Download - PANDUAN ADVOKASI PELAYANAN PUBLIK - mcw-malang.orgmcw-malang.org/.../2014/09/PANDUAN-ADVOKASI-PELAYANAN-PUBLIK2.pdf · - Alur Lahirnya Kebijakan Publik di Daerah ... Pelayanan Administrasi

PANDUANADVOKASI

PELAYANAN PUBLIK

PANDUAN ADVOKASI PELAYANAN PUBLIK

©2013Malang Corruption Watch

Diterbitkan pertama kali oleh Malang Corruption Watch

Tim PenulisLutfiana Dwi Mayasari

ZakaryaNuril Lutfiah

EditorFiqih Tri Hidayatullah

Ruchul Jannah

Ilustrasi dan GambarFarchan Masduq Hidayat

Diterbitkan olehMalang Corruprion Watch

Wisma KalimetroJl. Joyosuko Metro 42 A Malang, Jawa Timur, Indonesia

Telp/fax. 0341-573650Email : [email protected]

www.mcw-malang.org

Didukung olehYAPPIKA

Jl. Pedati RayaYAPPIKA

Jl. Pedati Raya No. 20, Jakarta Timur, Indonesia 13350Telp. 021-8191623, Fax. 021-8500670, 85905262

Email - [email protected]. yappika.or.id

Daftar isi

Bab 1- Serba Serbi Pelayanan Publik ...6- Konsep Pelayanan Publik ...6- Hak dan Kewajiban Pengguna Layanan ...12

Bab 2- Penyelenggaraan Layanan Publik Ditiga Sektor ...16- Pelayanan Administrasi Kependudukan ...16- Prosedur Pengurusan Kelahiran ...16- Prosedur Pembuatan KTP ...19- Prosedur Pembuatan KK (Kartu Keluarga) ...25- Pelayanan Kesehatan ...27- Kebijakan dalam Layanan Kesehatan ...30- Pelayan Pendidikan ...42- Pendanaan Pendidikan Merupakan Kewajiban

Pemerintah ...55- Konsep BOSDA (Bantuan Operasioanal Sekolah

Daerah) ...60

Bab III- Pentingnya Advokasi Pelayanan Publik bagi Warga

Negara ...67- Bagaimana langkah advokasi dilakukan ...69- Tahapan Melakukan Pengawasan Kebijakan ...74- Alur Tahapan Sederhana Melakukan Advokasi ...75- Alur Lahirnya Kebijakan Publik di Daerah ...79- 191 Cara Mendesakkan Perubahan ...81- Profil MCW ...93

6 ... PANDUAN ADVOKASI PELAYANAN PUBLIK

Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik bagaikan bayangan yang selalumengikuti kemana langkah kaki manusia berjalan.Kok bisa begitu? Karena tanpa disadari, segala hal yangdilakukan oleh manusia semenjak ia membuka matadi pagi hari hingga memejamkan mata di malam hari,tidak terlepas dari pelayanan publik.

Saat dilahirkan di bumi, kita dibantu oleh bidanataupun dokter yang berada di puskesmas atau rumahsakit. Ketika beranjak besar kita menuntut ilmu disekolah, berobat, mengurus KTP, KK, menggunakantelefon, izin untuk mendirikan bangunan dan rumah,serta berwisata ke suatu tempat. Bahkan ketikameninggalpun, kita masih membutuhkan pelayananpublik yaitu pemakaman. Dari sini kita tahu bahwaternyata ruang lingkup pelayanan publik sangat luas.

Bab 1...

Serba SerbiPelayanan Publik

7YAPPIKA DAN MCW ...

Apa Itu Pelayanan Publik?

Pelayanan publik adalah semua kegiatan yangdiselenggarakan oleh negara (pemerintah sebagaipemberi layanan) kepada masyarakat (yang dilayani)sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warganegara.

Mengapa Negara Memberikan Pelayanan KepadaRakyat?

Pertama, karena ada jaminan dari negara, sesuaidengan amanat UUD 1945. Hak apa saja yang harus

diberikan negara? Negaramenjamin hak setiap rakyatIndonesia. Hak-hak tersebutdiantaranya adalah; hakpekerjaan dan penghidupanyang layak (pasal 27 (2)), hakasasi manusia (pasal 28), hakmendapatkan pendidikan(pasal 31), dan hak menda-patkan layanan kesehatan(pasal 34 ayat 3). Sesuaidengan konstitusi yang ada,

hak rakyat tersebut harus dipenuhi secara manusiawidan tanpa diskriminasi.

Kedua, karena selama ini rakyat membayar retribusidan pajak sebagai sumber APBD. Sebagai ganti daripajak dan retribusi itulah, negara memenuhi hak-hak

Pemerintah telah diberikanmandat untuk mengelola

seluruh sumber dayayang harus dikembalikan

untuk kemakmuran seluruhwarga negara yang

diwujudkan dalampenyelenggaraan

pelayanan publik yangberkualitas dan akuntabel.


rakyat dalam bentuk pelayanan publik. Namundemikian, tidak berarti bahwa pelayanan publikdiberikan hanya kepada mereka yang membayar pajak.Karena sesungguhnya selain melakukan pengelolaanpajak, pemerintah juga telah diberikan mandat untukmengelola seluruh sumber daya yang harus dikemba-likan untuk kemakmuran seluruh warga negara yangdiwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan publikyang berkualitas dan akuntabel.

Lalu, Siapa yang Dimaksud dengan Penerima LayananPublik?

Penerima layanan publik adalah semua warganegara Indonesia, termasuk kita. Jadi secara singkat-nya, pelayanan publik adalah suatu kegiatan yangdilakukan oleh semua penyedia layanan untukmemenuhi kebutuhan masyarakat.

Siapakah yang Menyelenggarakan Pelayanan Publik?

Penyelanggara pelayanan publik adalah pemerintahdan lembaga swasta yang telah diatur dalam peraturanperundang-unda-ngan.

Pihak yang men-jalankan roda admi-nistrasi dalam pe-nyelenggara laya-nan disebut dengan

Laporan atau pengaduan masyarakattentang sikap yang tidak menyenangkandari petugas layanan dalam melayanidiharapkan dapat memberikan efek jerapada petugas layanan yangbersangkutan sehingga mereka tidaklagi mengulangi perbuatan mereka.


pelaksana atau penyelenggara layanan publik. Merekameliputi dinas pendidikan, komisi informasi, PLN,dinas kesehatan, tenaga kesehatan, dinas sosial, dinaspariwisata, dinas kependudukan dan catatan sipil, dansektor lain yang terkait.

Penyelenggara layanan publik tersebut diangkatoleh negara melalui proses rekruitmen PNS. Merekadiberi upah atau gaji dari pajak-pajak yang setiap tahundibayar oleh masyarakat, baik berupa pajakbangunan, pajak kendaraan, pajak usaha, maupunpendapatan bukan pajak. Wah..... Berarti selama ini yangmemberi gaji kepada penyelenggara layanan itu kita lho!Warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, memberikan pelayanan yang adildan berkualitas sudah menjadi tugas penyelenggaralayanan. Maka dari itu, tentu salah besar dong kalomasih ada warga yang menganggap bahwa pemberianlayanan itu merupakan kemurahan hati penyeleng-gara atau pelaksana pelayanan publik!

Sebaliknya, apabila para penyelenggara layananmelayani dengan sikap yang tidak menyenangkan;misalnya dengan cemberut, membentak, memarahi,jutek, atau bahkan berani minta uang rokok, uangamplop, uang makan, dan sejenisnya maka kita sebagaiorang yang “menggaji” mereka berhak untukmengingatkan serta melaporkan mereka pada pihakyang berwenang seperti kepada atasanya, polisi,kejaksaan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI),


maupun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

Dengan adanya peringatan dan laporan yang kitasampaikan tersebut, diharapkan pihak yang bersang-kutan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Merekajuga diharapkan mampu memposisikan diri merekasebagai abdi negara atau pelayan masyarakat, bukansebagai “sang maha raja” yang angkuh dan semena-mena.

Siapakah yang Berhak Menggunakan Layanan Publik?

Pihak yang berhak menerima layanan publikadalah semua warga Negara Indonesia tanpa terke-cuali. Laki-laki maupunperempuan; kaya maupunmiskin; berkulit putih,hitam maupun coklat, dipedesaan maupun perko-taan, semuanya berhakmenggunakan layananpublik. Semuanya berhakmendapatkan pelayananyang adil dan berkualitastanpa terkecuali. Pelaya-nan yang diberikan jugaharus bisa dinikmati olehsemua pengguna layanan dan mempunyai tingkatkualitas sesuai dengan kadar yang semestinya.

Yang berhak menerimalayanan publik atau penggunalayanan publik adalah semuawarga negara Indonesia tanpaterkecuali. Laki-laki maupunperempuan; kaya maupunmiskin; tidak ada perbedaankarena suku, agama,keturunan, maupun tempattinggalnya di perdesaanmaupun perkotaan


Selain itu ada juga pengguna layanan khusus.Mereka termasuk dalam pengguna layanan yang tidakperlu mengeluarkan biaya untuk layanan yang iaperoleh. Hal ini berarti bahwa penyelenggara layananharus menyediakan layanan khusus. Dan jika tidakdisediakan, maka terdapat sanksi bagi penyelenggaralayanan.

Siapa Sajakah yang Berhak Mendapatkan LayananKhusus?

Layanan khusus berhak dinikmati oleh kelompokkhusus yaitu para penyandang cacat atau yang seringkita sebut kelompok difable, manula, wanita hamil,korban bencana alam, warga miskin dan kelompokrentan lainnya.

Lalu, Apa Saja Hak dan Kewajiban PenyelenggaraLayanan?

Hak penyelenggara layanan adalah hak untukmendapatkan gaji dengan besaran yang ditetapkanoleh Kemenpan (Kementerian Pendayagunaan Apa-ratur Negara). Tentunya, besaran yang diterima tidaksama antara satu penyelenggara dengan penyelenggaralain. Nominal gaji yang diperoleh disesuaikan denganbeban tugas, pangkat, dan juga besar kecilnyatanggung jawab yang diemban oleh penyelenggaralayanan.

Sedangkan kewajiban penyelenggara layanan sesuaidengan amanat yang ditulis dalam undang-undangantara lain:


1. Penyelenggara wajib mengevaluasi kinerja secaraberkala di masing-masing lembaga. Evaluasi diha-rapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaksanapelayanan publik;

2. Penyelenggara berkewajiban melakukan penyelek-sian dan promosi pelaksana secara transparan,tidak diskriminatif, dan adil sesuai denganperaturan perundang-undangan;

3. Penyelenggara wajib memberikan penghargaankepada pelaksana yang memiliki prestasi kerja;

4. Penyelenggara wajib memberikan hukuman bagipelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuaninternal penyelenggara;

Jadi, penyelenggara layanan harus menjalankanamanat undang-undang tersebut. Karena jika tidakdilaksanakan akan ada sanksi yang telah disiapkan,lho.... Daripada mendapat sanksi, kan lebih baikmenjalankan dengan baik, betul tidak?

Hak dan Kewajiban Pengguna Layanan

Selain petugas, ternyata masyarakat sebagaipengguna layanan juga mempunyai hak, lho! Apa ajasih kewajiban dan hak masyarakat sebagai pengguna layananitu?

Dalam amanat undang-undang Masyarakat ber-hak:


1. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yangdiajukan;

2. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/ataupemenuhan layanan;

3. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggarauntuk memperbaiki pelayanan apabila pelayananyang diberikan tidak sesuai dengan standar pela-yanan;

4. Memberitahukan kepada pelaksana untukmemperbaiki pelayanan apabila pelayanan yangdiberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;

5. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyim-pangan standar pelayanan dan/atau tidak memper-baiki pelayanan, kepada penyelenggara dan Om-budsman;

6. Mengadukan penyelenggara yang melakukanpenyimpangan standar pelayanan dan/atau tidakmemperbaiki pelayanan kepada pembina penye-lenggara dan Ombudsman; dan

7. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuaidengan asas dan tujuan pelayanan.

Dalam amanat undang-undang penyelenggaraberhak atas:

1. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lainyang bukan tugasnya

2. Melakukan kerja sama;


3. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelengga-raan pelayananan publik;

4. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dantuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataandalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan

5. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangandengan peraturan perundang-undangan

Jadi, jika merujuk pada rincian hak diatas, makamasyarakat tidak perlu takut lagi untuk melakukanpemantauan terhadap pelayanan publik, dan mela-porkan kepada pihak terkait jika memang ditemukanberbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penyeleng-gara layanan. Kan sudah ada aturannya? Kita semuajuga pasti tahu kan bahwa sebagai aturan, undang-undang sangatlah kuat! Undang-undang mampumenjadi payung pelindung bagi semua masyarakatyang ingin mewujudkan pelayanan publik yang lebihbaik.

Selain hak, masyarakat juga mempunyai kewajibanyang harus dijalankan. Sesuai dengan bahasa undang-undang, kewajiban masyarakat sebagai penggunalayanan antara lain:1. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana

dipersyaratkan dalam standar pelayanan;2. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan


3. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yangterkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

***


Pelayanan Administrasi Kependudukan

Seperti kita ketahui bersama, akta kelahiran sa-ngatlah penting. Pendaftaran sekolah, pengurusansurat izin menikah, bahkan persyaratan melamarpekerjaan pun menyaratkan adanya akta kelahiransebagai kelengkapan administrasi. Oleh karena itu,semua warga Negara Indonesia wajib memiliki aktakelahiran.

Prosedur Pengurusan Kelahiran

Dokumen yang Harus Dipenuhi dalam Pengu-rusan Akta Kelahiran1. Surat Keterangan kelahiran asli yang diketahui

Kepala Kelurahan bila ibu kandung domisili KotaMalang;

Bab 2...

Penyelenggaraan LayananPublik di Tiga Sektor


2. Surat Keterangan kelahiran asli yang diketahuiKepala Dispendukcapil bila ibu kandung domisilidi luar Kota Malang;

3. Surat kelahiran asli dari penolong kelahiran;4. Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan Orang

Tua dengan menunjukkan aslinya;5. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga Orang Tua

dengan menunjukkan aslinya;6. Foto copy KTP data saksi-saksi kelahiran (2 orang

saksi) dengan menunjukkan aslinya.

Nah, bagaimana sih prosedur pembuatan kelahiranitu?

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh pendudukkepada instansi pelaksana di tempat terjadinyakelahiran, paling lambat 60 hari sejak kelahiran.Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipilakan mencatat adanya peristiwa kelahiran dalam Reg-ister Akta Kelahiran, yang kemudian dilanjutkandengan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.

Lalu, bagaimana jika peristiwa kelahiran dicatatkansetelah 60 hari semenjak kelahiran?

Sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkanPutusan dengan Nomor 18/PUU-XI/2013, pencatatankelahiran dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri. Namun, dengan ditetapkannyaKeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/


2013 maka pelayanan permohonan akta kelahiranyang melampaui batas waktu satu tahun dapatlangsung dilakukan di Dinas Kependudukan danCatatan Sipil tanpa harus melalui penetapanPengadilan Negeri.

Nah, untuk peristiwa kelahiran dari seseorang yangtidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, maka laporan didasarkan pada keterangandari orang yang menemukan seseorang tersebut,lengkap dengan Berita Acara Pemeriksaan dariKepolisian. Setelah itu, Pejabat Pencatatan Sipil akanmengeluarkan Kutipan Kelahiran dan disimpan olehInstansi Pelaksana.

Dokumen yang Harus Dipenuhi dalam PengurusanAkta Kelahiran1. Surat Keterangan kelahiran asli yang diketahui

kepala kelurahan bila ibu kandung berdomisili diKota Malang;

2. Surat Keterangan kelahiran asli yang diketahuikepala dispendukcapil bila ibu kandungberdomisili di luar Kota Malang;

3. Surat kelahiran asli dari penolong kelahiran;4. Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan orang

tua dengan menunjukkan aslinya;5. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga orang tua

dengan menunjukkan aslinya; dan6. Foto copy KTP data para saksi kelahiran (2 orang

saksi) dengan menunjukkan aslinya.


Lalu, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untukpengurusan akta di Kota Malang?

Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi JasaUmum menerangkan bahwa pengurusan aktakelahiran adalah gratis. Jadi apabila di lapangan adapetugas yang meminta uang administrasi, uangfotokopi, uang print, maka sudah dipastikan itu adalahpungli! Dan sudah barang tentu hukum pungli adalahharam.

Jika masih ada yang memungut, maka solusinyaadalah warga bisa memperbanyak Perda No 1 Tahun2011 dan perlu ditempelkan di papan pengumumanRT/RW atau Kelurahan.

Prosedur Pembuatan KTP

KTP sama pentingnya dengan akta lahir lho! Nah, gimanasih cara membuat KTP?

Berikut ini akan dijelaskan apa saja yang harusdisiapkan oleh seseorang yang ingin memiliki KTP.- Prosedur penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI

Syarat-syarat:1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah

kawin atau pernah kawin;2. Surat pengantar RT, RW dan Lurah;3. Fotokopi :

- KK;


- Kutipan Akta Kelahiran;- Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi

penduduk yang belum berusia 17 (tujuhbelas) tahun.

4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil bagi WNI yang datang dariluar negeri karena pindah;

5. Dokumen pendukung lainnya.- Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang

memiliki Ijin Tinggal TetapSyarat-syarat:1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah

kawin atau pernah kawin;2. Fotokopi :

- KK;- Kutipan Akta Kelahiran;- Paspor dan Ijin Tinggal Tetap;- Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi

penduduk yang belum berusia 17 (tujuhbelas) tahun;

3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian- Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi

penduduk WNI atau orang asing yang memilikiIjin Tinggal Tetap


Syarat-syarat:1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian

atau KTP yang rusak;2. Fotokopi KK;3. Paspor dan Ijin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;

atau4. Paspor dan Ijin Tinggal Terbatas bagi Orang

Asing.- Penerbitan KTP karena pindah datang bagi

penduduk WNI atau orang asing yang memilikiIjin Tinggal TetapSyarat-syarat :1. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan

Pindah Datang;2. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi

WNI yang datang dari luar negeri karenapindah;

- Penerbitan KTP karena perpanjangan bagipenduduk WNI atau orang asing yang memilikiIjin Tinggal TetapSyarat-syarat :1. Fotokopi KK;2. KTP lama yang telah habis masa berlakunya

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari;3. Fotokopi Paspor, Ijin Tinggal Tetap, dan Surat

Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asingyang memiliki Ijin Tinggal Tetap


- Penerbitan KTP karena perpanjangan sebagaimanadimaksud diatas yang dilakukan setelah 14 (empatbelas) hari terhitung sejak berakhirnya masaberlaku KTP harus menyertakan surat pengantarRT, RW dan Lurah).

Sedangkan menurut Perda Nomor 2 Tahun 2008,biaya pembuatan KTP untuk WNI adalah gratis,sedangkan untuk WNA dikenakan biaya sebesarRp.10.000,-. Sedangkan lama proses pembuatannyaadalah 2 (dua) hari.

Prosedur Pembuatan KK (Kartu Keluarga)

Selain KTP dan Akta Kelahiran, KK juga tidak kalahpenting loh! Semua warga negara Indonesia harusmemiliki KK. KartuKeluarga adalah Kar-tu Identitas Keluargayang memuat datatentang nama dansusunan hubungandalam keluarga. No-mor Kartu Keluargaberlaku selama tidakterjadi perubahan Ke-pala Keluarga. Peru-bahan Susunan Keluarga dalam Kartu Keluarga wajibdilaporkan kepada Dispenduk Capil selambatlambatnya 30 hari sejak diterbitkan Kartu Keluarga.

Manfaat Kartu Keluarga adalah:

(1.) Menjadi bukti yang sah dan kuatatas status identitas keluarga dananggota keluarga akan kedudukankeberadaan kependudukanseseorang (2.) Menjadi dasarproses penerbitan Kartu TandaPenduduk (KTP) dan pelayanankependudukan lainnya.


Persyaratan Pembuatan KK- Untuk pembuatan KK baru berikut persya-

ratannya:1. KK lama (asli);2. Mengisi formulir KK (F1.01);3. Jika ada perubahan pada KK harus disertai bukti

pendukung; dan4. Formulir KK tersebut diketahui oleh RT,RW dan

Kelurahan.Biaya untuk pengurusan KK gratis alias tanpa

biaya. Setelah berkas lengkap, masyarakat bisamembawa ke kecamatan tempat berdomisili, dan jikalolos verifikasi petugas, masyarakat akan diberikanbukti pengambilan disertai tanggal kapan KK tersebutjadi atau selesai.- Penerbitan KK karena penambahan anggota

keluarga:1. Pengantar RT/RW;2. KK yang lama; dan3. Surat Keterangan Kelahiran atau Kutipan Akta

Kelahiran- Penambahan anggota keluarga untuk menumpang

KK bagi wni :1. Pengantar RT/RW;2. KK yang lama atau KK yang ditumpangi;3. Surat Keterangan Pindah Datang (bagi pendu-

duk yang baru datang ke Kota Malang); dan


4. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri bagiWNI yang baru datang dari Luar Negeri.

- Penerbitan KK karena pengurangan anggotakeluarga :1. Pengantar RT/RW;2. KK yang lama;3. Surat Ketarangan Kematian (bagi penduduk

yang meninggal dunia); dan4. Surat Ketangan Pindah/Pindah Datang (bagi

Penduduk yang pindah).- Penerbitan KK karena hilang/rusak :

1. Pengantar RT/RW;2. Surat Keterangan kehilangan KK dari Kades/

Lurah;3. KK yang rusak (bagi KK yang rusak);4. Foto copy dokumen kependudukan dari salah

satu anggota keluarga; dan5. Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing.

Sesuai Perda No. 1 Tahun 2011 Tentang RetribusiJasa Umum, pengurusan KK (Kartu Keluarga) untukWNI (Warga Negara Indonesia) adalah Gratis/tidakada biaya. Sedangkan pengurusan KK bagi WNA(Warga Negara Asing) adalah sebasar Rp 50.000;


Prosedur Pembuatan KK

Sedangkan prosedur pengurusan KK adalahsebagai berikut:1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir

permohonan KK;2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi

data penduduk;3. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting(Buku Register);

4. Lurah menandatangani formulir permohonan KK;5. Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas

formulir permohonan KK kepada Dispendukcapil;6. Petugas Dispendukcapil melakukan perekaman

data ke dalam database kependudukan; dan7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

menerbitkan dan menandatangani KKGimana, mudah bukan? Sekarang sudah tahu kan

bagaimana prosedur dan juga persyaratannya? Olehkarena itu, jika dalam proses pembuatan ditemuiadanya kejanggalan seperti, adanya patokan tarifeksekutif, bisnis, ekonomi, dan juga pungutan laindengan dalih apapun, maka masyarakat berhak untukmengadukan permasalahan tersebut kepada petugasyang bersangkutan. Karena untuk mewujudkanpelayanan yang adil dan berkualitas, dibutuhkan


partisipasi dan juga kerjasama dari masyarakat untukbersama mengawasi pelayanan publik.

Alur Pengurusan KTP dan KK

# Pengguna layanan mendapatkan formulir KTP/KK# 1. Ketua RT wajib memberi surat pengantar dan

formulir KTP/KK serta menandatangani setelahmemperhatikan kelengkapan persyaratan dankebenaran administrasi2. Ketua RW wajib menandatangani suratpengantar dengan memperhatikan kelengka-panpersyaratan dari ketua RT

# Setelah itu Penggunan layanan membawa suratpengantar beserta persyaratannya kekan-torkelurahan setempat

# Petugas penyedia layanan di kantor kelurahansetempat memproses administrasi pengurusanKTP/KK sampai terbitnya persetujuan pener-bitanKTP/KK oleh lurah

# Petugas penyedia layanan di kantor kelurahanmembawa berkas permintaan penerbitan KTP/KKke kantor kecamatan secara kolektif setiap harikerja;

# Petugas penyedia layanan di kantor kecamatanmemproses penerbitan KTP/KK sesuai batas waktuyang ditentukan;


Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu investasi bagimasa depan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwainvestasi pemerintah di bidang kesehatan akanberdampak pada peningkatan ekonomi. Bukan se-baliknya yang menganggap bahwa kesehatan ma-syarakat akan terwujud dengan sendirinya seiringdengan pertumbuhan ekonomi. Setidaknya ada duaalasan mengapa anggapan ini ditolak. Pertama, beban

penyakit itu sendiri akanmemperlambat pertum-buhan ekonomi. Kedua,pertumbuhan ekonomitidak mampu dicapai jikakualitas SDM tidak me-madai. Kesehatan yangbagus dan memadai akanmencetak generasi yanghandal pula. Sarana dan

prasarana yang memadai sangat menyumbang padaterciptanya masyarakat yang sehat. Hal tersebuttertuang dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3 yangmenyatakan, “Negara bertang-gungjawab atas penyediaansarana dan prasarana kesehatan secara layak. “

Namun demikian, fenomena yang terjadi sekarangadalah terjadinya privatisasi di bidang kesehatan.Banyak sekali masyarakat berpenghasilan rendah yangtidak bisa mengakses kesehatan. Ironisnya para

Ketersediaan pelayanankesehatan bagi masyarakat

terlebih khusus bagi masyarakatkurang beruntung menjadi mutlakdan disediakan oleh pemerintah.

Program-program layanankesehatan yang ada dan

diselenggarakan harus bisadinikmati oleh setiap orang.


pejabat dan juga para wakil rakyat mendapatkantunjangan kesehatan yang cukup besar. Padahal me-reka sudah memiliki uang yang cukup bahkanberlebih.

Agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakatsesuai dengan kebutuhan, diperlukan suatu standarpelayanan kesehatan dasar. Standar tersebut disusundengan menggunakan prinsip non diskriminatif bagisetiap orang untuk mendapatkan kesehatan dasar.

Dalam layanan kesehatan setidaknya ada empatdimensi layanan, yaitu:1. Non diskriminatif: fasilitas kesehatan, obat-obatan,

dan pelayanan (disebut dan dipersingkat menjadi“fasilitas kesehatan”), harus bisa diakses olehsemua orang, terutama oleh kelompok-kelompokyang marjinal seperti masyarakat adat, orang cacat,kaum usia lanjut, anak-anak dan kaum perem-puan;

2. Aksesibilitas fisik: setiap orang mesti dapatmengakses fasilitas kesehatan, dalam konteks ini,contohnya orang cacat mesti memiliki, akses kerumah sakit atau klinik;

3. Aksesibilitas ekonomi (keterjangkauan): fasilitasharus dapat dijangkau, seperti “keterjangkauanbiaya”;

4. Aksesibilitas informasi: setiap orang memiliki hakuntuk mencari, menerima dan memberi informasi


dan ide tentang isu-isu yang berkaitan dengankesehatan.

Prinsip-Prinsip Pelayanan Kesehatan1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan;2. Meningkatkan kualitas SDM yang memberikan

pelayanan kesehatan;3. Membangunan komitmen lintas sektor dan lintas

program dengan pihak swasta dalam peningkatankualitas pelayanan kesehatan;

4. Mengembangkan sistem informasi manajemendinas kesehatan dan sistem informasi manajemenpuskesmas;

5. Pelaksanaan kerangka kebijakan pengembanganupaya kesehatan keluarga (kesehatan ibu, bayi,Anak, dan usia subur);

6. Pelaksanaan materi dan peraturan dan perun-dangan serta petunjuk pelaksanaan/petunjukteknis/pedoman upaya kesehatan keluarga;

7. Pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan pembinaanupaya kesehatan keluarga;

8. Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dibidang upaya kesehatan keluarga.

Lemahnya investasi pemerintah dalam bidangkesehatan dapat kita lihat dalam alokasi anggaranyang ditujukan pada sektor ini yang masih rendah.


Bagaimana bisa terwujud visi Indonesia sehat, kalauanggaran sektor kesehatan yang idealnya minimalsebesar 15% dari total anggaran tidak terwujud.Rendahnya komitmen Walikota/Bupati dalam mereali-sasikan anggaran minimal 15%, ternyata diperparahlagi dengan tidak jelasnya program kesehatan apa yangseharusnya menjadi prioritas. Mewabahnya demamberdarah setiap tahun bisa menjadi bukti ketidak-mampuan perencana daerah dalam menentukan prio-ritas program kesehatan. Pemerintah daerah seha-rusnya berkaca dari pengalaman dalam menentukanprioritas pembangunan kesehatan ini.

Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagaiujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakatmiskin perlu mendapat perhatian lebih dari peme-rintah. Selama ini pemerintah cederung mengabaikankeberadaan puskesmas khususnya yang berada didaerah terpencil. Selain perhatian yang kurang, rasioantara masyarakat dengan jumlah puskesmas jugamasih jauh dari ideal.

Kebijakan dalam Layanan Kesehatan

- Pemberantasan penyakit dan penyehatan ling-kungan1. Mendorong dan meningkatkan kemandirian

dan peran serta masyarakat, organisasi ke-masyaratan termasuk swasta dan organisasiprofesi dalam setiap program kesehatan, sur-veilans dan pemantauan penyakit;


2. Mempercepat dan meningkatkan upaya pe-ningkatan kesehatan lingkungan melaluipembinaan, bimbingan, pemberian kemudahandan dorongan berusaha serta penyuluhankepada masyarakat;

3. Mengembangkan dan memasyarakatkan pera-turan perundang-undangan dengan menerap-kan prosedur standar, persyaratan kesehatanlingkungan dalam rangka peningkatan kualitaskesehatan lingkungan;

4. Mengembangkan dan memperkuat jejaringsurveilans epidemiologi dengan difokuskanpada pemantauan wilayah setempat dankewaspadaan dini terhadap kejadian luas biasa;

5. Penatalaksanaan kasus penyakit secara cepatdan tepat, terutama imunisasi dan penyakityang berpotensi wabah.

- Kesehatan keluarga dan masyarakat1. Kebijakan perbaikan gizi masyarakat, adalah:2. Peningkatan pelaksanaan gerakan Keluarga

Sadar Gizi;3. Peningkatan promosi ASI Ekslusif dan MP-ASI;4. Penyediaan suplementasi zat gizi;5. Pemantapan dan penerapan Sistem Kewaspa-

daan Dini dan kejadian Luar Biasa masalah gizisecara berhasil guna dan berdaya guna.


- Kebijakan peningkataan pelayanan kesehatan bagilansia1. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi lansia

di puskesmas kesehatan bagi lansia di pus-kesmas dengan pro-gram puskesmas san-tun mandiri;

2. Meningkatkan pelaya-nan kesehatan lansia diposyandu denganmendorong pening-katan jumlah posyan-du lansia di Kota Ma-lang;

3. Meningkatkan kemampuan masyarakat sebagaikader posyandu lansia.

- Kebijakan promosi kesehatanMeningkatkan kemampuan masyarakat melalui

pembelajaran, oleh, dan untuk masyarakat, melaluikegiatan pemberdayaan, peran serta aktif masyarakatdan dukungan pihak-pihak terkait.- Farmasi, makanan dan minuman

1. Penyediaan obat yang bermutu dan aman difasilitas pelayanan kesehatan;

2. Pelayanan obat secara rasional di puskesmas danrumah bersalin;

Idealnya satu puskesmasmelayani sekitar 3.000penduduk. Tapikenyataannya di KotaMalang yang merupakankota terbesar kedua di JawaTimur rasio ideal ini tidakterpenuhi.


3. Pengawasan obat, obat tradisional, alat ke-sehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga,kosmetika dan pangan yang beredar di KotaMalang;

4. Pembinaan dan pengawasan sarana farmasi,obat tradisional, alat kesehatan rumah tangga,kosmetika dan pangan di Kota Malang;

5. Pembinaan dan peningkatan peran serta ma-syarakat untuk menjamin keamanan dan mutusediaan farmasi, obat tradisional, kosmetika, alatkesehatan, perbekalan kesehatan rumah tanggadan pangan;

6. Pengujian laboratorium sampel makanan yangdicurigai mengandung bahan berbahaya;

7. Penyelenggaraan upaya penanggulangan danpencegahan penyalahgunaan narkotika, psi-kotropika dan zat aditif.

- Jaminan kesehatan masyarakatJaminan Kesehatan Masyarakat atau jamkes-

mas merupakan program bantuan sosial berupapelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidakmampu yang dapat diperoleh secara gratis. Tujuanjamkesmas adalah terciptanya masyarakat yang sehatsehingga tetap produktif. Tujuan ini merupakanbantuan sosial kesehatan bagi masyarakat miskinmelalui Departemen Kesehatan.


Siapa yang Berhak Memperoleh Pelayanan Kese-hatan dalam Jamkesmas?1. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang

ditetapkan oleh Bupati/Walikota.2. Gelandangan, pengemis, anak terlantar dan

masyarakat miskin yang tidak memiliki identitasditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota atauTim Pengelola Jamkesmas.

Siapa yang Mendanai Jamkesmas

Pemerintah melalui Departemen Kesehatanmenyediakan pembiayaan untuk pelayanan kesehatanpeserta jamkesmas. Peserta jamkesmas tidak ditarikbiaya atas pelayanan kesehatannya.

Prosedur Pelayanan Jamkesmas- Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

Dengan menunjukkan kartu JAMKESMAS pesertadapat dilayani di puskesmas dan jaringannya.Apabila peserta memerlukan pelayanan kesehatanrujukan sesuai indikasi medis, maka yangbersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanankesehatan rujukan sesuai indikasi medis.

- Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit, Pesertamenunjukkan kartunya sejak awal sebelummendapatkan pelayanan kesehatan kecuali padakasus-kasus gawat darurat (emergency).


Manfaat yang Diperoleh Peserta Jamkesmas

Pada dasarnya manfaat pelayanan bersifat kom-prehensif berdasarkan kebutuhan medis. Manfaat yangdiperoleh peserta jamkesmas meliputi pelayanankesehatan dasar yang terdiri dari rawat jalan tingkatpertama dan rawat inap tingkat pertama danpelayanan kesehatan rujukan yang terdiri dari rawatjalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan.

Pelayanan kesehatan ini berjenjang berdasarkanrujukan, pelayanan rawat jalan tingkat pertamadiberikan di puskesmas dan jaringannya. Pelayananrawat jalan lanjutan diberikan di BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan rumah sakit.

Pelayanan rawat inap diberikan di puskesmasperawatan dan ruang rawat inap kelas 3 di RSPemerintah termasuk RS Khusus, RS TNI/POLRI danRS Swasta yang bekerja sama dengan DepartemenKesehatan. Pelayanan kesehatan rujukan termasuk didalamnya pelayanan kesehatan yang memerlukan biayabesar seperti operasi jantung (katastrofis), hemodialisa,kemoterapi, dll.

Saat ini Pemerintah Kota Malang memiliki 15 unitPuskesmas Utama dan 33 unit Puskesmas Pembantuyaitu sebagai berikut:


No Kecamatan Puskesmas

Utama Puskesmas Pembantu

1.

Kedungkandang

Kedungkandang Kota Lama Wonokoyo Buring

Gribig Lesanpuro Cemoro Kandang Sawojajar

Arjowinangun Tlogowaru Bumiayu Mergosono

2.

Sukun

Janti Bandungrejosari Mergan Sukun

Ciptomulyo Kebonsari Gadang

Mulyorejo

Bakalan Krajan Mulyorejo Bandulan Pisang Candi Karang Besuki

3.

Klojen

Arjuno Penanggunan Bareng Gading Kasri Rampal Celaket -

4.

Blimbing

Kendap Kerep Polehan Cisadea -

Pandanwangi

Purwodadi Polowijen Arjosari Balearjosari

5.

Lowokwaru

Dinoyo

Merjosari Submbersari Tunggulwulung Tlogomas

Kendalsari Jatimulyo Mojolangu Tunjung Sekar

Tasik Madu


Jam Pelayanan PuskesmasANAN

Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 Jumat : 08.00 – 15.00 Puskesmas, Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan

Hari Jam kerja Jam loket Jam poli Senin - Kamis 07.00 – 14.00 08.00 – 12.00 08.00 – 13.00 Jumat 07.00 – 11.00 08.00 – 10.00 08.00 – 11.00 Sabtu 07.00 – 13.00 08.00 – 11.00 08.00 – 12.00

Jenis Pelayanan Publik yang Ada di Kantor Dinas

Kesehatan Kota Malang

No Jenis Pelayanan Bidang

1 Ijin Balai Pengobatan / Klinik

Pelayanan Kesehatan

2 Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta

3 Ijin Optik

4 Ijin RSB / RSAB / RSIA

5 Ijin Tenaga Medik (Dokter, Dokter Gigi)

6 Ijin Tenaga Keperawatan (Perawat, Bidan)

7 Ijin Asisten Apoteker

8 Ijin Akupunktur

9 Wajib Daftar / Sertifikasi Pengobat Tradisional

Bina Kesehatan Masyarakat


10 Rekomendasi Ijin Apotek

Farmasi dan Makanan Minuman

11 Ijin Toko Obat

12 Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga

13 Pemeriksaan Laik Sehat P2PL

Dasar Hukum Penyelenggaraan PelayananPerizinan Bidang Kesehatan

No Dasar Isi Tentang

1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002

Perubahan Atas Permenkes 922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik

2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002

Perubahan Atas Permenkes 167/Kab/B.VII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat

3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002

Pedoman Penyelenggaraan Optikal

4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/Menkes/SK/I/1996

Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik

5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/MENKES/SK/I/2002

Laboratorium Kesehatan Swasta

6 Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004

Undang-Undang Praktik Kedokteran

7

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007

Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

8 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002

Registrasi dan Praktik Bidan


9 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001

Registrasi dan Praktik Perawat

10 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 679/MENKES/SK/V/2003

Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker

11 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002

Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien

12 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001

Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi

13 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1363/MENKES/SK/XII/2001

Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis

14 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003

Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

15 Keputusan Walikota Malang Nomor 589 Tahun 2004

Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Malang Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang untuk Penyelesaian dan Penandatanganan Perijinan di Bidang Kesehatan

16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2005

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

17 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2008

Retribusi Pelayanan di Bidang Kesehatan


UPT Laboratorium Kesehatan (Peraturan WalikotaMalang Nomor 77 Tahun 2008)

UPT Rumah Bersalin (Peraturan Walikota Malang

Nomor 78 Tahun 2008)

UPT Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan(PPPK) (Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2008)

No. UPT Jenis Pelayanan Kepala Puskesmas

1. Laboratorium Kesehatan Jl. Karya Timur No. 10 Malang

Antara lain: Pelayanan laboratorium kesehatan, Pemeriksaan dan analisis contoh uji secara laboratoris

Agus Widodo, SKM


1. Rumah Bersalin Jl. Panji Suroso No. 9 Malang

Antara lain : Persalinan rawat inap dan rawat jalan; Pelayanan KIA; Pelayanan Kesehatan Keluarga & KB; Perbaikan Gizi; Perawatan kesehatan masyarakat; Pelayanan kesehatan gigi; Pelayanan darurat akibat kecelakaan

Dr. Dyah Suryandari


1. PPPK Jl. Simpang L.A. Sucipto No. 45 Malang

Antara lain: Pelayanan kegawatdaruratan; Pelayanan ambulan kepada masyarakat

Dr. Dyah Inarsih


UPT Pusat Pelayanan Kesehatan lahraga (PeraturanWalikota Malang Nomor 80 Tahun 2008)

Rumah Sakit di Kota Malang


1. PPKO Jl. Karya Timur No. 10 Malang

Antara lain: Pelayanan rujukan kesehatan olahraga; Pelayanan bimtek kesehatan olahraga

Nama Alamat Nama Direktur

RSU. Dr. Saiful Anwar

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 Telp. 362101 Dr. Basuki Bambang P, Sp.U.

RST. Dr. Soepraoen

Jl. S. Supriadi No. 22, Telp. 325111, 325112 Dr. I Putu Gede Santika, M.Si.

RS. Panti Waluya Jl. Nusakambangan No. 56, Telp. 366033, 361507 Dr. Mursito Suprapto, Sp.PD.

RS. Panti Nirmala

Jl. Kebalen Wetan No. 2-8, Telp. 362459, 331100 Drg. Benny Andoko, Sp.BM.

RS. Lavalette Jl. WR. Supratman No. 10 Telp. 481960, 470805, 482616

Dr. Arif Wijanto

RSI. Malang Jl. MT. Haryono No. 139 Telp. 551356, 577205 Dr. VH. Pratomo

RSI. Aisyiyah Jl. Sulawesi No.16 Telp. 368883, 326773 Dr. Soeparman Sidik

RUMKITBAN Malang Jl. Panglima Sudirman Dr. Basuni

RS. Permata Bunda

Jl. Soekarno Hatta No. 75 Telp. 487487, 407462 Dr. Rusman, Sp.KJ.

RSAB. Muhammadiyah

Jalan KH. Wakhid Hasyim No. 12 B, Malang Dr. M. Yazid

RSIA. Husada Bunda

Jalan Pahlawan Trip No. 2, Malang Dr. Koentjoro Lukito


RSIA. Mardi Waloeja

Jalan Kauman No.23 , Malang Dr. Kityawati

RSKB. Manu Husada

Jalan Sultan Agung No. 10-12, Malang Dr. I Wayan Tharsana, Sp.A

RSB. Mardi Waloeja Rampal

Jalan WR. Supratman No. 1, Malang Dr. Kityawati

RSIA. Hermina Tangkubanprahu

Jalan Tangkubanprahu No. 33, Malang Dr. Zulkarnain Pohan

RSB. Mutiara Bunda

Jalan Ciujung No. 19, Malang Dr. Himawan Loekito

RSB. Permata Hati

Jalan Danau Toba E-VI/16-18, Malang Dr. Erlina Kusuma Dewi

RSIA. Melati Husada Jl. Kawi No. 32, Malang Dr. Emmal

RSIA. Puri Bunda

Jalan Simpang Sulfat Utara No. 60A, Malang Dr. Kurnia Widyaningrum

RSAB. Gajayana Jalan Gayana No. 12B, Malang Dr. Saefullah Masroer, Sp.OG

RSIA. Puri Jalan Taman Slamet No. 20, Malang Dr. Purnomo Limanto, Sp.OG

RSB. Refa Husada

Jalan Mayjend Sungkono No. 9, Malang Dr. Atiek Yustanti

Pelayan Pendidikan

Sebelum menjelaskan tentang penyelenggarapendidikan, maka kita perlu terlebih dahulu mengenalbeberapa istilah dalam pendidikan. Dalam sistempendidikan nasional, ada beberapa istilah pendidikanyang perlu kita ketahui bersama. Dengan mengetahuiistilah-istilah tersebut, maka kita tidak akan menemuikesalahpahaman khususnya ketika kita berhadapandengan penyelenggara pendidikan.

Berikut ini istilah-istilah pendidikan di Indonesiayang harus kita ketahui.


Ø Pendidikan Nasional adalah pendidikan yangberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia tahun 1945 yangberakar pada nilai-nilai agama, kebudayaannasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutanperubahan zaman.

Ø Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhankomponen pendidikan yang saling terkait secaraterpadu untuk mencapai tujuan pendidikan na-sional.

Ø Peserta Didik adalah anggota masyarakat (siswa-siswi) yang berusaha mengembangkan potensi dirimelalui proses pembelajaran yang tersedia padajalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Ø Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakatyang mengabdikan diri dan diangkat untukmenunjang penyelenggaraan pendidikan (guru,dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,tutor, instruktur, fasilitator).

Ø Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikanyang ditetapkan berdasarkan tingkat perkem-bangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai,dan kemampuan yang dikembangkan (SD/MI,SMP/MTS, SMA/SMK,MA).

Ø Satuan Pendidikan adalah kelompok layananpendidikan yang menyelenggarakan pendidikanpada jalur formal, nonformal, dan informal pada


setiap jenjang dan jenis pendidikan (DinasPendidikan dan Sekolah).

Ø Wajib Belajar adalah program pendidikan mini-mal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indo-nesia atas tanggung jawab Pemerintah danPemerintah Daerah (ini point penting bagi warganegara).

Nah, sudah lengkap kan! Is-tilah-istilah di atas merupakanistilah penting yang perlu kitaketahui sebagai warga negara.Manfaatnya tidak lain adalah agarkita bisa mengawasi dan membe-rikan masukan kepada penyeleng-gara pendidikan.

Sesuai dengan amanah Un-dang-undang dasar 1945, Peme-rintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistempendidikan nasional yang meningkatkan keimanandan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sertaakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa. Jadi sudah cukup jelas bahwa pendidikandiselenggarakan oleh negara bagi masyarakatnya.Adapun secara praktis pemerintah membentuk lem-baga yang menangani pendidikan, lembaga tersebutadalah:

Pendidikanadalah hakbagi setiapwarganegara tanpaterkecuali


1. Kementrian pendidikan, yaitu kementrian yangbertanggungjawab untuk melakukan koordinasipelaksanaan pendidikan di tingkat nasional;

2. Dinas pendidikan provinsi, yaitu satuan lembagapenyelenggara yang bertanggungjawab terlaksa-nanya pendidikan pada tingkat Provinsi;

3. Dinas pendidikan kota/kabupaten: adalah satuanlembaga penyelenggara pendidikan yang bertang-gung jawab terlaksananya pada tingkat kotamaupun kabupaten;

4. Sekolah yaitu penyelenggara dan pelaksanapendidikan di tingkat masyarakat. Di sekolah inilahmasyarakat dapat memasukkan putra/putrinyauntuk belajar.

Lihat tabel struktur:

Kementerian PendidikanMenteri Pendidikan

Dinas Pendidikan ProvinsiKepala Dinas Prov

Dinas Pendidikan Kota/KabKepala Dinas Kota/Kab

SekolahKepala Sekolah

Masyarakat / wali murid/orang tua siswa

Saling membantu, karena masyarakat adalah penerima layanan,apalagi Indonesia sudah melaksanakan manegemen berbasis sekolah

sehingga masyarakat mempunyai hak penuh untuk terlibat dalamkebijakan sekolah


Nah, keempat lembaga di atas adalah penyelenggarapendidikan yang bertanggung jawab untukmemastikan pendidikan nasional bisa terselenggaradengan baik. Keempat lembaga di atas bekerja sesuaidengan kewenangan, fungsi dan tanggung jawabmasing-masing. Setelah mengenali keempat lembagadi atas, sekarang saatnya kita bersama-samamendorong pendidikan Indonesia menjadi pendidikanyang tidak mahal dan berpihak kepada masyarakatlemah.

Apa Sebenarnya Prinsip Penyelenggaraan Pendidi-kan?

Salah satu hal penting yang diatur dalam UU No20 tahun 2003 adalah sebagai berikut:- Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan

berkeadilan serta tidak diskriminatif denganmenjunjung tinggi hak asasi manusia, nilaikeagamaan, nilai kultural, dan kemajemukanbangsa; dan

- Pendidikan diselenggarakan dengan member-dayakan semua komponen masyarakat melaluiperan serta dalam penyelenggaraan dan pengen-dalian mutu layanan pendidikan.

Negara kita, sudah mempunyai aturan maintentang penyelenggaraan pendidikan. Meskipunseringkali pemerintah masih belum mengamalkannyasecara maksimal. Semua aturan main dalam penyeleng-


garaan pendidikan tersebut diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknasno 20 tahun 2003.

Undang-undang pendidikan di atas sangat bagus,dan memungkinkan tidak adanya perilaku diskri-minasi dalam pendidikan. Perilaku diskriminasi yangdimaksud adalah membedakan siswa dan wali muridkarena kekurangan atau kelemahan mereka. Nahberdasarkan pasal dalam UU Sisdiknas di atas kitaharus berani mengatakan kepada penyelenggarapendidikan untuk tidak melakukan tindakan diskri-minatif dan melanggar hak asasi manusia.

Contoh :Di sekitar rumahmu ada sebuah sekolah

yang bernama Taman Hati, di sekolah Ta-man hati rata-rata siswanya adalah anakpejabat dan pengusaha, sehingga sumba-ngan dari walimuridnya sangat besar. Akantetapi, ada lima orang siswa yang orang tua-nya tidak mampu secara ekonomi sehinggatidak bisa memberikan sumbangan ke se-kolah. Karena tidak mampu memberikansumbangan ke sekolah, akhirnya lima orangsiswa tersebut mendapatkan perlakuan yangberbeda dari guru dan kepala sekolahnyaberupa pemberian nilai yang jelek.


Nah, perilaku seperti diatas adalah perilakudiskriminatif yang akan merugikan walimurid yangkurang mampu.

Apa Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pendi-dikan?

Selain tentang penyelenggara dan prosedurpenyelenggaraaan pendidikan, kita juga perlumengetahui bahwa sebenarnya UU sisdiknas telahmengatur tentang hak dan kewajiban warga negaraterkait pendidikan. Artinya, UU Sisdiknas telahmenyediakan bab dan pasal tentang hak dan kewajibanwarga negara. Agar lebih lengkap dan jelas mari kitasimak pasal-pasal berikut ini:- Setiap warga negara mempunyai hak yang sama

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu- Warga negara yang memiliki kelainan fisik,

emosional, mental, intelektual, dan/atau sosialberhak memperoleh pendidikan khusus

- Warga negara di daerah terpencil atau terbelakangserta masyarakat adat yang terpencil berhakmemperoleh pendidikan layanan khusus

- Setiap warga negara berhak mendapat kesempatanmeningkatkan pendidikan sepanjang hayat

- Setiap warga negara yang berusia tujuh sampaidengan lima belas tahun wajib mengikuti pen-didikan dasar.


Waaah.. ternyata hebat betul ya UU Sisdiknas itu!Ternyata negara ini telah mengatur tentang hak-hakyang dimiliki oleh warga negara dalam rangkamenikmati layanan pendidikan. Seluruh masyarakatmulai dari yang berkebutuhan khusus/inklusi (anakyang cacat fisik) hingga mereka yang normal berhakmendapatkan pendidikan. Bahkan, Wajib Belajar 9Tahun ternyata merupakan program wajib yang harusdiikuti oleh setiap anak yang berusia 7-15 tahun (yaituwajib sekolah: dari kelas 1 Sekolah Dasar sampai kelasIX SMP). Selain itu, semua biaya wajib belajar tersebuttelah ditanggung oleh pemerintah melalui APBN/APBD. Sehingga, tidak boleh ada pembayaran dalambentuk apapun yang harus dikeluarkan oleh masya-rakat. Jika pungutan dan tarikan tersebut terjadi, makamasyarakat tidak perlu takut dan segan untukmenolak atau melapor. Berikut ini adalah sebuahcontoh tindakan yang dapat dilakukan oleh wargadalam mengawasi pendidikan di lingkungannya.

Contoh:Desa Sumbersari adalah desa yang sebagianwarganya adalah anak berkebutuhan khu-sus (Inklusi/cacat fisik). Sehingga, banyakmasyarakat yang selalu galau untuk menye-kolahkan anaknya. Padahal berdasarkankabar berita, mereka mengetahui bahwaKota Malang baru saja mendapatkan gelar


sebagai kota layak anak. Namun, realitasnyabeberapa sekolah negeri di Malang tidak adayang menyediakan fasilitas bagi siswaberkebutuhan khusus.Nah, jika merujuk pada Undang-undangpemerintah (Walikota/Bupati, Dinas Pendi-dikan) wajib menyediakan sekolah fasilitasuntuk orang berkebutuhan khusus, agarsiswa yang butuh layanan tersebut juga da-pat mengenyam pendidikan dengan mudah.Maka untuk mendorong tersedianya sekolahdengan fasilitas-fasilitas khusus masyarakatbisa melakukan berbagai upaya, sepertimendatangi dan mendialogkan permasala-han tersebut pada unit layanan terkait, mi-salnya sekolah, dinas pendidikan dan DPRD.

Salah satu hal penting yang diatur dalam UU No 20 tahun2003 adalah sebagai berikut:

# Pendidikan diselenggarakan secara demokratis danberkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dankemajemukan bangsa; dan

# Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakansemua komponen masyarakat melalui peran serta dalam

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layananpendidikan.


Apakah Masyarakat Bisa Terlibat dalam Merencana-kan Kebijakan Sekolah?

Jawabannya, ya, tentu saja! Masyarakat bisa danharus terlibat dalam proses perencanaan dan pengam-bilan kebijakan dalam pendidikan di sekolah agarnantinya kebijakan sekolah tidak hanya berpihak padakepala sekolah. Artinya masyarakat wajib terlibatdalam merencanakan dan mengevaluasi kebijakansekolah, adapun landasan hukumnya telah ada dalamUU Sisdiknas. Di bawah ini adalah pasal UU Sisdiknasyang mengatur tentang keterlibatan masyarakattersebut.

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program

pendidikan.

Waah, ada semua kan peraturannya! Makanya ayobersama-sama kita terlibat dalam setiap kebijakansekolah agar kebijakan sekolah menjadi kebijakan yangdemokratis!

Apa Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerahdalam Penyelenggaraan pendidikan?

Ternyata, UU Sisdiknas tidak hanya menjelaskanhak dan kewajiban untuk warga negaranya lho, tapibeberapa bab dan pasal di UU Sisdiknas jugamenjelaskan tentang kewajiban pemerintah pusat danpemerintah daerah, untuk lebih mudahnya, kita lihatpasal-pasal itu disini:


- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mem-berikan layanan dan kemudahan, serta menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu bagisetiap warga negara tanpa diskriminasi

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib men-jamin tersedianya dana guna terselenggaranyapendidikan bagi setiap warga negara yang berusiatujuh sampai dengan lima belas tahun

Eeehh.. lengkap benar ya! UU Sistem PendidikanNasional nomor 20 tahun 2003, benar-benar bisa kitamanfaatkan untuk ikut terlibat membangun danmengawasi pendidikan, terutama penting pembiayaan.

Wajib belajar sudah dibiayai oleh negara, jadi ma-syarakat tidak perlu bingung untuk membayar uangpaguyuban, uang komite, dan uang rehab karena itusemua sudah menjadi tanggung jawab negara, bukanmasyarakat. Kita tinggal masuk sekolah saja, karenakita sudah membayarnya lewat pajak yang kita bayar.

Perhatian!!!

Undang-undang sistem pendidikan nasional nomor20 tahun 2003, adalah undang-undang yangmenjelaskan tentang sistem pendidikan nasional,undang-undang tersebut merupakan peraturanpenting yang menjadi ladasan utama pelaksanaanpendidikan setalah Undang-undang dasar 1945.UU Sisdiknas ini disahkan pada tahun 2003.


Masyarakat dapat menggunakan undang-undangini sebagai pedoman agar bisa terlibat dalammengawasi pelaksanaan pendidikan di Indonesia,terutama untuk memastikan program pendidikanwajib belajar 9 tahun.

Setelah kita mengetahui beberapa isi dari UU SistemPendidikan Nasional No 20 tahun 2003, kita perlu jugatahu tentang beberapa poin penting yang termuatdalam Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010,tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.Berikut adalah isi pasal penting dalam PP No 17 tahun2010.

>> Pendidikan berbasis masyarakat adalah penye-lenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasanagama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi ma-syarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh,dan untuk masyarakat

Apa Fungsinya?Pendidikan berbasis masyarakat berfungsi mem-berikan

ruang partisipasi/keterlibatan masyarakat da-lam mengelolapendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaandan evaluasi, sehingga yang menetapkan kebijakan/keputusansekolah bukanlah pihak sekolah saja.


>> Dewan pendidikan adalah lembaga mandiriyang beranggotakan berbagai unsur masyarakatyang peduli pendidikan

Apa Fungsinya?Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis,

dan memberikan rekomondasi kepada menteri, gubernur,bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasimasyarakat terhadap pen-didikan.

>> Komite Sekolah/madrasah adalah lembaga man-diri yang beranggotakan orang tua/wali pesertadidik, komunitas sekolah, serta tokoh masyara-kat yang peduli pendidikan.

Apa Fungsinya?Komite Sekolah/madrasah memperhatikan dan

menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasimasyarakat terhadap satuan pendidikan.

Hasil Monitoring MCW: Komite Sekolahseringkali menjadi kepanjangan tangan

kepala sekolah, maka dari itu masyarakatharus mengawasi komite sekolah agar

menjalankan fungsinya dengan baik, jikasering melanggar, maka segera laporkan!!


Tahu gak, siapa yang bertanggungjawab terhadappengelolaan pendidikan?Mereka adalah:- Pemerintah;

Pemerinta di sini adalah pemerintah pusat, yaitukementrian pendidikan, mereka bertanggungjawab di level nasional

- Pemerintah provinsi;Pemerintah provinsi adalah pemerintah di tingkatprovinsi yaitu gubernur dan dinas pendidikanprovinsi

- Pemerintah kabupaten/kota; Mereka adalahwalikota dan dinas pendidikan provinsi

- Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikanmasyarakat; danMereka adalah yayasan milik masyarakat yangmendirikan sekolah (seperti NU atau Muhamma-diyah atau Swasta)

- Satuan atau program pendidikan (Sekolah)

Pendanaan Pendidikan Merupakan Kewajiban Peme-rintah

Lalu, apa usaha pemerintah untuk menyelengga-rakanpendidikan yang berkualitas bagi warga negara?

Sebagai langkah konkrit untuk mengupayakanpenyelenggaraan pendidikan yang berkualitas,


pemerintah memberlakukan beberapa programpendanaan pendidikan, antara lain:1. Program Bantuan Operasional Sekolah- Kenapa ada dana BOS?

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)diberlakukan karena beberapa hal, diantaranyasemakin banyaknya kebutuhan hidup yang harusdipenuhi, kenaikan harga BBM dan menurunnya dayabeli masyarakat. Kesemua hal tersebut semakinmempersulit upaya masyarakat dalam memenuhikebutuhan biaya pendidikan khususnya pendidikandasar 9 tahun yang digalakkan oleh pemerintah. Pro-gram dana BOS merupakan kelanjutan dari programPKPS-BBM (Program Kompensasi penguranganSubsidi bahan Bakar Minyak) yang lebih duludiberlakukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya,pengelolaan BOS dilakukan Dinas Pendidikansedangkan Bantuan Operasional Madrasah adalahBOS dikelola Departemen Agama.- Apa tujuan dari dana Bos?

Program bantuan operasional sekolah atau danaBOS bertujuan untuk membebaskan siswa yang tidakmampu dan meringankan beban siswa lain dalammemperoleh layanan pendidikan dasar yang lebihbermutu mulai dari awal hingga tahun ke-9 programpendidikan dasar. Secara umum program dana BOSbertujuan untuk meringankan beban masyarakatdalam mendapatkan pendidikan yang bermutu


khususnya dalam program wajib belajar 9 tahun.Secara khusus program BOS bertujuan untuk :1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/

SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (terbuka)negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali padarintisan sekolah bertaraf Internasional (RSBI) dansekolah bertaraf Internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetapmempertimbangkan fungsi pendidikan sebagaikegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutantidak boleh berlebih.

2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dariseluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta.

3. Meringankan beban biaya operasi sekolah siswadi sekolah swasta

Siapa saja yang berhak mendapatkan dana BOS?

Sasaran program BOS adalah siswa setingkat SDdan SMP baik negeri maupun swasta di seluruhprovinsi di Indonesia. Besar biaya satuan BOS yangditerima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku,dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

- Rp. 580.000,-/Siswa/tahun/siswa/tahun bagisiswa SD/MI/SDLB/Salafiyah/Sekolah agamanon Islam setara SD.

- Rp. 710.000/siswa/tahun bagi siswa SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/Sekolah agama non Islamsetara SMP.


Dana BOS dapat dipakai untuk kebutuhan apa saja?

a) Pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswabaru: biaya pendaftaran, pengadaan formulir,administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang,serta kegiatan lain yang berkaitan langsungdengan kegiatan tersebut;

b) Pembelian buku teks pelajaran (di luar buku yangtelah dibeli dari dana BOS Buku) dan bukureferensi untuk dikoleksi di perpustakaan;

c) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remidial,pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karyailmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dansejenisnya;

d) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujiansekolah dan laporan hasil belajar siswa;

e) Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis,kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induksiswa, buku inventaris, langganan koran, kopi, tehdan gula untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;

f) Pembiayaan langganan daya dan jasa listrik; air,telepon, termasuk untuk pemasangan baru jikasudah ada jaringan di sekitar sekolah;

g) Pembiayaan perawatan sekolah,: pengecatan,perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela,perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah danperbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitassekolah lainnya;


h) Pembayaran honorium guru honorer dan tenagakependidikan honorer;

i) Pengembangan profesi guru; pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS;

j) Pemberian biaya transportasi bagi siswa miskinyang menghadapi biaya transportasi dari dan kesekolah;

k) Pembiayaan pengelolaan BOS; alat tulis kantor(ATK), pengadaan, surat menyurat dan menyusunlaporan;

l) Khusus untuk pesantren dan sekolah keagamaannon Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biayaasrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah;

m) Bila seluruh komponen tersebut di atas telahterpenuhi pendanaannya dari BOS dan masihterdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebutdapat digunakan untuk membeli alat peraga, me-dia pembelajaran dan mebeler sekolah.

Harus diingat bahwa dana BOS tidak boleh digu-nakan untuk:a. Disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan

maksud dibungakan.b. Dipinjamkan kepada pihak lain.c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas

sekolah dan memerlukan biaya besar, misal studibanding, studi tour dan sejenisnya.


d. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yangtidak berkaitan dengan kepentingan siswa.

e. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.f . Membangun gedung/ruang guru.g. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung

proses pembelajaran.h. Menanam saham.i. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai

dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah.

Konsep BOSDA (Bantuan Operasioanal Sekolah Daerah)

- Apa itu Bosda?Bosda adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah

(Bosda) adalah bantuan operasional sekolah yangberasal dari anggaran pemerintah daerah (ABD) yangditujukan untuk mendukung dana BOS yang berasaldari pemerintah daerah (APBD) yang ditujukan untukmendukung dana BOS yang berasal dari pemerintahpusat.- Untuk apa dana Bosda diberikan ?

Dana Bosda diberikan untuk:1) Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah

kecil SD dan SMP Negeri/swasta;2) Meningkatkan kualitas pendidikan di SLB

swasta;3) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan

di SD, SMP, SMA dan SMK negeri/swasta.


Pengalokasian anggaran Bosda pada umumnyabergantung terhadap kebijakan pemerintah daerahmasing-masing.- Apakah semua sekolah bisa menerima dana

Bosda ?Tidak! Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi

agar suatu sekolah dapat menerima dana BOS. Kriteriatersebut antara lain:a. Bosda untuk SD dan SMP Negeri dan Swasta:

sekolah kecil (satu paralel) dengan rasio siswa/kelasdi bawah 20.

b. Bosda untuk SMA dan SMK Negeri dan Swasta:siswa miskin maksimal 20% dari jumlah siswakeseluruhan.

c. Bosda untuk SLB Swasta (SDLB, SMPLB,SMALB): semua SLB swasta

- Berapa besar Bosda yang diberikan untuk setiapsiswa ?

Besaran BOSDA yang diterima minimal 20% daritotal seluruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Batasan angka 20% ini mengacu pada peraturanperundang-undangan no 20 tahun 2003 tentang sistempendidikan nasional. Khusus tahun 2012 pengaloka-sian dana BOSDA di Malang Raya yang ada diPemerintah Kota Malang. Adapun total BOSDA tahun2012 di Kota Malang untuk SD/MI SMP MTS adalahsebanyak Rp. 27.911.028.000.


- Apa manfaatnya Bosda ?Bosda dimanfaatkan untuk beberapa hal, antara

lain:a. Bosda SD, dan SMP digunakan untuk pembayaran

kegiatan operasional sekolah (personalia dannonpersonalia) untuk meningkatkan kualitaspendidikan;

b. Bosda SMA dan SMK untuk membebaskan/meringankan biaya operasional sekolah, yangditanggung siswa kategori miskin/tidak mampu.

c. Apabila terdapat sisa dana yang diakibatkan efi-siensi dan seluruh kegiatan operasional tercukupi,maka sisa dana dapat dimanfaatkan untuk membelialat peraga pendidikan dan alat bantu pembela-jaran dengan persetujuan dewan guru dan komitesekolah yang dituangkan dalam berita acara.

- BOSDA tidak boleh digunakan sembarangan! Inilho larangannya

Penggunaan Bosda dilarang apabila :a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan

maksud dibungakan;b. Dipinjamkan kepada pihak lain ;c. Untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi

prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar,seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dansejenisnya;


d. Untuk membayar bonus dan transportasi rutinuntuk guru;

e. Untuk membeli pakaian/seragam bagi guru/siswauntuk kepentingan pribadi;

f. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;g. Untuk membangun gedung/ruangan baru;h . Untuk membeli bahan yang tidak mendukung

proses pembelajaran;i. Untuk menanamkan saham;j . Membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselengga-

rakan oleh UPTD Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya (KKKS/MKKS dsb); dan

k. Untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai darisumber dana lain secara penuh/secara wajar

DAK (Dana Alokasi Khusus Pendidikan), apa ya?

- Mengapa ada dana DAK?Dana DAK diberikan untuk menunjang program

wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutudan memenuhi standar pelayanan minimal. Sasarandana DAK adalah SD/SDLB negeri maupun swasta.- Apa Sebenarnya Fungsi dana DAK ?

Fungsi dana DAK untuk SD/SDLB adalah untuk :1. Rehabilitasi Ruang kelas rusak berat dan

perabotnya;


2. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedan danperabotnya;

3. Pembangunan ruang kelas rusak sedang danperabotnya;

4. Pembangunan perpustakaan beserta perabot-nya;

5. Sarana peningkatan mutu;- Berapa besaran dana DAK yang diterima sekolah?

Di tahun anggaran 2012, dana DAK yang diberikansebesar Rp. 10.041 triliun, dengan proporsi alokasinasional sebagai berikut:

Jenjang SD/SDLB : 80% (Rp. 8.033 triliun)Jenjang SMP : 20% (Rp. 2.008 triliun)

Sekolah dengan kriteria apa yang dapat mem-peroleh dana DAK ?

Kriteria umum SD/SDLB penerima DAK bidangpendidikan (tahun anggaran 2012) antara lain :1. Diutamakan SD/SDLB yang berlokasi di daerah

terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerahperbatasan dengan negara lain.

2. SD/SDLB yang belum memiliki sarana danprasarana pendidikan yang memadai


Dari sekian triliun jumlah dana DAK yang diterima,proporsi dana yang dikeluarkan oleh sekolah penerimaadalah 80% untuk pembangunan prasarana pendi-dikan berupa rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan/atau rusak sedang, pembangunan ruang kelas baru.Sedangkan 20% lainnya digunakan untuk dana pem-bangunan perpustakaan dan pengadaan sarana pe-ningkatan mutu pendidikan, seperti pengadaan buku,alat peraga, dan TIK.- Kegiatan apa saja yang dilarang untuk dibiayai

dengan dana DAK ?Dana DAK tidak boleh digunakan untuk mem-

biayai beberapa hal, antara lain :1. Administrasi kegiatan2. Penyiapan kegiatan fisik3. Penelitian4. Perjalanan dinas5. Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam

petunjuk teknis penggunaan DAK pendidikan (TA2012) untuk SD/SDLB seperti izin mendirikanbangunan, pembebasan tanah, pematangan tanahkonsultan dan sebagainya.


Kegiatan advokasi merupakan serangkaian aktifitasyang sistematis, terencana dan dilakukan secarasengaja dengan menggunakan beragam instrumenyang dapat menunjang kegiatan untuk mencapaitujuan. Sedangkan berhasil atau tidaknya dari sebuahkegiatan advokasi tergantung dari cara kita menen-tukan rumusan masalah dan strategi advokasinya.

Dalam advokasi pelayanan publik yang perludiperhatikan yaitu pertama adalah prinsip ketidak-pastian. Seringkali dalam proses pelayanan publikjaminan hukum selalu menjadi problem utama.Ketiadaan jaminan hukum telah membuatpenyelenggaraan pelayanan publik selalu tidak pasti.Kedua, adanya kebijakan atau keputusan dan praktikpemberian layanan yang asimetris atau tidak sesuaiantara kebijakan dengan pelaksanaannya. Misalnya,seorang pasien yang tidak mendapatkan kepastian dan

Bab 3...

Pentingnya AdvokasiPelayanan Publik

Bagi Warga Negara


kemudahan informasi dari rumah sakit. Seringkaliposisi pasien selalu berada di bawah manejemen rumahsakit dan dokter. Bahkan tak sedikit yang kemudianmenjadi alat eksploitasi. Dalam beberapa kasus sepertiini produk kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintahselalu tidak mampu menyelesaikan masalah.

Sedangkan yang ketiga, seringkali kebijakan dalamproses penyelenggaraan pelayanan publik tidakmampu menyelesaikan permasalahan secaramenyeluruh. Misalnya, dalam kasus gizi buruk,kebijakan yang dipakai untuk mengatasi masalah giziburuk lebih banyak bersifat individual. Selain itu,untuk berbagai alasan para pengambil keputusan lebihsering menggunakan pendekatan diskresi.

Dalam kegiatan advokasi ada 3 prinsip pentingyaitu:1. adanya sumberdaya manusia yang memadai untuk

membentuk sebuah tim kerja.2. merumuskan masalah atau isu yang akan diambil

untuk dilakukan advokasi. Kegiatan kedua inimerupakan kegiatan yang harus dilakukan denganhati-hati proses pemilihan isunya, karena dengancara yang salah dalam merumuskan masalah atauisu maka kegiatan advokasi tidak akan sesuaidengan harapan yang diinginkannya.

3. membuat sebuah perencanaan kerja advokasi danmelakukannya.


Oleh karena itu, guna mewujudkan pelayananpublik yang adil dan berkualitas, maka diperlukankerjasama antara penyelenggara layanan danpengguna layanan. Jika antara kedua belah pihakmematuhi dan menjalankan hak serta kewajiban sesuaidengan yang diatur dalam undang-undang, makapelayanan publik yang adil dan berkualitassebagaimana kita cita-citakan bersama akan semakinmudah untuk diwujudkan. Sebalikya, jika kinerjasama antara kedua belah pihak, maka yang terjadiadalah pelayanan publik yang buruk, mahal, lambat,tidak berpihak pada kepentingan masyarakat danmiskin inovasi. Jika sudah demikian maka perludilakukan advokasi. Tak bisa dibiarkan begitu saja.Karena perubahan tidak bisa hadir dengan sendirinyamelainkan perlu direbut. Disinilah perlunya kerja-kerjaadvokasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Apa advokasi itu ?

Kegiatan advokasi merupakan sebuah seni. Mes-kipun definisinya sangat bervariasi. Pada umumnyabahasa dan konsep-konsepnya hampir sama. Olehkarena itu advokasi seringkali disebut sebagai kegiatanyang dapat berlangsung dalam waktu lama maupunsingkat, sehingga masa waktunya tidak dapat di-tentukan. Karena kegiatan advokasi merupakanpekerjaan bernuansa seni, maka daya kreatifitas dankecerdasan penggerak (fasilitator) mutlak sangatdibutuhkan.


Pengertian sederhana :- Pembelaan yaitu melakukan pembelaan secara

langsung terhadap suatu masalah.- Dukungan yaitu pembelaan yang dilakukan secara

tidak langsung berperan utama hanya sebagaipenunjang/bantuan.

Mengapa harus melakukan advokasi?- Karena ada suatu masalah/konflik/perkara/kasus/

persoalan/sengketa dll.- Karena ada suatu hal/fenomena baru (belum tentu

suatu masalah)Jenis masalah dalam advokasi1. Masalah Laten (tersembunyi)2. Masalah Manifest (tampak)Tujuan advokasi- Melakukan pembelaan, pendampingan untuk

memperjuangkan hak;- Mendapatkan komitmen pembelaan dan pen-

dampingan untuk menjamin hak-hak seseorangatau masyarakat secara demokratis dan adil.

Sasaran advokasi- Sifat dari kegiatan advokasi ini adalah bersifat

strategis, karena diarahkan untuk dapat meme-ngaruhi keputusan-keputusan kebijakan yangdilahirkan oleh institusi publik (pemerintah)maupun swasta.


- Kegiatan advokasi dapat berlangsung sebagaikegiatan kampanye yang terencana pelaksana-annya dalam waktu yang tidak terbatas.

- Sedangkan isu yang dikampanyekan dapat hanyasatu isu maupun multi (banyak) isu dengan skalanasional, lokal maupun regional.

Perubahan Kebijakan Publik1. Penegakan Hukum2. Pendidikan Politik

Sikap para pelaku advokasi1. Mengerti lingkungan,2. Dapat merasakan,3. Dapat mengartikulasikan,4. Dapat memberi inspirasi,5. Dapat memotivasi,6. Kreatif dan humoris serta setia pada fakta.

Bagaimana proses advokasi?1. Pengumpulan data2. Menyusun langkah-langkah teknis3. Evaluasi dan monitoring

Bagaimana langkah-langkah advokasi dilakukan1. Merumuskan isu atau masalah yang menim-bulkan

ketidakadilan;2. Merumuskan tujuan jangka panjang dan tujuan

strategis: Membuat konsep yang ingin dicapai dan


menentukan tujuan yang bersifat spesifik, realistis,terukur dan terikat oleh waktu;

3. Menentukan sasaran advokasi: Menentukan siapasaja yang akan dipengaruhi. Misal, ekskutif (kepaladinas-walikotanya) atau DPRD (bisa fraksi-komisi)atau Pimpinan Partai;

4. Mengumpulkan data/penelitian: Mengumpul-kandata/informasi, menganalisa data, atau melakukanpenelitian;

5. Membangun dukungan: Menjalin kerjasama bisaaliansi atau koalisi atau forum bersama dengankelompok, organisasi atau individu untukmendukung isu yang sama;

6. Mengembangkan Pesan: Lebih pada kegiatankampanye jadi pesan yang dimuat adalahpernyataan khusus yang ditujukan pada sasa-ranadvokasi tentang maksud tujuan dan desikripsimasalah untuk diambil tindakan;

7. Memilih saluran perjuangan: Ini lebih pada pilihanuntuk menyampaikan pesan/kampanye apakahlewat koran, radio, televisi, selebaran, pamflet,seminar, lokakarya ataupun forum-forum warga;

8. Menggalang Dana: Meminta bantuan kepadasiapapun yang mempunyai tujuan sama. Tapidiingat penggalangan dana harus selektif, jangansamapi orang yang memberi bantuan adalahbagian dari masalah. Bentuk bantuan ini bisa


bersifat tenaga sebagai relawan, memberi pinjamantempat pertemuan, menyediakan cetak selebaranbahkan sampai nasi bungkus;

9. Implementasi: Implementasi ini lebih masuk padarencana teknis aksi. Bagaimana menyusun agenda-agenda advokasi Advokasi sebagai pemberdayaanmasyarakat Kegiatan advokasi bisa dilihat sebagaiproses tranformasi pengetahuan kepada publikuntuk membangun partisipasi publik.;

10. Monitoring dan evaluasi: Kegiatan ini adalahuntuk mengukur sampai dimana kemajuan yangdiperoleh yangmengarah padatujuan strtegis.Serta melakukanpenilaian sudahsampai dimanaapakah tujuans t r a t e g i s n y atelah dicapai.

Dalam kegiatan advokasi ada 3prinsip penting yaitu:# Adanya sumberdaya manusia yangmemadai untuk membentuk sebuah timkerja.# Merumuskan masalah atau isu yangakan diambil untuk dilakukan advokasi.Kegiatan kedua ini merupakankegiatan yang harus dilakukan denganhati-hati proses pemilihan isunya,karena dengan cara yang salah dalammerumuskan masalah atau isu makakegiatan advokasi tidak akan sesuaidengan harapan yang diinginkannya.# Membuat sebuah perencanaan kerjaadvokasi dan melakukannya.

“Advokasi sebagai

pemberdayaanmasyarakat

Kegiatan advokasi bisadilihat sebagai proses

tranformasi pengetahuankepada publik untuk

membangun partisipasipublik.


Ada tiga hal pokok dalam pemberdayaan peranrakyat:1. Melakukan pendidikan kritis secara berkala dan

terus menerus.2. Menciptakan ruang bagi keterlibatan rakyat3. Membangun jaringan dengan kelompok-kelompok

masayarakat.

Tahapan Melakukan Pengawasan Kebijakan

Pengawasan kebijakan penting untuk memastikanapakah pejabat yang berwenang telah melibatkan masyarakat(sebagai calon penerima kebijakan) dalam proses pembuatankebijakan. Mekanisme pelibatan masyarakatpun juga harusdicermati, apakah cenderung transparan-demokratis-partisipatif atau otoriter.

Rangkaian kebijakan

1. Isi kebijakanKebijakan yang dibuat berdasarkan dari suatuproses politik yang kemudian menjadi keputusanpolitik, tentunya isi dari kebijakan adalah bentuklain dari kesepakatan-kesepakatan yang kompromisuntuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Olehkarena itu, isi dari sebuah kebijakan harus membe-rikan ruang partisipasi bagi terciptanya bagikebijakan, agar mendapatkan legitimasi sosial,legitimasi politik dan legitimasi yuridis.


2. PelaksanaanPelaksanaan dari suatu kebijakan syarat mutlak-nya harus mendapatkan legitimasi sosial, legitimasipolitik dan legitimasi yuridis.

3. MonitoringKegiatan monitoring adalah proses pemantauanpelaksanaan kebijakan. Apakah kebijakan yangdilahirkan sudah sesuai dengan realitas atau faktayang ada.

4. EvaluasiEvaluasi ini lebih menyangkut pada prosespenilaian atas kebijakan yang sudah dijalankan.Fungsinya adalah untuk memastikan bahwakebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai denganperencanaan dan tujuan.

Alur Tahapan Sederhana Melakukan Advokasi

Memilih IsuStrategis

MembangunOpini dan Fakta

Memahami sistemkebijakan publik

Membangunkoalisi

Merancangsasaran dan

taktik

Mempengaruhipembuatkebijakan

Memantau danmenilai gerakan


Tahap-tahap proses pengorganisasian rakyat adalahsebagai berikut:- Pendekatan kasus: Mulai melakukan pendekatan

dengan kasus tertentu dengan menanganimasalah-masalah khas yang mereka hadapi

- Mencari penghubung: Memfasilitasi proses-prosesyang membantu, memperlancar, dan mempermu-dah rakyat setempat agar pada akhirnya nantimampu melakukan sendiri semua peran yang dija-lankan oleh organiser. Untuk itu seorang organiserrakyat harus memiliki penghubung yang tepat dimasyarakat, pengetahuan yang kerakyatan(progresif) dan, tentu saja, ketrampilan teknismengorganisir dan melakukan proses-prosesfasilitasi tersebut

- Merancang stategi: Pengorganisasian rakyat, padaakhirnya, bertujuan untuk melakukan dan men-capai perubahan sosial yang lebih besar dan lebihluas, karena itu dibutuhkan stategi. Strategi harusberdasarkan analisis keadaan atau kondisi wilayah,rumusan kebutuhan dan keinginan masyarakat,sumber daya dan kemampuan masyarakat,kekuatan dan kelemahan masyarakat sendiri dan“lawannya”, dan rumusan bentuk tindakan danupaya yang kreatif. Jika keadaan atau kondisinyaberbeda, maka taktiknyapun berbeda. Seorangorganiser, bersama rakyat yang diorganisirnya,


dituntut untuk menggalang dukungan dariberbagai pihak jika mereka ingin mencapai tujuanperjuangannya.

Beberapa prinsip pengorganisasian rakyat1. Membangun relasi persahabatan dengan komunitas

masyarakat atau korban kebijakan2. Bersedia mengikuti pola kehidupan dari komunitas

masyarakat3. Memulai dari apa yang dimiliki oleh komunitas

masyarakat4. Tidak boleh mempunyai kepentingan terselubung untuk

menjadi pemimpin dari komunitas5. Bisa mempercayai atas eksistensi komunitas masyarakat

bahwa mereka mempunyai kemampuan

- Menggerakkan aksi: Pengerahan aksi massa tidakselalu berarti melakukan pawai unjuk rasa di jalan-jalan. Berbagai bentuk kegiatan sederhana dankeseharian yang melibatkan sekelompok kecil or-ang saja, tetapi dilakukan dengan sengaja untukmencapai tujuan-tujuan bersama, sebenarnya jugamerupakan bentuk pengerahan aksi. Aksi-aksisederhana semacam itu justru sering lebih berhasilmenumbuhkan kembali rasa percaya diri untukberupaya mengatasi masalah dan mengubahkeadaan. Ada beberapa prinsip yang harus


diterapkan yaitu bahwa aksi harus mengutama-kan agenda rakyat sendiri; bukan organiser, yangmenjadi pelaku utama aksi; rakyat terlibat dalamkeseluruhan proses secara demokratis dan mengan-dung kepekaan dan perimbangan gender;stateginya dirancang dan dilaksanakan menurutkemampuan rakyat sendiri; informasi dan mediayang digunakan harus kreatif dan mudahdipahami oleh orang awam; tidak menganggapsepele persoalan-persoalan teknis (kecermataninformasi, kesiapan peralatan, ketepatan waktu,dan sebagainya) dan ada evaluasi bersama sesudahaksi terjadi. Meskipun aksi-aksi pengerahan massacukup efektif untuk memberikan tekanan politikdan membentuk opini umum, namun bukan satu-satunya cara.

- Menata organisasi: Membangun organisasi rakyatberarti juga membangun dan mengembangkansatu organisasi yang didirikan, dikelola dandikendalikan oleh rakyat setempat sendiri. Jugaberarti membangun dan mengembangkan suatustruktur dan mekanisme yang menjadikan mereka,pada akhirnya, sebagai pelaku utama semuakegiatan organisai mulai dari perencanaan,pelaksanaan sampai evaluasi dan tindak lanjutnya.Bahkan, sejak awal sebenarnya struktur danmekanismenya itu harus dibentuk oleh rakyatsetempat sendiri.


- Membangun sistem pendukung: Harus dipirkanjuga soal yang menyangkut dukungan ataspengorganisasian rakyat itu, seperti menyediakanbahan-bahan dan media kreatif, pengembangankemampuan dan stategi pelatihan, dukunganpenelitian, kajian dan informasi, dukungan saranadan prasarana kerja.

Alur Lahirnya Kebijakan Publik di Daerah

Dalam setiap kebijakan publik selalu akan diawalidengan adanya proses politik. Proses politik ini terjadibaik di eksekutif, walikota dan jajaranya serta dilegislatif yaitu DPRD.

PROSESPOLITIK- DPRD (fraksi/komisi)- Partai politik- Masyarakat

KEPUTUSANPOLITIKMelalui rapatparipurna

PANDANGANFRAKSIDALAM SIDANGPARIPURNA

SEKDA,WALIKOTA

UNITKERJA

LEGISLATIVEDRAFTING(draft naskahhukum)

PRODUKHUKUM

LEGISLATIVEDRAFTING(draft naskahhukum)


MOBILISASI AKSI- Menggerakkan

sesama korbankebijakan- Melakukan

kampanye kepadasemua pihak termasuk

pada pengambilkeputusan

KOMUNIKASI &PENDIDIKAN

- Menyampaikan masalahpublik dengan mendekatkan

pada masalah yang terjadidisekitarnya

- Perlu ada latihan &keterampilan

Perlu mencari kawan &membangun kekuatan

bersama

Hal Penting dalam Advokasi

Komponen PentingProses Advokasi

MENENTUKAN TUJUAN BERSAMA

STRATEGI- Rumuskan masalah yang akan diadvokasi

- Rumuskan rencana kerja yang jelas- Tentukan sasaran advokasi- Pastikan konsolidasi rutin

- Tentukan cara berorganisasi dankepemimpinannya


Cara Melakukan Advokasi

1. Tentukan Tujuan: Perubahan Kebijakan (Struktur,Isi Materi, dan Budaya)

2. Kumpulkan Data Awal3. Buat Sikap4. Bentuk Tim Inti5. Galang Sekutu6. Identifikasi Masyarakat7. Lakukan Pengorganisasian8. Buat Rencana Strategis9. Mengemas Isu Semenarik Mungkin10. Ajukan Konsep Alternatif11. Lakukan Litigasi12. Lakukan Kampanye13. Lancarkan Tekanan14. Pengaruhi Para Pemegang Kebijakan

191 Cara Mendesakkan Perubahan

Protes dan Persuasi dengan Pernyataan Resmi1. Pidato di depan umum2. Surat pernyataan menentang3. Meklumat terbuka (deklarasi)4. Pernyataan dengan kumpulan tandatangan


5. Pernyataan sikap khusus6. Petisi kelompok atau masa

Siaran Terbuka7. Slogan karikatur8. Spanduk dan poster9. Selebaran dan pamphlet10.Koran dan kalawarta11.Siaran radio dan telivisi12.Corat-coret tembok dan aspal jalan, spanduk

terbang dengan balon gasPerwakilan Kelompok

13.Keputusan khusus14.Kiriman hadiah ejekan (olok-olok)15.Lobi kelompok16.Pagar betis17.Pemilihan pura-pura

Tindakan Simbolik18.Pengibaran bendera dan umbul-umbul19.Pakaian simbolik20.Doa atau sembayang massal21.Pengiriman benda-benda simbolik22.Aksi telanjang protes23.Perusakan harta benda sendiri24.Penyorotan sinar atau cahaya simbolik


25.Pergelaran foto-foto26.Corat-coret protes27.Pemakaian nama atau baru tanda-tanda28.Pemakaian suara-suara simbolik29.Pendudukan tempat tertentu secara simbolik30.Gerakan atau sikap kasar

Tekanan Perseorangan31.Membayang-banyangi atau memata-matai32.Ejekan dan olok-olok33.Berlagak sok akrab34.Besiaga penuh

Drama dan Musik35.Lawakan singkat/parodi36.Pertunjukan sandiwara/musik37.Nyanyi-nyanyi

Upacara38.Jalan kaki39.Pawai40.Upacara keagamaan41.Ziarah42.Iring-iringan kendaraan besar

Perkabungan43. Perkabungan politis44. Penguburan pura-pura


45. Penguburan demontratif46. Penghormatan dimakam pahlawan

Rapat umum47. Rapat protes atau mendukung48. Pertemuan protes49. Rapat proses yang disamarkan50. Diskusi terbuka

Penarikan Diri dan Pemakzulan51. Keluar ruangan (walk out)52. Aksi diam (mogok bicara)53. Pembatalan penghargaan54. Penarikan pengakuan/pernyataan

Pembangkangan Sosial55. Boikot sosial56. Boikot sosial terbatas (selektif)57. Pengacuhan pribadi58. Pengucilan59. Pemegatan

Pemanfaatan Peristiwa Sosial, Adat dan lembaga60. Pengahlangan kegiatan sosial/olaraga tertentu61. Boikot suatu peristiwa kemasyarakatan62. Pemogokan mahasiswa63. Pembangkangan umum64. Penarikan diri dari lembaga sosial tertentu


Pengunduran Diri dari Sistem Sosial65. Berdiam dirumah66. Penolakan kerjasama total67. Minggat kerja68. Menutup diri69. Pengasingan kolektif pribadi70. Pindah tempat tinggal sebagai protes

Perlawanan Ekonomis (Boikot)71. Boikot beli72. Boikot tidak pakai73. Pengurangan pemakaian barang/jasa tertentu74. Ngemplang sewa/bayar75. Penolakan bayar pajak76. Boikot nasional77. Boikot internasional

Aksi Buruh dan Produsen78. Boikot oleh buruh79. Boikot oleh produsen

Aksi Kelas Menengah80. Boikot para penyalur atau pengecer

Aksi Pengusaha dan Managemen81. Boikot para pedagang82. Penolakan penjual atau membeli83. Pensegelan took/pabrik/kantor


84. Penolakan bantuan teknis85. Pemogokan umum jaringan pengecer

Aksi Pemilik Modal86. Penarikan deposito bank87. Penolakan membayat upah88. Penolakan bayar utang dan bunga89. Pemotongan dana bantuan kredit90. Penolakan penarikan piutang91. Penolakan dana bantuan pemerintah

Aksi Pemerintah92. Embargo dalam negeri93. Pendaftar-hitaman para pedagang94. Embargo pembeli internasional95. Embargo penjual internasional96. Embargo perdagangan umum

Perlawanan Ekonomis (MOGOK)97. Pemogokan protes98. Mogok seketika, mogok berencana

Pemogokan Pertanian99. Pemogokan petani100. Pemogokan buruh tani

Pemogokan Kelompok Khusus101. Pemogokan buruh


102. Pemogokan narapidana103. Pemogokan para pengrajin104. Pemogokan kaum professional

Pemogokan Buruh Umum105. Pemogokan jangka panjang, terus menerus106. Pemogokan di pabrik107. Pemogokan menyatakan kesetiakawanan

Pemogokan Terbatas108. Pemogokan sementara109. Pemogokan dengan ritangan110. Pemogokan dengan memperlambat pekerjaan111. Pemogokan tak mau diperintantah112. Pemogokan dengan pura-pura sakit113. Pemogokan karena dipecat114. Pemogokan setempat115. Pemogokan selektif

Pemogokan Aneka Industri116. Pemogokan umum117. Pemogokan berencana

Perpaduan Mogok dan Kepentingan Ekonomi118. Pemberhentian kegiatan produksi119. Penutupan tempat kerja


Perlawanan Politik dengan cara Penolakan Kekua-saan

120. Pencabutan kepatuhan121. Penolakan member dukungan122. Pidato dan menulis anjuran menentang123. Boikot lembaga perwakilan124. Boikot pemilihan umum125. Boikot fungsi dan tugas pemerintah126. Boikot kementrian/lembaga pemerintah127. Mundur dari lembaga pendidikan pemerintah128. Boikot organisasi yang mendukung pemerin-

tah129. Penolakan bantuan pelayanan umum130. Penghapusan tanda tangan dan cap131. Penolakan menerima petugas pemerintah132. Penolakan pembubaran lembaga/organisasi

Penghindaran Kepatuhan133. Memperlambat penyelesaian tugas134. Tidak patuh saat tidak ada penugasan135. Pembangkangan umum136. Pembangkangan terselubung137. Menolak hadir dalam pertemuan warga atau

hadir dan bikin kacau138. Mogok duduk


139. Menolak wajib militer dan deportasi140. Menyembunyikan diri, melarikan diri,

memalsukan identitasAksi Petugas Pemerintah

141. Pembangkangan sipil dan pada hokum yangdianggap “tidak sah”

142. Penolakan selektif membantu programpemerintah

143. Menutup garis perintah dan informasitertentu

144. Mengelak perintah dan memperlambatnya145. Pembangkangan aturan kepegawaian146. Menolak perintah pengadilan147. Menciptakan kelambanan kerja pemerintah148. Memberontak

Aksi Pemerintah di Dalam Negeri149. Memperlambat pekerjaan dan menghindari

hukum150. Menolak kerjasama dengan lembaga lain

Aksi Pemerintah di Tingkat Internasional151. Merubah status hubungan diplomatik152. Menunda hubungan diplomatik153. Menolak pengakuan diplomatik154. Pemutusan hubungan diplomatik


155. Mengundurkan diri dari organisasiinternasional

156. Menolak keanggotaan dalam badan-badaninternasional

157. Pengusiran dari organisasi internasionalPerlawanan Tanpa Kekerasan;Perlawanan Psikologis

158. Memaklumkan diri melawan tanpa kekerasan159. Puasa, mogok makan (sebagai tekanan moral,

sungguhan/satyagraha)160. Mogok bicara di pengadilan161. Perlawanan diam

Perlawanan Fisik162. Mogok duduk163. Mogok berdiri164. Mogok jalan165. Mogok menyebrang jalan raya166. Mogok kerja167. Mogok sembahyang168. Pengepungan secara damai169. Penggebrekan secara damai170. Penyerangan secara damai171. Menyeru secarara damai172. Menghalangi secara damai173. Menduduki secara damai


Perlawanan Sosial178. Membentuk tatanan sosial baru tandingan179. Menggunakan fasilitas umum berlebihan180. Mengulur-ulur waktu181. Mogok ngomong182. Pertunjukan teater pemberontakan183. Membentuk lembaga tandingan184. Membangun jaringan komunikasi tandingan

Perlawanan Ekonomis174. Mogok kerja175. Mogok di tempat176. Menduduki suatu tempat secara damai177. Memblokade barang178. Pemalsuan dengan motif politik179. Pembelian gelap180. Pengakuan sejumlah kekayaan181. Membuang persediaan barang182. Mengikuti secara terbatas183. Menciptakan jaringan pasar alternatif184. Menciptakan alat angkut alternatif185. Menjalin lembaga-lembaga ekonomi tandingan

Perlawanan Politis186. Membebani sistem pelayanan umum dengan

tugas berlebihan


187. Menyembunyikan identitas dari mata polisidan tentara

188. Pembangkangan sosial terhadap hukum yangtidak memihak

189. Mengunjungi orang hukuman190. Menolak total kerjasama/bantuan apapun191. Menolak patuh tanpa harus berontak dengan

kekerasan(Diadaptasi dari Noer Fauzi: 2001)


Gagasan mendirikan Malang Corruption Watch(MCW), yang berawal dari komunitas diskusi paraaktivis yaitu, ada aktivis mahasiswa, mantan aktivismahasiswa dan beberapa dosen yang concern padapemantauan kebijakan publik di Malang Raya (KotaMalang, Kota Batu dan Kabupaten Malang). Komuni-tas diskusi ini sudah berjalan sejak sebelum reformasi1998 berlangsung. Kemudian pada akhir tahun 1999,komunitas diskusi ini lebih fokus pada agenda-agendapemantauan dan pemberantasan korupsi.

Munculnya agenda ini diinspirasi oleh keberadaanIndonesian Corruption Watch (ICW). Yang kemudiansecara formal MCW dideklarasikan pada tanggal 31 Mei2000, setelah mengalami proses diskusi internalmaupun eksternal hampir selama 7 bulan sejak No-vember 1999. MCW lahir didasari oleh suatu kenya-taan terjadinya praktik-praktik KKN di Malang Raya,seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. PraktikKKN hampir terjadi disemua sektor penyelenggaranegara di daerah seperti pemerintah daerah, parlemen(DPRD) maupun lembaga judisial, yang dibarengidengan tidak adanya kemauan politik (political will)

Profil Lembaga


untuk memberantas KKN secara menyeluruh, yangpada akhirnya proses pembangunan ekonomi dansosial politik tidak dapat dinikmati oleh rakyat secaraadil. Kondisi inilah yang kemudian mengakibatkantersumbatnya proses mewujudkan demokratisasi dankeadilan sosial bagi kehidupan rakyat. Sedangkanagenda-agenda yang dilakukan oleh MCW adalah ke-giatan monitoring korupsi di Malang raya diarahkanmenjadi gerakan moral dan gerakan sosial, bahkandikemudian hari gerakan-gerakan ini harus dilemba-gakan sebagai bagian dari proses demokratisasi sistempolitik dan sistem ekonomi, sehingga nantinyadiharapkan lembaga MCW bisa mendorong terbentuk-nya sebuah perangkat nilai dan norma sosial yang adil,beradab dan berdaulat.

MCW yang digagas sebagai lembaga publik, makasiapapun boleh menjadi aktivis MCW selamamempunyai kesamaan visi dan misi dalam agenda pem-berantasan korupsi. Selain itu, MCW adalah lembagasosial yang independen non partisan dan terbuka yangmemfokuskan pada pemantauan/pengawasan korupsi,advokasi dan pemberdayaan serta melakukan pen-didikan publik. Dalam menjalankan agendanya sup-port dana MCW didapat dari donatur tetap internal(dewan pengurus, pembina, pengawas, badan pekerja)kini juga didapat dari penciptaan fund raising MCWyang berbentuk penerbitan buku, souvenir danpenjualan kaos serta didapat juga dari kerjasama


dengan lembaga-lembaga pemberi dana dan peng-galangan dana dari publik.

VISI MCW

Terciptanya masyarakat madani yang humanis,beradab, bermartabat dan berdaulat dengan mengu-payakan terciptanya tatanan birokrasi, politik,ekonomi dan hukum yang bebas dari korupsi, kolusidan nepotisme.

MISI MCW

Melakukan monitoring dan investigasi kasuskorupsi serta melakukan pendidikan publik untukmembangun gerakan sosial anti korupsi melaluipembentukan zona-zona anti korupsi

NILAI KERJA MCW

1. Menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan.2. Tidak boleh menerima sumbangan berbentuk

apapun dan kerjasama program dengan obyekpantau.

3. Dalam melakukan tugas pemantauan harusminimal berdua.

4. Menganut prinsip transparansi, akuntabilitas,partisipatif, independen dan nonpartisan.

PROGRAM STRATEGIS MCW

1. Melakukan monitoring, investigasi dan advo-kasi kasus-kasus korupsi di bidang pelayanan


publik dasar, parlemen daerah dan monitoringkinerja kejaksaan

2. Melakukan penguatan jaringan untuk mem-bentuk zona-zona antikorupsi dan pos penga-duan

3. Melakukan pendidikan publik untuk memba-ngun kesadaran kritis rakyat guna melawankoruptor

4. Melakukan public fund raising untuk membangunkemandirian lembaga


Struktur organisasi Malang Corruption Watch

Dewan Pembina MCW

Staf Ahli

BADAN PEKERJA

Koordinator

Bagian keuangan

Kepala Program

Dewan Pengurus MCW

Dewan Pengawas MCW

Divisi Advokasi Div.Fund Raising

Div.. Indok & Publikasi

Kelompok Kerja dan Komunitas Relawan

- Unit Investigasi & Monitoring

- Unit Pendidikan Publik

- Unit Kampanye

- Unit Riset - Unit Dokumentasi & Publikasi

- Unit Donasi

Kepala sekretariat

Download - PANDUAN ADVOKASI PELAYANAN PUBLIK - mcw-malang.orgmcw-malang.org/.../2014/09/PANDUAN-ADVOKASI-PELAYANAN-PUBLIK2.pdf · - Alur Lahirnya Kebijakan Publik di Daerah ... Pelayanan Administrasi

Top Related