i

i

PENGANTAR ANALISIS

KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. (C) Arman Maulana, S.Sy., M.M. Dr. (C) Siti Rosmayati, SST., M.M.

ii

PENGANTAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Penulis: 1. Dr.(c) Arman Maulana, S.Sy., M.M.

2. Dr.(c) Siti Rosmayati, SST., M.M.

Editor: Arman Maulana

Tata Letak: Arman Maulana

Sampul: Guepedia.com

ISBN : 978-623-270-092-5

Diterbitkan Oleh:

Guepedia

The First On-Publisher in Indonesia

E-mail: guepedia@gmail.com

Fb. Guepedia

Twitter. @guepedia

Website: www.guepedia.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang All right reserved

iii

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kepada suara-suara hati

yang bersifat mulia. Sumber ilmu pengetahuan, Sumber segala kebenaran, Sang Maha Cahaya, Penabur cahaya ilham, pilar nalar kebenaran dan kebaikan yang terindah, Sang Kekasih tercinta yang tak terbatas pencahayaan cinta-Nya bagi umat, Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan serta menyampaikan kepada kita semua ajaran Rukun Iman dan Rukun Islam yang telah terbukti kebenarannya, serta makin terus terbukti kebenarannya.

Alhamdulillah penulistelah menyelesaikan buku dengan judul Policy Analysis For Public Decision (Pengantar Analisis Kebijakan Publik) yang merupakan salah satu aspek dari Kebijakan Publik Dan Kinerja Birokrasi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan teman mahasiswa, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya buku ini. Buku yang tersusun ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya untuk memberikan dukungan pengetahuan di kalangan perguruan tinggi.

Bandung, 27 April 2020

Penulis

(Penulis) .

iv

Daftar Isi Kata Pengantar ........................................................ iii Daftar Isi ................................................................. iv Bab I Pendahuluan .................................................. 1 Bab II Analisis Kebijakan Keputusan Publik ............ 10 Bab III Definisi Permasalahan .................................. 23 Bab IV Kriteria Pilihan Kebijakan ............................. 38 Bab V Alternatif, Model, Dan Keputusan .................. 51 Bab VI Pasar Sempurna, Pasar Tidak Sempurna Dan Perbaikan Kebijakan ....................... 61 Bab VII Kelayakan Politik: Pengesahan Dan Implementasi ........................................................... 75 Bab VIII Siklus Analisis Kebijaksanaan .................... 88 Bab IX Penutup ....................................................... 94 Daftar Pustaka ........................................................ 112 Tentang Penulis ....................................................... 114

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan suatu hal

yang diputuskan oleh pemerintah, baik pemerintah

di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan

dalam pembuatan kebijakan publik sangatlah

penting karena menyangkut kepentingan orang

banyak. Menurut Anderson (1973:3) menyatakan

bahwa kebijakan publik meliputi segala sesuatu

yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak

2

dilakukan oleh pemerintah. Dan output dari sebuah

kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang

benar benar harus dilakukan. Jika kebijakan tidak

diperhitungakan dan mempertimbangkan prosedur

serta prinsip pembuatan kebijakan publik, maka

akan banyak berdampak pada ketidakberterimaan

kebijakan tersebut yang akibatnya menimbulkan

keresahan dan ketidakstabilan perilaku masyarakat.

Oleh karena itu proses analisis kebijakan publik

untuk membuat keputusan publik harus dipahami

pada berbagai kalangan terutama bagi mereka yang

menerima mandat dari publik atau orang banyak

melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak

atas nama orang banyak.

Dalam beberapa tahun belakangan ini,

dimana persoalan-persoalan yang dihadapi

pemerintah sedemikian kompleks akibat krisis

multidimensional, maka keadaan ini tentu

membutuhkan perhatian yang besar dan

penanganan pemerintah yang cepat namun juga

akurat agar masalah-masalah segera dapat diatasi.

Kondisi ini pada akhirnya menempatkan pemerintah

dan lembaga tinggi negara lainnya berada pada

3

pilihan-pilihan kebijakan yang sulit. Kebijakan yang

diambil tersebut terkadang membantu pemerintah

dan rakyat keluar dari krisis, tetapi dapat juga

terjadi sebaliknya, yakni malahan

mendelegitimasikan pemerintah itu sendiri. Dengan

demikian, dalam kehidupan moderen seperti

sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang

disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan-

kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang

kesejahteraan sosial, di bidang kesehatan,

perumahan rakyat, pertanian, pembangunan

ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional

dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut

ada yang berhasil namun banyak juga yang gagal.

Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang

bagaimana proses pembuatan kebijakan publik

terutama analisis kebijakan untuk keputusan

publik.

Bidang analisis kebijakan merupakan

suatu perkembangan yang relatif baru dalam

sistem pendidikan khususnya di perguruan tinggi.

Pada tahap-tahap awal perkembangannya, analisis

kebijakan dipandang sebagai “interdisipliner”, di

4

tempatkan pada disiplin-disiplin yang sudah ada.

Pada tahap-tahap perkembangan selanjutnya,

analisis kebijaksanaan merupakan bidang yang

seharusnya didefinisikan berdasarkan logika

internalnya sendiri, dan merupakan disiplin ilmu

yang berdiri sendiri.

Seiring dengan perkembangannya, muncul

buku-buku teks tentang analisis kebijakan dengan

memberikan pengenalan tersendiri dan analisisnya

didasarkan pada logika internal analisis kebijakan.

Sehubungan dengan itu, Macrae dan Widle

menyajikan ide-idenya dalam buku “Policy Analysis

For Public Decision”. Buku itu tidak hanya

diperuntukan bagi mahasiswa pemula bidang

analisis kebijakan, tetapi juga diperuntukan bagi

para dosen di semua tingkatan jenjang karirnya dan

khalayak umum yang terlibat langsung maupun

tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan

publik.

B. Ruang Lingkup

Materi-materi yang disajikan dalam buku

ini berkaitan dengan sub-sub bidang analisis

5

kebijakan yang sekarang ini diajarkan secara

tersendiri di perguruan tinggi. Pembatasan masalah-

masalahnya berkaitan dengan sosiologi, ilmu politik,

dan sejarah. Kriteria etis untuk penentuan pilihan

terutama didasarkan pada sudut pandang filsafat,

ekonomi, dan juga teori-teori politik. Model-model

yang digunakan untuk menghubungkan kebijakan-

kebijakan yang efek-efeknya sama dengan yang

digunakan dalam ilmu-ilmu alam dan sosial.

Keputusan-keputusan dibuat tersendiri dalam

rumusan-rumusan umum berdasarkan analisis

statistik, operasional penelitian-penelitian, analisis

system dan rekayasa sistem-sistem (System

engineering). Program perkuliahan analisis kebijakan

dirancang untuk tingkatan mahasiswa tertentu,

dapat dikembangkan menjadi program-program inti

yang lebih khusus yakni sesuai dengan topik-topik

dalam buku yang dilaporkan ini.

Berdasarkan uraian tersebut, secara

konseptual dapat dikatakan bahwa “Analisis

Kebijakan untuk Pengambilan Keputusan Publik”

dapat diinterprestasikan dalam beberapa dimensi.

Analog dengan ungkapan Lincoln, analisis

6

pemerintahan dapat melibatkan pemerintahan dan

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pengertian

yang pertama ungkapan tersebut adalah

interprestasi yang paling umum karena semua

kebijakan pemerintah mempengaruhi publik atau

menentukannya. Dimensi yang kedua dari ungkapan

Linclon tersebut mendapat perhatian khusus dari

Macrae dan Wilde. Demikian pula halnya dengan

pengertian yang ketiga. Pengertian yang ketiga ini

dijelaskan dan dianalisis secara mendalam oleh

Macrae dan Wilde. Khususnya pengertian kedua dan

ketiga dianalisis dalam hubungannya dengan konsep

“oleh rakyat dan untuk rakyat”

Berdasarkan uraian diatas, dapat

dikatakan bahwa permasalahan analisis kebijakan,

khususnya analisis kebijakan untuk pengambilan

keputusan-keputusan publik memiliki ruang lingkup

yang luas. Hal ini, menurut tim penulis, erat

kaitannya dengan sejarah perkembangan bidang

analisis kebijakan dalam program-program

pendidikan di lingkungan perguruan tinggi

C. Rumusan Masalah

7

Sebagaimana telah disinggung bahwa

pada mulanya analisis kebijakan diajarkan secara

terpisah dalam disiplin-disiplin yang relevan, namun

topik-topik yang berhubungan dengan analisis

kebijakan sebagaimana diajarkan dalam disiplin

ilmu lainnya, semua dipandang sebagai

“interdisipliner” inilah yang mendasari keyakinan

bahwa analisis kebijakan merupakan suatu disiplin

yang berdiri sendiri, dapat dikembangkan sebagai

disiplin ilmu yang berdiri sendiri

Berikut ini disajikan rumusan-rumusan

masalah dalam konteks analisis kebijakan untuk

keputusan-keputusan publik.yang umum:

1. Apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan ?

2. Masalah-masalah apa yang perlu dikaji dalam

analisis kebijakan, khususnya untuk keputusan-

keputusan umum/khusus ?

3. Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan

pilihan (dalam pengambilan keputusan) ?

4. Berapa banyak alternatif, model, dan keputusan

dalam kebijakan publik?

5. Apakah Pasar sempuna dan pasar tidak

sempurna dan koreksi kebijakan?

8

6. Bagaimana hubungan antara analisis kebijakan

dan kelayakan politik?

7. Apa yang dimaksud dengan siklus analisis

kebijakan ?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang

dirumuskan diatas, maka penulis dalam buku ini

bertujuan untuk menganalisa apa sebenarnya yang

dimaksud dengan analisis kebijakan untuk

keputusan-keputusan yang bersifat publik. Secara

operasional, masalah-masalah yang akan dijawab

melalui penulisan laporan buku ini adalah untuk

menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai

hal-hal berikut ini :

1. Pengertian analisis kebijakan

2. Masalah yang dihadapi dalam analisis kebijakan,

khususnya untuk keputusan-keputusan yang

bersifat umum/publik

3. Kriteria yang di gunakan untuk penentuan

pilihan (dalam pengambilan keputusan )

4. Alternatif-alternatif, model-model, dan

keputusan-keputusan dalam analisis kebijakan

9

5. Pasar sempurna, dan tidak sempuna dan koreksi

kebijaksanaan

6. Hubungan antara analisis kebijakan dan

kelayakan politis dan

7. Siklus analisis kebijakan

E. Sistematika Penulisan

Buku yang dilaporkan, “Policy Analysis for

Public Decision”, ditulis oleh Duncan MacRae, Jr dan

James A Wilde, diterbitkan di AS, oleh University

Press of America, pada tahun 1985. MacRae dan

Wilde menyajikan pemikiran-pemikirannya tentang

analisis kebijakan untuk keputusan-keputusan

publik. Sistematika penulisannya dimulai dari

pengertian analisis kebijakan, masalah-masalah

analisis, kriteria dan ketentuan alternatif pilihan,

model, dan keputusan. Buku ini dilengkapi dengan

biografi, indeks, tabel-tabel, diagram-diagram,

bahkan rumus-rumus statistik yang digunakan

dalam penelitian analisis kebijakan.

10

BAB II

ANALISIS KEBIJAKAN KEPUTUSAN PUBLIK

A. Apakah Analisis Kebijakan

Suatu kebijakan biasanya mencakup

peraturan, atau menentukan cara bertindak

sehingga bisa menjadi acuan bagi banyak kasus.

Sebagaimana Macrae dan Wilde tegaskan dalam

buku ini, menganalisa kebijakan dengan alasan

untuk memilih fakta sebagai alternatif di antara

urutan kebijakan yang terbaik. Setiap anggota dalam

setiap komunitas memiliki kesempatan untuk

mempengaruhi pilihan-pilihannya, apakah dengan

cara pemungutan suara atau voting, bekerja dengan

kelompok-kelompok yang terorganisir, bicara atau

11

menulis surat, atau dengan mempublikasikan

pemikiran-pemikirannya mengenai issue-issue

tertentu.

Biasanya tipe-tipe pilihan ini berbeda antara

komunitas satu dengan komunitas lainnya.

Komunitas nasional (pemernitah) membuat pilihan

pilihan tentang perpajakan, pembelanjaan negara,

peraturna dan kebijaakn militer. Negara, kota,

daerah lokal, daerah istimewa fokus dengan berbagai

masalah yang sama, misalnya kebijakan tentang

pendidikan dasar dan menengah, transportasi,

keamanan dan perlindungan kebakaran,

pembuangan sampah/barang bekas , rekreasi lokal.

Maka dari itu kajian analisis kebijakan merupakan

konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dapat

digunakan untuk membantu individu membuat

pilihan secara cerdas, beretika dan efektif. Dalam

suatu kebijakan, program pilihan secara signifikan

dapat mempengaruhi banyak orang. Jika pilihan itu

dilakukan oleh pemerintah, maka pilihan itu disebut

sebagai ”pilihan publik”. Jika pilihan itu dilakukan

oleh swasta atau individu yang memiliki pengaruh,

maka hal ini juga masih dapat mempengaruhi

12

banyak orang. Intinya bahwa dalam berbagai catatan

analisis kebijakan lebih memperhatikan kehidupan

sesama manusia .

Analisis kebijakan adalah penggunaan alasan

dan bukti untuk memilih kebijakan terbaik diantara

sejumlah alternatif. Analisis kebijakan adalah

sebagai suatu metode menggunakan argumentasi

rasional dan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai,

dan membuahkan pemikiran dalam upaya

memecahkan masalah publik. Atau suatu prosedur

yang menggunakan metode inquiri dan argumentasi

berganda untuk menghasilkan dan

mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai

dalam suatu proses pengambilan keputusan yang

bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah

kebijakan.

Pendekatan dalam analisis kebijakan

menggunakan pendekatan deskriptif dan

normatif. Pendekatan deskriptif dimaksudkan

untuk menyajikan informasi apa adanya kepada

pengambil keputusan, agar pengambil keputusan

memahami permasalahan yang sedang disoroti dari

suatu isu kebijakan. Sedangkan pendekatan

13

normatif dimaksudkan untuk membantu para

pengambil keputusan dalam memberikan gagasan

hasil pemikiran agar para pengambil keputusan

dapat memecahkan suatu kebijakan.

Dalam analisis kebijakan ada dua paradigma

metodologi yang sering dipakai, yaitu paradigama

kuantitatif dan paradigma kualitatif. Namun

paradigma kualitatiflah yang sering dipakai karena

analisis kebijakan pada dasarnya merupakan suatu

proses pemahaman terhadap masalah kebijakan

sehingga dapat melahirkan gagasan dan pemikiran

untuk pemecahannya.

Prosedur analisis kebijakan pendidikan tinggi

mempertimbangkan tiga hal yaitu, pertama fungsi

alokasi yaitu mengalokasikan agenda penelitian,

pengembangan, dan analisis kebijakan itu sendiri,

kedua fungsi inquiri yaitu penemuan yang bersifat

integral dari semua agenda yang telah dilakukan,

ketiga fungsi komunikasi dilaksanakan jika analisis

kebijakan telah menghasilkan berbagai gagasan atau

usulan kebijakan yang realistis. Isu-isu sttrategis

dalam dunia pendidikan dewasa ini meliputi tiga hal

yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan

14

mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata

kelola dan akuntabilitas.

B. Komponen Komponen Analisis Kebijakan

Setiap pilihan analisis kebijakan melibatkan

serangkaian elemen umum. Bab-bab selanjutnya

dalam buku ini menjabarkan elemen-elemen analisis

kebijakan secara rinci dan meringkasnya secara

singkat, serta akan menunjukkan hubungan lebih

lanjut antara analisis kebijakan dan bidang lainnya.

1. Definisi Masalah (bab 2). Dalam

mendefinisikan masalah, seseorang memiliki

dua tugas, yaitu memahami bagaimana

pandangan orang lain tentang masalah dan

mendefinisikannya kembali dengan lebih jelas

untuk keperluan analisis. Seseorang dapat

memperbesar (memperluas) masalah dengan

ruang lingkup negara atau dunia dan

memasukkan langkah-langkah alternatif untuk

mengatur masalah yang dihadapi, juga dapat

membatasi definisi masalah ke tingkat lokal dan

mempertimbangkan kebijakan lokal untuk

mengatasi kekurangan tersebut. Ketika

15

seseorang memilih diantara berbagai definisi

masalah, juga akan secara eksplisit atau implisit

memilih lamanya waktu yang dibutuhkan untuk

analisis dan kemudahan atau kesulitan untuk

mendapatkan rekomendasi. Jika definisi tentang

masalahnya sama dengan yang dipegang

(diketahui) oleh orang-orang yang dapat

mempengaruhi adopsi solusi, tugas dalam

mengimplementasikan solusi akan lebih sulit

daripada jika harus membujuk mereka untuk

menerima definisinya.

2. Kriteria Pilihan (bab 3). Analisis kebijakan

yang sistematis membutuhkan pernyataan

kriteria yang jelas dan konsisten dengan

kebijakan yang akan dinilai. Kriteria ini adalah

pokok masalah filsafat atau etika tetapi juga

dipertimbangkan dalam ilmu sosial, terutama

dalam ilmu ekonomi dan politik. Beberapa

interpretasi dari pilihan melihat perbedaan

berdasar pada kepuasan dari preferensi warga

negara. Namun, ada perbedaan antara memilih

dalam hal preferensi egois -memilih untuk diri

sendiri- semua orang - memilih dalam hal

16

kesejahteraan umum. Kita masih akan meminta

analis kebijakan untuk peduli, bukan dan

memilih dalam hal memaksimalkan kepuasan

gabungan dari preferensi dengan kepuasan

preferensi pribadi, tetapi dengan kombinasi

preferensi semua. Ini termasuk keadilan atau

kesetaraan individu; perkembangan atau

kesempurnaan individu; dan "kualitas

kehidupan" subyektif individu.

3. Alternatif, model, dan keputusan (bab 4).

Untuk merumuskan kebijakan, berbagai

alternatif atau kemungkinan yang akan

menyelesaikan masalah, meminimalkan efek

samping yang berbahaya, menghindari

keberatan politik, dan menghasilkan informasi

yang akan membantu pilihan lebih lanjut.

Harapannya bahwa suatu kebijakan akan

menangani masalah atau mempengaruhi suatu

nilai biasanya didorong dari beberapa model

umum proses sebab akibat. Model analisis

kebijakan mengaitkan alternatif kebijakan

dengan kriteria atau nilai yang ditentukan,

seperti yang ditunjukkan Gambar 1-1 berikut :

17

Untuk satu jenis nilai seperti efisiensi, ekuitas,

pengembangan manusia, atau kesejahteraan

subjektif kita perlu tahu apakah suatu

kebijakan akan menyebabkan nilai tersebut

lebih daripada yang lain. Hubungan sebab

akibat semacam ini sesuai dengan panah solid

horisontal pada Gambar 1- 1. Untuk jenis nilai

atau kriteria lain seperti larangan moral atau

konstitusional, mempertimbangkan kebijakan

itu sendiri dan bukan konsekuensinya,

ALTERNATIVES Policy 0 (do nothing) Policy 1 Policy 2 Policy 3

CRITERIA How much does each policy alternative produce of – Efficiency? Equity? Human developing? Subjective well-being? Etc.

Model of Causation

Direct relation Other variables not controlled by policy

Is policy morally prohibited? Is policy constitutionally

Gambar 1.1. How a Model Relates Alternatives to Critria, Ducan MecRae ( 1985 : 10)

18

sebagaimana ditunjukkan oleh panah putus-

putus. Model ini juga harus memperhitungkan

variabel, selain yang dirubah oleh kebijakan,

yang mempengaruhi hasil yang

dipertimbangkan, sebagaiman ditunjukkan oleh

panah padat diagonal. Panah mengandung

implikasi probabilitas atau kekuatan sebab

akibat, terkait dengan kelayakan. Dengan

demikian tidak diperlakukan sebagai kriteria

penilaian. Model dapat melibatkan teori ilmu

alam, seperti hukum mekanika, atau

generalisasi ilmu kedokteran, seperti hubungan

yang diharapkan antara pemberian obat dan

pengurangan gejala. Hal tersebut mungkin juga

merupakan simulasi yang lebih kompleks dari

sistem alami, sosial, atau mesin manusia. Pilihan

kebijakan biasanya memerlukan pengumpulan

informasi tentang konsekuensi yang diharapkan

dari kebijakan alternatif. Sumber informasi

pertama yang harus Anda cari terletak pada

studi sebelumnya tentang masalah atau pilihan

yang serupa. Sumber kedua terletak pada

generalisasi atau penelitian ilmiah yang tersedia.

19

4. Kelayakan Politik (bab 6). Memilih tindakan

yang akan membantu menerapkan kebijakan

yang diusulkan biasanya merupakan bagian

paling sulit dari analisis kebijakan. Ini

membutuhkan keterampilan pribadi,

pengetahuan terperinci tentang institusi dan

kepribadian politik, dan sering kali

keberuntungan juga. Bahkan kebijakan terbaik

yang dapat dibayangkan, sebagaimana dinilai

dalam istilah etis (moral), tidak mungkin untuk

diberlakukan karena perlawanan dari orang-

orang yang akan dirugikan olehnya atau

menganggapnya tidak diinginkan atau tidak

bertindak dari orang-orang yang memberikan

prioritas rendah. Selain itu, nilai-nilai pribadi

Anda sendiri dapat mengganggu upaya Anda

mencapai kesejahteraan umum. Kondisi untuk

memaksimalkan kelayakan politik berbeda-beda

tergantung pada orang. Dalam menilai

kelayakan Anda harus membuat penilaian

intuitif yang tidak mudah diungkapkan dalam

istilah ilmiah. Jika ingin menjadi analis yang

efektif, maka harus mengetahui siapa yang

20

bertindak berdasarkan rekomendasi Anda, apa

yang memotivasi dan memengaruhi pribadi-

pribadi masing-masing, dan bagaimana

rekomendasi itu diprioritaskan. Anda juga harus

menyadari peran Anda sendiri dalam kaitannya

dengan individu yang mungkin Anda pengaruhi -

dalam mengatasi masalah Anda, dalam

berkonsultasi dengan orang lain ketika analisis

Anda berlanjut, dalam mengantisipasi reaksi

mereka, dan dalam menerjemahkan temuan

Anda ke dalam istilah yang dapat dipertukarkan

dan dapat diterima oleh khalayak.

5. Siklus Analisis Kebijakan (bab 7). Setelah

kebijakan itu mengambil bentuk program

tertentu, serangkaian program, atau mungkin

eksperimen, dapat dipertimbangkan kembali

sebagai opsi kebijakan mengingat informasi

yang diperoleh dari pelaksanaannya. Siklus

kedua dari analisis kebijakan ini mungkin

mengharuskan kami merancang implementasi

kebijakan awal untuk menghasilkan data yang

berguna mengenai seberapa baik kerjanya.

21

Dalam evaluasi ini, nilai-nilai dari mereka yang

melaksanakan program yang ada dan

pertaruhan politik dari mereka yang

berkomitmen padanya memengaruhi definisi

masalah, kemungkinan mengumpulkan

informasi, pengembangan kriteria, dan

generalisasi pertanyaan yang diajukan.

Meskipun kita akan membahas lima elemen

analisis kebijakan ini secara terpisah, dalam

praktiknya mereka saling terkait. Kita telah

melihat pada Gambar 1-1 bagaimana kriteria,

alternatif, dan model saling berhubungan.

Definisi masalah oleh mereka yang terlibat

membantu kami dalam penilaian kelayakan.

Kebijakan yang kami usulkan mungkin

merupakan respons terhadap satu kelompok

yang memiliki masalah tetapi tidak terhadap

kelompok yang mungkin menentangnya. Selain

itu, kriteria penilaian terlibat sepanjang proses

atau analisis. Definisi masalah, biasanya dibuat

dalam hal nilai-nilai yang ditangani atau dapat

dicapai. Kriteria penilaian adalah variabel akhir

dalam model kami, dan penilaian kelayakan

22

berkaitan dengan nilai-nilai yang dipegang.

23

BAB III

DEFINISI PERMASALAHAN

Dalam mendefinisikan masalah pada konteks

analisis kebijakan, ada dua hal yang harus diperhatikan.

Pertama, memahami bagaimana orang lain memandang

masalah tersebut, dan kedua, mendefinisikannya dengan

cara yang lebih fleksibel untuk kebutuhan analisis

selanjutnya. Suatu definisi permasalahan sering

mempengaruhi tujuan tertentu atau nilai yang dicari.

Nilai tujuan tertentu yang sangat pokok yang dimiliki

kelompok tertentu, memerlukan hubungan dengan

definisi akhir yang lebih bernilai secara menyeluruh.

24

Analisis kebijakan dimulai dengan pernyataan yang

jelas tentang masalah yang usulkan untuk dianalisis.

Masalah akan didefinisikan terlebih dahulu,

mempertimbangkan cara lain untuk mendefinisikannya,

untuk meningkatkan analisis dan mengantisipasi

masalah kelayakan politik yang dihasilkan dari

perbedaan pandangan orang tentang masalah tersebut.

A. Kondisi Masalah dan Persoalan Analis

Sebagai analis perlu mempertimbangkan

untuk mendefinisikan kembali masalah dengan

menggeneralisasikannya, membuatnya lebih

spesifik, atau mengusulkan alternatif baru. Selain

itu, juga harus mempertimbangkan redefinisi yang

baik karena nilai-nilai yang melibatkan berbagai

bidang masalah saling terkait. Kebijakan di satu

bidang akan mempengaruhi nilai atau masalah di

bidang lain, atau karena kebutuhan akan dukungan

memerlukan reformulasi yang lebih dapat diterima

oleh pendukung yang potensial.

Masalah (atau peluang), tediri dari

seperangkat defenisi masalah dari orang lain -

mereka yang dapat mempengaruhi pilihan kebijakan

25

atau dipengaruhi oleh mereka. Berbeda dengan

situasi masalah, aspek situasi yang dipilih untuk

dikerjakan sebagai masalah analis. Kita dapat

menggeneralisasi situasi masalah atau memilih

sebagian masalah, situasinya berkaitan dengan

nilai-nilai yang lebih umum atau lebih tepat,

mencoba untuk menyelesaikan berbagai pandangan

orang yang terkena dampak atau orang yang

membuat keputusan, atau memilih sudut pandang

suatu kelompok peserta lebih dari yang lain.

Oleh karena itu, mulai dengan melihat

keprihatinan masyarakat serta masalah-masalah

substantif yang menjadi perhatiannya. Dengan

demikian deskripsi situasi masalah merupakan

deskripsi dari keprihatinan orang. Perumusan

masalah analis adalah pernyataan substantif

masalah yang melibatkan alternatif kebijakan dan

konsekuensinya. Salah satu cara untuk dapat

mendefinisikan kembali situasi masalah adalah

dengan berusaha merumuskan nilai-nilai umum

yang mendasar. Sulitnya untuk menyelidiki semua

kebijakan alternatif yang mungkin dapat menangani

masalah tertentu dan menganalisis konsekuensinya.

26

Pandangan awal yang luas diinginkan, tetapi

keterbatasan waktu dan sumber daya biasanya

mengharuskan kita untuk berkonsentrasi pada

beberapa alternatif untuk analisis intensif.

Gambar 2-1. menunjukkan beberapa contoh

masalah dari berbagai tingkat originalitas. Setiap

masalah umum yang terdaftar menggabungkan dua

atau lebih masalah tingkat menengah.

Definisi situasi masalah seringkali

menyiratkan bahwa tujuan atau nilai tertentu harus

dicari. Nilai-nilai seperti tujuan organisasi tertentu,

yang penting hanya untuk anggota organisasi

tertentu, perlu dikaitkan dengan tujuan yang lebih

ditentukan oleh nilai-nilai umum. Kemampuan kami

untuk melihat melampaui tujuan organisasi tertentu

ke nilai yang lebih besar yang dapat digunakan oleh

organisasi ini sebagai analogi dalam kebijakan

internasional. Klaim-klaim yang saling bersaing

tentang pandangan umum dan khusus tentang

masalah merasuki baik teori maupun praktik

analisis kebijakan. Dalam pergantian yang

diusulkan ini, yang ia sebut "pemindaian

campuran," seseorang dapat mengambil pandangan

27

yang lebih luas pada waktu-waktu tertentu dan pada

waktu lain bekerja dalam sekumpulan kendala yang

untuk sementara diberikan. Dari yang lebih luas,

melihat masalah dan nilai tujuan dapat dilihat

secara lebih umum; dan berbagai alternatif

kebijakan yang layak - mungkin dalam jangka

panjang - dapat diperbesar.

28

Gambar : 2-1

Specific and Genaral Problems

Blackout of electrical power Gasoline shortages Natural-gas shortages Water shortages Air pollution Water

Resourch shortages

Interrelated problems of energy, ecology, population ( “spaceship Earth”). Disorganization of modern society

Need for New resources Inefficiency in use of resources Exess population in relations to resources External, nonmarket effect of the economy, releted to the population decinty

SPECIFC INTERMEDIATE GENERAL

Problem in functioning of criminal justice system Increases in crime Need for day care for working mother Need for equal employment for women Need for equal employment for minorities Poverty Need for equality in education Need for equality in ehousing Need for excellence and l d hi

General problems of crime and justice Family disorganization Economic inequality

29

B. Perubahan Struktur Masalah Keputusan Politik

Dalam pandangan yang sangat luas dapat

mempertimbangkan untuk mengubah struktur

sistem keputusan daripada membuat keputusan

individu dalam sistem tersebut. Pilihan antara

pandangan yang lebih luas dan sempit tergantung

pada tingkat kepercayaan yang dimiliki dalam

kombinasi bagian-bagian dalam keseluruhan

system, juga tergantung pada diagnosis tentang

kemungkinan dan sumber-sumber yang dapat

dicurahkan untuk analisis dan tindakan. Keputusan

hanya berurusan dengan masalah yang lebih kecil

dalam buku ini mencerminkan sebagian

kesesuaiannya di tingkat pengantar dan sebagian

keyakinan bahwa masalah yang lebih besar dapat

diatasi utuk langkah berikutnya.

C. Bagaimana Situasi Permasalahan Muncul?

Masalah sosial yang diketengahkan oleh

Robert K. Menton, sangat penting agar terdapat

kecocokan antara keadaan yang diharapkan dan

keadaan yang terjadi. Suatu definisi yang mendekati

30

keadaan yang tidak sesuai dengan nilai yang

signifikan dari berbagai kalangan msyarakat yang

menyetujuinya, memerlukan tindakan untuk

merubah situasi.

Definisi mengenai permasalahan sosial

memberi harapan masyarakat tentang kebenaran

terbaik yang diinginkan, suatu perubahan atau

efektifitas yang diinginkan dan mereka ajukan.

Tugas kita adalah menyajikan kebijakan antara dua

kebenaran dan efektifitas yang diperlukan dan

jarang dicurahkan untuk suatu permasalahan yang

penting, serta menawarkan harapan yang

sesungguhnya untuk penawar.

Agar memahami berbagai prespektif terhadap

suatu masalah yang kita cari akar

permasalahannya, sesuai harapan masyarakat

dengan urusan subjektifnya. Maka kita harus

menggambarkan situasi permasalahan dengan nilai

estimasi perorangan atau kelompok yang merasa

tertantang.

Salah satu sumber permasalahan adalah

perubahan sosial yang secara perlahan meningkat

dari kehidupan masyarakat, seperti masalah

31

ekonomi, perubahan demografi, alih profesi

pekerjaan, sebagai salah satu sisi kekuatan negara.

Kemajuan Barat yang menyebabkan masalah

regional, dahulu dianggap skeptik, saat ini dapat

dikompromi. Perubahan teknologi juga menjadi

salah satu permasalahan. yang terpenting

Perubahan kekuatan yang berhubungan

antara kelompok-kelompok juga dapat menjadi

masalah sehingga bercabang-cabang, melebihi

hubungan kekuatan mereka sendiri. Perubahan

sosial mungkin mempengaruhi kedua substansi

yang terbuka (mengenai kasus migrasi) dan tingkah

masyarakat mengenai masalah yang dihadapi. Kasus

proyeksi migrasi akan menjadi bagian analisis-

analisis kita tentang kondisi kebijakan di bawah.

Tugas pertama dari analisis kebijakan sebagai

alasan penelitian dari suatu permasalahan yang

dimunculkan, juga saran yang berhubungan dengan

situasi sosial terhadap perorangan.

Analisis perseorangan mempengaruhi proses

yang lainnya dengan symbol yang dimanipulasi

golongan, yang semestinya menyajikan tes sebagai

alasan umum dengan sedikit fakta yang menyeluruh

32

untuk keadilan bersama.

D. Penggunaan Statistik untuk Mendefinisikan

Permasalahan

Keinginan masyarakat yang kuat tergantung

pada pengalaman mereka di masa lampau.

Indikasinya adalah, perubahan yang menyeluruh

terutama mengenai ekonomi atau masyarakat, yang

diketahui sebagai indikator sosial. Sebagai

tambahan untuk membandingkan data selanjutnya,

dapat membandingkan data antara populasi

kelompok sebagai cara mendefinisikan

permasalahan.

Statistik sangat penting untuk

mengidentifikasikan permasalahan, sehingga sering

digunakan untuk perbandingan antara situasi

aktual dan situasi yang lainnya. Dengan demikian

harapan bisa terduga, dan dapat mendefinisikan

suatu masalah dengan hati-hati.

33

Table 2-1.

Pengeluaran Militer AS dan Uni Soviet, 1936-1948

(Military Expenditures)

Year US (billon dollars)

USSR Billion rubles)*

1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948

0.91 0.94 1.03 1.08

1.50 b 6.04 23.94 63.16 76.70 8L22 43.18

14.39 b 11.77

14.8 20.1 27.0 4L0 b 57.1 70.9 108.4 124.7 137.9 128.2 72.2 68.5 66.0

Source:

Ole R. Holsti The Baseline Problem in Statistics: Examples front

the Study of American Policy," Journal of Politics 37(1975): 190.

Reprinted by permission of The Journal of Politics, © 1975. Old

rubles (officially valued at $20). b Figures selected by Kolko and

Kolko to depict tree

Harapan sebagian orang bergantung pada

apa yang dialami di masa lalu. Indeks semacam ini,

yang mengukur trend ekonomi di masyarakat,

dikenal sebagai indikator ekonomi atau sosial. Selain

membandingkan data dari waktu ke waktu, juga

34

dapat membandingkan data antara kelompok

populasi sebagai cara untuk mendefinisikan

masalah.

Tabel 2-2 menyajikan perbandingan antara

kulit putih dan non-putih rentan terhadap kejadian

kematian dini (sebelum usia 65) dari berbagai

penyebab pada tahun 1972. Untuk setiap baris

dalam tabel, kemungkinan kematian dini dihitung

untuk non-kulit putih dan untuk kulit putih, dan

rasio keduanya dimasukkan dalam tabel. Non-kulit

putih ditemukan 8,9 kali lebih mungkin meninggal

lebih awal dari pembunuhan seperti halnya orang

kulit putih. Untuk TBC, rasionya adalah 5,4 dan

seterusnya sampai rasio terakhir dan terendah

dalam tabel, 037 untuk bunuh diri.

35

Table 2-2. The Ratio of Nonwhite to White Early Death Rates for

Varidus Causes of Death in 1972

Likelihood of Early Death from This Cause for

Nonwhites As a Multiple of the Cause of DeathLikelihood

for Whites at 1972 Mortality Rates

Homicide 8.9

Tuberculosis 5.4

Nephritis and Nepitrosis 4.8

Diabetes Mellitus 3.1

Influenza and Pneumonia 2.5

Appendicitis 2.4

Hernia and Intestinal Obstruction 2.0 Infant Mortality 2.0

Cirrhosis of Liver 1.9

Accidents, other than Motor Vehicle 1.8

Cardiovascular Disease 1.7

Peptic Ulcer 1.7

Malignant Neoplasms (Cancer) 1.3

Motor Vehicle Accidents 1.2 Suicide 0.57

Source: James W. Vaupel, "Early Death: An American Tragedy," p. 109. Reprinted with permission from a smposiumon Valuing Lives appearing in Law and Contemporary Problems Volume XL,

36

Number 4, Autumn, 1976, published by the Duke University School of Law, Durham. North Carolina. Copyright 1977 by Duke University.

Contoh yang kami berikan menunjukkan

bahwa statistik merupakan sarana penting untuk

mendefinisikan masalah; bahwa mereka sering

digunakan untuk melakukan perbandingan antara

situasi aktual dan situasi lain di mana harapan kita

didasarkan; dan bahwa mereka harus digunakan

dengan hati-hati dalam mendefinisikan analis

masalah.

E. Mendenfinisikan kembali permasalahan

Ketika memilih definisi tentang analisis

masalah dan analisis kita, kemudian mengarahkan

untuk membuat rekomendasi, perlu

menyampaikannya keapada orang lain bahwa

definisi kita lebih baik daripada mereka. Persuasi ini

mungkin dimulai sebelum analisis selesai.

Dalam proses persuasi dan diskusi, adanya

kemungkinan untuk mendefinisikan kembali

masalah yang lebih penting atau kurang penting,

lebih umum atau kurang umum, atau melibatkan

37

nilai-nilai yang berbeda dari yang disajikan

sebelumnya. Dalam mendefinisikan kembali

masalah, sering memiliki kemungkinan untuk

menyalahkan orang atau institusi. Dengan demikian,

beragam pandangan tentang masalah yang menjadi

dasar peserta dapat ditekankan dan dipolarisasi

melalui eskalasi counteraccusations.

F. Definisi Pilihan Analisis

Analis warga dapat mempertimbangkan

semua cara redefinisi yang baru saja kami jelaskan.

Definisi awal suatu masalah seringkali terkait

dengan penyebabnya yang nyata. Warga-analis

diharapkan mengambil perspektif yang luas dan

mempertimbangkan terkait bagaimana kebijakan

muncul. Dengan mempertimbangkan berbagai

konsekuensi dan kepentingan definisi masalah,

dapat menilai di antara kebijakan dengan cara yang

lebih mencerminkan kepentingan publik, dengan

tujuan meningkatkan tidak hanya kesejahteraan

umum tetapi juga kelayakan politis.

38

BAB IV

KRITERIA PILIHAN KEBIJAKAN

Untuk memilih kebijakan terbaik dari

sekumpulan alternatif, kita harus mengetahui secara

jelas tentang arti "terbaik." Memilih makna yang jelas

untuk "terbaik" akan memungkinkan kita untuk

mengumpulkan data yang relevan dan membandingkan

hasil kebijakan yang diharapkan untuk melihat mana

yang terbaik. Pedoman yang dapat gunakan untuk

menyatakan dan menyesuaikan kriteria untuk pilihan

kebijakan berasal dari banyak sumber, namun sumber

penting dari kriteria yang digunakan dalam analisis

39

kebijakan adalah disiplin ekonomi. Selain itu, Ekuitas

(Keadilan/kesamaan-equty) atau kewajaran/kejujuran

(fairness) menjadi penting untuk analisis kebijakan.

Kriteria semacam ini dapat digunakan dalam analisis

kebijakan jika dapat diukur secara kuantitatif.

A. Bentuk Prinsip System Moral (Etis)

Kita sering memulai dengan mengumpulkan

nilai khusus dan umum dimana selanjutnya kita

mengaturnya secara sistematis Kita harus mencoba

membabat kriteria prinsip moral yang jelas sehingga

mereka dapat menggunakan analisis yang luas

konsistennya sehingga bisa menggabungkan

berbagai nilai dan menyeluruh sehingga mereka

akan membandingkan suatu rentang yang luas

sebagai alternatif kebijaksanaan. Kita telah

membicarakan tentang kemaslahatan bersama serta

ketertarikan umum sebagai bentuk yang merujuk

pada bentuk kriteria dengan maksud prinsip moral.

Tetapi bentuk ini terbentuk dengan sendirinya maka

moral diperlukan.

B. Keinginan dan Kelayakan Politik

Dua kata “terbesar” sebagai ukuran yang

40

tetap dengan satu sama lainnya untuk suatu

kemungkinan yang sama sebagai alternatif. Suatu

ukuran yang akan kita tetapkan agar mendekati

kejelasan, berkelanjutan dan jaringan menyeluruh

yang bermanfaat sebagai alternatif. Suatu ukuran

yang akan kita tetapkan sehingga mendekati

kejelasan, berkelanjutan dan jaringan menyeluruh

yang bermanfaat untuk analisis, yaitu dengan

menggunakan lengkungan kriteria tunggal, suatu

system yang berkelanjutan.

Kriteria yang digunakan untuk semua pilihan

bagaimanapun juga hal ini sangat umum dan

mungkin hal itu tidak ada sesuai nilai moral.

C. Sifat Kriteria Keadilan yang diinginkan dan

kebijakan/ keputusan yang mungkin

dilaksanakan.

Maksud dari kata “baik” dari yang kita dipilih

untuk dilaksanakan dengan sesuatu yang

diinginkan dari suatu kebijakan, apakah

berhubungan dengan kebijakan umum atau standar

umum mengenai moral. Kita diminta pula untuk

membedakan yang diinginkan dari suatu keputusan

41

yang mungkin dilaksanakan, membandingkan suatu

kemungkinan sehingga suatu keputusan dapat

dijadikan atau dijalankan.

Nilai akhir yang dihasilkan dari suatu

keputusan juga tergantung pada beberapa banyak

usaha kita dan hasil kerja kita. Keputusan yang

tidak mungkin dilaksanakan, sebab nilai yang

sebenarnya bisa ditemukan oleh adanya penelitian.

Banyak sistematika kajian tentang memilih

keputusan meski terfokus searah dengan apa yang

dilaksanakan sesuai dengan harapan. Total

keputusan yang dijalankan bukan hanya dijalankan

suatu kebaikan tetapi juga suatu analisis yang

mendalam seperti diplomasi, mungkin suatu seni

pertama kita menentukan yang relative berhaga dari

suatu kebijakan. Kita mulai menjumpai alternative

yang tidak mungkin dijalankan tanpa adanya

bantuan dan memerlukan koordinir yang jelas

tentang alternatif-alternatif tersebut.

Kondisi yang terpenting untuk kemungkinan

dijalankan dengan mudah satu kebijakan harus ada

persetujuan dari masyarakat untuk mendukung

suatu keputusan. Suatu teleologis kriteria umum

42

dalam diskusi kita apa satu keputusan akan

menjadi besar manfaatnya dari yang lainnya, para

pelaksana alternative perbandingan atau “kebijakan

terbaik” akan berpengaruh pada beberapa

perbandingan dengan kriteria teleologis.

Untuk memilih berbagai keputusan dalam

peraturan sosial yang tertentu (warga Negara,

pegawai negeri, pekerja) ini membuat suatu

perlakuan yang besar dari aturan-aturan yang ada.

Kriteria-kriteria teleologis dibuat secara jelas,

mereka sering mengambil jalan pintas maka sebab

dari itu kita harus memaksimalkan ketentuan yang

terus menghasilkan secara menyeluruh diantara

jalan pintas kesejahteraan, pilihan yang

memuaskan, jaringan yang berguna, dan

perbandingan secara keseluruhan dari keistimewaan

ini tampak yang bukan merupakan teleologis biasa

mempunyai ciri-ciri tersendiri. Mereka menyuplai

kelas khusus terhadap tindakan yang dilarang

sehingga tidak terjadi pada kelas lainnya. Suatu cara

untuk memutuskan dua tipe yang prinsip atau

kebersamaan yaitu dengan menggunakan system

perhitungan yang konsisten, hanya untuk

43

memaksimalkan norma, ukuran teleologis yang

diikuti oleh nonteleologis yang dipaksakan. Kita bisa

menunda alternative yang kita pilih dengan

penghapusan dari analisis kita sehingga melarang

adanya paksaan dari semua alternative tersebut bisa

dilaksanakan dengan mudah.

Persetujuan ini membutuhkan pendekatan-

pendekatan terhadap system deduktif/awal supaya

persetujuan dapat bersatu. System deduktif

digunakan sebagai analisis untuk membandingkan

akibat yang ditimbulkan oleh keputusan. Meskipun

kita diminta untuk belajar memilih analisis

keputusan dalam bentuk kriteria moral umum,

karena mereka melakukannya karena kejelasan yang

tenis-menerus adalah bagian terpenting dari

pendidikan tentang problem masyarakat. Banyak

analisis professional siap melakukan analisis yang

bermanfaat, oleh karena itu kita akan menemukan

banyak guna untuk mengerti alasan terhadap

system nilai.

D. Moral: Tujuan dan keharusan

Analisis yang luar biasa menggunakan dua

tipe perbedaan mengenai kriteria moral untuk

44

memilih ketentuan. Satu tipe diketahui sebagai

“Teleologi” dari bahasa Yunani yang berasal dari

kata “Telos atau end” yang memperhatikan tujuan

akhir (hasil) bertindak dengan konsisten suatu

kebijakan kita yang berbentuk hukum atau

kebenaran. Kita juga membuat banyak pilihan

dalam berbagai bentuk kriteria sehingga bebas dan

konsekuen atau yang “bukan teleologis”. Kriterian

non teleologis tipe yang terpenting di dunia sebagai

mana mereka katakan pada kita tidak diangkat

sebagai tipe keputusan yang jelas.

Standar pengukuran teleologis yang luar

biasa sebagai alternative cara terpenting dengan rasa

bangga untuk apa mereka mengeluarkan sebagai

hasil yang spesifik. Bagaimanapun juga terdapatnya

kriteria menjadi batasan yang ditentukan atau

ketidak bebasan tetapi tidak muncul dari peraturan

moral atau social Ukuran lainnya tampak, sehingga

mempunyai cirri-ciri tersendiri dan nonteleologis

sebagai jaminan bagi level pendidikan rendah atau

masalah kesehatan seluruh warga Negara. Tetapi

dari waktu ke waktu kita juga mungkin

memutuskan kembali sebuah peraturan yang sangat

45

berharga dan bermanfaat. Meningkatkan atau

menurunkan tingkat sumber penghasilan yang

tersedia mungkin naik atau turun pada yang level

rendah. Terakhir standar ukuran antara kriteria

teleologis dan nonteleologi kadang menghasilkan

perbandingan.

E. Sumber Kriteria Moral

Segenap warga Negara terdapat berbagai

kelompok yang berpihak pada nilai atau system

nilai, struktur keagamaan dan persetujuan yang

diakui dari berbagai nilai. Contoh, nilai yang secara

tidak langsung dalam etnik Yahudi Kristen. Kultur

politik suatu Negara mewujudkan suatu pengertian

suatu nilai yang pantas. Tugas yang umum dalam

memformulasikan hasil untuk analisis keputusan

untuk dimengerti dan memungkinkan menyatukan

nilai yang bertebaran oleh partisipan serta

menafsirkan nilai ke dalam bentuk yang mudah

diukur.

Kriteria yang digunakan untuk menganalisa

keputusan atau suatu program, selalu dengan

indicator yang spesifik daripada variabel-variabel

46

yang menyeluruh sebab indikator yang khusus bisa

diukur dengan mudah. Menentukan kebijaksanaan

yang baku menjadikan masyarakat lebih baik dalam

hal pengetahuan sosialnya dalam menjaga berbagai

perdekatan yang berbeda. Kedua pendekatan ini

berhubungan dengan berbagai karakter kedisiplinan

dan catatan nilai yang tersirat dalam berbagai

disiplin dengan apa tujuan yang “Terbaik” untuk

menikmati suatu keadilan yang luar biasa atau

kehidupan yang normal. Suatu perbandingan yang

sistematis suatu kebijakan yang dihasilkan dari

ekonomi yang menampilkan gambaran dalam

pemasaran ekonomi atau taksiran keuntungan

dalam keberhasilan yang berharga. Penelitian

sosiolog dan penelitian lainnya yang dipercayakan

pada survey sampel selalu menanyakan yang

menarik pada masyarakat diukur berdasar

ketentuan masa lalu, dan tidak membiarkan suatu

pertanyaan berbentuk ilmu moneter. Ilmu politik

mempunyai banyak pertanyaan mengenai tanggapan

responden, opini diharapkan sebagai keputusan

alternatif.

Suatu asumsi dasar analisa yang berharga

47

adalah dua keseimbangan dari suatu pemasaran

yang dibandingkan secara keseluruhan. Keuntungan

dari suatu kebijakan harus berupa keuntungan

sosial yang dikalkulasikan sebagai perbedaan antara

keuntungan mendapatkan kenaikan bayaran dan

kehilangan bayaran ketika penghasilan menurun.

Ketika suatu asosiasi membutuhkan pengajuan

ketentuan nilai dana belanja maka jelas mencakup

semua analisa nilai keuntungan pula. Jika kita

menggolongkan dalam analisis kita konsep.

“kesempatan yang berharga” terhadap ”kesempatan

ekonomi yang berharga dari suatu nilai yang

berharga pula,” maka tidak jadi dilakukan dengan

alternatif penyelesaian.

Analisis yang berharga yang telah dijalankan

dengan begitu intensif oleh pemerintah. Walaupun

kemampuan untuk menjalankan suatu standar

ukuran yang umum sebagai salah satu sifat yang

terpenting dari teknik analisis ini, berusaha

mengaplikasikan dengan berbagai pertemuan yang

membicarakan tentang keuntungan dan kekurang-

jelasan terhadap evaluasi keuangan. Di sisi lain

analisa keputusan hanya mengidentifikasi

48

kebijaksanaan yang baik serta kehati-hatian untuk

suatu keputusan yang terbaik. Ini memerlukan

suatu pengetahuan yang mungkin tidak leluasa

untuk membuat suatu keputusan seperti langkah-

langkah dari suatu bantuan yang diperlukan.

Analogi rasio keuntungan yang berharga

dalam kasus ini yang kita tidak bisa mengkur dalam

bentuk keuangan yang menguntungkan, tetapi

dapat memberikan beberapa keuntungan lainnya

kepada mereka. Jika keuntungan kita ataupun

keunutungan keberhasilan yang digambarkan

berbentuk urutan dari suatu pekerjaan seseorang.

Rasio keuntungan yang berharga atau rasio

kefektifan yang berharga dapat dilakukan untuk

sebuah test yang efisien. Standar ukuran kadang

digunakan untuk memilih suatu ketentuan

efisiennya untuk masalah ini dengan maksud

mendapatkan jumlah bayaran per unit yang lebih

besar dari hasil yang diinginkan atau mendapatkan

hasil jumlah nilai akhir.

F. Kriteria Keadilan

Kriteria yang optimal dari patrea mengatakan

49

: ‘keuntungan apakah seorang ahli yang ”efisien”

selalu meminimalkan biaya atau memaksimalkan

jaringan keuntungan dalam pilihan yang

memuaskan hati, sehingga terfokus kepada keadilan

yang sering dijalankan oleh peraturan yang

menyeluruh dan kajian kebijakan umum. Bentuk

keadilan yang digunakan begitu luas oleh ahli

ekonomi tetapi mendekati “efisien” sebagai standar

moral walaupun terdapat beberapa nilai yang dicoba

mengangkat sebuah kerangka berpikir yang

didalamnya terdapat sedikit perbedaan mengenai

keadilan atau kejujuran yang bisa dibandingkan.

Suatu percobaan sebagai gambaran suatu

perbedaan antara “keadilan vertikal atau keadilan

horizontal” keadilan horizontal telah menegaskan

“perlakuan sama dan yang sama”.

Dalam keadilan vertikal telah ditegaskan

sebagai “perlakuan tidak sama dan keadaan yang

tidak sama” terbiasa menjadikan mereka mendekati

kesamaan. Kita akan sering menemukan standar

tersebut tentang keadilan vertikal yang lebih sulit

untuk menerapkan dengan keadilan horizontal,

bukan hanya kita memberikan alasan yang

50

menyenangkan masyarakat tentang ketidak adilan

tetapi kita mesti memutuskan bagaimana ketidak

adilan bisa menyenangkan mereka. Aturan putusan

yang adil khususnya bisa menjadi penting dalam

analisa bayaran yang di transfer pemerintah. Jika

mereka tidak miskin maka tidak mengharapkan

distribusi bantuan kemiskinan. Jika standar ukuran

patreo akan melarang berbagai transfer dan yang

kaya ke yang miskin.

Penafsiran lainnya tentang keadilan, sehingga

masyarakat berupaya menerima terhadap apa yang

mereka lakukan, kemampuan, atau dengan cara

yang terbiasa, sehingga peranan penting diskusi kita

mengenai pendapatan swasta bisa bermanfaat. Dari

berbagai diskusi kita harus berhati-hati dalam

membedakan antara kriteria keadilan dengan kriteria

keefektifan. Sebagai aspek tambahan mengenai

keadilan yang bijaksana sehingga mengubah sedikit

situasi masyarakat terhadap apa yang mereka

harapkan masalah yang pantas muncul dengan

kejahatan perorangan dengan perubahan yang legal

telah diserahkan sebagai “Peralihan Kebijakan”.

51

BAB V

ALTERNATIF, MODEL, DAN KEPUTUSAN

Setelah kita memilih kriteria, untuk menganalisis

pendapat, kita harus berhubungan dengan mereka

untuk mengantisipasi jalan pintas suatu kebijakan

untuk memilih antara berbagai kebijakan. Pertama kita

harus menerapkan alternatif kebijakan yang jelas,

dengan penafsiran yang luas dari berbagai alternatif yang

akan dihasilkan dimana hasil (positif atau negatif) yang

cocok dengan kriteria kita. Hubungan keputusan ini

dengan hasil mereka yang mencakup berbagai model

formulasi.

52

A. Alternatif kebijakan

Analisa kebijakan meliputi perbandingan

suatu alternatif kebijakan yang mendekati bentuk

kriteria khusus, tetapi tidak mempunyai pandangan.

Situasi permasalahan tidak selalu mendekati bentuk

aslinya. Situasi permasalahan berikutnya mungkin

terfokus dalam bentuk gambaran nilai secara lisan

yang samar-samar. Dalam kasus berikutnya kita

akan menyetting sebuah daftaran alternatif

kebijakan selanjutnya untuk di analisis. Suatu

alternatif kebijakan sering menggunakan rancangan

yang dipersiapkan dalam suatu undang-undang

untuk dipatuhi.

Analisis yang mendalam untuk mengajukan

sebuah rancangan kebijakan lebih spesifik untuk

ditampilkan dalam dua bentuk. Pertama, asumsi

hipotesis kita sebagai aktifitas dalam bentuk

rancangan yang akan dilaksanakan dengan penuh

kehati-hatian, ketepatan serta teruji terhadap apa

yang akan terjadi. Kedua, asumsi kita harus

mencakup segala aktifitas yang akan dilaksanakan

terhadap beberapa perbandingan efektifitas

terpercaya yang diharapkan dari suatu agensi

terhadap tugas yang diberikan.

Variasi ini sebagai implementasi suatu

gambaran perbedaan arti antara suatu “kebijakan”

dan “suatu perencanaan”. Suatu kebijakan

53

mendekati kemiripan dengan suatu perencanaan

kecuali mencakup kebiasaan kurang pasti sehingga

apa yang direnungkan akan benar-benar dijalankan

sebagai perencanaan yang menjamin sedikit

nasehat tidak formal. Diantara alternatif kebijakan

yang kita putuskan, suatu kebiasaan tanpa

pelaksanaan untuk diambil tanpa adanya tindakan

baru perintah, diakui situasi yang ada untuk

berlangsung. Ini penting dalam keputusan awal kita.

Sebuah gambaran alternatif dan kreatif. Suatu

variasi yang melebar dari suatu alternatif yang

sedang berjalan dengan aspek pembesaran dan

pengadilan dari suatu permasalahan yang

membutuhkan keputusan. Suatu sumber alternatif

yang akan kita putuskan dalam bab 5 tentang

operasional pemasaran. Sumber alternatif lainnya

adalah pengalaman di kota-kota lain di berbagai

negara. Lebih dulu menggunakan kebijakan di

tempat lain, mempersiapkan kita bukan hanya

alternatif, tetapi juga dengan informasi mengenai

pengaruh mereka. Sebagai tambahan mengenai

sumber alternatif adalah keilmuan kita dan

teknologi.

B. Alternatif Perorangan

Pilihan alternatif anda untuk menganalisis

bagian yang sebenarnya dari suatu perkumpulan

54

alternatif perorangan yang lebih besar. Satu pilihan

perorangan pilihan anda untuk mencurahkan usaha

anda, untuk menganalisis suatu permasalahan

dalam bentuk pertanyaan. Juga apapun pilihan

anda untuk langsung merekomendasi ke depan dari

berbagai informasi yang mendetail untuk

memutuskan apa yang mencakup lebih luas, dengan

meperhatikan waktu untuk bertemu dan bertindak.

Jika kira-kira analisis ini perlu diputuskan sehingga

memerlukan analisis selanjutnya, jika anda

mempunyai waktu dan sebagai inti untuk di

kerjakan.

C. Model dan Cara

Untuk memilih di antara alternatif

kebijakan dalam bentuk konsekuensi, kita harus

memprediksikan konsekuensi mereka. Dugaan kita

mengenai acuan kebijakan yang akan menghasilkan

yang baik jika dikerjakan secara tidak langsung,

tidak menghasilkan hal yang diharapkan terhadap

penyebab dan pengaruh tersebut, dengan persiapan

pemilihan model pada aspek global. karena sering

berdasarkan perasaan atau pandangan suatu

bangsa yang mengakibatkan dugaan semu di

samping keputusan awal kita mengenai suatu

alternatif.

Suatu analisis kita yang lebih spesifik

55

tentang konsekuensi alternatif seperti model kita,

memperbaiki perumusan kita, dan dalam proses

perbaikan daftaran kita sebagai jalan pintas yang di

persiapkan. Berbagai variasi model perbandingan

mereka mengenai kekerasan dan tingkat

kerpercayaan bahkan hanya dalam bentuk

pengetahuan yang meliputi (ilmu social) tetapi juga

mengenai waktu dari berbagai sumber yang telah

kita analisis. Suatu variasi yang berhubungan

dengan model kebijakan yang telah di ajukan, suatu

sumber khusus penemuan bidang ilmu sosial seperti

model di lapangan adalah operasional lapangan,

system analisis, dan menejemen keilmuan.

Berbagai model dalam analisis kebijakan

harus selalu berhubungan dengan berbagai pilihan

yang memungkinkan terhadap tindakan yang di

hargai atau hasil yang tidak di hargai atau variable,

mutu yang berharga, harus berhubungan dengan

system moral yang umum dimanapun hasil variable

yang menyeluruh, sugesti kita beberapa tahun

mengenai, kehidupan penghasilan,s erta efisiensi

yang memerlukan hubungan dalam kebanyakan

dalam system moral yang umum. Jika kita memilih

diantara berbagai kebijakan yang mempengaruhi

tiga perbedaan nilai.

Kita perlu mengetahui pengaruh variable

non kebijakan sebagai salah satu dari berbagai

56

kebijakan. Model-model yang digunakan untuk

analisa kebijakan mungkin baik, yang umum atau

yang khusus. Mungkin mereka menerapkan

berbagai situasi berbeda dengan seluruh

pengetahuan yang tersedia, sehingga mungkin

perpindahan dari lapangan yang satu ke lapangan

yang lainnya. Untuk mengevaluasi suatu program

yang dipersiapkan hanya pada program tersebut,

rentangnya dari yang simple sampai kompleks,

mengandalkan system alam yang kita gambarkan,

serta waktu dan hasil yang kita gambarkan.

Mungkin juga alternatif kita diantara yang simple

dan model yang kompleks yang kita rubah antara

yang lebih kecil dan yang lebih besar di dalam

paduan pendekatan. Pada prakteknya penerapan

analisis kita yang mendalam bukan hanya penting

mengenai keputusan akan tetapi waktu serta hasil

yang ada. Prinsip yang menyeluruh yang kita cari

dari alternatif kebijakan, tidak hanya mencari

perbaikan dengan segera dari suatu permasalahan.

D. Ketidakpastian Model

Beberapa model yang kita gunakan tidak

hanya kompleks dan rumit tetapi juga dalam

perbandingannya jelas dengan hasil yang mereka

prekdisikan. Model –model yang mencakup ilmu

alam sering membuat prediksi singkat mengenai

57

ketidak -jelasan variasi statistik, ilmu sosial

biasanya mencakup pengalaman yang tersurat

sehingga mungkin kesalahan random yang

ditampilkan dan prediksi mereka berkarakter

statistik.

Model kualitatif digunakan untuk

mengatakan kepada kita apapun alasannya bahwa

kebijakan lebih baik daripada pilihan yang lainnya

diantara berbagai politik yang luas, ekonomi, atau

system sosial juga memiliki konsekuensi terhadap

berbagai kemungkinan kebijaka. Tipe objektif

kebijakan bahwa hubungan alternatif keputusan

antara proses dalam system yang digunakan.

Penafsiran kita pada suatu ketika menjadi kurang

valid,tipe/ model selanjutnya yang sulit membuat

penafsiran untuk mengimplementasikan kebijakan.

Jika kita mempunyai pengetahuan yang sistematis,

maka memutuskan sebagian yang kita pilih dari

variable-variable tersebut terbatas pada perasaan

yang kontak perorangan. Kita lebih dibatasi oleh

analisis formal kita terhadap model yang

mempengaruhi “kebijakan” untuk

mengimplementasikan.

E. Model-model Statistik

Ketika mendapat ketidak pastian dalam

system pembelajaran kita, ketidak pastian

58

digambarkan secara kuantitatif dalam ketidak

pastian kita dapat menganalisis statisitik karena

mencakup beberapa hubungan.

1. Daftar hasil

Kriteria model digambarkan dengan kata-kata

clan konsep-konsep melebihi dari yang telah

diperhitungkan. Dalam ilmu sosial terdapat dua

keputusan yang hampir sama. Jika kita

mengharapkan nilai alternatif kebijakan,

pertama kita memilih indeks yang valid,

berhubungan dengan kriteria valuatif kota

untuk ,mengukur nilai hasil kebijakan. Analisis

ini mungkin lebih untung dan berhasil

dibanding kebijakan yang di buat dengan

bentuk lain.

2. Menguji dan memperbaiki model.

Jika kita menyebabkan yang berhubungan

dengan yang kita putuskan dan ketekunan

dengan memikirkan model, cara dan akhirnya

selalu digunakan clan testing kita banyak

menghabiskan waktu. Tingkat permulaan model

kita, khusus nya jika kita dibawah tekanan

waktu mungkin tergantung pada gambaran yang

kasar clan waktu yang tersedia. Untuk

pengembangan dari verifikasi model akhir yang

panjang, memandang kedepan dengan

penelitian kebijakan yang menyeluruh

59

khususnya yang relevan. Untuk analisa

kebijakan kita memerlukan bukan hanya

perbaikan model kita tetapi keputusan mereka

yang cukup untuk tujuan indra untuk melihat

apa yang mereka perlu perbaikan. Kita harus

“sensitif” mengetest hasil kita untuk merubah

model variabel atau parameter model kebijakan

yang berhubungan di dalam prakteknya yang

memerlukan pengetestan, bukan hanya kontrol

atau kondisi “laboraturium” diantara analisis

serta tindakan, dapat diambil untuk berbagai

tujuan, terus menerus melakukan perbaikan

fungsi organisasi atau memutuskan kembali

mengenai status organisasi itu sendiri.

Evaluasi penelitian dapat memudahkan

pengembangan seperti berbagai model serta

pengaruh yang luas. Cara penelitian sosial

khususnya yang berhubungan dengn cara

pengetestan dengan model kebijaksanaan yang

relevan. Jika kita dapat mengkhususkan

berbagai variabel itu mempermudah mahasiswa

dalam penyelesaian dan baik dalam

menghilangkan rasial system sekolah, kita lebih

baik memutuskan suatu kebijakan mengenai

system pendidikan. Konsekuensi yang di adopsi

mengenai suatu kebijakan walau bagaimanapun

tidak terbatas pada pengaruh yang cepat

60

terhadap perorangan yang secara langsung.

3. Diagram keputusan

Analisis kebijakan menggunakan berbagai model

keputusan yang telah disetujui untuk berbagai

pilihan mempunyai ciri tersendiri dalam

pendekatan penggunaan diagram untuk

membuat keputusan. Untuk tujuan inti, harus

melampirkan berbagai nilai hasil cabang sebelah

kanan, contoh-contoh yang kita berikan disini

sebagai asumsi kita yang simple dan diharapkan

membuat keputusan tentang populasi dari yang

digambarkan, komplikasi selanjutnya

,mencakup lebih dari satu langkah dalam

lingkaran suatu aksi dan observasi, dengan

berbagai fokus suatu keputusan yang serius.

Kita membuat suatu keputusan dan

mengobservasi berbagai hasil yang di percaya

dari suatu pilihan kita dan bagian yang tidak

diketahui atau variabel-variabel random kontrol

kita, hasil kita selanjutnya membuat suatu

keputusan lain. Dengan berbagai cabang yang

dimungkinkan dalam diagram. Langkah akhir

berbagai alternatif bisa lebih banyak dalam

berbagai cabang pilihan bentuk ini memerlukan

perhitungan yang lebih kompleks.

61

BAB VI

PASAR SEMPURNA, PASAR TIDAK

SEMPURNA DAN PERBAIKAN KEBIJAKAN

Bidang ekonomi telah berkontribusi dalam

meciptakan kumpulan teknik analitik dalam model

pasar, yang juga memiliki peran penting dalam analisis

kebijakan. Model-model ini memberikan dua fungsi yang

bermanfaat. Fungsi pertama yaitu salah satu

pemahaman deksripsi, dimana model ini mampu

menjelaskan hubungan sebab-akibat dan meningkatkan

kemampuan untuk memperkirakan hasil perubahan

dalam lingkungan kebijakan. Fungsi kedua yaitu fungsi

petunjuk. Mengikuti jejak Adam Smith mengenai

62

“invisible hand” (kekuasaan tak terlihat) dalam pasar,

para ekonomi telah mengidentifikasi sebuah kombinasi

khusus dalam kondisi pasar yang mampu menghasikan

hasil terbaik, yaitu yang memuaskan pelanggan. Ketika

semua kondisi ini terjadi secara simultan, terjadilah

sebuah kondisi yang disebut “pasar bebas”.

Bab ini menghadirkan bagan dasar dari model

pasar ekonomi. Dikarenakan keterbatasan tempat,

perluasan tidak bisa diberikan kepada tingkat struktur

pasar. Oleh karenanya, pasar bebas diberlakukan untuk

mengilustrasikan hubungan timbal balik antara peserta

pasar dan kekuatan pasar dan kita harus menguraikan

perannya dalam memuaskan pelanggan.

A. Permintaan dan Penawaran dan Memaksimalkan

Sumber Daya

Mahasiswa yang belajar Pengantar ekonomi

sudah tak asing lagi bahwa semua yang berkaitan

dengan ekonomi adalah tentang demand and supply

(permintaan dan penawaran). Meskipun secara

umum benar, banyak hal kompleks yang ada

didalamnya.

Jika kita membayangkan permintaan adalah

sebuah pasar barang konsumen, kita mengobservasi

minat seorang individual, keluarga dan masyarakat

secara khusus dalam barang atau jasa. Dalam

mewujudkan hasratnya, para pelanggan harus

63

mengetahui sumber daya yang mereka miliki dan

apakah barang tersebut membahagiakan. Mereka

pun harus menyadari biaya yang harus dikeluarkan

untuk itu. Kurva permintaan tradisional

menunjukkan seberapa besar keinginan pembeli

untuk membeli suatu barang dipengaruhi oleh

perubahan hanya dalam satu pengaruh, yaitu harga

produk tersebut. Pada setiap harga yang mungkin

(diasumsikan konstan terlepas dari jumlah yang

dibeli), kurva permintaan menunjukkan jumlah unik

dari barang yang ingin dibeli oleh pembeli. Basis

yang mendasari permintaan dan penawaran

menunjukkan kepentingan yang bertentangan dari

kedua belah pihak dalam hal harga, dengan

permintaan lebih memilih harga yang lebih rendah

dan pemasok dengan harga yang lebih tinggi.

B. Kondisi untuk Pasar Bebas

Hingga saat ini sangat sedikit yang telah

dikatakan tentang kondisi yang harus ada dalam

solusi pasar bebas. Salah satu yang paling umum

dalam kondisi ini menentukan bahwa pembeli dan

penjual harus sangat banyak di setiap pasar

sehingga tidak ada satu pun dari mereka yang dapat

memberikan pengaruh yang cukup besar pada harga

yang dihasilkan.

Persyaratan daya saing ini berarti bahwa

64

setiap pelaku pasar hanya akan merespons situasi

harga, daripada secara individual menentukan

harga-harga itu. Akibatnya, sinyal harga menjadi

refleksi akurat dari preferensi peserta. Agar sistem

pasar bebas dapat menyesuaikan diri dengan

kondisi dan preferensi yang berubah, para peserta

tidak hanya dibatasi memiliki pangsa pasar yang

kecil tetapi juga dapat memasuki atau meninggalkan

pasar secara bebas. Kondisi kunci lainnya

menyangkut jenis informasi yang harus dimiliki oleh

penuntut dan pemasok. Jika informasi itu tidak

memadai, keputusan yang dihasilkan tidak akan

benar-benar mencerminkan kepentingan peserta.

C. Pengaruh dan Ajakan

Asumsi paling besar dalam model pasar

bebas adalah transaksi akan menjadi bebas, tanpa

adanya pengaruh atau paksaan. Pembeli dan penjual

melakukan transaksi secara sukarela sehingga

memungkinkan melakukan itu dengan situasi yang

lebih diminati. Sangat jelas bahwa akan ada

ketidaksetaraan setelah transaksi, namun sebuah

transaksi yang ideal tidak akan menyengsarakan.

Hingga pada kondisi ini, hukum yang legal akan hak

milik akan dianjurkan.

D. Kesalahan atau Kekurangan Informasi

65

Sebuah system pasar bersandar pada dasar

hukum yang sah. Hukum yang mengatur transaksi

ada untuk mengatur penipuan maupun paksaan.

Transaksi membetuk sebuah kesepakatan antara

dua pihak. Jika barang yang diberikan berbeda dari

yang dijanjikan, diperbolehkan untuk mengajukan

upaya hukum. Ketidak cukupan informasi akan

membentuk kondisi dimana penjual dan pembeli

akan berusaha untuk mencari kebenaran atas

pihaknya dalam persetujuan. Salah satu fungsi dari

system yang legal adalah untuk menjaga konidisi

sesuai dengan perjanjian yang mana yang akan

diikuti.

E. Kurangnya Persaingan

Meskipun barang terjual dengan kondisi

transaksi yang sukarela dan informasi akurat, model

pasar bebas mungkin saja gagal dikarenakan

kurangnya persaingan. Kondisi ini muncul ketika

jumlah penjual atau pembeli kurang sehingga akan

berperngaruh pula pada pemasukan. Dalam kasus

produsen, ini berarti keputusan untuk mengubah

hasil produksinya akan mempengaruhi harga yang

bisa ia peroleh. Kekuatan yang ia miliki dalam pasar

mengindikasikan bahwa dia tidak hanya merespon

harga pasar namun lebih ke mempermainkan harga.

Dengan “kuasa” atas monopoli harga yang bukan

66

hanya tinggi tetapi juga gagal dalam memberikan

harga yang akurat atas barang tersebut. Hal ini

menunjukkan kegagalan koordinasi system harga

yang seharusnya mempertimbangkan produsen dan

konsumen.

F. Efek Eksternal pada Pasar

Meskipun ketika dorongan produsen dan

pembeli yakin untuk bertransaksi di pasar bebas,

kegiatan yang dilakukan bisa saja memiliki

konsekuensi yang tak mempengaruhi harga dan

transaksi. Seperti konsekuensi yang beristilah “efek

eksternal” disebabkan mereka menyertakan orang-

orang yang tidak berpartisipasi dalam keputusan

pasar sehingga mengalami efek eksternal pada

mekanisme transaksaksi sukarela. Hal-hal diluar

pasar ini bisa negative atau positif. Jika seorang

produsen atau pelanggan menciptakan penglihatan,

pendengaran, bau, atau kondisi air yang akan

menurunkan kesejahteraan produsen atau

pelanggan lain tanpa pengganti yang sesuai untuk

efek yang ditimbulkan, hal eksternal negative atau

biaya tak terduga dari luar akan muncul. Masalah

dengan biaya eksternal adalah bahwa produsen

tidak akan menyesuaikan tingkat produksinya dan

pilihan inputnya untuk memperhitungkan biaya-

biaya ini. Dia tidak akan menjadi kalkulator yang

67

efektif untuk kontribusinya sendiri pada biaya dan

manfaat sosial.

G. Barang Kolektif: Jenis Eksternalitas

Kita selanjutnya mempertimbangkan kategori

luas ketidaksempurnaan pasar yang tumpang tindih

sebagian dengan kasus penurunan biaya dan

manfaat eksternal. Istilah "barang kolektif" yang

mengacu pada kategori ini, dapat didefinisikan

sebagai barang yang dikonsumsi secara kolektif,

bukan secara terpisah, oleh dua atau lebih

konsumen yang konsumsinya tidak dapat

dipisahkan dengan mudah. Kita akan

mendefinisikan barang kolektif bukan sebagai

mengidentifikasi kasus baru kegagalan pasar tetapi

lebih pada membedakan kasus sebelumnya dan

menguraikan kasus kombinasi.

Barang-barang pribadi dicirikan oleh

persaingan yang dimaksudkan bahwa satu orang

dapat menikmati manfaat kemeja, sejumlah sumber

daya atau input yang produktif harus habis sehingga

tidak dapat digunakan untuk memuaskan preferensi

kemeja orang lain. Oleh karena itu dua peminat

kemeja adalah saingan untuk sumber daya

produktif, dan dua set input akan diperlukan untuk

memenuhi kedua permintaan. Dalam hal barang

kolektif seperti pertahanan nasional, sumber daya

68

perlu menyediakan perlindungan seharga satu kapal

selam, satu orang secara bersamaan dapat

memberikan perlindungan bagi individu lain.

Konsumen pertahanan nasional bukan saingan dari

input pertahanan nasional, berbagi daripada

bersaing untuk sumber daya.

H. Barang Kolektif: Jenis Biaya-Berkurang

Mari kita mengalihkan perhatian kita ke

contoh situasi penurunan biaya, sekali lagi berfokus

pada kasus-kasus ekstrim atau kutub. Mengingat

bahwa dalam situasi penurunan biaya, biaya tetap

dari produksi mendominasi biaya variabel, kita

dapat beralih ke kasus ekstrim di mana tidak ada

biaya variabel sama sekali (biaya marjinal adalah

nol). Pertimbangkan kasus jembatan di mana unit

output yang relevan adalah jumlah penyeberangan.

Jika tidak ada keausan pada jembatan dari

perlintasan kendaraan atau pejalan kaki, maka kita

dapat mengatakan bahwa biaya marjinal

penyeberangan adalah nol dan bahwa biaya rata-

rata per persimpangan menurun secara terus-

menerus ketika output naik. Anggap saja keadilan

bahwa tidak ada masalah kemacetan di jembatan.

Dalam situasi jembatan yang baru saja

dijelaskan, tampak jelas bahwa penyeberangan

jembatan tidak saling bertentangan. Setiap

69

penyeberangan tidak membebankan biaya sumber

daya pada otoritas jembatan dan karenanya tidak

menghalangi atau mencegah penyeberangan lebih

lanjut.

I. Barang yang Menggabungkan Fitur Pribadi dan

Kolektif

Sejauh ini kita hanya mempertimbangkan

sepenuhnya kasus bukan pesaing dari berbagai jenis

barang kolektif berdasarkan eksternalitas dan

penurunan biaya. Namun banyak situasi dunia

nyata lebih realistis dianggap sebagai campuran

karakteristik pribadi dan kolektif. Mari kita mulai

analisis kita tentang peralihan kasus seperti itu

dengan diskusi tentang pendidikan. Manfaat

langsung dari kegembiraan belajar dan nilai jangka

panjang dari potensi penghasilan yang meningkat

tersedia bagi siswa. Dalam menggunakan sumber

belajar, siswa biasanya bersaing dengan orang lain,

karena keberadaannya di kelas cenderung mencegah

orang lain berada di tempat yang sama atau

mengurangi kesempatan orang lain untuk

berpartisipasi. (Namun, kita harus mencatat bahwa

teknologi telah agak mengaburkan perbedaan yang

rapi untuk pendidikan oleh ceramah televisi dapat

sangat mengurangi karakteristik persaingan).

70

J. Masalah Dinamis

Teorema yang mendasari diskusi kita tentang

kegagalan pasar sejauh ini menyangkut

perbandingan berbagai situasi keseimbangan. Ini

mewujudkan asumsi "statika komparatif," yang

dengannya kita mengabaikan proses transisi dari

satu kesetimbangan ke yang lain. Namun, transaksi

ini menimbulkan kenaikan atau penurunan

kesejahteraan dan tidak dapat diabaikan dalam

perbandingan kebijakan kita.

Kita telah mencatat kesulitan bagi pekerja

terkait relokasi dan biaya yang terkait dengan pasar

kerja. Biaya semacam itu termasuk jumlah

pengangguran friksional, yang dihasilkan dari

perpindahan industri dari satu area ke area lain

atau sumber daya dari satu industri ke industri

lainnya. Biaya kesejahteraan dari gesekan transisi

semacam itu mungkin sedemikian rupa sehingga

pemerintah harus mengatasinya, seperti melalui

asuransi pengangguran, pelatihan kerja, atau

pembayaran pemerintah kepada industri untuk

mengalihkan lini produk ketika barang impor

mengambil alih pasar sebelumnya.

K. Kriteria Etnis Lain

Di luar kriteria kepuasan preferensi dan

optimalitas Pareto adalah yang lain yang biasanya

71

digunakan dalam pilihan kebijakan - dan memang,

yang penting jika kita ingin membuat pilihan

kebijakan yang sering di mana kita tidak acuh untuk

mentransfer uang atau sumber daya dari satu orang

ke orang lain.

"Keadilan horisontal" atau diperlakukan

sama, adalah titik masuk bagi norma-norma

masyarakat yang mendefinisikan kategori di mana

orang dipandang sama. Jadi, jika kita ingin

meningkatkan efisiensi produktif, kita mungkin

mempertimbangkan sistem perpajakan selektif yang

akan memotivasi orang yang paling sensitif terhadap

bujukan pajak yang lebih rendah. Tetapi sistem

seperti itu akan dianggap tidak adil jika ia

menghukum orang yang sudah berproduksi secara

efisien, tanpa perlu bujukan. Penghakiman atas

ketidakadilan ini menimbulkan aspek keadilan

horizontal.

“Ekuitas vertical,” perlakuan tidak setara atas

ketidaksetaraan, termasuk kemungkinan

pembenaran atas transfer pendapatan dari kaya ke

miskin, yang telah menjadi perhatian yang

meningkat di masyarakat industri. Sampai batas

tertentu ini dapat dibenarkan (atau dijelaskan)

sebagai tindakan kolektif untuk menghasilkan tidak

hanya manfaat bagi orang miskin tetapi juga barang

kolektif untuk pembayar pajak dalam bentuk

72

stabilitas sosial, tenaga kerja yang lebih kompeten,

dan kota-kota yang kurang terlihat.

L. Langkah Pemerintah untuk Memperbaiki Pasar

Bebas

Jika kita mengamati contoh kegagalan pasar

dan menyimpulkan bahwa tindakan kolektif harus

dibenarkan, kita masih harus bertanya apa bentuk

tindakan yang harus diambil dan apakah itu

mungkin mengarah pada improvisasi dalam situasi

tersebut. Bentuk utama tindakan kolektif adalah

tindakan pemerintah, tetapi tindakan kolektif pribadi

juga merupakan alternatif.

Pertimbangan utama ketika kita

membandingkan tindakan pemerintah dengan

tindakan swasta untuk memperbaiki kekurangan

pasar adalah efektivitas relatif keduanya. Tindakan

pribadi cenderung kurang efisien karena lebih

banyak orang terlibat dan biaya transaksi lebih

besar. Tindakan pemerintah, bagaimanapun,

biasanya melibatkan pengenaan keinginan satu

kelompok pada yang lain.

Tindakan pemerintah tidak hanya melibatkan

perbaikan substantif untuk kekurangan di pasar

tetapi juga "pemeliharaan pemerintah itu sendiri."

Pemeliharaan semacam itu termasuk retribusi pajak,

pemeliharaan kerangka hukum, pembayaran pejabat

73

publik dan dukungan dari proses pengambilan

keputusan, seperti pemilihan umum dan sesi

legislatif.

M. Rangkuman

Bab ini berfokus pada pasar, baik yang

berfungsi baik maupun tidak. Kriteria dasar yang

digunakan untuk mengevaluasi kinerja pasar adalah

efisiensi, sebagaimana didefinisikan dalam kaitannya

dengan kepuasan preferensi warga negara.

Garis besar mendasar dan cara kerja sistem

pasar bebas dijelaskan sehingga hubungan antara

aktivitasnya dan preferensi peserta dapat dipahami

dengan jelas. Preferensi mereka terungkap ketika

orang berpartisipasi dalam peran konsumen dan

produsen. Kecenderungan equalibrum dari pasar

diuraikan sehingga dampak yang dimiliki peserta

pasar terhadap satu sama lain ketika pasar

berusaha untuk melakukan fungsi alokasi sumber

dayanya dapat dipahami. Dampak ini termasuk efek

pada distribusi daya beli di antara para peserta.

Bagian utama bab ini dikhususkan untuk

kondisi yang mencegah pasar dari mencapai efisiensi

optimal Pareto. Kondisi-kondisi ini adalah: kekuatan

dan persuasi, informasi yang salah atau tidak

memadai, kurangnya persaingan, efek eksternal, dan

barang kolektif, yang mencakup berbagai kombinasi

74

sifat monopoli dan eksternalitas. Kami membahas

cara di mana setiap kondisi mengurangi tujuan

efisiensi, dan kami menganalisis langkah-langkah

perbaikan alternatif.

Akhirnya, kami mempertimbangkan aspek

perilaku dinamis, atau transisi, dari ekonomi pasar

dan kriteria etis lainnya yang tidak tercermin dalam

optimalitas Pareto.

75

BAB VII

KELAYAKAN POLITIK: PENGESAHAN DAN

IMPLEMENTASI

A. Kelayakan dan Peran Sosial dari Seorang Analis

Interaksi antar seorang analis dengan mereka

yang membuat dan mengimplementasikan kebijakan

adalah sebuah proses yang akan menjadi langkah

pertama bagi seorang analis. Dalam mendefiniskan

sebuah masalah, perumusan kriteria, alternative

pilihan dan model serta kumpulan dan interpretasi

data, seorang analis mungkin meningkatkannya

dengan baik diantara orang yang ia konsultasi, dia

juga mampu menilai siapa yang bisa memberikan

76

pengaruh dalam membantu ataupun menghalangi

usulannya.

Anda tentu saja dapat menjadi bagian dari

sebuah organisasi di mana Anda bertanggung jawab

untuk menilai keinginan kebijakan alternatif dan

untuk menilai kelayakan kebijakan. Tetapi bahkan

dalam situasi ini, beberapa perhatian terhadap

kelayakan dapat bermanfaat.

B. Pemberlakuan dan Implementasi

Sebuah kebijakan yang diinginkan akan

memberikan pengaruh bergantung pada secara

resmi kebijakan itu diberlakukan kemudian

dilaksanakan atau diimplementasikan. Masing-

masing dari kedua aspek ini menghadirkan masalah

yang tidak bisa diabaikan.

Kita dapat mengatakan bahwa suatu

kebijakan telah diberlakukan ketika telah disetujui

pada titik pilihan otoritatif yang diperlukan. Untuk

hukum negara, poin-poin ini mungkin termasuk

persetujuan oleh komite legislatif, perjalanan oleh

dua majelis legislatif, dan tanda tangan oleh

gubernur. Untuk peraturan administrasi dalam

suatu organisasi, hanya persetujuan presiden atau

kepala administrasi yang diperlukan. Jika pilihan

kebijakan melibatkan perubahan dalam hukum, ini

mungkin terjadi melalui perubahan presiden dalam

77

keputusan pengadilan.

Hanya berlakunya kebijakan tidak

memastikan bahwa itu akan diberlakukan.

Pemberlakuan sesuai dengan otorisasi umum awal

di atas kertas atau program. Implementasi kebijakan

ini terdiri dari semua langkah lebih lanjut untuk

ketentuan kebijakan yang akan diberlakukan.

Beberapa langkah-langkah ini dapat berupa

pernyataan tertulis tambahan dari atasan kepada

bawahan untuk perincian melaksanakan bagian-

bagian tertentu dari kebijakan. Kemudian, ketika

aktivitas yang ditentukan dalam kebijakan telah

dilakukan, dapat kita katakan bahwa kebijakan

tersebut telah dilaksanakan.

C. Sistem Keputusan Kolektif

Ketika Anda sebagai seorang warga mencari

pemberlakuan kebijakan, Anda akan terlibat dalam

system keputusan dari komunita politik. Untuk

menilai kelayakan berlakunya suatu kebijakan,

Anda harus membentuk gambaran dari sistem di

mana proses ini terjadi.

Sistem politik akan beragam dari mufakat

atau konflik, mulai dari komunitas yang menyetujui

nilai-nilai yang relevan untuk masalah hingga sistem

negara-negara yang berkonflik tentang kepentingan

vital mereka. Dalam kasus yang konfliknya sangat

78

ekstrim sebuah keputusan yang akan diraih tidak

bisa dikatakan kolektif atau bersumber dari yang

berwenang sebanyak hasil transaksi yang diterima

oleh setiap anggota karena keinginan sendiri atau

hasil dari sebuah pengaruh.

1. Organisasi

Komunitas tempat Anda mencari pemberlakuan

biasanya akan mencakup organisasi dan juga

individu. Organisasi-organisasi ini, swasta atau

publik, terlibat sebagai bagian dari keputusan

kolektif. Tetapi untuk berlakunya, Anda dianggap

tidak beroperasi sepenuhnya dalam organisasi

birokrasi. Aspek sentral dari penilaian kelayakan

pemberlakuan Anda adalah penilaian Anda

mengenai bagaimana orang-orang dalam

organisasi akan bertindak.

2. Koalisi

Kita kemudian dapat menganggap organisasi,

dengan tujuan khususnya, sebagai analog dengan

building blocks atau bidak catur yang darinya

kombinasi dapat dibentuk dalam pencarian untuk

kelayakan pemberlakuan. Kombinasi ini, atau

koalisi, melibatkan kewajiban timbal balik yang

diasumsikan selama masa berlakunya atau lebih

lama. Koalisi dapat mencari mayoritas yang

dibutuhkan untuk diberlakukan atau kadang-

kadang konsensus yang lebih besar yang akan

79

mempengaruhi kelayakan atau kapasitas mereka

untuk bertindak bersama nanti.

D. Masalah dalam Pelaksanaan

Meskipun pemberlakuan dan implementasi

berlangsung dalam lingkungan organisasi yang

serupa, penerapannya melibatkan birokrasi publik

dan patut mendapat perhatian khusus dalam hal ini.

Banyak organisasi harus melakukan bagian

mereka agar suatu kebijakan diberlakukan.

Terkadang organisasi-organisasi ini saling tumpang

tindih. Yang penting adalah bahwa setiap organisasi

harus menyetujui sebelum kebijakan dapat

dilakukan. Masing-masing memiliki hak veto yang

efektif, seperti halnya setiap pejabat harus sering

"menandatangani," atau memberikan

persetujuannya, agar kebijakan nasional disetujui

oleh eksekutif.

Ini juga menunjukkan bahwa keputusan

walikota untuk memberlakukan kebijakan tersebut

bisa jadi hanya simbolis; dia sepertinya

menginginkan publisitas daripada kebijakan itu

sendiri. Di sini, seperti banyak contoh lainnya,

pemberlakuan dan implementasi memerlukan

komitmen berkelanjutan oleh para pemimpin jika

keduanya ingin terlaksana. Gangguan keterlibatan

walikota dapat menggagalkan implementasi

80

kebijakan. Salah satu cara menantisipasi hal ini

adalah dengan mengawasi orang yang akan memiliki

wewenang dalam pemberlakuan, agar melihat ke

depan untuk menghindari membimbing penerapan

kebijakan ke dalam organisasi yang lesu,

mengkhawatirkan, atau menentang.

E. Pengaturan Agenda

Terlepas ketika anda mencari pemberlakuan

atau implementasi sebuah kebijakan, anda akan

menghadapi tugas untuk medapatkan kebijakan

anda dalam agenda orang-orang yang akan

melaksanakannya. Hal ini berarti bukan hanya

mempengaruhi sebuah definisi kebijakan publik

situasi masalah, tapi juga kepada prioritas tertentu

dari legislator, pemerintah eksekutif, dan

administrasi. (Pengadilan juga memiliki kantong dan

prioritas. Keputusan mereka dapat membuat

kebijakan lebih lanjut, menghentikan implementasi

mereka, atau memberikan kompensasi kepada

orang-orang yang telah dirugikan oleh mereka.)

Anda harus menyadari peluang Anda untuk

mempengaruhi sistem keputusan terutama untuk

memilih di antara beberapa kemungkinan. Anda

dapat mencoba memengaruhi definisi publik tentang

situasi masalah. Namun, sebuah proposal dapat

didukung secara luas meski tidak secara resmi

81

sebelum pengambil keputusan bertindak.

Sebaliknya, hal itu bisa saja muncul di hadapan

pembuat keputusan meskipun Anda tidak dikenal

luas oleh publik. Dengan demikian, Anda harus

peduli dengan jalur yang dengan melaluinya

tindakan dapat terjadi. Ada kemungkinan bahwa ada

beberapa jalur tindakan alternatif, dalam hal ini

Anda harus memilih yang mana atau yang paling

tepat untuk diambil.

F. Pengaruh Tidak Langsung

Telah dikatakan sebelumnya bahwa jika

kamu ingin mempengaruhi sebuah kebijakan, kamu

mungkin akan lebih baik jika melakukannya melalui

perantara daripada secara langsung kepada orang

yang memberi kebijakan. Kamu mungkin bisa

mempengaruhi seorang perantara, yang nantinya

akan mempengaruhi ia yang akan membuat

kebijakan. Sebuah pengaruh seperti ini biasa dalam

politik. Kita harus bisa menilai kapan hal ini bisa

digunakan dengan tepat. Namun, dalam analisis

terakhir, ketika Anda mempertimbangkan untuk

menggunakan pengaruh tidak langsung, Anda harus

mempertimbangkan tidak hanya apakah Anda dapat

melakukannya tetapi apakah Anda harus

melakukannya. Sehingga hal ini berkaitan dengan

"kelayakan pribadi".

82

G. Kelayakan Pribadi

Aspek sentral di mana etika pribadi menjadi

perhatian Anda sebagai analis kebijakan adalah

pilihan orang-orang yang bekerja dengan Anda,

komunitas, kelompok, atau karyawan. Jika

pekerjaan Anda efektif, dan jika Anda ingin mencari

nafkah sebagai seorang analis (daripada hanya

mengevaluasi kebijakan sebagai warga negara), Anda

biasanya harus mendapatkan persetujuan dari

orang dan organisasi lain untuk melakukan analisis

Anda. Perjanjian Anda dengan mereka biasanya

menentukan tujuan penyelidikan dan saran dan

menyediakan akses ke data yang diperlukan.

Beberapa analisis kebijakan dapat dilakukan tanpa

komitmen semacam ini, tetapi banyak analisis yang

mengharuskannya. Analisis dan kelayakan politik

dapat mengambil manfaat dari sumber daya yang

Anda peroleh dengan keanggotaan grup dan peran

kepemimpinan.

Karena itu, kita tidak dapat mengabaikan

kondisi kelayakan pribadi. Pengorbanan dan upaya

yang diperlukan untuk mencapai beberapa

kebijakan tidak dapat diharapkan dari semua orang.

Seorang politisi yang lebih tua tidak dapat

diharapkan untuk mengumpulkan sumber daya fisik

83

pribadi untuk sebuah perjuangan daripada yang

lebih muda. Seseorang atau kelompok yang rela

berkorban dan mengembangkan upaya demi cita-

cita mungkin semakin dekat untuk mencapainya

daripada orang atau kelompok lain yang memiliki

sumber daya serupa.

H. Ilmu Sosial dan Model Kelayakan

Karena kita mengaitkan analisis kebijakan

dengan kontribusi ilmu-ilmu sosial, kita harus

mengajukan pertanyaan khusus apakah model-

model kelayakan ilmiah ini mungkin dan, jika

demikian, sampai sejauh mana. Kelayakan tidak

dapat dinyatakan sebagai probabilitas objektif

selama itu tergantung pada tindakan kita sendiri

dan tindakan mereka yang kita bujuk. Inilah

sebabnya mengapa kita tidak dapat mencapai

tingkat objektivitas yang sama dalam menilai

kelayakan seperti pada model sebab dan akibat

lainnya.

Karena analis yang berupaya menerapkan

kebijakan biasanya berinteraksi dengan mereka yang

memutuskan dan yang terkena efeknya, analisis

mereka tentang kondisi kelayakan tidak dapat

terlepas dari ilmu alam murni. Mereka harus

berharap untuk berkonsultasi, membaca, menerima

kontra-proposal, dikritik sehubungan dengan fakta

84

dan nilai-nilai yang mereka kembangkan, dan

menjadi objek aksi politik. Apa pun kesulitan yang

kita saksikan dalam pembentukan model mengenai

konsekuensi kebijakan, kesulitan merumuskan

kondisi kelayakan jauh lebih besar. Memang, kita

mungkin merasa gagal untuk mengekspresikannya

dalam hukum dan formula sains karena keterlibatan

kita sendiri dan perlunya memperlakukan sesama

peserta seperti memperlakukan diri kita sendiri.

I. Rangkuman

Bagian penting dari analisis kebijakan adalah

penilaian Anda dan pengaruhnya terhadap

kelayakan politik - kemungkinan kebijakan yang

Anda pilih akan dilaksanakan. Peluang Anda untuk

memengaruhi kemungkinan ini tergantung pada

peran sosial yang Anda tempati. Kelayakan

tergantung pada peningkatan kebijakan, atau

dipilihnya otoritas, dan implementasinya,

diberlakukan. Masing-masing aspek kelayakan itu

sendiri dapat melibatkan banyak tahapan atau

pilihan.

Untuk menilai kelayakan berlakunya suatu

kebijakan, Anda harus memahami sistem keputusan

di mana Anda ingin memberlakukannya. Sebagai

warga negara Anda biasanya terlibat dalam

komunitas politik yang membuat keputusan kolektif

85

yang melibatkan kombinasi kelompok. Komunitas

semacam itu memasukkan organisasi sebagai

elemen utama. Organisasi-organisasi ini terdiri dari

dua jenis: birokrasi dan asosiasi sukarela. Anda

dapat memulai kelayakan penilaian Anda dengan

menilai tujuan tertentu organisasi dan orang-orang

di dalamnya. Hal ini terkait dengan misi dan sumber

daya organisasi, wali, dan konstituensi. Dalam

upaya meningkatkan kelayakan diberlakukannya

suatu kebijakan, Anda dapat mencoba mendorong

koalisi antar organisasi.

Implementasi kebijakan yang telah

diberlakukan membutuhkan antisipasi masalah

implementasi saat Anda sedang mencari

pemberlakuan. Kebijakan harus dirujuk ke

organisasi yang tepat, atau jenis organisasi baru

yang tepat harus dibuat. Saat organisasi

melaksanakan kebijakan, hasilnya harus dipantau.

Untuk meningkatkan kelayakan

pemberlakuan dan implementasi, Anda harus

bertindak untuk menempatkan kebijakan tersebut

pada agenda satu atau lebih pengambil keputusan.

Ini berarti mendorong para pembuat keputusan

untuk memberikan pertimbangan serius dan

prioritas tinggi serta menafsirkan kebijakan sesuai

keinginan Anda. Sebagai warga negara, Anda

biasanya akan mendekati pembuat keputusan dari

86

luar organisasi mereka, sering kali terkait dengan

konstituensi pemilihan atau konstituensi pejabat

terpilih yang memengaruhi mereka.

Pengaruh yang Anda berikan kadang-kadang

bisa bersifat tidak langsung, yaitu, dilakukan

terhadap orang lain sebagai perantara dan

berdasarkan imbalan atau ancaman yang tidak

secara langsung terkait dengan kebijakan tersebut.

Anda mungkin dapat mendorong orang lain ini

untuk mempengaruhi keputusan pembuat kebijakan

tentang kebijakan tersebut. Contoh pengaruh tidak

langsung sering kali menyangkut tindakan

organisasi besar dengan kontrol atas pekerjaan dan

pasar organisasi lain, tetapi Anda dapat

mempertimbangkan untuk menggunakan pengaruh

semacam ini.

Dalam mencari pengaruh, Anda mungkin

harus membuat dan mematuhi kewajiban.

Kewajiban ini dapat menciptakan masalah etika

yang harus Anda evaluasi. Masalah etika semacam

itu adalah bagian dari masalah kelayakan pribadi

yang lebih besar, yang melibatkan kesediaan Anda

untuk mengorbankan kesejahteraan pribadi Anda

demi kesejahteraan umum.

Kelayakan tidak mudah dinilai oleh model

ilmiah yang ketat karena kita terlibat erat dengan

warga negara lain yang tindakannya memengaruhi

87

itu. Keterlibatan ini membuatnya sulit untuk

mengambil peran yang terpisah dari pengamat

ilmiah.

Jika kita berhasil dalam

mengimplementasikan suatu program, kemudian

analisis nilai-nilai program akan mengambil bentuk

yang berbeda.

88

BAB VIII

SIKLUS ANALISIS KEBIJAKSANAAN

Rangkaian langkah-langkah yang di singgung

diatas sering kali di ulang jika suatu kebijakan ingin

diberlakukan. Setelah kebijakan itu mencapai bentuk

tertentu/suatu program sehingga program, atau

eksperimen, kita dapat mempertimbangkan pilihan-

pilihan kebijakan kita sesuai dengan informasi yang

diperoleh oleh operasinya. Siklus yang kedua ini dalam

analisis kebijakan agaknya dibutuhkan agar kita

mendesain implementasi kebijakan awal yang akan

diberlakukan untuk memproses data mengenai sejauh

mana efektifitas kebijakan tersebut.

89

Analisis dalam siklus yang kedua ini dapat menjadi

lebih khusus karna pembentukan kebijakan itu sendiri

dilakukan dalam suatu proses khusus. Pengembangan

kebijakan-kebijakan baru yang berhubungan dengan

program-program yang sudah ada, secara khusus

melibatkan evaluasi terhadap program-program dan

evaluasi ini merupakan suatu tipe khusus dalam analisis

kebijakan. Sebab, keputusan mengevaluasi suatu

program, khusus menjadi suatu bagian penting dan

pembatasan masalah.

Apabila membahas atau menulis tentang kebijakan

publik pemikiran biasanya langsung tertuju pada

pengambil keputusan,para pemimpin, ilmuan, birokrasi,

dan sebagainya. Dan mempertimbangkan tindakan-

tindakan serta peranan-peranan yang dimainkanya,

penulis beranggapan bahwa fakta ini meceritakan suatu

yang signifikan tentang keadaan demokrasi dalam hal ini

barangkali tidak salah bila seseorang dalam politik

demokrasi memikirkan bahwa warga merupakan actor

utama dalam penentuan kebijaksanaan public.

Dalam analisis kebijaksanaan untuk keputusa-

keputusan public,Macrae dan Wilde menenkankan suatu

peranan penting yang sesungguhnya dimainkan para

warga dan mereka pentingnya diberikan pendidikan

kepada warga tersebut mengansumsi tanggung jawab

tersebut. Dalam hal ini mereka merumuskan dasar-

dasar etis bagi semua keputusan kebijakan publik dan

90

mendorong mahasiswa sebagai warga negara untuk

terlibat didalamnya.

Setelah mempelajari buku yang dilaporkan dalam

laporan ini,dapat dikatakan bahwa lapangan suatu

analisa kebijakan memiliki suatu “affinitas alamiah”

sesuai dengan dasar-dasar etis interdisipliner. Hal ini

dibutuhkan agar para pratisinya dapat merumuskan

dengan baik apakah itu tujuan-tujuannya sendiri

maupun hubungannya dengan kekhususan mereka pada

tanggungjawab politis demokrasi. Rentang panjang nilai-

nilai etika yang mendasarinya dapat dicapai melalui

pendidikan para warga ,khususnya para mahasiswa yang

bertanggungjawab sebagai warga dapat memperluas

pandangannya yang relatif pada pikiran-pikiran

pekerjaan,s aluran-saluran karier dan sebagainya.

Pandangan-pandangan tersebut erat kaitannya

dengan tradisi kewarganegaraan demokratis klasik

misalnya : sebagaimana ditegaskan oleh john dewey

dalam “The public and its problem” inilah yang terutama

yang diangkat oleh Macrae dan Wilde dalam buku yang

dilaporkan ini. Kebutuhan yang esensial, dengan kata

lain, merupakan pembaharuan metode dan kondisi-

kondisi diskusi perdebatan dan persuasi. Sebenarnya

inilah yang menjadi masalah publik. Sebagaimana yang

telah kita singgung bagian sebelumnya, usaha-usaha

perbaikan ini sangat tergantung pada pembahasan dan

91

penyempurnaan proses-proses penyelidikan dan

kesimpulan-kesimpulannya. Dalam masyarakat modern,

terciptanya suatu situasi sadar, aktif, dan publik dewasa

secara polis, tetap merupakan tantangan yang signifikan.

Atas dasar ini analisis kebijakan untuk keputusan-

keputusan publik perlu ditanamkan pada setiap

masyarakat.

Komponen-komponen analisis kebijakan yang

diuraikan diatas,dalam prakteknya saling berkaitan

antara yang satu dengan yang lainnya. Kriteria

alternative-alternatif dan model-model saling

berhubungan saling berhubungan antara yang satu

dengan yang lainnya dalam konteks ini,definisi-definisi

masalah dalam analisis kelayakan keputusan public

atau kebijakan-kebijakan secara politik.

Pandangan Macrae dan Wilde mengenai analisis

kebijakan untuk keputusan-keputusan publik, demikian

juga dengan proses-proses yang dilakukan

sesungguhnya dapat dipandang sebagai suatu system.

Sebagai system, dengan sendirinya ada komponen-

komponen dan prosedur yang saling berkaitan untuk

mencapai tujuan. Mengenai hal ini, Bernard H Rudwich

menegaskan analisis system untuk perencanaan yang

efektif.

Apanila dianalisis lebih jauh, pada dasarnya

perencanaan yang efektif tersebut tidak terbatas pada

administrasi publk, diyakini dapat berlaku dalam setiap

92

bidang kehidupan bermasyarakat. Perencanaan yang

efektif ini, sangat baik apabila diterapkan dalam bidang

pendidikan yaitu perencanaan pendidikan. Hal ini

sangan dibutuhkan mengingat bahwa pendidikan

memainkan peranan penting untuk memajukan

masyarakat.

Keputusan-keputusan pendidikan hendaknya

dicapai melalui penentuan kebijakan-kebijakan yang

berorientasi pada keputusan-keputusan publik. Dengan

demikian dapat diharapkan penyelenggara-

penyelenggara pendidikan sesuai dengan harapan-

harapan masyarakat. Berdasarkan uraian-uraian diatas

dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan yang

terbaik penggunaan pikiran dan bukti-bukti rasional

untuk memilih kebijakan yang terbaik dan sejumlah

alternatf yang tersedia. Kelayakan politik suatu

kebijakan adalah sejauh mana kemungkinan kebijakan

yang bersangkutan dapat direalisasikam dalam praktek

nyata. Dalam hal ini, kebijakan publik adalah kebijakan

yang dibuat oleh pemerintah sebab menyangkut

kepentingan setiap individu dalam masyarakat.

Beberapa kriteria yang sering digunakan dalam

analisis kebijakan adalah yang menyangkut suatu

prinsip yang sesuai dengan tindakan-tindakan dengan

konsekuensi-komsekuensi yang diketahui dapat

dianggap lebih baik atau lebih buruk. Selain itu kriteria

evaluasi dalam analisis kebijakan adalah yang

93

menyangkut tindakan-tindakan dengan karakteristik-

karakteristik yang diketahui yang dinggap benar dan

diketahui.

Dalam setiap analisis kebijakan selalu dimulai

dengan pernyataan yang jelas mengenai masalah yang

akan di analysis, masalah ini sering kali di definisikan

terlebih dahulu sebelum analisis itu dilakukan.

Walaupun cara itu tidak mutlak namun dalam

mempertimbangkan definisi-definisi lainnya dapat

dilakukan perbaikan analisis dan dapat diantisipasi

beberapa masalah kelayakan politik yang diperoleh dan

pandangan-pandangan orang lain yang berbeda terhadap

masalah-masalah tersebut. Definisi masalah ini

mendasari tindakan berikutnya dalam analisis

kebijakan, penentuan kriteria untuk pilihan, penentuan

alternatif, model, dan keputusan-keputusan melakukan

koreksi kebijakan, melakukan penilaian kelayakan

politis, dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan

prosedur-prosedur analisis kebijakan ini.

94

BAB IX

PENUTUP

A. Bidang- Bidang Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan Publik adalah seperangkat

prinsip yang berurusan dengan masalah publik,

besar ataupun kecil, masalah-masalah besar layak

dianalisis secara besar, tetapi masalah-masalah kecil

masih dapat mengambil manfaat dari studi

sistematis yang lebih kecil.

Prinsip-prinsip tersebut sangat berharga

untuk masyarakat, walaupun masih sering

digunakan oleh staf pembantu pejabat publik atau

pemimpin kelompok yang akan mempengaruhi

95

kebijakan publik. kami mengharapkan analisis

kebijakan publik oleh warganegara menjadi

karakteistik dengan bimbingan simtem etik, sebuah

interest publik atau kesejahteraan umum yang

dipilih warganegara.

Aspek lain dari analisis kebijakan publik

dapat digunakan dengan memperkerjakan siapa

yang menetapkan tujuan mereka oleh orang lain

atau oleh pemrakarsa/pendukung tertentu yang

kurang inklusif daripada kepentingan umum, seperti

perusahaan atau industri pencari untung; sebuah

grup pencari penghasilan, sekuriti, atau power; atau

sebuah kelas sosial yang mencari untung dengan

mengorbankan kelas-kelas lainnya.

Sebagai warga negara, suatu saat telah

memilih tujuan-tujuan, kemudian dapat mengasses

situasi masalah, mere-definisi analisis masalah,

menggunakan model sebab akibat untuk

memperkirakan efek dari kebijakan yang bervariasi

pada tujuan merencanakan suatu tindakan yang

dapat meningkatkan kelayakan dan

diimplementasikannya tujuan kebijakan. Masing-

masing langkah ini nampak kompleks bagi pemula,

maka kami berharap pada point ini anda

menemukannya lebih familiar. Kami

memperkenalkan beberapa istilah teknis, serta

beberapa teknis sistematis untuk analisis.

96

Kebijakan publik mencakup bidang yang

luas, dari mulai masalah pertahanan, ekonomi,

kesempatan kerja sampai dengan masalah

pendidikan, keadaan ini akan makin menuntut

pemerintah/pembuat kebijakan untuk cermat dan

berhati hati dalam menentukan kebijakan.

Kecermatan itu sudah barang tentu mesti dimulai

dari menentukan masalah yang perlu dipecahkan

melalui serangkaian tindakan, oleh karena itu

penentuan masalah yang tepat serta perumusannya

merupakan langkah penting yang perlu

diperhatikan, mengingat kekeliruan dalam langkah

ini akan berakibat pada kelirunya pemecahan

masalah yang diambil.

Selain luasnya cakupan kebijakan, orientasi

analis kebijakan juga bervariasi sesuai dengan

tujuan serta klien yang menjadi konsern dalam

analisis kebijakan yang dilakukan, sebagaimana

dikemukakan Ian Gordon, Janet Lewis, dan Ken

Young dalam tulisannya Perspectives on Policy

Analysis (1993), berkaitan dengan pemahaman

tentang berbagai perspektif dalam analisis

kebijakan.

B. Terminologi Analisis Kerbijakan

Beberapa terminologi diperkenalkan sebagai

derivat dari disiplin akademis dan profesional yang

97

menggunakan pendekatan bersama dan mere-

organisasi analisa kebijakan publik. Analisis

kebijakan dalam buku ini, masing-masing bab nya

dapat dikembangkan dengan berbagai subjek atau

berbagai studi penelitian. Redefinisi dari masalah,

membutuhkan keterampilan sebagai antisipasi

proses analisa. Formula tentang sistem nilai menarik

kembali pada pertanyaan perenial dari etika dan

kembali lagi pada filosofi politik sesuai dengan dasar

“agreement dan disagreement” dalam komunitas

politik.

Pilihan terhadap model-model membimbing

kita kepada semua aplikasi ilmu-ilmu alam dan llmu

sosial. Profesi teknologi dan kesehatan saat

dihadapkan pada pilihan kebijakan utama (Mayor

Policy), mengalami over laping dengan kebijakan

yang lebih besar sehingga perlu adanya analisis

kebijakan. statistika dan teori kebijaka dapat

dipelajari lebih lanjut.

Masalah utama yang paling sulit dari

“assesing dan promotion” yang rasional membawa

kita untuk melihat elemen umum dalam

pertentangan politik umum, sebagaimana

kontroversi-kontroversi dan pemilihan keputusan

pada kelompok yang lebih kecil. Dengan demikian

anda harus mempelajari sudut pandang spiritual

publik dari suatu pengambilan keputusan.

98

Duncan MacRae, penulis buku ini tidak

membuat final–judgment mengingat sudut pandang

spiritual warganegara. Duncan mencoba

mempersiapkan bagaimana menghadapi resiko

politik inherent pada analisis kebijakan. Pada bab 6

dan 7 penulis memberi iliustrasi dengan contoh-

contoh yang simpel. Penulis percaya bahwa

mengajar keterampilan politik, dalam arti power

(kekuasaan) tanpa pilihan utama dari kebijakan

yang benar, hanya akan menyelesaikan hal-hal yang

kecil. Penulis mempersilakan kita untuk

mengeksplorasi setiap aspek dari kebijakan politik

sebagaimana kita kehendaki.

C. Analisis Kebijakan Publik dari berbagai sumber

Memahami dan melaksanakan suatu analisis

kebijakan, terlebih dahulu perlu diperoleh

pemahaman yang jelas tentang makna analisis

kebijakan. Suatu konsep atau istilah bisa

mempunyai makna yang bermacam-macam sesuai

sudut pandang masing-masing. Dalam hubungan ini

pendefinisian istilah atau konsep menjadi penting

guna memudahkan pemahaman akan suatu

masalah atau topik yang sedang/akan dibahas,

meskipun pemaknaan antara para pakar

menunjukkan formulasi yang bervariasi. Berikut ini

akan dikemukakan pengertian berkaitan dengan

99

analisis kebijakan dari sudut pandang Duncan

MacRae, dibandingkan dengan pandangan penulis

dalam sumber yang berbeda. Pengertian analisis

kebijakan dengan formulasi yang bervariasi,

menurut para ahli.

1. Policy analisys is the use of reason and evidence

to choose the best policy among a number of

alternatives (Duncan MacRae. 1985:4)

2. Policy analisys will be defined as the disciplined

application of intellect to public problems (Leslie

A. Pal. 1992:16)

3. Policy analisys…. The study of what government

do, why and with what effect (Sandra Taylor, et

al 1997:35)

4. It (policy analisys) concerned with what

government do, why they do it, and what

difference it make….it is also about political

science and the ability of this academic

discipline to describe, analyse, and explain

public policy (Thomas R. Dye. 1987:2)

5. Policy analisys is a process of multidisciplinary

inquiry designed to create, critically assess, and

communicate information that is useful in

under-standing and improving policies (William

N. Dunn. 2004:2).

Definisi Duncan MacRae menekankan pada

100

instrument pemilihan kebijakan yaitu penalaran dan

bukti-bukti, definisi Leslie A Pal juga menekankan

pada instrument pemahaman kebijakan yakni

aplikasi penalaran. Definisi Sandra Taylor

menekankan pada objek/substansi kebijakan

beserta alas an dn akibatnya definisi Thomas R. Dye

disamping menekankan substansi, alasan dan

akibatnya juga pada kapasitas disiplin akademik

dalam mengkaji kebijakan. Sementara itu William N.

Dunn menekankan pada proses inkuiri dalam

mencermati atau mengkaji guna memperoleh

pemahaman dan memperbaiki kebijakan. Pengertian

analisis kebijakan sebagai mana diungkapkan di

atas menunjukan perbedaan dalam perumusannya,

namun bila dicermati terdapat benang merah

terutama secara implicit, dimana analisis kebijakan

adalah penghadapan subjek/analis kebijakan atas

kebijakan public baik sebatas memahami, mengkaji,

menganalisis, maupun memperbaiki suatu

kebijakan.

Pengertian analisis kebijakan sebagai mana

diungkapkan di atas menunjukkan perbedaan dalam

perumusannya, namun bila dicermati terdapat

benang merah terutama secara implisit, dimana

analisis kebijakan adalah penghadapan

subjek/analis kebijakan atas kebijakan publik baik

sebatas memahami, mengkaji, menganalisis,

101

maupun memperbaiki suatu kebijakan. Oleh karena

itu analisis kebijakan dalam berbagai bidang

kehidupan termasuk bidang pendidikan menjadi

suatu yang amat penting dalam era demokrasi.

Artinya pemerintah tidak dibiarkan melaksanakan

tindakan tertentu yang mempengaruhi masyarakat

tanpa dipelajari dan dikaji substansi, alasan dan

akibatnya bagi masyarakat, disamping penting juga

bagi pembuat kebijakan guna memperbaiki, atau

mempertahankan kebijakan demi kemaslahatan

masyarakat banyak.

Perbedaan dalam perspektif ini jelas akan

menghasilkan output analisis yang berbeda, dan

perbedaan ini akan dapat bermanfaat bagi kajian

lebih lanjut serta sebagai bahan untuk melakukan

meta analisis yang bisa memberikan kontribusi

penting bagi perkembangan akademik dibidang

analisis kebijakan maupun untuk menjadi dasar

penentuan kebijakan bagi policy maker. Pengkajian

análisis kebijakan publik, tidak semata dijabarkan

hanya oleh Duncan McRea, juga dari beberapa

sumber, antara lain : “Public Policy Analysis : An

Integrated Aprooach, Sixth edition” karangan William

N. Dunn (2018), Handbook of Public Policy Analysis :

Theory, Polotics, and Methods” oleh Frank Fisher,

Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney (2007), sebagai

sumber pembanding.

102

Konsep análisis kebijakan publik dapat

dijelaskan dengan berbagai cara, teknik, dan metode

serta tujuan penulisannya, namun memiliki maksud

dan tujuan yang sama, seperti berikut ini.

3. Duncan McRae dalam “Policy Analysis for

Public Decisions”

a. Analisis kebijakan focus pada hubungan

alami dengan wacana/ pembelajaran

etika antar-disiplin dalam mendefinisikan

secara cerdas tujuan dan hubungan

spesialisasi dengan tanggungjawab politik

demokratis, masalah pekerjaan, jalur

karir, dan konstituensi pekerjaan sekolah

pascasarjana yang diterapkan. [P. 291].

Pandangan ini diperkuat John Dewey

dalam The Public and the Problem Problem

(Nit 'w York: Holt, 1927). Tanggung jawab

warga dalam "Komunitas Hebat" sangat

menuntut, karena mereka membutuhkan

perhatian dan tindakan pada hal-hal

yang ditekankan oleh MacRae dan Wilde.

b. Kebutuhan esensial adalah peningkatan

metode dan kondisi debat, diskusi, dan

persuasi tergantung pada membebaskan

dan menyempurnakan proses penyelidikan

dan penyebarluasan kesimpulan.

c. Isi buku Dunncan adalah analisis kebijakan

103

publik. Tujuannya adalah menyatukan

topik-topik yang sekarang dibahas dalam

pengajaran disiplin dan profesi dan untuk

menunjukkan bahwa topik-topiktersebut

menjadi satu dalam kerangka kerja baru

terfokus pada pendidikan siswa (mahasiswa)

dan perubahan struktural bertahap di

perguruan tinggi dan universitas. Bidang

analisis kebijakan adalah pengembangan

terbaru dalam pengajaran.

d. Analisis kebijakan merupakan bidang yang

harus didefinisikan oleh logika internalnya

sendiri. Karena alasan ini, kursus dan materi

yang dikembangkan untuk disiplin ilmu yang

ada tidak cocok secara optimal untuk

pengajaran dalam analisis kebijakan.

e. Bab-bab buku ini secara kasar sesuai

dengan subbidang analisis kebijakan yang

sekarang diajarkan secara terpisah,

sebagian besar, di setiap perguruan tinggi

atau departemen universitas. Definisi

masalah (bab 2) dibahas dalam sosiologi,

ilmu politik, dan sejarah. Kriteria etis umum

untuk pilihan (Bab 3) dibahas dalam filsafat

dan ekonomi serta dalam teori politik. Model

yang dapat digunakan untuk

mempengaruhi kebijakan dengan efeknya

104

(bab 4 dan 5) diperlakukan dalam semua

ilmu alam dan sosial. Model semacam itu

mungkin dalam keputusan di antara

kebijakan alternatif. Keputusan sendiri

diperlakukan istilah eneral dalam statistik,

jika teori keputusan ditekankan, serta

dalam penelitian opera, analisis sistem, dan

rekayasa sistem. Aplikasi kelayakan politik

6) diperlakukan dalam ilmu politik,

sosiologi, antropologi, dan pelayanan publik;

"kelayakan pribadi" dapat ditangani dalam

kursus etika dan agama. Fitur siklus

evaluasi program (bab 7) diajarkan di

sekolah profesional dan juga dalam ilmu

sosial terapan: Dalam program sarjana

dalam analisis kebijakan, kursus "inti" yang

lebih khusus dapat dikembangkan tentang

topik yang ditunjukkan oleh bab kami.

f. Analisis Kebijakan untuk Keputusan Publik

dapat diartikan dalam beberapa cara.

Dengan analogi dengan frasa Lincoln,

kebijakan pemerintah dapat melibatkan

pemerintah dan publik (masyarakat), publik

(masyarakat), dan public (masyarakat). Arti

pertama adalah yang paling umum karena

semua kebijakan pemerintah memengaruhi

public. Kedua akan menjadi perhatian

105

khusus dari buku ini karena kami

memperhatikan pemerintah oleh publik atau

oleh warga negara yang mengetahui

kebijakan. Makna ketiga juga sangat penting

karena kami peduli dengan kebijakan

pemerintah yang ditujukan untuk memberi

manfaat bagi publik, yaitu memajukan

kepentingan publik atau kesejahteraan

umum

4. William N. Dunn dalam “Public Policy

Analysis : An Iegrated Aproach”

a. Tujuan William N. Dunn menulis beberapa

edisi buku ini adalah untuk menghasilkan

sintesis kritis dari lapangan, sementara

pada saat yang sama menawarkan siswa,

instruktur, dan praktisi pengetahuan dan

keterampilan yang berlaku untuk dunia

nyata

b. Sejak publikasi edisi pertama Analisis

Kebijakan Publik lebih dari tiga puluh lima

tahun yang lalu, Willian N. Dunn menjadi

semakin yakin bahwa metodologi analisis

kebijakan bertumpu atau harus bertumpu

pada fondasi epistemologis yang berbeda

dari disiplin ilmu yang menyusun analisis

kebijakan. Untuk alasan ini, William N.

106

Dunn terus mendefinisikan analisis

kebijakan sebagai disiplin ilmu sosial

terapan yang menggunakan berbagai

metode pertanyaan untuk memecahkan

masalah praktis, yiatu bahwa metodologi

analisis kebijakan tidak dapat direduksi

menjadi teori dan rutinitas analitis ekonomi

mikro, karena solusi untuk masalah praktis

menuntut lebih dari analisis pilihan

rasional, utilitas yang diharapkan, dan

biaya peluang dan juga tidak dapat

direduksi menjadi studi politik, karena

solusi untuk masalah praktis memerlukan

lebih dari analisis kekuasaan, aturan, dan

otoritas atau siapa yang mendapatkan apa,

kapan, dan bagaimana.

c. Dalam edisi ke-6 ini, William N. Dunn

mencoba menggunakan gaya penulisan

yang disederhanakan, pilih case

berdasarkan praktik analitik dunia nyata,

dan membuat tampilan visual yang

membuat rumit ide bisa dimengerti,

termasuk isu-isu dalam kebijakan luar

negeri dan keamanan internasional serta

masalah-masalah domestik keadilan

lingkungan, ekonomi perkotaan,

transportasi, kesehatan, dan keselamatan

107

lalu lintas.

5. Frank Fisher, dkk. Dalam “Handbook of

Public Policy Analysis : Theory, Politics, and

Method”.

a. Studi kebijakan publik, termasuk metode

analisis kebijakan, telah menjadi salah satu

bidang yang paling cepat berkembang dalam

ilmu sosial selama beberapa dekade

terakhir.

b. Analisis kebijakan muncul untuk keduanya

lebih memahami proses pembuatan

kebijakan dan untuk melengkapi para

pembuat kebijakan dengan pengetahuan

terkait kebijakan yang dapat diandalkan

tentang masalah ekonomi dan sosial yang

mendesak, didukung definisi Dunn (1981,

35), yaitu analisis kebijakan sebagai

"disiplin ilmu sosial terapan yang

menggunakan berbagai metode penyelidikan

dan argumen untuk menghasilkan dan

mengubah informasi yang relevan dengan

kebijakan yang dapat digunakan dalam

situasi politik untuk menyelesaikan

masalah kebijakan."

c. Beberapa sarjana hanya memahami

kebijakan sebagai apa pun yang pemerintah

108

pilih untuk lakukan atau tidak lakukan.

Yang lain telah menguraikan definisi yang

berfokus pada karakteristik spesifik

kebijakan publik. Lowi dan Ginsburg (1996,

607), misalnya, mendefinisikan kebijakan

publik sebagai “niat resmi yang dinyatakan

didukung oleh sanksi, yang bisa berupa

hadiah atau hukuman.” Sebagai tindakan

(atau tidak bertindak), kebijakan publik

dapat mengambil bentuk "hukum,

peraturan, undang-undang, dekrit,

peraturan atau perintah."

d. Fokus kebijakan biasanya dikaitkan dengan

tulisan Harold Lasswell, yang dianggap

sebagai pendiri ilmu kebijakan, yaitu

membayangkan sebuah perusahaan

multidisiplin mampu memandu proses

keputusan politik masyarakat industri

pasca-Perang Dunia II (Torgerson, bab 2),

yang menyerukan studi tentang peran

"pengetahuan dalam dan dari proses

kebijakan."

e. Proyek ini merujuk pada disiplin ilmu

sosial-ilmiah yang menyeluruh yang

diarahkan untuk menyesuaikan praktik-

praktik demokratis dengan realitas

masyarakat teknologi-industri yang baru

109

muncul. Dirancang untuk memotong

berbagai spesialisasi, bidang itu termasuk

kontribusi dari ilmu politik, sosiologi,

antropologi, psikologi, statistik dan

matematika, dan bahkan ilmu fisika dan

alam di beberapa kasus. Itu untuk

menggunakan metode kuantitatif dan

kualitatif.

f. Berbeda dengan perspektif metodologis

multidisiplin, bidang ini telah dibentuk oleh

kerangka kerja metodologis yang lebih

terbatas yang berasal dari teori-teori

pengetahuan neopositivist / empiris yang

mendominasi ilmu-ilmu sosial saat itu.

Penekanannya pada analisis kuantitatif

yang ketat, pemisahan obyektif dari fakta

dan nilai-nilai, dan pencarian untuk

temuan yang dapat digeneralisasikan yang

validitasnya akan terlepas dari konteks

sosial tertentu dari mana mereka diambil,

yaitu, kerangka kerja terbatas menjadi ilmu

kebijakan yang akan dapat

mengembangkan aturan yang dapat

digeneralisasikan yang berlaku untuk

berbagai masalah dan konteks.

g. Buku ini Buku ini dibagi menjadi sepuluh

bagian. Bagian I, "Perspektif Historis,"

110

membahas asal-usul dasar dan evolusi

medan. Yang pertama dari tiga bab dalam

bagian ini oleh Peter deLeon dan

DanielleVogenbeck, Berdasarkan

pertimbangan ini, mereka menawarkan

saran untuk pengembangan di masa depan

di lapangan.

h. Douglas Torgerson berfokus lebih spesifik

pada kontribusi pendiri lapangan, Harold

Lasswell. Dia membuat sketsa dalam

beberapa detail perspektif multidisiplin

Lasswell, konsepnya tentang "ilmu

kebijakan demokrasi, ”dan kebutuhan

untuk memperhatikan peran konteks sosial

dan politik baik dalam analisis masalah

kebijakan maupun penerapan tujuan

kebijakan di dunia aksi. Peter Wagner

menyimpulkan bagian I dengan melangkah

lebih jauh ke belakang untuk memeriksa

perkembangan perspektif kebijakan dalam

hal evolusi negara modern dan

kebutuhannya akan pengetahuan

kebijakan. yang menawarkan survei

pengembangan lapangan keberhasilan dan

kegagalannya dan menekankan isu-isu

politis dan metodologis yang membentuk

evolusinya, khususnya orientasi

111

masalahnya, perspektif multidisiplin, dan

sifat normatif penelitiannya.

112

DAFTAR PUSTAKA

Duncan Jr. MacRae and Wilde A. James (1979). Policy

Analysis For Public Decision, London : University

Press Of America.

Anonim, 2001. Trade-Off Analysis. Department of

Agricultural Economicsand Econoics Montana State

University. Laboratory of Soil Science and Geology

Wageningen University. International Potato

Center. International Potato Center and

International Fertilizer Development Center.

Badjuri, Abdulkahar. & Teguh Yuwono. 2002. Kebijakan

Publik Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas

Diponegoro.

Brown, K., Tompkins, E, & W.N. Adger. 2001. Trade-Off

Analysis for Participatory Coastal Zone Decision

Making. UEA Norwich : ODG DEA. Csserge.

Crissman, C. C. J. M. Antle. & S. M. Capalbo. 1998.

Economic, Environmental, and Health Trade-offs in

Agriculture : Pesticides and the Sustainability of

Andean Potato Production. Boston

Dunn Willian N., (2018 )“Public Policy Analysis : An

Iegrated Aproach Sixfth edition, New York :

Routledge.

Fischer Frank., Miller J Gerald dan Sidney S. Mara,

(2007). Handbook of Public Policy Analysis :

113

Theory, Politics, and Method”. New York : CRC

Press, Taylor& Francis Group.

Hermanides. & P. Nijkkamp. 1997. Multicriteria

Evaluation of Sustainable Agricultural Land Use. A

Case Study of Lesvos. Research Memorandum

1997-5. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Hinloopen, E., P. Nijkkamp. & P Rietveld. 1982.

Qualitative Discrete Multiple Criteria. Choice

Models in Regional Planning. Research

Memorandum 1982-23. Amsterdam:Vrije

Universiteit.

Weimer, David L. & Aidan R Vining. 1998. Policy

Analysis, Concept, and Practice. New Jersey:

Practice Hall, Upper Saddle River. Yeo, S.H. & Ang,

W.M. 2001. Trade- Off Analysis Between Business

and Environnmental Strategies. International

Journal Environmental Technology and

management Vol. I, No. ½.

114

Tentang Penulis

PROFIL SINGKAT PENULIS 1

Arman Maulana, S.Sy., M.M. dilahirkan di Bandung, Lahir pada tahun 1991. Pendidikan dasar yang ditempuhnya lulus pada tahun 2009. Gelar sarjana (S,Sy) bidang Hukum Ekonomi Syariah diperolehnya di STAI Sabili Bandung lulus pada Tahun tahun 2016. Gelar Magister Manajemen (M.M.) bidang ilmu Manajemen diperolehnya di STIE Ekuitas Bandung pada tahun 2019.

Di sela sela kesibukan dalam pekerjaan Struktural nya, sejak tahun 2018 sampai sekarang menjadi sembari mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung. Matakuliah yang pernah dibinanya melainkan di Bidang Ekonomi dan Manajemen.

Arman Maulana, S.Sy., M.M. Lulus S1 dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung (2016), gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (2019), dan sedang melanjutkan Program Pascasarjana Doktor di Universitas Islam Nusantara Bandung.

115

PROFIL SINGKAT PENULIS 2

Siti Rosmayati, SST., M.M. dilahirkan di Cimahi, Lahir pada tahun 1991. Pendidikan dasar yang ditempuhnya lulus pada tahun 2009. Gelar sarjana (SST) bidang ilmu Kesejahteraan Sosial diperolehnya di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung 2013. Gelar Magister Manajemen (M.M.) bidang ilmu Manajemen diperolehnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung.

Pengalaman mengajar sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung (2017), Matakuliah yang pernah dibinanya di Bidang Ekonomi dan Manajemen. Lulus S1 dari Bidang Sosial Jurusan Kesejahteraan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (2017), dan sedang melanjutkan Program Pascasarjana Doktor di Universitas Islam Nusantara Bandung.