Transcript
Page 1: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali
Page 2: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

HUKUM

HUKUM TDK TERTULIS

(HUKUM ADAT)

HUKUM TERTULIS(PERAT. PERUNDANG-

UNDANGAN)

Page 3: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

PENGERTIAN HUKUM ADAT

HUKUM INDONESIA ASLI YANG TIDAK TERTULIS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA YANG DISANA-SINI MENGANDUNG UNSUR AGAMA.

Page 4: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

DUALISME PEMERINTAHAN DESA DI

BALI DESA DINASORGANISASI PEMERINTAHAN

YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA DI

DESA

DESA PAKRAMAN

Kesatuan masy. Hk adat di Prov.Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup mayarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri

Page 5: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

DASAR PEMBENTUKAN

Desa PakramanTerpenuhinya unsur-unsur Tri Hita Karana(Parahyangan, Pawongan, Palemahan

Desa DinasDibentuk oleh pemerintah Kabupaten (melalui Perda), dng mem pertimbangkan jumlah pdd, luas wilayah, sosial-budaya, sarana dan prasarana

pemerintah

Page 6: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

Tugas dan Wewenang- DESA PAKRAMAN1. Membuat awig-awig;2. Mengatur krama desa3. Mengelola harta kekayaan

desa4. Bersama pemerintah

melaksanakan pembangunan di segala bidang

5. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya

6. Mengayomi krama desa7. Menyelesaikan sengketa adat

& agama8. Menentukan setiap keputusan

dlm pelaksanaan pembangunan yg ada di wilayahnya

9. Melakukan perbuatan hk di dalam dan diluar desa pakraman

- .DESA DINAS1. Urusan pemerintahan yg

sdh ada berdasarkan asal-usul desa

2. Urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan kebupaten/kota yg diserahkan pengaturannya kpd desa

3. Tugas pembantuan oleh pemerintah (propinsi/kabupaten/kota)

4. Urusan pemerintah lainnya yg oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

Page 7: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

HUBUNGAN DESA DINAS DENGAN DESA PAKRAMAN HUBUNGAN YANG SIFATNYA FUNGSIONAL,

MELAKUKAN KOORDINASI JIKA DIANGGAP PERLU. DILIHAT DARI HUBUNGAN KEWILAYAHAN DAN

KEWARGAAN ANTARA DESA DINAS DENGAN DESA PAKRAMAN TERJADI KEMUNGKINAN :1. SATU DESA DINAS MEMPUNYAI LUAS WILAYAH DAN WARGA YANG SAMA DENGAN DESA PAKRAMAN, CONTOH DESA KERAMAS DI BLAHBATUH GIANYAR.2. WILAYAH SATU DESA DINAS MELIPUTI BEBERAPA DESA PAKRAMAN.3. WLAYAH SATU DESA PAKRAMAN MELIPUTI BEBERAPA DESA DINAS, CONTOH DESA PAKRAMAN DENPASAR.

Page 8: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

Landasan yuridis

DESA PAKRAMAN1. UUD 1945 PASAL 18 B AYAT 2 .2. PERDA NO. 3 TAHUN 2001 DIRUBAH

MENJADI PERDA NO. 3 TAHUN 2003

DESA DINAS1. UUD. 19452. UU. No. 5/1979, diganti dng UU. No.22/1999,

diganti lagi dng UU. No. 32/20043. PP NO.72 TH. 2005 TENTANG DESA

Page 9: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

UNSUR-UNSUR DESA PAKRAMAN

1. UNSUR PALEMAHAN ( WILAYAH TERITORIAL).

2. PAWONGAN ( MASYARAKAT)3. PARHYANGAN ( TEMPAT

PEMUJAAN /TEMPAT SUCI)

Page 10: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

TIPE DESA PAKRAMAN

DESA BALIAGE YAITU DESA TUA DI BALI YANG MASIH KUAT MEMPERTAHAN SISTEM KEMASYARAKATAN ASLI (ADA DI DAERAH PEGUNUNGAN. CONTOH TENGENAN PAGRINGSINGAN.

DESA APANAGE YAITU DESA YANG SANGAT INTENSIF MENDAPAT PENGARUH DARI JAMAN KERAJAAN MAJAPAHIT (TERLETAK DI DAERAH BAL DATARAN). CONTOH DESA PAKRAMAN DENPASAR.

DESA BARU YAITU DESA YANG TIMBUL KARENA AKIBAT DARI PERPINDAHAN PENDUDUK YANG DIDORONG KEINGINAN MENCARI LAPANGAN PEKERJAAN. CONTOH DESA PAKRAMAN YEH BUAH DI NEGARA.

Page 11: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

SISTEM PEMERINTAHAN DESA PAKRAMAN

TIPE DESA APANAGE DAN DESA BARU MENGANUT SISTEM PEMERINTAHAN TUNGGAL. STRUKTUR PRAJURU

1. BENDESA2. PENYARIKAN3. PETENGEN4. KASINOMAN5. KELIAN BANJAR

Page 12: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

TIPE DESA BALIAGEUMUMNYA MENGANUT SISTEM

PEMERINTAHAN KEMBAR DAN KOLEKTIF

STRUKTUR PRAJURU PEMERINTAHAN KEMBAR ;

1. DUA ORANG KUBAYAN2. DUA ORANG KUBAHU3. DUA ORANG SINGGUKAN4. BENDESA5. PENYARIKAN6. KASINOMAN

STRUKTUR PRAJURU PEMERINTAHAN KOLEKTIF

1. 5 ORANG LUANAN2. 6 ORANG BAHAN DULUAN3. 6 ORANG BAHANTEBENAN4. 6 ORANG TAMBALAPU DULUAN5. 6 ORANG TAMBALAPU TEBENAN6. SISANYA DINAMAKAN PENGELUDAN.

Page 13: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

OTONOMI DESA PAKRAMAN

OTONOMI DALAM MENETAPKAN ATURAN-ATURAN HUKUM YANG BERLAKU BAGI MEREKA.

OTONOMI DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN ORGANISASINYA.

OTONOMI DALAM MYELESAIKAN PERSOALAN-PERSOALAN HUKUM.

Page 14: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

AWIG-AWIG SEBAGAI PRODUK HUKUM DESA

PAKRAMAN PRODUK HUKUM DESA PAKRAMAN

DISEBUT DENGAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN.

AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN ADALAH ATURAN YANG DIBUAT OLEH KRAMA DESA PAKRAMAN YANG DIPAKAI S EBAGAI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN TRI HITA KARANA SESUAI D ENGAN DESA MAWACARA DHARMA AGAMA DI DESA PAKRAMAN MASING-MASING ( PASAL 1 ANGKA 11 PERDA NO. 3 TAHUN 2001).

Page 15: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

BENTUK AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN ADA AWIG-AWIG TERTULIS DAN AWIG-AWIG YANG TIDAK TERTULIS.

PENULISAN AWIG-AWIG BARU BERKEMBANG SETELAH ADANYA SEMINAR AWIG-AWIG I TAHUN 1969.

HASIL SEMINAR ITU MNEYIMPULKAN BAHWA DIPANDANG PERLU UNTUK MENYERAGAMKAN BENTUK DAN SISTIMATIKA WIG-AWIG.

UNTUK ITU OLEH MPLA PROPINSI BALI DIBUATLAH PEDOMAN PENULISAN AWIG-AWIG YANG DIGUNAKAN UNTUK PEDOMAN KERJA OLEH TIM PENYURATAN AWIG-AWIG.

Page 16: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

PADA INTINYA AWIG-AWIG MENGATUR TIGA (3) HAL POKOK HUBUNGAN MANUSIA

DENGAN TUHAN ( SUKRETA TATA AGAMA)

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA LAINNYA (SUKRETA TATA PAKRAMAN)

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN LINGKUNGANNYA (SUKRETA TATA PALEMAHAN)

Page 17: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

SEJAK TAHUN 1969 ADA KECENDRUNGAN DESA PAKRAMAN UNTUK MEMBUAT AWIG-AWIG DALAM BENTUK TERTULIS.

HAL INI DIDUKUNG DENGAN DIKELUARKANNYA PEDOMAN PENULISAN AWIG-AWIG YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Page 18: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

MURDHA CITTA ( PEMBUKAAN)

BATANG TUBUH TERDIRI DARISARGAH (BAB)PALET (BAGIAN)PAWOS (PASAL)KAPING (AYAT)

Page 19: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

AWIG-AWIG TERTULIS UMUMNYA HANYA MEMUAT POKOK-POKOK (ATURAN-ATURAN POKOK) MENGENAI KEHIDUPAN DESA PAKRAMAN.

ATURAN PELAKSANANYA DISEBUT PARAREM.

Page 20: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

MERUPAKAN PENJABARAN DARI KONSEP TRI HITA KARANA.

BAGIAN AKHIR DIJELASKAN MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH YANG DIMUAT DALAM BAB TERSENDIRI DENGAN JUDUL WICARA LAN PAMIDANDA

Page 21: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

SANKSI DALAM AWIG-AWIG

(PAMIDANDA) TUJUAN : UNTUK

MENGEMBALIKAN KESEIMBANGAN SEKALA-NISKALA (ALAM NYATA DAN TIDAK NYATA).

BENTUK-BENTUK SANKSI ADAT (PAMIDANDA) ADA 3 :- ARTHA DANDA- JIWA DANDA- SANGASKARA DANDA.

Page 22: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

KRAMA DESA PAKRAMAN PATUH TERHADAP AWIG-AWIG DIKARENAKAN MPY LEGITIMASI SEKALA DAN NISKALA.

SEKALA : AWIG-AWIG DITERIMA KARENA MERUPAKAN KESEPAKATAN BERSAMA DIBUAT SECARA DEMOKRASI MELALUI RAPAT DESA.

NISKALA : AWIG-AWIG DITAATI KRN DIANGGAP MEMPUNYAI KEKUATAN GAIB KARENA AWIG-AWIG BARU DIBERLAKUKAN SETELAH DIADAKAN UPACARA PASUPATI DAN PEMLASPASAN.

Page 23: Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pemerintahan adat desa bali

Top Related