA penerimaan barang; b. SK penghapusan barang ; c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD); d. BA pemusnahan barang; e. BA serah terima barang; f. BA penilaian; g. BA penyelesaian pekerjaan .

B.           PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDo    Dalam kaitan dengan pertanggungjawaban APBD maka PPK-SKPD

menyiapkan lporan keuangan SKPD tahun anggaran bersangkutan dan disampaikan kpd kepala SKPD utk ditetapkan sbg laporan pertanggngjwbn pelaksanaan anggaran SKPD . Laporan keuangan SKPD disampaikan kpd kepala daerah melalui PPKD plg lambat 2 bln setelah thn anggaran berakhir .

o    Laporan keuangan disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebaga hasil pelaksanaan anggaran yg berada di SKPD yg menjadi tanggungjwbnya .

o    Laporan keuangan SKPD terdiri dr:  laporan realisasi anggaran ;neraca,dan catatan atas laporan keuangan .

o    Laporan keuangan SKPD dilampiri dg surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yg menjadi tanggungjwbnya tlh diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yg memadai dan standar akuntasi pemerintahan .

1.    Pertanggungjawaban penggunaan dana  o  Dalam mempertanggngjwbkan pengelolaan uang persediaan, dokumen

laporan pertanggngjwbn yg disampaikan, meliputi : a. buku kas umum; b. ringkasan pengeluaran per rincian objek yg diserai dg bukti2 pengluaran yg

sah atas pengeluaran dr setiap rincian objek yg tercantum dlm ringkasan pengeluaran per rincian objek yg dimaksud; c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; d. register pemutusan kas

o  Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggngjwbn yg disampaikan, PPK   SKPD berkewajiban :  a. meneliti kelengkapan dokumen LPJ dan keabsahan bukti2 pengeluaran yg di lampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yg tercantum dlm ringkasan per rincian objek; c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian objek; d. menguji kebenaran sesuai dg SPM dan SP2D yg di terbitkan periode sebelumnya2. Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

o  Rancangan peraturan daerah ttg prtanggngjwbn pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yg meliputi : Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dg lporan kinerja yg telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah .

3. Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan   Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD

o  Hasil evaluasi disampaikan plg lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.      

C.          PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

o    Pengelolaan keuangan oleh Pemda,pada dasarnya tdk terlepas dr pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat . Pempus melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan kpd pemda yg dikoordinasikan oleh mendagri .

1.    Pengendalian Interno  Merupakan proses yg dirancang untuk memberikan keyakinan yg memadai

mengenai pencapaian tujuan pemda yg tercemin dr keandalan laporan keuangan ,efesiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan .

o  Pengendalian intern sekurang-kurangnya memenuhi criteria, seperti terciptanya lingkungan pengendalian yg sehat, terselenggaranya penilaian risiko, terselenggaanya aktivitas pengendalian, terselenggaranya system informasi dan komunikasi, serta terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian .        2. Pemeriksaan EksternPemeriksaan pengelolaan dan pertanggngjwbn keuangan daerah secara ekstern dilakukan oleh BPK

MODUL 5

KB 1 Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

A.          KEPALA DAERAHo    Adalah pimpinan lembaga yg mlksnkn kebijakan daerah sesuai dg peraturan

perundangan yg sah.o    Dalam UU No. 32/2004 pasal 25-26, kepala daerah / KADA (baik provinsi

kab/kota) mempuyai tugas, wewenang, dan kewajiban : 1. Memimpin penyelenggaran pmrnthn daerah brdsrkn kebijakan yg

dtetapkan brsm DPRD; 2. Mengajukan Raperda; 3. Menetapkan Perda yg tlh mendapat persetujuan brsm DPRD; 4. Menyusun dan mengajukan Raperda ttg APBD kpd DPRD utk dibahas

dan dittpkn brsma; 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 6. mewakili daerahnya didlm dan diluar pengadilan, dan dpt menunjuk kuasa

hukum utk mewakilinya sesuai dg peratrn per-UU-an; 7. Melksnkn tugas dan kwjbn lain sesuai dg per-UU-an

o    Wakil Kepala daerah / Wakada mempunyai tgs dan wewenang : 1) Membantu KADA dlm mnyelenggarakan pemda; 2) Membantu KADA dlm mengkoordinasikan keg. instansi vertikal didaerah,

men-TL laporan dan/atau temuan hsl pengawasan aparat pengawasan, laks.Pemberd.prmpuan & pemuda, mengupayakan pengemb.dan pelestarian sosbud & LH;

3) Memantau & mengevaluasi pnylnggrn pmrnthn kab/kota bg Wagub dan wil.kec kelurahan / desa bg Wabup/Wawali;

4) Memb.saran&pertimbangan kpd KADA dlm mnylnggrkn kegiatan pemda; 5) Mlksnkn tgs & kwjbn pmrnthn lainya yg dberikan oleh KADA; 6) Mlksnkn tgs& wewenang KADA apabila KADA berhalangan.

o    Sesuai UU No. 32/2004 dan pasal 28 KADA / WAKADA dilarang : 1). membuat Kpts yg secara khusus membrkn keuntungan bg diri, anggota

kluarga, kroni, gol.tertentu/klmpk politiknya yg bertentangan dg peraturan per-UU-an, merugikan kepntngn umum, dan meresahkn sklmpk msyrkt /mndiskriminasikan WN / gol. msyrkt lain;

2). turut serta dlm perusahaan, baik swasta maupun negara/daerah /dlm yayasan bidang apapun;

3). mlkkn pkrjn lain yg mmbrkn keuntungn bg drinya, baik scr lagsg / tdk lgsg, yg brhbngn dg daerah yg brsngktn;

4). melakukan KKN, dan menerima uang, brg, dan jasa dr pihak lain yg mmpngarui Kpts /tindakan yg akan dilkknnya;

5). menjadi advokat/kuasa hukum dlm suatu prkara di pengadilan selain yg dimaksud dlm psl 25 huruf f;

6). menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatanya; 7). rangkap jabatan sbg pejabat negara lainya, sbg anggota DPRD sbgmn

dittpkn dlm per-UU-an.o    KADA / WAKADA berhenti karena :  a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. di berhentikan karena : 1).

berakhir masa jabatanya dan tlh dilantik pejabat yg baru; 2). tdk dpt mlksnkn tgsnya scr brklanjutan / berhalangan ttp scr brturut2 slm 6 bln; 3). tdk lg memenuhi syarat sbg KADA/WAKADA; 4). dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; 5). tdk mlksnkn kwjbn KADA/WAKADA; 6). melanggar larangan.

1. Kepala Daerah Pemerintah Provinsio  Pelaksana kebijakan daerah adalah gubernur. Dlm menjalankan tgsnya

gubernur dibantu perangkat Pemprov, yg disebut birokrat/perangkat pemprov;

o  Tugas pokok gubernur sbg representasi lmbg plksn kebijakan daerah adlh mlksnkn  kebijakan yg dibuat brsm lembaga DPRD Provinsi . tugas lainya yaitu mlksnkn smua prtrn prndng-undngn baik yg dibuat brsm DPRD provnsi, lmbg legislative pusat dan presiden maupun lmbg legislative pusat sbg operasionalisasi kebijakan undang-undng

o  Status provinsi adlh daerah otonom sekaligus wilyh administrasi . oleh krn itu gubernur adlh kepda otonom dan kepwil administrasi . sbg kepda otonom gubernur adlh kpl pemda provinsi ,yg brtnggngjwb kpd rakyat daerah setempat ,sdgkn sbg kepwil administrasi (local state government)gubernur adlh wkl pempus di wilyh administrasi provnsi yg brsngktn .

o  Menurut UU 32/2004 pasal 38, Gubernur dan kedudukanya sbg wkl pempus memiliki tugas dan wewenang :     a.  pembinaan dan pengawasan pnylnggrn pmrnthn daerah kab/kota;     b.  koordinasi pnylnggrn urusan pempus di daerah provnsi dan kab/kota ;     c. koord. Bina dan Was pnylnggrn tugas pembantuan didaerah provinsi dan kab/kota .

 2. Kepala Daerah Pemerintah Kabupateno  Lembaga plksn kbjkn daerah kab adlh Bupati sbg Kada kabupaten. Pemkab

bukan bawahan provinsi tp sesama daerah otonom. Bedanya, pertama. wilayahnya lbh kecil drpd wilyh provinsi, kedua. wilyhnya di bwh koordinasi suatu provinsi, dan ketiga,system pmrnthnya hanya berasaskan desentralisasi.

o  Hubungannya adlh hubungan koordinatif. Maksudnya, Pemkab yg daerahnya trmsk kedlm suatu provinsi trtnt mrpkn daerah otonom dibwh

koordinasi pemprov yg brsangkutan.misal : Kab. Deli Serdang adlh suatu daerah otonom dlm wil. Sumut mk Kab. Deli Serdang adlh daerah otonom dbwh koordinasi prov. sumut  .  

o  Pemda dlm system unitary adlah subdivisi politik dan administrasi dr pmrnth nasional

o  Tugas Bupati adlh sbg pelaksana perda dan plksn smua per-UU-an baik yg dibuat oleh DPR dan presiden, presiden, menteri, dan gubernur.   

3. Kepala Daerah Pemerintah Kotao  DO yg setara dg kabupaten adlh kota. Sebelum UU No. 22/1999 pemkot

disebut pemrnth kotamadya daerah tingkat II.o  Menurut UU 22/1999 jo. UU 32/2004 nomenklatur tsb berubah mnjd

Pemkot saja.o  Pemkab dan kota adlh daerah otonom. Hal yg membedakanya

adlh pemkot brsft perkotaan sdgkn pemkab brsft perdesaan . pemkot wilyhnya berupa daerah perkotaan dg ciri utama sbg pusat perdagangan, pelayanan, industri, dan jasa .

o  Pemkot jg bkn bwhn daerah otonom provinsi. Pemkot adlh daerah otonom lain dibwh koordinasi pemprov. artinya, pemkot yg berada dlm suatu wilyh provinsi mrpkn daerah otonom dlm wil koordinasi pemprov yg bersngktn. misal : pemkot semarang adlh daerah otonom dlm wil .prov jateng.

o    Walikota dan perangkatnya adlah pelaksana kebijakan daerah kota yg d buat brsma DPRD kota. dan jg plksn smua per-UUan baik yg dibuat brsm dg DPRD kota, DPR dan presiden, presiden, menteri, maupun gubernur.

o    Kedudukan walikota adlh sbg Ka. pemkot.

B.          DPRDo    adlh Lembaga yg membuat kebijakan daerah & melakukan pengawasan dan

penganggaran.1.       DPRD Provinsi  Lembaga yg mewakili rakyat ditingkat Provinsi, yg dipilih scr lgsg melalui

Pemilu, Kedudukan : sebagai mitra sejajar Pemprov dlm menciptakan pemerintahan daerah yg efesien, efekstif, dan transparan dlm rangka pelayanan public demi kesejahteraan masyarakat.

  Fungsi DPRD, yaitu :a. Legislasi             : Membuat Perda bersama Gubernur. Perda, yaitu

produk hukum yg dibuat daerah otonom yg mengatur urusan yg menjadi kewenangannya.

b. Anggaran           :  Kewenangan utk membuat / menetapkan APBD.

c. Pengawasan   : Mengawasi jalannya Pemerintahan Provinsi, khususnya terhadap kebijakan daerah.

  Tugas dan wewenang :b. Membuat Perda bersama Kepala Daerah;c. Membahas dan menyetujuai RAPBD;d. Melakukan pengawasan thd pelaksanaan Perda dan lain2, APBD,

kebijakan pemda;e. Mengusulkan pengangkatan/pemberhentian Kepala Daerah/Wakil kpd

Presiden melalui Mendagri (Prov.), dan kpd Mendagri melalui Gubernur (Kab/Kota);

f. Memilih Wakil Kepala Daerah dlm hal terjadi kekosongan jabatan wakil kada;

g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kpd Pemda thd rencana perjanjian internasional di daerah;

h. Memberikan persetujuan thd rencana kerjasama internasional yg dilakukan Pemda;

i. Meminta keterangan LPJKD dlm penyelenggaraan pemerintahan daerah;j. Membentuk Panwas Pilkada;k. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dlm

penyelenggaraan Pilkada;l. Memberikan persetujuan thd rencana kerjasama antardaerah dan dg pihak

ketiga yg membeni masyarakat dan daerah;m. Melaksanakan tgs dan wewenang lain yang diatur UU.

  Hak   Anggota DPRD :  Interpelasi (hak meminta keterangan Gubernur); Angket (hak melakukan penyelidikan thd suatu kebijakan tertentu dari Gubernur, dilakukan stlh interpelasi dan disetujui 2/3 paripurna DPRD yg hadir; Menyatakan pendapat; mengajukan Raperda; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul / pendapat; memilih dan dipilih; membela diri; imunitas; protokoler; keuangan dan administratif.

  Kewajiban anggota DPRD :a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD’45 dan menaati sgl

peraturan /UUan;b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dlm penyelenggaraan pemerintahan

daerah;c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan

NKRI;d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah;e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti, aspirasi

masyarakat;f. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok

dan gol;

g. Memberikan pertanggungjawaban atas tgs dan kinerjanya selaku anggota DPRD sbg wujud tanggung jawab moral dan politis thd dapilnya;

h. Menaati peraturan Tatib, kode etik, dan sumoah/janji anggota DPRD;i. Menjaga norma dan etika dlm hubungan kerja dg lembaga yg terkait.

  Alat kelengkapan DPRD, terdiri atas : Pimpinan (bersifat kolektif, masa kerja 5 th), Komisi(menangani bid.tgs umum tertentu, masa kerja 2 th), PanMus (menangani bid.khusus),Panan (menangani bid.anggaran), BK, dan alat kelengkapan lain yg diperlukan. Tugas Badan Kehormatan (BK), yaitu :a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral anggota DPRD dlm

rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dg Kode Etik DPRD;b. Meneliti dugaan pelanggaran yg dilakukan anggota DPRD thd peraturan

Tatib, Kode Etik DPRD serta sumpah / janji;c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan

pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan

klarifikasi sebagaimana dimaksu huruf c, sebagai rekomendasi utk ditindaklanjuti DPRD.

  Larangan dan pemberhentian anggota DPRD :a. Anggota DPRD dilarang : rangkap jabatan sbg pejabat negara, hakim,

PNS, anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD, atau bdn yg dibiayai APBN/APBD; dilarang melakukan pekerjaan sbg pejabat structural pd lembaga pendidikan swasta, akuntan public, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek.

b. Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena : meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri scr tertulis, dan diusulkan oleh Parpol ybs; tdk dpt melaksnakan tgs scr berkelanjutan/berhalangan tetap 6 bln berturut-turut; tdk memenuhi syarat sbg anggota DPRD; dinyatakan melanggar sumpah/janji; melanggar kode etik; dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap dg ancaman paling lama 5 th / lbh.

2.       DPRD Kabupaten  Lembaga yg mewakili rakyat ditingkat Kabupaten, dan dipilih scr lgsg

melalui Pemilu;  Susunan, kedudukan, fungsi, tgs tanggung jawab, hak dan kewajibannya

sama dg DPRD Prov.yg membedakan ruang lingkupnya.3.       DPRD Kota  Lembaga yg mewakili rakyat ditingkat Kota, dan dipilih scr lgsg melalui

Pemilu;

MODUL 6Kepegawaian Pemerintah Daerah

KB 1 Pokok – Pokok Kepegawaian

A.          KEDUDUKAN PEGAWAIo    Sbg unsur aparatur negara yg bertugas utk memberikan pelayanan kpd

masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dlm penyelenggaraan tgs negara, pemerintahan dan pembangunan.

B.          JENIS PEGAWAI NEGERIo    1. PNS; 2. Anggota TNI (diatur UU sendiri); 3. Anggota POLRI (diatur UU

sendiri).

C.          PEGAWAI PUSATo    PNS yg gajinya dibebankan pd APBN, dan bekerja pd Departemen, LPND,

secretariat LTN, instansi vertical didaerah Prov./Kab./Kota, kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjaan utk tgs negara lainnya.

D.          PEGAWAI DAERAHo    PNS Daerah Prov./Kab./Kota yg gajinya dibebankan pd APBD, dan bekerja

pd Pemda atau dipekerjakan diluar instansi induknya.o     

E.          PEJABAT NEGARAo    Org yg diangkat utk menduduki jabatan tertentu, seperti : Presiden, Wapres,

Ketua MPR/DPR, Ketua BPK, Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota dll sesuai UU.

F.           KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI NEGERIo    Kewajiban : Setia dan taat pd Pancasila dan UUD’45, negara, Pemerintah

serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dlm NKRI;o    Hak : mendapatkan gaji yg adil dan layak.

KB 2 Rekrutmen Pegawai DaerahA.          FORMASIo    Adlh penentuan jmlh dan susunan pangkat PNS yg diperlukan agar mampu

melaksanakan tgs pokok yg ditetapkan oleh pejabat berwenang;

o    Formasi ditetapkan berdasarkan beban kerja dlm jangka waktu tertentu dg mempertimbangkan macam2 pekerjaan, rutinitas, keahlian, yg diperlukan utk melaksanakan tgs, dan hal lain yg mempengaruhi jmlh dan SDM yg diperlukan;

o    Jabatan : Kedudukan yg menunjukan tgs, tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dlm suatu satuan organisasi;

o    Formasi PNS terdiri : Formasi PNS Pusat (ditetapkan MENPAN, disetujui Menkeu dan pertimbangan Ka BKN), Formasi PNS Daerah (ditetapkan Gub./Bupati / Walikota);

o    Contoh Gol. Ruang PNS : I/a (SD/sederajat), I/c (SMP/sederajat), II/a (SMA, DI/sederajat), II/b (SG PLB/D.II), II/c (Sarmud, Akademi / D.III), III/a (S.1 / D.IV), III/b (Dokter, Apoteker/setara, Magister/S.2 / Spesialis I), III/c (Doktor/S.3/Spesialis II). 

B.          PENGANGKATANo    Kebijakan manajemen PNS berada ditangan Presiden selaku Kepala

Pemerintahan. Masalah pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dilakukan oleh Presiden;

o    Presiden dpt mendelegasikan kewenangannya kpd PPK Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kpd PPK Daerah;

C.          PEMBERHENTIANo    PNS dpt diberhentikan secara terhormat / tdk terhormat karena : atas

permintaan sendiri, meninggal dunia, hukuman disiplin, perampingan org. Pemerintah, menjadi anggota Parpol, dipidana penjara, dinyatakan hilang, keuzuran jasmani, mencapai batas usia pensiun;

KB 3 Pembinaan dan Pengembangan Pegawai DaerahA.          MANAJEMEN PNSo    Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan system prestasi kerja dan system

karier  dg titik berat pd system prestasi kerja;o    Sistem Prestasi Kerja : Kinerja obyektif PNS dlm menjalankan tugasnya

berdasarkan kompetensinya;o    Kebijakan manajemen PNS ada di Presiden, dan dibantu oleh Komisi

Kepegawaian;o    Komisi Kepegawaian membantu dlm : merumuskan kebijakan umum

kepegawaian, merumuskan kebijakan penggajian dan kesejahteraan, memberikan pertimbangan dlm pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dlm dan dari jabatan struktural tertentu yg menjadi wewenang Presiden.

B.          PENGEMBANGAN KARIER PNSo    PNS dibina dan dikembangkan berdasarkan system karier. PNS diberi

pangkat dan jabatan sesuai prestasi dan pengabdiannya.o    Pangkat : kedudukan PNS berdasarkan jabatannya. Jabatan : kedudukan

PNS berdasarkan tgs dan tggung jawab, wewenang dan hak;o    Jabatan karir ada 2 : Struktural (scr tgs dlm struktur org.), fungsional (tdk

scr tgs disebut dlm struktur) tetapi dr sudut fungsi, seperti dokter, dosen, pustakawan dll;

o    Pengangkatan PNS dlm jabatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi, jenjang pangkat dan obyektif (disiplin, ksetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama dan dapat dipercaya;

o    Kenaikan Pangkat : penghargaan yg diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS, yg ditetapkan setia 1 April dan 1 Oktober tiap th.

o    Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan system regular dan pilihan;o    Kenaikan pangkat regular diberikan kpd PNS yg : 1). tdk menduduki jbtan

structural/fungsional; 2).melaksanakan tgs belajar; 3).diperbantukan scr penuh diluar instansi induk;

o    Kenaikan pangkat regular diberikan setingkat lbh tinggi apabila: sekurangnya lbh 4 th dlm pangkat terakhir, prestasi kerja bgus sekurangnya bernilai baik dlm 2 thn terakhir.

o    Kenaikan pangkat regular diberikan s.d : Pengatur Muda/IIa bg ijasah SD, Pengatur/IIc bgi ijasah SMP, pengatur tk.I/IId bg ijasah SMPK penata muda tk.I/IIIb bg ijasah SMA, DI/DII, penata/IIIc bg ijasah guru PLB, DIII, Akademi. Penata tk.I/IIId bg ijasah S1/DIV. Pembina/IVa bg ijasah S2/Dokter/apoteker/spesialisI, Pembina tk.I/IVb bagi ijasah S3/spesialis II.

o    Kenaikan pangkat pilihan diberikan pd PNS yg : menduduki jbtan struktural/fungsional, pejabat yg diangkat dg Keppres, berprestasi LB, menemukan penemuan baru yg manfaat bg negara, diangkat pejabat negara, memperoleh STTB dll

Nama dan Susunan Pangkat serta Gol Ruang PNSNo Pangkat Golongan Ruang1 Juru Muda I a2 Juru MUda tk. I I b3 Juru I c4 Juru Tk I I d5 Pengatur Muda II a6 Pengatur Muda Tk I II b7 Pengatur II c8 Pengatur Tk I II d9 Penata Muda III a

10 Penata Muda Tk I III b11 Penata III c12 Penata Tk I III d13 Pembina IV a14 Pembina Tk I IV b15 Pembina Utama Muda IV c16 Pembina Utama

MadyaIV d

17 Pembina Utama IV e

o    Pangkat Pengatur tk. I/IId  harus lulus ujian dinas tingkat I dan penata tk.I/IIId harus lulus ujian dinas tingkat II

o    PNS yg jabatan fungsional dpt dinaikan pangkatnyasatu tingkat setiap : sekurangnya 2 th, angka kredit penuh dg nilai B, berprestasi.

o    PNS kenaikan pngkat pengabdian diberikan pd PNS yg akan pensiun apabila : memilik masa kerja 30th/lbh sekurang 1th dlm pngkat trahir, 25th/lbh sekurang 1th dlm pngkat trahir, 20th/lbh sekurang 2th dlm pngkat trahir, prestasi bernilai B.

o    Ketentuan utk kenaikan pangkat jabatan structural adlh eselon I pusat ditetapkan presiden ats usul pimpinan instansi dan perimbangan Menpan, eselon 2 pusat kebawah ditetapka oleh pimpinan instansi dan pertimbangan Menpan, jabatan eselon I kebawah di Prov./Kab/kota ditetapkan sesuai UU.

Eselon dan jenjang pangkat Jabatan Struktural

       EselonJenjang Pangkat dan Golongan / RuangTerendah Tertinggi

Pangkat Gol/Ruang Pangkat Gol/RuangIa Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/eIb Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/e

IIaPembina Utama Muda

IV/cPembina Utama Madya

IV/d

IIbPembina Tingkat I

IV/dPembina Utama Muda

IV/c

IIIaPembina

IV/aPembina Tingkat I

IV/b

IIIb Penata Tingkat I III/d Pembina IV/a

IVaPenata

III/cPenata Tingkat I

III/d

IVb Penata Muda tingkat I III/b Penata III/c

o    Diklat terdiri dari 2 jenis : Dilat Prajabatan (syarat pengangkatan CPNS Gol.I,II,II) dan Diklat Dalam Jabatan, terdiri dari :

a.   Diklat Kepemimpinan (DiklatPim) : DiklatPim IV utk jab.struk.eselon IV, Diklatpim III utk eselon III, Diklaptpim II utk eselon II dan Diklatpim I  utk eselon I;

b.   Diklat Fungsionalc.    Diklat Teknis

Eselon Perangkat Daerah Provinsi                  

No.

Eselon Jabatan

1 I b Sekda

2 II aAsisten, sekwan, kepala dinas, badan, inspektur dan direktur RSU tipe a

3 II bKa Biro, direktur RSU tipe b, wadirektur RUS tipe a, direktur RSK tipe a

4 III a

Kepala Kantor, kabag, sekretaris dinas, badan, inspektorat, kabid dan inspektur pembantu, direktur RSU tipe c, direktur RSK tipe B, wadir RSU tipe B, wadir RSK tipe a, dan kepala UPTD

5 IV a Kasie, kasubag dan kasubid

Eselon Perangkat Daerah Kab/Kota                  

No.

Eselon Jabatan

1 II a Sekda

2 II bAsisten, sekwan, kepala dinas, badan, inspektur dan direktur RSU tipe a/b dan direktur RSK tipe a

3 III a

Kepala Kantor, camat, kabag, sekretaris dinas, badan, inspektorat, inspektur pembantu, direktur RSU tipe c, direktur RSK tipe B, wadir RSU tipe A/B, wadir RSK tipe a, dan kepala UPTD

4 III bkabid pada dinas, badan, kabag dan kabid pd RSU dir RSU tipe d dan Sekcam

5 IV aLurah, Kasie, kasubag dan kasubid dan kepala UPTD dinas/badan

IV b Seklur, kasie pd kelurahan, kasubag pd kecamatan

V a Ka TU SMP, ka TU SM merupakan jbtan structural eselon.

MODUL 7

KB 1 Perencanaan Kebijakan

A.          PENGERTIAN KEBIJAKANo    Dlm KBBI, Kebijakan : Rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis dan

dasar rencana dlm pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (ttg perintah, organisasi);

o    Mustopadidjaja : Kebijakan lazim di gunakan dlm kaitannya dgn tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pd umumnya;Kebijakan : keputusan suatu organisasi yg di mksdkn utk mengatasi permasalahan trtntu /utk mencapai tujuan trtentu berisikan ketentuan2 yg dpt dijadikan pedoman perilaku dlm (1) pengambilan keputusan lbh lanjut, yg hrs dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan / pelaksanaan dr suatu kebijakan yg tlh di tetapkan baik dlm hubungan dg (unit) organisasi pelaksana maupun dg klmpk sasaran yg dmaksdkn.

o    Anderson : Kebijakan adlh suatu tindakan yg mempunyai tujuan yg di lakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku utk memecahkan suatu masalah. Menurutnya Kebijakan / policy, dibagi 2 :Subtantif, yaitu Apa yg shrsnya dikerjakan oleh pemerintah. Prosedural, yaitu Siapa dan bagaimana kebijakan tsb di elenggarakan.   Kebijakan Publik adlh kebijakan2 yg dikembangkan oleh badan2 dan pejabat2 pemerintah. 5 hal terkait kebijakan publik:(1) Tujuan/kegiatan yg berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama prilaku acak/peristiwa yg tiba2 trjadi. (2) Kebijakan mrpkn pola2 tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan2 diskresinya scr terpisah. (3) Kebijakan hrs mencakup apa yg secara nyata pemerintah perbuat, bukan apa yg mereka mksd utk berbuat/ apa yg mereka katakan akan dikerjakan. (4) Bentuk kebijakan bisa berupa hal positif/ negatif. (5) Kebijakan publik dlm bentuknya yg positif didasarkan pd ketentuan hukum dan kwnangan, sdngkn tujuan kebijakan publik adlh dpt dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yg di buat oleh pemerintah.

o    Thomas R.Dye  : Kebijakan publik adlh Apapun yg di pilih pemerintah utk dilakukan / tdk dilakukan.

o    Younis : 3 tahap proses kebijakan publik : Formasi dan desain kebijakan, Implementasi kebijakan, dan Evaluasi kebijakan.

o    Gortner : Ada 5 thp proses kebijakan publik : (1).Identifikasi masalah, (2).Formasi (3).Legitimasi, (4).Aplikasi, (5).Evaluasi.

o    Starling : Ada 5 thp proses kebijakan publik : (1).Identification of need :  Mengidentifikasi kebutuhan2 masyarakat dlm pembangunan dg mengikuti beberapa kriteria, al: menganalisis data, sampel, data statistik, model2 simulasi, analisis sebab-akibat, & teknik2 peramalan. (2).Formulasi usulan kebijakan yg mencakup faktor2 strategik, alternatif2 yg bersifat umum, kemantapan teknologi & AMDAL, (3).Adopsi yg mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik & penggunaan teknik2 penganggaran, (4).Pelaksanaan program yg mencakup bentuk2 organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan2, keputusan2 penetapan harga, dan skenario pelaksanaanya, serta (5).Evalusi yg mencakup penggunaan metode2 eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak.     

B.          PERENCANAAN KEBIJAKAN PADA PEMDAo    Kebijakan : 1).Suatu tindakan pemerintah yg mempunyai tujuan, yaitu

menciptakan kesejahteraan masyarakat. 2).Kebijakan dibuat melalui tahap2 yg sistematis shg semua variabel pokok dr smua permasalahan yg akan dipecahkan tercakup. 3).Kebijakan hrs dpt dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana. 4).Kebijakan perlu dievaluasi shg diketahui berhasil tidaknya dlm menyelesaikan masalah.

o    Bridgman-Davis dan Ferma-Yuwono : Perencanaan Kebijakan Publik : (1).proses utk menentukan dan mengatur persoalan2 publik dlm rangka mencapai kesejahteraan bersama; (2).proses merumuskan keputusan yg diambil utk mengurusi masalah2 publik; (3).pengaturan permasalahan umum yg hanya bisa dilakukan oleh lembaga (org.publik) yg sah krn mempunyai kekuatan memaksa (enforcemen right) kpd slrh masyarakat tanpa pandang bulu. (4).Memiliki dimensi yg luas, shg perencanaanya hrs dilaksanakan secara baik,matang , terfokus, terarah,dan terorganisir.

o    Karekteristik Perencanaan Kebijakan Publik yg baik (Badjuri-Yuwono): 1).respon yg positif dan pro aktif thd kepntgn public; 2).hasil dr konsultasi publik, debat publik dan analisis yg mendalam, rasional, dan di tujukan utk kepentingan umum; 3).hasil dr managemen partisipatif yg tetap membuka diri thdp masukan & input sepanjang blm di tetapkan sbg kebijakan; 4).Akan menghasilkan rencana kebijakan yg mudah dipahami, dilakukan, dievaluasi, indikatornya jls shg mekanisme akuntabilitasnya mudah pula; 5).produk pemikiran yg panjang yg telah mempertimbangkan berbagai hal yg mempengaruhinya; 6).perncanaan yg bervisi kedepan&berdimensi luas yg tdk diabdikan utk kepentingan sesaat semata2.

o    Langkah2 yg di lakukan pemda dlm pembuatan rencana kebijakan: (1) membuat agenda kebijakan (2) melakukan identifikasi kebutuhan (3) membuat rumusan usulan yg konkret berdasarkan langkah kedua, (4) membahas usulan yg tlh di sajikan secara sistematis dan logis dlm DPRD,

(5) penetapan kebijakan dlm bentuk Perda (6) melaksanakan kebijakan yg tlh di tetapkan dlm perda trsbt oleh pemda.

o    Contoh Perencanaan Kebijakan : Pembuatan APBD. (1).Pemda menyusun RAPBD sesuai dg arah kebijakan umum yg disepakati dan dipertajam dg masukan masyarakat. Dasar penyusunan RAPBD : hasil need assessment, penilaian kebutuhan, ketersediaan SD, dan penetapan sasaran2 yg akan dicapai. (2).Pemda menyampaikan RAPBD kpd DPRD (3).DPRD membahas RAPBD tsb bersama eksekutif&masyarakat yg diwakili oleh tokoh2 msyrkt, kelompok2 kepentingan, klmpk2 penekan, seperti mahasiswa, para peminat, dan LSM, (4).DPRD menyetujui RAPBD menjadi APBD definitive. (5).Kepala Daerah menetapkan APBD yg tlh disetujui oleh DPRD tsb menjadi Perda. (6).Pemda melksnkn APBD tsb. Contoh lain : Penetapan Perda ttg Restra. Rencana Strategik (Restra), yaitu Rencana 5 thn yg menggambarkan visi,misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan daerah.     

                                 

Perencanaan Kebijakan Pemda

KB 2 Pelaksanaan Kebijakan

A.          PELAKSANA KEBIJAKANo    Kebijakan Pemda ditetapkan Kepala Daerah dg persetujuan DPRD dlm

bentuk Perda;o    Pelaksan kebijakan Pemda  (perda) adalah Pemda selaku lembaga eksekutif

daerah.o    Government : Lembaga / organisasi politik yaitu pemerintah, atau

Organisasi / mesin  politik/ negara atau unit politik yg menjalankan kekuasaan .

o  Menyusun arah dan kebijakan umum pembangunan daeraho  Menyusun Renstra;o  Menyusun Program Pambangunan Daerah (PPD)o  Menetapkan PPDo  Menyusun Perda (ttg APBD dll)o  Menetapkan Perdao  Melaksanakan Perda

PEMDA DPRDMASYARAKAT

o    Governance : Tata cara kekuasaan di terapkan terutama dlm system politik dan pengelolaan sumberdaya perekonomian negara utk pembangunan .

o    Good Governance: penyelenggaraan pemerintahan yg menggunakan kekuasaan dlm situasi yg ada dg cara optimal utk mencapai sasaran yg penting bagi pembangunan sekaligus menghormati (inti) nilai2 trtntu.

o    Good governance : Penyelenggaraan tata pemerintahan yg berkualitas yg bermuara pd kepuasan rakyat (yg wajib di layani dan di lindungi pemerintah) melalui pelibatan seluruh stakeholdersatas dasar prinsip2 keadilan, keterbukaan, kesejahteraan, efiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

o    Good governance mengandung unsur2 : 1).Mengakui adanya perbedaan antarindividu, antarorganisasi, antardaerah, antara pusat dan daerah , dan antarlembaga; 2).Melakukan interaksi antaraktor dlm proses governance; 3).Merasionalisasi peran pemerintah; 4).Memberdayakan individu, masyarakat, warga negara,dan swasta utk melakukan peran baru dan tanggungjwb dlm proses pemerintahan.

o    5).Menciptakan sinergi antara swasta dg pemerintah,antara pemerintah dg masyarakat, serta antara formal governance dan informal self governance; 6).Mengembangkan kapasitas pemkab melalui pengembangan SDM, meningkatkan kebijakan administratif dan fiskal, serta membangun kemitraan utk menumbuhkan ekonomi.

B.          KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKANo    Kepala Daerah adalah koordinator utama, scr ops.dilakukan oleh Sekda a.n

Kepala Daerah, dan scr teknis dilakukan oleh staf Setda.o    Para asisten Sekda mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis sesuai dg

bidangnya;o    Agar koordinasi bisa berjalan dg baik maka perlu adanya :   1).Kesesuaian

antara kebijakan dasar dan keputusan pelaksanaanya; 2).perlakuan yg sama trhadap smua aktor yg trlibat. 3).perilaku yg konsisten antara pejabat dlm menyelenggarakan tugasnya sesuai dg deskripsi tugas masing2; 4).tindakan para pejabat yg taat asas trhdap prosedur dan batas wktu yg tlh di tentukan; 5).kejelasan kebijakan itu sendiri dan cara melaksanakannya.

C.          SUKSES DAN GAGALNYA PELAKSANAAN KEBIJAKANo    Agar kebijakan dpt dilaksanakan dg baik, hendaknya : 1).Dirancang sesuai

dg kerangka acuan dan teori yg kuat; 2).Disusun korelasi yg jelas antara kebijakan dan implementasinya; 3).Ditetapkan adanya organisasi yg mengoordinir pelaksanaan kebijakan shg proses implementasi kebijakan dpt berjalan dg baik; 4).Dilakukan sosialisasi kebijakan yg akan diterapkan sampai org.pelaksana tingkat terbawah (street level bureaucracy);

5).Dilakukan pemantauan scr terus menerus (monitoring); 6).Diberi bobot yg sama penting antara kebijakan dan implementasinya.

o    Sukses tidaknya implementasi kebijakan di pengaruhi oleh kondisi2 : 1).Dukungan dan penolakan dr lembaga eksternal; 2).Ketersediaan wkt dan SD yg cukup; 3).Dukungan dr berbagai macam SD yg ada; 4).Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas thdp persoalan yg timbul dr pelaksnaan kebijakan; 5).Kepatuhan para pelaksana kebijakan thdp kesepakatan dan tujuan yg tlh ditetapkan dlm tingkat koordinasi.

o    Hal-hal yg membuat suatu pelaksanaan kebijakan gagal : 1).Kebijakan yg dibuat spesifikasinya tdk lgkp; 2).Instansi yg ditunjuk utk melaksanakan kebijakan tdk cocok; 3).Adanya tujuan yg saling berlawanan; 4).Insentif tdk memadai; 5).Keterbatasan keahlian; 6).SD administrasi yg terbatas; 7).Kegagalan komunikasi.

KB 3 Evaluasi Kebijakan

A.          PENGERTIANo    Evaluasi Kebijakan   :  Penilaian secara menyeluruh input, proses, outputs,

dan outcomes dr kebijakan pemerintah daerah;o    Evaluasi Formatif/Preventif : Evaluasi yg dilakukan pd proses berjalannya

kegiatan, Tujuannya :Utk menilai sejauh mana kemajuan pelaksanaan kebijakan dan dipakai utk mengarahkan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dg tujuan yg tlh di tetapkan;

o    Evaluasi Sumatif : Evaluasi yg dilakukan diakhir kegiatan; Tujuannya   :  Utk menilai secara menyeluruh apakah kebijakan yg tlh di tetapkan berhasil mencapai tujuannya atau tdk.

B.          EVALUATORo    Dlm pelaksanaan kebijakan Pemda, peran DPRD sbg lembaga

pengawas/kontrol, yaitu mengawasi&mengendalikan agar kebijakan yg tlh ditetapkan dilaksanakan sesuai dg tujuan

o    Dlm proses plksanaan kebijakan yg terus menerus jg melibatkan byk lembaga dan organisasi yg perlu jg di evaluasi, maka evalatornya adlh: 1).Kepala daerah dan Kepala/pimpinan unit / organisasi pelaksana dibawah

Kepala daerah; 2).Lembaga fungsional : Bawasda, Inspektorat Jendral pd Departemen dan

LPND, BPK, BPKP.   

C.          CARA MENGEVALUASIo    Menurut Finance (Badjuri dan Yuwono)ada 4 tipe Evaluasi :

1).Evaluasi Kecocokan (Appropriateness)->apakah kebijakan yg di tetapkan tsbt mmg cocok utk dipertahankan, perlukah diganti dg kebijakan lain, dan apkh kebijakan ini cocok dilakukan oleh Pemda, bukan oleh swasta;

2.Evaluasi Efektivitas : apkh kebijakan yg dilaksanakan tsb tlh menghasilkan hasil dan dampak sesuai dg tujuannya;

3).Evaluasi Efisiensi : penilaian berdasarkan tolok ukur ekonomis, yaitu seberapa jauh tingkat manfaat dibandingkan dg biaya & SD yg dikeluarkan/ Apakah input yg digunakan sebanding dg output yg dihrpkan;

4).Evaluasi Meta  : penilaian trhdp proses evaluasi itu sendiri.o    Evaluasi : Proses yg mendasarkan diri pd displin ketat dan tahapan waktu.

Oleh krn itu kita hrs : 1).Membuat skema umum penilaian, dan 2).Membuat seperangkat instrumen yg meliputi parameter dan indicator.

o    Skema umum Penilaian   : Keempat aspek tsb,yaitu input, proses, output, dan outcome;

o    Seperangkat instrumen yg mencakup parameter dan indikatornya :1. Input : Masukan yg diperlukan utk pelaksanaan kebijakan. Utk itu, di

kembangkan instrumen yg meliputi indikator2 : a. SD pendukung (SDM, uang, sarana/prasarana ). b. bhn2 dasar pendukung (peralatan, teknologi)

2.  Proses : Bagaimana sebuah kebijakan di transformasikan dlm bentuk pelayanan lgsg kpd masyarakat. Utk itu dikembangkan instrumen  yg meliputi indikator2: a. tepat sasaran atau tidak, b. tepat guna atau tidak, c. efisien atau tidak

3. Outputs (hasil) : Hasil dr pelaksanaan kebijakan. Instrumen dg indikator2 : a. Tepat tidaknya sasaran yg di tuju, b. Berapa besar sasaran yg tercover, c. Seberapa byk kelompok sasaran yg tertangani, d. Seberapa besar kelompok sasaran yg terlibat.

4. Outcomes (dampak) : Apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata trhdp kelompok sasaran sesuai dg tujuan kebijakan. Instrumen dg indikator2 : a . Ada atau tdk perubahan pd target/sasaran, b. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran, c.Seberapa signifikan perubahan yg terjadi pd kelompok sasaran dibandingkan dg tujuan yg ingin di capai.       

D.          HASIL EVALUASIo    Sebuah Evaluasi yg professional akan menghasilkan temuan yg objektif,

yaitu temuan apa adanya data, analisis, dan kesimpulannya tdk dimanipulasi, sedangkan Evaluasi yg tdk professional menghasilkan temuan sesuai pesan sponsor. Karena itu data, analisis, dan kesimpulanya di manipulasi.

o    Hasil Evaluasi yg Objektif  : akan memberikan manfaat yg besar kpd perumus kebijakan, pembuat kebijakan dan masyarakat.

o    Hasil Evaluasi yg Manipulatif : akan membeikan imformasi bohong dan dpt menjerumuskan semua pihak kearah kehancuran.

o    Hasil Evaluasi yg Objektif dpt dipakai utk mempertimbangkan :1.  Apakah kebijakan trsbt tetap di pertahankan sesuai dg kondisi saat itu atau

hrs dganti dg kebijakan baru?2.  Apakah kebijakan trsbt perlu di perluas cakupanya krn berhasil

dilaksanakan dg baik?3.  Apakah kebijakan trsbt dihentikan sama sekali krn tdk mencapai target yg

di inginkan.  

E.          LPPD, LKP, DAN INFORMASI LPPD KEPADA MASYARAKATo    PP No. 3/2007 ttg LPPD kpd Pemerintah, LKP Kepala Daerah kpd DPRD,

dan Informasi  LPPD kpd masyarakat, mengatur sbb :1.  Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

o    Kepala Daerah wajib membuat LPPD kpd pemerintah. Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi yg bersifat wajib dan pilihan. Materi LPPD urusan desentralisasi meliputi ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

o    Materi LPPD tugas umum pemerintahan sekurang2ya meliputi program dan kegiatan, satuan krj prangkat yg menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, sumber dan jml anggaran yg dgnkn utk  menylnggrkn  tugas umum pmrnthn, saran dan prasarn yg digunakan, serta permasalahan dan solusi.

o    LPPD di sampaikan pd akhir thn anggaran dan di akhir masa jabatan.o    LPPD Akhir thn anggaran utk propinsi disampaikan oleh Gubernur kpd

Presiden melalui Mendagri. LPPD Akhir thn aggrn utk kab/kota dsmpkn oleh Bupati/Walikota kpd Menteri melalui Gubernur.

o    Laporan mggunkn format yg sdh dttpkn dsmpkn plg lmbt 3 bln stlh thn anggrn berakhir.

o    LPPD Akhir masa jabatan plg lmbt 30 hr stlh pemberitahuan DPRD ttg slsnya jabatan kpl daerah yg bersangkutan.

o    Ringkasan hsl Evaluasi dsmpkn kpd Mendagri plg lmbt 1 bln stlh Gubernur menerima LPPD kab/kota.

2. Laporan Keterangan Pertanggungjwban Kepala Daerah (LKPJ).o LKPJ di smpkn oleh KADA kpd DPRD.o Ruang lingkup LKPJ mancangkup penyelenggaraan urusan desentralisasi

,tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintah. LKPJ terdiri : a. LKPJ  Akhir TA, b.LKPJ Akhir Masa Jabatan

o LKPJ Akhir TA dsmpkn kpd DPRD plg lmbt 3 bln stlh thn anggrn berakhir.

o LKPJ Akhir Masa Jabatan dismpkn kpd DPRD plg lmbt 30 hr stlh pemberitahuan DPRD prihal ms jabtn KADA yg bersgktn sesuai dg ktntuan pertrn perundang2n.

o LKPJ dsmpkn oleh KADA dlm rapat paripurna DPRD. o Keputusan DPRD dsmpkn kpd Kada plg lmbt 30 hr stlh LKPJ dtrm dlm

rpt paripurna yg brsft istmw sbg rekomendasi kpd Kada utk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kdpn.Apabila tdk d tanggapi dlm wkt 30 hr mk di anggap tdk ada rekomendasi utk penyempurnaan.

3. Informasi LPPD kepada Masyarakato Kada wajib memberikan informasi LPPD kpd msyrkt melalui media

cetak/media elektronik. Informasi LPPD kpd msyrkt dsmpkn bersamaan dg penyampaian LPPD kpd pemerintah. Muatan informasi LPPD mrpkn ringkasan LPPD.

o Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dr msyrkt atas LPPD diatur lbh lanjut dg Peraturan Pemerintah.

MODUL 8 PELAYANAN PEMERINTAHAN DAERAHKB 1 Pelayanan Publik

A.          PENGERTIANo    Istilah publk brsl dr bhs inggris public yg brarti umum, msyrkt atau

negara. Umum, misal public offering (penawaran umum), public ownership (milik umum), public utility (perum). Masyarakat,misal public relation (hub.masyrkt), public service (yanmas), public opinion ( pndpt msyrkt).Negara, misal : public outhorities (otoritas negara), public building (gedung negara), public revenue (penerimaan negara), public sector (sector negara).

o    Pelayanan Publik : Pelayanan yg di berikan oleh negara dan perusahaan milik negara kpd msyrkt utk memenuhi kebutuhan dsrnya dlm rangka menciptakan kesejahteraan masyrkt.

o    Lembaga yg menangani sektor public ada 3 (Wilson): Pempus, Pemda BUMN/BUMD.

o    Ciri2 brg dan jasa kedlm sektor privat : a. disediakan oleh lembaga privat/swasta, b.perusahaan yg memproduksi brtujuan mencari untung, c. hanya org yg bs membyr yg dpt memperolehnya. Contoh : pakaian, sepatu, rmh, arloji, spd mtr, TV, mobil pribadi.

o    Ciri2 brg dan jasa yg trmsk kedlm sector public : a. disediakan oleh negara, b. negara hrs menyediakan brg tsb tanpa dikaitkan dg kondisi/latar blkng public, seperti aspirasi politik, agama, suku, sosial budaya, etnisitas, c. smua org hrs dpt memanfaatkan brg tsb tanpa kecuali dan tanpa membayar scr lgsg. Contoh : jln raya, trotoar, lmpu pnrngn jln, jasa pnddkn, penyuluhan prtanian, pnylhn dan pnjgaan kshtan, js pmdm kbkran, js prthnn negara, dan js keamanan.

o    Ciri2 brg dan jasa yg trmsk antara sector public dan privat : a. disediakan oleh BUMN/BUMD dg penugasan oleh negara, b. brg trsbt mrpkn kebutuhan /kebutuhan hajat hdp org byk, c. org yg memanfaatkan hrs hrs membeli, d. dijual dg harga wajar,rasional, dan terjangkau, e. disediakan scr trs-mnrs dlm kondisi apapun. Contoh : air minum, listrik, angkutan umum, tlp, bhn bkr, js siaran radio, dan js pengiriman pos.

o    Lembaga yg menyediakan brg2 privat dan public oleh lmbg semi privat dan semi public adlh BUMN.

o    BUMN : Lembaga ekonomi milik negara yg bkrj atas prinsip2 perusahaan swasta hanya sahamnya sebagian bsr di kuasai negara.

o    Misi utama BUMN : Memenuhi kebutuhan public secara trs-mnrs dlm kondisi apapun, br setlh itu mencari untung. Contoh, PT. KAI, PT. Telkom, PT. Pos Indonesia,dan PT. Pelni. o    Contoh BUMD : PDAM, BPD.

B.          LAYANAN PUBLIKo    Pelayanan Publik : Pelayanan yg dibrkn oleh pemerintah daerah kpd

sejumlah org yg mempunyai kebersamaan brfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yg benar dan baik brdsrkn nilai2 norma yg mereka miliki.

o    Barang2 publik : barang2 yg dpt digunakan scr brsm oleh semua org tanpa seorgpun di kecualikan dlm menggunakanya(non exludable).Ciri lain dr public adlh tdk adanya persaingan(non rivalry)dlm penyedianya. Contoh : jalan raya,trotoar,alun2 dll.

o    Layanan Publik : Pelayanan yg dterima oleh semua org tanpa seorangpun dkecualikan dlm pelayananya,seperti pemberian KTP, IMB, SIM, Sertifikat tnh, laporan kehilangan, srt ktrngn, izin, surat2 ktrngn.

C.          JASA PUBLIKo    Jasa Publik : brg dan layanan public juga hanya utk jasa public org yg

memanfaatkan jg dikenai imbal jasa dg tarif  yg di tetapkan brdsrkn peraturan perundang2an.

o    Misal, pembuatan KTP, SIM, sertifikat tnh, pencatatan perkawinan, pembuatan paspor, penyediaan air bersih, aliran listrik, sambungan tlp, angkutan umum, bhn bkr, jln tol, beras. Semua brg dan layanan public yg dsebutkan trsbt dsebut jasa public krn brg dan jasa ini di sediakan oleh negara.

KB 2 Fungsi Pemerintahan DaerahA.          MEMBERIKAN PELAYANAN PERORANGAN DAN

KELOMPOKo    Pemerintah  baik Pusat maupun Daerah mempunyai 3 fungsi utama, yaitu

1).Memberikan pelayanan/services baik pelayanan perorangan maupun pelayanan public/khalayak,

2).Melakukan pembangunan fasilitas ekonomi utk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (development for economic growh), dan

3).Memberikan perlindungan/protective masyarakat.o    Fungsi pertama, yaitu public services functions berarti pemerintah wajib

memberikan pelayanan baik scr perorangan maupun khalayak/public.o    Jika fungsi pelayanan masyrkt trsbt di kelompokan dlm bidang maka fungsi2

tsb mencakup kegiatan2 di bidang seperti : 1.Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Keagamaan; 4. Lingkungan;     a . Penataan lingkungan kumuh (MCK, hydrant umum,

jln2 setapak, gang2 sempit), b. tata kota/tata bangunan, c. taman, d.

kebersihan, e. kesehatan lingkungan (polusi, penyakit menular, penyakit yg ditularkan binatang, sprt malaria, pes), f. saluran limbah, g.persampahan, h. penerangan jalan, i. pemeliharaan sungai, j. kanal pengendali banjir.               

5.  Rekreasi : a. sport centre/gelanggang remaja, b. taman2 rekreasi, c. teater, d. museum, e . gallery, f. camp sites, g. cagar budaya, h. pengemb.potensi wisata kota, i. tourisme

6. Sosial/pengurusan org2 yg menyandang mslh sosial : a. org terlantar, b. anak yatim /piatu, c. org jompo, d. org cacat (daksa, rungu, mental), e. anak jlnn/korban narkoba;

7. Perumahan; 8. Pemakaman/Kematorium; 9. Registrasi penduduk (kelahiran, kematian, dan perkawinan); 10. Air minum; 11. Legalitas hukum (KTP, paspor, sertifikat tnh, IMB, srt2 kepemilikan, srt

ktrngn, srt izin, srt klkuan baik).o    Untuk mengetahui sejauh mn kualitas pelayanan yg di brkn oleh pemda bs

diukur dg indikator2 : mudah, murah, cepat, tidak berbelit, petugasnya murah  senyum, petugasnya membantu jk ada kesulitan, adil, merata, dan memuaskan.

B.          MEMBANGUN FASILITAS UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMIo    Fungsi kedua pemerintahan adlh membangun fasilitas public utk sarana

menumbuhkan perekonomian daerah(development for economic growh functions).

o    Pembangunan fasilitas ekonomi : membangun semua sector yg berhubungan lgsg /tdk lgsg dg kemudahan kegiatan ekonomi, seperti pasar, tmn parker, jln raya, jembatan, bendungan, kredit usaha dll.

o    Jika fungsi pembangunan trsbt di klmpkn dlm bidng maka fungsi pembangunan trsbt mencakup kegiatan2 di bid:

1. Menyiapkan prasarana yg mendukung kegiatan perekonomian : a. pasar, b. gudang,   c.jalan, d. komunikasi, e. trotoar, f. road safety, g. marka jalan, h. terminal, i. pelabuhan / dermaga, j. parker, k. system transportasi(perencanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan transportasi umum), l. waduk/pintu2 air/saluran irigasi.

2. Mengatur urusan2 perizinan, menentukan peruntukan lahan (RUTRK), membantu perkreditan, pengadaan dan penyiapan lahan utk kepentingan prasarana umum, perlindungan konsumen, dan peningkatan mutu produksi.

3.  Mengatur pedagang kaki lima, pengaturan dan peningkatan sector informal dan industri kecil, pemberian dan pengembangan

ketrampilan(training centers and rehabilitation centers), dan membentuk job centers sbg bursa tenaga krj.

4.  Menggalakan gerakan swadaya masyarakat dlm pembangunan melalui LSM, koperasi dan sukarelawan.

o    Untuk mengetahui bagaimana kualitas pemda dlm mlksnkn fungsi economic growh trsbt bs diukur dg indikator2: fasilitas yg di bangun mudah di jangkau,harganya murah/terjangkau, tmptnya strategis, akses ke pasar mudah, fasilitasnya lgkp, transportasi lancer, bersih, aman, lembaga pendukungnya, spt izin, bea cukai, perbankan, gudang baik, memiliki prospek ekonomi yg cerah, berdampak positif pd peningkatan kesejahteraan rakyat.  

C.          MEMBERIKAN PELAYANAN PERLIDUNGAN MASYARAKATo    Fungsi ketiga dr pemerintahan adlh Membrikan perlindumgan pd msyrkt

(protective function)o    Fungsi Linmas : Upaya pemda utk memberikn perlindungan pd msyrkt

sehingga tercipta ketertiban, rasa tentram dan rasa aman pd msyrkt. Fungsi ini mrpkn funngsi yg plg dsr dr pemerinthn krn outputs dan outcomenya mrpkn prasyrt bg bkrjnya dan berjlnnya kegiatan pmrnthn, kmsyrktan, dan pembangunan. Masyrkt daerah mmrlkn rasa aman dan tentram serta suasana yg tertib .

o    Jika fungsi perlindungan drinci dlm bidand2 maka mencakup kegiatan2 :1.  menciptakan keamanan ,ketertiban, dan ketentraman yg dlksnkn oleh

aparat kepolisian, polisi pamong praja dan tentara .2.   memberikan perlindungan hukum kpd msyrkt dr tindak kejahatan .3.   memberikan perlindungan pd msyrkt dr bencana alam, sprt banjir, tnh

lgsor, badai .4.   memberikan perlindungan pd msyrkt dr bahaya kebakaran .

o    Utk mengetahui kualitas pemda dlm mlksnkan fungsi protective trsbt dpt diukur dg indikator2 : msyrkt taat peraturan, taat pranata sosial, taat hukum, patuh pd pmrnth, angka kriminalitas rendah, angka pelanggaran rendah, peringkat sopan santun tinggi, keributan tdk ada/kcl, perklahian tdk ada, pertentangan antar kmpg/ds/ daerah tdk ada,pertentangan SARA tdk ada, angka harmoni sosial tinggi, dinamika politik trlembaga, bncn alam dan kebakaran cpt dtanggulangi .   

KB 3 Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Tujuan Pelayanan Pemerintahan Daerah

A.          PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATo    Tujuan utma penyelenggaraan pemernthn daerah : menciptakan

kesejahteraan msyrkt dearah yg bersangkutan .o    Dlm sector privat pelayanan adlh awal dr pembelian . maka perusahaan yg

memproduksi brg dan jasa bs trs beroperasi dan berkembang . sdgkn dlm sector public pelayanan adlh awal dr pemberdayaan msyrkt .Tanpa adanya keberdayaan msyrkt , pemda makin tdk legitimate dmata msyrkt . Kesejahteraan msyrkt akan trwujud manakala pemda memberikan pelayanan public yg baik .

o    Pelayanan yg baik kpd msyrkt dknl dg Pelayanan Prima ( excellent service ). Yg artinya Memberikan pelayanan terbaik kpd pelanggan dan stakeholder .

o    Pelayanan brsl dr kt layan yg kt krjnya melayani yg brarti membantu, membuat senang, dan memudahkan kpd pihak lain . dilht dr sisi pelanggan dan stakeholder pelayanan prima melhrkan sikap senang dan puas krn mereka memperoleh pelayanan yg efektif,efisien,berkualitas,cepat,dan murah .Dlht dr sisi pemda prlayanan prima akan mghslkn pemerintahan yg akuntabel dan produktif .

o    Pemerintahan yg Akuntabel artinya Pemda menyelenggarakan pmrnthnya scra brtnggng jwb kpd rkyt krn out-put dan outcomenya memberikan kepuasan kpd rkytnya .

o    Pemda mnjd produktif krn dg pelayanan prima kpd rkyt dan stakeholder maka pemda akan :

1) mendapat dukungan penuh dr rkyt shgga makin mantap dan stabil, 2) efektif dan efisien dlm menggunakan smua sumber daya yg dmililki

shgg memberi manfaat yg lbh besar,3) menciptakan efek multiplier bg usaha produktif krn pengusaha, investor,

dan smua pelaku ekonomi merasa senang dan puas shngga terpicu utk trs menerus meningkatkan investasi dan produksinya yg pd akhirnya meningkatkan PDRB .

o    Pemda yg memberikan pelayanan prima : pemda  yg dlm menyelengggarakan ketiga fungsi pemerintahanya,pelayanan (services), pengembangan pertumbuhan ekonomi (economic growth),dan memberikan perlindungan msyrkt (protective)trsbt dnilai rkyt dan stakeholder membantu, menyenangkan, memudahkan dan memuaskan .

o    Pelayanan prima  brhubungan dg good governance .o    Governance : tata pemerintahan /kegiatan pemrnthn,bkn institusi

pemerintahanya .o    Good governance : Tata pemerintahan yg baik, tata pmrnthn yg mentaati

hukum, menghormati HAM,menghargai nilai2 dsr yg dianut oleh msyrkt,

secara sdr dan sistematis membangun fasilitas utk menumbuhkan ekonomi msyrkt, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman trmsk etnis, agama, suku, dan budaya local .Hubungan antara good governance dan pelayanan prima adlh hubungan proses dan output. Artinya apabila proses kegiatan pemerintahan didsrkn atas prinsip2 good governance maka keluaranya adlh pelayanan prima . outcomenya adlh kepuasan rakyat dan stakeholder, sdngkn dampaknya adlh kesejahteraan rakyat .

o    Menurut UNDP karakteristik good governance  :1. Participation, Setiap warga negara di beri kesempatan utk ikut serta dlm

proses pengambilan keputusan politik/kebijakan publik.2 . Rule of law, tegaknya hukum dan terjaminnya hak2 asasi manusia .3. Transparancy, semua kebijakan publik hrs transparan mulai dr proses

pengambilan keputusanya, pelaksanaanya, maupun evaluasinya. Arus informasi tdk boleh terhalang.

4.  Responsiveness. Semua lembaga pemerintahan hrs memberikan pelayanan yg baik kpd rkyt dan stakeholder.

5.  Consensus orientation, kebijakan yg diambil didsrkan pd pilihan2 yg terbaik brdsrkan kesepakatan smua unsure msyrkt .

6. Equity, Adanya kesempatan yg sama bg smua warga negara baik laki2 maupun perempuan utk meningkatkan kesejahteraanya .

7.  Effectiveness dan efficiency, Proses2 dan kegiatan2 lembaga hrs menghasilkan output yg sesuai dg tujuan dan sasaran yg digariskan dan dg mnggnkan sumber daya sebaik mgkin .

8. Accountability,Para pembuat keputusan dlm pmrnthn, lmbg swasta, dan msytkt bertnggngjwb kpd public dan lmbg2 stakeholder .

9.  Stategic vision, para pmimpin dan public memiliki visi stategi jauh kdpn membangun ms dpn yg lbh baik brdsrkn nilai2 kemanusiaan yg universal dan menyejahterakan.

o    Good Governance dan pelayanan prima dpt dwjdkan jk pemda menerapkan prinsip2 reinventing government

o    Osborne dan Gaebler   : Pemda hendaknya dselenggarakan dg jiwa wirausaha yaitu brsft partisipatif, kompetitif, berorientasi pelanggan, antisipatif, dan terdesentralisasi. utk itu, pemerintahan perlu dselenggarakan dg 10 prinsip :

1. Pemerintahan Katalis : pemerintahan lbh byk mengarahkan drpd melaksanakan tugas2/mengayuh .

2.   Memberikan wewenang kpd msyrkt ketimbang melayani .3.  Pemerintahan yg kompetitif : selalu mengarahkan agar pelayanan

dberikan lbh baik, berlomba memberikan pelayanan terbaik .4.   Pmrnthn digerakan oleh misi, yg sblmnya dgerakan oleh peraturan .

5.  Pmrnthn yg berorientasi kinerja, hasil karya . dg dmkian mendorong org utk mencari hal2 yg baru ( kreatif dan inovatif ) .

6.  Pmrnthn yg berorientasi kpd pelanggan : mencari kebutuhan pelanggan bkn kbthn birokratnya .

7.  Pmrnthn yg berorientasi wirausaha : yg menghasilkan , bkn sekadar membelanjakan /menghabiskan anggaran .

8. Pmrnthn yg bersikap antisipatif : melakukan pencegahan lbh diutamakan drpd mengobati/ menyelesaikan mslh .  

9.  Pmrnthn yg terdesentralisasi : dr Hierarki menuju partisipatif dan tim kerja . dg dmkn,akan lbh fleksibel, efesien, inovatif, dan produktif .

10.  Pmrnthn yg berorientasi pasar. Pmrnthn biasanya identik dg program. Ada kelemahan2  dg program ini. Program dgrkn oleh parlemen dan politik, bkn oleh pelanggan dan kebijakan . program biasanya mggnkn perintah, bkn insentif . pdhl bg para pekerja yg cukup brpngthuan insentif lbh efektif dari perintah .

o    Osborne dan Plastrik : utk mewirausahakan birokrasi perlu mengubah genetic ( DNA) yg dmiliki pmrnth dg strategi br yg mampu mengubah stuktur birokrasi menjelma mnjd birokrasi br yg produktif . Genetik (DNA) yg dmlki pmrnth adlh tujuan , insentif , akuntabilitas, kekuatan internal dan budaya .

o    Genetik tujuan strateginya di ubah dg core strategy (strategi dasar) , Strategi insentif di ubah dg consequences strategy ( strategi konsekuensi ) , Genetik Pertanggungjwbn di ubah customer strategy (strategi pelanggan) , Genetik kekuatan internal di ubah dg control strategy (strategi pengendalian) dan Genetik Budaya di ubah dg culture strategy (strategi budaya). Ke-5 strategi tsb “The five C”s (core, consequences, customer, control, culture)  

o    Pendekatan strategi dasar : kejelasan tujuan, peran dan pengarahan .o    Pendekatan strategi konsekuensi : persaingan yg terkelola, manajemen

perusahaan, dan kinerja manajemen.o    Pendekatan stategi pelanggan : pilihan pelanggan, plhn persaingan,jaminan

kualitas pelanggan 

MODUL 9 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH

KB 1 Pengawasan Ekstern, Intern dan PolitikA.          PEMBINAAN DAN PENGAWASANo    Humes IV : Pengawasan trhdp pemda terdiri  dari :

        a). pengawasan Hierarki : pengawasan  trhdp pemda dilakukan oleh organisasi baik organisasi yg terdapat dlm pemerintah itu sendiri yaitu DPRD dan ormas diluar DPRD  seperti ormas, organisasi agama, organisasi profesi, organisasi brdsrkn kepentingan trtntu (interest group), LSM, kelompok penekan (pressure group), dan pers maupun organisasi atasan pemda yaitu Pempus menurut  jenjang hierarki. Pada pengawasan hierarki trdapat 4 variasi, yaitu inter-organizational (regulation), hybrid (subsidiorization), hybrid (supervision), dan intra-organizational (subordination).

b). pengawasan fungsional : pengawasan trhdp pemda, dilakukan secara fungsional baik dilakukan oleh departemen sektoral maupun oleh departemen yg menyelenggarakan pemerintah umum (Depdagri). pada pengawasan fungsional juga trdpt 4 variasi, yaitu more areal, dual areal, dual/ fungsional, dan more functional.

o    Bagir manan : hubungan antara Pempus dan pemda sesuai dg UUD 1945 adlh hubungan desentralistik, artinya hubungan antara dua badan hukum yg diatur dlm UU ttg desentralisasi, tidak semata2 hubungan antara atasan dan bawahan. 

B.          JENIS – JENIS PENGAWASAN1.     Pengawasan Preventifo    Arti harfiah : pengawasan yg bersifat mencegah, artinya menjaga jgn smp

suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. pengawasan yg bersifat mencegah agar pemda tdk mengambil kebijakan yg bertentangan dg peraturan perundang2n yg berlaku. Contoh kata “mencegah lbh baik drpd mengobati”artinya mencegah dr terkena pnykt itu lbh baik drpd mengobati stlh kita terkena pnykt .  

o    Arti operasional : pengawasan thd pemda agar pemda tdk menetapkan kebijakan yg bertentangan dg kepentingan umum dan praturan perundang2n yg lbh tinggi atau prtrn perundang2n lainnya .

2.     Pengawasan Represifo    Adlh pengawasan yg berupa penangguhan atau pembatalan thd kebijakan yg

telah di tetapkan daerah baik berupa perda, keputusan KADA, keputusan DPRD maupun keputusan pimpinan DPRD dlm rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

o    Pengawasan represif berupa penangguhan /pembatalan thp kebijakan daerah yg dinilai bertentangan dg kepentingan umum, perpu yg lbh tinggi dan/ perpu lainnya .

o    Kepentingan umum : Kepentingan msyrkt luas yg mencakup hal2 yg berkaitan dg kepatutan/kebiasaan yg berlaku disuatu daerah, seperti : norma agama, adat istiadat, budaya dan susila, serta hal2 yg membebani msyrkt dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Perpu yg lbh tinggi, yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU, PP, kepres, dan kepmen. Perpu lainya adlh perda provinsi dan keputusan gubernur serta perda kabupaten/ kptsn bupati/walikota yg mengatur obyek sejenis .   

C.          PENGAWASAN EKSTERNAL (DARI LUAR PEMDA)1.     Pengawasan oleh Pemerintah pusato    Pasal 217 UU 31/2004 mngatur ttg pembinaan & pengawasan pemda.o    Dlm PP No. 79/2005 ttg pedoman pembinaan dan pengawasan  Pembinaan

penyelenggaraan pemda, Pembinaan : Upaya yg dilakukan pemerintah/gubernur selaku wkl pemerintah didaerah utk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otda. Pembinaan dilakukan PemPus trhdp Kada/Wakada, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, kades, perangkat desa, dan anggota BPD.

o    Pengawasan atas penyelenggaraan Pemda : proses kegiatan yg di tujukan utk menjamin agar pemrnthn daerah berjln scr efisien dan efektif sesuai dg rencana dan ketentuan PerPu .

a )   Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daeraho    Dilksnkn oleh pmrnth yg meliputi koordinasi pmrnth antra susunan

pmrnthn, pemberian pedoman dan standar plksnn urusan pmrnthn, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pmrnthn, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, litbang, pemantauan dan evaluasi plksnn urusan pmrnthn .

o    Perencanaan atas penyelenggaraan pmrnthn daerah meliputi perencanaan jangka pnjng, perncnn jngka menengah, dan prncnn tahunan .

o    Penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi ats pnylnggrnn pmrnthn daerah meliputi kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan asset, LPND, DPRD, pelayanan publik, dan kebijakan daerah .

b ). Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah1.     pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, terdiri urusan : Yg

bersifat wajib Yg brsft pilihan, dan Menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan .

2.     Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kab/kota, terdiri : Yg bersifat wajib Yg brsft pilihan, dan Menurut tugas pembantuan

3.     Pelaksanan urusan pemerintahan desa .

o    Pengawasan plksnn ursn pemrnthn didaerah brpedoman pada norma :1. Objektif, professional, independen, dan tdk mencari-cari kesalahan ;2. Terus menerus utk memperoleh hsl yg berkesinambungan.3. Efektif utk menjamin adanya tindakan koreksi yg cepat dan tepat;4. Mendidik dan dinamis .

o    Inpektorat  Jenderal  Departemen dan Unit pengawasan LPND mlkkn pngwsn thd :1. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 2. pinjaman dan hibah LN, 3. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dg fungsi dan kewenanganya.

o    Inspektorat provinsi jg mlkkkn pengawasan thd : 1. plksnn pmbnn atas pnylnggrnn pmrnthndaerah kab/kota, 2. plksnn ursn pmrnthn di daerah provinsi, 3. plksnn ursn pmrnthn di daerah kab/kota.

o    Inspektorat kab/kota mlkkn pngwsn thd : 1. plksnn ursn pmrnthn di daerah kab/kota, 2. plksnn pembinaan atas penyelenggaraan pmrnthn desa, 3. plksnn ursn pmrnthn desa.

o    Aparat pengawas intern pmrnth mlkkn pngwsn sesuai dg fungsi dan kwngnya melalui :

1. pemeriksaan dlm rangka berakhirnya masa jabatan Kada.2. pemeriksaan berkala/sewaktu2 maupun pemeriksaan terpadu .3. Pengujian trhdp laporan brkala/swkt-wkt dr unit/ satker.4. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi trjadinya

penyimpangan, KKN .5. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, plksnn program dan

kegiatan .6. monitoring dan evaluasi plksnn ursn pmrnthn di daerah dan pmrnthn desa.o    Kebijakan pengawasan atas pnylnggrn pmrnthn daerah ditetapkan plng lmbt

bln oktober /thn oleh mendagri bdsrkn masukan dr menteri negara/pimpinan LPND dan gubernur serta bupati/walikota.

c ). Pengawasan terhadap Perda dan peraturan kepala daerah .o    Pemerintah mlkkn pengawasan represif dan preventif trhdp perda dan

perKada. Perpres ttg pembatalan perda di tetapkan plg lmbt 60 hr sejak perda diterima pmrnth. Evaluasi rancangan perda dan rncngn PerKada dilkkn plg lmbt 15 hr stlh diterima rncngn dimksd. Gubernur jg dpt mengajukan keberatan  kpd MA plg lmbt 15 hr krj sjk d terima pembataln

o    Sesuai kepmendagri  No. 41/2001 ttg pengawasan refresif kebijakan daerah, mendagri mlkkn pngwsn represif trhdp kebijakan daerah ttg :  1. Keputusan DPRD ttg tata tertib DPRD provinsi, 2. Kep. DPRD ttg kedudukan keuangan anggota DPRD, 3. Kep. Pimpinan DPRD provinsi, 4. Perda kab/kota ttg pengelolaan kawasan, 5. Perda kab/kota ttg sumbangan pihak ketiga kpd pemda, 6. Keputusan bupati dan walikota ttg sumbangan pihak ketiga kpd

pemda, 7. Keputusan bupati dan walikota ttg penghapusan /perubahan asset daerah.

o    Untuk gubernur selaku wkl pempus mlkkn pngwsn represif trhdp kbjkn daerah yg menyangkut : 1). Keputusan DPRD kab/kota ttg Tatib DPRD, 2). Kep. DPRD kab/kota ttg kedudukan keuangan anggota DPRD, 3). Kep. Pimpinan DPRD kab/kota .

d ). Penghargaan dan sanksi .o    Sanksi pembinaan dan pengawasan dpt berupa : 1). Penataan kembali suatu

daerah otonom, 2). Pembatalan pengangkatan pejabat, 3). Penangguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah, 4). Administrative dan/atau 5). Financial

o    Sanksi diberikan oleh mendagri , menteri negara/ pimpinan lembaga pmrnth nondepartemen sesuai dg perpu .

 2     Badan Pemeriksa Keuangano    BPK mlkkn pengawasn trhdp penggunaan APBD, dana dekosentrasi, dan

dana tugas pembantuan.o    Fungsi BPK : sebagai lembaga negara memeriksa, menguji, dan menilai

penggunaan APBD. Hasil pemeriksaan BPK di laporkan kpd DPR dan DPRD. BPK jg mlkkn pengawasn trhdp penggunaan dana dekonsentrasi pd pemprov dan dana tugas pembantuan baik pemprov maupun pd pemkab/kota. pengawasan ini brsft represif .

D.          PENGAWASAN INTERN (DARI PEMDA SENDIRI)o    Pengawasn intern terdiri atas :1         Pengawasan yg bersift self administrative regulation : Pembuatan dan

penetapan standard operting prosedurs (SOP) dan pembuatan juklak dan juknis oleh Kada. Pengawasan ini dilkkn oleh Kada dg tujuan agar semua mekanisme dan prosedur administrasi di lkkn sesuai dg ktntn yg d ttpkn, Bersifat preventif.

2         Pengawasan Melekat/built control : Pengawasan atasan lgsg kpd bwhnnya . pengawasn ini dilkkn oleh atasan lgsg dr seorang pegawai. Bersifat preventif

3         Pengawasan layanan brdsrkn Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemda hrs membuat SPM utk semua jenis pelayanan yg di berikan. Setiap dinas, kantor, dan lembaga pd Pemda hrs bwt SPM. SPM menjadi acuan utama dinas, biro, kantor, dan lembaga yg memberikan plynn tdk sesuai dg SPM yg di ttpkn brarti kinerjanya tdk baik.

4         Pengawasan Fungsional : Pengawasan yg dilkkn oleh badan fungsional, sprt Inspektorat daerah. Pengawasan Fungsional : Pengawasan yg di lkkn oleh lembaga/badan/unit yg mempunyai tugas dan fungsi mlkkn pngwsn melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian. bersifat refresif .

o    Gubernur dan Bupati/Wlkota  mlkkn pngwsn fungsional melalui kegiatan :

1) Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidental maupun pmrksn terpadu.2) Pengujian trhdp laporan berkala?swkt-wkt dr unit/satuan krj 3) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya

KKN.4) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, plksnn program,

proyek, serta kegtn.o    Dlm plksnnya Menteri dan pimpinan LPND berkoordinasi dg Mendagri,

maksudnya adlh utk memadukan dan slg memfasilitasi dlm pnylnggrnn pengwsn fungsional shg tdk trjd tumpang tindih.

o    Berdsrkn KepMendagri dan otda No.17/2001 ttg pelimpahan pngwsan fungsional pnylnggrn pemda kpd gubernur, sbgian pngwsn fungsional dilimpahkan kpd gubernur selaku wkl pempus. Pelimpahan pngwsn trsbt : 1. melaksanakan penjabaran kebijakan pngwsn fungsional penyelnggrn Pemda di wilayahnya; 2.melkkn koordinasi perencanaan, plksnn, dan tindak lanjut hsl pengwsn fungsional pnylnggrn Pemkab dan kota; 3. menylnggrn pngwsn fungsional thd pnylnggrn pemkab/kota, kecuali hal2 yg di pandang perlu dilkkn oleh mendagri dan otda .

o    Gubernur wjb memberikan laporan brkala kpd Mendagri .

E.          PENGAWASAN POLITIK (LEGISLATIVE CONTROL)o    Pengawasan Politik : Pengawasan yg di lakukan oleh DPRD trhdp Pemda

sesuai dg tugas, wewenang dan haknya. pengawasan politik dlkkn melalui DP, kunker, pembentukan Pansus, dan pembentukan panja yg di atur dlm tata tertib dan Perpu.  

o    DPRD mlkkn pengawasan legislasi terhadap :  1. pelksnn kebijakan daerah; 2. plksnn krj sama inernasional daerah;

o    DPRD mlkkn pngwsn legislasi melalui :1. pemandangan umum fraksi2 dlm rapat paripurna .2. rapat pembahasan dlm siding komisi .3. rapat pembahasan dlm panitia2 yg di bentuk brdsrkn tata tertib DPRD ;4. rapat dgr pendapat Pemda dan pihak2 lain yg di perlukan .5. kunjungan krj.

o    Dalam mlksnkn pngwsn politik DPRD dpt :1. mengundang pejabat2 di lingkungan Pemda utk di minta

keterangan,pndpt dan saran .2. menerima, meminta, dan mengusahakan utk memperoleh keterangan dr

pejabat/pihak2 yg terkait .3. meminta kpd pihak2 trtntu mlkkn penyelidikan / pemeriksaan4. memberi saran mengenai langkah2 preventif dan represif kpd pejabat yg

berwenang .

o    Dlm pnylnggrn pmrnthn daerah, KADA sbg plksn kebijkan daerah hrs membuat LPPD kpd DPRD dan membuat informasi LPPD kpd msyrkt .    

F.           PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASANo    Pengawasan pnylnggrn pmrnthn daerah oleh mnteri/pimpinan LPND di

laporkan kpd Presiden dg tembusan kpd Mendagri .o    Tindak lanjut hsl pengawasan pmrnth di laporkan oleh

Gubernur/Bupati/Walikota kpd Presiden melalui Mendagri dg tembusan kpd menteri /pimpinan lembaga  pmrnth nondprtmn terkait,sdgkn tindak lanjut hsl pengawasan gubernur selaku wkl pmrnth di daerah di laporkan oleh Bupati/wlkota kpd presiden melalui gubernur dg tembusan mendagri dan menteri /pimpinan LPND trkait .

o    Pimpinan unit krj Pemda prov, bupati, dan kota mengambil langkah2 tindak lanjut hsl pngwsn pnylnggrn di daerah yg mencakup : 1. tindakan administrative sesuai dg Perpu; 2. tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi; 3. tindakan tuntutan /gugatan  perdata; 4. tindakan pengaduan perbuatan pidana; 5. tindakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan .

o    Menteri/pimpinan LPND, gubernur, bupati/wlkota mlkkn pemantauan atas plksnn tindak lanjut hsl pengawasan. Gubernur, bupati/wlkota, dan pimpinan DPRD yg menolak pengawasan dan tdk mlksnkn tindak lanjut hsl  plksnn pengawasan di kenakan sanksi administrative /sanksi lainya dg Perpu .   .  

KB 2 Pengawasan MasyarakatA.          PERLUNYA PENGAWASAN MASYARAKATo    Untuk menjamin agar Pemda diselenggarakan sesuai dg rencana dan

tujuannya maka masyarakat jg perlu melakukan pengawasan. Pengawasan masyarakat adlh pengawasan yg dilakukan oleh anggota masyarakat baik perorangan maupun kelompok, formal /nonformal, dan melembaga / tdk melembaga;

o    Pengawasan masyarakat harus dilakukan dg cara yg sesuai kaidah moral scr umum dan sesuai dg ketentuan hukum yg berlaku;

B.          PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARAo    Penyelenggara negara wajib memberikan informasi yg diminta masyarakat

ttg penyelenggaraan negara dibawah tgg jwbnya;o    Jika masyarakat menemukan indikasi/ fakta adanya KKN yg dilakukan oleh

penyelenggara negara maka dpt melaporkannya kpd pejabat yg berwenang dan komisi pemeriksa. Jika dilaporkan ke KP maka laoran hr sditembuskan kpd pimpinan instansi tertingginya.

KB 3 Pengawasan PeradilanA.          FUNGSI LEMBAGA PERADILANo    MA adlh lembaga pengadilan negara tertinggi sekaligus lembaga tinggi

negara, yg memiliki 3 bid.fungsi, yaitu :1.   Fungsi peradilan : mengadili/menyelenggarakan peradilan, yaitu peradilan

kasasi, utk sengketa, permohonan PK, Hak uji material.2.   Fungsi administrasi : meliputi bidang pengawasan (toeziende functie),

mengatur (regelende functie) dan administrative (administrative functie)3.   Fungsi ketatanegaraan : fungsi dibidang penasihat (advieserende functie),

pengawasan Parpol (UU 2/1999), pengawasan pemilu (UU 3/1999), pengawasan atas kebijakan daerah (UU 32/2004 ps. 145 (6).

B.          JUDICIAL REVIEW TERHADAP SEMUA PERATURAN DIBAWAH UUo    JR / Hak uji material adlh hak menguji MA thd peraturan per-UU-an

dibawah UU. Jika peraturan tsb bertentangan dg peraturan yg lbh tinggi, maka MA dpt mebatalkannya

o    Hak JR/uji material pada MA pada posisi aktif, artinya MA dpt membatalkan suatu aturan scr sepihak;

C.          PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN PEJABAT TUNo    TUN : administrasi negara yg melaksanakan fungsi menyelenggarakan

urusan pemerintahan (urusan eksekutif) baik pusat maupan/daerah;o    Badan/Pejabat TUN : Badan/pejabat yg melaksanakan urusan pemerintahan

berdasarkan peraturan per-UU-an yg berlaku;o    Tindakan hukum TUN : perbuatan hukum badan/pejabat TUN yg bersumber

pd suatu ketentuan hukum TUN yg dpt menimbulkan hak / kewajiban pd org lain. Tindakan yg tidak sesuai UU dpt dibatalkan peradilan TUN.

o    Sengketa TUN : sengketa yg timbul dlm bidang TUN antara orang / badan hukum perdata dg badan/pejabat TUN, baik dipusat/daerah sbg akibat dikeluarkannya Kept. TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasar UU. Misal : Bupati membuat SK Pemberhentian Kades. Jika kades menolak dpt mengajukan gugatan ke PTUN. Yg digugat adlh putusan TUN;

o    Putusan TUN : suatu penetapan tertulis yg dileuarkan oleh badan/pejabat TUN yg berisi tindakan hukum TUN berdasar UU. Putusan TUN harus bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata.

D.          PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELENGGARA NEGARA DAN PNS

o    Lembaga peradilan jg melakukan pengawasan thd penyeleggara negara dan PNS dari tindak pidana (umum/khusus);

o    Penyelenggara Negara dan PNS yg melakukan korupsi akan diperiksa, diadili dan diputus oleh PN (pada tingkat pertama), PT (pd tingkat banding) dan MA (tingkat kasasi) sesuai UU no 28/1999 ttg Penyelenggara Negara yg bersih dan bebas KKN dan UU no 31/1999 ttg Pemberantasan Tipikor