Download - Laporan Akhir EKPD 2010 - Kalbar - Untan

Universitas Tanjungpura

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010

i

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009 telah selesai

dilaksanakan dalam waktu lima tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu evaluasi

untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian program-program yang direncanakan

dalam tataran pelaksanaannya, baik nasional maupun di daerah.

Buku ini merupakan Laporan Akhir dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. Hal-hal yang dievaluasi meliputi program

pembangunan di semua bidang pembangunan yang dirangkum dalam tiga agenda

pembangunan, yaitu (1) Agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, (2)

Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan (3) Agenda meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Ketiga agenda pembangunan tersebut dicerminkan dalam

enam indikator hasil, yaitu (1) Indeks Kriminalitas, (2) Pelayanan Publik serta Demokrasi,

(3) Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia, (4) Tingkat Pembangunan Ekonomi, (5)

Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan (6) Tingkat Kesejahteraan Rakyat. Selain

itu juga dievaluasi relevansi RPJMN 2010 – 2014 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan

Barat yang sedang berjalan.

Dalam penyusunan laporan ini, Tim didukung oleh berbagai pihak antara lain Bappenas,

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, para stakeholder, dan masyarakat

Kalimantan Barat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Semoga hasil evaluasi ini akan menjadi bahan acuan dalam mencapai pembangunan

yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pontianak, November 2010


Rektor,

Prof. Dr. H. Chairil Effendi, M.S. NIP. 19570509 198403 1 007



ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..........................................................................................................

DAFTAR ISI ........................................................................................................................

DAFTAR GAMBAR.............................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG EVALUASI.....................................................................

1.2 TUJUAN DAN SASARAN EVALUASI............................................................

1.3. KELUARAN ...................................................................................................

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 - 2009

2.1 AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

2.1.1. Indikator.................................................................................................

2.1.2. Analisis Pencapaian Indikator ..............................................................

2.1.3. Rekomendasi Kebijakan........................................................................

2.2. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

2.2.1. Capaian Indikator....................................................................................

2.2.2. Analisis Pencapaian Indikator ……………………………………………...

2.2.3. Rekomendasi Kebijakan.........................................................................

2.3. AGENDA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.3.1. Capaian Indikator.....................................................................................

2.3.2. Analisis Pencapaian Indikator .................................................................

2.3.3. Rekomendasi Kebijakan..........................................................................

2.4 KESIMPULAN..................................................................................................

BAB III. RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI

3.1. PENGANTAR…………………………………………………………………..

3.2. TABEL PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN

NASIONAL……………………………………………………………………...

3.3. REKOMENDASI

3.3.1. Rekomendasi terhadap RPJMD Provinsi………………………….

3.3.2. Rekomendasi terhadap RPJMN……………………………………

BAB IV. KESIMPULAN………………………………………………………………………….

i

ii

iii

1

2

3

4

4

8

9

9

13

14

16

41

43

45

48

72

72

74



iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Grafik Indeks Kriminalitas Provinsi Kalimantan Barat 5 Gambar 2.2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional

Di Provinsi Kalimantan Barat 6

Gambar 2.3.

Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional Di Provinsi Kalimantan Barat

7

Gambar 2.4. Persentase Penyelesaian Kasus Korupsi di Provinsi Kalimantan Barat

10

Gambar 2.5.

Jumlah Perda Tentang Pelayanan Terpadu Yang Dimiliki oleh Beberapa Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

11

Gambar 2.6. Grafik Persentase Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki pelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

12

Gambar 2.7. GEM dan GDI Provinsi Kalimantan Barat 13 Gambar 2.8. Indek Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat 17 Gambar 2.9. Angka Partisipasi Murni SD/ MI dan Angka Partisipasi Kasar SD/

MI 18

Gambar 2.10. Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas 19 Gambar 2.11. Grafik Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran 21 Gambar 2.12. Grafik Persentase Penduduk Ber-KB 22 Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Penduduk

23

Gambar 2.14. Total Fertility Rate (TFR) 23 Gambar 2.15. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat 24 Gambar 2.16. Grafik Pendapatan Perkapita Kalimantan Barat 27 Gambar 2.17. Grafik Laju Inflasi di Kalimantan Barat 28 Gambar 2.18. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat 29 Gambar 2.19. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat 31 Gambar 2.20. Peta Jaringan Jalan di Provinsi Kalba 33 Gambar 2.21. Grafik Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Barat 33 Gambar 2.22. Grafik Kondisi Jalan Provinsi 34 Gambar 2.23. Peta Skematis Status Jalan di Provinsi Kalimantan Barat 35 Gambar 2.23. Peta Skematis Jalan di Kawasan Perbatasan Negara 35 Gambar 2.24. Perkembangan Nilai Tukar Petani 36 Gambar 2.25. Grafik Persentase Lahan Rehabilitasi 38 Gambar 2.26. Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Kalimantan Barat 40 Gambar 3.1. Hubungan RPJMD Kalimantan Barat dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya 46


Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Evaluasi

Menurut Undang-Undang (UU) No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat

tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan,

pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu

tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan

mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana

pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan. Peraturan

Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan

Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pemerintah, pemerintah (Bappenas) berkewajiban

melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan RPJMN tersebut.

Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Siklus

pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional ini tidak sama dengan siklus

pembangunan 5 tahunan di Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga penetapan RPJMN

2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat yang periode waktunya adalah

2008-2013. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu mengacu

pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi

prioritas/program antara RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

2008-2013.

Di dalam evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah evaluasi atas

pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang kedua adalah evaluasi (penilaian) terhadap

keterkaitan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan RPJMN 2010-

2014.

Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah evaluasi

ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu

pada tiga agenda RPJMN 2004-2009 yaitu agenda aman dan damai, agenda adil dan



demokratis, dan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengukur kinerja

yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan

identifikasi dan analisis indikator pencapaian. Sedangkan metode yang digunakan dalam

mengevaluasi relevansi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan

RPJMN 2010-2014 adalah dengan membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan

3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga dengan mengidentifikasi

potensi dan prioritas rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang tidak ada

dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah: 1)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan

Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8)

Energi; 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10) Daerah Tertinggal,

Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan 11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi

Teknologi. Disamping itu juga terdapat 3 prioritas lainnya yaitu: 1) Kesejahteraan Rakyat

lainnya; 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya; dan 3) Perekonomian lainnya.

Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 ini diharapkan

memberikan manfaat paling tidak terhadap dua hal, yaitu: pertama, memberikan umpan

balik pada perbaikan kualitas perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, dan

kedua, sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan di

Provinsi Kalimantan Barat.

1.2. Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Adapun tujuan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 ini di Provinsi

Kalimantan Barat adalah:

1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan

kontribusi pada pembangunan Provinsi Kalimantan Barat;

2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam

RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat

2008-2013.

Dengan sasaran meliputi:

1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di

Provinsi Kalimantan Barat;

2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013.



1.3. Keluaran

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 ini di Provinsi

Kalimantan Barat akan memberikan keluaran berupa:

1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di

Provinsi Kalimantan Barat;

2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD

Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013.



4

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 - 2009

2.1 AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

2.1.1. Indikator

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009, untuk agenda mewujudkan

Indonesia yang aman dan damai digunakan indikator yang dijadikan basis evaluasi

pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut:

Indek kriminalitas Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional

Persentase Penyelesaian Trans-nasional

2.1.2. Analisis Pencapaian Indikator

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009 untuk agenda

aman dan damai dari aspek peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan

tindak kriminalitas di Kalimantan Barat (Kalbar) secara umum menunjukkan hasil yang

cukup memuaskan. Dalam realitasnya dapat dilihat bahwa masyarakat dan dunia usaha

di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dapat

melakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman tanpa ada gangguan yang berarti.

Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif tersebut tersebut juga dapat diukur

dengan semakin meningkatnya jumlah dan nilai realisasi investasi di Kalimantan Barat.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai tindak kriminal seperti kejahatan

konvensional maupun trans-nasional serta berbagai bentuk kriminalitas lainnya, baik

secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan kecenderungan adanya

peningkatan.

Faktor yang menjadi pemicu semakin meningkatnya tindakan kriminalitas tersebut selain

masih tidak seimbangnya perbandingan jumlah personil aparat kepolisian dengan jumlah

penduduk dan juga disebabkan oleh pengangguran, kemiskinan, atau tingginya peluang

dan kesempatan setiap orang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Sebagai gambaran,

pada tahun 2005, persentase penduduk miskin Kalbar adalah 14,24%, lima tahun

kemudian berkurang menjadi 10,74%. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran

terbuka juga menunjukkan penurunan dari 8,84% tahun 2005 menjadi 7,14% tahun 2009.

Secara kuantitaif ada perbaikan dalam kemiskinan, tetapi secara kualitatif masih banyak

permasalahan yang harus diatasi, apalagi secara regional Kalbar merupakan daerah yang

masih cukup tinggi tingkat kemiskinannya di wilayah regional Kalimantan. Sekitar 91



5

persen penduduk miskin berpendidikan rendah (Tidak pernah sekolah, Tamat SD/SLTP).

Penduduk miskin yang buta huruf relatif tinggi (13,9%). Terkait dengan keadaan ini, angka

putus sekolah (APS) penduduk miskin usia SD sekitar 2,5%, dan usia SMP sekitar 18%.

Dari fakta ini dapat dinyatakan bahwa masih tingginya tingkat kejahatan konvensional di

Kalbar secara langsung maupun tidak langsung punya keterkaitan dengan masalah masih

rendahnya tingkat kesejahteraan dan jenjang pendidikan masyarakat. Grafik indeks

kriminalitas di Kalimantan Barat dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2.1. Grafik Indeks Kriminalitas Provinsi Kalimantan Barat

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa kemampuan dalam penyelesaian kasus tindakan

kejahatan rata-rata hanya mencapai 48,13% saja. Sedangkan trend tindakan kejahatan

terus meningkat, walaupun sejak tahun 2004 sampai dengan 2009 peningkatannya

tersebut tidak terlalu signifikan, hal tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2004, trend

kenaikan tindakan kriminal jika dibandingkan dengan tahun 2003 mencapai 54,02%.

Namun kemudian, kalau kita bandingkan dengan tahun 2009, trend kenaikan hanya

berada pada 3,03% saja. Kalau dicermati dari bentuk tindakan kejahatan konvensional

dan transnasional, maka tindakan kejahatan yang konvensional prosentase jauh lebih

tinggi dari pada kejahatan transnasional.

Berkaitan dengan kejahatan Konvensional, pada tahun 2006 terjadi peningkatan

persentase tindak kejahatan konvensional seperti curat, curas, curanmor, penganiayaan

dan tindakan kriminal lainnya. Perkembangan kasus kejahatan konevensional dapat

dilihat pada grafik di bawah ini.



6

Sumber : Polda Kalimantan Barat di olah

Gambar 2.2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional Di Provinsi Kalimantan Barat

Setidaknya ada 7054 kasus tindak kriminal yang dilaporkan masyarakat. Dari 7054 kasus

tersebut, yang mampu diselesaikan oleh pihak Kepolisian Daerah di wilayah Kalbar hanya

mencapai 52,24% atau 3685 kasus saja. Trend kenaikan tindakan kejahatan jika

dibandingkan dengan tahun 2005 naik sebesar 27,63%. Kenaikan yang signifikan tingkat

laporan masyarakat terhadap tindakan kriminal yang masuk kategori konvensional terjadi

pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2008, setidaknya ada 8878 kasus yang

dilaporkan. Dari jumlah laporan tersebut, yang mampu diselesaikan hanya sebesar

42,82% atau 3802 kasus saja. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, trend kenaikan

tindakan kriminal mencapai 14,05%. Sedangkan pada tahun 2009, setidaknya ada 9147

kasus yang dilaporkan. Dari jumlah laporan tersebut, yang mampu diselesaikan hanya

sebesar 49,34% atau 4513 kasus saja. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, trend

kenaikan tindakan kriminal mencapai 3,03%. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan

meningkatnya tindakan kejahatan konvensional tersebut selain disebabkan oleh semakin

terbatasnya lapangan pekerjaan, kemiskinan, tingginya peluang dan kesempatan setiap

orang untuk melakukan tindakan kriminalitas dan juga masih tidak seimbangnya

perbandingan jumlah personil aparat kepolisian dengan jumlah penduduk tidak hanya di

perkotaan tapi juga di wilayah Kecamatan dan pedesaan.

Jika dilihat dari data jumlah kasus kriminalitas konvensional yang dilaporkan dengan

penyelesaiannya maka tingkat kemampuan untuk menyelesaikannya kasus-kasus

tersebut masih masuk dalam kategori cukup rendah, karena rata-rata hanya mencapai

47% saja. Sedangkan gambaran perbandingan jumlah laporan dan penyelesaian

kejahatan trans-nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini:



7

Sumber : Polda Kalimantan Barat di olah

Gambar 2.3. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional Di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2006 terjadi peningkatan persentase tindak

kejahatan trans-nasional yang didominasi tindakan kejahatan seperti narkoba, people

smuggling dan senpi/handak. Pada tahun 2006 setidaknya ada 194 kasus tindak kriminal

yang dilaporkan. Dari 194 kasus tersebut, yang mampu diselesaikan oleh pihak Kepolisian

Daerah di wilayah Kalbar mencapai 83,51% atau 162 kasus.Trend kenaikan tindakan

kejahatan trans-nasional jika dibandingkan dengan tahun 2005, naik sebesar 10,86%.

Kenaikan yang signifikan tingkat laporan terhadap tindakan kriminal yang masuk kategori

trans-nasional terjadi juga pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2008, setidaknya ada

2968 kasus yang dilaporkan.

Dari jumlah laporan tersebut, yang mampu diselesaikan sebesar 80,41% atau 238 kasus.

Jika dibandingkan dengan tahun 2007, trend kenaikan tindakan kriminal mencapai

29,82%. Sedangkan pada tahun 2009, ada 304 kasus yang dilaporkan. Dari jumlah

laporan tersebut, yang mampu diselesaikan hanya sebesar 75,66% atau 230 kasus. Jika

dibandingkan dengan tahun 2008, trend kenaikan tindakan kriminal trans nasional

mencapai 2,07%. Jika dilihat dari data jumlah kasus kejahatan trans nasional yang

dilaporkan dengan penyelesaiannya maka tingkat kemampuan untuk menyelesaikannya

kasus-kasus tersebut masih masuk dalam kategori cukup baik, karena rata-rata mencapai

80%.

Sebagai daerah yang memiliki perbatasan baik darat maupun lautan dengan Serawak

Malaysia Timur, Kalbar memang cukup rentan dengan munculnya berbagai kejahatan

berkategori trans nasional seperti aktivitas pencurian kayu (illegal logging), penyelundupan



8

barang, dan penjualan manusia (trafficking person). Secara kewilayahan, ada lima daerah

Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara

tetangga Malaysia Timur. Lima kabupaten tersebut adalah: Kabupaten Sambas dengan

dua Kecamatan (Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar), Kabupaten

Bengkayang dengan dua Kecamatan (Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding),

Kabupaten Sanggau dengan dua kecamatan (Kecamatan Entikong dan Kecamatan

Sekayam), Kabupaten Sintang dengan dua kecamatan ( Kecamatan Ketungau Hulu dan

Ketungau Tengah) dan terakhir Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuh Kecamatan

(Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan

Embalaoh Hulu, Kecamatan Putussibau, Kecamatan Kedamin dan Kecamatan

Empanang). Kedua kawasan perbatasan antar negara tersebut relatif berhubungan

langsung satu sama lain baik darat. Namun kondisi yang membedakan satu sama lain, di

mana wilayah Malaysia secara ekonomi dan infrastruktur relatif lebih maju dibandingkan

dengan wilayah Kalbar Indonesia. Kondisi tersebut berimplikasi terjadinya kecenderungan

perubahan orientasi kegiatan sosial ekonomi penduduk di wilayah Indonesia ke wilayah

Malaysia, sehingga secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut memicu

munculnya berbagai bentuk kejahatan trans nasional.

Peningkatan keamanan, pemeliharaan ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas

memang masih perlu menjadi prioritas dalam pembangunan jangka menengah daerah

guna mendukung keberhasiloan RPJMN periode 2010—2014. Keberhasilan pencapaian

peningkatan keamanan, pemeliharaan ketertiban, dan penanggulangan tindak kejahatan

konvensional dan trans nasional dapat menentukan keberhasilan pembangunan di segala

bidang baik di tingkat daerah maupun pada tingkat pusat. Pencapaian prioritas

peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan tindakan kriminalitas secara

umum diindikasikan oleh dua aspek yaitu: (1) menurunnya angka pelanggaran hukum dan

Indeks Kriminalitas; dan (2) meningkatnya kemampuan penuntasan atau penyelesaian

kasus kriminalitas tersebut untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Dalam

konteks evaluasi di daerah, hasil yang dicapai dari dua aspek tersebut telah tergambar

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yang menggambarkan pencapaian sasaran

peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas selama tahun 2004-

2009 yang meliputi : Indeks Kriminalitas kategori konvensional dan kategori trans nasional

yang dilihat dari perbandingan kasus yang dilaporkan dengan kemampuan penyelesaian

kasus tersebut.

2.1.3. Rekomendasi Kebijakan



9

Berdasarkan dari penjelasan di atas, guna meningkatkan kemampuan aparat penegak

hukum dalam menyelesaikan kasus kejahatan konvensional dan kejahatan trans nasional,

maka perlu langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah personil Kepolisian dan tingkat profesionalisme anggota

Kepolisian di daerah sehingga punya kemampuan untuk mengidentifikasi, mencegah,

memproses dan menyelesaikan berbagai kasus kejahatan yang bersifat konvensional

dan trans nasional

2. Meningkatkan sosialisasi pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat di

daerah.

3. Perlu membangun sinergisitas program dalam memberantas kejahatan yang bersifat

konvensional dan tran nasional, karena masalah tindakan kejahatan dalam

masyarakat tidak hanya bisa dituntaskan dengan pendekatan hukum, tapi juga harus

ada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

2.2. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

2.2.1. Indikator

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009, untuk agenda mewujudkan

Indonesia yang adil dan demokratis digunakan indikator yang dijadikan basis evaluasi

pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut:

Pelayanan Publik

Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan

Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap

Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Dengan

Pengecualian (WDP)

Demokrasi

Gender Development Index (GDI)

Gender Empowerment Meassurement (GEM)


Persentase Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan Yang

Dilaporkan

Pencapaian penanganan masalah korupsi di Kalbar secara umum telah memperlihatkan

perkembangan yang cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan kemampuan

aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi di daerah sampai

kepada keputusan pengadilan. Pencapaian tersebut selain adanya tuntutan yang begitu



10

tinggi dari masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi dan juga merupakan hasil

kerja keras dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan elemen lain yang konsern dengan

pemberantasan korupsi di daerah. Gambaran kemampuan penyelesaian kasus korupsi di

Kalbar dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Sumber: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di olah

Gambar 2.4. Persentase Penyelesaian Kasus Korupsi di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2005 terjadi peningkatan persentase

tindak pidana korupsi, di mana ada 10 (sepuluh) kasus yang diproses secara hukum

diberbagai daerah Kabupaten/Kota yang ada diwilayah Provinsi Kalbar. Dari 10 kasus

tersebut semuanya telah diputuskan ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Tingginya tingkat prosentase tindakan pidana korupsi tersebut dikarenakan semakin

berperannya kekuatan-kekuatan civil society seperti LSM dalam mengungkapkan kepada

publik dan aparat penegak hukum terhadap berbagai penyelewengan keuangan negara.

Selain dari itu juga tentu semakin profesionalnya aparat penegak hukum dalam

menindaklanjuti dan mengungkap laporan-laporan dari masyarakat tersebut. Kemudian

pada tahun 2009, terjadi peningkatan proses hukum terhadap kasus tindak pidana

korupsi. Di mana ada 18 kasus yang masuk sampai ke Pengadilan yang menyebar di

wilayah hukum ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar. Kalau kita lihat

dari data yang ada, maka berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sejak tahun

2004 sampai dengan tahun 2009 yang totalnya berjumlah 50 kasus, kesemuanya telah

mampu diselesaikan sampai kepengadilan. Walaupun ada beberapa kasus yang

kemudian dilanjutkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Sampai saat ini segenap jajaran di pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya



11

pemberantasan tindak korupsi yang bersifat preventif melalui beberapa kegiatan, antara

mendorong terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada

prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kemudian melakukan sosialisasi Pemberantasan

Korupsi yang terdiri dari strategi pencegahan, penindakan, pencegahan dan penindakan

korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, serta monitoring dan evaluasi. Selama kurun

waktu 2007-2009 kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik pentingnya pemberantasan

korupsi telah dilakukan dengan mengundang KPK, BPK, BPKP, dan Kantor Menpan untuk

memberikan ceramah kepada para pejabat di daerah tentang pentingnya untuk melawan

tindakan melakukan korupsi.

Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap

Dalam kaitannya dengan program untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang

murah, mudah dan cepat atau efektif dan efisien dalam bentuk Sistem Pelayanan Satu

Atap (SIMPTAP) dan Sistem Pelayanan Satu Pintu (SIMPTU), dari 14 Kabupaten/Kota

yang ada di Kalbar, baru hanya ada 10 Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Daerah

(Perda) yang mengatur tentang sistem pelayanan terpadu dalam bentuk satu atap atau

satu pintu.

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Kota PontianakKab. Pontianak

SambasKota

BengkayangKetapang

Sintangsanggau

MelawiKubu Raya

LandakSekadau

Kapuas HuluKayong Utara

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, 2010 diolah

Gambar 2.5. Jumlah Perda Tentang Pelayanan Terpadu Yang Dimiliki oleh Beberapa Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa 80% atau 10 daerah dari total 14

Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki Perda yang

mengatur tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adapun keempat Kabupaten

yang belum memiliki Perda PTSP tersebut adalah, Kapuas Hulu, Landak, Sekadau dan

Kayong Utara. Dari keempat Kabupaten tersebut, Kapuas hulu merupakan salah satu



12

Kabupaten yang cukup lama ada, sedangkan Landak, Sekadau dan Kayong Utara

merupakan daerah pemekaran. Besarnya persentase Kabupaten/Kota yang sudah

memiliki Perda Pelayanan terpadu tersebut selain adanya beberapa regulasi yang

menuntut adanya pelayanan yang prima dan juga masyarakat serta dunia usaha

menuntut semakin baiknya pelayanan yang cepat, efisien, transparan dan akuntabel.

Terkait dengan Persentase Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Barat yang memiliki

pelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dapat dilihat pada gambar berikut ini:

WDP

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

WDP

WDP 42.86 42.86 28.57

2007 2008 2009

Sumber: Bawasda Provinsi Kalbar di olah

Gambar 2.6. Grafik Persentase Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki pelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki WDP sebagai

bentuk penilaian kinerja dan pengelolaan keuangan di daerah, pada Tahun Anggaran

2006 yang dilaporkan oleh BPK RI perwakilan Kalbar pada tahun 2007 hanya ada 6

Kabupaten/Kota saja (42,86%) yang memiliki pelaporan keuangan Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar, yaitu Kota Pontianak,

Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan

Kabupaten Ketapang. Begitu juga dengan Tahun Anggaran 2007 yang dilaporkan oleh

BPK RI pada tahun 2008, dari 14 Kabupaten/Kota juga hanya ada 6 Kabupaten/Kota

(42,86%)yang memiliki pelaporan keuangan WDP, yaitu Kabupaten Pontianak, Kota

Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan

Kabupaten Ketapang. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2008 yang dilaporkan oleh BPK

RI pada tahun 2009 terjadi penurunan yang cukup signifikan pelaporan keuangan daerah

yang mampu memenuhi WDP, yaitu hanya hanya ada 4 Kabupaten/Kota saja (28,57%),



13

yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sintang dan Kabupaten

Ketapang.

Lemahnya kemampuan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah yang

digambarkan dengan rendahnya pencapaian pelaporan WDP dan sebagian besar berada

pada Opini Tidak Wajar dan disclaimer disebabkan oleh belum baiknya penyusunan

action plan, terbatasnya tenaga sumber daya aparatur yang profesional dalam bidang

accounting, pengelolaan managemen aset yang masih lemah, sistem pembukuan

keuangan yang belum terpadu, dan tidak semuanya mampu menyerahkan Management

Representation Letter (MRL).

Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM)

57.9 58.861 62 62.78

48.7 49.451.3

53.5 53.96

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GEM GDI

Gambar 2.7. GEM dan GDI Provinsi Kalimantan Barat

Pembangunan yang memperhatikan aspek gender serta upaya pengarusutamaan gender di Kalimantan Barat telah mengalami kemajuan, dan telah relatif setara dengan hasil yang dicapai di wilayah provinsi lainnya di Kalimantan. Kemajuan ini terkait dengan semangat pluralis dan toleransi yang cukup baik. Demikian pula mulai membudayanya semangat kesetaraan dalam dunia pendidikan dan sosial ekonomi.

Meskipun demikian kondisi yang dicapai masih belum memadai, karena masih berada di bawah rata-rata Nasional. Hal ini ada kaitannya dengan belum meratanya pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan di wilayah perdalaman dan perdesaan.


1. Penangan masalah korupsi di daerah saat ini memang sudah mengalami kemajuan

walaupun belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan masyarakat, oleh karena itu

perlu langkah-langkah:



14

a. Peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam penanganan

masalah korupsi di daerah.

b. Membangun sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam program

peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur.

c. Perlu untuk menyempurnakan dan mengefektipkan sistem pengawasan, audit dan

akuntabilitas baik pada level pemerintah daerah maupun pusat.

2. Perbaikan pelayanan publik dalam bentuk system pelayanan satu atap perlu untuk

terus ditingkatkan, oleh karena itu ke depan yang diperlukan selain adanya payung

hukum dalam bentuk Perda dan juga perlu diiringi dengan infrastruktur yang memadai

serta peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam memberikan

pelayanan publik.

3. Berdasarkan dari penjelasan di atas, guna meningkatkan kemampuan pemerintah

daerah dalam membuat pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencapai

Wajar Dengan Pengecualian (WDP), maka perlu langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perlu peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pemda yang memiliki

kemampuan dibidang akuntansi keuangan daerah.

b. Perlu ada pengawasan internal yang lebih intensif terkait dengan pengelolaan

keuangan di daerah.

c. Perlu perbaikan penyusunan action plan, sistem pembukuan keuangan, dan

Management Representation Letter (MRL).

4. Pembangunan budaya yang egaliter dan mengedepankan kesetaraan perlu

ditingkatkan. Berbagai kendala budaya dan bias kemanusiaan sehingga melahirkan

diskriminasi berlatar belakang jenis kelamin harus diminimalisir, terutama melalui

penegakan hukum, HAM, dan pendidikan yang memberdayakan.

2.3. AGENDA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.3.1. Indikator

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009, untuk agenda meningkatkan

kesejahteraan rakyat digunakan indikator yang dijadikan basis evaluasi pembangunan

daerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut:

Indikator Pendidikan:

Angka Partisipasi Murni (SD/MI)

Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)

Rata-rata nilai akhir SMP/MTs



15

Rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA

Angka Putus Sekolah SD

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah

Angka melek aksara 15 tahun keatas

Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs

Persentase jumlah guru yang layak mengajar Sekolah Menengah

Indikator Kesehatan:

Umur Harapan Hidup (UHH)

Angka Kematian Bayi (AKB)

Prevalensi Gizi buruk (%)

Prevalensi Gizi kurang (%)

Persentase tenaga kesehatan perpenduduk

Indikator Keluarga Berencana:

Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate)

Laju pertumbuhan penduduk

Total Fertility Rate (TFR)

Indikator Ekonomi Makro:

Laju Pertumbuhan ekonomi

Persentase ekspor terhadap PDRB

Persentase output Manufaktur terhadap PDRB

Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah)

Laju Inflasi

Indikator Investasi:

Nilai Rencana PMA yang disetujui

Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta)

Nilai Rencana PMDN yang disetujui

Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar)

Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA

Indikator Infrastruktur:

% panjang jalan nasional dalam kondisi:

Baik

Sedang

Buruk

% Panjang jalan provinsi dalam kondisi:

Baik



16

Sedang

Buruk

Indikator Pertanian:

Rata-rata Nilai Tukar Petani per tahun

PDRB sektor pertanian

Indikator Kehutanan:

Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

Indikator Kelautan:

Jumlah tindak pidana perikanan

Luas kawasan konservasi laut (juta Ha)

Indikator Kesejahteraan Sosial:

Persentase penduduk miskin

Tingkat pengangguran terbuka


Indek Pembangunan Manusia

Pembangunan Sumberdaya Manusia di Kalimantan Barat menunjukkan hasil positip.

Merujuk pada capaian indikator pendidikan dan kesehatan sejak 2004 – 2009, tampak

ada peningkatan kualitas SDM. Meskipun meningkat, namun capaian indikator tersebut

masih di bawah capaian nasional.

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan adalah memberi peluang seluas-luasnya untuk

hidup sehat dalam usia panjang, untuk berpendidikan dan berketerampilan dan

mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup. Tujuan ini terangkum dalam

pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

IPM Kalimantan Barat sejak tahun 2004 hingga 2008 bergerak naik, meskipun lambat dan

masih lebih rendah dari IPM Nasional. Dalam konteks nasional, capaian IPM Kalbar

berada pada posisi/peringkat 27 dari 33 propinsi. Angka Harapan Hidup meningkat dari

64,8 tahun 2004 menjadi 66,3 tahun 2008. Demikian juga Angka Melek Huruf (AMH) dan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 88,2 menjadi 89,4 persen (AMH) dan dari

6,4 tahun menjadi 6,7 tahun pada periode yang sama. Bersamaan dengan itu,

pengeluaran per kapita sebagai representasi pembangunan manusia dari aspek ekonomi

menunjukkan peningkatan dari Rp.606,7 ribu (2004) menjadi Rp.624,74 ribu per bulan.



17

Indek Pembangunan Manusia

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

IPM 65.4 66.2 67.1 67.5 68.17 70.3

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Berdasarkan capaian masing-masing komponen tersebut, IPM Kalbar dalam kurun waktu

lima tahun meningkat dari 65,4 (2004) menjadi 68,17 (2008). IPM Indonesia tahun 2008

sudah mencapai angka 71,17. Meskipun meningkat, peringkat IPM tidak bergerak di

rangking 27 dari 33 provinsi.

Lambatnya peningkatan IPM Kalimantan Barat ini terkait erat dengan angka kematian

bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) yang relatif tinggi disertai dengan jumlah

penduduk miskin yang lebih banyak di antara empat propinsi di pulau Kalimantan.

Persebaran yang tidak merata tenaga kesehatan dan tenaga pendidik (guru) serta sarana

dan prasarana kesehatan dan pendidikan di antara 14 kabupaten/kota tergolong tinggi.

Gambar 2.8. Indek Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat

Indikator Pendidikan

Kinerja pembangunan pendidikan diukur dari capaian indikator Angka Partisipasi Murni

(APM), Rata-rata nilai akhir, Angka Putus Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH),

Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pembangunan pendidikan dapat dinilai berhasil jika

terdapat peningkatan pada capaian masing-masing indikator.

APM menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah (6-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18

tahun) yang terserap di masing-masing jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA). Dalam

kurun waktu 2004 – 2008, APM SD/MI cenderung turun. Pada tahun 2004 APM SD/MI

sudah mencapai 93,1% dan Nasional 93,0%. Lima tahun berikutnya (2008) APM SD/MI

turun sebesar 3,2% menjadi 89,9% sedangkan APM Nasional bertambah sebesar 0,9%

menjadi 93,9%. Penurunan APM mengindikasikan program wajar sembilan tahun belum

berhasil secara optimal. Diduga, penurunan APM lebih banyak terjadi di pedesaan dan

daerah terpencil/tertinggal. Di satu sisi, para orangtua belum memiliki kesadaran yang



18

tinggi untuk menyekolahkan anaknya meskipun sudah masuk usia sekolah. Di daerah

perbatasan Kalbar-Sarawak (Malaysia), anak usia sekolah kurang berminat sekolah

karena dirasakan “lebih enak” beraktivitas ekonomi yang dapat segera memperoleh uang

daripada duduk di bangku sekolah. Di sisi lain, para guru yang mengajar di pedesaan dan

daerah terpencil/tertinggal jumlahnya sangat terbatas.

Bersamaan dengan itu, APK SD/MI pada kurun waktu 2004-2009 juga bergerak turun

naik, akan tetapi capaiannya berada di atas 100 persen. Tahun 2004 APK SD/MI sebesar

107.5 persen. Lima tahun kemudian (2009) APK SD/MI bertambah menjadi 108.2 persen.

APK melebih angka 100 persen menandakan adanya peserta SD yang tidak lulus/tidak

naik kelas, yang putus sekolah, Kejar Paket A, di luar usia SD mengulang kembali.

0

20

40

60

80

100

120

140

APM SD/ MI APK SD/MI

APM SD/ MI 93.1 92.5 93.8 88.9 89.4 89.9

APK SD/MI 107.5 105.06 106.53 110.34 114.6 108.2

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gambar 2.9. Angka Partisipasi Murni SD/ MI dan Angka Partisipasi Kasar SD/ MI

Indikator pemahaman siswa atas mata pelajaran yang diajarkan di bangku sekolah dapat

dilihat dari capaian rata-rata nilai akhir. Rata-rata nilai akhir sejak tahun 2004 hingga

tahun 2009 capainnya bervariasi (turun-naik). Rata-rata nilai akhir SMP/MTs meningkat

dari 6,1 (2004) menjadi 6,5 (2009). Demikian juga rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA

meningkat dari 6,5 (2004) menjadi 6,8 (2009).

Angka Putus Sekolah (APS) di Kalbar menunjukkan kecenderungan yang berbeda. APS

SD/MI cenderung turun, sedangkan APS SMP/MTs dan SMA/SMK/MA cenderung naik.

Pada tahun 2004, APS SD/MI sebesar 1,2%. Lima tahun berikutnya (2008), turun sedikit

menjadi 1,1%. Penurunan ini merupakan bukti dari keberhasilan program wajib belajar.

Sementara itu pada periode yang sama, APS SMP/MTs meningkat dari 1,6% menjadi

1,7% dan APS SMA/SMK/MA bertambah cukup besar dari 1,5% menjadi 3,5%.



19

Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas

85.70

87.70

89.00

89.40

91.5

92.5

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

93.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pertambahan APS SMA/SMK/MA diduga karena kesulitan ekonomi. Biaya pendidikan

awal (pendaftaran) masuk SMA/SMK/MA cenderung semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Semakin tinggi rating sekolah, semakin tinggi biaya pendidikan. Sebagai contoh, pada

tahun 2009, besaran biaya pendidikan berkisar antara satu hingga dua juta rupiah.

Indikator keberhasilan wajib belajar tampak dari capaian Angka Melek Huruf (AMH). AMH

ini merupakan salah satu unsur untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di

suatu daerah/negara. AMH usia 15 tahun ke atas dalam lima tahun terakhir (2004 – 2008)

meningkat terus namun capainnya masih lebih rendah dari AMH nasional. Pada tahun

2004, AMH Kalbar adalah 85,7% (Nasional 89,0%). Lima tahun berikutnya (2008) AMH

Kalbar meningkat 5,8% menjadi 91,5% (Nasional 93,3%). Ini berarti masih terdapat 8,5%

penduduk Kalbar usia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis alias

buta huruf.

Sumber : BPS, Statistik Pendidikan, 2009

Gambar 2.10. Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas

Kualitas guru yang memenuhi kualifikasi mengajar di Kalbar ternyata cukup

memprihatinkan. Data Statistik Pendidikan yang dipublikasikan oleh BPS (2008),

menunjukkan persentase guru SMP/MTs dan guru SMA/SMK/MA yang layak mengajar

dalam kurun waktu 2004-2008 di Propinsi Kalimantan Barat cenderung bertambah dari

tahun ke tahun. Tahun 2004 guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi layak mengajar

sebanyak 81,12 persen dan guru SMA/SMK/MA sebanyak 69,47 persen. Lima tahun

kemudian, guru yang layak mengajar meningkat menjadi 90,25 (SMP/MTs) dan 89,05

(SMA/SMK/MA). Peningkatan persentase guru yang layak mengajar dimungkinkan



20

karena konsekuensi dari komitmen nasional meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,

meluasnya kesempatan memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin

berkurangnya guru-guru tamatan SD dan SMP karena pensiun.

Indikator Kesehatan

Kinerja pembangunan kesehatan diukur dari capaian indikator Umur Harapan Hidup

(UHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Pravalensi Gizi Buruk

dan Gizi Kurang. Pembangunan kesehatan dapat dinilai berhasil jika terdapat penurunan

pada capaian masing-masing indikator, kecuali UHH (harus semakin meningkat).

UHH akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan sosial ekonomi.

Kemajuan IPTEK di bidang kesehatan disertai dengan peningkatan pendapatan dan

pendidikan berpengaruh positip terhadap penambahan UHH. Secara teoritis dinyatakan

bahwa UHH akan bertambah 2,5 tahun dalam kurun waktu lima tahun. UHH penduduk

Kalbar pada tahun 2004 adalah 64,8 tahun, lima tahun kemudian bertambah menjadi 67,3

tahun.

Faktor sosial ekonomi seperti pengetahuan tentang kesehatan, gizi dan kesehatan

lingkungan, kepercayaan, nilai-nilai, dan kemiskinan merupakan faktor individu dan

keluarga, mempengaruhi mortalitas dalam masyarakat. Tingginya kematian ibu dan bayi

merupakan cerminan dari ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya perawatan ibu

hamil dan pencegahan terjadinya komplikasi kehamilan. Angka Kematian Bayi (AKB) di

Kalimantan Barat berdasarkan data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI),

berturut-turut mulai tahun 1994 adalah 97 per 1.000 kelahiran hidup (kh), tahun 1997

menjadi 70 per 1.000 kh, tahun 2002 menjadi 47 per 1.000 kh dan turun menjadi 46 per

1000 kelahiran hidup berdasarkan SDKI Tahun 2007. Jika dilihat dari kurun waktu 1994

sampai dengan tahun 2007 meskipun terlihat adanya penurunan jumlah kematian bayi,

namun masih di atas rata-rata nasional yaitu 34 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun target

Indonesia pada tahun 2010 adalah menurunkan AKB sampai 40 per 1.000 kelahiran

hidup.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Depkes 2007, kematian bayi baru lahir (neonatus)

merupakan penyumbang kematian terbesar pada tingginya angka kematian balita (AKB).

Setiap tahun sekitar 20 bayi per 1.000 kelahiran hidup terenggut nyawanya dalam rentang

waktu 0-12 hari pas-cakelahirannya. Temuan ini mengindikasikan program pelayanan

kesehatan Ibu hamil belum optimal dan persebarannya belum merata, misalnya program

pemberian pil besi (tablet Fe) dan suntikan anti tetanus.



21

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kh

97

70

47 46 43 42

0

20

40

60

80

100

120

1994 1997 2002-03 2007 2008 2009

Sumber : SDKI 1994, 1997, 2002-03 dan SDKI 2007 (Catatan : AKB 2008 dan 2009 adalah angka perkiraan)

Gambar 2.11. Grafik Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

Di Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2009, Angka Kematian Ibu masih merujuk pada

Laporan Indikator Data Base 2005. Dengan asumsi 20% dari kematian wanita (female

death), maka AKI di Kalimantan Barat sebesar 566 per 100.000 kelahiran hidup. AKI di

Kalbar semakin menurun dari 566 per 100.000 kelahiran hidup (2004) menjadi 350 per

100.000 kelahiran hidup (2007). AKI Kalbar ini jauh lebih tinggi dari AKI nasional (228 per

100.000 kh tahun 2007). Capaian ini masih jauh dari sasaran Millenium Development

Goals (MDGs) untuk menurunkan AKI sebesar 124 per 100.000 kelahiran hidup pada

tahun 2015.

Berdasarkan data profil kesehatan kabupaten/kota tahun 2009, kasus kematian ibu

maternal adalah sebanyak 106 kasus kematian dengan rincian sebanyak 26 kasus

kematian ibu hamil, 67 kasus kematian ibu pada saat persalinan serta sebanyak 13

kasus kematian ibu nifas. Sehingga jika dihitung angka kematian ibu maternal dengan

jumlah kelahiran hidup sebanyak 83.001, maka kematian ibu maternal di provinsi

Kalimantan Barat adalah sebesar 128 per 100.000 kelahiran hidup.

Pravalensi gizi buruk dan gizi kurang (GK) selama lima tahun berturut-turut (2004-2009)

menunjukkan penurunan. Pravalensi gizi buruk menurun dari angka 11,6% pada tahun

2004 menjadi 7,0% tahun 2009. Demikian juga halnya dengan pravalensi gizi kurang,

menurun dari 22,1% (2004) menjadi 10,0% (2009). Meskipun menunjukkan penurunan,

namun capaian pravalensi gizi buruk masih lebih tinggi dari nasional dan capaian

pravalensi gizi kurang lebih rendah dibanding capaian nasional.



22

Persentase Penduduk Ber-KB

68

70

72

74

76

Persentase PendudukBer-KB

71.5 72.9 73.4 73.7 74.7 75.2

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indikator Keluarga Berencana

Persentase penduduk ber-KB dalam kurun waktu lima tahun ini meskipun meningkat,

namun peningkatannya tergolong lambat. Dalam kurun waktu lima tahun, penduduk ber-

KB hanya meningkat 3,7% dari 71,5% (2004) menjadi 75,2% (2009). Lambatnya

pertambahan penduduk ber-KB dikarenakan lembaga/badan yang mengurus program KB

kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten/kota seiring dengan

pelaksanaan otonomi daerah. Tenaga PL-KB berubah status menjadi pegawai daerah di

berbagai instansi pemda kabupaten/kota.

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 2010

Gambar 2.12. Grafik Persentase Penduduk Ber-KB

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kalimantan Barat relatif lambat (masih di bawah

2,0%). Pertumbuhan penduduk pada tahun 2004/2005 adalah 1,62% dan pada tahun

2008/2009 melambat menjadi 1,46%. Lambatnya LPP ini erat kaitannya dengan

keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) yang diikuti dengan berkurangnya angka

kematian (mortalitas) sebagai konsekuensi makin meluasnya layanan kesehatan dan

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Pada grafik di bawah ini, secara jelas terlihat perkembangan penurunan laju pertambahan

penduduk di Provinsi Kalimantan Barat. Dibandingkan rata-rata nasional, laju

pertambahan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat masih lebih tinggi.



23

Laju Pertumbuhan Penduduk

1.62

1.56

1.63

1.46 1.46 1.46

1.35

1.4

1.45

1.5

1.55

1.6

1.65

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 2010

Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dari lima kali pelaksanaan SDKI, terlihat Total Fertility Rate Kalimantan Barat

menunjukkan penurunan. Berturut-turut TFR berdasarkan hasil SDKI adalah 3,94 (1991),

3,34 (1994), 3,34 (1997), 2,80 (2002-03) dan 2.8 (2007). Ini berarti seorang wanita

selama masa reproduksinya (15-49 tahun) memiliki anak rata-rata 2,8. Angka fertilitas ini

lebih tinggi dibandingkan dengan TFR nasional (2,6 pada tahun 2007).

Total Fertility Rate (TFR)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

TFR 3.94 3.34 3.34 3.34 2.80 2.80

1991 1994 1997 2002-03 2007 2009

Sumber : SDKI 1991, 1994, 1997, 2002-03, dan SDKI 2007

Gambar 2.14. Total Fertility Rate (TFR)



24

Indikator Ekonomi Makro dan Investasi

(1). Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2005 tumbuh sebesar 4,69%, sedikit di

bawah tahun sebelumnya yang sebesar 4,79%. Perlambatan disebabkan pertumbuhan

konsumsi rumah tangga yang menurun khususnya pada pengeluaran konsumsi untuk

kelompok bahan makanan, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, inflasi yang cukup tinggi

juga menjadi pemicu penurunan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, capaian

pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,23% pada tahun 2006 dan 6,02% pada tahun

2007. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan membaiknya kondisi

perekonomian regional yang diindikasikan oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi

rumah tangga dan relatif stabilnya tingkat harga. Dengan demikian, periode 2006-2007

menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan mesin utama pertumbuhan

ekonomi sisi permintaan.

Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 5,42%.

Sebenarnya pada tahun ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat cukup tajam,

namun pada saat yang sama terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi pada kelompok

bahan makanan, makanan jadi dan minuman serta perumahan. Inflasi mencapai 11,19%,

dan angka tersebut meningkat tajam dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat (%)

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Pertumb. Ekonomi (% ) 4.79% 4.69% 5.23% 6.02% 5.42% 4.67%

Pertumb. Konsumsi RT (% thdPDRB)

11.83% 11.79% 12.52% 13.93% 23.50% 14.42%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2010

Gambar 2.15. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat

Pertumbuhan ekonomi kembali melambat pada tahun 2009, menjadi 4,67%. Selain

dikarenakan penurunan ekspor, juga dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan

konsumsi. Hanya saja, perhelatan pileg dan pilpres di semester I-2009 cukup banyak

membantu permintaan domestik sehingga terhindar dari penurunan konsumsi RT yang



25

lebih dalam. Perlambatan pertumbuhan pada tahun 2009 ini juga tidak terlepas dari imbas

krisis keuangan global. Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, dan masih

dirasakan hingga penghujung semester II-2009.

Perlambatan sisi permintaan selanjutnya membentuk respon sisi penawaran yang juga

kurang optimal. Dari sembilan sektor di sisi penawaran, hanya dua sektor yang tumbuh

meningkat, yakni sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Tujuh sektor

lainnya tumbuh melambat dibanding kinerja tahun sebelumnya. Walaupun tumbuh

melambat, signal percepatan sudah mulai tampak di penghujung semester II- 2009.

(2). Persentase Ekspor Terhadap PDRB

Selama ini, andalan ekspor Kalbar berupa produk industri kayu olahan dan karet olahan.

Sejak pasokan bahan baku berupa log semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir

ini, menjadikan share utama ekspor Kalbar berubah dari produk industri kayu kepada

industri karet olahan. Peningkatan ekspor karet olahan dari Kalbar dimungkinkan

mengingat Kalbar merupakan daerah penghasil karet terbesar kelima secara nasional.

Persentase ekspor terhadap PDRB pada tahun 2004 sebesar 12,76%. Pada tahun 2005

meningkat menjadi 13,19%, dikarenakan adanya peningkatan ekspor produk andalan

berupa karet olahan dengan perolehan devisa sebesar USD 224,32 Juta (38,30% dari

total nilai ekspor). Kemudian pada tahun 2006 persentase ekspor terhadap PDRB

mencapai 14,58%.

Pada tahun 2007 dan 2008 terjadi peningkatan share menjadi 16,99% dan 18,99%.

Devisa ekspor karet olahan pada tahun 2007 mencapai USD 361,54 Juta atau 59,38%

total nilai ekspor; dan tahun 2008 sebesar USD 447,82 Juta atau 60,99% dari total nilai

ekspor. Meningkatnya ekspor karet olahan pada periode dikarenakan perekonomian

global cukup membaik sehingga kenaikan permintaan dan harga ekspor mampu

mendorong industri daerah untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Pada tahun 2009, share ekspor terhadap PDRB menunjukkan penurunan yang cukup

tajam yakni hanya sebesar 8,85%. Devisa ekspor karet olahan juga mengalami

penurunan menjadi USD 131,38 Juta atau sebesar 32,43% total nilai ekspor. Penurunan

devisa ekspor Kalbar pada tahun 2009 disebabkan melemahnya permintaan ekspor dari

beberapa negara mitra sebagai konsekwensi dari timbulnya gejolak pasar internasional

menyusul krisis finansial yang terjadi pada periode ini.

(3). Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB



26

Secara umum, peran sektor manufaktur dalam struktur perekonomian Kalbar

menunjukkan indikasi penurunan dari tahun ke tahun. Persentase output manufaktur

terhadap PDRB pada tahun 2004 sebesar 19,92%, turun menjadi 19,03% pada tahun

2005, dan sebesar 18,53% pada tahun 2006. Penurunan kontribusi selama periode ini

dikarenakan kurangnya diversifikasi produk manufaktur, belum mantapnya rekayasa

teknologi bagi pengembangan produk ekspor dari sektor manufaktur, dan terbatasnya

dukungan infrastruktur.

Kelompok industri barang dari karet menampakkan perkembangan aktivitas selama tahun

2007 dan 2008, sehingga sub sektor ini cukup diandalkan dalam menopang kontribusi

output manufaktur maupun dalam perolehan devisa ekspor Kalbar. Ekspansi produksi

industri karet pada periode ini menjadikan kontribusi output manufaktur terhadap PDRB

mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi sebesar 18,33% (tahun 2007=18,17%).

Pada tahun 2009 kontribusi output manufaktur kembali mengalami penurunan, menjadi

17,97%. Disamping semakin sulitnya pasokan bahan baku (penurunan produksi karet di

tingkat petani produsen) dan program pengembangan industri pengolahan produk turunan

kelapa sawit yang belum sepenuhnya mampu diwujudkan, juga dikarenakan

berkurangnya pembiayaan perbankan dan menurunnya daya saing ekspor produk

manufaktur. Faktor lainnya adalah kurangnya kemampuan produk UMKM yang

berorientasi ekspor dikarenakan beberapa kendala dalam pengembangan usaha.

(4). Pendapatan Perkapita

Perkembangan makroekonomi Kalbar selama periode 2004-2009 ternyata diikuti pula

dengan peningkatan capaian indikator lainnya seperti pendapatan perkapita. Dalam tiga

tahun terakhir (2007-2009), pendapatan per kapita masyarakat Kalbar berada di atas Rp

10 Juta. Meski perlahan, namun investasi mulai menggeliat sehingga menjadi salah satu

faktor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah maupun kesejahteraan

masyarakat Kalbar.

Capaian pendapatan per kapita pada tahun 2005 sebesar Rp 8,36 Juta atau tumbuh

13,45% dibandingkan tahun 2004 yang sebesar Rp 7,37 Juta. Peningkatan pendapatan

perkapita tersebut sejalan dengan peningkatan pembentukan modal tetap bruto (PMTB)

yaitu dari Rp 7.656 Milyar tahun 2004 menjadi Rp 8.580 Milyar tahun 2005 atau

mengalami pertumbuhan sebesar 12,06%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2008,

manakala pendapatan perkapita meningkat dari Rp 10,17 Juta pada tahun 2007 menjadi

Rp 11,39 Juta pada tahun 2008 atau tumbuh 12,08%.



27

Pendapatan Perkapita Kalimantan Barat

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

Pendptn Perkapita (Rp) 7,367,271 8,357,992 9,158,071 10,165,998 11,394,038 12,471,532

PMTB (Juta Rp) 7,656,832 8,580,222 9,251,819 10,348,178 14,339,197 15,426,520

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2010 Gambar 2.16. Grafik Pendapatan Perkapita Kalimantan Barat

Peningkatan pendapatan perkapita demikian didukung disebabkan adanya peningkatan

PMTB dari Rp 10.348 Milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 14.339 Milyar pada tahun 2008

atau mengalami pertumbuhan sebesar 38,57%. Secara riil, peningkatan PMTB

ditunjukkan oleh peningkatan yang cukup tajam pada realisasi investasi PMDN di Kalbar

periode 2007-2008. Capaian pendapatan per kapita pada tahun 2009 kembali meningkat

menjadi Rp 12,47 Juta atau tumbuh 9,46% dibandingkan tahun 2008. Perubahan

pendapatan perkapita dari tahun ke tahun demikian mencerminkan bahwa kesejahteraan

masyarakat Kalbar menampakkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

(5). Laju Inflasi

Fenomena inflasi menjadi persoalan makroekonomi yang cukup krusial dalam konteks

pembangunan Kalbar, mengingat sejak tahun 2004 trend inflasi Kalbar selalu di atas

angka nasional (kecuali tahun 2006).

Inflasi pada tahun 2005 sebesar 14,43%, angka inflasi yang sangat fantastis dan berada

jauh di atas inflasi tahun sebelumnya yang besarnya 6,60%. Disamping pengaruh

meningkatnya konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari peningkatan pengucuran

kredit konsmtif , permintaan impor juga cenderung ikut mempengaruhi lonjakan harga di

tingkat domestik.

Kejadian yang sama terulang kembali periode 2007-2008. Kenaikan harga secara

berturut-turut pada periode ini menempatkan perekonomian Kalbar menghadapi tekanan

inflasi yang cukup berat. Tahun 2007, angka inflasi sebesar 8,56%, meningkat menjadi

11,19% pada tahun 2008. Inflasi yang relatif tinggi di Kalbar pada tahun 2008 lebih

dikarenakan faktor eksternal. Gejolak harga minyak dunia yang diikuti dengan kebijakan



28

pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM (contraint target defisit APBN)

merupakan salah satu faktor penyebab kenaikan harga pada periode ini. Disamping itu,

harga meningkat akibat masih tingginya harga beberapa komoditi pangan yang strategis

khususnya gula pasir, termasuk pula naiknya harga komoditas emas perhiasan di tingkat

lokal akibat meningkatnya harga komoditas emas di pasar internasional.

Tingkat Inflasi di Kalimantan Barat

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Inflasi Kalbar 6.60% 14.43% 6.32% 8.56% 11.19% 4.23%

Konsumsi RT (% thd PDRB) 51.93% 51.25% 51.71% 51.53% 55.84% 57.42%

Impor Barang & Jasa (% thdPDRB)

18.40% 25.28% 21.77% 23.40% 27.59% 21.66%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2010

Gambar 2.17. Grafik Laju Inflasi di Kalimantan Barat

Pada tahun 2009, inflasi di Kalbar menurun tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,

menjadi sebesar 4,23%. Penurunan disebabkan terjadinya deflasi pada beberapa

kelompok konsumsi. Andil deflasi terbesar secara triwulanan diberikan oleh kelompok

bahan makanan, diikuti kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Sementara inflasi tertinggi diberikan oleh kelompok sandang dan makanan jadi.

(6). Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar)

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, investasi di Kalbar mulai menggeliat meski

perlahan. Sektor kegiatan yang menyerap investasi terbesar adalah perkebunan skala

menengah besar terutama perkebunan kelapa sawit (investasi sektor hulu).

Realisasi investasi PMDN tahun 2006 mencapai Rp 4.256,21 Milyar atau meningkat 3,9%

dibandingkan tahun 2005. Peningkatan investasi PMDN ini dipicu oleh peningkatan

investasi perkebunan kelapa sawit dengan investasi sebesar Rp 2.950,57 Milyar.



29

Realisasi Investasi PMDN di Kalimantan Barat

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

Realisasi Invest. PMDN (MilyarRp)

4,437.96 4,096.56 4,256.21 4,579.58 5,201.25 6,339.18

Konsumsi Pemerintah (MilyarRp)

2,987.63 3,775.96 4,775.18 5,853.38 7,831.05 9,261.76

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sumber: BPS dan BPMD Kalimantan Barat, 2010

Gambar 2.18. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat

Mengingat potensi sektor primer khususnya perkebunan yang cukup besar, Pemerintah

Provinsi terus berusaha untuk menarik minat pihak luar untuk investasi di daerah ini.

Salah satu dukungan pemerintah adalah dengan meningkatkan pembangunan

infrasruktur dasar melalui peningkatan belanja pemerintah. Pada tahun 2006,

pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai Rp 4.775,18 Milyar atau meningkat 26,46%

dibandingkan tahun 2005.

Realisasi PMDN terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2008 dan 2009, dan

kegiatannya masih didominasi pada investasi perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2008,

total realisasi investasi PMDN sebesar Rp 5.201,25 Milyar atau meningkat 13,57%

dibandingkan tahun 2007, dan sekitar Rp 3.414,77 Milyar diantaranya berupa investasi

perkebunan kelapa sawit. Pada saat bersamaan, pengeluaran konsumsi pemerintah

meningkat sebesar 33,79% dibandingkan tahun 2007. Berikutnya, realisasi investasi

PMDN meningkat menjadi Rp 6.339,18 Milyar pada tahun 2009, dengan investasi

perkebunan kelapa sawit mencapai Rp 3.929,18 Milyar. Pada periode yang sama

pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja pemerintah) juga mengalami peningkatan.

Selain untuk peningkatan penyediaan infrastruktur dasar, secara bertahap pemerintah

daerah memfasilitasi untuk peningkatan investasi PMDN misalnya dengan mendorong

pihak swasta untuk meningkatkan pengolahan hasil produksi perkebunan sawit selain

CPO untuk mampu menghasilkan produk turunan yang mampu memberikan nilai tambah

yang lebih besar bagi daerah.

(7). Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDN (Rp Milyar)



30

Minat pihak luar untuk menanamkan modal di Kalbar khususnya di sub sektor perkebunan

sebenarnya relatif memadai. Hal demikian terbukti dengan meningkatnya persetujuan

rencana investasi PMDN dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2004, persetujuan rencana investasi PMDN mencapai Rp 24.546,39 Milyar,

dan meningkat menjadi Rp 32.472,68 Milyar pada tahun 2006. Mengingat potensi SDA

khususnya ketersediaan lahan yang cukup luas, sebagian besar rencana investasi PMDN

selama tahun 2004-2005 masih terfokus pada investasi sektor primer khususnya sub

sektor perkebunan. Kemudian sejak tahun 2006 sudah muncul keinganan pemilik modal

untuk berinvestasi di sub sektor kehutanan, sub sektor pertambangan, industri kayu,

industri kimia, dan sektor tertier seperti jasa perhotelan, angkutan/gudang dan

telekomunikasi. Pada tahun 2007, persetujuan rencana investasi PMDN meningkat

menjadi Rp 40.015,47 Milyar dengan 4 rencana proyek investasi besar mencakup

perkebunan kelapa sawit, kehutanan, industri kimia, dan industri kayu.

Selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009, persetujuan rencana investasi PMDN

menunjukkan peningkatan cukup tajam. Pada tahun 2008 nilainya mencapai Rp

43.6113,64 Milyar, dan meningkat menjadi Rp 50.094,94 Milyar pada tahun 2009. Selama

dua tahun terakhir ini, disamping proyek-proyek investasi yang sudah ada sebelumnya

ternyata rencana proyek investasi semakin meluas dengan munculnya keinginan investor

untuk menanamkan modalnya pada sektor/kegiatan seperti peternakan, industri

makanan, listrik, gas dan air minum, serta industri kertas. Meningkatnya minat investor

demikina merupakan reflekasi dari kepercayaan pihak luar bahwa Kalbar merupakan

daerah yang memiliki kekayaan potensi SDA yang beraneka ragam dan menjadi pilihan

untuk pengembangan usaha yang berdaya saing.

(8). Nilai Realisasi Investasi PMA (USD Juta)

Dibandingkan dengan PMDN, peningkatan realisasi investasi PMA di Kalbar relatif

lambat. Sektor kegiatannya juga relatif tidak begitu banyak, dan orientasi investasinya

mengarah sub sektor perkebunan kelapa sawit, industri kimia, dan sub sektor kehutanan.

Secara historis, sejak awal keterlibatan investasi PMA di Kalbar umumnya bergerak di

sektor kehutanan dengan kegiatan utamanya pada industri pengolahan hasil hutan/kayu.

Realisasi investasi PMA tahun 2006 mencapai USD 611,56 Juta atau meningkat 32,31%

dibandingkan tahun 2005. Nilai investasi PMA relatif tinggi terkonsentrasi di sub sektor

perkebunan kelapa sawit mencakup 11 proyek investasi senilai USD 492.25 Juta, industri

kimia mencakup 5 proyek investasi senilai USD 24,48 Juta, dan sub sektor kehutanan



31

mencakup 1 proyek investasi senilai USD 53,64 Juta. Selain dukungan infrasruktur dasar,

pemerintah memberikan berbagai fasilitas untuk investasi PMA.

Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Barat

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

Realisasi Invest. PMA (USDJuta)

433.13 573.09 611.56 725.44 786.29 944.18

Konsumsi Pemerintah (MilyarRp)

2,987.63 3,775.96 4,775.18 5,853.38 7,831.05 9,261.76

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sumber: BPS dan BPMD Kalimantan Barat, 2010

Gambar 2.19. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat

Meski relatif lamban, namun realisasi PMA mengalami peningkatan secara proporsional

sepanjang tahun 2007 dan 2008. Proyek investasinya masih terfokus di perkebunan

kelapa sawit. Pada tahun 2007, total realisasi investasi PMA sebesar USD 725,44 Juta

atau meningkat 18,62% dibandingkan tahun 2006, dan sekitar USD 602,36 Juta

diantaranya berupa investasi perkebunan kelapa sawit. Berikutnya, realisasi investasi

PMA meningkat menjadi USD 786,29 Juta pada tahun 2008, dan meningkat cukup tajam

pada tahun 2009 menjadi USD 944,18 Juta atau mengalami pertumbuhan 20,08%.

Dibandingkan tahun 2008, terdapat 31 proyek investasi perkebunan kelapa sawit

(bertambah 7 proyek investasi) dengan nilai investasi mencapai USD 810,18 Juta. Dalam

upaya menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Kalbar, Selain

pemerintah daerah secara terus menerus mempromosikan peluang investasi sektor

unggulan daerah melalui berbagai forum dan kegiatan sehingga dari tahun ke tahun

terjadi peningkatan investasi PMA di Kalbar.

(9). Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (USD Juta)

Persetujuan rencana investasi PMA tahun 2004 mencapai USD 1.254,39 Juta, dan

meningkat menjadi USD 1.753,85 Juta pada tahun 2006. Mengingat potensi sub sektor

perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan yang cukup besar dan peluang

pengembangan sektor sekunder, maka rencana investasi PMA di Kalbar

direkomendasikan untuk bidang kegiatan investasi tersebut. Beberapa tahun sebelumnya



32

sudah muncul keinganan pemodal asing untuk berinvestasi di sub sektor perikanan,

pertambangan industri kimia, dan industri mineral non logam.

Pada tahun 2007, persetujuan rencana investasi PMA meningkat menjadi USD 1.981,59

Juta dengan 5 rencana proyek investasi besar mencakup perkebunan kelapa sawit,

perikanan, kehutanan, industri kimia, dan industri makanan. Persetujuan investasi

meningkat cukup tajam pada tahun 2008 menjadi USD 2.492,41 Juta. Selanjutnya, pada

tahun 2009, sudah tampak keinginan investor asing untuk meningkatkan aktivitas

usahanya di Kalbar. Sektor usaha yang banyak dilirik investor adalah bidang perkebunan

sawit, mengingat ketersediaan lahan dan adanya dukungan pemerintah daerah dalam

pengembangan perkebunan skala menengah-besar. Trend pemilihan sektor usaha

potensil demikian menjadikan persetujuan rencana investasi PMA meningkat kembali

pada tahun 2009 menjadi USD 2.778,89 Juta

(10). Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA

Berdasarkan data yang ada, perkembangan penyerapan tenaga kerja dari kegiatan

investasi PMA di Kalbar belum menunjukkan perkembangan yang meyakinkan. Dari

tahun ke tahun, tenaga kerja lokal yang terserap relatif kecil. Pada tahun 2004,

penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.623 orang, dan meningkat menjadi 2.377 orang

pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008, daya serap tenaga kerja sedikit mengalami

penurunan menjadi 2.373 orang, dan meningkat kembali menjadi 2.764 orang pada tahun

2009.

Indikator Infrastruktur

Prasarana jalan sebagai infrastruktur utama penunjang kegiatan ekonomi di provinsi

Kalimantan Barat masih sangat terbatas. Faktor utama lemahnya di bidang infrastruktur

jalan adalah disebabkan oleh minimnya dana infrastruktur pembangunan jalan

dibandingkan dengan luasnya wilayah pembangunan, faktor geografis dan klimatologis,

serta penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitas beban rencana. Gambaran

sistem jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dintunjukkan pada

gambar 2.20. di bawah ini.

Secara bertahap hingga tahun 2009, kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana

transportasi terutama transportasi di daerah perbatasan (Lintas Utara), Poros Tengah dan

juga Lintas Selatan mulai meningkat walaupun jika dibandingkan dengan target

menyuluruh masih jauh dari yang diharapkan terutama pada poros selatan dan tengah

dimana kondisi jalan mengalami kerusakan berat.



33

Gambar 2.20. Peta Jaringan Jalan di Provinsi Kalbar

Dari segi kuantitas, panjang jalan di Wilayah Kalimantan Barat sampai tahun 2009

tercatat 16.641 km yang terdiri dari; jalan Nasional 1.645 km (9,89%), jalan Provinsi 1.604

km (9,64%), dan jalan kabupaten/kota sepanjang 13.392 km (80,48%).

Kondisi Jalan Nasional Di Provinsi Kalimantan Barat

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Kondisi Baik (%) 30.35 50.19 33.54 38.95 46.06 34.05

Kondisi Sedang (%) 36.95 39.13 19.76 12.02 20.78 32.18

Kondisi Rusak (%) 32.70 10.68 46.71 49.03 33.15 13.11

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sumber : KDA Provinsi Kalimantan Barat 2010

Gambar 2.21. Grafik Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Barat

Dari grafik di atas, kondisi terakhir pada tahun 2009, terlihat dari total jalan nasional yang

ada di provinsi Kalimantan Barat, sepanjang 34,05% dalam keadaan baik, 32,18%

termasuk katagori sedang, sendangkan sisanya 13,11% dalam kondisi rusak dan rusak

berat. Sedangkan kondisi jalan provinsi yang ada terdiri dari 47,6% dalam keadaan baik,

JARINGAN JALAN DI PROVINSI KALBAR



34

28,61% termasuk katagori sedang, sedangkan sisanya 24,23% dalam kondisi rusak dan

rusak berat.

.

Sumber : Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 2.22. Grafik Kondisi Jalan Provinsi

Ketidakstabilan kondisi jalan dengan kondisi baik terutama disebabkan oleh minimnya

dana infrastruktur jalan yang tidak proporsional setiap tahunnya (berkisar 150 milyar

rupiah – 400 Milyar rupiah per tahun), umur jalan yang lebih pendek dikarenakan tingkat

curah hujan yang tinggi, dan muatan lebih akibat mobilisasi kendaraan industri. Begitu

juga dengan biaya pemeliharaan jalan yang cukup minim.

Perkembangan jalan provinsi dan kabupaten di wilayah provinsi Kalimantan Barat tidak

begitu signifikan dalam 5 tahun terakhir ini. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tercatat

penambahan jalan di wilayah provinsi Kalimantan Barat sepanjang 5953,46 km.

Jalur jalan trans-Kalimantan yang dibangun terbukti lebih banyak berfungsi sebagai jalur

angkutan industri perkebunan sawit dan pertambangan batu bara lintas selatan dari

Kalimantan Timur hingga Kalimantan Barat. Truk yang umumnya berbeban berlebih

merusak jalan sehingga mengganggu kelancaran perdagangan rakyat antardaerah dan

menghambat pembangunan. Jalur trans-Kalimantan yang belum sepenuhnya selesai

dibangun itu juga menjadi prasarana penyedot kekayaan daerah tersebut. Sedangkan

minimnya industri pengolahan produk turunan mengakibatkan masyarakat Kalimantan tak

mendapat nilai tambah.



35

Gambar 2.23. Peta Skematis Status Jalan di Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 2.23 Peta Skematis Jalan di Kawasan Perbatasan Negara

Secara geografis, wilayah Kalimantan Barat memiliki perbatasan darat dengan negara

Malaysia dimana terdapat 5 titik pintu masuk utama yaitu Entikong, Aruk, Jagoi Babang,

Jasa dan Badau. Dari kelima titik strategis tersebut, akses jalan yang sudah mantap

adalah jalan menuju PPLB Entikong. Sedangkan akses menuju keempat pintu masuk

lainnya hingga tahun 2009 masih dalam kondisi belum mantap bahkan belum bisa dilalui

ketika musim hujan karena sebagian besar badan jalan masih berpermukaan tanah.

Sebagai gambaran, total jalan vertikal adalah 520 km dengan jenis permukaan 200 km

berupa jalan tanah, 30 km jalan batu, dan 290 km jalan aspal.

Indikator Pertanian

(1) Capaian Indikator Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun

Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Barat menurun secara signifikan dari tahun

2004 sampai tahun 2009. Tahun 2004 NTP Kalimantan Barat sebesar 202,62, tahun 2005 turun

NASIONAL

PROPINSI

NASIONAL

PROPINSI

NASIONAL

PROPINSI

1

3

4 2

5

B

A

A‐B JALAN PARALEL (Temajok ‐ Aruk ‐ Jagoi Babang‐ Entikong ‐ Jasa ‐ Nanga Badau ‐ Putussibau ‐Batas Kaltim sepanjang ± 801,1 Kilometer)

1. Akses Entikong (Tanjung ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 100,70 km

2. Akses Nanga Badau (Putussibau ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 168,90 km

3. Akses Aruk (Sambas ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 88,06 km

4. Akses Jagoi Babang (Bengkayang ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 105,66 km

5. Akses Jasa (Sintang ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 206,25 km

1

3

4 2

5

B

A

A‐B JALAN PARALEL (Temajok ‐ Aruk ‐ Jagoi Babang‐ Entikong ‐ Jasa ‐ Nanga Badau ‐ Putussibau ‐Batas Kaltim sepanjang ± 801,1 Kilometer)

1. Akses Entikong (Tanjung ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 100,70 km

2. Akses Nanga Badau (Putussibau ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 168,90 km

3. Akses Aruk (Sambas ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 88,06 km

4. Akses Jagoi Babang (Bengkayang ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 105,66 km

5. Akses Jasa (Sintang ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 206,25 km



36

menjadi 172,14, tahun 2006 turun menjadi 181,53, tahun 2007 turun menjadi 174, 45, tahun 2008

turun menjadi 103,47, dan pada tahun 2009 turun lagi menjadi 100,83.

Rata-rata Nilai Tukar Petani

0

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tahun

NT

P

Gambar 2.24. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Analisis Pencapaian indikator

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani

(It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dalam persentase. Pengeluaran konsumsi

rumah tangga dan biaya produksi pertanian, merupakan salah satu Indikator Proxy untuk melihat

tingkat kesejahteraan petani. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk

pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi

NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Dari data tersebut tergambar bahwa

petani Kalimantan Barat dari tahun ke tahun semakin tidak sejahtera. NTP berfluktuasi setiap

bulannya dari tahun 2004 – 2009. Fluktuasi NTP dalam satu tahun umumnya terjadi pada saat

panen tanaman pangan, tanaman hortikultura (tanaman bahan makanan) maupun tanaman

perkebunan rakyat, tetapi naik kembali pada waktu sesudahnya. Penurunan NTP dari tahun 2004-

2009 hampir 100 % ini disebabkan meningkatnya harga input produksi seperti pupuk dan pestisida,

sedangkan harga produksi tidak naik secara siginificant.

(2) Capaian Indikator PDRB Sektor pertanian atas dasar harga berlaku

PDRB sektor pertanian atas harga berlaku memberikan kontribusi terbesar dibanding

sektor lainnya dan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2004 Rp. 8.176 milyar, tahun

2005 Rp. 9.155 milyar, tahun 2006 Rp. 10.181 milyar, tahun 2007 Rp. 11.437 milyar,

tahun 2008 Rp 12.837 milyar, dan tahun 2009 Rp. 13.926 milyar.

Analisis Pencapaian indikator



37

Meningkatnya PDRB sektor pertanian atas harga berlaku dari ke tahun menunjukkan

bahwa sektor pertanian menunjukkan kemajuan. Naiknya PDRB ini disebabkan naiknya

produksi hampir pada semua komoditas pertanian, seperti sawit, karet, jagung dan lain-

lain. Akan tetapi kalau dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian

hampir 80 %, sedangkan sektor ini hanya memberikan kontribusi dalam PDRB sekitar 23

%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas sektor pertanian masih

rendah. Rendahnya produktivitas ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor

pertanian belum efisien. Berbagai persoalan seperti infrastruktur, SDM petani, transfer

teknologi, sarana dan prasarana produksi pertanian, dan kecilnya unit usahatani

menyebabkan rendahnya produktivitas di sektor pertanian.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kalimantan Barat, maka kebijakan

pembangunan sektor pertanian perlu diupayakan melalui dengan langkah-langkah

strategis sebagai berikut:

Modernisasi pertanian

Peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran pertanian

Reformasi dalam bidang agraria

Meningkat subsidi baik dari APBN maupun APBD.

Indikator Kehutanan

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam

mereherabilitasi Dalam Hutan sudah cukup optimal, hal ini terlihat pada tahun 2009

persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis semakin tinggi.

Kenaikan ini cukup significant, dimana pada tahun 2006 persentase luas lahan rehabilitasi

dalam hutan terhadap lahan kritis 0,15 % akan tetapi pada tahun 2007 turun menjadi 0,03

%, pada tahun 2008 naik menjadi 0,09 % dan pada tahun 2009 naik 0,11 %. Sedangkan

di tingkat nasional terlihat bahwa persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap

lahan kritis juga menunjukkan trend yang berbeda. Pada tahun 2006 persentase luas

lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis 0,83 % dan pada tahun 2008 dan

tahun 2009 turun menjadi 0,26 %.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya pada penanganan

lahan kritis cukup baik. Program Rehabilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

merupakan program dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk pencapaian



38

pemulihan kondisi hutan dengan meningkatkan peran serta masyarakat yang ada di

sekitar hutan. Kerusakan hutan akibat kebakaran hutan, penebangan liar, ladang

berpindah cenderung menurun, baik disebabkan kesadaran masyarakat yang semakin

tinggi atau program rehabilitasi lahan kritis semakin meningkat. Lahan kritis terdapat baik

dalam kawasan hutan maupun kawasan luar hutan. Rehabilitasi lahan luar hutan

mempunyai potensi nilai komersial disamping manfaat penting lainnya bagi lingkungan

hidup. Proses permudaan perlu memperhatikan permasalahan seperti hilangnya

kesuburan tanah, dampak erosi dan gangguan terhadap keseimbangan hidrologi serta

fungsi-fungsi ekologis lainnya.

Gambar 2.25. Grafik Persentase Lahan Rehabilitasi

Upaya pemecahannya meliputi berbagai macam praktek seperti mempercepat proses

permudaan alam, tanaman perkayaan, pergantian siklus rotasi, budidaya jenis-jenis cepat

tumbuh, penggunaan cadangan genetik unggul, mengurangi dampak pembalakan dan

pembangunan tegakan campuran menggunakan jenis-jenis cepat tumbuh dan jenis

tanaman yang tahan hidup dibawah naungan

Indikator Kelautan

(1) Indikator Jumlah Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat relatif lebih tinggi

dari rata-rata jumlah tindak pidana nasional. Perairan laut Cina Selatan merupakan salah

satu perairan laut yang kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan, hal inilah yang

diduga banyaknya kapal-kapal nelayan asing tak berizin yang memasuki dan menangkap

ikan secara illegal di perairan laut wilayah Provinsi Kalimantan Barat..



39

Jumlah tindak pidana perikanan Provinsi Kalimantan Barat relatif bervariasi selama 5

tahun terakhir. Pada tahun 2004 tercatat 16 kasus, pada tahun 2005 naik menjadi 23

kasus, tahun 2006 turun menjadi 4 kasus, akan tetapi pada tahun 2007 meningkat

menjadi 21 kasus, sedangkan pada tahun 2008 turun menjadi 11 kasus, dan pada tahun

2009 naik menjadi 22 kasus. Terdapat perbedaan tren tindak pidana perikanan antara

Provinsi Kalimantan Barat dan nasional. Tindak pidana perikanan nasional menunjukkan

kecenderungan menurun pada tahun 2008.

Perikanan dan kelautan merupakan sektor penting yang belum optimal pengelolaannya.

Pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia merupakan suatu sistem pembangunan

yang memanfaatkan ekosistem laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung di

dalamnya untuk kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan. Akan tetapi dengan

maraknya pencurian ikan di banyak kawasan di Indonesia menyebakan berkurangnya

potensi perikanan dan kelautan. Banyaknya tindak pidana perikanan disebabkan masih

lemahnya sarana dan alat penegakan hukum di laut yang menyebabkan intensitas dan

efektifitas monitoring dan pengawasan menjadi berkurang.

(2) Luas Kawasan Konservasi Laut

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan berbagai wilayah untuk dijadikan

kawasan konservasi laut. Data yang dapat dihimpun tentang luas kawasan konservasi

laut dimulai pada tahun 2006, dimana luas kawasan ini cenderung menurun dari tahun ke

tahun. Pada tahun 2006 luas kawasan mencapai 210.000 Ha dan menurun pada tahun

2007 dengan luas kawasan 77.100 Ha, sedangkan pada tahun 2008 naik menjadi

187.885 Ha.

Penetapan kawasan konservasi laut adalah upaya pemerintah untuk melestarikan

lingkungan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan Nelayan. Pengelolaan kawasan

konservasi perairan laut dikembangkan dengan sistem zonasi. Dalam PP No.60 Tahun

2007, disebutkan bahwa pembagian ruang pengelolaan sesuai dengan peruntukan

kawasan, di mana salah satu zona dapat dikembangkan di dalam Kawasan Konservasi

Perairan (KKP) laut berupa zona perikanan berkelanjutan (diatur dalam PP No.60 Tahun

2007) yang peruntukannya guna mengakomodasikan kepentingan atau mata pencaharian

nelayan setempat. Tanggung jawab pengelolaan Kawasan Konservasi ini juga berbagi

kewenangan dengan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya,dengan pertimbangan yang

utuh mengenai pengembangan lingkungan, dan sekaligus mempertimbangkan secara

signifikan aspek sosial dan ekonomi. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa

pembangunan kawasan konservasi laut yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.



40

Kesejahteraan Sosial

Pembangunan ekonomi yang berkualitas adalah pembangunan yang disertai dengan

pertumbuhan ekonomi yang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dan jumlah

pengangguran. Dalam lima tahun pelaksanaan RPJM Nasional di daerah Kalimantan

Barat, tampak hasil positip dari pelaksanaan pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk

miskin menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2005, persentase

penduduk miskin adalah 14,24%, lima tahun kemudian berkurang menjadi 10,74%. Pada

periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan penurunan dari

8,84% tahun 2005 menjadi 6,64 % tahun 2009.

Keberhasilan mengurangi persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka

pada tahun 2006 erat kaitannya dengan pelaksanaan program-program nasional

didukung dengan peran serta masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota termasuk

Kabupaten yang beru dimekarkan (4 Kabupaten baru dimekarkan).

14.2415.24

12.91

11.07 10.7410.04

8.848.33

9.17

6.93 7.14 6.64

4.79 4.695.23

6.025.42

4.67

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Persentase Penduduk Miskin Pengangguran terbuka Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : BPS, Kalbar Dalam Angka 2010, Sakernas 2009

Gambar 2.26. Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Kalimantan Barat

Program-program kemiskinan yang dijalankan, selain memperluas lapangan kerja,

pemberian bantuan modal melalui kredit mikro, juga menjalankan program

penanggulangan kemiskinan nasional di tingkat daerah (desa), seperti program Bantuan

Langsung Tunai (BLT) dan Beras Miskin (Raskin), Pembangunan Desa Tertinggal,

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PAUP), dan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Peran serta masyarakat tampak dari

pertumbuhan Credit Union (CU) yang tersebar di tiap-tiap kecamatan. Pertumbuhan



41

ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2006 -2007 bergerak naik 5-6 persen. Pada tahun

2008-2009 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 4,67%. Pada saat yang sama angka

kemiskinan berkurang menjadi 10,67% dan angka pengangguran cenderung stagnan di

tingkat 5,41 - 5,44%. Penurunan angka kemiskinan pada saat pertumbuhan ekonomi

turun diduga karena penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan

terhadap kesempatan kerja dan kelompok yang mengalami dampak penurunan

pertumbuhan ekonomi adalah kelompok yang berpenghasilan menengah ke atas

(distribusi pendapatan semakin merata).

Secara kuantitatif ada perbaikan dalam kemiskinan, tetapi secara kualitatif masih banyak

permasalahan yang harus diatasi. Sekitar 91 persen penduduk miskin berpendidikan

rendah (Tidak pernah sekolah, Tamat SD/SLTP). Penduduk miskin yang buta huruf relatif

tinggi (13,9%). Terkait dengan keadaan ini, angka putus sekolah (APS) penduduk miskin

usia SD sekitar 2,5%, dan usia SMP sekitar 18%. Dari fakta ini dapat dinyatakan bahwa

semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi APS. Jika hal ini tidak segera diatasi,

kualitas pendidikan penduduk miskin tidak menunjukkan peningkatan yang pada

gilirannya kaum miskin sulit keluar dari kemiskinannya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan trend yang menurun. Meskipun

menurun dari 8,84% tahun 2004 menjadi 6,64% tahun 2009, namun TPT ini masih

tergolong tinggi. Masih tingginya TPT ini dikarenakan pertumbuhan kesempatan kerja

lebih lambat dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja.


(1) Ekonomi Makro dan Investasi

Untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro dan investasi di Kalimantan Barat, maka

kebijakan pembangunan bidang ekonomi dan investasi di Kalbar perlu diupayakan melalui

dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah secara bijaksana dan penciptaan nilai lebih bagi setiap produk.

Pengembangan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan produktivitas.

Peningkatan daya saing secara efektif untuk memperkuat ekspor daerah.

Peningkatan distribusi barang dan jasa dalam upaya pengendalian harga.

Pengembangan Kawasan Industri Perkebunan.

Pengembangan inovasi daerah melalui regulasi yang membuka peluang usaha dan investasi.



42

Perbaikan sistem perizinan investasi.

Memperkuat sinergi pembangunan pusat dan daerah, dan membangun jaringan kerjasama (networking) dengan mitra luar.

(2) Infrastruktur Jalan

Memprioritaskan pembangunan jalan sepanjang perbatasan dan jalan akses

menuju perbatasan.

Peningkatan penyediaan infrastruktur jalan di kawasan strategis dan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan sistem pengawasan pembangunan infrastruktur jalan untuk

meningkatkan kinerja jalan.

Memprioritaskan anggaran untuk pembangunan jalan-jalan baru yang bisa

menjadi pengunkit pertumbuhan perekonomian kawasan.

(3) Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

1. Untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kalimantan Barat, maka kebijakan

pembangunan sektor pertanian perlu diupayakan melalui dengan langkah-langkah


Meningkatkan pendidikan agribisnis

Modernisasi pertanian

Peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran pertanian

Reformasi dalam bidang agraria

2. Untuk meningkatkan kinerja sektor kehutanan di Kalimantan Barat, maka kebijakan

pembangunan sektor kehutanan perlu diupayakan melalui dengan langkah-langkah


Meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar hutan tentang pentingnya

kelestarian lingkungan hidup.

Meningkatkan penegakkan hokum

Pengendalian kebakaran hutan

Peningkatan SDM kehutanan dan Revitalisasi sistem penyuluhan kehutanan



43

3. Untuk meningkatkan kinerja sub sektor kelautan di Kalimantan Barat, maka kebijakan

pembangunan sub sektor kelautan perlu diupayakan melalui dengan langkah-langkah


Meningkatkan penegakkan hukum

Membuat PERDA tentang kewenangan dan pengelolaan kawasan laut

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir

2.4. KESIMPULAN

Upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai di provinsi

Kalimantan Barat tercermin dalam beberapa program dan kegiatan yang meliputi upaya

penurunan indek kriminalitas, penyelesaian kejahatan konvensional dan trans nasional.

Dalam realitasnya, tingkat kemanan di provinsi Kalimantan Barat cukup kondusif yang

ditandai dengan tumbuhnya investasi dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya.

Akan tetapi secara spesifik, indek kriminalitas meningkat sejalan masih belum tuntasnya

factor penyebab utama tindak kejahatan konvensional dan trans-nasional seperti

kemiskinan, pengangguran, dan peluang dan ruang bertindak kejahatan, serta masih

rendahnya penyelesaian terhadap kasus kejahatan konvensional dan trans-nasional.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis di Provinsi Kalimantan

Barat tercermin dalam upaya penuntasan kasus korupsi, mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas publik termasuk system pelayanannya (satu atap) dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah (good government), serta meningkatkan peran perempuan (GDI)

dalam berbagai bidang khususnya bidang politik dan social. Dalam kurun waktu lima

tahun RPJMN 2004 – 2009, terlihat hasil yang cukup baik dalam usaha penuntasan kasus

korupsi dan indek pembangunan kesetaraan gender (GDI).

Agenda mewujudkan Kesejahteraan Sosial meliputi aspek sumber daya manusia,

pendidikan, kesehatan, ekonomi dan investasi, infrastruktur, pengentasan kemiskinan,

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Di bidang pembangunan Sumberdaya Manusia di Kalimantan Barat menunjukkan hasil

positip. Merujuk pada capaian indikator pendidikan dan kesehatan sejak 2004 – 2008,

tampak ada peningkatan kualitas SDM. Meskipun meningkat, namun capaian indikator

tersebut masih di bawah capaian nasional.

Di bidang kesehatan, upaya terus menerus telah dilakukan untuk menigkatkan derajat

kesehatan masyarakat yang tercermin pada indikator AKI di Kalbar semakin menurun

Capaian ini masih jauh dari sasaran Millenium Development Goals (MDGs). Dalam hal



44

persentase penduduk ber-KB dalam kurun waktu lima tahun ini meskipun meningkat,

namun peningkatannya tergolong lambat.

Dalam kurun waktu 5 tahun pelaksanaan RPJMN di provinsi Kalimantan Barat,

pertumbuhan ekonomi kalbar yang tidak stabil disebabkan beberapa faktor seperti nilai

ekspor, inflasi, daya konsumsi utama, dan pengaruh ekonomi regional dan krisis global.

Perubahan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun yang meningkat mencerminkan

bahwa kesejahteraan masyarakat Kalbar menampakkan adanya peningkatan yang cukup

signifikan dimana sektor kegiatan yang menyerap investasi terbesar adalah perkebunan

skala menengah besar terutama perkebunan kelapa sawit (investasi sektor hulu).

Pembangunan infrastruktur jalan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi

karena adanya faktor curah hujan yang tinggi, jenis tanah, kondisi geografis dan muatan

lebih telah mempercepat umur pakai jalan. Minimnya dana pembangunan dan rehabilitasi

jalan menyebabkan lambanya peningkatan pembangunan jalan.

PDRB sektor pertanian atas harga berlaku memberikan kontribusi terbesar dibanding

sektor lainnya dan meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi produktivitas sektor

pertanian masih rendah yang disebabkan pengembangan sektor pertanian belum efisien.

Keberhasilan mengurangi persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka

erat kaitannya dengan pelaksanaan program-program nasional didukung dengan peran

serta masyarakat.



45

BAB III

RELEVANSI RPJMN 2010 – 2014 DENGAN RPJMD PROVINSI

3.1. Pengantar

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan

nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk

meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik

dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32

tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara

luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai

dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Ketentuan tersebut

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun RPJMD

dan disahkan melalui PERDA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013.

RPJMD Kalimantan Barat 2008-2013 disusun sebagai dokumen rencana strategis

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih. Dokumen ini menjadi payung

hukum dalam mekanisme dan proses penyusunan rencana untuk lima tahun ke depan

yang dituangkan dalam Rencana Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD). RPJMD Kalimantan Barat menggunakan RPJM Nasional sebagai

pedoman utama. Arahan RPJM nasional yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan nasional diadaptasikan dalam skala lokal, dijabarkan dalam RPJMD

Kalimantan Barat. Diagram yang menggambarkan hubungan RPJMD dan dokumen

perencanaan lainnya disajikan pada Gambar 3.1.



46

Gambar 3.1. Hubungan RPJMD Kalimantan Barat dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Dengan demikian, RPJMN 2010-2014 adalah acuan bagi Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum

dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 sekaligus

keberhasilan pelaksanaan RPJMN di daerah ini sangat ditentukan oleh adanya

kesesuaian, sinkronisasi, kordinasi, dan sinergi antara berbagai kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan

RPJMN 2010-2014. Lemahnya kesesuaian, sinkronisasi, kordinasi, dan sinergi dipastikan

akan membawa konsekuensi berupa tidak tercapainya sasaran-sasaran program dan

kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dan RPJMN. Akibatnya malah

dapat muncul berbagai permasalahan pembangunan seperti meningkatnya kemiskinan,

pengangguran, kriminalitas, konflik sosial, gizi buruk, dan sebagainya.

Oleh karena itu, untuk memastikan apakah kesesuaian, sinkronisasi, kordinasi, dan

sinergi antara berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam RPJMD

Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014 berjalan dengan baik,

maka relevansi RPJMD dengan RPJMN perlu dievaluasi secara cermat. Dalam hal ini,

evaluasi relevansi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan RPJMN

2010-2014 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

RPJM Nasional

RPJMD

RKPD

Renja

SKPD

RPJP Nasional

LKPJ Tahunan dan 5 Tahunan

Dipedomani

Mengacu

RPJPD Provinsi



47

1. Tahap Pertama

Mengumpulkan dan memahami dokumen RPJMN 2010-2014 dan RPJMD

Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013.

2. Tahap Kedua

Menyandingkan prioritas/program daerah yang ada dalam RPJMD Provinsi

Kalimantan Barat 2008-2013 yang terkait dengan 11 prioritas pembangunan

nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RPJMN 2010-2014.

3. Tahap Ketiga

Menganalisa prioritas/program dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-

2013 yang mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional dalam

RPJMN 2010-2014. Analisis kualitatif diarahkan pada tiga pilihan, sebagai berikut:

• Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.

• Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program

nasional.

• Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional

Selanjutnya akan diberikan penjelasan terhadap pilihan analisis kualitatif.

4. Tahap Keempat

Rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah terkait dengan penyempurnaan

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dan kepada pemerintah pusat terkait

dengan penyempurnaan RPJMN 2010-2014.



48

3.2. Tabel Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional

No RPJMN 2010-2014 RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2008-2013 Analisis

Kualitatif*) Penjelasan

terhadap Analisis Kualitatif Prioritas

Pembangunan Program Aksi Prioritas

Pembangunan Program

1. PRIORITAS 1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

Otonomi Daerah; Penataan otonomi daerah melalui

Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah;

Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah;

Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah

Melakukan penataan daerah otonom dan Pengembangan Manajemen Pemerintahan Daerah

Melakukan pengkajian (pembentukan, penghapusan, dan penggabungan) Propinsi/Kab/Kota dalam rangka penataan daerah otonom diwilayah Kalimantan Barat.

Memberikan dukungan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Kepala Daerah di beberapa Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat.

Supervisi dan Desk Pilkada dan Perkembangan Politik di daerah.

Secara umum, program yang termuat di dalam RPJMD Kalbar tidak membatasi adanya pemekaran, justeru mendukung adanya inisiatif pemekaran termasuk terbentuknya Provinsi Kapuas Raya. Jadi dalam konteks penataan daerah otonom adalah melakukan kajian terhadap layak dan tidak layaknya keinginan untuk pemekaran. Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada,

Terkait dengan program RPJMN yang membatasi/penghentian pemekaran wilayah, tidak selalu mendapat dukungan dari program perencanaan pembangunan di daerah. Dalam realitasnya, keinginan yang besar dari masyarakat untuk pemekaran selalu diakomodir dalam RPJMD. Oleh karena itu perlu pengkajian yang mendalam, bahwa pembatasan/penghentian pemekaran tidak berlaku secara nasional, tapi hanya dibeberapa Provinsi saja.

Sedangkan dalam penyelenggaraan Pilkada khususnya di Kalbar, fenomena yang unik rentan terhadap



49

sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD, supervisi dan desk Pilkada selalu aktif memberikan berbagai masukan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada

munculnya konflik adalah, mengentalnya isu-isu etnik dan agama dalam setiap Pilkada. Sebagai masyarakat yang cukup majemuk, fenomena politik yang seperti ini selalu mengundang kerawanan politik dan sosial.

Regulasi; Percepatan harmonisasi dan

sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah peraturan daerah selambat- lambatnya 2011;

Penataan PERDA dan penyusunan program legislasi daerah (prolegda)

Melakukan revisi terhadap berbagai peraturan daerah, yang dinilai bisa menghambat proses percepatan pembangunan.

Melakukan monitoring dan evaluasi produk hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Penyusunan Peraturan Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jika dilihat dari program RPJMD dan RPJMN yang terkait dengan membangun sinkronisasi berbagai peraturan antara pusat daerah, telah terlihat ada sinkronisasi program. Dengan demikian program RPJMD Kalbar dibidang hukum sudah mendukung RPJMN

Secara normatif seperti yang termuat di dalam RPJMD, pada dasarnya program penataan Perda sudah sejalan dengan program RPJMN. Namun demikian, harus diakui bahwa dalam implementasinya, di daerah agak lamban, di tambah lagi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat sering berbenturan dan selalu membingungkan daerah

Sinergi Antara Pusat dan Daerah;

Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Mengembangkan sistem pelayanan prima kepada seluruh institusi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dan

1) Pelaksanaan sistem pelayanan publik yang prima dan didasarkan pada Standar Pelayanan

Secara umum, yang terkait dengan program penetapan indikator pelayanan publik

Komitmen pemerintah daerah untuk membangun sistem pelayanan yang mudah, murah dan efektif sudah ada, hal tersebut dapat dilihat bahwa sebagaian



50

Melakukan deregulasi dan debirokratisasi dalam upayan mendorong terciptanya sistem pelayanan yang efisien, efektif dan berkualitas.

Minimal (SPM).

2) Memperpendek jalur birokrasi dalam proses perijinan.

3) Membangun sistem perizinan investasi satu atap.

4) Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik.

5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, PDAM, transportasi dan perizinan.

sebagaimana yang dimanatkan di dalam RPJMN, sudah terakomodir di dalam RPJMD. Artinya program RPJMD sudah selaras dan mendukung program RPJMN

besar Kab/Kota yang ada di Kalbar (80%) atau 10 dari 14 Kab/Kota sudah memiliki Perda yang mengatur tentang pelayanan publik. Yang menjadi sering menjadi masalah adalah standar umum yang ditetapkan oleh pusat terkadang kurang mampu diimplementasikan di daerah, karena berbagai kendala dan keterbatasan infrastruktur yang ada.

Penegakan Hukum; Peningkatan integrasi dan

integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum

Peningkatan Iklim dan Suasana Keamanan dan Ketertiban yang Kondusif dalam masyarakat

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja.

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

Di dalam dokumen RPJMD Kalbar, pada dasarnya program yang terkait dengan peningkatan integritas dan kemampuan aparat penegak hukum di daerah sudah sejalan

Dalam upaya mendukung peningkatan integritas dan kemampuan aparat penegak hukum di daerah tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Namun demikian,



51

kejahatan.

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan siskaamswakarsa di daerah.

dan mendukung program yang termuat di dalam RPJMN.

dalam upaya membangun aparatur penegak hukum yang profesional dan punya integritas terhadap aparat pusat seperti jaksa dan Polisi, maka pemerintah daerah hanya bersifat memberikan dukungan. Kedepan, yang harus dilakukan adalah perlunya pengaturan kewenangan yang jelas antara pusat dan pemerintah daerah terhadap pembinaan aparat penegak hukum di daerah

Data Kependudukan; Penetapan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada

2011.

Penataan informasi/data kependudukan melalui pengembangan SIAK

Sejak 2007 sudah dipersiapkan SIAK di seluruh Kabupaten/ Kota, tahun 2008 sudah dimulai pendataan penduduk melalui SIAK

2. PRIORITAS 2. PENDIDIKAN

Peningkatan Angka PartisipasiMurni (APM) pendidikan dasar

APM pendidikan setingkat SMP

Angka Partisipasi Kasar

- Penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu

Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional

- Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun merupakan program nasional dalam pembangunan pendidikan dalam mengurangi angka buta huruf hingga ke



52

(APK) pendidikan setingkat SMPemantapan/rasionalisasi

implementasi BOS, Penurunan harga buku

standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat- lambatnya 2012 dan

Penyediaan sambungan internet bercontent pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat- lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar

Kependidikan

dan tepat lokasi Memanfaatkan dana BOS secara efektif dan efisien (tepat sasaran)

tingkat yang paling rendah.

- Pada umumnya program pembangunan pendidikan di daerah merujuk pada pembangunan pendidikan nasional yang dituangkan dalam RPJMN

Akses Pendidikan Tinggi; Peningkatan APK

pendidikan tinggi Penguatan Perguruan Tinggi

-Peningkatan Kualitas Dosen (S-2 dan S-3) -Peningkatan Kerjasama Riset Peningkatan jumlah lulusan D-4/S-1 meenjadi guru

Prioritas Daerah yang tidak ada di priorittas nasional

- Program ini merupakan upaya mengopersionalkan visi Gubernur dan Waki Gubernur 2008-2013 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kalbar yang beriman, sehat, cerdas,aman, berbudaya dan sejahtera.

Metodologi; Penerapan metodologi

pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test),

Pengelolaan; Pemberdayaan peran kepala

sekolah sebagai manajer Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pengembangan manajemen

Ada program daerah yang

Perlunya partisipasi masyarakat dalam



53

sistem pendidikan yang unggul,

Revitalisasi peran pengawas

sekolah sebagai entitas quality assurance,

Mendorong aktivasi peran

Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten

pendidikan secara terpadu dan holistic Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, termasuk pengembangan TV pendidikan daerah Peningkatan efektivitas peran dan funjgsi Dewan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.

penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan dan pengelolaan pembangunan pendidikan di semua jenjang pendidikan.

Kurikulum; Penataan ulang kurikulum

sekolah Peningkatan kualitas lulusan SMU dan SMK

Pengembangan kurikulum nasional dan local, bahan ajar dan model-model pembelajaran yang mengacu pd standard nasional dan internasional

Ada program daerah yang yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.

Seiring dengan tuntutan persaingan pada pasar global, dibutuhkan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi

Kualitas; Peningkatan kualitas guru,

pengelolaan dan layanan sekolah

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan kualitas layanan pendidik melalui pendidikan lanjutan, pelatihan/magang, sertifikasi dan system renumerasi yang pantas dan memadai

Ada program daerah yang yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu factor penting untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi, cerdas, kreatif, inovatif dan berahlak mulia.

3 PRIORITAS 3: KESEHATAN

Kesehatan Masyarakat; Pelaksanaan Program

Kesehatan Preventif Peningkatan jangkauan dan mutu kesehatan

Pengadaan, peningkatan dan

Ada program daerah yang

Program pembangunan kesehatan yang



54

Terpadu masyarakat disertai dengan pelayanan kesehatan gratis (bebas pungutan) di puskesmas dan jaringannya, khususnya bagi penduduk miskin dan penambahan dokter umum di seluruh kabupaten/kota

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya, peningkatan mutu layanan rumah sakit, peningkatan cakupan imunisasi dan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan

mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.

dilaksanakan di daerah merujuk pada program nasional yang dituangkan dalam RPJMN

KB; Peningkatan kualitas dan

jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014;

Penguatan kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Meningkatkan Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional.

Program Keluarga Berencana belum menjadi perhatian serius pemda kab/kota.

Obat: Pemberlakuan Daftar Obat

Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010;

- Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan

- Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatkan ketersediaan obat dan pemerataan pendistribusiannya Meningkatkan pengawasan mutu, khasiat, dan keamanan produk obat (terapetik)

Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.

Dalam rangka menuju “Kalbar Sehat” dibutuhkan layanan kesehatan yang murah dan berkualitas antara lain melalui penyediaan obat generik bermerek dan aman dikonsumsi.

Asuransi Kesehatan Nasional:

- Akses kesehatan perorangan

- Pelayanan kesehatan masyarakat miskin, perbatasan, terpencil dan kepulauan

- Pemberian Jamkesmas, Asuransi Kesehatan Daerah,

- Pelayanan

kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III RSUD


Dalam rangka menuju “Kalbar Sehat”, akses layanan kesehatan ditingkatkan bagi masyarakat miskin, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.



55

- Persebaran tenaga

kesehatan ke daerah-daerah miskin, terpencil, perbatasan dan kepulauan

Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014

- Akses kesehatan perorangan

- Pelayanan kesehatan masyarakat miskin, perbatasan, terpencil dan kepulauan

- Pemberian Jamkesmas, Asuransi Kesehatan Daerah,

- Pelayanan

kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III RSUD


Dalam rangka menuju “Kalbar Sehat”, akses layanan kesehatan ditingkatkan bagi masyarakat miskin, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

4 PRIORITAS 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bantuan Sosial Terpadu: Integrasi program

perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai

Bantuan pangan, jaminan

sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011—2012;

Pemenuhan ketahanan pangan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan taraf pendidikan dan pengembangan perumahan masyarakat miskin

Bantuan Pangan untuk kelompok miskin yang rentan goncangan ekonomi , Peningkatan perluasan cakupan layanan kesehatan masyarakat miskin dan terpencil, Fasilitasi bantuan biaya dan perluasan cakupan pemberian bea siswa dan pembebasan beban biaya pendidikan dalam bentuk apapun, Memfasilitasi pembangunan rumah sederhana dan layak


Program penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah dapat disesuaikain dengan kondisi geografis daerah



56

huni serta sehat.

PNPM Mandiri: Penambahan anggaran

PNPM Mandiri Percepatan Pembangunan Kecamatan dan Desa Tertinggal

Penambahan anggaran dari Pemda dan kerjasama dengan perusahaan melalui CSR

Ada Program PNPM di seluruh Kabupaten/Kota

PNPM menjadi pengungkit dalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan desa/kelurahan

Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pelaksanaan

penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011;

Tim Penanggulangan Kemiskinan:

Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden

Percepatan pembangunan kecamatan dan desa tertinggal

Pembangunan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana ekonomi, social di kecamatan dan desa tertinggal

Ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional

Telah terbentuk wadah Tim Penanggulangan Kemiskikan di berbagai daerah Kab/Kota di bawah koordinasi wakil bupati/walikota.

5 PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN

Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian:

Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian,

Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.

Potensi lahan di Provinsi Kalimantan Barat masih luas, dan konversi lahan pertanian ke penggunaan lain masih cukup rendah, sehingga program penataan regulasi untuk



57

Pengembangan areal

pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;

Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Agribisnis

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan pokok:

a) Meningkatkan luas tanam.

b) Meningkatkan mutu intensifikasi.

c) Memfasilitasi dan membuat regulasi untuk mengembangkan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya.

c) Memfasilitasi dan membuat regulasi untuk mengembangkan lahan dan rehabilitasi lahan.

d) Mengembangkan kawasan varitas.

e) Meningkatkan upaya perlindungan tanaman.

f) Menyediakan dan memfasilitasi sarana produksi.

Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional.

menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian belum menjadi program prioritas Masih luasnya lahan pertanian yang belum dikembangkan dan kurang produktif menyebabkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut masih menjadi prioritas pembangunan di bidang pertanian.



58

g) Menyediakan dan memfasilitasi pengembangan alat mesin pertanian dengan dukungan pengembangan alsintan centre.

h) Mengembangkan Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu.

Pengembangan Agribinis, dengan kegiatan pokok:

a) Pengembangan kawasan sinergi, yang memadukan ketersediaan sarana dan prasarana, lahan, tanaman, ternak, akses pasar dan informasi dalam suatu kawasan.

b) Peningkatan kapasitas produksi melalui ekstensifikasi, optimalisasi lahan konservasi dan reklamasi lahan



59

serta peningkatan

c) Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran.

d) Pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan.

e) Pengembangan rekayasa teknologi spesifik lokasi yang dinamis

f) Memfasilitasi dan meningkatkan penyediaan informasi pasar dan layanan promosi pasar.

Memfasilitasi dan membuat regulasi untuk mengembangkan lahan dan rehabilitasi lahan.

Infrastruktur: Infrastruktur Pembangunan dan

pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi

Pengembangan kawasan sinergi, yang memadukan ketersediaan sarana dan prasarana, lahan, tanaman, ternak,


Pembangunan Infrastruktur dasar dalam mendukung revitalisasi bidang pertanian pangan dan hortikultura.



60

nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;

akses pasar dan informasi dalam suatu kawasan

Pembangunan dan pengembangan akses jalan pada kawasan ekonomi produktif khususnya wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, dan kepulauan

Penelitian dan Pengembangan:

Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi;

Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi:

Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau.

Pangan dan Gizi:



61

Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;

Peningkatan produktivitas dan kualitas pangan

a) Peningkatan koordinasi pembinaan pola konsumsi dan percepatan diversifikasi pangan berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal

b) Peningkatan koordinasi pemantapan ketersediaan pangan.

c) Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

d) Peningkatan koordinasi kelancaran distribusi dan akses pangan masyarakat.

e) Peningkatan koordinasi pembinaan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

f) Peningkatan kemandirian pangan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

g) Peningkatan dan pengembangan sistem


Program keanekaraman pangan merupakan salah satu prioritas di bidang pertanian, mengingat masih adanya beberapa kasus gizi buruk yang terjadi di masyarakat. Terjadinya kasus gizi buruk ini dapat terjadi karena rendahnya kualitas gizi maupun masih rendahnya pemanfaatan pangan alternatif yang berlimpah di Kalimantan Barat.



62

kewaspadaan dini ketahanan pangan.

h) Peningkatan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Adaptasi Perubahan Iklim: Pengambilan langkah-

langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

6 PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

Tanah dan tata ruang: Penataan dan Pemanfaat Ruang

Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu;

Pengelolaan tata ruang secara terpadu


Program di RPJMD provinsi menekankan perencanaan terpadu untuk pemanfaatan ruang dan kawasan dengan pengendalian terhadap rencana tata ruang dan pemanfaatan tanah secah terpadu dan

Perhubungan: Perhubungan: Pembangunan jaringan

prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem

Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai


Pembangunan perhubungan diprioritaskan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem jaringan prasarana transportasi dengan sinkronisasi cetak biru



63

Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini;

dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi.

nasional di bidang pembangunan perhubungan

Pengendalian banjir: Pengendalian banjir: Penyelesaian

pembangunan prasarana pengendalian banjir

Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir


Probabilitas banjir diantisipasi dengan pengeluran alur sungai dan infrastruktur abrasi pantai

Transportasi perkotaan: Perbaikan sistem dan

jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan)

Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional

Infrastruktur Jalan Paralel Perbatasan

Pembangunan jalan paralel perbatasan

Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional

Pembangunan jalan paralel, memiliki fungsi ganda diantaranya meningkatkan pengamanan perbatasan dan membuka isolasi kawasan pedalaman perbatasan serta meningkatkan perekonomian.

7 PRIORITAS 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Kepastian hukum:

Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional

Meningkatkan kapasitas sumberdaya

Meningkatkan sistem pelayanan publik yang

Ada program daerah yang mendukung

RPJMD Kalbar sudah memuat program/ kegiatan berupa



64

dan daerah aparatur, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

berkualitas. sepenuhnya prioritas/program nasional

memperpendek jalur birokrasi dalam proses perijinan, dan membangun sistem perizinan satu atap.

Kebijakan ketenagakerjaan:

Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja

Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi.


RPJMD Kalbar sudah memuat program/ kegiatan perluasan, pengembangan dan peningkatan kesempatan kerja.

8 PRIORITAS 8 : ENERGI

Energi alternatif: Pengembagan ketenagalistrikan

Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014

Mengembangkan upaya penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan secara sinergis dan terpadu dengan semakin melibatkan para pelaku usaha, dunia pendidikan, badan-badan penelitian untuk mengembangkan penguasaan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan termasuk pengembangan energi terbarukan untuk


Pemanfaat energi terbarukan khususnya untuk tenaga listrik sebagai alternatif dari ketergantungan terhadap BBM.



65

pembangkit tenaga listrik guna mendukung nilai tambah kegiatan produktif dan memberikan efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

Hasil ikutan dan turunan

minyak bumi/gas:

Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya;


Tidak ada industri minyak/ gas bumi di provinsi Kalimantan Barat.

Konversi menuju penggunaan gas:


Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010;


Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar

Tidak ada program



66

angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar.

daerah yang mendukung prioritas/program nasional.

9 PRIORITAS 9 :

LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

Perubahan iklim: Peningkatan keberdayaan

pengelolaan lahan gambut, Tidak ada

program daerah yang mendukung prioritas/program nasional.

Di Provinsi Kalimantan Barat pengelolaan gambut telah dilakukan secara tradisional dan tingkat kerusakannya relatif belum begitu besar. Disamping itu dengan adanya regulasi tentang pembatasan pembukaan lahan gambut untuk perkebunan menyebabkan laju degradasi lahan gambut dapat dikurangi

Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun,


Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh

Pengendalian Kerusakan Lingkungan:

Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

1) Pengujian emisi kendaraan bermotor.

Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya



67

pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut

Lingkungan Hidup, adapun kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi:

Peningkatan Pengendalian Polusi

2) Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri.

3) Pemantauan kualitas lingkungan.

4) Program Kali Bersih.

5) Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan.

6) Pengelolaan sampah terpadu.

7) Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh.

8) Peningkatan peran serta usaha kecil dalam pengelolaan lingkungan.

9) Pengkajian dampak lingkungan.

10) Pengembangan sistem pengelolaan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air.

prioritas/program nasional.

Sistem Peringatan Dini: Penjaminan

berjalannya fungsi Sistem

Tidak ada program daerah yang

Wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah yang relatif aman dari



68

Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013;

mendukung prioritas/program nasional.

gangguan gempa baik vulkanik maupun tektonik

Penanggulangan bencana: Peningkatan kemampuan

penanggulangan bencana Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam.


10 PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK

Kebijakan: Kebijakan Pelaksanaan kebijakan

khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya

Memaksimalkan pencapaian hasil realisasi program dalam agenda pengurangan ketimpangan wilayah, program pengembangan perbatasan, program pengembangan daerah terpencil dan pulau-pulau

Pembangunan dan pengembangan akses jalan pada kawasan ekonomi produktif khususnya wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, dan kepulauan yang meliputi ruas jalan




69

kecil

Penyediaan dan Pengelolaan air Baku di wilayah pedalaman, pesisir, perbatasan dan kepulauan

Pembangunan infrastruktur pedesaan/daerah terisolir

Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan

wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010;


Daerah tertinggal: Pengentasan paling lambat

2014.

11 PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI

Perawatan: Penetapan dan

pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya,

Kepariwisataan Pengelolaan kekayaan budaya


Revitalisasi museum dan Ada program



70

perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;

daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional.

Sarana: Penyediaan sarana yang

memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota abupaten selambat- lambatnya Oktober 2012;


Kebijakan: Peningkatan perhatian dan

kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya;


Inovasi teknologi: Peningkatan keunggulan

komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan

Pembangunan budaya Pengelolaan keragaman budaya



71

iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.



72

3. 3. Rekomendasi

a. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi

Bidang Ekonomi

1. Untuk mendorong kegiatan investasi, selain diperlukan pengembangan

inovasi daerah melalui regulasi yang mampu menumbuhkan membuka

peluang usaha dan investasi juga diperlukan peraturan daerah tentang

penanaman modal. Melalui Perda tersebut kemungkinan terjadinya

tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan.

2. Untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di daerah, sektor usaha

produktif perlu ditumbuhkan dengan keterrlibatan aktif pemerintah daerah

dalam memfasilitasi kemitraan maupun dukungan pembiayaan dari

perbankan.

Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

1. Perlu menentukan indikator secara kuantitatif tentang program di bidang

pertanian

2. Perlu dibuat regulasi tentang pengembangan perkebunan besar sawit.

3. Untuk percepatan peningkatan produktivitas pertanian perlu

memprioritaskan program/kegiatan pembukaan lahan baru untuk

tanaman pangan dan perkebunan rakyat.

4. Perlu dibuat program prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan

5. Perlu ditambahkankan program peningkatan kemampuan

penanggulangan bencana

b. Rekomendasi Terhadap RPMJN

Bidang Ekonomi dan Investasi

1. Perlu dipertegas kembali tentang kewenangan dalam perizinan investasi

antar pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam lingkup kegiatan

investasi yang memanfaatkan potensi sumber daya dan unggulan

daerah. Sudah sepatutnya pemerintah pusat menyusun kebijakan untuk

menciptakan pemerataan investasi antar daerah sehingga tidak terjadi



73

penumpukan kegiatan investasi di kawasan atau wilayah-wilayah

tertentu.

2. Prakarsa pemerintah pusat dalam penciptaan lapangan kerja di daerah

sangat diharapkan terutama dukungan yang konsisten terhadap

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui skim

pembiayaan murah dan bantuan permodalan.

Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

1. Perlu ditambahkan indikator output dan outcome dalam program

2. Perlu disesuaikan waktu pelaksanaan RPJMN dan RPJMD

3. Perlu sinkronisasi RPJMN dan RPJMD dalam menentukan masalah dan

sasaran dalam bidang pertanian dan lingkungan hidup.



74

BAB IV KESIMPULAN

4.1. Pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009

Ketiga agenda RPJMN 2004 – 2009 yaitu agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman

Dan Damai, Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil Dan Demokratis, Dan Agenda

Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat , telah berhasil dilaksanakan dengan baik di Provinsi

Kalimantan Barat.

Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009 untuk agenda

aman dan damai dari aspek peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan

tindak kriminalitas di Kalimantan Barat (Kalbar) secara umum menunjukkan hasil yang

cukup memuaskan. Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif tersebut tersebut

juga dapat diukur dengan semakin meningkatnya jumlah dan nilai realisasi investasi di

Kalbar. Walaupun demikian, masih meningkatnya indek kejahatan konvensional dan

transnasional disebabkan beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya kriminalitas

tersebut, seperti pengangguran, kemiskinan, atau tingginya peluang dan kesempatan

setiap orang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Oleh karena itu upaya pencapaian

prioritas peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan tindakan kriminalitas

diarahkan untuk mencapai aspek yaitu: (1) penurunan angka pelanggaran hukum dan

Indeks Kriminalitas; dan (2) peningkatan kemampuan penuntasan atau penyelesaian

kasus kriminalitas tersebut untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat.

Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis

Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis tercermin dalam pencapaian

indikator pemberantasan tindak pidana korupsi dan akuntabilitas pelayanan publik, serta

kesetaraan gender. Kerjasama lembaga dan aparat penegak hukum (kepolisian,

kejaksaan, dan pengadilan) telah menunjukkan kinerja yang cukup baik ditandai dengan

peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus

korupsi di daerah sampai kepada keputusan pengadilan. Prestasi ini harus terus ditunjang

dengan mendorong terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan

pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu pembangunan yang

memperhatikan aspek gender serta upaya pengarusutamaan gender di Kalimantan Barat

telah mengalami kemajuan, dan telah relatif setara dengan hasil yang dicapai di wilayah



75

provinsi lainnya di Kalimantan. Kemajuan ini terkait dengan semangat pluralis dan

toleransi yang cukup baik. Demikian pula mulai membudayanya semangat kesetaraan

dalam dunia politik dan sosial ekonomi.

Agenda mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Agenda mewujudkan Kesejahteraan Sosial meliputi aspek sumber daya manusia,

pendidikan, kesehatan, ekonomi dan investasi, infrastruktur, pengentasan kemiskinan,

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan sumber daya manusia, tercermin dalam upaya meningkatkan Indek

Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, serta

penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu juga dilakukan upaya-upaya peningkatan

aktifitas ekonomi baik skala kecil, menengah, dan besar serta peningkatan investasi dan

perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menyangkut

pemanfaatan sumber daya meliputi sumber daya alam hayati dan sumber daya mineral,

pemanfaatan potensi energi, dan pembangunan infrastruktur dasar. Dari hasil evaluasi

menunjukkan indikator seperti IPM, pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan petani,

pembangunan infrastruktur, mengalami peningkatan walaupun masih banyak yang masih

di bawah standar nasional. Secara umum, usaha untuk meningkatkan kesejahteraan

sosial dapat berjalan dengan baik walaupun tidak stabil yang dipengaruhi oleh ekonomi

regional dan pegaruh krisis dan pasar global.

4.2. Relevansi RPJMN 2010-2014 Dengan RPJMD Provinsi

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008 – 2013 memiliki relevansi yang kuat dengan

RPJMN 2010 – 2014. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan program aksi dan prioritas

program yang termuat dalam RPJMN dengan prioritas program Provinsi. Hanya sebagian

kecil saja dari prioritas program nasional yang tidak ada pada RPJMD terutama yang

terkait dengan program di bawah kewenangan pusat seperti bidang hukum dan batas

negara, sistem transportasi nasional di luar pulau Kalimantan dan pemekaran wilayah.

Dalam beberapa hal, terdapat perbedaan prioritas antara RPJMN dengan RPJMD. Hal ini

terutama terkait dengan semangat otonomi daerah yang mana daerah memiliki

kewenangan dalam menentukan program prioritas sesuai dengan nilai strategis dan

ekonomis, manfaat dan dampak bagi kesejahteraan masyarakat yang berada di Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat.

Download - Laporan Akhir EKPD 2010 - Kalbar - Untan

Top Related