1
PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) No. 27 TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN
STUDI KASUS PADA KOPERASI PEGAWAI TELKOM (KOPEGTEL) LAMPUNG DAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)
BINA DHARMA UNIVERSITAS LAMPUNG
(Jurnal)
OLEH
DORMAN HENDRA ARIANTO PURBA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG 2012
ABSTRAK
2
Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian
Studi Kasus pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas
Lampung
Oleh
Dorman Hendra Arianto Purba
Untuk mengembangkan usaha perkoperasian di Indonesia dituntut adanya pengelolaan koperasi secara profesional. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya kegiatan usaha koperasi itu sendiri. Pengelolaan yang profesional memerlukan sistem pertanggung jawaban yang baik dan informasi yang relevan yang dapat diandalkan guna pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian koperasi. IAI telah mengeluarkan suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran tentang kinerja dari manajemen koperasi dimasa lalu dan prospek dimasa yang akan datang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk membandingkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung.
Metode perolehan data adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode dengan mengumpulkan, menyusun, menginterprestasikan dan menganalisa data.
Berdasarkan Analisis dan evaluasi yang dilakukan, ternyata PSAK No. 27 pada Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila belum dilaksanakan dengan baik. Seperti : 1) tidak menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, 2) tidak menyajikan perkiraan beban-beban perkoperasian, 3) laporan perhitungan sisa hasil usaha yang sangat berbeda dengan ilustrasi yang dianjurkan di dalam PSAK No.27, 4) tidak memisahkan akun-akun dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan anggota.
Saran yang dapat diberikan yaitu 1) Laporan keuangan hendaknya disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK No.27 dengan melampirkan laporan promosi ekonomi anggota, 2) Dalam penyusunan perhitungan sisa hasil usaha perlu disajikan akun beban koperasi, 3) Laporan keuangan perhitungan sisa hasil usaha seharusnya mengikuti bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.27, 4) laporan keuangan harus memisahkan akun-akun dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan anggota, 5) Kepada lembaga yang mengeluarkan peraturan PSAK yaitu IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) agar kiranya lebih memperhatikan kondisi dilapangan dan pihak koperasi agar aktif dalam mengikuti pelatihan standar keuangan yang disiapkan IAI.
Kata Kunci : PSAK No. 27, Akuntansi Perkoperasian
3
ABSTRACT
Implementation of Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No 27 About Accounting Cooperatives
Case Studies on Employee Cooperative TELKOM (KOPEGTEL) Lampung and official cooperation of the Republic of Indonesia (KPRI) Bina Dharma
Lampung University
By
Dorman Hendra Arianto Purba
To develop cooperative efforts in Indonesia demanded the cooperative management in a professional manner. This is due to develop of activity cooperative efforts itself. Professional management require a good of accountability systems and relevant information that can be relied upon for decision making, planning and control cooperative. It is intended to illustrate the performance of cooperative management in the past and prospects for the future. The purpose of this study was to compare the application of Financial Accounting Standards No. 27 on cooperatives accounting on Employees Cooperative TELKOM (KOPEGTEL) Lampung and official cooperation of the Republic of Indonesia (KPRI) Bina Dharma Lampung University.
The method of data acquisition is observation techniques, interview and documentation. The analysis was done by descriptive method, the method to collect, collate, interpret and analyze data.
Based on the analysis and evaluation, SFAS No. 27 on Telkom Employees Cooperative (KOPEGTEL) Lampung and official cooperation of the Republic of Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila not been implemented. Such as: 1) There is no reports of promotion of economic member, 2) There is no an estimate of expenses cooperatives, 3) report the calculation of net income which is very different from the illustration that recommended in SFAS No.27, 4) does not separate accounts in financial statements relating to members and non-members.
The advice can be given: 1) The financial reports should be presented in full in accordance with SFAS No. 27 by attaching the promotion of economic reports members, 2) In the preparation of the calculation of net income to be presented to an expense account cooperatives, 3) The financial statements of net income calculation should follow the form of financial statements in accordance with SFAS 27, 4) the financial statements have separate accounts in the financial statements relating to members and non-members, 5) To the agency that issued the rule SFAS IAI (Indonesian Institute of Accountants) so presumably more attention to the condition of the field and the cooperative to be active in training financial standards prepared IAI. Keywords: SFAS No.. 27, Accounting for Cooperatives
4
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip
Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota
pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian
koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian
nasional.Dengan meningkatnya jumlah koperasi yang ada sekarang ini,
diharapkan agar koperasi dapat tampil sebagai badan usaha yang sehat dan kuat
sehingga peranan koperasi dalam perekonomian diharapkan akan meningkat dan
mempunyai manfaat yang besar bagi anggotanya dan masyarakat luas.
Alasanmemilih 2 koperasiiniadalahKoperasi Telkom
merupakankoperasisalahsatuperusahaan yang sudahGo Publicyang
dimanalaporankeuangankoperasinyadiharapkanmenjadicontohkoperasi yang
mengikutiperaturan yang adasedangkanalasanmemilihKoperasiBina Dharma
Universitas Lampungyaitukoperasinyadianggap dapat memberikan contoh laporan
keuangan yang baik karena koperasi ini adalah koperasi lembaga pendidikan
perguruan tinggi. Alasan lain adalah Koperasi Telkom memberikan contoh
5
koperasi yang maju dalam usaha-usahanya sedangkan Koperasi Bina Dharma
Unila justru mengurangi usaha dan hanya fokus dengan satu usaha saja.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mencoba mambahas masalah
yang berhubungan dengan penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi
perkoperasian pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) dan Koperasi
Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung, dengan
judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27
Tentang Akuntansi Perkoperasian (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai
TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik
Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung.”
1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah
1.2.1 Perumusan Masalah
Untuk memperjelas masalah dan mengarahkan penulisan skripsi ini, maka
perumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah “Apakah Koperasi
Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik
Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung telah menerapkan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi
perkoperasian yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)?.”
6
1.2.2 Batasan Masalah
Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup
dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:
Pada dasarnya PSAK No. 27 sudah dicabut melalui surat resmi dari IAI yaitu
ED(Exposure draft) PPSAK No. 8 dan digantikan dengan menggunakan IFRS
sebagai acuannya. Yang dalam hal ini surat pencabutannya telah terbit pada
tanggal 23 Oktober 2010 dan berlaku secara efektif IFRS pada koperasi pada
tanggal 1 Januari 2012. Sesuai surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan
UKM RI Nomor : 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa
sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntasi Keuangan (SAK)
Entitas Tanpa Akuntabilitasi Publik (ETAP). Namun dikarenakan laporan
keuangan koperasi yang tersedia masih menggunakan laporan keuangan
berdasarkan PSAK No. 27. Maka penulis membatasi penelitian pada penerapan
pernyataan akuntansi perkoperasian berdasarkan PSAK No. 27.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini, yaitu;
Untuk membandingkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang
akuntansi perkoperasian pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL)
Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma
Universitas Lampung.
7
1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah :
1. Penelitianinidiharapkandapatmemberikangambaranumumtentanglaporanke
uanganKoperasidanperkembangan yang terjadidilapangan.
2. Penelitianinidiharapkanmenjadimasukanuntuk IAI apakahkoperasi yang
adasudahmenerapkanperaturan yang lama dandapat menjadi implikasi
tentang kesiapan dalam menerapkan peraturan IFRS yang baru.
3. Sebagai masukan kepada koperasi atas kekurangan-kekurangan yang
ditemukan untuk memperbaiki dan mengikuti sepenuhnya peraturan-
peratuan yang ada.
8
BAB II RERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Pengertian dan Karakteristik Usaha Perkoperasian
2.1.1 Pengertian Perkoperasian
Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab 1 Pasal 1 Butir 1,
koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan
hukum dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan.
2.1.2 Karakteristik Usaha Perkoperasian
Perbedaan antara satu perkumpulan dengan yang lain terletak dari sifat, dasar,
macam dan wujud dari perkumpulan itu yang tertera dalam anggaran dasarnya.
Karakteristik utama yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain adalah
bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (The dual identity of the
member) yaitu anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa
koperasi (User own oriented firm). Hal ini dijelaskan oleh IAI dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (2004:P.1) tentang karakteristik utama
koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain.
2.2 Akuntansi Perkoperasian
Agar dapat dimanfaatkan secara optimal maka laporan keuangan harus disusun
berdasarkan standar akuntansi tertentu. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
disusun sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk dapat
9
memenuhi kepentingan semua pihak. Tanpa ada standar Akuntansi bagi koperasi
maka para penyusun laporan keuangan akan secara bebas dengan keinginan
masing-masing dalam menyajiakan laporan keuangan, shingga para pemakai
akan sulit untuk menilai laporan tersebut. Oleh sebab itu dalam penyusunan
laporan laporan keuangan koperasi tidak terlepas dari prinsip atau standar
Akuntansi yang berlaku.
Perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat
ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia,
2008).
1. Di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar
Akuntansiyang dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business
Practices) gayaBelanda.
2. Sampai tahun 1955 : Indonesia belum mempunyai undang-undang
resmi/peraturan tentang standar keuangan.
3. Tahun. 1974: Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang
dibuatoleh IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.
4. Tahun. 1984: Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar
Akuntansi.
5. Akhir tahun 1984: Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar
yangbersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee)
6. Sejak tahun 1994: IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.
7. Tahun 2008: diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat
diselesaikan.
8. Tahun. 2012: Ikut IFRS sepenuhnya.
10
2.2.1 Aktiva dan Kewajiban
A. Aktiva
Aktiva adalah sumberdaya yang dikuasai oleh badan usaha koperasi yang
diperoleh dari transaksi atau kejadian masa lalu, yang memberikan manfaat
dimasa depan. Koperasi menyajikan aktiva berdasarkan likuiditasnya yaitu melai
dari aktiva yang paling likuid sampai dengan yang tidak lukuid. Likuiditas
diartikan sebagai tingkat kemudahan suatu aktiva di konversikan kedalam bentuk
tunai atau kas.
Dalam aktivitas usahanya koperasi sering mendapat bantuan dan dukungan dari
berbagai pihak dalan bentuk bantuan atau sumbangan barang modal yang dapat
dikatagorikan sebagai aktiva tetap oleh koperasi, menurut IAI (2004:P.10):Aktiva
yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual
untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat dan
keterikatan pengunaannya tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan
keuangan.
B. Kewajiban
Kewajiban merupakan hutang kepada pihak luar atau kreditor akibat dari suatu
transaksi di masa lampau. Menurut IAI (2004:P.13): Kewajiban merupakan utang
perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya
diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang
mengandung manfaat ekonomi.
11
Di dalam koperasi kewajiban dapat timbul akibat dari transaksi dengan anggota
dan bukan anggota, penyerahan kewajiban disajikan secara terpisah antara
kewajiban dengan anggota dan bukan anggota. Perlakuan ini dianggap penting
karena informasi seperti ini dapat menjadi petunjuk penting tentang manfaat yang
diberikan oleh koperasi kepada anggotanya.
2.2.2 Ekuitas
Dalam koperasi ekuitas terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok,
simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama
dengansimpanan pokok atau simpanan wajib dan dicatat sebesar nilai nominalnya,
modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum
dibagi.
Simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup resiko dank arena
itu tidak dapat dimabil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
Simpanan wajib yang terkait dengan pinjaman anggota dan jenis simpanan wajib
lain yang dalam prakteknya justru dapat diambil setelah pinjaman yang
bersangkutan lunas atau pada waktu tertentu, tidak dapat diakui sebagai ekuitas.
Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai
piutang simpanan pokok dan simpanan wajib dan apabila terdapat kelebihan
setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru diatas nilai nominal
simpanan pokok dan simpanan wajib pendiri diakui sebagai modal penyertaan
partisipasi anggota. Modal ini bukan milik anggota penyetor, karena itu tidak
dapat diambil kembali saat anggota keluar dari keanggotaan koperasi.
12
Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal
setoran. Jika modal yang diterima bukan dalam uang tunai, maka modal
penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlakupada saat diterima, apa
bila tidak ada nilai pasar digunakan nilai taksiran.
Modal sumbangan yang diterima koperasi yang dapat menutup resiko kerugian
diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya
merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panajang dan dijelaskan
dalam catatan atas laporan keuangan.
Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha yang diperoleh setiap tahun buku
yang dimaksudkan untuk pemupukan modal demi pengembangn usaha dan untuk
menutup resiko kerugian merupakan bagian dari ekuitas.
1.2.3 Pendapatan dan Beban
A. Pendapatan
Pendapata di definisikan oleh IAI (2004.P.23.2) adalah: arus masuk bruto dari
manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu
periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak
berasa dari kontribusi penanam modal.
Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota
dan dihitung dari harga pelayanan yang diterma atau dibayar oleh anggota yang
mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Dalam kegiatan pemasaran hasil
produksi anggota, partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota
baik kepada anggota maupun non anggota.
13
Oleh karena laporan keuangan koperasi mencerminkan tujuan koperasi, maka
perhitungan hassil usaha harus menonjolkan secara jelas kegiatan usaha koperasi
dengan anggotanya, karena itu pendapatan dari anggota disajikan terpisaha dari
pendapatan yang berasal dari transaksi dengan non anggota koperasi. Hal ini
mencerminkan bahwa usaha koperasi lebih mementingkan transaksi atau
pelayanan kepada anggotanya daripada non anggota.
B. Beban
Sebagian beban dapat secara langsung diasosiasikan dengan pendapatan seperti
harga pokok penjualan. Beban-beban lain diasosiasikan secara tidak langsung
dengan pendapatan dan dikaitkan dengan periode tertentu selama pendapatan
diakui.
1.2.4 Laporan Keuangan Usaha Perkoperasian
A. Neraca
Menurut IAI (2004:P.27.12) “Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva,
kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu”. Neraca disusun untuk
mencerminkan posisi keuangan koperasi pada tanggal tertentu yang terdiri dari
unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas.
B. Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Laporan laba rugi dapat juga disebut sebagai laporan operasi yang
mengikhtisarkan aktivitas-aktivitas usaha untuk suatu periode tertentu dan
melaporkan laba atau rugi bersih hasil operasi dan dari aktivitas tertentu lainnya.
Pengukuran dan pelaporan laba perusahaan serta komponen-komponennya pada
14
umumnya dianggap sebagai salah satu tanggung jawab yang paling penting dari
para akuntan.
Dalam koperasi laporan laba rugi dinamakan laporan perhitungan sisa hasil usaha
(SHU), disajikan memisahkan pos-pos penghasilan dan beban yang berasal dari
kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Pos-pos
penghasilan yang berasal dari kegiatan penunjang lainnya, sisa laba rugi yang
timbul diawal transaksi yang bersifat luar biasa.
Berdasarkan pembagian sisa hasil usaha koperasi diatur lebih lanjut di dalam
setiap anggaran dasar koperasi, demikian pula dengan penggunaan sisa hasil
usaha tersebut, apakah digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi atau untuk
keperluan lain dari koperasi tersebut. Namun penggunaan tersebut diambil melalui
keputusan rapat anggota koperasi yang pelaksanaan penggunaannya diserahkan
kepada pengurus koperasi.
C. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai
penerimaan kas, pembayaran kas, perubahan bersih pada kas yang berasal dari
aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari suatu perusahaan selama periode
tertentu dalam koperasi.
Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan
(principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan
aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
15
Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aliran jangka panjang serta
investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan
dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman peruhasaan.
D. Laporan Promosi Ekonomi Anggota
Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperhatikan manfaat
ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu, menurut IAI
(2004:P.13) mencakup empat unsur, yaitu: 1) Manfaat ekonomi dari pembelian
barang atau pengadaan jasa bersama; 2)Manfaat ekonomi dari pemasaran dan
pengolahan bersama; 3) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi; 4)
Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.
E. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang terpadu dari penyajian
keuangan formal yang menjelaskan data keuangan pokok dan memberikan
informasi-informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan perhitugan laba rugi
yang tidak dapat ditunjukkan dengan jelas pada laporan keuangan.
Seringkali catatan dan penjelasan laporan keuangan dibuat untuk menjelaskan
metode penilaian, rencana pembelanjaan khusus, kebijaksanaan dan perubahan
kebijaksanaan akuntansi yang penting, atau kejadian atau pos-pos yang tak lazim
sehingga mudah dimengerti pemakai laporan keuangan dengan penjelasan yang
ada.
16
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu penelitian
Tempat penelitian adalah Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung di Jl.
Pagar Alam No. 27 A Kedaton Bandar Lampung dan Koperasi Republik
Indonesia (Bina Dharma) Universitas Lampung di Jl. Soemantri Brodjonegoro
No. 1 Rajabasa Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan
April 2012 sampai dengan selesai.
3.2 Metode Perolehan Data
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan
cara berikut:
1. Teknik Observasi
2. Teknik Wawancara
3. Teknik Dokumentasi
4. Metode Analisis Data
17
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN
1.1 Data Penelitian
Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung berkedudukan di Jl. Pagar Alam
No. 27 A Kedaton Bandar Lampung dan didaftarkan pada Kantor Wilayah
Departemen Koperasi Provinsi Lampung dan memperoleh Bandan Hukum Nomor
591/Bh/7/1985 tanggal 21 Agustus 1985.
Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung berdasarkan unit usahanya di
katagorikan sebagai koperasi usaha majemuk (multi purpose) yaitu bentuk
koperasi yang kegiatan usahanya tidak hanya di satu bidang melainkan merangkap
beberapa bidang usaha.
1.1.1 Akuntansi Koperasi
Informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan adalah merupakan bagian
pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehingga laporan keuangan dapat
dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan sehingga berdaya guna bagi
pemakainya.
Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai
Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampungmenyusun laporan
keuangan pada akhir tahun dan disajikan secara komparatif yaitu pada akhir tahun
18
berjalan dengan tahun sebelumnya. Secara umum laporan keuangan Koperasi
Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik
Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung terdiri dari :
a. Neraca
b. Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha
Koperasi ini hanya melakukan kegiatan usaha yang semata-mata dari dan untuk
anggota, maka mengenai transaksi-transaksi pembelian dan penjualan dapat
dijurnal sebagai berikut:
Pembelian ……………………….. Rp 1.000.000
Kas (Utang Usaha) …………………………Rp 1.000.000
Kas (Piutang Usaha) …………….. Rp 1.400.000
Penjualan …………………………………..Rp 1.400.000
1.2 Analisis Hasil Penelitian
1.2.1 Penerapan PSAK No.27 atas Aktiva dan Kewajiban
A. Aktiva
Aktiva yang terdapat pada laporan keuangan Koperasi Pegawai Telkom
(Kopegtel) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina
Dharma Universitas Lampung telah memenuhi unsur-unsur penting yang terdapat
pada PSAK No.27. Dimana akun-akun yang terdapat pada Lampiran 1 dan
Lampiran 2 terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan
aktiva lain-lain telah tersaji secara lengkap. Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel)
Lampung menggunakan metode dalam penilaian persediaan didasarkan pada
19
harga beli dengan metode FIFO. Kedua koperasi ini juga melakukan kebijakan
akuntansi mengenai piutang dimana tidak melakukan penyisihan terhadap piutang
ragu-ragu atas piutang yang telah melebihi jatuh tempo pelunasan. Aktiva tetap
dicatat dengan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.
Dengan demikian Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung dan Koperasi
Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung telah
menyajikan informasi aktiva secara wajar dan berpedoman kepada PSAK No. 27.
Dimana ketentuan-ketentuan penting mengenai penyajian aktiva dan kebijakan
akuntansi yang mendasarinya telah tersaji dengan baik.
B. Kewajiban
Kewajiban diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu kewajiban lancar dan
kewajiban jangka panjang. Sesuai PSAK No.27 kewajiban dapat dikelompokkan
kepada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, kewajiban titipan, dan
kewajiban lain-lain. Namun pengelompokan ini disesuaikan dengan keadaan dari
aktivitas operasi koperasi tersebut, seperti pada Lampiran 1 dan Lampiran 2
pengelompokan kewajiban sesuai dengan urutan jatuh temponya yaitu kewajiban
lancar dan kewajiban jangka panjang telah sesuai dengan PSAK No.27 hanya saja
dalam penyajian kewajiban di neraca, Kopegtel Lampung dan Koperasi Bina
Dharma Unila tidak membedakan antara kewajiban anggota dan kewajiban bukan
anggota. Terdapat hutang pada non anggota dimana akun ini terdapat pada
kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Hal ini dapat membingungkan
pengguna laporan keuangan yang melihat informasi ini, sebaliknya kewajiban
20
yang timbul dari transaksi dengan anggota atau yang berkaitan dengan anggota
perlu disajikan secara terpisah sebagai hutang kepada anggota. Perlakuan
demikian dianggap tepat karena informasi semacam ini merupakan petunjuk
penting tentang adanya manfaat yang telah diberikan oleh koperasi kepada para
anggotanya.
1.2.2 Penerapan PSAK No.27 atas Ekuitas
Kekayaan bersih atau ekuitas untuk Kopegtel Lampung terdiri atas: simpanan
pokok, simpanan wajib, donasi, cadangan koperasi, cadangan khusus, SHU tahun
berjalan atau yang belum dibagikan, dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan
ekuitas Koperasi Bina Dharma Unila terdiri atas: simpanan anggota, cadangan
koperasi dan SHU tahun berjalan, dapat dilihat pada Lampiran 2.
Dalam pengelompokan ekuitas menurut PSAK No.27 tentang koperasi ekuitas
koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib,
simpanan lain yang memiliki karakteristik dengan simpanan pokok dan simpanan
wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang
belum dibagikan.
Ekuitas pada Koperasi Pegawai Telkom Lampung maupun Koperasi Bina Dharma
UNILA tidak terdapat akun modal penyertaan, karena modal penyertaan itu telah
dimasukkan pada perkiraan kewajiban lancar. Sesuai dengan PSAK No.27 yang
menyatakan bahwa sumbangan yang diterima oleh koperasi yang substansinya
merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang yang harus
21
dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk ekuitas modal
sumbangan Koperasi Pegawai Telkom Lampung yang dinamakan donasi dari PT
Telkom sudah mengikuti PSAK No.27 dimana modal sumbangan ditampilkan
pada posisi ekuitas.
1.2.3 Penerapan PSAK No.27 Atas Pendapatan dan Beban
Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban
pengurus tentang aktivitas koperasi selama satu periode untuk dapat membantu
dalam mengambil keputusan, sehingga koperasi dapat memberikan manfaat yang
lebih baik lagi bagi setiap anggotanya.
Laporan keuangan koperasi harus disusun sesuai dengan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 tentang standar khusus Akuntansi untuk
koperasi. Analisa dan evaluasi yang dapat penulis uraikan meliputi pendapatan
dan beban pada koperasi Kopegtel Lampung dan koperasi Bina Dharma Unila
seperti yang terlampir pada Lampiran 3 dan Lampiran 4, yang akan
dikelompokkan menjadi pendapatan, harga pokok penjualan, biaya operasi dan
pendapatan atau beban lain-lain.
Pendapatan dan beban pada koperasi Kopegtel Lampung dan koperasi Bina
Dharma Unila diuraikan secara rinci berdasarkan jenis-jenis usaha yang
dimilikinya. Namun dalam perhitungan hasil usaha, koperasi tidak melakukan
pemisahan pencatatan antara pendapatan dan beban untuk anggota dan bukan
anggota. Sehinggta pencatatan ini tidak sesuai dengan PSAK No.27 yang
22
mengharuskan dilakukan pemisahan. Dan maksud dari dilakukannya pemisahan
ini adalah untuk dapat mengetahui manfaat yang diterima oleh anggota koperasi.
1.2.4 Penerapan PSAK No.27 Atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan akan menunjukkan sampai sejauh mana efisiensi pelaksanaan
yang telah dicapai oleh manajemen. Laporan keuangan koperasi adalah laporan
keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha,
dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban
pengurus atas pengelolaan keuangan.
A. Neraca
Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik
Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung menyajikan dengan
melampirkan posisi aktiva di sebelah kanan dan passiva disebelah kiri dan
dilampirkan secara komparatif antara tahun buku yang berjalan dengan tahun
buku yang lalu, sehingga sudah mengikuti acuan PSAK No.27. Pada kedua
koperasi ini neraca digolongkan beberapa golongan umum yaitu : aktiva lancar,
aktiva tetap, penyertaan, aktiva tetap tidak berwujud dan aktiva lain-lain.
Penyajian ini telah sesuai dengan PSAK No.27 yang mengelompokkan aktiva
menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva lain-lain.
Pengklasifikasian ini akan berguna bagi pihak yang memerlukan sebagai
informasi tambahan untuk mengukur tingkat likuiditas dan keadaan keuangan
koperasi secara lengkap bila dihubungkan dengan komponen neraca lainnya.
23
Perkiraan piutang pada kedua koperasi ini yaitu Koperasi Pegawai TELKOM
(KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina
Dharma Universitas Lampung, tidak membedakan penyajian untuk anggota dan
penyajian untuk bukan anggota. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.27 yang
mengharuskan pemisahan perkiraan tersebut dalam neraca. Pemisahan ini perlu
dilakukan untuk dapat mengetahui manfaat yang diterima oleh anggota koperasi.
B. Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha
Kedua koperasi yaitu Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung
menggunakan perhitungan sisa hasil usaha untuk menunjukan laporan keuangan
laba rugi. Istilah perhitungan sisa hasil usaha adalah sebagai pengganti istilah
laporan laba rugi, istilah tersebut sangat dianjurkan karena manfaat dari usaha
koperasi tidak semata-mata diukur dari laba tetapi lebih ditekankan pada
manfaatnya bagi anggota. Oleh karena itu, koperasi tidak menggunakan istilah
laba rugi melainkan hasil usaha.
Laporan perhitungan hasil usaha pada kedua koperasi disajikan dengan
memisahkan pos-pos penerimaan, harga pokok penjualan dan beban operasional.
Namun kedua koperasi yaitu Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL)
Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma
Universitas Lampung dalam menghitung sisa hasil usahanya tidak melakukan
pemisahan pencatatan antara pendapatan dan beban untuk anggota dan bukan
anggota sehingga tidak sesuai dengan PSAK No.27 tentang perkoperasian yang
24
mengelompokkan laporan sisa hasil usaha atas partisipasi anggota, pendapatan
dari non-anggota dan beban koperasi.
C. Laporan Arus Kas
Dalam laporan Arus Kas Koperasi Pegawai Telkom Lampung tahun buku 2009-
2011 dan KPRI Bina Dharma Universitas Lampung tahun buku 2008-2010 sudah
menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas,
sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu
sesuai dengan PSAK No.27. Laporan arus kas KOPEGTEL dapat dilihat pada
Lampiran 5 dan laporan arus kas KPRI Bina Dharma UNILA pada Lampiran 6.
D. Laporan Promosi Ekonomi Anggota
Dalam laporan keuangan Koperasi Pegawai Telkom Lampung dan KPRI Bina
Dharma Universitas Lampung tidak tercantum Laporan Promosi Ekonomi
Anggota. Dimana Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah laporan yang
memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu
tahun tertentu.
E. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang terpadu dari penyajian
keuangan formal yang menjelaskan data keuangan pokok dan memberikan
informasi-informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan perhitungan laba rugi
yang tidak dapat ditunjukkan dengan jelas pada laporan keuangan.
25
Pada prakteknya kedua koperasi yaitu KOPEGTEL dan Bina Dharma UNILA
sudah mencantumkan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan keuangan,
dapat dilihat pada Lampiran 7 - 9 adalah Catantan atas Laporan Keuangan
KOPEGTEL dan Lampiran 10 – 12 adalah Catantan atas Laporan Keuangan
KPRI Bina Dharma UNILA.
4.2.5 Penerapan PSAK No.27 Berdasarkan Informasi Hasil Wawancara
Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untukmengevaluasi melihat sejauh mana
penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian
pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi
Pegawai Republik Indonesia (KPRI)Bina Dharma Universitas Lampung.
Sehingga Hasil wawancara ini adalah sebagai informasi tambahan yang dimana
berfungsi hanya untuk melengkapi hasil penelitian dan bukan menjadi tujuan
penelitian.
Penerapan PSAK No.27 pada setiap koperasi sudah seharusnya mengikuti
sepenuhnya peraturan PSAK yang dikeluarkan oleh IAI. Namun pada
kenyataanya bahwa masih sulitnya menerapkan sepenuhnya peraturan tersebut
dikarenakan kurangnya sosialisasi dari IAI kepada pihak-pihak koperasi tentang
penyusunan standar keuangan koperasi. Informasi tersebut diperoleh langsung
dari pihak koperasi yang mengeluhkan bahwa sulitnya menerapkan sepenuhnya
standar PSAK No.27 tersebut. Hal ini dilihat dari tidak adanya Laporan Promosi
Ekonomi Anggota didalam laporan keuangan Koperasi Pegawai Telkom
Lampung dan KPRI Bina Dharma UNILA.
26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
1.1 Kesimpulan
Berdasarkan Analisis dan evaluasi yang dilakukan, ternyata PSAK No. 27 pada
Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai
Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila belum dilaksanakan dengan baik.
Dari analisis dan evaluasi yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung merupakan koperasi
yang bergerak dalam bidang usaha simpan-pinjam, usaha dagang konsumsi
dan barang-barang keperluan perusahan PT Telkom.Koperasi Pegawai
Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila mulai tahun 2011
memfokuskan bidang usaha simpan-pinjam.
2. Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai
Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila dalam menyusun laporan
keuangan tidak menyajikan laporan promosi ekonomi anggota.
3. Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai
Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila dalam penyusunan laporan
sisa hasil usaha, hanya menyajikan beban usaha dan tidak menyajikan
perkiraan beban-beban perkoperasian. Sehingga tidak diketahui seberapa
27
besar partisipasi koperasi telah menjalankan fungsinya untuk meningkatkan
kemampuan sumber daya anggotanya.
4. Laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Telkom
(KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
Bina Dharma Unila tidak mengikuti bentuk laporan keuangan yang sesuai
dengan PSAK No.27 yaitu bentuk laporan perhitungan sisa hasil usaha yang
sangat berbeda dengan ilustrasi yang dianjurkan di dalam PSAK No.27.
5. Koperasi Pegawai Telkom Lampung dan KPRI Bina Dharma Universitas
Lampung dalam pembuatan laporan keuangan tidak memisahkan akun-akun
dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan
anggota.
6. Sejak disahkannya PSAK No.27 tahun 1998, tentang Akuntansi
Perkoperasian, kita dapati masih sedikit lembaga perkoperasian yang mampu
menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar tersebut. Berdasarkan
pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan pihak koperasi yang
berhubungan dengan laporan keuangan, bahwa kurangnya sosialisasi oleh
pihak-pihak terkait yaitu IAI kepada lembaga koperasi dalam hal standar
laporan keuangan koperasi yang seharusnya dan pihak koperasi agar pasif
dalam mengikuti pelatihan standar keuangan yang disiapkan IAI.
5.2 Saran
1. Laporan keuangan Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila hendaknya
disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK No.27 dengan melampirkan
laporan promosi ekonomi anggota.
28
2. Dalam penyusunan perhitungan sisa hasil usaha perlu disajikan akun beban
koperasi karena dengan adanya pos ini mencerminkan bahwa tujuan koperasi
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya terlihat jelas yang
membuktikan bahwa koperasi telah meningkatkan kemampuan sumber daya
anggota, baik secara khusus maupun nasional.
3. Laporan keuangan perhitungan sisa hasil usaha yang disajikan oleh Koperasi
Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik
Indonesia (KPRI) Bina Dharma Unila seharusnya mengikuti bentuk laporan
keuangan yang sesuai dengan PSAK No.27.
4. Koperasi Pegawai Telkom Lampung dan KPRI Bina Dharma Universitas
Lampung dalam pembuatan laporan keuangan harus memisahkan akun-akun
dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan anggota dan yang bukan
anggota agar koperasi mencerminkan manfaatnya bagi anggota koperasi.
5. Kepada lembaga yang mengeluarkan peraturan PSAK yaitu IAI (Ikatan
Akuntansi Indonesia) agar kiranya lebih memperhatikan kondisi dilapangan
dan pihak koperasi agar aktif dalam mengikuti pelatihan standar keuangan
yang disiapkan IAI. Agar tercapai tujuan pencatatan laporan keuangan yang
sesuai dengan peraturan.
6. Untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk meneliti laporan
keuangan koperasi dengan bentuk laporan keuangan yang berbasis SAK
ETAP dalam kesiapan kopersi berbasis IFRS.
29
DAFTAR PUSTAKA
Anoraga, Pandji dan Ninik, Widiyanti, 1995. Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek, Cetakan Pertama, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
Baridwan, Zaki, 2000. Intermediate Accounting, Edisi Ketujuh, BPFE, UGM, Yogyakarta.
Hadibroto, S., 1994. Masalah Akuntansi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Harahap, Sofyan Syafri, 2006. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Edisi Lima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Harahap, Sofyan Syafri, 2001. Teori Akuntansi, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hendrojogi, 2002. Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004. Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Jochen, Ropke, 2003. Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen Terjemahan Sri Djatnika, Edisi Revisi, Salemba Emban Patria, Jakarta.
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, 2007. Format Penulisan Karya Ilmiah, Lampung.
Kieso, Donald E., dan Jerry J. Weygandt, 2002. Akuntansi Intermediate, Alih Bahasa Emil Salim, Edisi Sepuluh, Erlangga, Jakarta.
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Dharma Universitas Lampung, 2008. Laporan Tahunan KPRI Bina Dharma UNILA tahun buku 2008, KPRI Bina Dharma UNILA, B. Lampung.
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Dharma Universitas Lampung, 2009. Laporan Tahunan KPRI Bina Dharma UNILA tahun buku 2009, KPRI Bina Dharma UNILA, B. Lampung.
30
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Dharma Universitas Lampung, 2010. Laporan Tahunan KPRI Bina Dharma UNILA tahun buku 2010, KPRI Bina Dharma UNILA, B. Lampung.
Koperasi Pegawai Telkom Lampung, 2009. Laporan Tahunan Koperasi Pegawai Telkom Lampung (KOPEGTEL) tahun buku 2009, KOPEGTEL, B. Lampung.
Koperasi Pegawai Telkom Lampung, 2010. Laporan Tahunan Koperasi Pegawai Telkom Lampung (KOPEGTEL) tahun buku 2010, KOPEGTEL, B. Lampung.
Koperasi Pegawai Telkom Lampung, 2011. Laporan Tahunan Koperasi Pegawai Telkom Lampung (KOPEGTEL) tahun buku 2011, KOPEGTEL, B. Lampung.
Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, 2001. Koperasi: Teori dan Praktek, Edisi Revisi, Erlangga, Jakarta.
Suharli, Michell, 2006. Akuntansi Untuk Bisnis dan Jasa Dagang, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Tugiman, Hiro, 2002. Akuntansi Untuk Badan Usaha Koperasi, Cetakan Keenam, Kanisius, Bandung.
Tunggal, Amin Widjaja, 1995. Akuntansi Untuk Koperasi, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
