Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 1 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA INSPEKTORAT Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor8-9Telepon 3822263 Fax. 3813523 J A K A R T A Kode Pos : 10110 KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR14 TAHUN2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN2013 - 2017 INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Menimbang :a.bahwadalamrangkapenyelenggaraanPemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakartaNomor2Tahun2013tentang RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah Tahun 2013-2017; b.bahwauntukpenyelenggaraanpengawasan PemerintahanDaeraholehInspektoratProvinsi DaerahKhususIbukotaJakartaperluditetapkan KeputusanInspektur ProvinsiDaerahKhususIbukota JakartatentangRencanaStrategisInspektorat ProvinsiDaerahKhususIbukotaJakartaTahun 2013 - 2017. Mengingat:1.Undang-UndangNomor28Tahun1999tentang PenyelenggaraanNegarayangBersihdanBebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 2 2.Undang-UndangNomor29Tahun2007tentang PemerintahanProvinsiDaerahKhususIbukota JakartasebagaiIbukotaNegaraKesatuanRepublik Indonesia; 3.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentang Keuangan Negara; 4.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentang PemerintahanDaerah,sebagaimanatelahdiubah terakhirdenganUndang-undangNomor12Tahun 2008; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaandanPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang TataCaraPengendaliandanEvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan; 9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang TataCaraPenyusunanRencanaPembangunan Nasional; 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 11. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun 2006tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. PeraturanDaerahNomor10Tahun2008tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. KeputusanGubernurProvinsiDKIJakarta Nomor75Tahun2004tentangPencegahanKorupsi, KolusidanNepotismeMelaluiOptimalisasiFungsi PengawasanPimpinanUnitOrganisasiSatuanKerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan:KEPUTUSANINSPEKTURPROVINSIDAERAH KHUSUSIBUKOTAJAKARTATENTANGRENCANA STRATEGISINSPEKTORATPROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013-2017. Pasal 1 RencanaStrategisInspektoratProvinsiDaerahKhusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 - 2017 adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, programdankegiatanInspektoratProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan menjadi acuan dalam melaksanakanpengawasanterhadappenyelenggaraan Pemerintahan Daerah periode Tahun 2013 - 2017. Pasal 2 RencanaStrategisInspektoratProvinsiDaerahKhusus IbukotaJakartaTahun2013-2017sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari: BAB I PENDAHULUAN BAB IITUGAS POKOK DAN FUNGSIBAB III ISU-ISUSTRATEGISBERDASARKANTUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB IVVISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKANBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKA-TORKINERJA,KELOMPOKSASARANDAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACUPADA TUJUAN BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 4 Pasal 3 RincianlebihlanjutRencanaStrategisInspektorat ProvinsiDaerahKhususIbukotaJakartaTahun 2013-2017sebagaimanadimaksuddalamPasal2 tercantum dalam Lampiran keputusan ini. Pasal 4 LampiransebagaimanadimaksuddalamPasal3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 5 Apabilaterjadikekeliruandalamkeputusaniniakan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pasal 6 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7Juni2013 Tembusan: 1.Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2.Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3.Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4.Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5.KepalaBadanPerencanaanPembangunanDaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 5 RENCANASTRATEGISINSPEKTORAT PROVINSIDKI JAKARTA 2013 2017 Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 6 DAFTAR ISI Kata Pengantar....................................................................................Daftar Isi................................................................................................ BAB I Pendahuluan........................................................................... 1.1 Latar Belakang..................................................................... 1.2 Landasan Hukum.................................................................1.3 Maksud dan Tujuan..............................................................1.4 Sistematika Penulisan........................................................... Bab II Gambaran Pelayanan SKPD.................................................... 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi...............................2.2 Sumber Daya........................................................................ 2.3 Kinerja .................................................................................2.4 Tantangan dan Peluang ...................................................... Bab IIIIsu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi................. 3.1 Identifikasi Permasalahan..................................................... 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis................................................. Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan............ 4.1 Visi dan Misi........................................................................ 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..............................4.3 Strategi dan Kebijakan......................................................... Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja.............. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif............................. Bab VIIndikator Kinerja...................................................................... Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 7 BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahPemerintah ProvinsiDKIJakartaTahun2013-2017merupakandokumenpenting programdankomitmenGubernuruntukmasakerjalimatahunkedepan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut Gubernur setiap tahunnya dan padaakhirmasajabatannyaberkewajibanuntukmelaksanakandan mempertanggungjawabkannyakepadamasyarakatdihadapanDewan Perwakilan Rakyat Daerah. UntukmendukungkomitmenGubernurtersebutperludilakukan pengawasanterhadappenyelenggaraanPemerintahanDaerah.Oleh karenaitu,InspektoratProvinsiDKIJakartasebagaiAparatPengawas InternPemerintah(APIP)perlumenyusunRencanaStrategisPengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013-2017. RencanaStrategisPengawasanataspenyelenggaraan PemerintahanDaerahTahun2013-2017inimerupakanprogramdan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk dijalankan selama periode lima tahun ke depan. RencanaStrategisPengawasanataspenyelenggaraanPemerintah DaerahinidisusunberdasarkantugasdanfungsiInspektoratProvinsiDKI Jakarta. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 8 1.2Landasan Hukum Acuan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Provisi DKI Jakarta yaitu : 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.Undang-undangNomor32Tahun2004tentangPemerintahan Daerahsebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.Undang-UndangNomor17Tahun2007tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 5.Undang-UndangNomor29Tahun2007tentangPemerintahan ProvinsiDaerahKhususIbukotaJakartaSebagaiIbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007Nomor93,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4744);6.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPengelolaan Keuangan Daerah; 7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 8.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPedoman PembinaandanPengawasanatasPenyelenggaraanPemerintahan Daerah; 9.PeraturanPemerintahNomor6Tahun2006tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 10.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagian UrusanPemerintahanantaraPemerintah,PemerintahanDaerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12.PeraturanPemerintahNomor39Tahun2007tentangPengelolaan Uang Negara/Daerah; 13.PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentangOrganisasi Perangkat Daerah; 14.PeraturanPemerintahNomor60Tahun2008tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah; 15.PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor6Tahun2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2008tentangTahapan,Tata CaraPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 9 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentang Pedoman PengelolaanKeuanganDaerah Sebagaimanatelah diatur beberapakali,diubahterakhirdenganPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor23Tahun2007tentang PedomanTataCaraPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 19.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor24Tahun2007tentang Pedoman Pengawasan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah; 20.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor25Tahun2007tentang Pedoman Penanganan Kasus Pengaduan; 21.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor28Tahun2007tentang Kode Etik Pengawasan; 22.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor64Tahun2007tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 23.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor8Tahun2008tentang PejabatPengawasPemerintahdiLingkunganDepartemenDalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola OrganisasiPerangkatDaerahProvinsiDaerahKhususIbukota Jakarta; 25.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2010tentang PelaksanaanPeraturanPemerintahNomor8Tahun2008Tentang Tahapan,TatacaraPenyusunan,Pengendalian,DanEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 26.PeraturanDaerahNomor5Tahun2007tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranDaerahProvinsiDaerahKhusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 5); 27.PeraturanDaerahProvinsiDaerahKhususIbukotaJakartaNomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 28.PeraturanDaerahProvinsiDKIJakartaNomor14tahun2011 tentangSistemPerencanaanPembangunandanPenganggaran Terpadu; 29.Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2013 tentang RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahProvinsiDKI Jakarta Tahun 2013-2017; 30.Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 10 1.3Maksud dan Tujuan RencanaStrategis(Renstra)InspektoratProvinsiDKIJakarta disusun berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,TataCaraPenyusunan,Pengendalian,danEvaluasi PelaksanaanRencanaPembangunanDaerah,yangmengamanatkan SKPDuntukmenyusunRenstrayangberpedomankepadaRencana PembangunanJangkaMenengahDaerah(RPJMD)Pemerintah Daerah.DokumenRenstraSKPDadalahpenjabaranRPJMD,terkait denganprogramdankegiatanSKPDdalammendukungprioritas Gubernur.terpilih.Renstrajugamerupakansatudokumenrencana resmidaerahyangdipersyaratkanuntukmengarahkanpelayanan instansikhususnyadanpembangunandaerahpadaumumnyadalam jangkawaktu5tahunkedepansehinggaSKPDdapatmemanfaatkan sumber daya dan dana yang ada secara optimal untuk pencapaian. 1.4Sistematika Penulisan RencanaStrategis(Renstra)InspektoratProvinsiDKIJakartaini mengkomunikasikan rencana strategis Inspektorat selama periode tahun 20132017.SistematikapenyajianRenstraInspektoratProvinsiDKI Jakartaperiodetahun20132017disusunberdasarkanPeraturan MenteriDalamNegeriNomor54tahun2010tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian,danEvaluasiPelaksanaanPembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut : Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 11 BAB IPENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB IITUGAS POKOK DAN FUNGSI 2.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2Sumber Daya 2.3Kinerja 2.4Tantangan dan Peluang BAB IIIISU-ISUSTRATEGISBERDASARKANTUGASPOKOKDAN FUNGSI 3.1Identifikasi Permasalahan 3.2Penentuan Isu-isu Strategis BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 12 BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA 2.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SesuaiPeraturanDaerahProvinsiDKIJakartaNomor10Tahun 2008tentangOrganisasiPerangkatDaerah,InspektoratProvinsiDKI Jakartamerupakanunsurpengawasinternalpenyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkanperaturandaerahtersebut,InspektoratProvinsiDKI JakartamempunyaitugaspokokyaituMelaksanakanPengawasan FungsionalterhadapPenyelenggaraanUrusanPemerintahDaerahdan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.

Tugaspokoktersebutdiatasselanjutnyadijabarkankedalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut : 1.Penyusunan,danpelaksanaanrencanakerjadananggaran inspektorat 2.Perumusankebijakanpengawasanpenyelenggaraanpemerintahan daerah dan BUMD 3.Pengawasanpenyelenggaraanurusanpemerintahandaeraholeh perangkat daerah 4.Pengawasan pengelolaan badan usaha milik daerah 5.Pengawasanpengelolaankeuangan,kepegawaian,danbarang daerah pada perangkat daerah 6.Evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah 7.Pemeriksaandanpengusutandugaanadanyapenyimpanganatau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai 8.Pelaksanaantindakanawalsebagaipengamanandiniterhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah 9.Fasilitasidankoordinasipemeriksaanolehaparatpemeriksa eksternal dan/atau internal pemerintah 10.Koordinasitindaklanjuthasilpengawasanaparatpengawasan internal dan hasil pemeriksaan eksternal pemerintah Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 13 11.Pelayanan informasi pengawasan 12.Pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur 13.Pelaksanaantugaskhususpengawasanyangdiperintahkanoleh Gubernur 14.Pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan 15.Koordinasidankerjasamadenganpihakyangberkompetendalam rangka menunjang tugas pengawasan 16.Penyediaan,penatausahaan,penggunaan,pemeliharaan,dan perawatan prasarana dan sarana kerja inspektorat 17.Pengelolaankepegawaian,keuangan,barang,danketatausahaan inspektorat, dan 18.Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Struktur Organisasi SebagaiimplementasiPerdaPeraturanDaerahProvinsiDKIJakarta Nomor10Tahun2008,telahdisusunSuratKeputusanGubernurProvinsi Nomor102tentangSusunandanOrganisasidanTataKerjaInspektorat ProvinsiDKIJakarta,InspektoratdipimpinolehseorangInspektur,yang dalammelaksanakantugasdanfungsinyabertanggungjawablangsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SekretarisDaerah.BerikutBaganOrganisasiInspektoratProvinsiDKI Jakarta : Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 14 Adapun tugas dan fungsi Inspektur adalah : 1.Memimpin pelaksanakan tugas dan fungsi inspektorat2.Mengkoordinasikantugasdanfungsisekretariat,InspekturPembantu Bidang,InspekturPembantuKotaAdministrasi/KabupatenKepulauan Seribu dan Kelompok Jabatan Fungsional.3.MelaksnakankoordinasidankerjasamadenganSKPD,UKPDdan InstansiPemerintah/Swastadalamrangkapelaksanaantugasdan fungsi inspektorat. 4.Melaporkandanmempertanggungjawabkanpelaksanaantugasdan fungsi inspektorat. DalammelaksanakantugasdanfungsinyaInspekturdibantuoleh Sekretaris,InspekturPembantuBidangdanKotaAdministrasi/Kepulauan Seribu.Sekretarisberadadibawahdanbertanggungjawablangsung kepada Inspektur atas pelaksanaan tugas kesekretariatan. Demikinan juga InspekturPembantuBidangdanKotaAdministrasi/KepulauanSeribu beradadibawahdanbertanggungjawabkepadaInspekturserta mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut : 1) InspekturatPembantuBidangPemerintahandanKhususmempunyai tugasmelaksanakanpengawasanterhadapterhadappenyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh SKPD/UKPD dan mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus. b. MelaksanakanDPAInspekturPembantuBidangPemerintahandan Khusus. c.PenyiapanbahanProgramKerjaPengawasanTahunanterhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Khusus. d. PelaksanaanpengawasanterhadapterhadapPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Khusus. e. PelaporanhasilpengawasanterhadapterhadapPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Khusus. f.Pemantauanpelaksanaantindaklanjuthasilpengawasanterhadap terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Khusus. g. EvaluasiLakipSKPD/UKPDInspektoratPembantuBidang Pemerintahan dan Khusus. h. Penyusunan bahan kebijakan pengawasan yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus. i.Peyiapanbahandanpenyusunanlaporaninspektoratyangterkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 15 j.Pelaporandanpertanggungjawabanpelaksanaantugasdanfungsi Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus. 2) InspektoratPembantuBidangPerekonomiandanBUMDmempunyai tugasmelaksanakanpengawasanterhadapterhadappenyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh SKPD/UKPD dan mempunyai fungsi : a. PenyusunanRKAdanDPAInspektoratPembantuBidang Perekonomian dan BUMD. b. PelaksanakanDPAInspekturPembantuBidangPerekonomiandan BUMD. c.PenyiapanbahanProgramKerjaPengawasanTahunanterhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh SKPD/UKPD dalam bidang perekonomian, dan pengelolaan BUMD. d. Pelaksanaanpengawasanterhadappenyelenggaraanpemerintah daeraholehSKPD/UKPDdalambidangperekonomian,dan pengelolaan BUMD. e. Pelaporanhasilpengawasanterhadappenyelenggaraanpemerintah daeraholehSKPD/UKPDdalambidangperekonomian,dan pengelolaan BUMD. f.Pemantauanpelaksanaantindaklanjuthasilpengawasanterhadap penyelenggaraan pemerintah daerah oleh SKPD/UKPD dalam bidang perekonomian, dan pengelolaan BUMD. g. Evaluasi Lakip SKPD/UKPD bidang perekonomian dan BUMD. h. Penyusunanbahankebijakanteknispengawasanyangberkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan BUMD i.Penyiapanbahandanpenyusunanlaporaninspektoratyangterkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan BUMD j.Pelaporandanpertanggungjawabanpelaksanaantugasdanfungsi Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan BUMD. 3) InspektoratPembantuBidangKeuangandanAsetmempunyaitugas melaksanakanpengawasanterhadappenyelenggaraanpemerintah daeraholehSKPDdalamBidangKeuangandanAsetsertapengkajian ulang laporan keuangan pemerintah provinsi dan mempunyai fungsi : a. PenyusunanRKAdanDPAInspektoratPembantuBidangKeuangan dan Aset. b. PelaksanakanDPAInspektoratPembantuBidangKeuangandan Aset. c.PenyiapanbahanProgramKerjaPengawasanTahunanterhadap pengelolaan Keuangan dan Aset. d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan dan Aset. e. PelaporanhasilpengawasanterhadappengelolaanKeuangandan Aset. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 16 f.Pemantauanpelaksanaantindaklanjuthasilpengawasanterhadap pengelolaan Keuangan dan Aset. g. Review laporan keuangan daerah. h. Evaluasi Lakip SKPD/UKPD bidang Keuangan dan Aset. i.Penyusunanbahankebijakanpengawasanyangberkaitandengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan dan Aset. j.Penyiapanbahandanpenyusunanlaporaninspektoratyangterkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan dan Aset. k.Pelaporandanpertanggungjawabanpelaksanaantugasdanfungsi Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan dan Aset. 4) InspektoratPembantuBidangPembangunanmempunyaitugas melaksanakanpengawasanfungsionalterhadappenyelenggaraan pemerintahdaeraholehSKPDdibidangurusanpembangunandan lingkungan serta mempunyai fungsi : a. PenyusunanRKAdanDPAInspektoratPembantuBidang Pembangunan. b. Pelaksanakan DPA Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan. c.PenyiapanbahanProgramKerjaPengawasanTahunanterhadap pelaksanaan tugas pembangunan dan lingkungan. d. Pengawasanterhadappelaksanaantugaspembangunandan lingkungan hidup. e. Pelaporanhasilpengawasanterhadappelaksanaantugas pembangunan dan lingkungan hidup. f.Pemantauanpelaksanaantindaklanjuthasilpengawasanterhadap pelaksanaan tugas pembangunan dan lingkungan hidup. g. EvaluasiLAKIPSKPD/UKPDbidangpembangunandanlingkungan hidup. h. Penyusunanbahankebijakanpengawasanyangberkaitandengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan. i.Penyiapanbahandanpenyusunanlaporaninspektoratyangterkait dengantugasdanfungsiInspektoratPembantuBidang Pembangunan. j.Pelaporandanpertanggungjawabanpelaksanaantugasdanfungsi Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan. 5) InspektoratPembantuBidangKesejahteraanMasyarakat(Kesmas) mempunyaitugasmelaksanakanpengawasanterhadap penyelenggaraanpemerintahdaeraholehSKPD/UKPDdalambidang Kesmas dan mempunyai fungsi : Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 17 a. PenyusunanRKAdanDPAInspektoratPembantuBidang Pembangunan. b. Pelaksanakan DPA Inspektorat Pembantu Bidang Kesmas. c.PenyiapanbahanProgramKerjaPengawasanTahunanterhadap penyelengaraan Kesmas. d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesmas. e. Pelaporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesmas. f.Pemantauanpelaksanaantindaklanjuthasilpengawasanterhadap penyelenggaraan Kesmas. g. Evaluasi LAKIP SKPD/UKPD bidang Kesmas. h. Penyusunanbahankebijakanpengawasanyangberkaitandengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Kesmas. i.Penyiapanbahandanpenyusunanlaporaninspektoratyangterkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Kesmas. j.Pelaporandanpertanggungjawabanpelaksanaantugasdanfungsi Inspektorat Pembantu Bidang Kesmas. 6) InspektoratPembantuKotamempunyaitugasmelaksanakan pengawasanterhadappenyelenggaraanpemerintahdaerahdiwilayah kota, kecamatan dan kelurahan serta mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA Inspektorat Pembantu Kota. b. Pelaksanakan DPA Inspektorat Pembantu Kota. c.Penyusunanprogramdanpelaksanaanpengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh UKPD. d. Pemeriksaandanpengusutandugaanadayapenyimpanganatau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai. e. Pelaksanaantindakanawalsebagaipengamanandiniterhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah. f.Fasilitasidankoordinasipemeriksaanolehaparatpengewasan eksternaldan/ataupengawasanolehaparatpengawasinternal pemerintah. g. Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah dan hasil pemeriksaan eksternal. h. Pelayanan informasi pengawasan atas persetujuan inspektur. i.Pelaporan hasil pengawasan kepada inspektur. j.Pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan. k.Koordinasidankerjasamadenganpihakyangberkompetendalam rangka menunjang tugas pengawasan. l.Pemberianbimbigan,supervisidankonsultasiurusanpemerintah daerah pada SKPD/UKPD. m. Penyediaan,penatausahaan,pengunaan,pemeliharaandan perawatan prasarana dan sarana kerja Inspektorat Pembantu Kota. n. Pengelolaankepegawaian,barang,keuangan,ketatausahaan Inspektorat Pembantu Kota. o. Pelaksanaan pengaturan acara Inspektorat Pembantu Kota. p. Penyusunanbahankebijakanpengawasanyangberkaitandengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Kota. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 18 q. Penyiapanbahandanpenyusunanlaporaninspektoratyangterkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Kota. r.Pelaporandanpertanggungjawabanpelaksanaantugasdanfungsi Inspektorat Pembantu Kota. 7) InspektoratPembantuKabupatenmempunyaitugasmelaksanakan pengawasanterhadappenyelenggaraanpemerintahdaerahdi kabupatenadministrasi,kecamatandankelurahansertamempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA Inspektorat Pembantu Kabupaten. b. Pelaksanakan DPA Inspektorat Pembantu Kabupaten. c.PengawasanpenyelenggaranurusanpemerintahdaeraholehSKPD di Kabupaten, kecamatan dan kelurahan. d. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD. e. Pengawasanpengelolaankeuangan,kepegawaian,barangdaerah pada perangkat daerah. f.Pelaksanaan pengaturan acara Inspektorat Pembantu Kabupaten. g. Evaluasi kinerja dan akuntabilitas SKPD. h. Pemeriksaandanpengusutandugaanadayapenyimpanganatau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai. i.Pelaksanaantindakanawalsebagaipengamanandiniterhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah. j.Fasilitasidankoordinasipemeriksaanolehaparatpengewasan eksternaldan/ataupengawasanolehaparatpengawasinternal pemerintah di kabupaten, kecamatan dan kelurahan. k.Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah dan hasil pemeriksaan eksternal. l.Pelayanan informasi pengawasan atas persetujuan inspektur. m. Pelaporan hasil pengawasan kepada inspektur. n. Pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan. o. Penyediaan,penatausahaan,pengunaan,pemeliharaandan perawatan prasarana dan sarana kerja Inspektorat. p. Perencanaanpengelolaankepegawaian,barang,keuangan, ketatausahaan Inspektorat Pembantu Kabupaten. q. Penyusunanbahankebijakanpengawasanyangberkaitandengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Kabupaten Adminstrasi. r.Penyiapanbahandanpenyusunanlaporaninspektoratyangterkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Kabupaten. s.Pelaporandanpertanggungjawabanpelaksanaantugasdanfungsi Inspektorat Pembantu Kabupaten. 2.2Sumber Daya Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 19 InspektoratProvinsiDKIJakartadalammenjalankantugasdan fungsinyamemilikisumberdayamanusiasebanyak313yangterdiridari 70auditordan71jabatanfungsionalP2UPD.Sumberdayatersebut ditempatkandanbertugasdiInspektoratProvinsiDKIJakarta,5(lima) wilayahInspektoratPembantuKotadan1 (satu)InspektoratPembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Untukmelaksanakantugasdan fungsinya,InspektoratProvinsiDKI Jakartadidukungdenganfasilitasperangkatkerasdanlunak(hardware dansoftware). Perangkat keras (software) prasarana dan sarana berupa peralatanelektronikdankomputer,sedangkanperangkatlunak (software) berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Standar Audit,StandarPemeriksaandanKodeEtik,sertanorma-norma pengawasan. 2.3Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Mengenai kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2008 2012 disajikan dalam bentuk Tabel 2.1 berikut : Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 20 No. Target SPM Target IndikatorLainnya Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5(2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012)1. Terselenggaranya kinerja - 1. Persentase SKPD yang - 70% 75% 80% 85% 90% 70% 75% 80% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%Inspektorat dengan dukungan mencapai targetanggaran. indikator kinerja utama(IKU) sebesar 80%2. Terciptanya pengawasanpenyelenggaraan pemerintah 2. Persentase 60% 65% 70% 75% 80% 60% 65% 70% 80,39 80% 100% 100% 100% 100% 100%daerah yang sesuai prosedur. Penyelesaian tindaklanjut hasil3. Terciptanya penyelenggaraan pemeriksaan BPK-RI urusan pemerintah daerah oleh Tahun Anggaranperangkat daerah. berjalan dansebelumnya4. Terciptanya pengawasan BUMDyang sesuai prosedur. 3. Persentase 70% 75% 80% 85% 90% 70% 75% 80% 85,86 90% 100% 100% 100% 100% 100%Penyelesaian Tindak5. Terciptanya lanjut hasilpengelolaan keuangan, pemeriksaan APIP kepegawaian, barang daerah Tahun Anggarandan perangkat daerah sesuai berjalan danprosedur. sebelumnya6. Tercpitanya LAKIP SKPD yang 4. Menigkatnya opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Disclaimer WDP WDP WTP WTP Disclaimer WDP WDP WTP WTPmemperoleh nilai baik. RI terhadap LKPD DKI 7. Terselesaikannya pelanggaran 5. Persentase kasus yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%dan penyalahgunaan wewenang tertanganiyang dilakukan oleh pegawai.8. Penurunan terjadinyapenyimpangan kerugian daerah.9. Terciptanya mediasidengan aparat pemeriksaekstern/intern pemerintah.10. Tersedianya tindaklanjut hasilpengawasan aparatpengawasan internal dan hasilpengawasan ekternalpemerintah.11. Tersedianya pelayananinformasi pengawasan. 12. Tersedianya Laporan HasilPengawasan.13. Tersedianya laporan hasilpengawasan tugas-tugasdari gubernur. 14. Tersedianya dokumen yangterkelola dengan baik.15. Terciptanyakoordinasi/kerjasama denganpihak yang kompeten dalammenunjang tugas pengawasan16. Tersedianya prasarana dansarana kerja inspektorat.17. Tersedianya informasikepegawaian, keuangan,barang, dan ketetausahaaninspektorat.18. Tersedianya pelaporan danpertanggungjawabanpelaksanaan tugas dan fungsi.Tabel2.1.Pencapaian Kinerja Inspektorat Provinsi DKI JakartaRasio Capaian pada Tahun Ke -(= Capaian/Target x 100%)Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi InspektoratTarget IKU Target Renstra Inspektorat Tahun Ke - Realisasi Capaian Tahun Ke -Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 21 SeluruhtargetyangditetapkanInspektoratProvinsiDKIJakarta dalam penetapan kinerja setiap tahun selama 5 (tahun) pada periode tahun 2008 sampai dengan 2012 telah tercapai, dan juga telah sesuai dengantargetIndikatorKinerjaUtama(IKU),termasukjugatarget untuk meraih laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun2011dapatdiraih.Semuainiberkatusahaoptimalyang dilaksanakanInspektoratdalammenjalankantugasdanfungsinya untukmendorong,membinadanmelakukanpengawasandan asistensiterhadapkinerjaSKPDlaindilingkunganPemerintah ProvinsiDKIJakarta,baikmelaluipemeriksaanreguler, monitoring/review keuangan, pemeriksaan khusus maupun kasus, dan lai-lain. TercapainyaWTPPemerintahProvinsiDKIJakartatercapai karenapolapembinaanterhadapSKPDyangberkesinambungan terutamadalammereviewlaporankeuanganSKPDmaupunlaporankeuanganSatuanKerjaPengelolaKeuanganDaerah(SKPKD)yang dibantuolehBPKPsebagaitimasistensi.PerolehanWTPinijuga tidakterlepasdariupayapenyelesaiantindaklanjutpenyelesaian rekomendasi/temuan BPK RI yang secara konsisten dilaksanakan. Profil layanan Inspektorat RealisasidanrasioanggaranInspektoratdaritahunketahun mengalamifluktuasi.Fluktuasianggarandanrealisasinyaini disebabkanolehadanyaperubahankomponenanggaran,keputusan legislatif(DPRD),perubahanjumlahpegawai(pegawaipensiundan penerimaanpegawai),kebutuhanbelanjalangsungkarenatuntutan teknologidibidangpengawasan,komitmenpimpinandalamrangka pemberantasan korupsi. Secara lengkap gambaran realisasi dan rasio anggran Inspektorat tertuang pada tabel 2.2 di bawah ini : Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 22 Tabel 2.2 : No.Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 Anggaran Realisasi2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 (Rp.) (Rp.)1. Belanja Langsung 23.241.406.17023.786.073.72430.820.155.80027.400.042.500 60.635.083.871 13.749.688.313 17.866.317.20215.544.594.45116.443.683.716 39.595.455.109 59,1675,11 50,44 60,0165,30 7.478.735.540,20 5.169.153.359,202. Belanja Tidak Langsung 32.167.631.76327.470.023.13141.742.481.72140.309.031.858 43.220.128.629 26.957.625.459 22.171.692.95237.428.115.41036.847.718.402 38.134.924.561 83,8080,71 89,66 91,4188,23 2.210.499.373,11 2.235.459.820,40Total : 55.409.037.93351.256.096.85572.562.637.52167.709.074.358 103.855.212.500 40.707.313.772 40.038.010.15452.972.709.86153.291.402.118 77.730.379.670 73,4778,11 73,00 78,7174,84 9.689.234.913,31 7.404.613.179,60UraianAnggaran pada Tahun ke- (Rp.) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke - (%)Rata - rata Pertumbuhan Belanja Tidak langsung pada tahun 2009 mengalami penurunan hal ini disebabkanbanyakpegawaiInspektorat(Bawasda)yangmemasuki usia pensiun (sebanyak 28 orang & 3 orang meninggal dunia) Padatahun2009kebijakanpemerintahDKIJakartayangmerekrut pegawai baru. Dengan adanya tambahan pegawai (baik yang baru maupun pindahan dari unit lain) tidak secara otomatis menambah jumlah alokasi maupun realisasibelanjatidaklangsung(belanjagajidantunjanganpegawai). Halinikarenajumlahpegawaiygmasuktidaklebihbanyakdari pegawai yang masuk dan dari kepangkatan yang masuk masih rendah, sehingganilairupiahnyajauhdibandingkandenganyangpensiun.(28 orang pensiun). DarirealisasiBTL(Gaji&Tunjangan)sebesarRp26.938.456.176,- pada 2007 menjadi Rp22.171.692.952 di tahun 2009 Sedangkan untuk belanja langsung mengalami peningkatan. Peningkatanterjadipadabelanjalangsung(pegawai)sebesar Rp13.877.535.007yangdianggarkandanrealisasinyasebesar Rp9.551.328.100(68,82%)untukmembayarhonorariumkegiatan (pemeriksaan)yangdilakukanolehInspekoratterhadapSKPD-SKPD pada tahun 2009 sedangkanbelanjabarangjasadanmodalpadatahun2009yang dianggarkansebesarRp9.504.370.747danRp404.167.970,hanya terealisasisebesarRp3.809.130.051untukbarangdanjasa, Rp348.364.500 untuk barang modal. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 23 Padatahun2009jugaditerbitkankeputusanGubernurProvinsiDKI Jakartanomor1241tanggal4Agustus2009tentangPenetapan StandarBiayaKhususoperasionalkegiatanpengawasandan pemantauantindaklanjuthasilpengawasanAparatpengawasan internaldaneksternalpemerintahsehinggahaltersebutjugamemacu tingginyarealisasibelanjalangsungdibandingkantahunsebelumnya (2008) yang hanya sebesar Rp13.749.688.313,- (naik sebesar ...%) Namun di tahun 2010 kenaikan tersebut terjadi pada Belanja langsung (barangdanjasa).Halinidikarenakanpembayaranhonorariumbiaya pengawasanmasukkedalamrekeningperjalanandinas,sehingga terjadipeningkatanyangsangatsignifikanpadabelanjatersebutyakni sebesarRp21.701.141.500yangdianggarkan,terealisasisebesar Rp11.349.301.021,- dibanding belanja pegawai dan modal yang hanya sebesarRp8.464.532.500danRp654.481.800yangdianggarkan, terealisasisebesarRp4.191.382.375(49,51%)danBMRp3.911.055 (0,59%). Penyerapan pada BM hanya Rp3.911.055 hanya biaya lelang sajasedangkanpelaksanaanpelelangannyagagal,sehinggahanya mampu terserap biaya adm lelang. Pada2011realisasibelanjamodalsebesarRp164.086.900(82,04%) dari yang dianggarkan Rp200.000.000 SedangkanrealisasibelanjabarangjasayaknisebesarRp12.428.701.816dariyangdianggarkansebesarRp21.793.500.000 danpenyerapandalambarangjasaterbesarpadabiayaperjalanan dinasyaknisebesarRp11.028.398.846atausebesar88,73%dari jumlah realisasi barang dan jasa. 2.4Tantangan dan Peluang Tantangandanpeluangpengawasanyangdihadapidariwaktu kewaktuterusmengalamiperubahan.Berbagaitantangandan permasalahantersebutdapatdicarikansolusinyadengantepat apabilakitamampumengenalinyasecarabijak,telitidanseksama. Adapuntantangandanpermasalahanpengawasanyangdihadapi, yaitu: Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 24 1.Spirit dan Etos Kerja Aparat Pengawas Masih Perlu Ditingkatkan Semangatdanetoskerjaaparatdalammelaksanakantugas pokokdanfungsipengawasanmasihperluterusditingkatkan. Aparatpengawaspadaumumnyabelummemaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan. 2.SistemPemberianPenghargaandanPenjatuhanSanksi Terhadap Aparat Pengawas Perlu Terus Ditingkatkan Secaraumumpejabatyangdiberiwewenangdan tanggungjawab menguji jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaankepadaaparatyangberprestasidanpengenaan ataupenjatuhansanksikepadamerekayangmelakukan penyimpangandandinyatakanbersalahbelumdilaksanakan secaraoptimal.Kondisidemikiantidakmendorongaparatuntuk bekerjasecaraproaktifdankompetitifdalammengejartujuan dan sasaran kegiatan organisasi yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak maksimal. 3.PelaksanaanPengawasanMelekat(Waskat)OlehPara PimpinanSatuanKerjaPerangkatDaerahMasihPerluTerus ditingkatkan dan Dibudayakan Pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organisasi untukmenilaicapaiankinerjadankepatuhan/ketaatanaparat dalammenjalankanvisidanmisiorganisasimasihperlu dioptimalkandandibudayakan.PimpinanSatuanKerja PerangkatDaerahpadaumumnyamenganggapbahwatugas melakukanpengawasanmerupakantugasdanurusanaparat pengawasfungsional.Untukitu,perluadapemahamandan pembudayaanbahwapimpinansatuankerjaperangkatdaerah mempunyaitugaspokokuntukmelaksanakanPengawasan Melekat(Waskat).Waskatharuslebihdiutamakansedangkan pengawasan eksternal menjadi penunjang waskat. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 25 4.FungsiInspektoratsebagaiQualityAssurance(PenjaminMutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah FungsiInspektoratbukanlagisebagaiwatchdogtetapisebagai pembinaandanseiringreformasibirokrasidisegalaaspek, fungsiInspektoratmengarahkepadapenjaminmutu(quality assurance).Inspektoratsebagaiaparatpengawasintern pemerintah(APIP)harusdapatmemberikanpembinaankepada instansipemerintahdaerahdalampelaksanaantugasnyadan nantinyapunharusbisamenjaminpelaksanaannyasesuai denganperaturanperundang-undangandanhalinibukanlah tugasyangringankarenamelibatkandanmengoptimalkan seluruhsumberdayayangadadiInspektoratterutamasumber dayamanusia.OlehkarenaituInspektoratterusberupaya meningkatkanseluruhsumberdayayangdimilikidemi terlaksananyafungsiqualityassuranceterhadappelaksanaan tugasSKPD/UKPDsehinggaterwujudsuatupenyelenggaraan pemerintahandaerahyangmemenuhiprinsip-prinsipgood governance Programpengawasanataspenyelenggaraanpemerintahandaerah diarahkan untuk mendorongterwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkanstrategipengawasandilakukandengancara meningkatkanpercepatanpenanganankasusKKN,meningkatkan pengawasanreguler,meningkatkanprofesionalismeaparatpengawas, meningkatkanpemenuhankebutuhansaranadanprasaranapengawasan sertamenyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 26 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKANTUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA 3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih VisiGubernurProvinsiDKIJakartaadalahJakartaBaru,Kota Modernyangtertatarapi,menjaditempathunianyanglayakdan manusiawi,memilikimasyarakatyangberkebudayaan,dandengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Dalam salah satu pointerpenjelasanvisigubernurtersebutdijelaskanbahwaProvinsiDKI Jakartamerupakankotayangdapatmenyelenggarakanpemerintahan yangbaikdantransparandalamrangkamenyediakanpelayananpublik yangberkualitas.Untukmenyelenggarakandanmembentukpemerintah yangbaikdantransparaninidiperlukanperaninspektoratselakuinstitusi pengawasan yang konsisten, intensif, berkesinambungan serta profesional dan independen. Adapunmisigubernuryangterkaitdengantugasdanfungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yaitu misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor5yaituMembangunPemerintahanyangbersihdantransparan sertaberorientasipadapelayananpublik.OlehkarenaInspektorat ProvinsiDKIJakartaakanmenindaklanjutimisigubernurnomorlima tersebut.Namun,dalammengimplementasikanmisigubernurtersebut adabeberapakendalayangdihadapiolehInspektoratsepertitertuang pada tabel berikut :

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 27 Penghambat PendorongMisi 5 Gubernur :- Membangun - Kekurangtersediaan Pemahaman -Komitmen PimpinanPemerintahan yang sarana/alat pengawasan terhadap entitas yang SKPD (Chief Excecutivebersih dan yang diawasi Officer)transparan sertaberorientasi pada - Kekurangan tenaga Formasi pegawai oleh Reward pelayanan publik pengawasan yang BKDmemiliki integritas danindependen- Kekurangtersediaan Kuota Diklat yang Ketersediaan anggaran pengembangan diri diberikan oleh instansipengawas pembina pengawasanterbatas.- Jumlah temuan/pelanggaran Pemahaman aparatur Inspektorat sebagai Qualitymasih relatif tinggi. terhadap regulasi yang Assurance dan pemberiandikeluarkan. asistensi.- Penyelesaian kasus Bukti/data pendukungdalam hal validitas,akurasi dan kejelasansubstansi laporan.- Program Gubernur :Reformasi BirokrasiFaktor PenghambatPermasalahan Misi NomorTABEL 3.1Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Provinsi DKI JakartaTerhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 28 Inspektoratsebagailembagainternalcontrolyangberfungsimengawaldan membantu pelaksanaan program Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang berfungsi sebagaimatadantelingagubernurdalammenjalankankebijakansebagai pengambilan keputusan bagi gubernur/kepala daerah. Sebagaimana diketahui bahwa misi gubernur terpilih (Bapak Joko Widodo dan Basuki Tjahya Purnama) memiliki 5 misi, inspektorat menjalankan amanat misi kelimagubernurterpilihyaknimembangunpemerintahanyangbersihdan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Dalamkesempataniniinspektoratmencobamenfokuskanpemeriksaandalam bidangyangmenjadiperhatiankepaladaerahterpilih,yaknipendidikan, kesehatan,perumahan,transportasidanpekerjaanumum.Disampingitu Inspektorat juga mengawal pengelompokan misi kepala daerah yang terdiri dari 4pilaryakni;pilarekonomi,sosial,lingkunganhidupdanaparatur.Pola pemeriksaansaatinisudahmulaimengarahkepadapemeriksaanberbasis resiko(riskbasedaudit).Haliniakanlebihmengerucutkan/memfokuskan pemeriksaan pada tingkat kelemahan internal (SPI) yang tinggi. Selainituinspektoratmemilikifungsipembinaanyangjugalebihditingkatkan seperti monitoring, asistensi dan reviu. 3.2 Identifikasi Permasalahan Masalah yang dihadapi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya yaitu : a. BahwafungsiInspektorattidaklagimenjadiwatchdogtetapijuga sebagai penjamin mutu (quality assurance). b. MempertahankanOpiniBadanPemerisaKeuangan(BPK)RIatas Laporan Keuangan.c.Adanyakualitastemuankurangmemadaidanpenyerapananggaran yang belum optimal. Faktor penyebab permasalahan di atas adalah : a.Adanyaperubahanparadigmamendasardalampengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini, sebagaimanakebijakanpengawasanyangdikeluarkanolehInspektur JenderalKementerianDalamNegeriterhadapkompleksitasdan cakupankerjapemerintahdaerah,yaituuntukmendorongkepatuhan dankonsistensiimplementasiaturan,sertameningkatkanupaya Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 29 pengendaliandanmanajemenresiko.PeranAPIPakandikatakan maksimalapabilaSistemPengendalianInternal(SPI)tersediadengan baik,tujuanSPIdapattercapaimelaluiqualityassurance,serta efektivitas manajemen risiko melalui peran konsultasi. b.AkuntabilitaskinerjapemerintahdapatdilihatdariOpiniLaporan Keuanganyangdiberikanolehauditoreksternal(BPK-RI).Semakin baikopiniyangdiberikanBPK-RImenandakankinerjasuatuinstansi akuntabel.SelainitupredikatpenilaianLAKIPsesuatuhalyangpatut diperhitungkandalamakuntabilitaskinerja,karenadidalamLAKIP tersebutjugamenggambarkanpotensidanrealisasikeuanganserta pencapaian output dan outcome dari setiap SKPD (Pemerintah Provinsi DKIJakarta).Halinimerupakansuatuhalyangharus dipertanggungjawabkankepadamasyarakat(public)sebagai stakeholder.c.Tarafpengetahuanyangdimilikiolehauditorberbeda-bedasehingga temuanyangdihasilkanmerupakantemuanyangberulangkalidan dianggapsebagairutinitas.Terkaitpenyerapananggaranyangbelum optimaldisebabkanolehkarenapenetapanAPBDdanpelaksaan kegiatan yang tidak tepat waktu. AdapunmenjadifokustelaahanInspektoratProvinsiDKIJakartapada aspek quality assurance dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut : Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 30 No. Aspek Kajian Capaian/KondisiStandar Yang PermasalahanKondisi Saat IniDigunakan Internal Eksternal- Inspektorat sebagai dalam proses pelaksanaanSistem Pengendalian Internal Pedoman Pemeriksaan/ Prosedur yang 1. PenyempurnaaanInternal Kontrol yang Pemerintah(SPIP) danPedoman Operasional diKeluarkan oleh POPREG yangberfungsi menjadi Standar Audit Pemeiksaan Reguler Kementerian disinkronkanQuality Assurance. (POPREG). dengankebijakan dariPemerintahPusat.2. Peningkatankapasitas SDMPengawas.Faktor Yang MempengaruhiIdentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi DKI JakartaTABEL 3.4 Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 31 Dariaspekkajianidentifikasipermasalahanyangdilakukanterhadapkinerja inspektorat, terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang menjadi watch dog sekarang berfungsi menjadi quality assurance. Qualityassuranceberfungsimemberikankeyakinanyangmemadaiatas pelaksanaantugasdanfungsisuatukegiatanyangdilakukan.Standaryang digunakanuntukmenjalankanfungsiqualityassurancedalammelaksanakan tugaspengawasan/pemeriksaanadalahpenerapanSistemPengendalian InternalPemerintah(SPIP)danstandarauditpemerintahmaupunStandar Profesional Akuntan Publik (SPAP). PerlupenyempurnaanPedomanOperasionalPemeriksaanuntukmenjalankan fungsi quality assurance. Disamping itu perlu menerapkan audit berbasis resiko (risk based audit). 3.3Penentuan Isu Strategis Berdasarkanpermasalahantersebutmakaisustrategisyangdiangkat adalah : a.Inspektorattidakhanyamenjadiwatchdogtetapijugasebagaiquality assurancedaribagiSKPD-SKPDdilingkunganPemerintahProvinsi DKI Jakarta. Dalammenjalankanfungsiinspektoratsebagaiqualityassurance untukmenjaganilaiIPKyangditargetkandalamRPJMD2013-2017, terdapatbeberapakegiatanuntukmenjagadalammemperolehIPK tersebut yakni berupa; 1.PendampingankonsultatifdalampembahasanpenyusunanDPA SKPD 2.Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD 3.Reviu LKPD secara berkelanjutan 4.Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko 5.Monitoringperencanaansampaidenganpemanfaatbarang/jasa (probity audit). b.MempertahankanpredikatWajarTanpaPengecualianmenjadisuatu yangharusselaludiupayakandanberupayauntukmenghilangkan paragrafpenjelasdalamopinilaporankeuanganPemerintahProvinsi DKI Jakarta Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 32 c.ManajemenResikomenjadialternatifpilihanagarprinsip-prinsipefisiensidanekonomisinidapattercapai,sehingganantinya pengawasan/pemeriksaanpunakanmengarahpadakegiatan/APBD yangmemilikidampakresikotinggimaupunberdampaksecara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.d.Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupuneksternal.Halinidilakukanuntukmenghilangkanatau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI e.PeningkatanpredikatakuntabilitaskinerjapemerintahDKIJakarta. KredibilitasPemerintahdapatdilihatdariopinilaporankeuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan selaku pembina pemerintahankinerja.Semakintingginilainya,makakepercayaan masyarakat akan semakin tingi pula terhadap pemerintahan. f.Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesionalakanmenghasilkansesuatuyangberkualitas.Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yangwajibbagisetiapaparatpengawasan.Adapunmatrikstersebut dapat dilihat dalam tabel 4.1.1.g.PenyusunanStandarOperasiProsedur(SOP)bagisetiapmasing-masing tugas. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 33 BABIV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN BerdasarkanvisidanmisiGubernurProvinsiDKIJakartapadaRPJMD Tahun 2013 - 2017, yang menyebutkan bahwa : a.padapointpenjelasannyatercantummengenaiakandiselenggarakannya pemerintahyangbaikdantransparandalamrangkamenyediakan pelayanan publik yang berkualitas; b.padamisinomor5(lima)membangunpemerintahanyangbersihdan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik;c.jugamengacupadaisu-isustrategispadaRPJMD20132017yaitu mewujudkanmanajemenkeuanganProvinsiDKIJakartamenjadilebih akuntabel,efektif,efisiendantransparansertasesuaistandaryang ditentukan; d.sertajugaisu-isustrategisyangtelahyangtelahdiuraikanpadaBabIII, makasebagaitindaklanjut,inspektorattelahmenyusunvisidanmisi sebagai berikut : 4.1 Visi dan Misi Visi : Menjadilembagapengawasinternalyangprofesionalsebagaipenjamin mutudanmitrakerjadalamrangkamewujudkantatakelolapemerintahan yang baik Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut: 1.Inspektoratsebagailembagapengawasanfungsionalinternhendaknya mampu menjadi mitra kerja yang independen dan akuntabel bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 34 2.Inspektoratdalammelaksanakantugaspokokdanfungsipengawasan hendaknyadidukungolehsumberdayamanusiayangprofesionaldan bermoral,sehinggamampumendorongterwujudnyapenyelenggaraan pemerintahanDaerahyangbersihdanbebasdariKKN.Untuk meningkatkanperansertaInspektoratdalampenyelenggaraan PemerintahanDaerahhendaknyaterusdikembangkankualitassumber dayamanusiasertaaktifmenyempurnakansistemdanprosedur pengawasan. Untuk melaksanakan visi tersebut, inspektorat menyusun misi sebagai berikut : Misi : 1.Melaksanakanpengawasandalambidangpemerintahanyang berkeadilan dan merata. 2.MelaksanakanpengawasandalambidangPerekonomiandanBUMD yang tangguh dan handal. 3.MempertahankanopiniLaporanKeuanganPemerintahDaerah(LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian. 4.MelaksanakanPengawasandalambidangpembangunanberkelanjutan dengan sarana dan prasarana kota yang ramah terhadap lingkungan. 5.Melaksanakanpengawasandalambidangkesejahteraanmasyarakat yang baik dan berkualitas. 6.Melaksanakanpembinaandanpengembangankapasitasaparatur pengawasan. Adapun penjelasan misi di atas adalah sebagai berikut : 1.UntukterselenggaranyapemerintahanDaerahyangbersihdanbebas dariKKN,pengawasanolehInspektorathendaknyamampumendorong parapelakupenyelenggarapemerintahanDaerahuntukmeningkatkan kinerja sertamematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku. 2.Untukmendapatkanhasilpengawasanyangobyektif,transparandan akuntabelperluditerapkansistempengawasanyangmengutamakan prinsip independensi dan etika moral. 3.Untukmeningkatkanproduktivitashasilpengawasan(kinerja pengawasan)perluterusdiupayakanpemberdayaandanpeningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 35 .Melaluipemahamanatasvisidanmisipengawasandiharapkanbisa dibangunkomitmenpengawasanyangkuatdariseluruhkomponenaparat pengawasfungsionalInspektoratProvinsiDKIJakartasertauntuk menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan pengawasan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DalamrangkamencapaivisidanmisiInspektoratProvinsiDKI Jakarta,makaharusdirumuskankedalambentukyanglebihterarahdan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuanstrategismerupakanpenjabaranatauimplementasidari pernyataanmisiyangakandicapaiataudihasilkandalamjangkawaktu1 (satu)tahunsampaidengan5(lima)tahun.Dengandiformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yangdimiliki.Perumusantujuanstrategisinijugaakanmemungkinkan InspektoratProvinsiDKIJakartadapatmengukursejauhmanaorganisasi dapat mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis ditetapkan indikatorkinerjanya(performanceindicator)yangterukur.Adapuntujuan strategis dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut : 1.Terciptanyapenyelenggaraanpengawasanpemerintahanyang transparan,akuntabeldanbebasKKNsertapelaksanaanpengawasan yang independen. 2.Terwujudnya aparatur pengawas yang profesional. Sedangkan sasaran jangka menengah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 36 2013 2014 2015 2016 2017Target Target Target Target TargetPeningkatan IPK 3,4 3,5 3,8 3,8 4 4,1 4,1Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat75,70% 78% 80% 80% 80% 85% 85%Tingkat Ketrampilan/Kemahiran Aparat Pengawas48% 60% 70% 80% 90% 100% 100%Peningkatan Penilaian/Predikat CC CC B B BB A AOpini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTPKepuasan Pelayanan Masyarakat - Z.IWBK (1 SKPD)WBK (1 SKPD)WBK (1 SKPD)WBK (2 SKPD)WBK (40SKPD) & WBBMTertib administrasi 78% 79% 80% 81% 82% 83% 83%Tabel4.1Indikasi Rencana Program Provinsi DKI JakartaNo TUJUAN SASARANINDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KONDISI AWAL 2012CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017Terciptanya penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN serta pelaksanaan pengawasan yang independenMeningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat1Terwujudnya aparatur pengawas yang profesional2Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 37 Dalamlima tahun kedepan program dan target pencapaian kinerja Inspektorat sebagaijanjikepadaGubernuruntukmembawakearahJakartabarudan Inspektoratyanglebihberkualitasdanprofesional.Pencapaiankinerja (outcome)inspektoratditekankanpadapeningkatanIPKyangnantinyaakan menambahkepercayaanmasyarakatbaiknasionalmaupundunia,(sektor bisnismaupunnonbisnis)padapemerintahDKIJakarta.IPKinidiberikan secararutinolehlembagaTransparansiInternasionalyangkomponen penilaiannya memiliki range 0 100 yakni 0 mengindikasikan level korupsi yang tinggidan100merupakannilaiterbaik(levelkorupsirendah)ataubisa dikatakantidakadakorupsisamasekali.Indonesiapadatahun2012 memperolehlevelindeks32dibandingdengannegara-negaradiASEAN, IndonesiasangatjauhketinggalandenganSingapura,BruneidanMalaysia. SedangkanuntuktingkatanProvinsidiIndonesia,tahun2010DKIJakarta berada diperingkat 38 dengan level indeks 4,43.Untuk penanganan pengaduan masyarakat kinerja (outcome) yang diukur yakni tingkatpenyelesaiankasuspengaduanmasyarakatyangsaatini(2012)baru mencapaipenyelesaian75,70%.Untukurusan/programPenguatan AkuntabilitasKinerja,indikator(outcome)yangdijanjikanberupaPeningkatan penilaian/predikatyangdiberikanolehKementerianPAN&RBopinilaporan keuanganyangdiberikanolehBPKsertamembentukkepuasankonsumen dalam hal ini pembentukan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yangindikatorpenilaiannyaterdiridari20indikatoryangditetapkanoleh Kementerian PAN & RB. Disampingitusebagaipelaksanainternalcontrolpemerintah,inspektorat berfungsisebagaipemantautindaklanjuthasilpemeriksaan,yangdiperjelas lagidenganPeraturanGubernurProvinsiDKIJakartaNomor2Tahun2013 tentangPemantauanTLHPBPKdanPemeriksaanAPIP.HaliniInspektorat memilikikinerjaoutcomeberupatertibadministrasipenyelesaianTLHPbaik internal maupun eksternal. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 38 2013 2014 2015 2016 2017No. 5 Bidang Reformasi BirokrasiMembangun Pemerintahan yangbersih dan transparanserta berorientasi padapelayanan publikMelaksanakan reformasibirokrasi agar pemerintahanberjalan bersih, transparan, danprofesionala. Inspektorat sebagai qualityassurance dari bagi SKPD-SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi DKIJakarta. Contoh: (BedahDPA SKPD)Program PeningkatanPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPendampingan Konsultatifpenyusunan DPA SKPDPelaksanaan Rencanayang ada di DPASKPD menjadi lebihoptimalSKPD 30 40 50 60 70Sosialisasi/Konsultatif Pengawasan/pemeriksaanPelaksana pada SKPDSKPDReviu LKPD secaraberkelanjutanPredikat Opini WTP Pem ProvMempublikasikan melaluiwebsite: (a) program yangsedang dikerjakan berikutanggaran yang digunakan; (b)kemajuan proyek yangdikerjakan di tiap wilayah, dan (c)sistem pelayanan di kantor-kantor pelayanan administrasiuntuk masyarakatc. Penerapan Manajemen Audit Berbasis ResikoPemeriksaan denganTujuan Tertentu Kegiatan-kegiatan yangmemiliki resiko tinggi danmempunyai pengaruh kemasyarakatSKPD yang memberidampak nyata kemasyarakatSKPDMengefektifkan implementasiUndang-undang No. 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publikdan menjadikan Kantor-kantorPemprov DKI Jakarta sebagaikantor percontohan dalamimplementasi Undang-undangtersebut;d. Penerapan audit terhadapbarang dan jasa maupun hal-hal lain yang memiliki sifatmenyentuh dan mempunyaipengaruh kepadamasyarakat besar dilakukansuatu audit yang dikenaldengan Probity AuditPBJ Monitoring/Asistensi dariPerencanaan sampai dengankebermanfaatan barang/jasatsbBarang/Jasa SKPDMempercepat danmemperpendek waktupengurusan izin, waktupengurusan izin paling lamahanya enam hari kerja.e. Percepatan penyelesaiantindak lanjut rekomendasipengawas internal maupuneksternalPenghilangan catatandalam opini yangdiberikan oleh eksternalRekonsiliasi penyelesaianrekomendasiTemuan Internal danEksternalSKPDf. Akuntabilitas kinerjapemerintah DKI JakartaPeningkatan predikatkinerja (LAKIP) Pemprov DKI JakartaEvaluasi LAKIP SKPD SKPD SKPDg. Penerapan Zona Integritasmenuju Wilayah BebasKorupsi (WBK) diPemerintah DKI Jakarta(Provinsi dan KotaAdministrasi/Kabupaten)Penerapan 20 IndikatorWBKPilot Project SKPD yang akandijadikan WBKSKPD yangmemberikan pelayanan kepadamasyarakat10 SKPDj. mengefisienkan fungsipemeriksaan diupayakanmelalui pemeriksaan e-audityang berbasis teknologiinformasiPembelian danmembangun aplikasiauditPemberian hak akses untukmengambil data transaksi yangada di SKPDEfektifitas dan efisiensi(Paperless)Lap Keu, Lap Kinerjak. Pengembangan Kemampuan SDM dalambidang pengawasanPengiriman SDMPengawasan ke Diklat,seminar, Bimtek dll.Diklat Pembentukan JabatanFungsional dan DiklatSDM Pengawasan303 orang 60TARGET SASARANTarget Sasaran TahunanMISI GUBERNUR PROGRAM KERJA GUBERNUR ISUSTRATEGIS PROGRAMPRIORITAS IMPLEMENTASI PENANGANAN SASARAN Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 39 4.3 Strategi dan Kebijakan Pada5(lima)tahunmendatang,InspektoratDKIJakartaakan mengawalKebijakandanProgramGubernuryangakandiimplementasikan dalamstrategidankebijakanInspektoratsebagaimanaterlihatpadatabel berikut:Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 40 Visi Menjadi lembaga pengawas internal yang profesionalsebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangkamewujudkan tata kelola pemerintahan yang baikMisi 1. Melaksanakan pengawasan dalam bidang pemerintahan yangberkeadilan dan merata.Tujuan Sasaran Strategi KebijakanTerwujudnya - Meningkatnya 1 Strategi 1. Penyusunan PKPT.pengawasan efektifitas Peningkatanbidang pengewasan Pengawasanpemerintahan bidang Regulerpemerintahan.2 Menyusun 2. Penyusunan POPREG.Langkah Kerja (LK)dan Daftar MateriPengawasan (DMP)berdasarkan skalaprioritaspengawasan3. PenelaahanPenyusunan SOP Pengaduankasus pengaduan Masyarakat.masyarakatMisi 2. Melaksanakan pengawasan dalam bidang Perekonomian dan BUMDyang tangguh dan handal.Tujuan Sasaran Strategi KebijakanTerwujudnya - Meningkatnya 1 Strategi 1. Penyusunan PKPT.pengawasan efektifitas Peningkatandalam bidang pengawasan PengawasanPerekonomian bidang Regulerdan BUMD. Perekonomiandan BUMD 2 Menyusun 2. Penyusunan POPREG.Langkah Kerja (LK)dan Daftar MateriPengawasan (DMP)berdasarkan skalaprioritaspengawasan3. PengawasanMonitoring penyertaan modalterhadap pemerintah dan bagi hasil labapenyertaan modal BUMD.pemerintah danbagi hasil labaBUMD.Misi 3. Mempertahankan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian yang tangguh dan handal.Tujuan Sasaran Strategi KebijakanTerwujudnya Meningkatnya 1 Strategi 1. Penyusunan PKPT.pengawasan efektifitas Peningkatandalam bidang pengawasan Pengawasankeuangan dan bidang Reguleraset. keuangan danaset. 2 Menyusun 2. Penyusunan POPREG.Langkah Kerja (LK)dan Daftar MateriPengawasan (DMP)berdasarkan skalaprioritaspengawasan3. Pelaksanaan3. Pelaksanaan Review terhadap Review terhadapLKPD SKPD/UKPD. LKPD SKPD/UKPDsemesteran dantahunan.Tujuan, Sasaran, Strategi, dan KebijakanTabel 4.2.Inspektorat Provinsi DKI JakartaRencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 41 Visi Menjadi lembaga pengawas internal yang profesionalsebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangkamewujudkan tata kelola pemerintahan yang baikMisi 4. Melaksanakan pengawasan dalam bidang pembangunan berkelanjutandengan sarana dan prasarana kota yang ramah terhadap lingkungan.Tujuan Sasaran Strategi KebijakanTerwujudnya Meningkatnya 1 Strategi 1. Penyusunan PKPT.pengawasan efektifitas Peningkatandalam bidang pengawasan Pengawasanpembangunan. dalam bidang Regulerpembangunan.2 Menyusun 2. Penyusunan POPREG.Langkah Kerja (LK)dan Daftar MateriPengawasan (DMP)berdasarkan skalaprioritaspengawasan3. Penerapan3. Probity audit terhadap pengadaane-tender. barang dan jasa.Misi 5. Melaksanakan pengawasan dalam bidang KesejahteraanMasyarakat yang baik dan berkualitas.Tujuan Sasaran Strategi KebijakanTerwujudnya Meningkatnya 1 Strategi 1. Penyusunan PKPT.pengawasan efektifitas Peningkatandalam bidang dalam bidang PengawasanKesejahteraan Kesejahteraan RegulerMasyarakat. Masyarakat.2 Menyusun 2. Penyusunan POPREG.Langkah Kerja (LK)dan Daftar MateriPengawasan (DMP)berdasarkan skalaprioritaspengawasan3. Penerapan3. Probity audit terhadap pengadaane-tender. barang dan jasa.Misi 6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparaturpengawasan.Tujuan Sasaran Strategi KebijakanTerbentuknya Seluruh auditor Pengembangan Pengiriman Diklat Jabatanauditor memiliki sertifikat SDM Fungsional Auditor/P2UPD.yang profesional yang diperlukandalam rangkapemeriksaanTerwujudnyaPredikat LAKIP Evaluasi Pembinaan LAKIP SKPD.Laporan Kinerja memperoleh laporan kinerja danyang akuntabel. peringkat AA akuntabilitasperangkat daerahTerwujudnya Laporan Hasil Intensifikasi Tindak Rekonsiliasi hasil Tindak Lanjutpenyelesaian Pemeriksaan Lanjut Hasil dengan APIP dan eksternal.rekomendasi internal dan Pemeriksaanhasil eksternal.pemeriksaan.Tujuan, Sasaran, Strategi, dan KebijakanTabel 4.2.Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 42 Kebijakan pengawasan diarahkan untuk merealisasi visi, misi dan tugasdanfungsipengawasan,sedangkanstrategipengawasandiperlukan untukmerealisasikankebijakanpengawasan.Adapunstrategiyangakan dilaksanakan Inspektorat yaitu : 1.Strategi Intensitas Pengawasan Reguler Strategidilakukanuntukmeningkatkanskala/indekspersepsikorupsi dalamsegalahalkhususnyapelayananpublik,mengingatIPKDKI JakartaPada2010menempatiposisi38dari50kota/daerahyang disurveyolehTransparencyInternasionalIndonesiadalamwebsitenya www.ipkindonesia.org dengan jumlah responden 9237 dengan nilai 4,43 (http://www.ipkindonesia.org/report/2010/11/09/mengukur-tingkat-korupsi-kota-kota-di-indonesia-denpasar-dipersepsikan-bersih-pekanbaru-dan-cirebon-bermasalahdiakses6Mei2013jam09.35). Skala0merupakandipersepsikansangatkorup,sedangkan10 dipersepsikan sangat bersih. Pada 2012 skala penilaian persepsi ini berubah dari skala 0-10 menjadi 0-100 dan ditambahkan dengan beberapa indikator penilaian.DKIJakartasebagaiibukotanegaraseharusnyamenjadipatokduga (benchmark) bagi daerah-daerah lain di Indonesia. 2.Strategi Pengawasan/pemeriksaan berbasis resiko (risk based audit) PeningkatanAPBDsetiaptahunnyamembuatharusadastrategiuntuk mengawasi/memeriksapelaksanaanAPBDsecaraintens,namun keterbatasansumberdayadanwaktumembuat pengawasan/pemeriksaanharusmemperhatikanhaltersebut,sehingga harusdipilahkegiatan-kegiatanyangmemilikitingkatresiko penyimpangannya besar dan sangat mempengaruhi keputusan pimpinan danmempengaruhikepentinganmaupunkesejahteraanbagi masyarakat. 3.Strategi Intensitas Monitoring Pelaksanaan APBD Penetapan APBD yang tidak tepat waktu menjadi salah satu alasan bagi pelaksana (SKPD) untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan terkesanmengakhirkanpekerjaanpadasaatAPBDakanberakhir.Hal Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 43 iniakanberdampakpadalajupertumbuhanekonomijugaakanterjadi pengambilan/pencairanAPBDsecararush.Monitoringpelaksanaan APBDakanmengawalataupunmenguideparapelaksana(SKPD) dalampenyelesaianpekerjaansecaratepatwaktudantepatguna. MonitoringinijugauntukmeminimalisasiSisaLebihPerhitungan Anggaran (Silpa) pada akhir tahun. 4.IntensitasSosialisasi/konsultatifpengawasan/pemeriksaankepada SKPD FungsiInspektoratsebagaiqualityassurancemempunyaitugas membinaSKPDdalampelaksanaanAPBD.Pensosialisasiankebijakan maupunteknispelaksanaanpemeriksaandiharapkandapatmemfilter kesalahan berulang yang terjadi pada SKPD. 5.IntensitasPenyelesaianPenangananPengaduanMasyarakat (Kasus/Khusus) Kesadaran masyarakat akan keberadaan pemerintah daerah, khususnya dalamhalpelayananmasyarakat,membuatmerekalebihkritis menyikapipelaksanaantugasdanpekerjaanparaabdinegara.Tingkat pengaduanpelayanan,penyelahgunaanwewenangyangmasukke inspektoratsaatinicukupberagamdantinggi.Masyarakatsebagai stakeholdermenginginkansuaturesponmaupunpenyelesaian penanganan aduan pelayanan yang cepat, sehingga inspektorat dituntut untukmeresponmaupunmenanggapidanmenyelesaikanpenanganan pengaduanmasyarakatsecaracepatdantepatdengansumberdaya yangtersedia. 5.Intensitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaanPerolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2012 dalam laporan keuanganyangdiauditolehBPK-RI,memerlukanupaya(effort)yang tinggi,jugamemerlukanwaktuyangtidakpendek.Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan juga salah satu faktor yang menyebabkan DKI JakartamemperolehopiniWTPpadatahun2012.TLHPyangbelum selesaijugamenjadistrategiinspektoratdalammempertahankanopini WTP tersebut, Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 44 6.Intensitaspenyelesaian/pelaksanaankesesuaianakuntabilitas pemerintah Penilaian/perolehan predikat kinerja instansi pemerintah juga merupakan sesuatu yang vital, karena hal tersebut dapat meningkatkan prestisi DKI Jakartadinasional,jugamenambahkepercayaanmasyarakatterhadapkinerjapemerintahdaerah.Sangatlahtimpangbilaopinilaporan keuangan baik, namun predikat akuntabilitas kinerjanya buruk, sehingga halinijugamenjadiperhatianbagiinspektoratdalammeningkatkan predikat akuntabilitas kinerja pemerintah DKI Jakarta. 7.IntensitasMonitoringPenerapanZonaIntegritasuntukmencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada pelayanan publikSesuaidenganamanatPeraturanMenteriPendayagunaanAparatur NegaradanReformasiBirokrasiNomor60Tahun2012tentang PedomanPembangunanZonaIntegritasmenujuWilayahBebasDari KorupsidanWilayahBirokrasiBersihdanMelayanidiLingkungan Kementerian/LembagadanPemerintahDaerahmakaInspektorat sebagaiAparatPengawasInternPemerintahberkewajiban melaksanakanPermenpaninidenganmelaluiupayamonitoringdan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan/pembentukanzona integritas pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 8.PengirimanPersonilpengawasankeInstitusipengembangan kemampuan dalam pengawasanPeranpengawasanyangbaiktidakterlepasdarikemapuanaparatur pengawasanyanguptodatedalammengembangkanpengetahundan metodepengawasan.Pengembanganwawasanaparatpengawasan merupakansesuatuyangmutlakyangharusdilakukanagaraparat pengawasanselaluselangkahdidepan(onestepahead)dibanding denganaparatyangdiperiksa(auditee).Pengembanganwawasan pengetahuan juga merupakan konsekwensi dari Inspektorat selaku APIP yangdiharapkanmenjadiqualityasurancebagiSKPDyangdi lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 45 Untukmengimplementasikanvisi,misisertatugaspokokdan fungsiInspektoratProvinsiDKIJakarta,perludirumuskanarahkebijakan pengawasan sebagai berikut: 1.Kebijakan Publik a.Meningkatkanpengawasanregulerterhadapkegiatanpelayanan masyarakat,pengelolaandanpemanfaatankeuangandanaset daerah,pembinaandanpemberdayaansumberdayamanusiaserta pengelolaan pendapatan Daerah; b.MeningkatkanpercepatanpenanganankasusKKNberdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; c.Meningkatkan kualitas aparat pengawas melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan; d.Meningkatkanpemenuhankebutuhansaranadanprasarana pengawasan; e.Menerapkansistemdanprosedurpengawasansesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.Memberikanasistensidankonsultansipengawasankepadasatuan kerja perangkat daerahdalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. 2.Kebijakan Teknis a.Menyusunprogramkerjapengawasantahunanberdasarkanskala prioritas pengawasan; b.Melakukanpengawasanregulerberdasarkanprogramkerja pengawasan tahunan; c.MelakukanpengawasandanpenanganankasusKKNdengan memprioritaskan sumber pengaduan masyarakat; d.Memantaupenyelesaiantindaklanjuthasilpengawasanoleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah; e.Memberikankonsultansi/asistensipengawasankepadasatuankerja perangkat daerah. 3.KebijakanPengadaandanPemanfaatanSaranadanPrasarana Pengawasan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 46 a.Mengadakansaranadanprasaranapengawasanberdasarkan kebutuhan organisasi; b.Memanfaatkansaranadanprasaranapengawasansecaraefisien dan efektif. 4.Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia a.Mengembangkan sumber daya manusia pengawasan; b.Menciptakan kesejahteraan sumber daya manusia pengawasan; c.Menerapkan penilaian kinerja sumber daya manusia pengawasan; d.Menerapkansistempemberianpenghargaandanpengenaansanksi(reward and punishment). Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 47 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA INDIKATOR KINERJA AdapunrencanaprogramdankegiatansertaindikatorkinerjaInsektoratselamaperiodePJMDTahun20132017secara rinci tertuang dalam tabel 5.1 berikut : Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpProgram Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peningkatan IPK 3.4 3.5 3.8 3.8 4 4.1 4.1 Bid Pemsus- Pelaksanaan Pengawasan Reguler LHP 5,982,870,389 10,000,000,00011,000,000,000 12,100,000,00013,310,000,000 -Pengawasan Tutup Buku Tahun 2011 pada 5 Perusahaan Daerah dan 1 Badan Pengelola THR. Lokasari di Provinsi DKI JakartaLHP 110,745,000200,000,000220,000,000242,000,000266,200,000 & BUMD-Pengawasan atas Pengelolaan Aset pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta LHP 500,000,000- - - - - Pengawasan atas Pengelolaan Aset Penerangan Jalan pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI JakartaLHP 400,000,000- - - - -Pengawasan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Wilayah Jakarta timurLHP 201,890,000- - - - -Pengawasan Pengelolaan Rumah Susun di Wilayah Jakarta UtaraLHP 201,890,000- - - - - Pengawasan atas Hasil Pengadaan Barang dan JasaLHP 600,000,000- - - - 2017Kondisi Kinerja pada akhir Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program(outcome) dan kegiatan (output)Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanTarget Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja Penanggung jawabLokasi2013 2014 2015 2016 Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 48 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpProgram Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus)Tingkat Penyelesaian KasusPengaduanMasyarakat75.70% 78% 80% 80% 80% 85% 85% Bid Pemsus-Pemeriksaan Khusus yang bersifat tematik dan tugas-tugas penting lainnya yang diperintahkan pimpinan danpelaporannya serta Pemeriksaan Akhir Jabatan, Pemtak, Monitoring dan PelaporannyaLHP 3,313,750,000 7,500,000,0008,250,000,0009,075,000,0009,982,500,000-Penanganan Kasus Pengaduan dan PenyalahgunaanWewenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakartadan Pelimpahan dari Pemerintah atau Lembaga lainnyaJumlah PengaduanMasyarakat (LHP)3,000,000,000 5,000,000,0005,500,000,0006,050,000,0006,655,000,000-Pemeriksaan Khusus Pelayanan Publik di Seluruh SKPDSKPD Pelayanan Masyarakat (LHP) 309,480,000 ----- Pelaksanaan Inspeksi Mendadak Laporan Jumlah Sidak 300,000,000 ----Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Bid KeuanganReviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI JakartaTahun 2012Laporan 500,000,000 1,000,000,0001,100,000,0001,210,000,0001,331,000,000Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI JakartaSemester I Tahun 2013Laporan 500,000,000 1,000,000,0001,100,000,0001,210,000,0001,331,000,000Pengawasan Kas Akhir Tahun Anggaran 2013 SKPD / UKPDLHP 150,000,000 250,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 Penyusunan Laporan Pengawasan Kas Akhir TahunAnggaran 2012 SKPD / UKPDLHP 200,000,000 250,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 Pengawasan Atas Penyerapan Anggaran SKPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TahunAnggaran 2013LHP 500,000,000 -----Penyusunan LAKIP Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun2012Laporan 150,000,000 200,000,000 220,000,000 242,000,000 266,200,000 - Pengawasan atas penerapan Kawasan Bebas Korupsi LHP 500,000,000 500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000 -Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI JakartaLaporan 750,000,000 1,500,000,0001,650,000,0001,815,000,0001,996,500,000-Pra Evaluasi LAKIP Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun2012Laporan 70,000,000 200,000,000 220,000,000 242,000,000 266,200,000 -Evaluasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi PKPT, RKA, kepegawaian, Keuangan dan Hasil Pelaksanaan KegiatanPengawasan Inspektorat Provinsi DKI JakartaPKPT 300,000,000 750,000,000 825,000,000 907,500,000 998,250,000 Unit KerjaPenanggung jawabLokasi2013 2014 2015 2016 2017Kondisi Kinerjapadaakhir Programdan KegiatanIndikator KinerjaProgram (outcome) dan kegiatan(output)Data Capaianpada TahunAwal PerencanaanTarget Kinerja Programdan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 49 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpProgram Percepatan Penyelesaian Tindaklanjut hasil pengawasan/pemeriksaan Tertib administrasi 78% 85% 85% 90% 90% 95% 95% Sekretariat / -Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penanganan/Pemeriksaan Kasus yang ditangani Inspektorat Provinsi dan InspektoratPembantu Kota/Kabupaten Tahun 2012 dan tahun sebelumnyaLaporan250,000,000 750,000,000 825,000,000907,500,000998,250,000-Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI Tahun 2011 dan tahun sebelumnyaLaporan350,000,000 750,000,000 825,000,000907,500,000998,250,000-Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP Tahun 2011 dan Tahun SebelumnyaLaporan600,000,000 750,000,000 825,000,000907,500,000998,250,000- Pra Pemuktahiran Data TLHP APIP Laporan142,220,000 250,000,000 275,000,000302,500,000332,750,000-Konsolidasi Pengawasan Regional dan Pemuktahiran Data TLHP APIPLaporan112,200,000 250,000,000 275,000,000302,500,000332,750,000Unit Kerja Penanggung jawabLokasi2013 2014 2015 2016 2017Kondisi Kinerja pada akhir Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program(outcome) dan kegiatan (output)Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 50 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpProgram Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur PengawasanTingkat Ketrampilan/Kemahiran Aparat Pengawas48% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Sekretariat /-Pengembangan Sumber Daya Manusia Inspektorat Provinsi DKI JakartaJml Pegawai 237,500,000500,000,000550,000,000 605,000,000 665,500,000 Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi Rencana Strategis(Renstra) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta50,000,000- ---Penyediaan Alat Perlengkapan dan Peralatan Kantor 200,000,000300,000,000330,000,000 363,000,000 399,300,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta150,000,000300,000,000330,000,000 363,000,000 399,300,000 Penyediaan Cetakan Umum dan Cetakan khususInspektorat Provinsi DKI Jakarta50,000,000100,000,000110,000,000 121,000,000 133,100,000 Penggandaan dan Penjilidan 150,000,000200,000,000220,000,000 242,000,000 266,200,000 Pemeliharaan Komputer CPU, Laptop, Printer dan Monitor Inspektorat Provinsi DKIJakarta50,000,000100,000,000110,000,000 121,000,000 133,100,000 Pemeliharaan KDO Roda 4 dan 2 Inspektorat Provinsi DKI Jakarta220,000,000300,000,000330,000,000 363,000,000 399,300,000 Pemeliharaan mesin tik manual / elektronik, rotary file, infocus dan mesin fotocopy10,000,00025,000,00027,500,000 30,250,000 33,275,000 Pemeliharaan Operasional Mesin Absensi Handkey danMonitor10,000,00025,000,00027,500,000 30,250,000 33,275,000 Penyediaan Barang Pakai Habis 16,000,00025,000,00027,500,000 30,250,000 33,275,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik danInternet85,000,000100,000,000110,000,000 121,000,000 133,100,000 Penyediaan Konsumsi 325,000,000450,000,000495,000,000 544,500,000 598,950,000 Pembinaan Mental Spiritual bagi Pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta28,000,00030,000,00033,000,000 36,300,000 39,930,000 Penyediaan Bahan Bacaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta12,000,00012,000,00013,200,000 14,520,000 15,972,000 Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional468,000,000600,000,000660,000,000 726,000,000 798,600,000 Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Jabatan Fungsional P2UPD435,000,000600,000,000660,000,000 726,000,000 798,600,000 Peningkatan Tugas-tugas Koordinasi Pengawasan 200,000,000500,000,000550,000,000 605,000,000 665,500,000 Pengadaan/PengirimanBimtek/Kursus/Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/ Seminar500,000,0001,000,000,000 1,200,000,0001,440,000,0001,728,000,000Pengadaan Sarana Penunjang Pengawasan 50,000,000100,000,000110,000,000 121,000,000 133,100,000 Penyediaan Buku / Bahan Perpustakaan 15,000,00015,000,00018,000,000 21,600,000 25,920,000 Penyediaan Media Informasi Digital 40,000,000- ---Pembangunan Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta350,000,000- ---Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 250,000,000- ---Penghapusan Barang Inventaris 10,500,00012,000,00013,200,000 14,520,000 15,972,000 Penilaian dan Evaluasi Angka Kredit Jabatan Fungsional100,000,000125,000,000137,500,000 151,250,000 166,375,000 Penyediaan mesin absensi (handkey) 30,000,00050,000,00055,000,000 60,500,000 66,550,000 Unit KerjaPenanggung jawabLokasi2013 2014 2015 2016 2017Kondisi Kinerjapadaakhir Programdan KegiatanIndikator KinerjaProgram (outcome) dan kegiatan(output)Data Capaianpada TahunAwal PerencanaanTarget Kinerja Programdan Kerangka PendanaanRencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 51 BAB VI INDIKATOR KINERJA Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta Visi dan MisiGubernurProvinsiDKIJakartaInspektoratProvinsiDKIJakartatelah menyusunIndikatorKinerjaUtama(IKU)yangsecaralangsungmenunjukkan kinerjayangakandicapaiInspektoratProvinsiDKIJakartadalamlimatahun (Tahun 2013 2017) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam dalam tabel 6.1 berikut ini: 2013 2014 2015 2016 2017Target Target Target Target Target1Peningkatan IPK 3,4 3,5 3,8 3,8 4 4,1 4,12 Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat75,70% 78% 80% 80% 80% 85% 85%3 Tingkat Ketrampilan/Kemahiran Aparat Pengawas48% 60% 70% 80% 90% 100% 100%Peningkatan Penilaian/Predikat CC CC B B BB A AOpini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTPKepuasan Pelayanan Masyarakat - Z.IWBK (1 SKPD)WBK (1 SKPD)WBK (1 SKPD)WBK (2 SKPD)WBK (2 SKPD) & WBBM5 Tertib administrasi 78% 79% 80% 81% 82% 83% 83%4Tabel6.1Indikator Kinerja Sasaran SKPDINDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KONDISI AWAL 2012CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017No Untukmencapaiindikatorkinerjaprogram(outcome)padatabeldiatas, diperlukanadanyasuatuintermediateoutcomeberupaoutputyangakan memberikanjembatansebagaimediauntukmemperolehhasilakhiryang diharapkanpadatahun2017nanti.Adapunintermediateoutcomeiniberupa kegiatan-kegiatan yang diukur dalam hasiloutputyang tercantum dalam tabel 6.2 berikut ini; Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 52 2013 2014 2015 2016 2017Target Target Target Target TargetPeningkatan IPK 3,5 3,8 3,8 4 4,1 4,1Pengawasan Reguler 60 60 60 60 60 60 SKPDAudit Berbasis Resiko 5 5 5 10 10 10 SKPD/ItemMonitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (probity audit )10 10 15 15 20 20 SKPDTingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat78% 80% 80% 80% 85% 85%Tingkat Ketrampilan/Kemahiran Aparat Pengawas60% 70% 80% 90% 100% 100%Pengiriman diklat Jabatan Fungsional Auditor60 50 40 40 40 230Pengiriman Diklat Pungsional P2UPD70 30 20 20 20 130Pengiriman Pembentukan Profesi 0 5 5 5 5 20Seminar 80 100 100 100 100Diklat Subtantif 90 110 120 130 130Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD (SPIP, Asersi, SPJ, Pemanfaatan Aset, Unit Cost BLU, PP 71 Th 2010, Resiko Kegiatan/APBD, dll)10 15 25 30 40 40Peningkatan Penilaian/Predikat CC B B BB A APenyusunan LAKIP Gubernur 1 1 1 1 1 1Evaluasi LAKIP SKPD 48 48 48 48 48 48 SKPDOpini WTP WTP WTP WTP WTP WTPReview Lap Keuangan Prov Sem I & II1 1 1 1 1 1 SKPKDKepuasan Pelayanan Masyarakat Z.IWBK (1 SKPD)WBK (1 SKPD)WBK (1 SKPD)WBK (2 SKPD)WBK (2SKPD) & WBBMMonitoring Pelayanan Publik 5 5 5 5 5 5 SKPDMonitoring Penerapan 20 Indikator WBK1 1 1 1 2 2 SKPDTertib administrasi 79% 80% 81% 82% 83% 83%TLHP APIP, Itjen 60% 70% 70% 75% 75%TLHP Inspektorat Prov, Kota/Kab 80% 80% 80% 85% 90%TLHP BPK-RI 70% 75% 75% 80% 90%Tabel 6.2Intermediate OutcomeInspektorat Provinsi DKI JakartaINDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)JENIS KEGIATAN YANG MENDUKUNGCAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 53 BAB VII PENUTUP KeberhasilanpelaksanaanPengawasanpadaPemerintah ProvinsiDKIJakartamerupakantugaspokokdanfungsiutama(core business)dariInspektoratProvinsiDKIJakarta.Sebagaibagianyang tidakterpisahkandariorganisasiPemerintahProvinsiDKIJakarta, RencanaStrategisInspektoratProvinsiDKIJakartamengacu sepenuhnya kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ProvinsiDKIJakarta.Keselarasankeduanyasenantiasaharusdijaga secaradinamisdandimanfaatkandidalamperencanaanpengawasan dan perencanaan anggaran Pengawasan. RencanaStrategisInspektoratProvinsiDKIJakartadiharapkan dikomunikasikankepadaseluruhjajaranaparatdiInspektoratProvinsi DKI Jakarta. Dengan adanya Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI JakartaTahun2013-2017diharapkansemuanyamengacukepada Renstra yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan. Pada awal tahun,Renstrainidijabarkanlebihlanjutdalamsuaturencanakinerja (performanceplan)yaknipadasetiaptahun(periodepelaksanaan kegiatan),kegiatan-kegiatanyangdirencanakanuntukdilaksanakan dalam setiap program bagi pencapaian sasaran strategis akan dibuatkan perencanaantahunannyayangdituangkandalamdokumenrencana kinerjatahunandanpadaakhirtahunpencapaiankinerjadilaporkan padaLaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah(LAKIP) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. DemikianrencanastrategisInspektoratProvinsiDKIJakarta selama kurun waktu 2013 2017 ini diharapkan menjadi pedoman lebih lanjut bagi seluruh aparat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padaawalpelaksanaankegiatandi2013,karenaRPJMDyang barubelumditetapkan,sedangkanperencanaantersebutdilakukan pada2012yanglalu,sehinggapelaksanaankegiatandi2013inimasih Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 54 menggunakanprogramyanglama.Namundemikian,haltersebut bukanlahsuatukendalabagiInspektoratuntukterusmengawaldan mengawasijalannyapemerintahanyangbersihdanbebas daripraktek-praktekbirokrasiyangtidaksehat,sehingganantinyaakanmembawa perubahan dan kepuasan masyarakat akan layanan birokrasi pemerintah DKIJakartaRencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 55 . Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 56 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpProgram Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peningkatan IPK 3,4 3,5 3,8 3,8 4 4,1 4,1 Bid Pemsus- Pelaksanaan Pengawasan Reguler LHP 5.982.870.3896.581.157.4287.239.273.171 7.963.200.488 8.759.520.537-Pengawasan Tutup Buku Tahun 2011 pada 5 Perusahaan Daerah dan 1 Badan Pengelola THR. Lokasari di Provinsi DKI JakartaLHP 110.745.000121.819.500 134.001.450147.401.595162.141.755& BUMD-Pengawasan atas Pengelolaan Aset pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta LHP 500.000.000550.000.000 605.000.000665.500.000732.050.000 - Pengawasan atas Pengelolaan Aset Penerangan Jalan pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI JakartaLHP 400.000.000440.000.000 484.000.000532.400.000585.640.000 -Pengawasan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Wilayah Jakarta timurLHP 201.890.000222.079.000 244.286.900268.715.590295.587.149 -Pengawasan Pengelolaan Rumah Susun di Wilayah Jakarta UtaraLHP 201.890.000222.079.000 244.286.900268.715.590295.587.149 - Pengawasan atas Hasil Pengadaan Barang dan JasaLHP 600.000.000660.000.000 726.000.000798.600.000878.460.000 Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program(outcome) dan kegiatan (output)Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanTarget Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja Penanggung jawabLokasi2013 2014 2015 2016 2017Kondisi Kinerja pada akhir Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 57 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpProgram Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus)Tingkat Penyelesaian KasusPengaduanMasyarakat75,70% 78% 80% 80% 80% 85% 85% Bid Pemsus-Pemeriksaan Khusus yang bersifat tematik dan tugas-tugas penting lainnya yang diperintahkan pimpinan danpelaporannya serta Pemeriksaan Akhir Jabatan, Pemtak, Monitoring dan PelaporannyaLHP 3.313.750.0003.645.125.000 4.009.637.5004.410.601.2504.851.661.375 -Penanganan Kasus Pengaduan dan PenyalahgunaanWewenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakartadan Pelimpahan dari Pemerintah atau Lembaga lainnyaJumlah PengaduanMasyarakat (LHP)3.000.000.0003.300.000.000 3.630.000.0003.993.000.0004.392.300.000 -Pemeriksaan Khusus Pelayanan Publik di Seluruh SKPDSKPD Pelayanan Masyarakat (LHP) 309.480.000 340.428.000374.470.800 411.917.880 453.109.668- Pelaksanaan Inspeksi Mendadak Laporan Jumlah Sidak 300.000.000 330.000.000363.000.000 399.300.000 439.230.000Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Bid KeuanganReviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI JakartaTahun 2012Laporan 500.000.000 550.000.000605.000.000 665.500.000 732.050.000Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI JakartaSemester I Tahun 2013Laporan 500.000.000 550.000.000605.000.000 665.500.000 732.050.000Pengawasan Kas Akhir Tahun Anggaran 2013 SKPD / UKPDLHP 150.000.000 165.000.000181.500.000 199.650.000 219.615.000Penyusunan Laporan Pengawasan Kas Akhir TahunAnggaran 2012 SKPD / UKPDLHP 200.000.000 220.000.000242.000.000 266.200.000 292.820.000Pengawasan Atas Penyerapan Anggaran SKPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TahunAnggaran 2013LHP 500.000.000 550.000.000605.000.000 665.500.000 732.050.000-Penyusunan LAKIP Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun2012Laporan 150.000.000 165.000.000181.500.000 199.650.000 219.615.000- Pengawasan atas penerapan Kawasan Bebas Korupsi LHP 500.000.000 550.000.000605.000.000 665.500.000 732.050.000-Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI JakartaLaporan 750.000.000 825.000.000907.500.000 998.250.000 1.098.075.000 -Pra Evaluasi LAKIP Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun2012Laporan 70.000.000 77.000.00084.700.00093.170.000102.487.000-Evaluasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi PKPT, RKA, kepegawaian, Keuangan dan Hasil Pelaksanaan KegiatanPengawasan Inspektorat Provinsi DKI JakartaPKPT 300.000.000 330.000.000363.000.000 399.300.000 439.230.000Programdan KegiatanIndikator KinerjaProgram (outcome) dan kegiatan(output)Data Capaianpada TahunAwal PerencanaanTarget Kinerja Programdan Kerangka PendanaanUnit KerjaPenanggung jawabLokasi2013 2014 2015 2016 2017Kondisi Kinerjapadaakhir Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 58 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpProgram Percepatan Penyelesaian Tindaklanjut hasil pengawasan/pemeriksaan Tertib administrasi 78% 85% 85% 90% 90% 95% 95% Sekretariat / -Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penanganan/Pemeriksaan Kasus yang ditangani Inspektorat Provinsi dan InspektoratPembantu Kota/Kabupaten Tahun 2012 dan tahun sebelumnyaLaporan250.000.000275.000.000302.500.000332.750.000366.025.000 -Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI Tahun 2011 dan tahun sebelumnyaLaporan350.000.000385.000.000423.500.000465.850.000512.435.000 -Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP Tahun 2011 dan Tahun SebelumnyaLaporan600.000.000660.000.000726.000.000798.600.000878.460.000 - Pra Pemuktahiran Data TLHP APIP Laporan142.220.000156.442.000172.086.200189.294.820208.224.302 -Konsolidasi Pengawasan Regional dan Pemuktahiran Data TLHP APIPLaporan112.200.000123.420.000135.762.000149.338.200164.272.020 Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program(outcome) dan kegiatan (output)Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanTarget Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja Penanggung jawabLokasi2013 2014 2015 2016 2017Kondisi Kinerja pada akhir Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 59 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpProgram Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur PengawasanTingkat Ketrampilan/Kemahiran Aparat Pengawas48% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Sekretariat /-Pengembangan Sumber Daya Manusia Inspektorat Provinsi DKI JakartaJml Pegawai 237.500.000 261.250.000 287.375.000 316.112.500 347.723.750Koordinasi,