-
Pemberian Insentif untuk
Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik:
Bentuk-Bentuk Insentif Fiskal dan Nonfiskal
dalam Mendorong Peningkatan Kinerja
Pelayanan Publik di Daerah
Disampaikan oleh:
DR. Boediarso Teguh Widodo, ME
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kegiatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi
Jakarta, 23 November 2016
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-
POKOK BAHASAN
1
Kebijakan Dana Insentif Daerah
Desentralisasi sebagai Instrumen untuk Peningkatan KualitasPelayanan Publik yang Lebih Baik
2
3
5
4
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen PelaksanaanDesentralisasi Fiskal untuk Peningkatan Pelayanan Publik
Keterkaitan Sistem Insentif dengan Pengelolaan Keuangan danKualitas Pelayanan Publik
Jenis-Jenis Insentif (Fiskal dan Nonfiskal)
2
-
Desentralisasi ditujukan untuk menyediakan pelayanan publik
yang lebih baik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Pelayanan Publik Yang Lebih Baik
Lebih Akuntabel
Kerelaan Masyarakat membayarpelayanan
yang diberikan
Pembangunan daribawah
(Musgrave, 1983)
DESENTRALISASIMendekatkan Pemerintahan kepada Rakyat
Desentralisasi
POLITIK
Desentralisasi
ADMINISTRASI
Desentralisasi
FISKAL
Desentralisasi
EKONOMI
TUJUANKesejahteraan masyarakat
3
-
4
Konsepsi Desentralisasi Fiskal dan Praktek Desentralisasi
di Berbagai Negara
Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam
rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan
keputusan publik yang lebih demokratis.
Ruang Lingkup Desentralisasi Fiskal Kewenangan Perpajakan (local taxing power); Keleluasaan untuk Belanja (expenditure assignment); Perencanaan, Penetapan, dan Pelaksanaan Anggaran (budget discretion); dan Keleluasaan untuk mendanai investasi dengan melakukan peminjaman, kerjasama pendanaan dengan
pihak lain, dan lain-lain.
Desentralisasi di Indonesia lebih menekankan pada
desentralisasi di sisi
pengeluaran.
Penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan
belanjanya lebih banyak
ditopang oleh transfer dari
Pusat.
-
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen Pelaksanaan
Desentralisasi Fiskal untuk Peningkatan Pelayanan Publik
PEMERINTAH
DAERAH
PEMERINTAH
PUSAT
KEWENANGAN:
Tugas/urusan
SUMBER
PENDANAAN
Kewenangan Pungutan
Transfer dari APBN
Kewenangan Pinjaman
a. Dana Transfer Umum
b. Dana Transfer Khusus
c. Dana Insentif Daerah
d. Dana Otsus dan DIY
e. Dana Desa
4
-
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
APBNP 2016
APBN 2017 Selisih %
(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2
Transfer ke Daerah 729,27 704,92 (24,35) -3,3%
I. Dana Perimbangan 705,46 677,08 (28,38) -4,0%
A. Dana Transfer Umum 494,44 503,63 9,19 1,9%
1 Dana Bagi Hasil 109,08 92,79 (16,29) -14,9%
a. Pajak 68,62 58,57 (10,04) -14,6%
b. Sumber Daya Alam 40,46 34,22 (6,24) -15,4%
2 Dana Alokasi Umum 385,36 410,84 25,48 6,6%a. DAU Murni 385,36 401,13 15,77 4,1%b. Kurang Bayar DAU 9,71 9,71 -
B. Dana Transfer Khusus 211,02 173,45 (37,58) -17,8%
1 Dana Alokasi Khusus Fisik 89,81 58,34 (31,47) -35,0%
2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik 121,21 115,11 (6,11) -5,0%
II. Dana Insentif Daerah 5,00 7,50 2,50 50,0%
III. Dana Otonomi Khusus dan Dais DIY 18,81 20,35 1,53 8,2%
A. Dana Otonomi Khusus 18,26 19,55 1,28 7,0%
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 0,55 0,80 0,25 46,1%
Dana Desa 46,98 60,00 13,02 27,7%
776,25 764,92 (11,33) -1,5%J U M L A H
Uraian
5
-
Keterkaitan Pengelolaan Keuangan Daerah, Insentif, dan
Pelayanan Publik
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
APBD yang transparan dan akuntabel
Penetapan APBD yang tepat waktu
APBD yang tepat sasaran
INSENTIF
Mendorong daerah untuk berkinerja
dengan baik
PELAYANAN PUBLIK
Peningkatan pemenuhan kebutuhan
pelayanan bagi setiap warga negara
dan penduduk
6
-
Jenis-Jenis Insentif
INSENTIF
Insentif fiskal adalahpemanfaatan
pengeluaran danpendapatan negara
untukmempengaruhi
keadaan ekonomi
Insentif nonfiskaladalah insentif yang berbentuk fasilitasbaik fisik maupun
non fisik.
CONTOH:
insentif bea masuk dan bea keluar insentif pajak dan retribusi, transfer
ke daerah, dan subsidi
CONTOH:
pelayanan (e-procurement, e-
planning, PTSP), pelatihan,
keamanan, lokasi, dan infrastruktur. 7
-
Insentif Fiskal Dalam Perpajakan Daerah
The Laffer Curve
Ta
x R
ev
en
ue
Tax Rate (%)
Tarif pajak tinggi tidak selalu meningkatkanpendapatan, namun dapat pula
menurunkan pendapatan perpajakan
Pemberian insentif fiskalberupa pajak dan
retribusi dapatmendorong peningkatan
investasi di daerah
meningkatkan pendapatan
daerah
meningkatkan pelayanan
publik
Contoh Insentif Pajak:1. Tax holiday,;2. Tarif rendah untuk UMKM;3. Insentif/keringanan tarif pada awal
kegiatan usaha; dst
Contoh Insentif Retribusi:Pembebasan atau pengurangan tarifretribusi yang terkait dengan dunia usaha
8
-
Insentif Fiskal Dalam Transfer Ke Daerah
LAMA EXISTING PERBAIKAN KE DEPAN (2018)
DAK FISIK BERBASIS KINERJA
Bersifat topdown, berdasarkan
pada formula based;
Kinerja penyerapan tahun
sebelumnya tidak menjadi
dasar dalam pengalokasian;
Penyaluran DAK tidak ada
persyaratan minimal realisasi
penyerapan
Target output tidak menjadi
dasar dalam pengalokasian DAK
DAK dialokasikan berbasis usulan
kebutuhan daerah dan prioritas
nasional (proposal based);
Kinerja penyerapan dana tahun
sebelumnya menjadi salah satu
dasar dalam pengalokasian;
Penyaluran DAK dilakukan berbasis
kinerja penyerapan dana;
Target output yang dicapai menjadi
dasar dalam pengalokasian DAK.
Pengalokasian DAK berbasis
target output per bidang,
kebutuhan daerah, dan
kinerja penyerapan dana dan
capaian output/outcome
daerah;
Penyaluran berdasarkan
kinerja penyerapan dana dan
realisasi pencapaian output.
DANA INSENTIF DAERAH (DID)
Dialokasikan kepada Provinsi,
Kabupaten, dan Kota
berdasarkan kriteria kinerja
utama, kinerja keuangan,
kinerja pendidikan, serta
kinerja ekonomi dan
kesejahteraan
Penggunaan terikat pada fungsi
pendidikan
Dialokasikan kepada Provinsi,
Kabupaten, dan Kota berdasarkan
kriteria utama dan kriteria kinerja
(kesehatan fiskal dan pengelolaan
keuangan daerah, penyediaan
layanan dasar publik, dan
perekonomian daerah dan
kesejahteraan)
Desain penilaian kinerja dihitung
dan dituangkan dalam bentuk
pemeringkatan kesehatan fiskal dan
pengelolaan keuangan daerah
Penggunaan tidak terikat pada
fungsi pendidikan
Penyempurnaan kriteria
pemberian Dana Insentif
Daerah dengan
memperhatikan indikator
kinerja yang memperlihatkan
kinerja yang sesungguhnya,
serta dapat dengan mudah
dikontrol dan dievaluasi.
9
-
Penyaluran Dak Fisik Berbasis Kinerja
Tujuan perubahan penyaluran DAK Fisik:o Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan DAK;o Meningkatkan kinerja penyerapan DAK sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun; dano Menghindari adanya dana idle yang berasal dari DAK yang tidak terserap.
PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DAK FISIK
2015 2016 Ke Depan
Per triwulan Per triwulan Per triwulan
I
(30%)
II
(25%)
III
(25%)
IV
(25%)
I
(30%)
II
(25%)
III
(25%)
IV
(25%)
I
(25%)
II
(25%)
III
(25%)
IV
(25%)
-
-
-
SYARAT PENYALURAN
kinerja penyerapan dana per bidang
-
-
kinerja penyerapandana per-bidang
realisasi pencapaianoutput
Penyederhanaanlaporan
10
-
Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID)
ARAH KEBIJAKAN
1. Memberikan reward kepada daerahberkinerja baik
2.Penggunaan alokasi DID ditujukan untukmendukung kegiatan yang sesuai dengankebutuhan dan prioritas daerah
TUJUAN MENDORONG DAERAH UNTUK:
1.Mengelola keuangan dengan lebih
baik
2.Menetapkan APBD tepat waktu
3.Berkinerja lebih baik
KEBIJAKAN ALOKASI
DIALOKASIKAN KEPADA
PROVINSI KABUPATEN KOTA
BERDASARKANKRITERIA UTAMA KRITERIA KINERJA
Opini Badan Pemeriksa Keuangan;
Penetapan Perda APBD tepat waktu.
Kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan
keuangan daerah;
Kinerja pelayanan dasar publik; dan
Kinerja ekonomi dan kesejahteraan.
11
-
Desain Formulasi Dana Insentif Daerah
KRITERIA
KINERJA UTAMA
KINERJA KEUANGAN
KINERJA PENDIDIKAN
KINERJA EKONOMI & KESEJAHTERAAN
Perda APBD Tepat waktu
Opini BPKKRITERIA UTAMA
Perda APBD Tepat waktu
KRITERIA KINERJA
Kesehatan fiskal dan PengelolaanKeuangan Daerah: 11 Komponen
Pelayanan dasar publik: 7 Komponen:
Ekonomi dan Kesejahteraan: 4 Komponen
Opini BPK
ALOKASI DAN PENGGUNAAN
PAGU RELATIF KECIL
PENGGUNAAN TERIKAT PADA FUNGSI PENDIDIKAN
PAGU DIPERBESAR
PENGGUNAAN TIDAK TERIKAT PADA FUNGSI PENDIDIKAN
PASSING GRADE PENILAIAN
LAMA BARU
MENGGUNAKAN PERHITUNGAN BOBOT DAN NILAI DARI MASING-
MASING KRITERIA.
TERINTEGRASI DENGAN PEMERINGKATAN DAERAH
12
-
KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID :Kriteria Utama
13
DAERAH DENGAN OPINI WTP
DENGAN APBD TEPAT WAKTU
Opini
WTP
Perda APBD
tepat waktu
(464 daerah)(251 daerah)
228
Daerah
Keterangan: Opini BPK 2014 dan Penetapan Perda APBD 2015
DAERAH DENGAN OPINI WTPATAU WDP
DENGANAPBD TEPAT WAKTU
Opini
WTP/WDPPerda APBD tepat
waktu (464 daerah)(481 daerah)
422
Daerah
Opini
WTP
Perda APBD
tepat waktu
(444 daerah)(312 daerah)
279
Daerah
Opini
WTP/WDPPerda APBD tepat
waktu (444 daerah)(499 daerah)
419
Daerah
Keterangan: Opini BPK 2015 dan Penetapan Perda APBD 2016
DID 2016
DID 2017
DID 2016 DID 2017
WTP WDP TMP TW Jumlah
1 Provinsi 29 5 0 0 34 23 23
2 Kab/Kota 283 182 30 4 499 421 396
Jumlah 312 187 30 4 533 444 419
No Daerah
Opini Perda APBD
Tepat
Waktu
DAERAH
LAYAKWTP WDP TMP TW Jumlah
1 Provinsi 26 7 1 0 34 31 30
2 Kab/Kota 225 223 18 4 470 433 392
Jumlah 251 230 19 4 504 464 422
No Daerah
Opini Perda APBD
Tepat
Waktu
DAERAH
LAYAK
Kriteria utama : kriteria yang menentukan kelayakan suatu daerah penerima DID
-
KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID :Kriteria Kinerja
No Kriteria Ke Depan (New) Bobot/ Skor Sumber Data
Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 50%
1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Realisasi Total Pendapatan Daerah 1 - 4 APBD
2. Realisasi Pendapatan APBD/Target Pendapatan APBD 1 - 4 APBD
3.
(Realisasi Total Pendapatan Daerah + Realisasi Penerimaan
Pembiayaan)/(Realisasi Total Belanja + Realisasi Total Pengeluaran
Pembiayaan)
1 - 4 APBD
4. Growth (Realisasi PDRD/Realisasi Total Pendapatan Daerah) 1 4 APBD
5. Realisasi Pendapatan PDRD/Realisasi PDRB non migas 1 4 APBD
6. Realisasi Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD 1 4 APBD
7. Realisasi Belanja Pegawai/Realisasi Total Belanja APBD 1 4 APBD
8. Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD 1 4 APBD
9. Realisasi Ruang Fiskal/Realisasi Total Pendapatan APBD 1 4 APBD
10. Defisit APBD/Total Pendapatan APBD 1 4 APBD
11. Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya/Realisasi Total Belanja APBD 1 4 APBD
Kinerja Pelayanan Dasar Publik 25%
1. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar 1 - 4 BPS
2. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama 1 - 4 BPS
3. Angka Melek Huruf 1 - 4 BPS
4. Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi 1 - 4 BPS
5. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan 1 - 4 BPS
6. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak 1 - 4 BPS
7. Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak 1 - 4 BPS
Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan 25%
1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 1 - 4 BPS
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan 1 - 4 BPS
3. Penurunan Tingkat Pengangguran 1 - 4 BPS
4. Pengendalian Tingkat Inflasi 1 - 4 BPS
Kriteria Kinerja : Kriteria yang digunakan
untuk melakukan penilaian
dan pemeringkatan kinerja
suatu daerah
Kriteria Kinerja :o Kinerja kesehatan fiskal &
pengelolaan keuangan
daerah dengan bobot
50%;o Kinerja pelayanan
dasar publik dengan bobot 25%; dan
o Kinerja ekonomi dan kesejahteraan dengan
bobot 25%.
14
-
KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN DID :Perhitungan Alokasi
Perhitungan Besaran Alokasi Daerah Yang
Memenuhi Persyaratan Kriteria Utama dan
Kriteria Kinerja
Alokasi DID = Alokasi Minimum + Alokasi Kinerja
Kategori ditetapkan 12 (dua
belas) interval :
Alokasi Kinerja
(AK)
1. Penentuan peringkat Nilai Daerah, diurutkan
dari nilai daerah tertinggi ke terendah (AA+
s.d DD-).
2. Penetapan batas nilai sebagai passing grade
penerima berdasarkan kelas atau tingkatan
nilai daerah.
3. Batas Minimum Nilai Kinerja (Passing Grade)
yang mendapat Alokasi Kinerja adalah yang
memiliki kategori nilai di atas atau sama
dengan () kategori BB.
Pemberian AM bagi daerah yang:
Memiliki Opini WTP atas LKPD; dan Telah menetapkan Perda APBD tepat
waktu.
Alokasi Minimum
(AM)
Kategori Rentang Nilai
AA+ 93,67 -100,00
AA 87,33 93,67
AA- 81,00 87,33
BB+ 74,67 81,00
BB 68,33 74,67
BB- 62,00 - 68,33
CC+ 55,67 62,00
CC 49,33 55,67
CC- 43,00 49,33
DD+ 36,67 43,00
DD 30,33 36,67
DD- 24,00 30,33
15
-
RINGKASAN HASIL PERHITUNGAN DID TA. 2017
Pagu Alokasi 5.000.000 7.500.000 Juta Rp
Alokasi Minimum (AM) 5.000 7.500 Juta Rp
Total AM 1.140.000 2.092.500 Juta Rp
Total Alokasi Kinerja (AK) 3.860.000 5.407.500 Juta Rp
Persentase AM Thdp Pagu 22,8% 27,9%
Passing Grade BB BB
Daerah Penerima AM 228 279 Daerah
Daerah Penerima Hanya AM 162 196 Daerah
Daerah Penerima AM dan AK 66 83 Daerah
Daerah Penerima Hanya AK 43 38 Daerah
Daerah Penerima DID 271 317 Daerah
Provinsi 28 21 Daerah
Kota 56 64 Daerah
Kabupaten 187 232 Daerah
Daerah Lulus Passing Grade 109 121 Daerah
Maksimum 45.035 65.337 Juta Rp
Uraian DID TA 2016 Ket.DID TA 2017 Pagu Alokasi DID : Rp7,5 Triliun, terdiri dari :
Alokasi Minimum (AM) : Rp2,1 TriliunDiberikan kepada daerah yang
memperoleh opini WTP dan menetapkan
Perda APBD tepat waktu.
Alokasi Kinerja (AK) : Rp5,4 TriliunDiberikan kepada daerah yang memenuhi
kriteria utama dan memenuhi batas
minimum nilai kinerja yaitu BB (nilai
kinerja 68,33)
Total daerah penerima DID tahun 2017
sebanyak 317 daerah, terdiri dari:
21 provinsi, 232 kabupaten, dan 64 kota
DAERAH PENERIMA DID TA. 2017
BERDASARKAN KRITERIA UTAMA DAN KRITERIA KINERJA
Hanya
AM
(196
daerah)
AM + AK
(83
daerah)
Hanya AK
(38
daerah)
JUMLAH DAERAH PENERIMA DID TA. 2017 = 317 DAERAH
16
-
PERKEMBANGAN PAGU DID, 2011-2017
17
1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,664.5
5,000.0
7,500.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
da
lam
mil
iia
r ru
pia
h
-
Alokasi DID Tahun 2017
BaliNusa Tenggara
Maluku
18
AM AK Total
1 Aceh 142,5 583,8 726,3
2 Sumut 22,5 131,7 154,2
3 Sumbar 97,5 446,6 544,1
4 Riau 22,5 0,0 22,5
5 Jambi 22,5 42,5 65,0
6 Sumsel 82,5 89,5 172,0
7 Bengkulu 7,5 133,4 140,9
8 Lampung 75,0 137,3 212,3
9 Babel 0,0 0,0 0,0
10 Kep. Riau 7,5 0,0 7,5
480,0 1564,8 2044,8
Alokasi DID 2017
Jumlah
No Se-Provinsi
AM AK Total
1 DKI Jakarta 0,0 0,0 0,0
2 Jabar 142,5 319,4 461,9
3 Jateng 150,0 949,9 1099,9
4 DIY 45,0 225,8 270,8
5 Jatim 202,5 479,5 682,0
6 Banten 37,5 43,1 80,6
577,5 2.017,7 2.595,2 Jumlah
No Se-ProvinsiAlokasi DID 2017
AM AK Total
1 Bali 67,5 134,3 201,8
2 NTB 75,0 179,2 254,2
3 NTT 15,0 177,3 192,3
157,5 490,8 648,3
No Se-ProvinsiAlokasi DID 2017
Jumlah
AM AK Total
1 Maluku 30,0 265,0 295,0
2 Papua 37,5 43,1 80,6
3 Maluku Utara 22,5 88,3 110,8
4 Papua Barat 67,5 0,0 67,5
157,5 396,4 553,9
Se-ProvinsiAlokasi DID 2017
Jumlah
No
AM AK Total
1 Kalbar 60,0 0,0 60,0
2 Kalteng 75,0 133,7 208,7
3 Kalsel 105,0 179,7 284,7
4 Kaltim 60,0 89,1 149,1
5 Kaltara 22,5 0,0 22,5
322,5 402,5 725,0
No Se-ProvinsiAlokasi DID 2017
Jumlah
AM AK Total
1 Sulteng 37,5 57,8 95,3
2 Sulut 90,0 172,4 262,4
3 Sulsel 120,0 86,8 206,8
4 Sultra 60,0 89,6 149,6
5 Gorontalo 52,5 0,0 52,5
6 Sulbal 37,5 128,7 166,2
397,5 535,3 932,8
No Se-ProvinsiAlokasi DID 2017
Jumlah
-
Jumlah Daerah Penerima Alokasi DID Tahun 2017
BaliNusa Tenggara
Maluku
19
AM AK AM & AK
1 Kalbar 8 0 0
2 Kalteng 8 1 2
3 Kalsel 10 0 4
4 Kaltim 7 1 1
5 Kaltara 3 0 0
36 2 7Jumlah
No Se-ProvinsiDaerah Penerima DID 2017 AM AK AM & AK
1 Sulteng 4 0 1
2 Sulut 9 1 3
3 Sulsel 15 1 1
4 Sultra 6 0 2
5 Gorontalo 7 0 0
6 Sulbar 2 0 3
43 2 10
No Se-ProvinsiDaerah Penerima DID 2017
Jumlah
AM AK AM & AK
1 Maluku 3 5 1
2 Papua 4 0 1
3 Maluku Utara 2 1 1
4 Papua Barat 9 0 0
18 6 3
Se-ProvinsiDaerah Penerima DID 2017
Jumlah
No
AM AK AM & AK
1 Aceh 6 0 13
2 Sumut 1 1 2
3 Sumbar 7 4 6
4 Riau 3 0 0
5 Jambi 3 1 0
6 Sumsel 11 0 0
7 Bengkulu 1 2 0
8 Lampung 7 0 3
9 Babel 0 3 0
10 Kep. Riau 1 0 0
40 11 24
Daerah Penerima DID 2017
Jumlah
No Se-Provinsi
AM AK AM & AK
1 DKI Jakarta 0 0 0
2 Jabar 14 2 5
3 Jateng 2 6 15
4 DIY 1 0 5
5 Jatim 20 4 7
6 Banten 4 0 1
41 12 33Jumlah
No Se-ProvinsiDaerah Penerima DID 2017
AM AK AM & AK
1 Bali 6 0 3
2 NTB 7 1 3
3 NTT 2 4 0
15 5 6
No Se-ProvinsiDaerah Penerima DID 2017
Jumlah
-
Keuntungan, a.l.:
1. Penyusunan laporan bisa selesai dalamwaktu hitungan detik.
2.Menjaga kesesuaian RKPD-KUA/PPAS-KUA/PPAS Perubahan - RKPD Perubahan.
3.Dapat diakses oleh masyarakat.
Keuntungan, a.l.:
1. Cukup satu kali registrasi.2. Komunikasi dilakukan secara online.3. Menjamin kualitas barang dan jasa.4. Pemerataan pekerjaan.5. Adanya optimasi waktu proses pengadaan
barang/jasa.
Keuntungan, a.l.:
1. Memotong prosedur birokrasi.
2. Mempercepat proses perizinan.
3. Meningkatkan dan menyederhanakan
prosedur investasi.
4. Mengurangi biaya administrasi.
e-Planning, e-procurement, dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
E-Planning
Sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS,KUA/PPAS Perubahan, RKPD PerubahanKabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan denganmudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yangterkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010.
E-Procurement
Proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannyadilakukan secara elektronik yang berbasisweb/internet dengan memanfaatkan fasilitasteknologi komunikasi dan informasi yang meliputipelelangan umum, pra-kualifikasi dan sourcing secaraelektronik dengan menggunakan modul berbasiswebsite.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dannonperizinan yang mendapat pendelegasianwewenang dari instansi yang memiliki kewenanganperizinan dan nonperizinan yang prosespengelolaannya dimulai dari tahap permohonansampai dengan tahap terbitnya dokumen yangdilakukan dalam satu tempat (UU No. 25/2007tentang Penanaman Modal)
20
-
Kebijakan Dana Insentif Daerah ke Depan
No Perihal Kebijakan Ke Depan
1 Kriteria Penyempurnaan kriteria perhitungan DID, antara
lain :
Memperhatikan indikator kinerja yang memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya,
serta dapat dengan mudah dikontrol dan
dievaluasi;
Mempertimbangkan gizi buruk (stunting) sebagai salah satu variabel dalam mengukur
kinerja pelayanan dasar publik, yang
merupakan bagian dari Kriteria Kinerja;
Mengkaji masukan dari KPK terkait dengan penerapan e-planning, e-procurement, dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh
pemerintah daerah sebagai Kriteria Utama
2 Penggunaan DID digunakan untuk mendukung kegiatan yang
sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
21
-
Usulan Penambahan Kriteria DID dari KPK
KONDISI IMPLIKASI TINDAK LANJUT
e-planning, e-procurement
dan PTSP
merupakan
kriteria perlu
atau necessary
condition, karen
a lebih bersifat
stagnan,
Sesuai dengan kharakteristikny
a, maka kriteria
tersebut lebih
tepat sebagai
kriteria utama
Daerah penerima
alokasi DID akan
menjadi jauh
lebih ketat dan
sangat selektif,
artinya hanya
daerah-daerah yg
sudah e-
planning, e-
procurement dan
PTSP saja yang
akan
memperoleh
alokasi DID
penyiapan regulasi yang mengatur semua daerah memakai ketiga kriteria tersebut
memberikan advokasi yang intensif kepada daerah agar dapat menerapkan ketiga hal tersebut;
melakukan sosialisasi secara luas dan masif agar daerah memahami dengan baik kebijakan tersebut, serta daerah
mempunyai kesempatan yang sama untuk menerapkan e-
planning, e-procurement dan PTSP, sehingga apabila akan
dilakukan penilaian, masing-masing daerah sudah siap
dengan standar nilai yang ditentukan.
meningkatkan capacity building aparat Pemda menetapkan instansi yang bertanggungjawab terhadap
ketersediaan data daerah dan menilai capaian kinerja
daerah yang telah menerapkan e-planning, e-procurement
dan PTSP, karena pada dasarnya DID adalah insentif
terhadap kinerja suatu daerah.
menerapkan masa transisi sebelum diberlakukannya kriteria
No Jenis Pelayanan Instansi Penanggung jawab Kegiatan
1 e-planning Kemendagri
Menyiapkan regulasi Melakukan Advokasi dan
Sosialisasi
MempersiapkanKetersediaan data
Menilai Capaian kinerja
2 e-procurement Lembaga Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP)
3 PTSP Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM)22
-
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan
Gedung Radius PrawiroJalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021 3509442 Fax. 021 3509443www.djpk.depkeu.go.id
-
DR. BOEDIARSO TEGUH WIDODO, M.E.DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 23 Agustus 1958
Alamat Kantor : Gedung Radius Prawiro Lt. 9
Jalan Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat
Riwayat Pendidikan
1970 SD Negeri Kutohardjo V, Rembang
1973 SMP Negeri II Rembang
1976 SMA Negeri II Rembang
1982 Sarjana Ekonomi
Ekonomi Umum
Universitas Diponegoro
2005 Magister Ekonomi
Keuangan Publik (Perencanaan dan
Kebijakan Publik)
Universitas Indonesia
2012 Doktor Ilmu Ekonomi
Ekonomi Publik
Universitas Indonesia
Riwayat Pekerjaan
2000-2001 Kepala Pusat Analisa Belanja Negara,
Badan Analisa Fiskal, Kemenkeu
2001-2004 Kepala Pusat Analisa Pendapatan Negara
dan Pembiayaan Anggaran,
Badan Analisa Fiskal, Kemenkeu
2004-2012 Direktur Penyusunan APBN,
Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu
2012-2013 Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang
Pengeluaran Negara, Kemenkeu
Sep 2013-
Nov 2013
Plt. Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Kemenkeu
2013-2014 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kemenkeu