Download - Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek Oleh Surini Ahlan Sjarif,S.H. Penerbit Ghalia Indonesia

INTISARI

HUKUM BENDA

BURGERLIJK WETBOEK (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)

SURINI AHLAN SJARIF, S.H. Pengajar Hukum Perdata Sarat

Fakultas Hukum - Universitas Indonesia

~OBALIA I.DO.UU

pe~erbitan - percetakan - taka bu~:u

~GHALIA INDONESIA

JI. Pramuka Raya 4. tel. 884814 - 883842. Jakarta Timur

Toko Buku GHAUA INDONESIA Pusat Perdagangan Senen Blok I Lantai IV No. 27, 28, 29 tel. 357382

Cabang-cabang: JAKARTA SURABAYA BANDUNG

YOGYAKARTA SEMARANG PALEMBANG

: JI. Pramuka Raya 4, tel 884814 - 883842 : JI. Biliton 73, tei. 40458 : JI. Sumbersari Indah No. 12-7, tel. 611494, : JI. Soekarno - Hana : JI. Tegalrejo Tr II125A Rt. 14 : JI. Kauman Butulan 138, tel. 26230 : JI. Dr. Cipto 35

Penyalur tunggal buku terbita[l

Peoerbit HALAI AKSARA - Peoerbit YUDHISTIRA

dan

Pu.taka SAADlY AH

CETAKAN PERTAMA MUHARRAM 1405 - OKTOBER 1984 PERANCANG KULIT BONET YULIUS

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH GHALIA INDONESIA COPYRIGHT PADA GHALIA INDONESIA

HAK PENGARANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR

Dengan diterbitkannya buku lntisari Hukum Benda ini, bertambahlah serial Intisari Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Perdata di samping bidang Hukum lainnya. Sebagai bahan bacaan bagi para mahasiswa yang baru akan mempelajari Ilmu Hukum.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih pada Prof. R. Sardjono, S.H. selaku Pengajar Utama Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah turut mengoreksi naskah ini, dan khususnya kami tujukan pada Bapak Purnadi Purbacaraka, S.H. yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan buku ini.

Akhirnya ucapan terima kasih kami pada Penerbit GHALIA INDONESIA yang telah berkenan menerbitkan buku ini.

Wassalam,

SURINI AHLAN SJARIF

KATA SAMBUTAN

Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, sebagai bahan tingkat pertama Pendidikan Tinggi Hukum, meliputi segenap bidang hukum. Menjadi landasan yang serba pokok (asasnya), serba dasar (kerangkanya) dan serba umum (pengertiannya) bagi Ilmu Hukum yang diajarkan di tingkat 1ebih tinggimaka pengajaran Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia seyogianya menjamin kesinambungan pengetahuan mahasiswa sejak awal sampai akhir pendidikannya. Ha1 ini perlu untuk mencegah kesan bahwa pengajaran Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia seakan-akan tidak ada hubungannya dengan Ilmu Hukum yang diajarkan kemudian. Jaminan kesinambungan maupun pencegahan kesan sebagaimana dikemukakan itu kami ikhtiarkan dalam kerja sarna dengan staf pengajar yang berperan dalam bidang Ilmu Hukum masing-masing.

Intisari hukum benda menurut Hukum Perdata Barat yang disajikan Saudari Ny. Surini Ahlan Sjarif, S.H. dalam buku ini merupakan terbitan ketujuh seri inti sari bidang Ilm·u. Hukum masingmasing yang digarap o1eh staf pengajar bersangkutan.

Kepada Prof. R. Sardjono, S.H. dan Prof. R. Subekti, S.H. selaku Pengajar Utama beserta anggota staf bidang Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia saya ucapkan terima kasih atas kesediaan membantu kami dalam mengembangkan bidang Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.

Jakarta, Maret 1984.

Purnadi Purbacaraka,S.H.

DAFTAR lSI

KATA PENGANTAR ................................................................................. 3 KATASAMBUTAN ................................................................................... 5 DAFT AR lSI .............................................................................................. 6 Bab I PENDAHULUAN ........................................................................ 7

1. Pengertian Hukum Benda dan Hukum Agrasia ...................... 7 2. Sistem Hukum Benda dan Asasnya .. .......... ...... ...... ........ ........ 7

A. Sistem Hukum Benda .... .................................................. 7 B. Asas dalam Hukum Benda .............................................. 8

3. Arti Benda dan Pembedaannya .. ................................ ........... 8 4. Sumber Hukum Benda ........................................ ............ ...... 9

Bab II IHWAL HAK KEBENDAAN ......................................................... 11 1. Pengertian Hak Kebendaan .................................................... 11 2. Ciri dan Sifat Hak Kebendaan .......... ................ .............. ........ 11'

Bab III ANEKA HAK KEBENDAAN ........................................................ 13 1. Menurut KUHP Perdata ........................................................... 13 2. Menurut Hukum Agraria (UUPA) ........................................... 18

Bab IV PERALIHAN HAK KEBENDAAN SERTA PEMBUKTIANNYA.... 21 1. Peralihan Hak Kebendaan .............................. ................ ....... 21 2. Pembuktian Hak Kebendaan ...... ...... .......... ...... ...... ........ ........ 23

LAMPIRAN: 1. Burgerlijk Wetboek, pasal 499-528 dengan terjemahan Prof. R.

Soebekti, S.H. & Tjitro Sudibio ............................................................. 25 2. Daftar Contoh Pertanyaan ..................................................................... 39 3. Silabus PIH dan PTHI. ........................................................................... 41

I. Pendahuluan

1. Pengertian Hukum Benda dan Hukum Agraria

Hukum Benda/Zaken Recht mengatur hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum yang berwujud atau dengan lain_ perkataan hukum benda mengatur hubungan hukum antara subyek dengan benda. Dalam sistematika I1mu Hukum Perdata, hukum benda termasuk dalam hukum harta kekayaan tentang hak kebendaanlzakelijkrecht yaitu hak yang diikuti benda.

Adapun hukum agraria adalah bagian hukum benda yang khusus mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

2. Sistem Hukum Benda dan Asasnya

A. Sistem Hukum Benda

Hukum Benda menganut sistem tertutup, artinya setiap orang tidak dapat memperjanjikan hak lain di luar yang sudah ditentukan, dengan lain perkataan orang tidak dapat mengadakan hak kebendaan baru selain yang diatur dalam Buku II tentang benda, hal ini adalah merupakan kebalikan dari sistem yang dianut dalam Buku Ill. KUH Perdatatentang Perikatan yang memungkinkan para pihak untuk memperjanjikan hal-hal di luar yang sudah diatur dalam Buku III tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, sopan santun dan keteitiban umum.

INTISARI HUKUM BENDA 7

B. Asas dalam Hukum Benda

lsi hak kebendaan tidak dapat dipengaruhi oleh kehendak yang empunyaJpemilik hak tersebut, dalam hal bahwa setiap hak kebendaan dapat dipindahtangankan, karenanya adalah tidak mungkin memperjanjikan suatu hak kebendaan untuk tidak dipindahtangankan, lain halnya dengan hak pribadi (persoonlijk recht) yang memungkinkan si berpiutang/kreditur menyatakan kehendaknya atas tagihan yang merupakan haknya, misalnya apakah tagihan akan dialihkan atau dihapuskan terserah kepadanya.

3. Arti Benda dan Pembedaannya

Pengertian paling luas daripada bend a adalah segal a sesuatu yang dapat menjadi obyek haklkewajiban. Di sini benda berarti obyek (dalam) hukum sebagai lawan daripada subyek hukum atau pribadi dalam hukum, yaitu pengemban hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Hubungan hukum antara para subyek hukum umumnya menyangkut obyek hukum yang dapat berupa benda berwujud. Obyek hukum sebagai harta kekayaan seseorang meliputi juga kepentingan-kepentingan yang berupa pre stasi atau tagihanllunasan atas piutang/utang maupun hasil kreasi sebagai obyek hak cipta. Undang-undang mengatur pelbagai perbedaan arti benda: 1. a. Benda yang dapat diganti misalnya uang.

b. Benda yang tidak dapat diganti misalnya seekor kuda pacuan.

2. Benda yang dapat diperdagangkan misalnya mobil. 3. a. Benda yang dapat dibagi misalnya beras.

b. Benda yang tidak dapat dibagi misalnya seekor kuda. 4. Pembedaan yang terpenting ialah pembedaan dalam benda

bergerakllepas dan benda tak bergerakltetap yang dibedakan atas: a. benda bergerak karena sifatnya, menu rut pasal 509 KUH

Perdata ialah bend a yang dapat dipindahkan misalnya meja, kursi;

8 INTISARI HUKUM BENDA

b. benda bergerak karena ketentuan Undang-undang pasal 511 KUH Perdata misalnya "hak" memungut hasil (hasil yang dipungut) dari benda bergerak;

c. benda tak bergerak karena sifatnya misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya;

d. bend a tak bergerak karena ketentuan Undang-undang, pasal 508 KUH Perdata misalnya vruchtgebruik atas benda tak bergerak;

e. benda tak bergerak karena tujuan pemakaiannya ialah segala apa yang meskipun tidak sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah/bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk wa~tu yang lama misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik.

Pembedaan sub 4 adalah pembedaan yang terpenting yaitu dalam 4 (empat) hal: 1. Bezit terhadap benda bergerak sebagaimana diatur dalam

pasal 1977 KUH Perdata yaitu bezitter suatu benda bergerak berlaku sebagai eigenaar benda tersebut, tidak demikian halnya dengan bezitter atas benda tak bergerak.

2. Mengenai levering benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan langsung (fisik) sedangkan bagi benda tak bergerak dilakukan dengan prosedur balik nama.

3. Verjaring/daluwarsa bagi benda bergerak tidak dikenal, sebab bezit at as benda bergerak dianggap sarna dengan eigendom atas benda bergerak, sedangkan bagi benda tak bergerak dikenal adanya daluwarsa yang mungkin menghapuskan hak atau menimbulkan hak.

4. Mengenai pembebanan terhadap benda bergerak sebagai jaminan utang harus dilakukan dengan pand sedangkan terhadap benda tidak bergerak harus. dilakukan dengan "hipotek" .

4. Sumber Hukum Benda

Sumber tertulis Hukum Benda sebelum tahun 1960 hanyalah yang tertuang di dalam KUH Perdata Buku II tentang benda

INTlSARI HUKUM BENDA 9

dimulai pasal 499 KUH Perdata sampai dengan pasal 829 KUH Perdata. Sejak tahun 1960 dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria maka segala aturan yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang termuat di dalam KUH Perdata dihapuskan kecuali aturan-aturan yang mengenai hipotek. Dengan demikian maka pada saat ini hukum benda terdapat dalam 2 (dua) ketentuan tertulis, di samping hukum benda ad at yang belum terliputltercakup dalam Undangunda'ng No.5 Tahun 1960. Maka di luar hal yang menyangkut bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, Hukum Benda Barat dimuat dalam KUH Perdata, khususnya tentang benda bergerak, selain yang terdapat dalam Hukum Adat.


II. Ihwal Hak Kebendaan

1. Pengertian Hak Kebendaan Yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak atas

suatu benda yang merupakan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, karena itu dapat juga disebut hak jamak arah. Hak kebendaan bersifat mutlak/absolut sebagai lawan dari hak perseorangan/pribadi yang nisbi/relatif yang hanya dapat dipertahankan terhadap pribadi tertentu atau dengan lain perkataan yang hanya menimbulkan kewajiban pad a pihak tertentu, karena itu dapat juga disebut sebagai hak searah.

2. Ciri dan Sifat Hak Kebendaan

a. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak/jamak arah dalam arti dapat dipertahankan terhadap siapapun.

b. Hak kebendaan mempunyai zaaksgevolg atau droit de suit artinya hak terse but diikuti benda pada siapa hak terse but berada: hak diikuti benda. Misal:

A mempunyai hak vruchtgebruik atas rumah B, kemudian B menjual rumah terse but kapada C maka A di sini tetap dapat melakukan hak vruchtgebruiknya terhadap C sebagai eigenaar yang baru atas rumah tersebut.

c. Ciri lain mengenai hak kebendaanadalah hal prioritas (yang lebih dahulu) terjadinya, tingkat hak yang lebih dahulu lebih


tinggi dari hak yang terjadi kemudian. Misal:

Seorang eigenaar menghipotekkan tanahnya, kemudian tanah tersebut diberikan pada orang lain dengan hak memungut hasil, maka di sini hak hipotek masih tetap ada pad a tanah yang dibebani hak memungut hasil, karena hak hipotek tersebut lebih tinggi. tingkatannya.

d. Bak kebendaan berupa droit de preference atau hak didahulukan. Misal:

A mempunyai hak memungut hasil atas barang milik B, kemudian B jatuh pail it maka A masih tetap bisa mempertahankan haknya tersebut, Hak memungut hasil dapat diperiakukan terhadap siapa pun tanpa dipengaruhi oleh faillissement.

e. Pada hak kebendaan orang mempunyai macam-macam aksi sebagai cara untuk mengatasi gangguan terhadap haknya. Misalnya:

1. Penuntutan kembali oleh pemilik benda semula. 2. Penuntutan ganti rugi terhadap siapa yang mengganggu

haknya. Gugatan yang menyangkut hak kebendaan disebut gugat kebendaan.

f. Ciri lain adalah bahwa pemindahan hak kebendaan itu harus dilakukan secara penuh. Sedang dalam hak perseoranganlpribadi kemungkinan pemindahan hak tidak dapat secara penuh karena pada hak perseorangan/pribadi, kekuasaan at as suatu bend a milik orang lain tidak boleh dipindahkan pad a pihak ketiga. Misalnya:

Seorang pen yew a tidak boleh memindahkanhak sewanya pada pihak lain.


III. Aneka Hak Kebendaan

1. Menurut KUH Perdata

A. Bezit Pengertian bezit ialah suatu keadaan senyatanya sese orang

menguasai bend a seolah-olah kepunyaan sendiri, yang dilindungi oleh hukum dengan tidak memasalahkan asal benda terse but.

Dari pengertian bezit dapat diambil kesimpulan bahwa bezit mempunyai 2 (dua) anasir: 1. Penguasaan langsung. 2. Kemauan memiliki. Dalam hal itu pengertian bezit harus dibedakan dengan detentia, seorang "detentor" (penyewa misalnya) tidak mempunyai anasir kemauan untuk memihki benda yang disewanya.

Macam-macam bezit.

Dilihat dari sudut bezitter ada 2 (dua) macam bezit: 1. Bezitter tegoede trouwlberitikad baik yaitu seorang yang

menguasai suatu benda karena membehnya dalam suatu pelelangan umum yang mungkin hasil curian.

2. Bezitter tekwader trouwlberitikad buruk yaitu seorang menguasai suatu benda, sedang ia tahu bahwa benda tersebut hasil curian/kejahatan.

Cara memperoleh bezit. a. Benda bergerak yang diperoleh secara langsung dengan


pengambilan benda tersebut dari tempat semula sehingga terang dan tegas kemauan untuk memiliki.

b. Benda bergerak yang diperoleh secara pengoperan yaitu dengan cara penyerahan langsung dari bezitter lama ke bezitter baru barang-barang dalam gudang cukup dengan penyerahan kunci.

c. Benda tak bergerak perolehannya dapat secara langsung misalnya untuk sebidang tanah seorang harus mendudukil menguasai tanah tersebut secara terus-menerus selama satu tahun dengan tidak mendapat gangguan dari orang lain/pihak lain (annaal bezit). Benda tak bergerak yang diperoleh secara pengoperan cukup dengan suatu pernyataan beJaka.

B. Eigendom

Pengertian eigendom adalah suatu hak yang paling sempurna atas suatu benda.

Seorang yang mempunyai hak eigendom dapat memperlakukan apa saja terhadap bend a yang dimilikinya, menggadaikan menjual bahkan merusaknya asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang atau hak orang lain.

Semula memang hak eigendom dipandang sebagai sungguhsungguh mutlak dalam arti yang tidak terbatas, tetapi daJam perkembangannya timbuJ pengertian tentang asas kemasyarakatan, maka hak eigendom yang bersifat mutlak itu pun dibatasi. Hal ini pun tercantum dalam Undang-undang tentang Pokokpokok Agraria, UU No.5 Tahun 1960, yang menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosiaJ.

Cara memperoleh hak eigendom: 1. Pengambilan (membuka tanah). 2. Natrekking (suatu bend a bertambah karena perubahan alam). 3. Lewatnya waktulverjaring. 4. Penyerahan overdrachtllevering.


c. Naburige Erven

Pengertian naburige erven adalah hak dan kewajiban antara pemilik pekarangan yang satu dengan pemilik pekarangan yang lainnya yang bertetangga.

Pada pekarangan yang berbatasan seringkali sedemikian sifatnya sehingga seorang eigenaar harus membiarkan tetangganya untuk berbuat sesuatu demi untuk kepentingan pekarangannya misalnya sebatang pohon milik A menjulur ke arah pekaranga!1 milik B, dalam hal ini B berhak memotong dahan yang melintas ke pekarangannya.

D. Erfdienstbaarheid

Pengertian erfdienstbaarheid adalah suatu kewajiban yang dibebankan atas pemilik suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lainnya yang berbatasan. Misalnya A harus mengizinkan B (tetangganya) untuk membuat saluran air yang melintasi pekarangannya (A).

E. Vrucht Gebruik

Pengertian vrucht gebruik ialah suatu hak kebendaan untuk menarik hasil dari benda milik orang lain dengan kewajiban untuk menjaga supaya benda itu tetap dalam keadaan semula.

Vrucht gebruik hanya dapat diberikan at as benda yang tidak akan hilang/berkurang karena pemakaiannya yaitu benda yang tidak dapat diganti.

Hak vrucht gebruik selalu diberikan secara pribadi karen a hak itu dengan sendirinya beralih kembali, jika pemegang vrucht gebruik meninggal (hak vrucht gebruik tidak dapat diwariskan).

F. Gebruik & Bewoning

Gebruik & Bewoning berarti pemakaian/penggunaan dan menempati/mendiami.

Mengenai gebruik & bewoning diatur dalam pasal 818 KUH Perdata tetapi pasal tersebut tidak memberikan petunjuk apakah isi haknya. Pengertian hak pemakaian ialah hak kebendaan yang


hampir mendekati hak vruchtgebruik/hak pungut hasil tetapi lebih sempit lingkupnya dalam arti bahwa hak tersebut bertujuan untuk dipergunakan demi kepentingan orang yang berhak sendiri atau keluarganya. Jadi hanya orang yang diberi hak saja yang boleh mempergunakan benda yang dibebani hak pemakaian dan menarik hasil sebagai tempat tinggal maka hak itu disebut Recht van Bewoning pasal 826 KUH Perdata.

Hak ini berakhir dengan sendirinya jika pemegang haknya meninggal dunia atau ditetapkan jangka waktu berakhirnya dalam akte, dalam praktek hak ini jarang dijumpai.

G. Bevoorechte (in-)Schulden Bevoorechte (in-)schulden adalah piutang yang diistimewakan (privilege) .

Arti privilege menurut pasal 1134 KUH Perdata adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih/kreditur yang diberik~lll undang-undang melihat sifat piutangnya. Walaupun privilege mempunyai sifat yang menyerupai pand atau hipotek tetapi privilege tidak tepat disebut hak kebendaan, karena privilege baru timbul jika kekayaan yang dijadikan jaminan sudah disita dan ternyata tidak cukup~ untuk melunasi semua hutang, di laIn pihak privilege tidak memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Seorang penagih tidak dapat menyita suatu bend a tanpa memegang titel executoriaal suatu putusan hakim.

Privilege berbeda dengan hipotek dan pand karena privilege itu bij wet atau dengan undang-undang sehingga sifat pi~tangnya s.ebagai sesuatu akibat hukum yang untuk kepentingan umum dilekatkan undang-undang kepada perbuatan hukum para pihak terhadap hal-hal yang diperkenankan terhadap pihak ketiga (privilege tidak memberikan hak kebendaan tetapi lebih kuat dari hak menagih pad a umumnya).

H. Pand dan Hipotek

Pand dan Hipotek adalah hak kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda tidak untuk dipakai tetapi sebagai jaminan atas piutang seseorang.


Pand adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diciptakan dengan menyerahkan benda tersebut, bertujuan untuk menjamin pelunasan suatu hutang (pasal 1150 KUH Perdata).

Pand dinamakan hak accesoirelikutan artinya hak itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu hutang-piutang yang dijamin dengan hak tersebut.

Obyek dari Pand adalah bend a bergerak kepunyaan orang yang berhutang dan atau pihak ketiga. Menurut undang-undang, Pand baru lahir dengan penyerahan bend a yang dijadikan jaminan/tanggungan oleh pandgeverldebitur kepada pandnemerl kreditur. Penyerahan benda, oleh undang-undang dianggap sebagai syarat mutlak untuk terbitnya suatu Pando

Syarat bahwa yang dijadikan jaminan harus diserahkan secara langsung sebagai syarat mutlak terbitnya suatu pand dalam praktek sering dirasakan suatu keberatan, dengan demikian timbullah suatu perkembangan baru berdasarkan pand ini yang kemudian dikenal dengan fiduciaire eigendoms overdracht yaitu suatu penyerahan hak milik (bukan bendanya) berdasarkan suatu kepercayaan/pengakuan.

Fiduciaire eigendoms overdracht ini timbul karena kebutuhan dalam praktek, sebagai dasar hukum dari fiduciare eigendoms overdracht ini adalah keputusan Hoge Raad yang dikenal dengan nama Bier-brouwerij arrest.

Hipotek menurut pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda tak bergerak yang bertujuan untuk menjamin pelunasan suatu hutang (dengan penjualan benda yang dijadikan jaminan).

Hubungan hipotek harus dibuat dengan akte autentik yaitu akte notaris dan saat ini dengan suatu akte PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Untuk dapat mempunyai kekuatan pembuktian dan berlaku terhadap pihak ketiga akte hipotek harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Tanah di wilayah letak tanah/persil yang dijadikan jaminan itu.


Orang yang memberi jaminan disebut pemberi hipotek sedang pihak yang menerimanya dinamakan pemegang hipotek.

Pemegang hipotek mempunyai hak untuk mendapat pelunasan yang lebih didahulukan daripada kreditur lainnya (Preferent). Seperti halnya dengan pand, hipotek pun bersifat accesoire digantungkan pada perjanjian pokok yaitu perjanjian utang~

piutang. Arti dari hak accesoire adalah bahwa hipotek melekat pad a

obyeknya selama hutang belum lunas dan turutberpindah apabila benda yang dijamin dengan hipotek dipindahkan pada orang lain.

2. Aneka Hak Menurut UUPA (Agraria)

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu setelah berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960, maka seluruh ketentuan Buku II tentang Benda sepanjang yang mengatur mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dihapuskan kecuali mengenai hipotek.

Dengan demikian berarti bahwa pada saat ini hukum tanah kita sudah terunifikasi dalam UUPA tersebut yang berlaku secara nasional.

Berbagai hak atas tanah yang bersifat tetap diatur dalam pasal 16 UUPA: 1) Hak milik yaitu hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh

yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan pad a pihak Jain. Yang dapat (menjadi subyek) hak milik hanya warga negara Indonesia. Hak milik menurut UUP A jika dibandingkan dengan hak kebendaan daJam KUH Perdata adalah haknya mirip dengan hak eigendom.

2) Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu paling lama 25 tahun (35 tahun -25 tahun dapat diperbaharui kemudian kembali pada subyeknya). Peruntukan tanah dengan hak guna-usaha adalah untuk perusahaan pertanian,


peternakan dan perikanan. Hak guna-usaha ini jika dibandingkan dengan-hak kebendaan menurut KUH Perdata mirip hak erfpacht.

3) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di at as tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (30 tahuh - 20 tahun diperbaharui) kemudian kembali pada subyeknya. Hak guna bangunan ini mirip hak opstai dalam KUH Perdata.

4) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dan keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UU ini. Subyek hak pakai adalah: a. warga negara Indonesia, b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia, c. badan-badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di

Indonesia, d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indo

neSIa.

5) Hak sewa atas bangunan; seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, jika ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sejumlah uang, sebagai uang sewa. Subyek hak sew a adalah: a. warga negara Indonesia, b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia, c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia, d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indo

neSIa.


Catatan: Agak meragukan apakah lembaga ini termasuk hak kebendaan.

6) Hak membuka hutan dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak lainnya yang bersifat sementara diatur dalam pasal 51 UUPA, pengaturan hak yang bersifat sementara itu sedemikian rupa agar terbatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan UUPA dan hak terse but dalam waktu singkat diusahakan akan dihapus. Hak sementara tersebut berupa: 1. Hak gadai yang merupakan hubungan hukum antara seseo

rang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya.

2. Hak usaha bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukum (yang disebut penggarap) untuk menyelenggarakan usaha p~rtanian di atas tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya.

3. Hak menumpang, adalah hak yang memberi wewenang kepada sese orang (numpang, magersari) untuk memberikan dan menempati rumah di atas pekarangan orang lain (dunung).

4. Hak sewa atas tanah pertanian.

Catatan: Hak gadai menurut Hukum Adat adalah hak atas tanah dalam waktu Penerima gadai belum tnenerima uang tebusan dari Pemberi Gadai (Hak Gadai tersebut tidak bersifat accesoire). Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Atas Tanah dalam Hukum Adat bukan hak kebendaan tetapi sebagai Hak Pribadi yang menyangkut tanah karena dasarnya adalah "transsactie waarbij grond betrokken is (perjanjian "obligatoir" yang menyangkut tanah) bukan "grond transsachtie" (penyerahan tanah).


IV. Peralihan Hak Kebendaan Serta Pembuktiannya

1. Peralihan Hak Kebendaan

Peralihan hak kebendaan berkaitan erat dengan penyerahan bend a yang dapat dibedakan: A.Penyerahan benda bergerak. B.Penyerahan benda tak bergerak.

A. Penyerahan Benda Bergerak

Dalam penyerahan benda bergerak harus dibedakan pe,nyerahan benda bergerak yang berwujud dan "benda bergerak" (obyek hukum) tak berwujud. Penyerahan benda bergerak berwujud diatur dalam pasal 612 ayat (1) KUH Perdata yang dilakukan dengan penyerahan nyatalfeitelijke levering atau penyerahan dari tangan ke tangan, akan tetapi adakalanya penyerahan secara nyata terse but dilakukan dengan hanya menyerahkan kunci-kunci dari gedung tempat benda bergerak disimpan.

Penyerahan itu dapat juga dilakukan secara:

1. Traditio brevu manu (penyerahan dengaD; "tangan pendek", misalnya: A meminjam buku pada B kemudian ternyata B membutuhkan uang, untuk itu B menjual buku tersebut pada A, penerimaan hak tanpa pemindahan bend a karena pemilik baru telah memegang benda itu sebelumnya.


2. Constitutum possesorium (penyerahan dengan melanjutkan penguasaan bendanya), misalnya penyerahan hak tanpa pemindahan benda karena seteJah menjual bendanya pemilik lama kemudian meminjam/menyewa benda itu.

Peralihan "benda bergerak" tak berwujud dapat dibedakan: 1. Penyerahan dari surat piutang "aan toonder" (pembawa)

diatur dalam pasal 613 ayat (3) KUH Perdata, dilakukan dengan penyerahan nyata.

2. Penyerahan dari surat piutang "op naam" (atas nama) diatur dalam pasal 613 ayat (1) KUH Perdata, dilakukan dengan cessie (bukti penyerahan) yaitu dengan surat autentik atau surat di bawah tangan yang menyatakan bahwa piutang telah dipindahkan pada seseorang, peralihan hak berdasarkan cessie ini biasanya karen a ada jual beli.

3. Penyerahan piutang "aan order" diatur dalam pasal 613 ayat (3) KUH Perdata dilakukan dengan penyerahan surat tersebut dan dengan endossemen (catatan "punggung"), yaitu menuliskan di balik surat piutang tersebut yang menyatakan terhadap siapa piutang terse but beralih.

B. Penyerahan Benda Tak Bergerak Dalam hal peralihan hak atas benda tak bergerak, KUH

Perdata mengaturnya pada pasal 616-620; tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku di Indonesia, karena berdasarkan ketentuan pasal 24 O. V. yang menyatakan bahwa penyerahan benda-benda tak bergerak tidak mengikuti cara-cara yang ditentukan dalam pasal 616-620 KUH Perdata.

Yang berlaku adalah ketentuan yang sudah ada sebelum KUH Perdata dinyatakan berlaku tahun 1848; yaitu ketentuan Overschijving Ordonantie Stbl. 1834 No. 27 yang mengatur penyerahan benda-benda tak bergerak harus dilakukan dengan balik nama yaitu dengan pendaftaran yang harus dilakukan di hadapan Hakim Raad van Justitie (pengadilan sehari-hari untuk orang-orang Eropa).

Kemudian pada masa setelah kemerdekaan RI membuat Iperaturan UU No. 24 Tahun 1954 (LN No. 1954-78) yang


menyatakan bahwa penyerahan benda-benda tak bergerak harus mendapat izin dari Menteri Kehakiman jika tanpa izin, maka peralihan tersebut batal demi hukum.

Setelah berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960, di dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam PP 10 Tahun 1961 dalam pasal 19 diatur: Tiap-tiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan atau meminjam uang dengan hak atas tapah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yangditunjuk oleh Menteri Agraria (Mendagri). .

2. Pembuktian hak Kebendaan

Seperti halnya dalam peralihan hak kebendaan dalam pembuktiannya pun kita harus membedakan bukti hak atas benda bergerak dan hak atas benda tak bergerak.

A. Pembuktian Hak Atas Benda Bergerak Dalam membahas bag aim ana membuktikan adanya suatu

hak atas benda bergerak, kita dapat meneliti ketentuap pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bezit berlaku sebagai titel sempurna atau tepatnya eigendom atas bend a bergerak cukuplah dibuktikan bahwa benda tersebut adalah dalam bezit seseorang kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Sehubungan dengan hal terse gut di atas dikenal ada suatu teori legitimasi (legitimatie teorie) Paul Scholten yang menyatakan: Pada umumnya hak eigendom atas suatu benda hanya dapat berpindah secara sah jika seseorang memperolehnya dari orang yang berhak memindahkan eigendom atas benda terse but yaitu pemiliknya, dengan demikian akan dapat dimengerti bahwa kelancaran lalu-lintas hukum akan sangat terganggu, jika dalam setiap jual beli barang bergerak si pembeli harus menyelidiki dahulu apakah sungguh-sungguh mempunyai hak milik atas benda yang dijualnya, maka untuk kepentingan lalu lintas hukum tersebut pasal 1977 menetapkan mengenai barang bergerak


si penjual dianggap sudah cukup membuktikan eigendomnya dengan menunjukkan bahwaia menguasai barang tersebut seperti seorang eigenaar dengan lain perkataan si penjual menguasai benda terse but dalam kedudukan bezitten menurut pengertian hukum, dengan demikian tidak perlu memperhatikan bagaimana cara ia mendapatkannya (titel), dan tidak usah memperlihatkan tanda bukti tentang 'hak eigendomnya.

Dalam hal kemudian ternyata si penjual bukan pemilik yang sebenarnya maka pasal 1977 KUH Perdata memberikan perlindungan pada si pembeli barang dengan "mengorbankan" kepentingan eigenaar yang sebenarnya. Walaupun demikian eigenaar yang sebenarnya selalu berhak menggugat pihak yang tanpa titel menyebabkan benda itu menjadi eigendom pembeli ini (E.M. Meyers).

B. Pembuklian Hak Alas Benda-benda Tak Bergerak

Sebelum berlakunya UUP A bukti hak atas tanah bagi orang yang berhak berupa; surat bukti hak yang diberikan oleh pejabat overschijvings ambtenaar yang dikenal dengan akte balik nama, untuk tanah-tanah yang tunduk pad a hukum perdata barat yang berupa tanah-tanah dengan hak barat.

Untuk tanah yang tunduk pada Hukum Adat tidak dikenal suatu alat bukti dalam bentuk yang tertulis, tetapi masyarakat awam beranggapan bahwa surat (tanda bukti) pembayaran pajak (verponding) itu sebagai tanda bukti hak at as tanah.

Setelah berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 dengan PP. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah semua tanah di wilayah RI diperintahkan untuk didaftarkan. Sehingga mereka yang berhak atas tanah akan memperoleh tanda bukti pemilikan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat yang terkenal dengan nama sertifikat yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul.


Kitab Un dang-Un dang Hukum Perdata

Buku II Bab Kesatu

Tentang Kebendaan dan Cara Membeda-bedakannya

BAGIAN KE SATU

Tentang kebendaan umumnya.

499. Menurut paham undangundang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikmisai oleh hak milik. 500. Segala apa yang karen a hukum periekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan, seperti pun segala hasil daripada kebendaan itu, baik hasil karena alam, maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pad a kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari pada kebendaan tadi. 501. Dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan istimewa menurut Undang-undang atau karena perjanjian tiap-tiap hasil perdata adalah bagian daripada se-

Lampiran I Het Burgerlijk Wetboek

Boek II Eerste Titel

Van de zaken en derzelver onderscheiding

EERSTE AFDEELING

Van zaken in het algemeen

De wet verstaat door zaken aile goederen en reg ten welke het voorwerp van eigendom kunnen zijn. (Bw. 503, 519, 833, 955, 1131). Al hetgeen door regt van natrekking tot eene zaak behoort, daaronder begrepende vruchten, zoowel natuurlijke als die door nijverheid worden verkre~en,

zoo lang dezelve tak-of wortelvast, of aan den grond gehecht zijn, maakt een gedeelte der zaak uit. (Bw. 502, 588v.; Credo verb. 4; Civ. 547). ..

De burgerlijke vruchten worden aileen geacht een gedeelte der zaak uit te maken, zoo lang dezelve niet opeischbaar zijn; behoudens de bijzondere


suatu kebendaan, jika dan selarna hasil itu belurn dapat ditagih.

502. Yang dinarnakan hasil karena alarn ialah: 1. segala apa yang turnbuh-tirn

bul dari tanah sendiri; 2. segala apa yang rnerupakan

hasil dari atau dilahirkan oleh binatang-binatang.

Hasil karena pekerjaan orang yang ditarik dari tanah ialah segala apa yang diperoleh karena penanarnan di atasnya; yang dinarnakan hasil perdata ialah: uang sewa, uang upeti, uang angsuran dan uang bunga.

BAGIAN KEDUA Tentang cara membeda-bedakan kebendaan.

503. Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak at au tak bertubuh.

504. Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sarna lain rnenurut ketentuan-ketentuan dalarn kedua bagian berikut.

505. Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan; kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilarnana karena dipakai, rnenjadi habis.


wetsbepalingen en overeenkornsten. (Bw. 761v.; 251v.; 1397; Credo verb. 4; Civ. 547).

Natuurlijke vruchten zijn: 1. degene welke de aarde uit

haar zelve voortbrengt; 2. al hetgeen de beesten opleve

ren of uit de beesten geboren wordt.

Vruchten van nijverheid, die uit den grond getrokken worden, zijn al hetgeen door bebouwing verkregen wordt.

Burgerlijke vruchten zijn huur-en pachtpenningen, interessen van geldsornrnen en verschuldigde renten (Bw. 762; Civ. 583v.).

TWEEDE AFDEELING

Van de onderscheiding der zaken.

Zaken zijn licharnelijk of onlicharnelijk. (Bw. 547, 559, 612; Civ. 1607, 2075). Zaken zijn roerend of onroerend, volgens de bepalingen der twee volgende afdeelingen. (AB. 17; Bw. 519, 545v., 550, 555, 1150, 1162, 1963, 1977; Rv. 443, 493, 714, 720, 763a, enz.; Civ. 516). Roerende zaken zijn verbruikbaar of onverbruikbaar; verbruikbaar zijn de zoodanige die door gebruik verloren gaan. (Bw. 757, 822,1384, 1427, 1742, 1754; Civ. 587, 589).

BAGIAN KETIGA

Tentang kebendaan tak bergerak.

506. Kebendaan tak bergerak ialah: 1. pekarangan-pekarangan dan

apa yang didirikan di atasnya; 2. penggilingan-penggilingan,

kecuali apa yang nanti akan dibicarakan dalam pasal 510;

3. pohon-pohon dan tanaman ladang, yang dengan akarnya menancap dalam tanah; buahbuah pohon yang belum dipetik,· demikian pun barang-barang tambang seperti: batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama benda-bend a itu belum terpisah dan dig ali dari tanah;

4. kayu tebangan dari kehutanhutanan dan kayu dari pohonpohon yang berbatang tinggi, selama kayu-kayuan itu belum dipotong;

5. pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan guna menyalilrkan air dari rumah at au pekarangan; dan pada umumnya segala apa yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah. 507. Karena peruntukannya, termasuklah dalam paham kebendaan "tak bergerak.

1. dalam perusahaan pabrik: barang-barang hasil pabrik itu

DERDE AFDEELING

Van onroerende zaken

Onroerende zaken zijn: 1. gronderven en hetgeen daar

op gebouwd is; (Bb. 1330); 2. molens, met uitzondering van

zoodanige waarvan in art. 510 wordt gehandeld;

3. boomen en veldgewassen, die met hunne wortels in den grond vast zijn, onafgeplukte boomvruchten, mitsgaders delfstoffen, als: steenkolen, veen en dergelijke, zoo lang deze voorwerpen nog niet van den grond gescheiden en uitgedolven zijn; (Bw. 500, 1140; Rv. 509);

4. schaarhout van kapbosschen en hout van hoogstammige boomen, zoolang het zelve niet gekapt is;

5. buizen of goten, die tot waterleiding in een huis of op een erf dienen; en, in het algemeen, alles wat aan een erf of aan een gebouw aard of nagelvast is. (Cred. verb. 4; Civ. 517-521, 523).

Door bestemming worden onder onroerende zaken begrepen: 1. bij fabrijken, trafijken, mo

lens, smederijen en dergelijke onroerende zaken, de persen,


sendiri, penggilingan-penggilingan, penggemblengan besi dan barang-barang tak bergerak yang sejenis itu, apitan besi, kwali-kwali pengukusan, tempat api, jambang-jambang tong-tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk dalam asas pabrik pun sekiranya barang-barang itu tak tertancap atau terpaku;

2. dalam perumahan: cermincermin, lukisan-Iukisan dan perhiasan lain-Iainnya, sekedar barang-barang itu dilekatkan pada papan at au pasangan b~tu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran ruangan pun sekiranya barang-barang itu tak terpaku;

3. dalam kemilikan tanah: lungkan atau timbunan gemuk'diperuntukkan guna merabuk tanah; burung merpati termasuk dalam kawan, sarang burung yang dapat dimakan, selama belum dipetik, ikan yang ada dalam kolam;

4. bahan pembangunan gedung berasal dari perombakan gedung; jika diperuntukkan guna mendirikan kembali gedung itu; dan pada umumnya, benda-benda yang oleh si pemilik telah dihubungkan de-


disteleerketels, ovens, kuipen, vaten en verdere gereedschappen, bepaaldelijk tot derzelver wezen behoorende, al waren die voorwerpen niet aard-of nagelvast;

2. bij woonhuizen, de speigels, schiderijen en andere sieraden, wanneer qet hout of muurwerk waarop dezelve zijn vastgemaakt, een gedeelte is van het beschot, den muur of het pleisterwerk, van het vertrek; al waren die voorwerpen overigens niet nagelvast;

3. bij landelijke eigendommen, de mesthoop of mestvaalt tot bemesting der landen bestemd; de duiven tot eene duivenvlugt behoorende; de eetbare vogelnestjes, zoolang dezelve niet ingezameld zijn; de visschen die zich in de vijvers bevinden;

4. de bouwstoffen, welke van de afbraak van een gebouw voortkomen, indien zij bestemd zijn om het gebouw weder op te trekken; en, in het algemeen, aIle zoodanige voorwerpen, welke de eige-

ngan kebendaan tak bergerak guna dipakai selamanya. Si pemilik dianggap telah menghubungkan benda-benda yang demikian kepada kebendaan tak bergeraknya, bilamana benda-benda itu dilekatkan padanya dengan pekerjaan menggali, pekerjaan kayu atau pemasangan batu, atau bilamana benda-benda itu tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus atau merusak bagian daripada kebend a an tak bergerak tadi, di mana benda-bend a itu dilekatkannya.

508. Yang juga merupakan kebendaan tak bergerak ialah hakhak sebagai berikut: 1. hak pakai hasil dan hak pakai

atas kebendaan tak bergerak;

2. hak pengabdian tanah;

3. hak numpang-karang;

4. hak usaha;

5. bunga tanah, baik berupa uang, maupun berupa barang;

6. bunga sepersepuluh; 7. pajak pekan atau pasar, yang

diakui oleh Pemerintah dan

naar tot een blijvend gebruik aan zijne onroerende zaak verbonden heeft. De eigenaar wordt geacht zoodanige woorwerpen tot een blijvend gebruik aan zijne onroerende zaak verbonden te hebben, waneer dezelve daaraan zijn vastgehecht door aard, timmer of metselwerk, of wanneer zij daarvan niet kunnen worden losgemaakt, zonder dezelve te breken of te baschadigen, of zonder het gedeelte van het onroerend voorwerp, waaraan zij zijn vastgehecht, te breken of te beschadigen. (Bw. 506, 517, 586, 780, 1164, 1567, 1921; Rv. 451-1; Credo verb. 4; Civ. 524, 525, 532).

Zijn alsmede onroerende zaken de navolgende regten: (Bb. 2936). 1. het vruchtgebruik en gebruik

van onroerende zaken; (Bw. 756v, 811v);

2. de erfdienstbaarheden; (Bw. 674v);

3. het regt van opstal; (Bw. 711; S. 1834-41 jo. 1838--46);

4. het erfpachtsregt; (Bw. 727v; S. 15--422, art. 6);

5. grondrenten, het zij in geld of in natura verschuldigd; (Bw. 737v.);

6. het tiendregt; (Bw. 740v.); 7. de bezaars of markten, door

de regering erkend, en de


hak-hak istimewa yang melekat padanya;

8. gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan tak bergerak.

BAGIAN KEEMPA T

Tentang kebendaan bergerak.

509. Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan.

510. Kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu, adalah kebendaan bergerak. 511. Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undangundang harus dianggap: 1. hak pakai hasil dan hak pakai

atas kebendaan bergerak; 2. hak atas bunga-bunga yang

diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup;

3. perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih at au yang mengenai benda-benda beq~erak;


daaraan verknochte privilegien; (S. 1829-111; 1854-1; 1854-63; 1855-72; 69-66; 78-320; RPL. 46);

8. de regtsvorderingen, dienende om onroerende zaken terug te eischen of te doen leveren. (Bw. 1162v.; Civ. 526; Mijnw. 18).

VIERDE AFDEELING

Van roerende zaken.

Roerende zaken uit haren aard zijn de zoodanige die zich zelve kunnenverplaatsen, of die verplaatst kunnen worden. (Bw. 513; Civ.528).

Sehepen, schuiten, ponten, op vaartuigen geplaatste of andere losse molens en baden, en dergelijke voorwerpen, zijn roerende zaken. (Bw. 506-2; K. 309; Civ. 531).

Als roerende zaken door wetsbepaling worden beschouwd:

1. het vruchtgebruik en gebruik van roerende zaken; (Bw. 756, 818v.);

2. gevestigde renten, het zij altijddurende of lijfrenten; (Bw. 1770v.);

3. verbindtenissen en vorderingen, die opeischbare geldsommen of roerende goederen tot onderwerp hebben.

4. sera-sero, atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Serosera atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.

5. andil dalam perutangan alas beban negara Indonesia, baik maupun karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat, surat-surat pengakuan utang, obligasi at au surat-surat lain yang berharga, beserta kupon-kupon at au surat tanda bunga, yang termasuk di dalamnya.

6. Sera-sera atau kupon obligasi dalam perutangan lain, termasuk juga perutangan yang dilakukan negara-negara asing.

512. Apabila dalam undang-undang, atau dalam sesuatu perbuatan perdata dipakai istilah: barang-barang bergerak, perkakas rumah, mebel-mebel atau perabot rumah tangga, perhiasan rumah tangga, at au rumah derigan segala apa yang ada di dalamnya, dan kesemuanya itu tanpa kata-kata tambahan, perluasan atau pembatasan, maka

4. actien of aandeelen in maatschappijen van geldhandel, koophandel of nijverheid; zelfs wanneer onroerende goederen, tot die ondernemingen betrekkelijk, aan die maatschappijen toe behooren. Deze actien of aandee len worden geacht raerende zaken te zijn, doch ten opzigte van ieder der deelgenooten alleenlijk zoo lang de gemeenschap duurt; (K. 40);

5. aandeelen in's rijks schuld, en in die ten laste van Indonesie, het zij dezelve bestaan in inschrijvingen op het graotboek, het zij in certificaten, schuldbekentenissen, obligatien of andere effecten, met die daartoe behoorende coupons of rente-bewijzen.

6. actien in of coupons van obligatien van aile andere geldleeningen, daarander begrepen die, welke door vreemde mogendheden zijn aangegaan. (Bw. 508, 513v.; Cov. 529).

Indien bij de wet, of in eenige burgerlijke handeling, de uitdrukking wordt gebezigd van raerende goederen, inboedel of huisraad, stoffering, of een huis met al hetgeen zich daarin bevindt, zonder eenige bijvoeging, uitbreiding of beperking, worden de voorzeide uitdrukkingen geacht de voorwerpen te bevatten, welke bij de volgende arti-


istilah-istilah itu harus dianggap meliputi benda-benda yang ditunjuk dalam pasal-pasal berikut.

513. Istilah barang-barang bergerak meliputi tanpa kekecualian, segala apa yang menurut ketentuan tertera di at as dianggap bersifat bergerak.

514. Istilah perkakas rumah meliputi segala apa yang menurut ketentuan-ketentuan di atas dianggap bersifat bergerak, terkecuali uang tunai, sero-sero, piutang-piutang dan hak-hak lainnya tersebut dalam pasal 511, barang-barang perdagangan dan bahan-bahan, perkakas-perkakas bersangkutan dengan perusahaan pabrik, barang-barang hasil pabrik itu atau perusahaan pertanian, bahan-bahan rumah beserta kapal-kapal dan andilandil kapal.

515. Istilah mebel-mebel atau prabot rumah meliputi segal a apa yang menurut pasal yang lalu termasuk dalam istilah perkakas rumah, terkecuali kuda-kuda dan binatang-binatang, keretakereta dengan perlengkapannya, batu-batu permata, buku-buku dan tulisan-tulisan, lukisan-Iukisan gambar-gambar, pigura-pigura, patung-patung, penning-penning peringatan, perkakas ilmu


kelen zijn aangeduid.

De uitdrukking roerende goederen bevat, zander uitzandering, alles wat, volgens de hierboven vastgestelde regelen, voor roerend wordt gehouden. (Bw. 509; Civ. 533v.).

(Gew. S. 33-47 jo. 38-2). De uitdrukking inboedel bevat alles wat in voege voorschreven voor roerend wordt gehouden, met uitzandering van het gereed geld, van actien, schuldvorderingen en andere regten, bij art. 511 vermeld, van koopmanschappen en grondstoffen, van werktuigen tot fabrijken, trafijken, of den landbouw behoorende, van bouwstoffen tot het opbouwen bestemd of van afbraak afkomstig, mitsgaders van schepen en scheepsaandeelen. (Civ. 533).

De uitdrukking meubelem of huisraad bevat al hetgeen wat, volgens het vorige art, tot den inboedel behoort, met uitzondering van paarden en levende have, van rijtuigen met hun toe behooren, van edelgesteenten, boeken en handschriften, teekeningen, prenten, schilderijen, beelden, gedenkpenningen, natuurkundige en wetenschappelijke werktuigen, en andere kost-

alam, dan ilmu pengetahuan dan barang-barang berharga dan barang-barang pelik lainnya, pakaian pribadi, senjata-senjata, gandum, anggur-anggur dan bahan keperluan hidup lainnya.

516. Dengan kata-kata rumah dan segal a apa yang ada di dalamnya, yang dimaksud ialah semua yang menurut pasal 513 bersifat bergerak dan diketemukan dalam rumah itu, kecuali uang tunai, piutang-piutang dan hak-hak lain yang surat-surat buktinya kiranya ada dalam rumah itu.

517. Istilah perhiasan rumah meliputi segal a mebel yang diperuntukkan gun a dipakai dan menghiasi ruangan seperti: kertas dinding permadani, temp at tidur, kursi, cermin. lonceng, meja, benda-benda dari porselin, dan benda-benda lain yang sesifat.

Lukisan-Iukisan dan patungpatung yang merupakan sebagian dari me bel dalam suatu ruangan, termasuk juga di dalamnya, akan tetapi sarna sekali tidak termasuk di dalamnya, himpunan-himpunan lukisan gam bargam bar dan patung-patung yang dipasang dalam serambi-serambi atau ruangan-ruangan istimewa.

Demikianlah pula mengenai benda-benda dari porselin; sega-

baarheden en zeldzaamheden, van lijflinnen, wapens, granen, wijnen en andere levensmiddelen. (Bw. 511; Civ. 533).

De uitdrukking een huis met al hetgeen zich daarin bevindt bevat alles wat, volgens art. 513, voor roerende goederen wordt gehouden, en in het huis gevonden, met uitzondering van het gereed geld en van de inschulden en andere regten, waarvan de bescheiden zich in het huis mogten bevinden. (Bw. 511; Civ. 536.). De uitdrukking stoffering bevat aileen die meubelen, welke tot gebruik en versiering der vertrekken dienen, als: behangsels en tapijten, bedden, stoelen, spiegels, pendules, tafels, porseleinen, en andere voorwerpen van dien aard.

Schilderijen en beelden, welke een gedeelte van de meubelen eens vertreks uitmaken, zijn daaronder insgelijks begrepen, doeh geenszins de verzamelingen van schilderijen, prenten en beelden, die op galerijen en bijzondere vertrekken geplaatst zlJn.

Hetzelfde geldt omtrent porseleinen aile de zoodanige die een gedeelte uitmaken van de sieraden eens vertreks, zijn on-

INTISAAI HUKUM BENDA 33

la benda yang merupakan sebagian dari penghias ruangan, termasuk dalam istilah: perhiasan rumah. 518. Istilah rumah yang bermebel atau rumah beserta mebelnya hanya meliputi perhiasan rumah.

BAGIAN KELIMA

Tentang kebendaan dalam hubungan mereka yang menguasainya.

519. Ada kebendaan yang bukan milik siapa pun juga; kebendaan lainnya adalah milik negara, milik badan kesatuan atau milik seseorang.

520. Pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tak terpelihara dan tiada pemiliknya, seperti pun kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa ahliwaris, atau yang warisannya telah ditinggalkan, adalah milik negara.

521. Demikianlah milik negara juga, lorong-Iorong dan jalanjalan yang ada dalam bebannya, pantai-pantai laut, bengawanbengawan dan sungai-sungai yang dapat dilalui dengan perahu atau ditambangi dengan perahu tambang, beserta tepi-tepinya,


der de uitdrukking van stoffering begrepen. (Bw. 515; Civ. 534).

De uitdrukking een gemeubileerd huis of een huis met zijne meubelen, bevat aIleen de stoffering. (Bw. 517; Civ. 535).

VIJFDE AFDEELING

Van zaken, met betrekking tot delzerver bezitters.

Er zijn zaken die aan niemand toebehooren; de overige zijn het eigendom of van, den ande, of van gemeenschappen, of van bijzondere personen. (Bw. 520v., 523v., 570, 585; Civ. 537, 542, 713). Gronderven en andere onroerende zaken, die onbeheerd zijn en geenen eigenaar hebben, gelijk me de de zaken van dengene die zander erfgenaam overleden is, of wiens erfenis is verlaten, behOOfen aan den lande. (Bw. 585, 621, 832, 873, 1129; Rv. 800v.; Civ. 539; S. 1850-3, ef noot Bw. 1129; 70-118 art. 1; 75-119a). Insgelijks behooren aan den lande de wegen en straten, welke te zijnen laste zijn, de stranden der zee, de bevaarbare stroomen en rivieren met hunne oevers, de groote, en kleine eilanden en de platen welke in die wateren opkomen, gelijk ook de havens en

pulau-pulau besar kecil, betingbeting yang muncul di atas air bengawan dan sungai tadi, seperti pun pelabuhan-pelabuhan dan tempat-tempat pendaratan; dengan tak mengurangi hak-hak seseorang atau badan kesatuan yang dipero\eh karena sesuatu tindak-perdata atau karena telah diambil dalam kekuasaannya. 522. Dengan perkataan tepi dalam pasal yang lalu, yang dimaksud ialah sisih bengawan, telaga dan sungai yang pada waktu biasa, bila air sedang setinggi-tingginya terendam di bawah air, dan bukan bagian-bagian yang dengan meluapnya air terkena banjir. 523. Sebagai milik negara harus dianggap pula: segal a tanah dan segal a pekerjaan kayu yang termasuk dalam bangunan-bangunan benteng negara, demikianlah segala tanah di atas mana didirikan beberapa bangunan untuk pertahanan seperti: kubu-kubu, tembok-tembok ted eng dada, parit-parit, jalan-jalan terlindung, glacien atau tanggul-tanggul, dan akhirnya pun segala lapangan di mana didirikan gedung-gedung kelaskaran, garisgaris lini, pos-pos, tempat-tempat perlindungan, benteng-benteng kecil, tanggul-tanggul, pintu air, kanal-kanal beserta tepi bingkainya; kesemuanya itu dengan tak mengurangi hak-hak

reeden; onverminderd de door titel of bezit verkregen regten van bijzondere personen of gemeenschappen. (Bw. 519, 522, 524, 537, 554, 591, 597, 629, 1953; Civ. 538, 560; S. 1854-95 jo. Inv. Sw. 6-14; 70-119 jo. Inv. Sw. 6-33).

Door oervers worden, in het vorige art, verstaan de boorden van rivieren, meeren of stroomen, welke bij gewone tijden, als het water op het hoogste is, door dat water overdekt worden, en niet hetgeen door watervloeden overstroomd is. (BW. 672). Als eigendom van den lande worden insgelijks aangemerkt aIle gronden en getimmerten welke tot's lands vestingwerken behooren, en gevolgelijk al1e gronden waarop eenige wetken van verdediging zijn aangelegd geworden, als: wal1en, borstweringen, grachten, bedekte wegen, glacien of vooruitspringgende werken, p\einen waarop krijgsgebouwen gesticht zijn, linien, posten, verschansingen, redouten, dijken, sluizen, kana\en en hunne boorden; insgeJijks onverminderd de door titel of bezit verkregen regten van bijzondere person en of gemeenschappen. (BW. 521, 524; Civ. 540).


seseorang dan badan-badan kesatuan karena sesuatu alas hak atau karena pendudukan. 524. Dalam benteng negara dianggaplah sebagai tanah militer, seluruh tanah yang letaknya seperti di bawah ini, ialah:

1. dalam benteng yang diperlengkapi dengan jalan-jalan terlindung, dan glaci atau tanggul, antara kaki dari lantai kubu utama dan jari kaki daripada jalan yang terlindung, dan sekiranya yang ini diperlengkapi dengan parit muka, sampai dengan tepi bingkainya bagian yang luar. lalan kubu daripada benteng itu pun termasuk juga di dalamnya menurut garis lurus yang ditarik dari lekum tirai yang satu ke tirai yang lain;

2. dalam benteng tanpa jalanjalan terlindung atau glaci, mulai dari jari kaki dalam daripada kubu utama sampai dengan tepi bingkai parit-parit daripada bangunan-bangunan samping atau bangJ.lOan luar;

3. dalam benteng tanpa bangunan luar, mulai dari kaki dalam daripada korok kubu sampai dengilO tepi bingkai luar daripada parit yang me lingkarinya;

4. dan akhirnya, jika di belakang kaki-kaki dalam daripada j~-


In aIle vestingen van den lande, wordt als militaire landsgrond aangemerkt de geheele oppervlakte, begrepen: .

1. In vestingen van bedekte wegen en glacis voorzien, tusschen den voet van de glooijing van den hoofdwal en den teen van den bedekten weg, en zoo deze eene voorgracht is voorzien, tot en met den buitenboord van deze gracht. De walgang der bolwerken is hieronder begrepen, volgens eene getrokene lijn door de keelen van de eene gordi jn tot de andere;

2. in vestingen zonder bedekte wegen of glacis, van den binnenteen des hoofdwals tot en met den overboord der grachten van 4e enveloppen of buitenwerken;

3. in vestingen zonder eenige buitenwerken, van den binnenvoet des walgangs tot aan en met den overboord der daarom gelegene grachten;

4. eindelijk, indien er zich achter den binnenvoet der walgan-

Ian kubu masih ada parit-parit pemisah, tanggul-tanggul dan sebagainya, jalur-jalur - tanah itu pun, beserta pohon-pohon dan bangunan-bangunan di atasnya, termasuk juga tanah militer.

525. Segal a benteng yang tak didiami, seperti pun kubu-kubu kecil, pos yang menonjol ke muka, tanggul-tanggul, garis-garis dan pertahanan meriam adalah semuanya tanah militer negara dengan segala tanah di sekitarnya yang tatkala benteng itu dibuatnya, telah dibeli oleh negara.

Terhadap segala benteng yang didiami, berlakulah segala ketentuan dalam pasal yang lalu.

526. Dengan kebendaan milik badan-badan kesatuan yang dimaksud ialah kebendaan milik bersama daripada perkumpulanperkumpulan.

527. Dengan kebendaan milik seseorang yang dimaksud ialah, kebendaan milik satu orang atau lebih dalam perseorangan.

S2R. Atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik.

gen scheislooten, bermen, enz, mogten bevinden, zullen ook deze strooken gronds, met hunne boomgewassen en andere opstailen, gerekend worden tot de militaire landsgronden te behooren.

Aile onbewoonde forten, mitsgaders redouten, vooruitspringende posten, verschansingen, Iinien en batterijen, zijn geheel militaire landsgronden, met aile de zoo achterwaarts als voorwaarts en ter zijde gelegene gronden, bij derzelver aanleg door het gouvernement aangekocht.

Op aile de bewoonde forten zijn de bepalingen toepasselijk, in het voorgaande art. vermeld. (Bw. 523v).

Zaken aan eene gemeenschap toebehoorende zijn de zoodanige die het gezamenlijk eigendom zijn van een zede1ijk lichaam. (Bw. 517, 1653v.; Civ. 542).

Zaken aan bijzondere personen toebehoorende zijn zoodanige die het afzonderlijk eigendom zijn van een of meer enkele personen. (Bw. 519. 570; Civ. 537).

~en kan op zaken hebben, het zij een regt van bezit, het zij een regt van eigendom, het zij een regt van erfgenaamschap, het zij een vruchtgenot, het zij cen regt van erfdienstbaarheid, het· zi j een regt van pand of hipotheek.



(Bw. 529v., 570v., 674v., 711v., nov., 737v., 756v., 818v., 874v., 1150v., 1162; Civ. 543; Oogstv. 1.; Mijnw. 18; Mijnord.; Credo verb. 1; RPL. 6; zie noot Bw. 508).

Lampiran II

Daftar Contoh Pertanyaan

1. Bagaimana pengertian Hukum Benda dan Hukum Agraria? 2. lelaskan sistem yang dianut dalam Buku II KUH Perdata

serta bandingkan dengan sistem yang dianut dalam Buku III KUH Perdata!

3. lelaskan asas dalam Hukum Benda yang saudara ketahui? 4. Apa yang saudara ketahui tentang arti benda dan bagaimana

pembedaannya? 5. Apa saja kriteria yang dapat diberikan untuk dapat mem

bedakan benda bergerak dan benda tak bergerak? 6. Dikatakan di an tara pembedaan benda tersebut, pembedaan

Y(lf}g terpenting adalah pembedaan antara benda bergerak dan benda tak bergerak, jelaslah apa yang merupakan landasan pemikiran dari hal tersebut?

7.1elaskan yang saudara ketahui mengenai sumber Hukum Benda sebelum dan sesudah berlakunya UUP A 5/60!

8.1elaskan apa yang dimaksud dengan hak kebendaan! 9. Uraikan apa yang merupakan ciri dan sifat hak kebendaan!

10. lelaskan dengan lengkap apa yang dimaksud dengan: a. Bezit, b. Eigendom, c. Naburige Erven, d. Erfdienstbaarheid, e. Vruchtgebruik,


f. Gebruik & bewoning, g. Bevoorrechte (in) schulden, h. Pand & hypotek, i. Fiduciare egendomsoverdracht.

1Llelaskan pula pengertian saudaratentang isi dari hal-hal atas tanah yang bersifat tetap yang diatur dalam pasal16 UUPA!

12. Uraikan pengertian saudara ten tang peralihan hak, jelaskan dengan membedakan bend a bergerak dan benda tetap!

13. Apa yang dapat saudara buktikan dalam hal atas barang bergerak milik saudara, jelaskan dengan menunjuk ketentuan UU yang mengaturnya.

14. Bagaimana cara yang dapat ditempuh dalam membuktikan benda-bend a tak bergerak?


Lampiran III

Silabus Pengantar IImu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia

I. Makna Pengantar dalam hubungannya dengan Unsur Hukum

Unsur

/ManUSia

Riel --Tradisil

/ \ Kebudayaan

Hukum Alam

\ Logika ~ Pengertian Ideal~ . \ Sistematika

Ethika & Esthetika ~ Nilai

\ Asas

Kaidah

Pengantar meliputi: 1. Pengertian Umum. 2. Asas Pokok. 3. Kerangka Dasar.

INTlSARI HUKUM BENDA 41

(Bahan: Asser - Sholten, Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, Hoofdstik I)

II. Aneka Arti Hukum

1. Hukum dalam art. Ketentuan Penguasa (Undang-undang, Keputusan Hakim dan sebagainya).

2. Hukum dalam arti Petugas (tidak ada agen polisi tidak ada hukum).

3. Hukum dalam arti Sikap tindak (Hukum Kebiasaan). 4. Hukum dalam atti Sistem Kaidah. 5. Hukum dalam arti Jalinan Nilai (Tujuan Hukum). 6. Hukum dalam arti Tata Hukum. 7. Hukum dalam arti Ilmu Hukum (Ujian Hukum Pidana

akan diselenggarakan tanggal ................................ ) 8. Hukum dalam arti Disiplin Hukum. (Bahan: Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto,

Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum).

III. Hukum dalam Arti Disiplin Hukum

Ilmu Hukum:

/

Ilmu Kaidah } Ilmu Pengertian

Disiplin Hukum --Filsafat Hukum

""POlitik Hukum

Dogmatik Hukum

(Bahan: Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum).

42 INTISARI HUKUM,BENDA

IV. Ilmu Hukum sebagai Ilmu Kenyataan meliputi: Sosiologi Hukum (Bahan: Soerjono Soekanto,

Mengenal Sosiologi Hukum). Antropologi Hukum (Bahan: Soerjono Soekanto,

Mengengal Antropologi Hukum) . .... Psikologi Hukum (Bahan: Soerjono Soekanto, Ca

tatan ten tang Psikologi Hukum). Sejarah Hukum (Bahan: Soerjono Soekanto,

Pengantar Sejarah Hukum). Perbandingan Hukum (Bahan: Soerjono Soekanto,

Perbandingan Hukum).

V. Ilmu Hukum sebagai Ilmu Kaidah: (Bahan: Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum).

VI. Ilmu Hukum sebagai Ilmu Pengertian meliputi pengertian: a. Masyarakat Hukum.

(Bahan: Ter Haar, Beginsel en Stelsel van het Adatrecht).

b. Subyek Hukum. (Bahan: Logemann, Over de Theorie van een Stellig

Staatsrecht, 10 + Vinogradoff, Common Sense in Law, Chapter III).

c. Peranan (dalam) Hukum: Hak dan Kewajiban. (Bahan: Asser - Scholten, Hoofdstuk I + Vinogradoff, ch. III).

d. Peristiwa Hukum. (Bahan: Logemann, pasal 11 + Vinogradoff, ch. IV).

e. Obyek Hukum; (Bahan: Bos, A.M., Methode van Onderzoek enBegripsvorming in het Recht).


VII. Tujuan HukumlNilai dalam HukumlFilsafat Hukum Pasangan nilai dalam Hukum antara lain: 1. a. Kebebasan: Ketertiban

b. Kepentingan Pribadi/Bagian: Kepentingan AntarPribadilKeseluruhan.

c. Kesebandingan Hukum!"billijkheid": Kepastian Hukum.

2. Kebendaan/Materialisem: Keahlakan/Spiritualisem. 3. Kelestarian/Konservatisem; Kebaruan/Inovatisem. (Bahan: Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto,

Renungan tentang Filsafat Hukum).

VIII. Fungsi HukumlSeni HukumlPolitik Hukum A. "Rechtsvorming"/Pembentukan Hukum, B. "Rechtsvinding" lPenemuan Hukum:

1. Penafsiran. 2. Konstruksi:

a) Analogi. b) Penghalusan Hukum.

3. Ungkapan a contratio. (Bahan: Asser - Scholten, Hoofdstuk I + Van Apeldoom;

Inleiding Hoofdstuk XV - 1).

IX. Aliran (Praktek) Hukum

"Legisme" . "Freierechtsbewegang" . (Bahan: Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto,

Perundang-undangan dan Jurisprudensi).

X. Aneka Cara Pembedaan Hukum

I. "Ins Constitutum: Ins Constituendum". II. Hukum Alam/Kodrat: Hukum Positif. III. Hukum Substantif/Materiel: Hukum AjektiflFormel. IV. Hukum Inperatif/Memaksa: Hukum Fakultatif/Pe-

lengkap.


V. Hukum Tidak Tertulis/Kebiasaan: Hukum Tercatat: Hukum Tertulis.

(Bahan: Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, Aneka Cara Pembedaan Hukum).

XI. Sumber/Bahan Hukum (Bahan: Dedi Soemardi, Sumber Hukum Posilif).

XII. Hukum Dalam Arli Tala Hukum

A. Pengertian Tata Hukum. B. Sejarah Tata Hukum Indonesia. (Bahan: Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tala

Hukum Indonesia + Sudiman Kartohadiprodjo, Penganlar Tala Hukum Indonesia).

XVIII. Pembidangan Tala Hukum Indonesia

A. Hukum Tata Negara. B. Hukum Administrasi Negara, mencakup pula:

1. Hukum Kepegawaian. 2. Hukum Pajak. 3. Hukum Administrasi Perburuhan. 4. Hukum Administrasi Agraria.

(Bahan: Benny M. Junus, Inlisari Hukum Adminislrasi Negara).

C. Hukum Pribadi. D. Hukum Harta Kekayaan, meliputi:

1. Hukum Benda, termasuk Hukum (Perdata) Agraria. (Bahan: Surini A. Sjarif, Inlisari Hukum Benda

menurul BW, Ghalia Indonesia, 1984). (Bahan: Purnadi Purbatjaraka Ridwan Halim, Sen

di-sendi Hukum Agraria). 2. Hukum Perikatan, meliputi:

a. Hukum Perjanjian (Hukum Dagang).


b. Hukum Penyelewengan Perdata. 3. Hukum Hak Imateriel.

E. Hukum Keluarga (Adat, Barat, Islam dan AntarHukum Keluarga). (Bahan: Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Ke

luarga). F. Hukum Waris (Adat, Barat Islam dan Antar-Hukum

Waris). (Bahan: Surini A. Sjarif, Intisari Hukum Waris menu

rut BW, Ghalia Indonesia, 1983). G. Hukum Pidana.

(Bahan: Mustafa Abdullah & Ruben Achmad,Intvsari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1983.

H. Hukum Acara. (Bahan: Izaac S. Leihitu & Fatimah Achmacl, Intisari

Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia, 1983).

I. Hukum Internasiona1. (Bahan: Sri Setianingsih Suwardi, Intisari Hukum In

ternasional) .

XIV. Peragaan Bahan Hukum. (Bahan: Purnadi Purbatjaraka & Agus Brotosusilo, Sendi

sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi).

(Bahan: Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi).


BUKU-BUKU HUKUM

HUKUM PERDATA

1. Hak Anda Atas Tanah, K. Wantjik Saleh, S.H. 2. Hukum Acara Perdata, K. Wantjik Saleh, S.H. 3. Hukum Perkawinan di Indonesia, K. Wantjik Saleh, S.H. 4. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, H.M. Djamil Latif, S.H. 5. Prof. Dr. J. Prins Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, Prof. Dr. J. Prins 6. Tinjauan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah, Roosadijo 7. Peraturan Agraria 1979-1980, K. Wantjik Saleh, S.H. 8. Intisari Hukum Acara Perdata, Izzae S. Leihitu, S.H., Fatimah Aehmad, S.H. 9. Kumpulan Peraturan-peraturan Perwakafan Tanah Milik, H.M. Djamil Latif, S.H.

10. Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, A. Ridwan Halim, S.H. 11. Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, Surini Ahlan Sjarif, S.H. 12. Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab, A. RidwanHalim, S.H. 13. Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Pekarangan Dalam Hukum Tetangga dan

Peraturan Bangunan Jakarta, A. Ridwan Halim, S.H. 14. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perumahan, Sofyan Effendi 15. Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Perumahan Menurut Ketentuan

ketentuan Perundang-undangan, Harun AI'Rasyid, S.H. 16. Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Dey Hoey Tiong, S.H. 17. Intisari Hukum Benda Menurut BW (KUH Per), Surini Ahlan, Sjarif, S.H.


HUKUM PIDANA

1. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh 2. Asas-asas Hukum Pidana, Bambang Poemomo, S.H. 3. KUHP (Telah Disesuaikan UU Baru), M. Budiarto 4. Tindak Pidana Korupsi dan Suap, K. Wantjik Saleh, S.H. 5. Pelengkap KUHP, K. Wantjik Saleh, S.H. 6. KUHAP 1981., M. Budiarto, S.H., K. Wantjik Saleh, S.H. 7. Tanya Jawab KUHAP, Martiman Prodjohamidjojo, S.H. 8. Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan, Drs. Mulyana W.

Kusumah 9. Kriminologi Suatu Pengantar, Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.

10. Pengantar Tentang Kriminologi, Prof. Mr. W.A. Songer 11. Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Ridwan Halim, S.H. 12. Intisari Hukum Pidana, Mustafa Abdullah, S.H. dan Ruben A.chmad, S.H. 13. Kejahatan di Dalam Masyarakat, Drs. Mulyana W. Kusumah 14. Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia, Prof. Mr. Roeslan Saleh 15. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Dr. Andi Hamzah, S.H. 16. Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia

Dewasa Ini, Djoko Prakoso, S.H., Nurwachid, S.H. 17. Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu dan di Masa Depan, Dr. A. Hamzah, S.H., A.

Sumangilepu, S.H. _ 18. Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia, Djoko Prakoso, S.H. 19. Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Djoko Prakoso, S.H. 20. Peradilan in Absensia di Indonesia, Djoko Prakoso, S.H.


Download - Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek Oleh Surini Ahlan Sjarif,S.H. Penerbit Ghalia Indonesia

Top Related