Download - RENCANA Strategis (renstra) Dinas pekerjaan umum · 2018-12-11 · Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan ... masing-masing SKPD dengan membuat sebuah rencana strategis

RENCANA Strategis

(renstra)

Dinas pekerjaan umum

Ta. 2013 - 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PEKERJAAN UMUM ALAMAT JALAN TINGANG MENTENG NO. 60 TELEPON (0513) 61376 PULANG PISAU

Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018

I-1

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

1. PENDAHULUAN I

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

2. GAMBARAN PELAYANAN SKPD II

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 1

2.2. Sumber Daya SKPD 7

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 9

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD 16

3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih 1

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 2

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis 3

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 5

4. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV

4.1. Visi dan Misi SKPD 1

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 3

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 5

5. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V-1

6. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD VI-1

7.

PENUTUP

VII-1


I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk

masing-masing SKPD dengan membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan

misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pulang Pisau yang tertera

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Rencana

Strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan agar mengarahkan

organisasi didalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan

penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau

disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau, yang dimotori oleh tim

penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renstra yang disusun merupakan alat kendali

dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pulang Pisau selama 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada

setiap tingkat administratif Pemerintah.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan

perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-

up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan

memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel;

konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of

ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif

dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk

memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang

merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk

melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi

Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya

I-3


lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan

global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu

proses yang berorientas pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada

atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara

mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis

dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau merupakan penjabaran

visi dan misi Dinas dalam rangka mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur di

Kabupaten Pulang Pisau dan disusun berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan

kegiatan pada periode periode yang lalu (2008 - 2013), dan juga memperhatikan isu-isu

strategis yang berkembang, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana, tata

ruang dan pengembangan kawasan strategis.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau mengandung nilai

penting dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu:

a. Diperlukan untuk mengantisipasi globalisasi

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi

mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic service)

yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (core

competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya

tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Dinas Pekerjaan

Umum untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya sumber daya yang

strategis, Dinas Pekerjaan Umum dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang

bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

Penyediaan sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap

pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan sumber daya yang strategis,

Dinas Pekerjaan Umum dapat membangun strateginya sebagai bagian penting

organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal

untuk mencapai hasil yang diinginkan.

I-4


c. Berorientasi pada masa depan

Sumber daya yang strategis memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum untuk

memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Sumber daya

yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara

menyeluruh, untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternatif dan

implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d. Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplemen-

tasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan

untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan

mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.

1) Pelayanan Prima (Service Excelence)

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak

yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan.

Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah

dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan

stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk

tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan

harus disesuaikan dengan kebutuhannya.

2) Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dan

Pemerintah yang bersih (clean goverment)

Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus

mengendepankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga

prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara

transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan

yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan

menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hubungan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Tahun

I-5


2013 - 2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018 adalah Rencana Strategis

Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu dokumen teknis operasional

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 –

2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi

rencana program 5 (lima) tahunan meliputi program internal maupun eksternal,

yang merupakan program SKPD Dinas Pekerjaan Umum, program lintas SKPD,

dan Program lintas wilayah.

Untuk tahapan langkah penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pulang Pisau 2013-2018 sebagai berikut :

1. Mengkaji implikasi visi, misi, program sesuai dengan RPJM Kabupaten Pulang Pisau

kaitannya terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang

Pisau;

2. Melakukan identifikasi terhadap capaian kinerja program Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan tahun 2018.

Melakukan perumusan visi, misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang

Pisau untuk jangka waktu 2013 – 2018 dengan memperhatikan hasil di point (1) dan (2).

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pulang Pisau mengacu kepada peraturan-peraturan berikut sebagai landasan hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang jalan;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

I-6


9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

12. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala

Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/1/2007 050/264A/SJ tentang

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005

tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 /PRT/M/2010 Tahun 2010

Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau; dan

17. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Pekerjaan Umum Kabuapten Pulang Pisau.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau

p eriode 2013-2018 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan

jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan

acuan resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) dalam mencapai tujuan Pembangunan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang

Pisau dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau

I-7


dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,

terarah dan terukur;

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau

untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional

tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

4. Menyediakan satu tolok ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pulang Pisau.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 -

2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

I-8


BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB

V :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB

VI :

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB

VII :

PENUTUP

LAMPIRAN

I-9



II-1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD dan Administrasi Kepegawaian

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 24 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pulang Pisau adalah instansi teknis yang bertanggung jawab kepada Bupati Pulang Pisau.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas

pokok melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pekerjaan

umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, yang meliputi: Bidang Bina Marga,

Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, dan Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan

Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata Kota;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;

c. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;

d. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi;

e. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan permukiman;

f. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air;

g. P embinaan dan pelaksanaan bangunan gedung dan prasarana olah raga;

h. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang dan tata kota;

i. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan Jasa Kontruksi;

j. Pemberian ijin dan pelaksanaan pengawasan;

k. Pembinaan pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan pekerjaan umum; dan

l. Pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

Dinas Pekerjaan Umum sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki 5 bidang

dengan masing-masing bidang mempunyai 3 kepala sub bagian atau 3 kepala seksi,


II-2

disamping jabatan struktural di atas dalam usaha untuk mengoptimalkan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau, dibentuk kelompok jabatan

fungsional dan UPT (unit pelaksana teknis).

Tugas pokok dan fungsi pejabat struktural Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pulang Pisau adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Kepala Dinas, bertugas membantu dalam menentukan kebijakan di bidang Pekerjaan

Umum serta penilaian atas pelaksanaannya.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan

urusan penyusunan program, perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan,

evaluasi dan pengendalian, tata laksana dan umum.

3. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan kebina-

margaan yang meliputi jalan dan jembatan.

4. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas memimpin,

mengkoordinasikan, pengendalikan tugas-tugas perancangan, perencanaan,

pembangunan dan pemeliharaan, pengelolaan gedung gedung milik pemerintah daerah

beserta lingkungan sekitarnya.

5. Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang tugas pokoknya

mengkoordinir dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengairan yang meliputi

pengelolaan sumber daya air dan irigasi.

6. Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata

Kota dipimpin oleh seorang kepala bidang yang tugas fungsinya melaksanakan

sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan

Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata kota.

Unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan program,

perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, evaluasi dan pengendalian, tata

laksana dan umum. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai

fungsi, yaitu :

a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga,

dokumentasi dan kepustakaan serta surat menyurat dan tata kearsipan dinas.


II-3

b. Menghimpun laporan dan mengkompilasi data yang diperlukan dari semua bidang

dalam rangka penyusunan program dan kegiatan dinas;

c. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyelenggaraan

inventarisasi, ketatalaksanaan;

d. Menyelenggaraan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan terhadap peralatan dan

perlengkapan inventaris dinas;

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas di bidang bina

marga. Untuk menyelenggarakkan tugas tersebut Bidang Marga mempunyai fungsi,

yaitu:

a. menyusun rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang

Bina Marga;

b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan pada Bidang Bina

Marga;

c. Memberikan perijinan, pengawasan, dan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya.

d. Penanggulangan dan penanganan keadaan darurat, baik akibat bencana alam

maupun akibat lainnya;

e. Pengumpulan data dan pelaporan Bidang Bina Marga;

f. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi Bidang Bina Marga;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas Dinas Pekerjaan

Umum di Bidang Cipta Karya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Cipta

Karya mempunyai fungsi, yaitu:

a. Merumuskan dan menyusun rencana program kerja Bidang Cipta Karya;

b. Melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana keciptakaryaan;

c. Pengelolaan gedung-gedung Negara dan prasarana Pemerintah;

d. Perijinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Cipta

Karya;


II-4

e. Pengumpulan data dan pelaporan Bidang Cipta Karya;

f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait termasuk dengan pihak

swasta;

g. Melaksanakan kegiatan kebersihan dan penyehatan lingkungan;

h. Melaksanakan kegiatan drainase, sarana sanitasi dan air bersih;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4 . Bidang Pengairan

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum di

Bidang Pengairan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengairan

mempunyai fungsi, yaitu :

a. Menyusun rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang

Pengairan;

b. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pengairan;

c. Melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan dan bangunan pelengakap

lainnya;

d. Memberikan ijin pemanfaatan air baku;

e. Melakukan pengolahan data serta pelaporan di Bidang Pengairan;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang, Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata Kota

Bidang Jsaa Konstruksi, Tata Ruang, Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata Kota

mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan

bidang tugas yang diembannya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Jsaa

Konstruksi, Tata Ruang, Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata Kota mempunyai

fungsi:

a. Melakukan pendataan, pembinaan, dan pengendalian terhadap usaha jasa konstruksi;

b. Menyusun perencanaan tata ruang, tata wilayah kabupaten, dan tata kota;

c. Menyusun Rencana Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten dan Tata Ruang Kota

Kecamatan;

d. Melakukan perencanaa, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan kawasan

strategis;


II-5

e. Membuat rencana teknis tata ruang kota dan rencana detail tata ruang kota;

f. Membuat rekomendasi perijinan pola ruang terhaap tata ruang kabupaten dan

kecamatan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

II-6

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

BIDANG JASA KONSTRUKSI, TATA RUANG,

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS, DAN TATA KOTA

BIDANG PENGAIRAN

BIDANG CIPTA KARYA

BIDANG BINA MARGA

SEKSI TATA KOTA

SEKSI TATA RUANG DAN

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

SEKSI JASA KONSTRUKSI

SEKSI PERENCANAAN TEKNIS

SEKSI PEMBANGUNAN DAN

PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

SEKSI OPERASIONAL DAN

PEMELIHARAAN


SEKSI PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN

SEKSI KEBERSIHAN DAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN


SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN

JEMBATAN

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

SUBBAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

U P T D

II-7 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018

2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Susunan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau

per 31 Oktober 2013 sebanyak 150 orang, terdiri dari 96 orang PNS dan 54 orang

Tenaga Honorer. Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di

lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No

Golongan

SD

SLTP

SLTA

D. I

D. III

D. IV

S1

S2

Jumlah

1 IV - - - - - - 2 3 5 2 III - - 4 - - - 26 4 34 3 II - - 41 - 12 - 1 - 54 4 I - 3 - - - - - - 3 5 THL/PTT - 26 27 - 1 - - - 54

Jumlah - 29 72 - 13 - 29 7 150

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan Struktural dan Fungsional

No

Jabatan Struktural / Fungsional

Jumlah

1 Eselon II.b 1 2 Eselon III.a 1 3 Eselon III.b 4 4 Eselon IV.a 15 5 Eselon IV.b 0 6 Funsional 0 7 Staff 129

Jumlah 150

2.2. Sumber Daya SKPD

Peralatan dan Perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :


Tabel 3. Kondisi Meubelair Kantor

No.

Jenis Barang

Jumlah

Satuan

Kondisi (%)

Baik kurang

baik Rusak

I MEUBELAIR KANTOR 1 Lemari Arsip 25 buah 80 20 2 Meja Rapat 1 buah 85 15 3 Meja Kerja 75 buah 85 15 4 Meja TV 1 buah 1 100 5 Kursi Tamu 3 set

70 30

6 Kursi Kerja 80 buah 60 15 25 7 Meja computer 10 buah 60 40 8 Kursi Rapat 10 buah 50 50 9 Meja Podium 2 buah 80 20

Tabel 4. Kondisi Peralatan Kantor

No.

Jenis Barang

Jumlah

Satuan

Kondisi (%)

Baik Kurang

baik

Rusak

II PERALATAN KANTOR 1 Mesin Tik 3 buah 65 35 2 Komputer 30 Unit 85 10 5 3 Nootebook 20 buah 100 4 Printer 30 buah 75 20 5 5 UPS/Stabilizer 6 buah 60 40 6 LCD 2 buah 100 7 Hard Disk External 5 buah 100 III KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL

1 Sepeda motor 22 unit 100 2 Mobil Dinas 10 unit 100

Tabel 5. Kondisi Perlengkapan Kantor

No.

Jenis Barang

Jumlah

Satuan

Kondisi (%)

Baik Kurang

baik Rusak

IV PERLENGKAPAN KANTOR 1 Jam Dinding 5 buah 100 2 Kipas angin 4 buah 80 20 3 Dispenser 5 buah 100 4 Handycam 2 buah 100 5 Sound system 1 set 100 6 Papan Kerja / White Board 2 buah 100 7 Televisi 1 buah 100 8 Faximile 1 buah 100 9 Papan Pengumuman/Struktur 2 buah 100 10 AC Split 17 buah 100 11 Brankast 1 buah 100


Tabel 6. Kondisi Alat-Alat Berat

No.

Jenis Barang

Jumlah

Satuan

Kondisi (%)

Baik kurang

baik

Rusak

V ALAT-ALAT BERAT 1 Backhoe Loader 1 unit 100 2 Motor Grader 1 unit 100 3 Stoom Vibro 1 unit 100 4 Three Wheel Roller 1 unit 100 5 Stoom Wall 1 unit 100 6 Aspal Patch Mixer 1 unit 100 7 Concreate Cutter 1 unit 100 8 Concreate Hammer Jack 1 unit 100 9 Stampert 1 unit 100

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kabupaten Pulang Pisau mempunyai luas wilayah 10.354,3 km² atau 6,74 % dari

luas Kalimantan Tengah sebesar 153.564 km², yang terbagi atas 8 kecamatan, 94 desa dan 4

kelurahan.

Secara administratif pemerintahan, wilayah ini berbatasan dengan :

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas;

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya;

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas;

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa, yaitu antara 10°C

sampai 0°C Lintang Selatan dan 110°C s/d 120°C Bujur Timur.

Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau dapat dibagi dalam 2 kawasan yaitu :

a. Bagian Selatan, terdiri atas pantai/pesisir, rawa dengan ketinggian 0 m sampai 50 m dari

permukaan laut dengan elevasi 00 sampai 80 serta dipengaruhi oleh pasang surut;

b. Bagian Utara, yang merupakan daerah plateum dan perbukitan berpasir dengan

ketinggian 50 sampai 100 meter dari permukaan laut dengan elevasi 80 sampai 250;

Di wilayah ini mengalir dua sungai besar, yaitu sungai Kahayan dan sungai

Sebangau, selain itu Kabupaten Pulang Pisau memiliki garis pantai sepanjang 153 km.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, di bagian selatan adalah

tanah gambut dan tanah aluvial, terutama pada bagian selatan Kabupaten Pulang Pisau

dengan kondisi drainase yang kurang bagus. Sedangkan tanah yang ada di sebelah utara


wilayah Kabupaten Pulang Pisau didominasi oleh tanah podsol dan aluvial. Di daerah

pinggir sungai terbentuk tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai.

Iklim di Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis

dan lembab, dengan temperatur berkisar antara 21ºC s/d 33ºC dan maksimum mencapai

36ºC, yang intensitasnya cukup tinggi, sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang

menimbulkan awan aktif/total. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan

terbanyak jatuh pada bulan Oktober – Desember serta Januari - Maret yang berkisar antara

2.000 s/d 3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni s/d

September.

Hidrologi di Kabupaten Pulang Pisau dilewati tiga Anjir/Kanal antara lain:

1. Anjir Kalampan dengan panjang + 14,5 km (+ 6,5 km berada di wilayah Pulang Pisau)

yang menghubungkan Mandomai dengan Pulang Pisau dan mengarah ke Palangka Raya;

2. Anjir Basarang dengan panjang + 24 km (+ 7 km di wilayah Pulang Pisau) yang

menghubungkan Kuala kapuas dengan Pulang Pisau;

3. Anjir Terusan Raya dengan panjang + 18 km, menghubungkan Kuala Kapuas dengan

Bahaur melalui Terusan Batu dan yang masuk wilayah ini sekitar 6 km.

Jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2012 adalah 122.511

jiwa, yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 63.699 jiwa dan perempuan 58.812 jiwa.

Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Maliku adalah dua kecamatan dengan jumlah

penduduk terbesdar yaitu masing-masing berjumlah 26.813 jiwa untuk Kecamatan Kahayan

Hilir dan 23.374 jiwa untuk Kecamatan Maliku.

Berdasarkan SK.529/Menhut-II/2012 luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau

merupakan kawasan yang di dominasi hutan dengan luas wilayah 10.354,3 Km2 atau

1.035.438 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 217.001,94 Ha, Kawasan Suaka

Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas 254.260,85 Ha, Hutan Produksi

Terbatas (HPT) seluas 18.030, 43 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 284.960,03 Ha,

Hutan Produksi yang dapat di Konservasi (HPK) seluas 68.441,73 Ha dan Areal Penggunaan

Lain (APL) seluas 179.844,91 Ha serta Tubuh Air seluas 12.898,34 Ha.

Berdasarkan gambaran secara umum Kabupaten Pulang Pisau di atas, dan luasnya

wilayah pelayanan di bidang Pekerjaan Umum. Secara kelembagaan, eksistensi Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau mengalami penguatan karena secara eksplisit

mengembang amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya,

amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang


Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk

memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pulang Pisau saat ini, bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan

datang dan bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan tersebut.

1. Bidang Bina Marga

Dalam Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Pulang Pisau pada waktu

mendatang akan menjadi tantangan bagi Dinas Pekerjaan Umum adalah menurunnya

kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume

kendaraan maupun muatan berlebih dan perkembangan permukiman. Data menunjukkan

pada tahun 2009 bahwa jalan dengan kondisi Baik sepanjang 221,20 Km, Jalan kondisi

Sedang sepanjang 222,61 Km, dan Jalan kondisi Rusak sepanjang 392,73 Km.

Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu jalan kondisi baik 371,35 Km, kondisi

sedang 313,67 Km, dan kondisi rusak 415,91 Km. Total panjang jalan pada tahun 2013

adalah sepanjang 1.100,93 Km meningkat dibandingkan pada tahun 2009 sepanjang

836,53 Km atau bertambah sepanjang 261,14 Km. Selain kondisi jalan Kabupaten yang

mengalami penurunan kualitas, kondisi jalan desa (data tidak termasuk dalam tabel 9 dan

10) juga akan menjadi perhatian. Data yang disajikan merupakan data jalan yang telah

ditangani dan dibiayai oleh dana APBD, data dibawah ini merupakan data jalan yang

menghubungkan poros kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Berikut disajikan

kondisi jalan Kabupaten Pulang Pisau pada tabel berikut :

Tabel 7. Kondisi Jalan Tahun 2009 s/d 2013

No.

Kondisi Jalan

Tahun

2009

2010

2011

2012

2013

1. Baik 221,20 327,34 330,84 347,48 371,35

2. Sedang 222,61 207,87 215,88 263,51 313,67

4. Rusak 392,73 339,75 337,93 331,74 415,91

Panjang Jalan Keseluruhan

836,53

874,96

884,66

942,73

1.100,93

Sumber Data : Rekapitulasi K.1

Dalam Kurun waktu dari 2009 – 2013, pelayanan jalan di Kabupaten Pulang Pisau

terlihat bahwa kondisi jalan sudah cukup memadai, walaupun jalan yang telah

ditingkatkan dan diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Namun demikian jalan


Negara dan Jalan Propinsi yang menjadi kewenangan Propinsi kondisinya sudah baik.

Berikut disajikan Data jalan Kabupaten Tahun 2009 dan 2013.

Tabel 8. Kondisi Jalan Tahun 2009 s/d 2013

No.

Jenis Permukaan Jalan

Kondisi

2009

2010 2011 2012 2013

1. Aspal 78,77 91,69 97,53 103,64 106,74

2. Kerikil 197,73 205,12 217,67 224,76 256,80

3. Tanah 560,03 578,16 569,45 614,33 737,39

Total 836,53 874,96 74.650 942,73 1.100,93

Sumber Data : Rekapitulasi K.1 Tahun 2009

Dari Tabel 11, terlihat bahwa jalan yang menggunakan permukaan aspal

dengan panjang 78,77 Km pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 106,74 Km

pada tahun 2013, jalan kerikil sepanjang 197,73 Km pada tahun 2009 meningkat menjadi

256,80 Km, dan Jalan tanah pada tahun 2009 sepanjang 560,03 Km menjadi 737,39 Km

pada tahun 2010, hal ini dikarenakan panjang jalan dari tahun 2009 sepanjang 836,53 Km

meningkat menjadi sepanjang 1.110,93 Km.

Pelayanan jaringan Jalan di Kabupaten Pulang Pisau telah banyak mengalami

peningkatan, namun masih terdapat wilayah kecamatan yang belum terpenuhi kebutuhan

jalan secara memadai.

2. Bidang Pengairan

Pulang Pisau mempunyai ketersediaan air cukup besar, namun tidak tersedia secara

merata sepanjang tahun. Berdasarkan siklus hidrologi, 80% air tersedia pada musim hujan

(durasi 5 bulan), dan 20% air tersedia pada musim kemarau (durasi 7 bulan). Kendala yang

dihadapi dalam memenuhi kebutuhan air adalah dikarenakan distribusi yang tidak merata

baik secara spasial maupun waktu, sehingga air yang dapat disediakan tidak sesuai dengan

kebutuhan, baik dalam perspektif jumlah maupun waktu. Berikut disajikan data Cakupan

layanan air bersih di Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :

Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain

menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga akan menimbulkan potensi bahaya banjir.

Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah pula menimbulkan potensi bahaya


lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan. Dari data diatas cakupan layanan air

bersih dan air minum menunjukkan hanya di daerah perkotaan dan ibukota kecamatan,

belum termasuk daerah-daerah pesisir, daerah terpencil dan pulau-pulau kecil. Hal ini perlu

penambahan jalur distribusi pada IKK di Kecamatan dan membangun penampungan-

penambungan air terutama di daerah perdesaan.

Dalam hubungan ini, beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran

penting dalam penyediaan sumber air sebagian telah mengalami kerusakan sehingga

mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air sehubungan penurunan fungsi daerah

tangkapan dan resapan air.

Kondisi Daerah Pengairan (D.P) tahun 2013 di Kabupaten Pulang Pisau dengan

luas areal sawah baku 81.429 Ha dan sawah potensial sejumlah 42.920 Ha. Dengan

luasan Daerah Pengairan tersebut masih tedapat kondisi sarana dan prasarana Pengairan

yang masih memprihatinkan. Pada tahun 2013 belum semua Daerah Pengairan dapat

ditangani baik secara pemeliharaan rutin/berkala maupun meningkatkan pembangunan

jaringan irigasi.

Panjang saluran primer 168,50 Km dan saluran sekunder mencapai 3.812,30

K m , sedangkan saluran tersier sepanjang 525,50 Km dan bangunan pelengkap lainnya 215

unit. Berikut disajikan data pengairan dari tahun 2009 s/d 2013, sebagai berikut:

II-14


Tabel 9. Kondisi dan panjang Jaringan Irigasi

No

Jenis Bangunan Pengairan

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah

Kondisi Jumlah

Kondisi Jumlah

Kondisi Jumlah

Kondisi Jumlah

Kondisi

B RR RB B RR RB B RR RB B RR RB B RR RB 1 Saluran Primer 164,80 80,64 19,643 10,175 78,193 40,875 27,143 10,175 63,293 33,475 19,643 10,175 64,293 34,475 19,643 10,175 168,50 42,975 19,643 10,175

2 Saluran Sekunder/Handel 3.491.00 2.899,10 160,00 431,,7 3.509,20 3.185,12 160,00 164,08 3.526,20 3.128,20 170,00 228,00 3.554,20 3.102,20 175,00 267,00 3.812,30 2.524,20 175,00 340,00

3 Tersier 525,50 - - - 525,50 - - - 525,50 - - - 525,50 - - - 525,50 - - -

4 Pintu Air 490,00 440,00 35,00 15,00 495,00 465,00 16,00 14,00 505,00 475,00 16,00 14,00 505,00 475,00 16,00 14,00 509,00 475,00 16,00 14,00

5 Jalan Inspeksi 1,90 1,90 - - 10,80 10,80 - - 18,60 18,60 - - 18,60 9,6 4,00 5,00 18,60 9,6 4,00 5,00

6 Tanggul/Turab 185,00 185,00 - - 185,00 185,00 - - 185,00 185,00 - - 215,00 215,00 - - 215,00 215,00 - -

3. Bidang Cipta Karya

Di bidang Cipta Karya secara umum sebuah kota digambarkan sebagai sebuah

kawasan yang relatif besar/luas, padat dan permanen yang terdiri dari kelompok-kelompok

individu yang beragam, yang beraktivitas secara aktif, yang dilengkapi oleh pusat-pusat

aktivitas dan pelayanan bagi masyarakatnya.

Sebuah kawasan kota terbentuk antara lain oleh komponen berupa ruang-ruang

pemusatan kegiatan, keberadaan sistem ekonomi pusat-pusat kekuasaan serta

hubungan kedekatan/kekerabatan masyarakat. Kota Pulang Pisau sebagai ibukota

Kabupaten Pulang Pisau telah mengalami perkembangan yang relatif pesat. Beban fungsi

sebagai ibukota Kabupaten menjadikannya sebagai satu-satunya daya tarik kuat yang

menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak seimbang dengan

kawasan-kawasan yang lainnya. Hal tersebut berimplikasi pada kecenderungan penurunan

kualitas jasa pelayanan kota bagi warga di Kabupaten Pulang Pisau. Terkosentrasinya

kegiatan di Kota Pulang Pisau terlihat dari terpusatnya bangunan-bangunan aparatur dan

publik seperti perkantoran dan fasilitas umum lainnya di wilayah perkotaan tersebar di

beberapa desa/kelurahan.

Mengingat kecenderungan penurunan kualitas jasa pelayanan kota akibat tingginya

intensitas kegiatan, penggunaan tanah perkotaan cukup terbatas, maka perlu dilaksanakan

pemindahan pusat kegiatan pelayanan jasa dan pemerintahan dengan mengembangkan

Kawasan Baru. Salah satu ruang yang dimaksud adalah Pengembangan Kawasan Baru,

dimana keberadaannya di dalam aktivitas sebuah kota terlihat lebih hidup dan manusiawi.


II-15

Sebagai tahap awal direncanakan relokasi gedung-gedung perkantoran dan rumah

negara yang merupakan prasarana dalam melaksanakan pelayanan publik, menjadi satu

kawasan pusat pemerintahan terpadu sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan

pelayanan publik. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis

perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan

mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan

untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.

4. Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang, Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata

Kota.

Kabupaten Pulang Pisau sebagai kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten

Kapuas sebagai kabupaten induk, tentunya sangat memerlukan perbaikan dan pembangunan

infrastruktur baru untuk bisa menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten-kabupaten

lain yang sudah maju. Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur baik di

perkotaan maupun di perdesaan adalah masalah tata ruang.

Rencana sruktur ruang wilayah kabupaten Pulang Pisau merupakan kerangka tata

ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki

satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem jaringan

prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi,

sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya yang mengintegrasikan dan memberikan

layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten Pulang Pisau.

Ruang wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang meliputi darat, laut, udara beserta

sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk

hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu

disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara

optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup baik generasi

sekarang, maupun generasi yang akan dating sebagai pedoman dalam rangka penataan ruang

wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Negara,

menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas

keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia

dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-Undang Dasar


II-16

Negara Republik Indonesia mewujudkan agar sumber daya alam dipergunakan dan

dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Pulang Pisau dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat

strategis memiliki keanekaragaman ekosistem hayati dan potensi sumber daya alam yang

tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap

memperhatikan faktor kearifan local, ekonomi, ssosial budaya, serta kelestarian lingkungan

hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai integral dari

pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah

yang bersifat akomodatif dan komprehensif untuk mendorong proses pembangunan daerah

secara berkelanjutan berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan adanya Kawasan Pelabuhan pengumpul

Kabupaten Pulang Pisau, diharapkan dapat memacu perkembangan ekonomi kabupaten

dimasa yang akan datang.

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Pulang Pisau yang membantu Kepala Daerah dalam Pembangunan

Insfrastruktur dan Penataan Ruang sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan

Pemerintahan yang bersih. Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu

organisasi menerima kesuksesan atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi

pemerintah.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan

terhadap kebutuhan infrastruktur terutama penyedian jalan dan jembatan, penyediaan sarana

air bersih dan drainase perkotaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan lainnya, serta kesesuaian tata ruang wilayah sesuai dengan Visi dan misi dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2013-2018), maka Dinas

Pekerjaan Umum harus dapat mengakomodirnya. Tantangan Dinas Pekerjaan Umum ke

depan adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan dimaksud meliputi (1) meningkatkan pelayanan jaringan jalan


II-17

(aksesibilitas) yang lebih lancar (Mobilitas), tertib serta selamat; (2) Penyelenggara

jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan

kecelakaan lalu lintas; (3) Meningkatnya kegiatan pemeliharaan dan perawatan

(preservasi) Jalan; dan (4) sanksi penyelenggara jalan.

Pembangunan jalan dimasa yang akan datang diarahkan pada penanganan jalan-jalan

poros yang menghubungkan antar wilayah kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi. Penanganan jalan Kabupaten terutama pemeliharaan rutin, berkala dan

peningkatan pada setiap tahunnya akan ditingkatkan. Dengan terlaksananya

pembangunan jalan diharapkan berbagai produksi barang dan jasa dapat dipasarkan

dengan biaya transportasi yang murah dan waktu tempuh yang lebih cepat.

Pembangunan Jalan Baru sampai tahun 2018 diperkirakan sepanjang 50 Km.

Pembangunan jalan baru tersebut diarahkan kepada pengembangan kawasan baru,

pembangunan jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dan desa, pembangunan

jalan dan jembatan diharapkan kontinuitas dengan cara bertahap, pembangunan tersebut

dikonsentrasikan pada wilayah-wilayah prioritas.

b. Sarana dan Prasarana kebinamargaan untuk preservasi jalan dan peningkatan kualitas

jalan

Ketersediaan peralatan yang ada untuk pemeliharaan dan perawatan jalan mutlak

diperlukan sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan untuk perbaikan dan

pemeliharaan dan perawatan jalan dan jembatan yang ada. Untuk meningkatkan

kualitas pekerjaan jalan di masa mendatang memerlukan bahan-bahan yang memenuhi

standar dan penambahan alat-alat berat, Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan

standarisasi terhadap bahan dan peralatan yang ada sesuai dengan ketersediaan

teknologi yang ada. Disamping itu pula perlu peningkatan sarana dan prasarana

Laboratorium pada wokshop dan laboratorium yang ada untuk dikembangkan

dengan cara mengerjasamakan dengan pihak perguruan tinggi yang ada di Kabupaten

Pulang Pisau, dengan tujuan agar bahan atau material yang ada akan di uji dan

dikalibrasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

c. Operasi dan pemeliharaan daerah irigasi

Saat ini masih terdapat saluran irigasi yang rusak yakni sepanjang 1.623,32 Km

atau sebesar 40% dari panjang seluruh saluran irigasi 4.058,3 m memerlukan operasi

dan pemeliharaan untuk meningkatkan sarana dan prasarana tersebut guna memberikan


II-18

pelayanan kepada petani dan ketersediaan air baku untuk lahan pertanian. Upaya

peningkatan kualitas operasi/pemeliharaan serta rehabilitasi saluran primer dan saluran

sekunder terutama pada wilayah kecamatan yang merupakan lumbung beras. Dalam

kaitan ini para petani perlu difasilitasi dan didorong untuk mampu menjamin

berfungsinya saluran-saluran primer dan sekunder yang langsung membawa air ke

persawahan.

Di bidang sumber daya air kebijakan diarahkan pada upaya untuk menyediakan air

bersih perkotaan dan perdesaan, air bersih perkotaan akan diupayakan dengan

membangun jalur perpipaan dan konekting pipa-pipa yang sudah terpasang. Untuk

daerah-daerah yang kritis air minum seperti di Kecamatan Kahayan Kuala akan

dibangun kolam-kolam penampungan air hujan, dan mencari sumber air baku baru.

Selanjutnya untuk mengembangkan kawasan perkotaan yang refresentatif perlu

dibangun pusat-pusat perkantoran dan pusat ekonomi lainnya di Kawasan

Pengembangan Baru, yang meliputi pengembangan utilitas pendukungnya.

d. Air bersih dan permukiman

Kota merupakan magnet terjadinya urbanisasi yang mengakibatkan pertumbuhan kota

tidak terkendali, dan bias menimbulkan degradasi lingkungan.

Air bersih merupakan kebutuhan vital masyarakat yang belum sepenuhnya dapat

terpenuhi dan memenuhi persyaratan untuk kebutuhan masyarakat baik di perkotaan

maupun di perdesaan. Di bidang Keciptakaryaan salah satu program air bersih

diarahkan pada upaya untuk menyediakan air bersih perkotaan dan perdesaan, air

bersih perkotaan akan diupayakan dengan membangun jalur perpipaan dan konekting

pipa-pipa yang sudah terpasang. Untuk daerah-daerah yang kritis air minum seperti di

Kecamatan Kahayan Kuala akan dibangun kolam-kolam penampungan air hujan, dan

mencari sumber air baku baru. Selanjutnya untuk mengembangkan kawasan perkotaan

yang refresentatif perlu dibangun pusat-pusat perkantoran dan pusat ekonomi lainnya di

Kawasan Pengembangan Baru, yang meliputi pengembangan utilitas pendukungnya.

Banjir perkotaan juga menjadi tantangan ke depan karena masih adanya genangan air

apabila hujan lebat, hal ini memerlukan penanganan secara serius terutama

mengantisipasi banyaknya debit air yang terbuang langsung ke sungai dengan cara

membangun penampungan-penampungan, drainase- drainase pembuangan pada milik

jalan serta mempertahankan daerah tangkapan air pada sungai-sungai. Juga menjaga


II-19

kelestarian daerah bantaran sungai dari endapan lumpur dan daerah pesisir yang rawan

terhadap abrasi.

e . Sumber daya manusia, penguatan kelembagaan dan transparansi.

Sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting dalam mencapai tujuan. Oleh

karena itu, dimasa akan datang perlu penambahan personil di Dinas Pekerjaan Umum

terutama pengawas lapangan, mekanik dan operator. Disamping itu pula perlu

peningkatan sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan teknis.

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum perlu juga dilakukan pembenahan manajemen,

karena selama ini koordinasi antar lini belum berjalan sebagaimana optimal, juga

diperlukan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten

Pulang Pisau.

f. Peran Swasta dan masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila

terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan

masyarakat, tidak hanya swasta saja, tetapi kerjasama antara pemerintah, swasta dan

masyarakat merupakan hal yang harus terus dikembangkan, ketiganya mempunyai

peran masing-masing. Pemerintahan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) memainkan

peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi

unsur-unsur lain dalam pemerintahan. Swasta berperan menciptakan lapangan kerja dan

pendapatan, juga sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah untuk

menyelesaikan kegiatan pembangunan. Dimana dengan pendanaan yang cukup maka

pembangunan akan lebih baik pelaksanaannya. Sedangkan masyarakat berperan

menciptakan interaksi sosial, ekonomi dan politik serta pengawas pembangunan oleh

pemerintah.

Peluang Dinas Pekerjaan Umum untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah :

a. Pemeliharaan Jalan semakin maksimal dengan didukung oleh peralatan yang terus

dianggarankan dalam APBD Kabupaten Pulang Pisau, sehingga penyelenggaraan

Jalan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang

telah ditetapkan guna mendukung intermoda di daerah pengembangan.

b. Dukungan Pendanaan dari Kepala Daerah serta semua steckholder dalam penyediaan

infrastruktur, sehingga memungkinkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran


II-20

pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau.

d. Penambahan alat-alat berat untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan dan

jembatan.

e. Pembangunan workshop dan laboratorium untuk menguji dan mengkalibrasi kualitas

pekerjaan dengan bekerjasama dengan Instansi terkait.

f. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan pemeliharaan dan

operasional jaringan irigasi dan sarana publik lainnya.

g. Meningkatkan pelayanan cakupan air bersih dan air minum baik di perkotaan maupun

di perdesaan.

h. Memelihara daerah bantaran sungai dan tangkapan air untuk ketersediaan air baku dan

tetap memperhatikan serta mempertahankan lingkungan yang ada.

i. Membangun daerah kawasan pesisir yang terancam abrasi.

j. Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang sebagai landasan untuk pembangunan.

k. Pembangunan taman-taman kota baik di ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan

sebagai wadah rekreasi dan olah raga masyarakat.

j. Menciptakan sumberdaya manusia yang handal untuk melaksanakan pembangunan

dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis dan membangun database pembangunan

infrastruktur daerah.


II-21

Berikut disajikan Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi

Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau :


Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pulang Pisau

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

0

(17) (18) (19)

(20) 1 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi

Baik dan sedang (km) 450,00 550,00 575,00 625,00 700,00 443,81 535,21 546,72 610,99 685,02 98,62 97,32 95.08 97,71 97.86

3 persentase saluran drainase/saluran

pembuangan air milik jalan di perkotaan - - - - 2.78 - - - - 1.59 - - - - 57.14

4 Proporsi Jumlah Penduduk yang

Mendapatkan Akses Air Minum dan

Jumlah Penduduk 36.04 33.83 34.74 39.05 45.62 35.89 33.71 34.54 38.62 40.71 99.57 99.65 99.41 98.89 89.23

5 Persentase Rumah Tangga (RT) yang

menggunakan air bersih 9.19 8.53 9.61 9.76 11.35 9.15 8.50 9.55 9.65 10.12 99.57 99.65 99.41 98.89 89.23

6 Persentase Panjang irigasi Kabupaten

dalam kondisi baik 3.655,8 3.674 3.691 3.719,20 3.204 2.979,74 3.260,00 3.197,12 3.179,66 2.627,65 81,52 88,73 86,63 85,49 82,01

7 Luas Irigasi dalam kondisi baik

8 Prosentase Rumah Tanggal pengguna

listrik

9 Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi

10 Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas

wilayah ber HPL/HGM

11 Prosentase Ruang Publik yang berubah

fungsi 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 Prosentase penanganan sampah

13 Tempat Pembuangan Sampah (TPS per satuan penduduk


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pulang Pisau

Uraian

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Bidang Bina Marga 87.769.562.000,00 53.688.311.056,00 51.494.164.400,00 49.513.710.335,00 72.036.324.000,00 82.365.054.050,00 50.709.788.849,56 45.675.038.305,00 45.849.215.400,00 62.390.188.386.34 93.84 94,45 88,70 92,60 86,61 -3.1466.476.00,00 -3.994.973.132,73

Bidang Cipta Karya 39.441.010.000,00 25.440.093.000,00 30.149.203.395,00 35.185.341.605,00 31760981399.94,00 36.291.661.120,00 24.427.035.479,59 28.770.204.830,00 33.297.679.170,00 24.554.810.750,00 92.02 96,02 95,43 94,64 77,31 -1.563.005.720,01 -2.347.370.074,00

Bidang Pengairan 34.565.105.000,00 20.481.309.000,00 22.380.700.205,00 24.199.547.000,00 32.144.043.000,00 32.995.848.650.28 19.910.443.150,00 21.348.126.550,00 22.702.797.750,00 26.467.733.961,00 95.46 97,21 95,39 93,81 82,34 -484.212.400,00 -1.305.622.937,86

Biidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang, Pengembangan Kawasan Strategis dan Tata Kota

1.705.000.000,00 2.464.409.000,00 4.090.155.000,00 4.520.000.000,00 5.171.000.000,00 1.480.718.000,00 2.071.277.550,00 3.556.728.300,00 4.035.157.900,00 4.662.157.100,00 86.85

84,05 86.96 89,27 90,16 693.200.000,00 636.287.820,00

Sekretariat 854.350.000,00 1.088.258.000,00 1.187.000.000,00 1.145.000.000,00 1.166.488.500,00 787.446.550,00 971.963.000,00 1.159.679.900,00 1.079.630.000,00 1.158.496.000,00 92.17 89,31 97,70 94,29 99,31 62.427.700,00 74.209.890,00

Belanja Tidak Langsung 2.667.201.078,00 3.114.219.951,00 3.699.178.253.40 4.096.967.108,00 4.522.190.174.09 23.863.060.37,00 3.063.813.875,00 3.631.976.701.30 3.928.451.447,00 4.151.063.994,00 89.47 98,38 98,18 95,89 91,79 370.997.819,10 352.951.591,40

J U M L A H 167.002.228.078,60 106.276.600.007,00 113.000.401.253.,40 118.660.566.048,00 146.801.027.074,03 156.307.034.407,00 101.154.321.904,15 104.141.754.586,30 110.892.931.667,00 12.3384.450.191,34 93,60 95,18 92,16 93,45 84,05 -4.040.240.200,91 -6.584.516.843,19

43 Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015


III-1

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan uraian pada gambaran umum layanan SKPD Tabel 2.1 dan tabel 2.2,

dapat disimpulkan permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum, sebagai berikut :

1. Keterbatasan Pendanaan

Keterbatasan pendanaan mengakibatkan tidak maksimalnya Standar Pelayanan

Minimal (SPM) seperti:

a. Penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan belum dapat memenuhi Indikator

Kinerja Kunci dan dapat menganggu aksesibilitas, mobilitas dan tingkat keselamatan;

b. Tidak terpenuhinya ketersediaan air baku dan air untuk irigasi pada daerah-daerah

pusat kegiatan lokal/Kabupaten yang termasuk dalam lokasi rencana;

c. Akses layanan air minum dan distribusi air minum serta sarana publik lainnya masih

rendah;

d. Usulan penambahan status jalan dan penanganan pemeliharaan jalan belum

terakomodir secara optimal;

e. Minimnya pembangunan jalan dan jembatan pada kawasan strategis;

f. Dukungan terhadap transportasi terpadu (intermoda) belum maksimal;

g. Sistem Informasi Jasa Konstruksi belum maksimal;

h. Penyelenggaraan tata ruang dan tata kota belum maksimal.

2. Kualitas SDM yang kurang Memadai

3. Organisasi yang kurang efektif dan optimal

4. Hambatan dan proses pengadaan lahan

5. Permasalahan ekternal lainnya Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kota Terpadu

Mandiri (KTM) dan Pengembangan Kawasan Baru sehingga perlu secara simultan untuk

menyediaakan infrastruktur kawasan strategis tersebut.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih yakni

“Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”

dan Dinas Pekerjaan Umum mengemban misi ke-1 yaitu : “Percepatan dan Peningkatan

Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang, dan Permukiman” dengan berfokus kepada

“Terpenuhinya sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensip


III-2

dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah yang diupayakan

melalui peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan kesesuaian tata ruang ”, dapat

dijelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah belum berkembangnya konsep moda darat

yang dapat menghubungkan seluruh wilayah di Kabupaten Pulang Pisau secara terus menerus

dengan tingginya biaya transportasi dan ekonomi. Sistem jaringan jalan dan spesifikasi

penyediaan parasarana jalan antara Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten pada beberapa lintas

belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang dipergunakan.

Adanya wilayah tertinggal, terisolir dan terpencil salah satunya disebabkan minimnya

aksesibilitas masyarakat pada wilayah tersebut untuk mencapai pusat-pusat kegiatan untuk

memasarkan produk ataupun memenuhi kebutuhan hidupnya. Wilayah perbatasan memerlukan

aksesibilitas yang memadai dalam rangka untuk menjaga kelancaran pertumbuhan

ekonomi, sosial dan budaya yang dipengaruhi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Aksesibiltas di kawasan produksi, industri tidak hanya dipandang dari sisi

keterhubungan, melainkan juga kompatibilitas prasarana dengan sarana yang

dipergunakan dalam transportasi logistik antara kawasan produksi, industri. Hal

ini diindikasikan masih banyaknya kawasan produksi, industri maupun budidaya

yang belum dapat dilalui kendaraan baik karena keterbatasan struktur jalan

ataupun keterbatasan geomterik jalan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan renstra Propinsi

Di bagian tengah dan timur Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan percepatan

pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan bagian barat Provinsi Kalimantan Tengah.

Salah satu faktor pemicu dan pemacunya adalah terhubungkannya jalan poros selatan trans

Kalimantan dengan daerah kantong-kantong produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan

pertambangan dengan aksesibilitas yang tinggi dengan dominasi topografi relatif datar dan

terhubungkan langsung dengan daerah pesisir yang merupakan lokasi pelabuhan laut. Namun

Demikian Kota-kota yang dilewati intermoda Trans Kalimantan yaitu poros selatan belum

dipersiapkan sebagaimana Kota-kota yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal dan kegiatan

Ekonomi. Sehingga memerlukan pembenahan dan penyediaan infrastrutur untuk mendukung

kemajuan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah.

Dalam Renstra K/L dan Renstra Propinsi dijelaskan bahwa Kalimantan

merupakan daerah yang sedang berkembang, sehingga memerlukan palayanan dasar seperti

Penyediaan Air baku untuk memenuhi Kebutuhan Masyarakat, ketersediaan Jalan yang

menghubungkan pusat- pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/Kota dan antar Propinsi dan

Layanan Akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok.


III-3

Penyelenggaraan penataan ruang belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini

disebabkan karena sampai saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

Kalimantan Tengah belum ditetapkan, sehingga payung hukum bagi investor untuk

menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah belum ada terkait dengan penggunaan

pola dan struktur ruang.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara

termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan dan memeliharan kelangsungan hidupnya. Sementara itu ruang

adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

a. Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah

kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain

dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem jaringan prasarana wilayah

kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan

sistem jaringan lainya yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan

yang ada di wilayah kabupaten.

Rencana Struktur Ruang Kabupaten sepenuhnya harus merujuk pada Rencana

Struktur Ruang Provinsi dan RTRWN yang dituangkan dalam Persetujuan Substansi Kabupaten

Pulang Pisau.

Sistem pusat-pusat pelayanan merupakan susunan kawasan perkotaan yang berfungsi

sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang membentuk hirarki pelayanan. Hal-hal

yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana sistem perkotaan meliputi:

1) Potensi pengembangan kawasan perkotaan yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan.

2) Dukungan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Setiap pusat wilayah pengembangan membawahi beberapa pusat pengembangan dan

berfungsi melayani kawasan di sekitarnya yang hirarki pelayanannya lebih kecil. Titik

simpul pengembangan (kota) merupakan pusat pertumbuhan maupun pusat pelayanan dari

permukiman. Wilayah dan kawasan pengembangan mempunyai timbal balik dengan pola

memusat berupa orientasi pada kawasan terdekat yang mempunyai hirarki lebih tinggi. Dengan

memperhatikan tingkat aksesibilitas, kecenderungan perkembangan (ruang dan kegiatan) serta

Kebijakan Pemerintah Propinsi.

Selanjutnya dalam pengembangan Infrastruktur ke-PU-an diharapkan dapat

mengakomodir keterkaitan antara hirarki wilayah pengembangan dengan wilayah


III-4

pengembangan yang lainnya dalam rangka meningkatkan produksi, pasar dan konsumen

akhir, juga merupakan Social Overhead Capital sebagai barang atau modal perkembangan

ekonomi. Infrastruktur merupakan alat penting artikulasi manusia dan kemanusiaan, yang

memfasilitasi lebih terbukanya cakrawala masyarakat dan pertemuan budaya antar masyarakat,

membangun toleransi dan melumerkan sekat budaya.

b. Pola Pemanfataan Ruang

Komponen ruang di Kabupaten Pulang Pisau yang terbentuk adalah Kawasan

Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan

fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya

alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna mensukseskan sistem

pembangunan berkelanjutan.

Tujuan penetapan kawasan lindung adalah dalam rangka mengurangi resiko

kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan.

Sedangkan penetapan kawasan budidaya dititik beratkan pada usaha untuk memberikan

arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya

yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.

c. Lingkungan Hidup

Pembangunan Infrastruktur tidak diperbolehkan di dalam kawasan hutan konservasi,

namun boleh dilaksanakan dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan

persyaratan khusus. Salah satu persyaratan tersebut adalah bahwa semua kegiatan lain (selain

kegiatan bidang kehutanan) termasuk kegiatan proyek jalan dan proyek infrastruktur lainnya,

yang memerlukan / menggunakan lahan di kawasan hutan, harus mengganti kawasan hutan

yang dipakai tersebut dengan kawasan di tempat lain dan kemudian dihutankan kembali,

minimal seluas lahan yang terpakai untuk kegiatan tersebut.

Dalam Pembangunan Infrastruktur ada beberapa aspek yang harus diperhatikan

menyangkut Kajian Lingkungan Hidup Starategis, yaitu aspek kebudayaan adalah kawasan

cagar budaya, yaitu kawasan yang merupakan lokasi hasil budaya manusia berupa bangunan

yang bernilai tinggi dan situs purbakala. Aspek sosial yang bersifat khas dan perlu

dipertimbangkan adalah keberadaan komunitas adat terpencil yang memerlukan pembinaan

khusus, seperti rute jalan atau infrastruktur lainnya yang berdekatan berdekatan dengan

pemukiman komunitas adat, atau rencana kegiatan pembangunan infsastruktur yang

diperkirakan dapat merubah habitat alam, seperti pada hutan lindung atau kawasan

perlindungan flora dan fauna, memerlukan kajian yang seksama mengenai lokasi habitat alam

tersebut, untuk menghindari dampak negatif lanjutan yang mungkin timbul dikemudian hari.

Dalam pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan pengadaan tanah


III-5

dan pemukiman kembali penduduk yang tepindahkan (bila ada), meskipun diperlukan

pembebasan tanah yang relatif luas. Penerapan pertimbangan lingkungan pada tahap

pembangunan infrastruktur seharusnya dilakukan juga secara makro melalui proses

“Kajian Lingkungan Strategis” (KLS). Lingkup KLS tidak difokuskan pada suatu

kawasan tertentu, tapi bersifat regional, mencakup suatu sistem yang saling berinteraksi

dengan sektor-sektor lain dalam suatu wilayah/kawasan pembangunan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Keberhasilan pembangunan ditentukan dengan menganalisis faktor lingkungan

baik dalam maupun luar, faktor tersebut berfungsi untuk penajaman strategi Dinas Pekerjaan

Umum dalam rangka pencapaian tujuan dan misinya secara efektif dan efisien.

Analisis terhadap faktor lingkungan dimaksud dapat disusun dengan menginden-

tifikasikan indikator keberhasilan. Dalam hal ini yang berperan penting adalah faktor

kekuatan dari sesuatu instansi dengan memanfaatkan peluang yang ada sehingga menjadi

faktor pendorong. Di sisi lain dalam melaksanakan kegiatan di suatu instansi juga

mengahadapi kendala, yaitu kelemahan instansi itu sendiri yang menjadi ancaman.

Perkembangan strategis dapat diukur melalui pengamatan awal/kondisi existing

yang dibandingkan pada posisi akhir tahun anggaran sebagai titik posisi berakhirnya seluruh

kegiatan, dengan pengaruh/dampak dari imbas sebuah keluaran yang merupakan outcome dan

benefit yang akan dirasakan masyarakat. Perbedaan kondisi merupakan keluaran yang

diberikan dari kegiatan yang menjadi urusan wajib yang harus diselesaikan pada kurun waktu

tertentu.

Mengacu ke gambaran kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, permasalahan

yang dihadapi, sasaran penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan kerangka pikir

penyusunan Renstra berdasarkan telaahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum terhadap Renstra

Propinsi, Renstra K/L, RTRW dan KLHS, maka isu strategis yang akan ditetapkan adalah

sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur terutama Jalan dan jembatan yang

menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, antar kecamatan, antar desa dan

wilayah terisolir.

2. Akses layanan air minum hanya terbatas pada perkotaan dan belum maksimalnya IKK

di Kecamatan.

3. Degradasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup, penyediaan air baku dan abrasi.

4. Minimnya sarana dan prasarana publik, terutama di ibukota Kecamatan.

5. Banjir perkotaan atau tingkat genangan air pada saat hujan diakibatkan kurang berfungsinya

drainase.


III-6


IV-1

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas sebagai salah

Satu unit pelaksanaan teknis harus mengembangkan paradigma baru sesuai dengan tuntutan

perubahan yang diamanatkan masyarakat maupun birokrat dalam rangka menyiasati tuntutan

reformasi. Sejalan dengan itu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau harus mampu

memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, yang berorientasi kepada pemberdayaan dan

pelayanan yang baik, sehingga diperlukan:

a) Koordinasi, Kerjasama dan Kebersamaan.

Terjadinya koordinasi, kerjasama dan kebersamaan antara staf, antara instansi terkait dan para

pemangku kepentingan yang lain dalam mengemban visi dan misi.

b) Profesional dan Inovatif.

Melaksanakan pengelolaan jalan/jembatan, sumber daya air secara profesional dan inovatif

melalui pemanfaatan dan penerapan teknologi.

c) Efisien dan Efektif

Efisien dalam penggunaan waktu dan biaya, Efektif dalam melaksanakan tugas yang sesuai

dengan kebutuhan secara prioritas.

d) Tanggung Jawab/Akuntabilitas

Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang harus

dipertanggungjawabkan.

e) Disiplin dan Transparansi

Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian dan kesadaran

serta tersosialisasi secara transparan kepada masyarakat.

a) Bekerja keras, tuntas, dan iklas

Melaksanakan semua pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan selesai tepat waktu, tanpa

mengharapkan pamrih.

1. Visi Dinas Pekerjaan Umum

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah

harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita

dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah.


IV-2

Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pulang Pisau adalah : ”Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata

Ruang dan Permukiman untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau”

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan

dengan Renstra, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut di atas, sebagai berikut :

Terwujudnya : mengandung arti bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau

akan memenuhi dan mewujudkan kebutuhan di masa sekarang dan mendatang. Sarana dan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman untuk

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau: mengandung arti bahwa Dinas Pekerjaan

Umum memberikan sesuatu pelayanan jaringan jalan, jembatan, sumber daya air, bangunan

gedung, drainase, dan konservasi sungai/pantai dalam kondisi mantap dan berkualitas dengan

berpedoman tata ruang (spesifikasi bentuk-bentuk pelayanan dengan segala aspeknya secara terus-

menerus memberikan kepuasan), stabil, bermanfaat dan dapat dinikmati oleh masyarakat, serta

dilaksanakan secara terus menerus guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga

terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Visi ini adalah merupakan pandangan ke depan dalam pengelolaan jalan, jembatan,

sumber daya air, bangunan gedung dan drainase, jasa konstruksi, tata ruang dan tata kota yang

berkualitas, dan berkelanjutan adalah merupakan salah satu rencana strategis untuk menunjang

VISI Kabupaten Pulang Pisau pada RPJM Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

2. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparatur

dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah kotanya dan mengetahui

fungsi- fungsi pokok serta program- programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang

akan datang.

Pernyataan misi merupakan pedoman tentang sasaran yang ingin dicapai dan

dilaksanakan oleh organisasi serta memberikan petunjuk untuk mencapai tujuan sehingga efektif

sebagai pengarah kebijakan yang harus diterima dan didukung pencapaiannya oleh stakeholders,

maka Misi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 - 2018 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan terkondisinya jalan dan jembatan dalam kondisi baik,

serta pemenuhan sarana dan prasarana bidang kebinamargaan untuk pengembangan wilayah,

kelancaran transportasi barang/jasa dan manusia;

2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur sumber daya air dalam rangka mendukung sektor

pertanian dalam arti luas;


IV-3

3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

yang berkelanjutan dalam rangka pencapaian MDG’s (Millenium Development GoalsI);

4. Melaksanakan pembangunan dan memfasilitasi penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana

perumahan dan permukiman, serta lingkungan.

5. Melaksanakan pendataan, pembinaan, pengembangan usaha jasa konstruksi;

6. Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam rangka pemanfaatan,

pengendalian, tata ruang dan kawasan strategis;

7. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik fasilitas kota;

8. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Ke-PU-an dengan didukung Data dan informasi

yang akurat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Kondisi infrastruktur saat ini di Kabupaten Pulang Pisau dirasakan masih kurang

optimal, sehingga infrastruktur yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi

pembangunan sektor riil, mendorong sektor produksi dan pendukung pengembangan wilayah.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi,

sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam

kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan

dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang

ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Untuk 5

(lima) tahun ke depan (2013-2018) menurut tujuan yang ditetapkan untuk Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Pulang Pisau, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan

sasaran sebagai berikut:


IV-4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Meningkatkan kualitas,

kuantitas, dan

terkondisinya jalan dan

jembatan d a l a m

k o n d i s i baik, serta

pemenuhan sarana dan

prasaran kebinamargaan

untuk pengembangan

wilayah, kelancaran transportasi barang/jasa

dan manusia

Terlaksananya

peningkatan jaringan

jalan / jembatan

Kabupaten dengan

kondisi yang berkualitas

Prosentase Jaringan jalan dan

jembatan untuk Aksesibilitas

dalam kondisi baik

20% 20% 20% 20% 20%

Prosentase Jaringan jalan

dan jembatan untuk

Mobiltas dalam

kondisi baik

20% 20% 20% 20% 20%

Prosentase Jaringan Jalan

dan jembatan untuk

Keselamatan pengguna

jalan

12% 12% 12% 12% 12%

Prosentase Ruas Jalan dalam

Kondisi baik 12% 12% 12% 12% 12%

Prosentase Ruas jalan dapat

dilalui kendaraan roda empat 12% 12% 12% 12% 12%

Prosentase Sistem Jaringan

Drainase Kawasan dan skala Kota

yang tidak terjadi genangan

2% 2% 2% 2% 2%

20% 20% 20% 20% 20%

2 Memenuhi kebutuhan

infrastruktur sumber

daya air dalam rangka

mendukung sektor

pertanian dalam arti luas

Terlaksananya

pembangunan

infrastruktur untuk

mendukung

ketahanan pangan

Prosentase Penyediaan Air

Irigasi untuk pertanian pada

sistem pengairan

12% 12% 12% 12% 12%

Prosentase Cluster pelayanan

akses air minum dan sistem

penyediaan air minum dengan

jaringan perpipaan

10% 10% 10% 10% 10%

Prosentase berkurangnya Daerah

bantaran sungai dan pantai

terhadap abrasi

10% 10% 10% 10% 10%

Terbangunnya Kawasan

Pengembangan Baru dan

fasilitas publik lainnya

4 unit 8 unit 5 unit 4 unit 5 unit

Fasilitasi dan peran aktif swasta

dan masyarakat dalam

pengembangan jasa konstruksi,

perencanaan tata ruang dan tata

kota

15% 15% 15% 15% 15%

3 Meningkatkan sarana

dan prasarana untuk

mendukung

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat yang

berkelanjutan dalam

rangka pencapaian

MDG’s (Millenium

Development Goals)

Terwujudnya peran

aktif pemerintah,

swasta dan

masyarakat dalam

pengembangan

jasa konstruksi,

tata ruang, dan tata

kota

Prosentase Penerbitan IUJK 20% 20% 20% 20% 20%


IV-5

4

Melaksanakan

pembangunan dan

memfasilitasi penyiapan

kebutuhan sarana dan

prasarana perumahan,

permukiman, dan olah

raga.

Terwujudnya sarana dan

prasarana untuk

mendukung program

MDG’s

Sistem Informasi pembangunan

Infrastruktur dan Jasa Konstruksi 20% 20% 20% 20% 20%

5 Melaksanakan pendataan,

pembinaan, pengembangan

usaha jasa konstruksi.

Terlaksananya

peningkatan Sumber

Daya Manusia dan

pengembangan Data

dan informasi

Pengembangan Sumber Daya

Manusia aparatur Dinas Pekerjaan

Umum

20% 20% 20% 20% 20%

6 Meningkatkan peran serta

pemerintah, masyarakat,

dan swasta dalam rangka

pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang

dan kawasan strategis

Terwujudnya peran

aktif pemerintah,

swasta dan masyarakat

dalam pengembangan

jasa konstruksi, tata

ruang, dan tata kota

7 Melaksanakan

pembangunan dan

pemeliharaan sarana fisik

fasilitas kota

8 Meningkatkan Sumber Daya

Manusia dan

pengembangan Data dan

informasi

Terlaksananya

peningkatan Sumber

Daya Manusia dan

pengembangan Data

dan informasi

3.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang

diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu

tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada

dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka

pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien. Untuk dapat

mendeteksi guna menentukan faktor-faktor penentu, secara internal faktor-faktor tersebut dilihat

melalui pendekatan :

1. Kemampuan organisasi

2. Tugas pokok dan fungsi organisasi

3. Kondisi SDM.

4. Kondisi data, studi dan informasi.

5. Kemampuan penguasaan teknologi.

6. Kemampuan dana


IV-6

7. Etos kerja

Berdasarkan hasil pembahasan dan pernyataan isu-isu strategis dan telaahan visi, Misi

dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka strategi dan kebijakan

Dinas Pekerjaan Umum guna mewujudkan Pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal

penyediaan infrastruktur di Kabupaten Pulang Pisau, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. T-IV C.27

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau

VISI : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman untuk Kesejahteraan

Masyarakat

MISI I : Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan terkondisinya jalan / jembatan dalam kondisi baik, serta pemenuhan sarana dan prasarana

bidang kebinamargaan untuk pengembangan wilayah dan kelancaran transportasi barang/jasa dan manusia

Tujuan

Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan jaringan jalan /

jembatan Kabupaten dengan

kondisi yang berkualitas

Terlaksananya peningkatan jaringan jalan

/ jembatan Kabupaten dengan kondisi

yang berkualitas

Melaksanakan peningkatan

Aksesibilitas Jaringan Jalan dan

Jembatan untuk pengembangan

wilayah dan kelancaran transportasi

guna mendorong ekonomi masyarakat

1. Terlaksananya pembangunan,

peningkatan, dan pemeliharaan jalan

dan jembatan kabupaten dan

kecamatan untuk mendorong

ekonomi dan investasi 2. Tersedianya pedoman pelaksanaan

dan petunjuk teknis di bidang kebina

margaan 3. Harmonisasi keterpaduan sistem

pembangunan jalan dengan kebijakan tata

ruang wilayah

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jalan dan Jembatan diarahkan agar

pembangunan fisik sesuai dengan

kualitas yang dikehendaki 5. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jalan dan Jembatan diarahkan agar

pembangunan fisik sesuai dengan

kualitas yang dikehendaki

6. Pembangunan dan peningkatan

jaringan Jalan diorientasikan untuk

menghubungkan poros kecamatan

dan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi dan pengembangan wilayah

7. Peningkatan Konstruksi Jembatan

menjadi betonisasi/rangka baja

8. Peningkatan drainase dan saluran

pembuang daerah milik jalan untuk

menjaga keberadaan jalan

9. Tersedianya sarana dan prasarana

kebinamargaan

10. Mempertahankan kondisi jalan tetap

baik dengan pemeliharaan dan

memaksimalkan PJJ

11. Penyusunan Database Jalan dan

Jembatan

12. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan (Alat-alat berat dan

fasilitas Laboratorium) dalam rangka

pemeliharaan jalan

MISI II : Memenuhi kebutuhan sumber daya air dalam rangka mendukung sektor pertanian dalam arti luas

Meningkatkan pembangunan

infrastruktur sumber daya air

untuk mendukung penyediaan

ketahanan pangan

Terlaksananya pembangunan

infrastruktur sumber daya air untuk

mendukung ketahanan pangan

Melaksanakan pembangunan

infrastruktur sumber daya air untuk


1. Membangun jaringan Irigasi baru

terutama daerah yang potensi lahan

pertanian cukup besar untuk

mendukung ketahanan pangan 2. Rehabilitasi, Pemeliharaan dan

peningkatan jaringan irigasi


IV-7

3. Penyediaan sarana dan prasarana

pengairan

4. menyediakan dan meningkatkan

sistem pengairan dengan

memelihara Daerah Irigasi 5. Membangun jaringan Irigasi baru

terutama daerah yang potensi

lahan pertanian cukup besar untuk


MISI III : Peningkatan sarana dan sarana untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dalam rangka pencapaian MDG’s (Millenium Development Goals)

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan sarana dan

prasarana untuk mendukung

peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang berkelanjutan

dalam rangka pencapaian MDG’s

(Millenium Development Goals)

Meningkatnya sarana dan prasarana

pendukung peningkatan kesejahteraan

masyarakat untuk pencapain MDGs

Melaksanakan pembangunan sarana dan

prasarana untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat untuk pencapain

MDGs

1. Meningkatkan pelayanan air bersih

perkotaan dan perdesaan dengan

mengelola air baku yang ada

2. Mengembangkan daerah tangkapan air

dalam bentuk intake, penampungan air

hujan, sebagai daerah penampungan air

3. Meningkatkan pelayanan air bersih

perkotaan dan perdesaan dengan

mengelola air baku yang ada

4. Mengembangkan sistem sanitasi

lingkungan berbasis masyarakat

5. Percepatan pengembangan Kota di

Kawasan Pengembangan Baru dan

Kota-kota kecamatan serta kawasan

cepat tumbuh

MISI IV: Melaksanakan pembangunan dan memfasilitasi penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan pembangunan

sarana dan prasarana perumahan,

permukiman

Meningkatkan pembangunan sarana dan

prasarana perumahan dan permukiman

untuk memudahkan akses masyarakat

Melaksanakan pembangunan sarana dan

prasarana perumahan dan permukiman

untuk memudahkan akses masyarakat

1. Mengembangkan sistem drainase

perkotaan dalam rangka penanganan

banjir

2. Penanganan persampahan untuk

menciptakan kota bersih

3. Pembangunan jalan lingkungan untuk

memudahkan akses masyarakat

MISI V: Melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pengembangan usaha jasa konstruksi

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan pengembangan

Data dan informasi jasa konstruksi Meningkatnya ketersediaan data dan

informasi jasa konstruksi Mengembangkan kelembagaan Jasa

Konstruksi serta pengembangan Data dan

Informasi

1. Pengembangan jasa konstruksi yang

profesional melalui pemantapan kelembagaan, Peningkatan SDM di bidang

Jasa Konstruksi

2. Penyediaan data yang akurat secara priodik dilakukan pemutahiran data guna

mendukung proses perencanaan dan evaluasi kinerja pelaku jasa konstruksi

MISI VI: Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam rangka pemanfaatan, pengendalian, tata ruang dan kawasan strategis

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan pelaksanaan

Turbinlakwas bidang tata ruang

dan kawasan strategis

Meningkatnya pelaksanaan Turbinlakwas

bidang tata ruang dan kawasan strategis

Melaksanakan TURBINLAKWAS

bidang tata ruang dan kawasan stategis

Melaksanakan perencanaan tata ruang kawsan

Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan

penataan ruang melalui Turbinlakwas

Pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan penataan ruang

MISI VII: Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik fasilitas kota

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


IV-8

Meningkatkan pelaksanaan

pembangunan dan pemeliharaan

sarana fisik fasilitas kota

Meningkatnya pelaksanaan pembangunan

ddan pemeliharaan sarana fisik fasilitas kota

Terlaksanannya pembangunan dan

pemeliharaan sarana fisik dan fasilitas kota

1. Pembangunan Taman Kota dan sarana pendukungnya

2. Penanganan penerangan jalan umum dan sarana pendukungnya

3. Penanganan median jalan dan sarana

pendukungnya

MISI VIII : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Ke-PU-an dengan didukung Data dan informasi yang akurat

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Sumber Daya

Manusia dan pengembangan

Data dan informasi

Terlaksananya peningkatan Sumber Daya

Manusia dan pengembangan Data dan

informasi

Mengembangkan Sumber Daya manusia

dan Lembaga Jasa Konstruksi serta

pengembangan Data dan Informasi

1. Pengembangan jasa konstruksi yang

profesional melalui pemantapan

kelembagaan, Peningkatan SDM di

bidang Jasa Konstruksi 2. Penyediaan data yang akurat secara

priodik dilakukan pemutahiran data

guna mendukung proses perencanaan

dan evaluasi kinerja pelaku jasa

konstruksi

V-1 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap

tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan

indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pulang Pisau. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program

sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi

pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana

strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu

program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai

pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat

kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, outputs, outcomes mapupun impacts

sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran

adalah sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan terkondisinya jalan/jembatan dalam

kondisi baik serta pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan untuk

pengembangan wilayah dan kelancaran transportasi barang/jasa dan manusia

Dalam Rangka Penyelenggaraan Jalan (Aksesibilitas, mobilitas, keselamatan) dan Prevarasi Jalan

dalam Kota dan desa, meliputi :

a. Pembangunan : membangun ruas-ruas jalan baru yang digerakkan baik untuk

mengatasi pertumbuhan lalu lintas berupa jalan alternatif maupun

penyediaan prasarana jalan baru dalam usaha pembukaan daerah baru

sebagai pengembangan wilayah atau usaha mendukung sektor

strategis.

b. Peningkatan : meningkatkan kemampuan pelayanan ruas jalan/jembatan sesuai

pertumbuhan lalu lintas dan tetap berada dalam pelayanan mantap

sesuai umur rencana.


c. Pemeliharaan : mencakup usaha memelihara/merawat/memperbaiki kerusakan seluruh

ruas jalan agar seluruh ruas jalan yang mempunyai kondisi mantap tetap

terjaga.

d. Rehabilitasi : penanganan khusus pada ruas-ruas jalan terhadap kerusakan spesifikasi

dan setempat pada ruas jalan dengan pelayanan mantap.

Untuk melaksanakan kegiatan penanganan jalan tersebut dibagi dalam beberapa Program dan

kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a. Pembangunan Jalan

b. Pembangunan Jembatan

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

d. Peningkatan Jalan Kabupaten

e. Peningkatan Jalan Kecamatan

2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan

a. Pengadaan Peralatan Penunjang Pemeliharaan Jalan

b. Pengadaan Alat-alat Ukur dan Laboratorium Kebinamargaan

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat

Misi II : Memenuhi kebutuhan infrastruktur sumber daya air dalam rangka mendukung

sektor pertanian dalam arti luas

Dalam rangka ketahanan pangan, bidang pengairan melaksanakan Pengembangan dan pengelolaan

daerah Irigasi, operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi, Program dan kegiatan yang dilaksanakan

adalah:

1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya

a. Pembuatan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

c. Pembangunan Jalan Inspeksi Tambak dan Irigasi

d. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (O & P Jaringan Pengairan)

e. Pembangunan Pintu Air

f. Rehabilitasi Rumah Pengamat Pengairan


2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

a. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Misi III : Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dalam rangka pencapaian

MDGs (Millenium Development Goals).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan, adalah :

1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

b. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih

c. O dan P sarana dan prasarana air bersih

d. Pembangunan sanitasi lingkungan permukiman

2. Program pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana umum milik daerah

a. Kegiatan pembangunan gedung kantor

b. Pembangunan fasilitas umum milik daerah

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Misi IV : Melaksanakan pembangunan dan memfasilitasi penyiapan sarana dan prasarana

perumahan dan permukiman

1. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

a. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c. Pendampingan PPIP (APBN)

2. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

a. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

b. O dan P drainase

3. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

a. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan


c. O & P persampahan

Misi V : Melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pengembangan usaha jasa konstruksi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan :

1. Program kerjasama pembangunan

a. Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga



c. Penunjangan program kegiatan bidang jasa konstruksi, tata ruang,

pengembangan kawasan strategis, dan tata kota

d. Peningkatan sumber daya aparatur bidang jasa konstruksi, tata ruang,

pengembangan kawasan strategis, dan tata kota

Misi VI : Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam rangka

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan kawasan strategis

Program dan kegiatan yang dilaksanakan:

1. Program Perencanaan tata ruang

a. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

b. Penyusunan rencana teknis tata ruang kawasan

c. Survey dan pemetaan

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Program pemanfaatan ruang

a. Sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang

b. Pembahasan Raperda RDTR

c. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

d. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

e. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan

f. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

g. Penyusunan prosedur, dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Misi VII : Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik fasilitas kota

Program kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

b. O & P pertamanan

c. Pembangunan taman kota dan sarana pendukung lainnya

2. Program peningkatan infrastruktur pendukung kawasan perkotaan dan perdesaan

a. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik lingkungan perkotaan dan perdesaan

b. Pembangunan jaringan listrik perkotaan dan perdesaan

c. Penyusunan RTBL Kabupaten Pulang Pisau

d. Pengelolaan dan pemeliharaan TPU

Untuk uraian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan


Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel di

berikut ini :

VI-1 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang mengambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan (BPKP,2000). Sementara menurut

Lohman (2003), indikator kinerja (ferformance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan

untuk mengekspreasikan secara kuantitatif efektifitas dan efisiensi proses atau operasi dengan

berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelasnya bahwa indikator kinerja

merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang

diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator Kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal

yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung

kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kreteria yang mengacu pada penilaian kinerja secara

langsung, sehingga bentuknya bersifat kuantitatif.

Critical Success Factor (Faktor keberhasilan utama) adalah suatu area yang

mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Key performance indicators (Indikator

Kinerja Kunci /IKK) merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran

kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non finansial untuk melaksanakan operasi dan

kinerja unit pelayanan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen biaya

pelayanan (cost service), penggunaan (utilization), kualitas dan stándar pelayanan (Quality and

standards), cakupan pelayanan (coverage) dan kepuasan (satisfaction).

Syarat-syarat indikator yang ideal anatara lain, consitency, comparibility, clarity,

controllability, contingency, comprehensiveness, boundedness, relevance, feasibility. Kinerja

organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan

tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator

kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah

ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja

organisasi secara riil.

Berikut disajikan penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pulang Pisau tahun 2013-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana Tabel berikut ini :

No.

Indikator Kinerja Daerah

Satuan

Kondisi

Awal

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Akhir

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

1.3 Pekerjaan Umum

1.3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam

kondisi baik

persen 65.00 68.00 72.00 75.00 78.00 75.00 75.00

1.3.2 Rasio Jaringan Irigasi rasio 0.64 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

1.3.3 Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk

rasio - 72.60 86.18 102.30 144.15 144.15 144.15

1.3.4 Persentase rumah tinggal bersanitasi persen 51.56 1.12 1.52 2.05 3.75 3.75 3.75

1.3.5 Rasio Tempat Pemakaman Umum per

satuan penduduk

rasio - 17.886 15.886 13.886 11.886 9.886 9.886

1.3.6 Rasio Tempat Pembuangan Sampah

(TPS) per satuan Penduduk

rasio - 0.40 0.4. 0.55 0.65 0.70 0.70

1.3.7 Rasio Rumah Layak Huni rasio 0.83 9.06 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.8 Rasio Permukiman Layak Huni rasio 0.30 9.58 7.88 6.48 4.39 4.39 4.39

1.3.9 Panjang Jalan dilalui roda empat rasio 0.65 74.88 82.19 90.21 100.00 100.00 100.00

1.3.10 Jalan penghubung dari ibukota

kecamatan ke kawasan pemukiman

penduduk (minimal dilalui roda 4)

persen - 56.68 55.42 54.19 51.81 51.81 51.81

1.3.11 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi persen 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00 75.00

baik (>40 km/jam)

1.3.12 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/saluran pembuangan air

(minimal 1,5 km)

persen 3.50 - - - - - -

1.3.13 Sempadan jalan yang dipakai pedagang

kaki lima atau bangunan rumah liar

persen - - - - - - -

1.3.14 Sempadan sungai yang dipakai

bangunan liar

persen - - - - - - -

1.3.15 Drainase dalam kondisi

baik/pembuangan aliran air tidak

tersumbat

persen 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.00

1.3.16 Pembangunan turap di wilayah jalan

penghubung dan aliran sungai rawan

longsor lingkup kewenangan kabupaten

persen - - - - - - -

1.3.17 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi

baik

persen 54.00 - - - - - -

1.3.18 Lingkungan Pemukiman persen -

1.4 Perumahan

1.4.1 Persentase Rumah Tangga pengguna air

bersih

persen - - - - - - -

VI-1 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018


VII-1

BAB VII

PENUTUP

Perumusan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau akan berhasil dengan

baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak dan seluruh jajaran melalui proses

saling berkomunikasi dengan baik yakni top down dan bottom up approach. Dengan penentuan

visi, misi dan memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon Dinas

Pekerjaan Umum terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, instansi pemerintah

telah menetapkan arah yang akan dituju.

Perubahan lingkungan memerlukan pengamatan yang cermat, khususnya kemungkinan-

kemungkinan perubahannya untuk masa yang akan datang. Dengan perumusan Renstra

perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi bahkan organisasi diharapkan ikut mewarnai

perubahan tersebut.

Penyusunan Renstra membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh komponen

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau agar dapat diimplementasikan dengan baik

sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Mempedomani RPJMD Kabupaten Pulang Pisau adalah

salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan Renstra ini, untuk mencapai

harmonisasi pembangunan daerah.

Rencana Strategis adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap

tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan yang

dirangkum menjadi laporan lima tahunan. Setelah tersusunnya Rencana Strategis ini, maka

semua jajaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau diharapkan senantiasa

melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Akhirny semoga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini

bermanfaat bagi kita semua.

Pulang Pisau, Januari 2014

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pulang Pisau,

Ir. BRAMULIA ELBAAR, MT NIP. 19590615 198903 1 008

Download - RENCANA Strategis (renstra) Dinas pekerjaan umum · 2018-12-11 · Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan ... masing-masing SKPD dengan membuat sebuah rencana strategis

Top Related