Sekretariat OGI - Gedung Unit Kerja PresidenBidang Pengawasan & Pengendalian PembangunanJl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat - Indonesia 10110

Twitter : @OpenGovIndoFacebook : Open Government IndonesiaYoutube : OpenGovIndonesiaVimeo : Open Government IndonesiaEmail : network@opengovindonesia.orgWebsite : www.opengovindonesia.org

Tim Redaksi - Open Government IndonesiaEditor in Chief : Fajar M. Subchan

satulayanan.netPortal Informas Layanan Publik

satupemerintah.net

Informasi Anggaran & KinerjaPemerintah

lapor.go.id

Layanan Aspirasi & Pengaduan Online

1. Anggota OGP yang meluncurkan program Open Aid adalah _ _ _ _ _ _

2. Portal pemerintah Armenia untuk mengakses informasi lembaga pengadilan secara real-time adalah _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Skor eligibility yang diperoleh Indonesia pada tahun 2013 adalah _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Daerah yang pertama kali mengintegrasikan kanal aduan masyarakat dengan LAPOR! adalah _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Jika ada keluhan tentang layanan kesehatan, masyarakat Bantul bisa mengadu ke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trivia Games

swedia, datalex.am, enam belas, Pemda DKI, 08112741000

“@OpenGovIndo #Kolaborasi Salut pada UKP4, begitu profesional & inovatif. Keberadaannya perlu dipertahankan”Wijayanto Samirin, @Wija_Samirin

“Membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian-red) dengan guidance dari Satu-Layanan.net sangat membantu! Thanks @OpenGovIndo”

Bimandra Djaafara, @andradjaafara

“Yuk dukung SatuLayanan.net dari @OpenGovIndo dan layanan-layanan lain yang dapat me-maksimalkan potensi kita sebagai #netizen”Risyad Tri S, @risyadts

“Kita, rakyat jelata, bisa menjadi mekanisme kontrol efektif untuk mencegah korupsi loh! Lewat @ChangeOrg_ID atau @OpenGovIndo gitu, misalnya!”

Gita Syarani, @SyahraniGita

“Semoga dengan adanya Kompetisi Mading yang diadakan @OpenGovIndo ini bisa membuat pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah-red) lebih transparan terhadap publik” Hammah Montana, @HMLForever

CERITA DARI DAERAH PPID KOTA AMBONDIJADIKAN ROLE MODEL

PPID SE-INDONESIASemangat pemerintah Kota Ambon dalam membangun iklim keterbukaan kembali mendapat apresiasi. Setelah sebelumnya Kota Ambon dijadikan sebagai salah satu daerah percontohan Open Government Indonesia (OGI) kali ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Ambon dijadikan role model PPID secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diungkapkan oleh Andi Kriarmoni, Kepala Bidang Humas Puspen kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Tim Inti OGI di kantor Transparansi Internasional Indonesia (TII) Selasa 14 Mei 2013.

Menurut Andi Kriarmoni, penunjukan PPID Kota Ambon sebagai role model ini telah dituangkan dalam radiogram yang dikirim oleh Kemendagri ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia “PPID Kota Ambon kita jadikan contoh nasional, dan telah dituangkan kedalam radiogram” jelasnya.

Penunjukan PPID Kota Ambon sebagai role model nasional ini disambut gembira oleh Karina Kusumawardani selaku penanggungjawab proyek percontohan OGI, menurut Karina hal ini dinilai wajar, karena Kota Ambon telah bekerja keras membangun keterbukaan dalam pemerintahannya, “Kota Ambon menunjukkan semangat yang tinggi dalam membangun iklim transparansi, baik itu informasi maupun anggaran” jelas Karina.

Lebih jauh Karina menjelaskan bahwa pembentukan PPID sebagai infrastruktur utama layanan informasi merupakan hal yang sifatnya fundamental “PPID adalah unit yang bertanggung jawab mengelola dan menyediakan informasi sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik” lanjut Karina.

Hal senada juga disampaikan oleh Tara Hidayat, Deputi IV Kepala UKP4, “Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon dalam membangun transparansi harus kita apresiasi” tegas Tara. (OpenGov)

Open Government Indonesia Newsletter - Mei 2013 PPID KOTA AMBON: DIJADIKAN ROLE MODEL PPID SE-INDONESIA

TEROBOSAN SMS GATEAWAY DARI BANTULLayanan kesehatan adalah isu krusial di berbagai negara berkembang, mulai dari kurangnya infrastruktur maupun berbagai permasalahan layanan lainnya. Hal ini disadari oleh pemerintah kabupaten Bantul, dan sebagai bentuk solusi pada tanggal 16 April 2013 pemerintah kabupaten Bantul meresmikan jalur pengaduan khusus layanan kesehatan melalui Short Message Service (SMS) gateway. Masyarakat bisa mengakses layanan ini melalui nomor 0811 274 1000.

Launching yang dilaksanakan oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam IX di Gedung Induk Komplek Parasamya ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mengurangi beban masyarakat, khususnya layanan kesehatan “Jangan sampai warga miskin terbebani mekanisme layanan kesehatan.” harap Wagub DIY.

Wagub juga berharap dengan adanya layanan ini masyarakat Bantul dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Selain itu, melalui layanan ini masyarakat juga dapat menyalurkan berbagai keluhan mereka tentang layanan kesehatan. “Aduan layanan publik dapat diterima guna meningkatkan layanan dibidang kesehatan.” jelasnya.

Sementara itu menurut Wijiyati dari Institute Development And Economic Analysis (Idea) salah satu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang ikut mendukung program ini, program sms gateway kesehatan ini diharapkan kedepannya bisa dilaksanakan diseluruh Indonesia, walapun untuk saat ini masih kabupaten Bantul saja yang menggunakannya. (OpenGov)

Open Government Indonesia Newsletter - Mei 2013

Tara Hidayat dan Richard Louhanapessy (Walikota Ambon ) dalam acara kick-off

daerah percontohan OGI

5 6

Pada hari kamis 18 April

2013, pemerintah DKI Jakarta yang diwakili oleh Basuki Cahaya Purnama dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diwakili oleh Kuntoro Mangkusubroto menandatangani MoU pengintegrasian kanal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di kantor UKP4. LAPOR! adalah aplikasi media sosial yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan monitoring dan verifikasi capaian program pembangunan maupun pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan nasional.

Menurut Ahok, panggilan akrab Basuki Cahaya Purnama, LAPOR! adalah sebuah ide dan teknologi yang bagus untuk memperbaiki layanan publik pemerintah, “Ini satu teknologi yang baik, satu ide yang baik dari UKP4, tapi tidak hanya sistem, mesti ada orang yang turun kelapangan menindaklanjutinya, kalau ini bisa dilaksanakan semua kita yakin jakarta baru terwujud” jelas Ahok.

Lebih lanjut Ahok berharap agar penyatuan kanal laporan pengaduan ini bisa menjadi model, sehingga seluruh daerah di Indonesia bisa menggunakan LAPOR!. Menurut Ahok, saat ini semua SKPD telah membuat unit-unit khusus, sehingga setiap ada laporan masuk bisa langsung ada tindakan.

“Pada masa ujicoba sejak januari 2013” tukas Ahok, “LAPOR! terbukti memudahkan kerja kami dalam menangani isu-isu primer di ibu kota, seperti banjir, infrastruktur, hingga kesehatan. LAPOR! juga mendongkrak efektivitas dan efisiensi kerja” terang Ahok. Lebih lanjut wagub DKI ini menjelaskan bahwa

dengan adanya LAPOR! ini maka intensitas blusukan Gubernur DKI bisa berkurang. “Beban laporan yang masuk ke hape saya pun juga berkurang” lanjut Ahok.

Sementara itu Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, menjelaskan bahwa pemda DKI adalah pemerintah daerah pertama yang mengintegrasikan kanal laporan pengaduan masyarakat dengan LAPOR “Selanjutnya pemerintah Kota Ambon dan Kabupaten Indragiri Hulu juga akan menggunakan LAPOR!” jelas Kuntoro. Menurut Kepala UKP4, sebelum pemda DKI menggunakan LAPOR! semua kementerian sudah lebih dulu menggunakannya. “Semua kementerian sudah masuk dalam jaringan ini” ujar Kuntoro, menjelaskan. (OpenGov)

Open Government Indonesia Newsletter - Mei 2013

SEPAKAT SATUKAN KANAL ADUAN MASYARAKAT

UKP4 DAN PEMDA DKI:

Pemerintah merilis laPoran Pelaksanaan oPen Government 2012

Pada tanggal 19 April 2013, pemerintah merilis Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia Tahun 2012. Laporan tahunan dengan tema “OGI: Era baru keterbukaan pemerintah” ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawal pelaksanaan OGI di Indonesia. Laporan ini juga merupakan laporan tahunan pertama yang disusun oleh pemerintah.

Sebelum merilis laporan tahunan ini pemerintah beberapakali telah melakukan diskusi dan konsultasi publik, baik melalui media sosial maupun diskusi-diskusi publik.

Dalam laporan tahunan ini, komitmen pemerintah Indonesia pada Open Government selama tahun 2012 ditunjukkan dengan tersusunnya 38 Rencana Aksi OGI yang dibuat dengan target yang sangat konkret dan spesifik untuk kemudian dimonitor secara ketat perkembangan capaiannya. Rencana Aksi ini dibuat untuk meningkatkan layanan publik, meningkatkan integritas aparatur pemerintah, dan manajemen sumber daya publik yang lebih efektif dan transparan.

Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia 2012 ini menarik untuk dijadikan acuan dan pembelajaran dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, karena ini merupakan laporan pertama tentang Open Government yang ditulis secara komprehensif dan dirilis secara resmi oleh pemerintah. Masyarakat bisa menguduh dokumen ini di http://opengovindonesia.org/?page_id=2127 (OpenGov)

Peluncuran Youth inteGritY surveY oleh tii

Pada 2 Mei 2013, Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Youth Integrity Survey, sebuah riset yang ditujukan untuk melihat kondisi integritas kaum muda di wilayah Jakarta.

Survei ini menemukan bahwa pada umumnya kaum muda di Jakarta menyadari pentingnya integritas, dan percaya bahwa integritas menjadi faktor utama menuju kesuksesan. Namun salah satu temuan memperlihatkan, ternyata 60% kaum muda mengambil sikap untuk tidak melakukan pengaduan apabila berhadapan dengan kasus korupsi. Alasannya karena laporan tersebut dianggap tidak akan efektif, tidak ada perlindungan bagi pelapor, dan ketidakjelasan prosedur pengaduan.

“Kita patut prihatin saat ini wajah-wajah koruptor semakin-lama semakin muda. Pasti ada yang keliru dari cara bangsa ini mendidik dan mempersiapkan kaum muda,” tandas Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal TII dalam sambutannya .

Luky Djani dari Institute of Strategic Initiative menanggapi hasil survei, “Kaum muda dibentuk secara internal (value) dan eksternal (lingkungan), sehingga kaum muda juga perlu role model yang bisa menginspirasinya untuk berintegritas dan bergerak melawan korupsi.” jelas Lucky. (OpenGov)

TaHUn 2013 InI InDOneSIa MenDaPaTKan nILaI SeMPURna DaLaM SKOR KRITeRIa KeLayaKan KeanGGOTaan OPen GOveRnMenT PaRTneRSHIP (OGP). PenILaIan DILaKUKan BeRDaSaRKan DaTa-DaTa SeLaMa TaHUn 2012. DaRI 16 POIn MaKSIMaL KRITeRIa KeLayaKan, InDOneSIa MenDaPaT nILaI 16 aTaU SeMPURna, naMUn DeMIKIan InDOneSIa MaSIH MeMILIKI RUanG UnTUK MeMPeRBaIKI SKOR, yaITU DaLaM HaL PaRTISIPaSI PUBLIK.

Ada empat elemen utama penilaian kriteria kelayakan di OGP, yaitu Transparansi Fiskal, Akses terhadap Informasi, Keterbukaan Informasi Harta Kekayaan, dan Kebebasan Publik, masing-masing elemen memiliki skor maksimal 4 poin. Dengan hasil asesmen terkini dari 4 kriteria kelayakan tersebut, Indonesia bersama 4 negara lain (Argentina, Colombia, Macedonia dan Korea Selatan) yang semuanya telah berpartisipasi dalam OGP mendapatkan skor maksimal 16 untuk pertama kalinya.

Untuk menjadi anggota OGP suatu negara harus memenuhi minimal 75% dari total poin kriteria kelayakan, misalnya 12 dari 16 poin. Negara-negara yang telah menjadi anggota OGP setiap tahun tetap dinilai tingkat kelayakannya oleh OGP Support Unit bekerjasama dengan tim independen dari Global Integrity. Penilaian secara berkala ini untuk memastikan bahwa negara-negara anggota OGP tetap menjaga komitmennya dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Negara-negara dengan skor kurang dari 75% tidak bisa menjadi anggota OGP. Di tahun 2013, total negara yang dapat bergabung dengan OGP berdasrakan 4 kriteria kelayakan di atas, telah berkembang menjadi 86 negara.

PARAMEtER SKORINg

transparansi Fiskal. Indonesia mendapatkan empat poin dalam kriteria ini karena menerbitkan dua dokumen keuangan penting, yaitu dua poin untuk penerbitan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan dua poin untuk penerbitan LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan). Indikator yang dipakai dalam penilaian ini adalah Open Budget Index 2012, sebuah hasil survey transparansi keuangan yang dilakukan oleh International Budget Partnership (IBP), yang mencakup 100 negara.

Akses terhadap Informasi. Empat poin yang diperoleh Indonesia dalam kategori ini parameternya diambil dari sebuah survei yang melibatkan 197 negara yang diselenggarakan oleh Right2Info.org, sebuah kolaborasi open society yang didukung oleh Justice Initiative dan Access Info Europe.

Keterbukaan Informasi Harta Kekayaan. Dalam kategori ini Indonesia juga mendapatkan poin maksimal, yaitu empat. Penilaian untuk kriteria ini didasarkan pada survei yang dilakukan oleh Bank Dunia untuk “Disclosure by Politicians” yang mencakup 175 negara dan “Income and asset disclosure in World Bank client countries” yang meliputi 149 negara.

Kebebasan Publik. Peningkatan skor kriteria kelayakan Indonesia didapat dari kenaikan parameter Kebebasan Publik, yang naik dari 7,06 pada tahun 2010 menjadi 7,65 ditahun 2012, sehingga skor Indonesia naik dari tiga poin menjadi empat poin. Dalam kategori ini OGP menggunakan parameter Demokrasi Index Kebebasan Publik 2012 yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit. Penilaian kriteria ini mencakup 167 negara.

Menurut Tara Hidayat, Walaupun Indonesia sudah mendapatkan skor maksimal namun masih terbuka ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan partisipasi publik, “Kita masih bisa menaikkan parameter Demokrasi Index Kebebasan Publik Indonesia dari 7,65 menjadi diatas 8” jelas Tara Hidayat. Lebih jauh Deputi IV Kepala UKP4 ini menjelaskan bahwa peningkatan skor kebebasan publik yang didalamnya termasuk partisipasi publik ini menjadi tambahan semangat untuk lebih meningkatkan berbagai kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat. (OpenGov)

SKOR KELAYAKAN INDONESIA SEMPURNA

Pada tanggal 11 April 2013 Open Government Indonesia (OGI) yang diwakili oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengadakan Knowledge Forum dengan tema “Netizen Kolaborasi Mendorong Keterbukaan” Kegiatan yang diadakan di theater XXI Plaza Indonesia ini dihadiri peserta dari berbagai latar belakang, mulai akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil, perwakilan Kementerian/Lembaga, Bloger dan Mahasiswa. Menurut Tara Hidayat, saat ini netizen merupakan sebuah bentuk kekuatan baru dalam mendorong iklim keterbukaan. “Para netizen kini telah memasuki era kesadaran baru, yakni media sosial bukan lagi sebagai keranjang curhatan, melainkan juga pendorong bagi gerakan-gerakan positif dan produktif,” ujar Tara Hidayat, Deputi IV Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Dalam Knowlede Forum ini OGI juga melaunching portal satulayanan.net, portal informasi layanan publik yang saat ini sudah menyediakan lebih dari 110 modul informasi. Menurut Ayu Kartika Dewi, melalui portal ini diharapkan masyarakat menjadi lebih mudah dalam mendapatkan informasi layanan publik “Di sana kita menjadi tahu akan hak-hak kita karena kita bisa langsung mengecek bagaimana proses dan berapa biaya untuk suatu layanan publik” ungkap pengelola portal Satu Layanan ini.

Selain portal satulayanan.net, dalam knowledge forum ini juga di launching Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR! yang dikelola oleh UKP4 bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia. Visi layanan ini, papar pengelola LAPOR! Amri Priyadi, adalah untuk menjadi portal pengaduan nasional terpadu yang tentu saja dapat memangkas rantai birokrasi antara masyarakat dengan pemerintah. Saat ini LAPOR! telah terkoneksi dengan 60 Kementerian/Lembaga, dan sejak Januari 2013 Pemprov DKI juga mulai menyatukan kanal pengaduannya menggunakan LAPOR!. Saat ini LAPOR! bisa diakses melalui sms 1708, akun twitter @LAPOR_UKP4.

Kalangan akademisi tidak mau ketinggalan berpartisipasi. Paramadina Public Policy Institute (PPPI), adalah salah satunya. Dengan menggandeng berbagai lembaga, PPPI akan mengadakan kompetisi laman Kementerian/Lembaga (K/L) melalui IMAGES (Improving Ministries and Agencies Website for Transparency) Initiative. (OpenGov)

NETIZEN:KOLABORASIMENDORONGKETERBUKAAN

Norwegia

Oep.no adalah portal yang berisi kumpulan dokumen administrasi publik dari sebagian

besar instansi pemerintah yang bebas diakses masyarakat.

Swedia

Sweopenaid.se adalah portal yang berisi transparansi bantuan Swedia bagi negara-negara berkembang.

gob.mx adalah portal yang dibangun khusus sebagai mesin pencari informasi resmi pemerintah Mexico.

Data.gov adalah portal keterbukaan informasi yang

menyediakan lebih dari 390.000 data penting yang

dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

Mexico

USA

ARMENIA

Datalex.am adalah portal yang dibuat agar masyarakat dapat mengakses berbagai informasi hukum dan proses peradilan secara realtime.

Satulayanan.net adalah portal informasi layanan publik. Sedang Satupemerintah.net adalah portal informasi dan kinerja instansi pemerintah.

PORtALKEtERBUKAAN

DI BERBAgAINEgARA

INDONESIA

Open Government Indonesia Newsletter - Mei 2013

Kuntoro Mangkusubroto dan Basuki T PurnamaDari kiri ke kanan:

Ayu Kartika, Wijayanto S, Tara Hidayat, Shafiq Pontoh, dan

Amrii Priyadi

2 3 4