Download - IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG TUNJANGAN PENDIDIKAN ( STUDI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TANJUNG

JABUNG BARAT )

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Pemerintahan

Oleh :

LUTHFIYATUL HANIFAH NIM: SIP.162358

PEMBIMBING:

Dr. Robi’atul Adawiyah, S.H.I., M.H.I Dr. DI. Ansusa Putra, Lc., MA.Hum

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2020

MOTTO

أعَْطوُا الأَجِیرَ أجَْرَهُ قَبْلَ أنَْ یَجِفَّ عَرَقھُُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

v

ABSTRAK

Judul Skripsi: Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tunjangan Pendidikan (Studi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat) Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tunjangan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat. Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan Kebijakan pemerintah dalam menerapkan program Tunjangan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah dalam penerimaan tunjangan pendidikan guru sekolah dasar masih belum merata dan hanya guru PNS yang menerimanya seharusnya guru honorer juga menerima tunjangan pendidikan. Adapun implementasi kebijakan tunjangan pendidikan dalam peningkatan mutu agar upaya proses belajar di sekolah dapat berjalan dengan baik., maka kebutuhan akan pengelolaan pendidikannya secara profesional harus dilaksanakan secara berkelanjutan

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Tunjangan Pendidikan

vi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim…

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang Maha Agung,

Maha Tinggi, Maha Adil, dan Maha Penyayang. Taburan cinta dan

kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, menjadikan aku

manusia yang senantiasa berpikir, membekaliku dengan ilmu, beriman

dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Kupersembahkan skirpsi

ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibundaku Ratmiati dan Ayahandaku Parno. Sebagai tanda bakti,

hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan

karya kecil ini kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, yang tiada

pernah hentinya selama ini memberiku semangat, Do’a, dorongan,

nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak dapat

tergantikan, hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada

didepanku. Ibu, Ayah terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku

untuk membalas semua pengorbananmu.

Adik ku tercinta Luthfi Habib tiada yang paling mengharukan

saat kita kumpul bersama. Terimakasih atas do’a dan kebaikan adik

selama ini, terimakasih karena sudah menjadi adik yang paling terbaik,

walaupun kita berjauhan aku selalu mendo’akan yang terbaik untuk adik

disana, semangat kuliahnya. Semoga nanti kita bisa membahagiakan

kedua orangtua kita dengan hasil kerja keras kita.

Terimakasih kupersembahkan untuk teman-teman seperjuangan

angkatan 2016 Semoga nanti kita semua bisa menjadi orang yang sukses.

Amin…

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis curahkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karuniannya kepada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat beriring salam tak lupa

penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari

zaman jahiliyah ke zaman yang penuh akan nikmat iman dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis susun sebagai sebagai salah satu tugas akhir studi dan

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas

Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Selelainya skripsi ini tidak lepas

dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, terutama dosen

pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta

saran untuk kesempurnaan penulisan kripsi ini.

Tiada yang dapat penulis berikan kepada mereka untuk saat ini kecuali

Do’a kepada Allah SWT, semoga jasa baiknya dan pengorbanan mereka

mendapat balasannya dari Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis juga

menyampaikan ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., MA.M.IR.,Ph.D Wakil Dekan I Fakultas Syariah

Bidang Akademik dan Kelembagaan.

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................... i

PERNYATAAN KEASLIAN .......................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................. iii

MOTTO ............................................................................................ v

ABSTRAK ....................................................................................... vi

PERSEMBAHAN ........................................................................... vii

KATA PENGANTAR ................................................................... viii

DAFTAR ISI ..................................................................................... x

DAFTAR TABEL........................................................................... xii

DAFTAR SINGKATAN ............................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................ 5

C. Batasan Masalah............................................................... 6

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................... 6

E. Kerangka Teori................................................................. 7

F. Kerangka Konseptual ..................................................... 17

G. Tinjauan Pustaka ............................................................ 21

BAB II METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian ............................................................ 25

2. Jenis Penelitian ............................................................... 25

x

3. Pendekatan Penelitian .................................................... 25

4. Jenis dan Sumber Data ................................................... 26

5. Instrumen Pengumpulan Data ........................................ 27

6. Teknik Analisis Data ...................................................... 29

7. Sistematika Penulisan..................................................... 31

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Historis Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat ......... 32

B. Geografi dan Luas Daerah ............................................. 33

C. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan .......................... 35

D. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................... 38

E. Visi Misi Dinas Pendidikan ........................................... 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Tunjangan Pendidikan di Kabupaten Tanjung

Jabung Barat ................................................................... 47

B. Implementasi Kebijakan Tunjangan Pendidikan di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat .................................................... 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................... 62

B. Saran ............................................................................... 62

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................... 63

LAMPIRAN

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus.......................................41

xii

DAFTAR SINGKATAN

DITJEN : Direktorat Jendral

UUD 1945 : Undang – Undang Dasar 1945

UU : Undang - Undang

GTK : Guru dan Tenaga Kenpendidikan

KEMEDIKBUD : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

SD : Sekolah Dasar

DIKNAS : Pendidikan Nasional

SK : Surat Keterangan

DAPODIK : Data Pokok Pendidikan

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Tanjung Jabung Barat........................................................ 33

Gambar 2 : Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung

Barat ........................................................................................... .53

xiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas suatu bangsa dapat dilakukan melalui sektor

pendidikan sedangkan peningkatan kualitas pendidikan salah satunya dapat

dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan guru.1 Dalam dunia pendidikan

keberadaan, peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat urgen,

karena komponen pendidikan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan

rencana strategis tersebut adalah guru. Guru memiliki peranan yang strategis dan

merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan kelembagaan sekolah,

karena guru pengelola Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi para

siswanya.Oleh karena itu, dalam kebijakan yang berkaitan dengan upaya

peningkatan kualitas pendidikan, tidak dilepas dari hal yang berkaitan dengan

eksistensi guru itu sendiri, termasuk meningkatkan kesejahteraanya.

Guru merupakan salah satu faktor penting dalam pembelajaran,

bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru

untuk mengimplementasikannya maka kurikulum tersebut tidak akan mencapai

tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Dalam ruang lingkup persekolahan,

guru menjadi figur sentral dari segala upaya pembaruan pendidikan. Guru sebagai

tumpuan harapan untuk mewujudkan agenda – agenda pendidikan nasional,

1Taruangi,H., F. “Implementasi Kebijakan Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil Di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali”.Jurnal Katalogis.Vol 2 No.1 January 2014.

1

2

utamanya dalam hal peningkatan mutu dan relevansi, pemerataan dan perluasan

kesempatan dan peningkatan efesiensi.2

Salah satu upaya memberikan penghargaan dan meningkatkan

kesejahteraan guru adalah dengan memberikan tunjangan pada guru yang bertugas

pada daerah khusus. Hal ini sejalan dengan Undang –undang Nomor 14 tahun

2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru sebagai tenaga profesional

berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan

kesejahteraan sosial yang meliputi gaji pokok,tunjangan yang melekat pada gaji,

serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan maslahat tambahan

yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip

penghargaan atas dasar prestasi, dan salah satu upaya pemerintah adalah

memberikan tunjangan khusus kepada guru yang bertugas didaerah khusus. 3

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 pasal 10 yang menyatakan

bahwa guru yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah di daerah

khusus sesuai peraturan perundang- undangan diberi tunjangan khusus setiap

bulan selama masa penugasan. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen diberikan

setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus.4

Program pemberiaan tunjangan khusus masih berupa pemberian bantuan

kesejahteraan guru daerah khusus. Saat ini Direktorat Jendral Pendidikan Dasar

sedang mengupayakan usulan tambahan anggaran pada APBNP untuk

merealisasikan pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah

2Ali Mudlofir, Pendidik Profesional: Konsep, Strategis dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia.( Cet.II: Rajawali Pers: Jakarta, 2013),hlm.61

3Undang- Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 . Guru Dan Dosen 4Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 Bab 3 Pasal 10. Tunjangan

Khusus

3

khusus sebesar setara 1 ( satu ) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan

ini merupakan bukti bahwa pemerintah secara terus-menerus berusaha

meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru.Kesejahteraan guru

menjadi jantungnya pelayanan pendidikan, karena dengan sistem insentif yang

wajar dan berkeadilan dapat diharapkan pelayanan optimal dan terbaik bagi

masyarakat. Tingkat kesejahteraan merupakan penentu yang amat penting bagi

kinerja guru dalam menjalankan tugasnya.5

Tujuan dari pemberiaan tunjangan khusus ialah untuk meningkatkan

suplemen yang mendorong agar guru-guru yang bertugas di daerah terpencil

terpengaruhi hak kesejahteraannya dan berusaha sebaik mungkin untuk

meningkatkan efektifitas kinerjanya, utamanya pada aspek kualitas pengajaran

dan juga kuantitas pengajaran.6Pemberian tunjangan daerah khusus bagi guru

yang bertugas di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Mekar Tanjung

perbatasan dengan wilayah pengabuan merupakan pendorong untuk menjadikan

mereka profesional. Selain itu diharapkan memicu hasil belajar siswa di daerah

terpencil tidak jauh berbeda dengan siswa yang berada di perkotaan.

Berdasarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral

Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2016 bahwa kriteria guru penerima

tunjangan khusus adalah 7:

5Taruangi,H., F. “Implementasi Kebijakan Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil Di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali

6Zainul Haq,” Pemberiaan Tunjangan Khusus Daerah Terpencil untuk Perbaikan Kinerja Guru SMP di Kecamatan Liukang Tupabbring Utara, Kabupaten Pangkep”. Jurnal Studi Pendidikan, Vol 16 No.2 Desember 2018

7Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan 2016

4

1. Guru yang ditugaskan mengajar didaerah khusus.

2. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

3. Diutamakan S-1/ D-IV.

4. Masa kerja sebagai guru/pendidik minimum 2 (dua) tahun berturut –turut, yang

dibuktikan dengan surat penugasan.

5. Jumlah guru penerima tunjangan sesuai dengan jumlah guru ideal (formulasi

perencanaan kebutuhan guru).

Guru menjadi pusat perhatian karena sangat besar peranannya dalam setiap

usaha peningkatan mutu. Tak ada usaha inofatif dalam pendidikan yang dapat

mengembangkan guru. Guru merupakan penentu paling besar terhadap

prestasinya belajar siswa. Peranan guru semakin penting di tengah keterbatasan

sarana dan prasarana, seperti dialami negara-negara sedang berkembang.

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 membahas

tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru dimana disebutkan bahwa setiap

guru wajib memenuhi standar kualitas akademik dan kompetensi guru yang

berlaku secara nasional, juga bahwa guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi

akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana akan diatur dengan peraturan mentri

tersendiri.8Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat Sekolah Dasar merupakan program

pemerintah belum dapat dicapai secara maksimal dengan disertai pembangunan

berbagai sarana dan prasarana penunjang mulai dari gedung sekolah dan tenaga

8Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007

5

pendidik sampai pada fasilitas pendukung lainnya seperti ketersediaan buku paket

dan materi pembelajaran yang belum tercapai.

Proses pendidikan di wilayah Tanjung Jabung Barat Desa Mekar Tanjung

perbatasan dengan wilayah Pengabuan membawa harapan kepada anak didik dan

orang tua siswa, dimana beban yang harus ditanggung untuk pendidikan akan

sedikit lebih berkurang. Betapa tidak, berbagai biaya pendidikan seperti biaya

pendaftaran, iuaran bulanan, biaya ujian, maupun bahan pendukung lainnya

hingga biaya praktek dan lainnya menjadi beban yang dipikul bersama antara

pemerintah dan orang tua.9

Terkait dengan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan

penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang

Tunjangan Pendidikan (Studi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tanjung

Jabung Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka yang menjadi rumusan masalah

yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Tunjangan Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung

Barat?

2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tunjangan Pendidikan di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat ?

9Gustiana, 2015. Implementasi Kebijakan Penyaluran Tunjangan Terpencil Dalam Meningkatkan Profesional Guru Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang. (Jakarta: Universitas Terbuka).

6

C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah memfokuskan masalah yang akan diteliti.10 Maka

perlu batasan masalah agar pembahasan ini dibuat tidak terlalu luas, terkonsep dan

tidak keluar dari apa yang menjadi tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini

penulis hanya membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang

Tunjangan Pendidikan (Studi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat). Berfokus pada tahun anggaran 2018 di Sekolah Dasar

diantaranya Sekolah Dasar Negeri 83/V Mekar Tanjung.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan

sebelumnya,maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian,

yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui kebijakan Tunjangan Khusus Pendidikan di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat.

2. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Tunjangan Pendidikan di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Kegunaan Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat suatu

kegunaan baik bagi penelitian maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan

penelitian ini sebagai berikut:

10Alfianika, Ninit. Metode Penelitianpengajaran Bahasa Indonesia, Cat.1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018). Hlm.42

7

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah

pengetahuan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis, diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten Tanjung

Jabung Barat dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu yang

mana program penerimaan tunjangan pendidikan bagi guru Pegawai Negeri

Sipil Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah.

E. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat konsep, defenisi dan proposisi yang tersusun

secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan

fenomena.11 Sedangkan kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang

dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau

dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang

digunakan untuk mengkaji permasalahan.12

Adapun kerangka teori yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi

dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat)

untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap

sesuatu. Pressmandan Wildavsky mengemukakan bahwa

membawa,menyelesaikan,mengisi,menghasilkan,melengkapi.Jadi implementasi

dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian

11Sugiono,Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014).hlm.41 12Jujun, S. Soeryasumantri. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta:Sinar Harapan,

1978)hlm. 316

8

suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan

publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan

publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penguunaan sarana (alat) untuk

mencapai tujuan kebijakan. 13

Menurut Abdul Wahab Solichin implementasi adalah tindakan–tindakan

yang dilakukan oleh individu atau pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijakan.14

Menurut Dunn Implementasi secara lebih khusus, menyebutkan dengan

istilah implementasi kebijakan adalah, pelaksanaan pengendalian aksi-aksi

kebijakan dalam (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-

aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Implementasi merupakan tindakan

untuk mencapai tujuan yang lebih digariskan dalam keputusan kebijakan.

Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun

swasta.15

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatiermenjelaskan makna

implementasi, “ pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk

undang-undang, namun dapat pula berbentuk pemerintah-pemerintah atau

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya,

13Wildavsky dan Pressman, Implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete. (1978). hlm 21

14Solichin, Abdul Wahab. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. (Jakarta: Bumi Aksara,2000)

15Duun, W. Pengantar Aanalis Kebijakan Publik (Edisi Kedua).(Yogyakarta:Gajahmada University Press, 2000).

9

keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan

secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk

menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.16

b. Pengertian Kebijakan

Kebijakan tidak lepas juga kaitannya dengan kehidupan nasional yang

kondisinya dapat berubah dari waktu ke waktu, ada saatnya jika konflik dapat

diredam dengan upaya kesatuan bentuk dalam bentuk segala aspek kehidupan

nasional, dan ada saatnya pula dimana konflik perlu dikembangkan dalam

kehidupan nasional untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan. Pada

kebijakan pemerintah dalam konteks mikro, dalam proses kebijakan hanya ada

tiga komponen yang saling berinteraksi,antara lain: (1) kebijakan itu sendiri,(2)

pelaku kebijakan,(3) lingkungan.

Menurut Thomas R.Bye kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih

pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Hal ini menunjukan bahwa

dalam penyusunan kebijakan publik menjadi hak prerogratif pemerintah pusat

baik itu lembaga eksekutif,legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga itu seharusnya

menjadi satu kesatuan dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang akan

dikeluarkan.Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan

yang diambil oleh seseorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih

beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan tersebut

masih berada dalam batas –batas kewenangan aktor tersebut. Berbagai pendapat

dari beberapa definisi tentang kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan

16Mazmanian,Daniel A and Paul A. Sabatier.Implementation and Public Policy,(USA : Scott Foresman and Compeny, 1983). hlm 139

10

bahwa serangkaian keputusan aktor politik dengan melihat fenomena sosial yang

terjadi terkait tindakan yang akan dilakukan maupun tidak dilakukan untuk

mencapai tujuan pemerintah.

Mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai neruslah memahami isu atau

masalah publik, dimana masalahnya bersifat mendasar, strategis, menyangkut

banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan,

dengan taktik dan strategis maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang

dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan

masalah yang ada, rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaiakn

masalah yang ada, rumusan kebijakan maaupun bentuk perundang – undangan,

setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik di implementasikan baik oleh

pemerintah, masyarakat mapun pemerintah bersama-sama masyarakat.17

Kebijakan adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan

pelaku kebijakan disebut stakeholder. Kemudian yang dimaksudkan mengenai

lingkungan mencakup keadaan sosial politik, sosial budaya,sosial ekonomi,

pertahanan dan keamanan, kehidupan lokal,nasional,regional dan internasional.

Pada hakekatnya kebijakan publik berada dalam suatu sistem, dimana kebijakan

dibuat mencakup hubungan timbal balik antara ketiga elemen yaitu kebijakan

publik, perlu kebijakan dan lingkungan kebijakan.18

Menurut M Irfan Islamy kebijakan adalah suuatu program pencapaian

tujuan, nilai dan tindakan yang terarah. Berdasarkan pengertian diatas suatu

17 Mazmanian,Daniel A and Paul A. Sabatier.Implementation and Public Policy .hlm 20 18Subarsono, Analisis Kebijakan Publik :Konsep,Teori,dan Aplikasi,(Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2013)

11

kebijakan berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan

melalui tindakan yang terarah.19

c. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart menyebutkan, implementasi kebijakan

dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan

segera setelah penetapan Undang – Undang. Kemudian Lester dan Stewart juga

menyebutkan implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang

kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran

(output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti

pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para

pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan (tanpa tindakan) oleh

berbagai aktor, khususnya para birokrat pemerintah, yang dikhususkan untuk

membuat sebuah kebijakan.20

Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Afan Gaffar merupakan

salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi

dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan

kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil

sebagaimana yang diharapkan.

19Islamy, M.Irfan, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

20Winarno Budi, Kebijakan Publik (Teori,Proses,dan Studi Kasus), ( Yogyakarta : CAPS,2012). hlm 13

12

Menurut Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa

yang terjadi setelah undang – undang di tetapkan yang memberikan otoritas

program, kebijakan,keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata

(tangible output). Implementasi mencakup tindakan–tindakan oleh sebagai aktor,

khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.21

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah

kegiatan utuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang

dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai

upaya untuk mewujudkan kebijakan”. 22

2. Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Implementasi oleh George C. Edward lll

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang

dikembangkan oleh George C Edward III menanamkan model implementasi

kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation.

Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :23

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu

kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Agustino), adalah komunikasi.

Komunikasi menurutnyasangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari

21Ripley Rendal B and Grace A. Franklin. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, (the Dorsey Press. Chicago-Illionis,1986), hlm 148.

22Purwanto dan Sulistyastuti, Aanalisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan (Jakarta: Bumi Aksara,1991), hlm 21.

23Edward III, George C. (edited) Publick Policy Implementing, (Jai Press Inc,London England. Goggin,Malcolm L et al. 1990), hlm 149-154

13

implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para

pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu

kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya

dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C. Edward III (dalam

Agustino),24 indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu, staf,

informasi,wewenang dan fasilitas.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah

disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut

Gorge C Edward III (dalam Agustino) adalah pengangkatan birokrat dan intensif.

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi.

Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para

pelaksana kebijakan mengatahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai

keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut

tidak dapat dilaksanakan atau direalisasi karena terdapatnya kelemahan dalam

struktur birokrasi.

b. Model G. Shabbir Cheema dan Dennis A Rondielli

Ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan

dampak suatu program yaitu: (1) Kondisi linkungan, (2) Hubungan antar

24Syaiful Sagala, Menajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung : Alfabeta,2009), hlm 49.

14

organisasi, (3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program, (4)

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

c. Implementasi Marilee S. Grindle

Menurut Grindle, implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan

hubungan yang memungkinkan tujuan dari kebijakan dapat terealisasi sebagai

sebuah hasil dari aktivitas pemerintahan. Upaya-upaya tersebut di desain dengan

suatu harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah di perkirakan.25

d. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Enam variabel menurut Van Metter dan Carl Van Horn yang

mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran

dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level

pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik)

akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para

agen pelaksananya.

25Geindle,Merilee S.Politics and Policy Implementations in the Third Word.(New jersey : Princetown University Press.1980).

15

4. Sikap/ Kecendrungan (Disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak

mempengaruhi keberhasilan atau tindaknya implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang

terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan

akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi

publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Matter Carl Van Horn adalah

sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik

yang telah ditetapkan.26

e. Model Briand W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (perpect

implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-

syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksanaan tidak akan

menimbulkan gangguan/kendala yang serius.

2. Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memandai.

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlakukan benar-benar tersedia.

26Agostiono, Implementasi Kebijakan publik Model Van Metter dan Carl Van Horn, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm 154

16

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas

yang handal.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai

penghubungannya.

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam ukuran yang tepat.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan

mendapatkan kepatuhan yang sempurna.27

Model ini terdiri dari 10 point yang harus diperhatikan dengan seksama

agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Ada beragam

sumber daya, misalnya waktu, keuangan, sumber daya, manusia peralatan yang

harus tersedia dengan memadai. Dismping itu, sumber daya tersebut harus

kombinasi berimbangan. Tidak boleh terjadi ketimbangan, misalnya sumber

daya manusia cukup memadai tetapi peralatan tidak memadai, atau sumber

keuangan memadai tetapi ketersedian waktu dan keterampilan tidak cukup.

Hambatan lain, kondisi eksternal pelaksana harus dapat dikontrol agar kondusif

bagi implementasi kebijakan. Ini cukup sulit sebab kondisi lingkungan sangat

luas, beragam serta mempunyai karakteristik yang spesifik sehingga tidak

mudah untuk dapat dikendalikan dengan baik.

27Wahab,Solichin A. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan.(Jakarta: Bumi Aksara, 1991). hlm 54

17

F. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah

Menurut Suhandy, pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya

adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women

in a nation state, city,ect. Dalam bahasa indonesia sebagai pengarahan dan

administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota

dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of

a nation, state,city, etc.yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan

pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.28

Menurut Suradinata pemerintah adalah organisasi yang mempunyai

kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat. Territorial dan

urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.Menurut W.S. Sayer

pemerintah adalah sebagai organisasi dari negara yang memperluhatkan dan

menjalankan kekuasaannya.29Pemerintah daerah pada pasal 1 angka 2 undang-

undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan DPRD menurut asas ekonomi dan pembantu dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia UUD 1945.

2. Tunjangan Pendidikan

a. Pengartian Tunjangan

Pengertian tunjangan adalah Menurut Simamora adalah pembayaran-

pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok dan

28Riawan, Hukum Pemerintahan Daerah,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009). hlm 197 29Inu Kencanna Syafiie, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, (Bandung : PT Refika

Aditman, Cet 4,2013). hlm 5

18

organisasi dapat membayar suma atau sebagian dari tunjangan tersebut. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tunjangan yang disesuaikan dengan

topik bahasan ini adalah tambahan pendapatan diluar gaji sebagai bantuan.

b. Pengertian tunjangan khusus

Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang

ditugaskan di daerah terpencil, daerah terbelakang, daerahperbatasan, dan daerah

yang terkena bancana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lain. 30

Tunjangan khusus dan tambahan penghasilan bagi guru PNS daerah yang

tercantum dalam Permendikbud No.12 tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan

daerah khusus ialah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi

masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah

yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam

keadaan darurat lain atau pulau – pulau kecil terluar.

c. Tujuan Penyaluran Tunjangan Khusus

1) Memberi penghargaan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di

daerah khusus sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem

pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2) Mengangkat martabat guru PNSD,meningkatkan kompetisi guru

PNSD,memajukan profesi guru PNSD, meningkatkan mutu pembelajaran dan

meningkatkan pelayanan pendidikan yang mermutu di daerah khusus.31

30Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta: Balai Pustaka,2008)

31Permendikbud No.12 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

19

d. Kriteria Penerimaan Tunjangan Khusus

1) Guru PNSD yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang

daerahnya ditetapkan oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan dengan

prasyarat :

a) Jumlah penerimaan tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi

kebutuhan buru ideal pada satuan pendidikan tersebut.

b) Daerah khusus merupakan desa tertinggal.

c) Guru yang menerima tunjangan khusus juga dapat ditentukan berdasarkan

kepentingan nasional, program prioritas pemerintah pusat, dan ketersediaan

anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

d) Guru yang berdasarkan kepentingan nasional dan merupakan guru garis

depan, dapat menerima tunjangan khusus pada tahun berjalan terhitung

sejak bertugas di lokasi penempatan sampai dengan akhir tahun pada tahun

berikutnya, dan ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN). Selanjutnya, guru gais depan tersebut tetap menerima tunjangan

khusus pada tahun ketiga dan seterusnya apabila yang bersangkutan

bertugas pada daerah khusus.

2) Memiliki Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

3) Memiliki SK penugasan mengajar disatuan pendidikan pada Daerah Khusus

yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan

kewenangannya.32

32Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus Bagi Guru Jenjang Pendidikan Dasar.

20

e. Mekanisme Pembayaran Tunjangan Khusus

1) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menentukan nominasi penerima

Tunjangan Khusus berdasarkan data guru yang sudah valid pada Dapodik.

2) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan calon guru penerima

Tunjangan Khusus paling lambat akhir maret pada tahun berkenaan secara

online melalui aplikasi SIMTUN, setelah kabupaten/kota melakukan verifikasi

calon penerima Tunjangan Khusus sesuai kuota yang di berikan.

3) Sebelum penerbitan SK tunjangan khusus, guru dapat melihat kelengkapan

data dan persyaratan untuk menerima tunjangan khusus pada situs

http://223.27.144.195:8081/

4) Jika ada persyaratan yang kurang, guru dapat melengkapi melalui sistem

dapodik di satuan pendidikan masing-masing.

5) Ditjen GTK menerbitkan SK penerima tunjangan khusus bagi guru calon

penerima tunjangan khusus yang memenuhi syarat satu kali dalam satu tahun.

6) Ditjen GTK menyiapkan berkas percairan sesuai dengan kewenangannya.

7) Apabila terjadi kesalahan data yang menyebabkan terjadinya retur, maka Ditjen

GTK memperoses retur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –

undangan. 33

f. Pemberhentian pemberian tunjangan khusus

Berdasarkan laporan tertulis dari dinas pendidikan

Kabupaten/Kota/Provinsi, pembayaran tunjangan khusus dapat dihentikan oleh

direktorat Pembinaan Guru Diknas Didjen GTK, apabila guru :

33Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus Bagi Guru Jenjang Pendidikan Dasar

21

1) Meninggal dunia

2) Mencapai batas usia 60 tahun

3) Tidak lagi bertugas di daerah khusus atau mutasi ke jabatan struktural atau

fungsional umum (staf pada dinas pendidikan)

4) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri

5) Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan

penyelenggara pendidikan bagi guru bukan PNS

6) Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama

7) Melanggar sumpah dan janji jabatan

8) Ditemukan tidak memenuhi kriteria

9) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan

hukum tetap

10) Mendapat tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

11) Tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara

berturut-turut tanpa keterangan.34

G. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hetrisia Fatri Taruangi,

mahasiswa Di Universitas Tadulako Palu Tahun 2014 yang berjudul

“Implementasi Kebijakan Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil di Desa

Baturube Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali”. Hasil penelitian yang

merupakan salah satu daerah terpencil, ternyata ditentukan berbagai masalah


22

dalam pelaksanaanya misyalnya komunikasi yang kurang baik, sumberdaya yang

kurang memadai, pelaksana yang kurang memahami aturan dalam pelaksana

program ini serta kenyataan bahwa tidak semua guru yang bertugas di desa itu

menerima tunjangan khusus guru daerah terpencil padahal berdasarkan peraturan

pemerintah tentang kebijakan ini menyatakan bahwa, setiap guru yang PNS yang

bertugas di daerah terpencil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan berhak

memperoleh tunjangan khusus guru daerah terpencil.35

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Farhan Bonati mahasiswa jurusan

Ilmu Administrasi Universitas Terbuka yang berjudul “ Implementasi Tunjangan

Daerah Khusus Terhadap Kinerja Guru di Kecamatan Sebuku Kabupaten

Nunukan Provinsi Kalimantan Utara” dari hasil penelitian tersebut memaparkan

implementasi tunjangan daerah khusus terhadap kinerja guru di Kecamatan

Sebuku Kabupaten Nunukun. Menunjukan bahwa tidak semua guru yang berada

didaerah khusus mendapatkan tunjangan khusus, karena ada kriteria tertentu yang

harus dipenuhi oleh guru. Berdasarkan data usulan dari Dinas Pendidikan

Kabupaten Nunukan Pada Tahun 2017 jumlah pendidik untuk mendapatkan

Tunjangan Daerah Khusus dari Kecamatan Sebuku sebanyak 93 orang guru. Guru

yang sudah mendapatkan tunjangan sebanyak 17 orang dan sebanyak 76 orang

guru belum mendapatkan Tunjangan Khusus.36

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Agustin Hasdianty mahasiawi

jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak yang

35Taruangi,H., F. “Implementasi Kebijakan Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil Di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali

36Skripsi Farhan Bonati, Implementasi Tunjangan Daerah Khusus Terhadap Kinerja Guru di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, 2018.

23

berjudul “Implementasi Program Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” dari hasil penelitian bahwa masalah yang

sering muncul dalam upaya peningkatan mutu pendidikan kurang komitmen dari

warga sekolah, dan disiplin pegawai serta pemahaman guru dalam mengaplikasi

yang tertuang dalam program peningkatan mutu pendidikan. Untuk lebih

menumbuhkan motivasi kerja guru, dengan tunjangan khusus kepala sekolah dan

guru bermitra dengan memposisikan dirinya sebagai rekan terutama dalam

peningkatan mutu pendidikan dengan mendapatkan tunjangan khusus daerah

terpencil dapat lebih bersemangat dalam melaksanakan proses belajar mengajar di

SDN 20 kendawangan.37

Peneliti yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika

pada penelitian yang dilakukan oleh Hetrisia Fatri Taruangi membahas tentang

Implementasi Kebijakan Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil di Desa

Baturube Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali. Kemudian Farhan

Bonati membahas tentang Implementasi Tunjangan Daerah Khusus Terhadap

Kinerja Guru di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan

Utara. Terakhir Agustin Hasdianty Implementasi Program Tunjangan Khusus

Guru Daerah Terpencil dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Sedangkan dalam penelitian ini saya lebih tertarik membahas tentang

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tunjangan Pendidikan di Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

37Hasdianty, Agustin. Implementasi Program Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat

untuk melakukan sesuatu, dan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari,

mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi

dapat diambil kesimpulannya bahwa metode penelitian adalah suatu rangkaian

langkah – langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis guna

mendapatkan suatu pemecahan terhadap masalah yang diajukan.38

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode

penelitian kualitatif. Dimana menurut Nawawi, pendekatan kualitatif dapat

diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi dan kondisi

sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecah suatu

masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Peneitian kualitatif

dimulai dengan mengumpulkan informasi – informasi dalam situasi sewajarnya,

untuk dirumuskan menjadi suatu generalasi yang dapat diterima oleh akal sehat

manusia.39 Oleh karena itu pendekatan kualitatif ini dipilih oleh peneliti

berdasarkan tujuan yang ingin mendaptkan gambaran Implementasi Kebijakan

Pemerintah Tentang Tunjangan Pendidikan.

38Cholid Narbuko, Abu Ahmad. Metodhe Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara,1997)hlm.1 39Nawawi Hadari. Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University

press, 1992)hlm.209

24

25

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Sekolah Dasar Negeri 83/V

Mekar Tanjung.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu: “suatu

penelitian yang dilakukan secara sitermatis dengan mengangkat data yang ada

dilapangan”. Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti

mendapatkan data – data yang ada yaitu, penelitian mengumpulkan data – data

yang diberikan dengan masalah yang peneliti bahas.40 Dengan penelitian diatas

implementasi kebijakan pemerintah tentang tunjangan pendidikan di Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis

berbagai peraturan perundang – undangan, sedangkan pendekatanempiris

digunakan untuk menganalisishukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat

yang berpola kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan

dengan masyarakat.41

40Gorya Kerep, Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (NTT: Nusa Indah,1989)hlm.162.

41Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta : Rineke Cipta,2002),hlm 162

26

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan dua jenis sumber data yaitu

data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang utama, yang pokok, yang didahulukan,42

menurut Sumandi Suryabrata, data primer yaitu” data yang langsung dikumpulkan

oleh peneliti (atau petugas – petugasnya) dari sumber pertamanya.43 Data primer

yang peneliti maksud adalah data yang utama di peroleh secara langsung yang

dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada :

a. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung

Barat

b. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan(GTK)

c. Kepala Sekolah

d. Guru yang mendapatkan Tunjangan Khusus

Data primer ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tunjangan Pendidikan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan dan

pengelolaan data bersifat studi dokumentasi atau data yang berbentuk sudah

jadi.44 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber berupa literatur –

42Em Zulfajri, Ratu Aprilia, OP.Cit, hlm.670 43Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,(Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2011).hlm39 44Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif,(Jakarta:

GP Press,2008).hlm.253

27

literatur berupa buku – buku, skripsi, jurnal, dan data pendukung yang diperoleh

penelitian dari sumber informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data adalah data yang diperoleh. Menurut Lofland sumber data

utama dalam penelitian kualitatif ialah, kata – kata, tindakan – tindakan,

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain.45 Sedangkan

sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang meliputi, kepala pengelola

penyaluran tunjangan khusus, kepala sekolah dan guru yang mendapatkan

tunjangan khusus.

5. Intrument Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan

berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan:

a. Observasi

Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas

yaitu observasi partisipan, hingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode

dalam kapasitasnya sendiri - sendiri. Observasi lebih dipilih sebagai alat karena

peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara

langsung. Saat peneliti terjun langsung ke lapangan, informasi yang munculbisa

saja sangat berharga dan bisa mengamati dan memahami peristiwa yang terjadi

dilapangan.46

45Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2010) hlm. 157

46Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif. hlm. 110

28

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih,

yang pertanyaan nya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek

penelitian untuk dijawab.47

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.48

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara

terstruktur (struktured interview). Dengan wawancara tersetruktur ini penelitian

lakukan untuk memperoleh dan mengambil data, dengan mengadakan tanya jawab

secara langsung dengan responden dan mendengar langsung serta mencatat

dengan teliti apa yang diterapkan oleh responden, metode ini digunakan untuk

memperoleh data atau informasi dari beberapa sumber data yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya – karya menumental dari

seseorang. 49 Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto

lapangan dalam kegiatan pengumpulan informasi atau data.

47Sudarwam Danim, Op.Cit,hlm. 130 48Prof. Dr. Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan

R&D.(Bandung:Alfabeta,2012)hlm.137 49Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif, hlm.329

29

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk

penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan

dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya.50

Ada beberapa langkah dalam proses analisis data kualitatif, yaitu:51

1. Penyusunan Data

Penyusunan data ini dimaksud untuk mempermudah dalam menilai apakah

data yang dikumpulkan itu sudah memadai atau belum dan data yang didapat

berguna atau tidak dalam penelitian sehingga dilakukan seleksi penyusunan.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yang dimaksud sebagai usaha untuk menggolongkan data

yang didasarkan pada katagori yang diteliti. Penggolongan ini disesuaikan dengan

sub – sub permasalahan yang telah dibuat sebelumnya berdasrkan analisa yang

terkandung dalam masalah itu sendiri.

3. Pengolahan Data

Setelah semua data dan fakta terkumpul, selanjutnya data tersebut

diseleksi. Kemudian diolah sehingga sistematis jelas dan mudah untuk dipahami

menggunakan teknis analisis data kualitatif.

50Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial. (Jakarta:Gaja Mada University Press,1993).hlm. 174

51Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan,(Bandung:Angkasa,1985).hlm151

30

4. Penyimpulan Data

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghubungkan data atau fakta yang

satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan dan jelas kegunaannya.

Langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu penerikan kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak

ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya.52

52Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial .,hlm 252

31

B. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, antara babnya ada yang

terdiri dari sub – sub bab. Masing – masing bab membahas permasalahan –

permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab

yang berikutnya. Adapun sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari sub bab

sebagai berikut : latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, tinjauan

pustaka.

Bab II Metode Penelitian : yaitu, lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan

penelitian,jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis

data, sistematika penulisan.

Bab III Gambaran umum lokasi penelitian :yang terdiri dari sub sub sebagai

berikut: Historis,Geografis dan luas daerah,struktur organisasi,tupoksi,visi misi,

tujuan dan sasaran.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas temuan dan pembahasan

tentang kebijakan Tunjangan Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Implementasi Kebijakan Tunjangan Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabnung

Barat.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Historis Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Tanjung Jabung

Barat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

adalah satu – satunya unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang

Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung

Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai

Berikut:53

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang

disdikbud.

53Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No.45 Tahun 2016

32

33

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas yang

dimaksud dalam pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan di bidang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

Pendidikan Masyarakat,Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan

Pengembangan Kebudayaan.

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan

Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan

dan Pengembangan Kebudayaan.

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) dan Pendidikan Masyarakat,Pendidikan Dasar dan Guru dan Tenaga

Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.

4) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

dan Tenaga Kependidikan Dan Pengembangan Kebudayaan.

5) Pelaksanaan fungsi jain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

B. Geografis dan Luas Daerah

Tanjung jabung barat adalah salah satu kabupaten yang terletak di pantai

timur provinsi jambi, tepatnya antara 0o53’ - 01o41’ bujur timur. Berdasarkan

letak Geografisnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan : 54

Sebelah Utara berbatasan dengan : Provinsi Riau

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten

Muaro Jambi

54Geografis Tanjung Jabung Barat

34

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kabupaten Tebo

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kabupaten Tanjung Jabung Timur

dan Selat Berhala.

Luas wilayah keseluruhan adalah seluas 5.503,5 Km2 atau sekitar ±

26,68% dari total luas provinsi jambi dari total luas provinsi jambi dengan

populasi 328.343 jiwa pada tahun 2018. Ibu kotanya ialah Kuala

Tungkal,Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan yang terbagi lagi menjadi

20 kelurahan dan 114 Desa.55

Adapun peta wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada

gambar sebagai berikut :

Gambar 1

Peta Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.56

55http://tanjabbarkab.go,id/site/geografi di akses pada tanggal 25 juni 2020 56http://tanjabbarkab.go.id/site/peta-wilaya/ di akses pada 11 November 2020

35

C. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung

Barat

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :57

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris terdiri dari 3 subbagian yaitu :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

2) Subbagian Keuangan

3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Mayarakat terdiri 3 seksi

yaitu:

1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga

2) Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan

3) Seksi Pendidikan Masyarakat

d. Bidang Pendidikan Dasar terdiri atas 3 seksi yaitu:

1) Seksi Sekolah Dasar

2) Seksi Pendidikan Menengah Pertama

3) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana

e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas 3 seksi yaitu :

1) Seksi Peningkatan Mutu

2) Seksi Promosi Dan Mutasi

3) Seksi Pembinaan, Kesejahteraan Dan Perlindungan

57Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat

36

f. Bidang Kebudayaan terdiri atas 3 seksi yaitu :

1) Seksi Sejarah Dan Pelestarian Budaya

2) Seksi Kesenian

3) Seksi Adat, Istiadat Dan Tradisi Lainnya

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

37

Gambar 258

58Struktur pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat, 10 Maret 2020

38

D. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang di berikan kepada Daerah di bidang pendidikan dan

kebudayaan.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan

tugas menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

Pendidikan Mayarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan dan

Pengembangan Kebudayaan.

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan

dan Pengembangan Kebudayaan.

3) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga

Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan

4) Pelaksanaan administrasi di bidang Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan

Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.59

Guna memudahkan aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam

melaksanakan tugasnya, maka uraian tugas pokok dan fungsi dijabarkan beberapa

59Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat

39

bagian yakni tugas pokok dan fungsi, sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala

Bidang Guru dan Kependidikan, dan Kepala Bidang Kebudayaan.

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh Unit kerja di lingkungan Dinas Pandidikan dan

Kebudayaan. Adapun fungsi sekretaris adalah sebagai berikut :

1) Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan

anggaran pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

2) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi :

ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan kerja sama, hubungan

masyarakat, dan ke arsipan.

3) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan,

akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan

5) Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan pelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.60

c. Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Bidang pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi, dibidang pendidikan usia dini dan pendidikan

masyarakat yaitu :

60 Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat

40

1) Perumusan program dan rencana kerja dibidang pendidikan usia dini dan

pendidikan masyarakat.

2) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi menajemen sarana prasarana kurikulum, perizinan

dan sistem pengujian, dan pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan

pendidik usia dan pendidik keluarga.

3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas dan

koordinasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan, pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.


koordinasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan, pengelolaan pengandaan,

pengaturan, penggunaan pemeliharaan, pendidikan masyarakat, kursus dan

pelatihan.

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.61

d. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Bidang pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana program, perumusan, petunjuk, dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan,

pemantauan, dan evaluasi di bidang pendidikan dasar. Adapun fungsi bidang

pendidikan dasar yaitu:

1) Penyusunan,pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana

kerja di bidang pendidikan dasar.


41


pemantauan dan evaluasi kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,

pendataan dan tata kelola pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar.


koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian,

peserta didik dan pembangunan karakter sekoalah, kelembagaan sarana dan

prasarana, pendataan dan tata kelola pendidikan pada jenjang sekolah mengah

pertama.

4) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal, bahan penerbitan izin

pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama.

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.62

e. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang guru dan tenaga kependidikan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan perumusan dan petunjuk teknis kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan

peningkatan mutu, perenanaan kebutuhan pengendalian, promosi dan mutasi,

peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pemantauan dan evaluasi dibidang

guru dan tenaga kependidikan. Adapun fungsi kepala bidang guru dan tenaga

kependidikan yaitu:

1) Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana

kerja di bidang guru dan tenaga kerja.


42


pemantauan dan evaluasi peningkatan mutu dan kualifikasi, pengembangan

kompetensi, uji kompetensi, dan sartifikasi guru dan tenaga pendidikan.


pemantauan dan evaluasi perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi.

Promosi dan mutasi guru dan tenaga kependidikan.

4) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi

pemantauan dan evaluasi pembinaan, peningkatan kesejahteraan dan

perlindungan, kreatifitas, potensi,prestasi guru dan tenaga kependidikan.

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.63

f. Kepala Bidang Kebudayaan

Bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sejarah dan kelestarian tradisi

budaya, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sejarah

lokal di bidang kebudayaan. Adapun fungsi dari bidang kebudayaan :

1) Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana

kerja dibidang kebudayaan.

2) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi pendataan sejarah, pelestarian budaya, pembinaan

dan pemberdayaan peran serta masyarakat.


43


pemantauan dan evaluasi kesenian, pelesyarian kesenian, pemberdayaan,

pengembangan lembaga kesenian dan tenaga kesenian, serta promosi dan

pengelaran seni.


pemantauan dan evaluasi pengelolaan, pembinaan,pelestarian dan

pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang adat istiadat dan tradisi

lainnya.

5) Pengelolaan kebudayaan dan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya

dalam daerah.

6) Penyusunan bahan pelestarian tradisi dan pembinaan komunitas, lembaga adat

masyarakat penganutnya dalam daerah.

7) Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.64

E. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat

1. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kantor Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan. Mengacu kepada visi pembangunan pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2016 serta mempertimbangkan kondisi,

permasalahan, tantangan serta peluang Kabupaten Tanjung Jabung Barat di


44

bidang pendidikan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

menetapkan visi adalah :

“Pendidikan yang berkualitas, Berakhlak dan Kompetitif “.

2. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mewujudkan visi sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan misi, yaitu: Optimalisasi kapasitas

sumberdaya kelembagaan dinas pendidikan dalam upaya mewujudkan tatakelola

yang prima, akuntabel guna tercapainya good governance bidang pendidikan.

Meningkatkan upaya – upaya penyediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan,

peningkatan mutu dan daya saing serta kepastian dalam pelayanan pendidikan

secara efesien dan efektif.65

3. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya serta

memperhatikan faktor penentu/ kunci keberhasilan, selanjutnya perlu ditetapkan

tujuan, sasaran dan strategi pembangunan pendidikan untuk kurun waktu satu

sampai dengan lima tahun mendatang. Misi pertama “Optimalisasi kapasitas

sumberdaya kelembagaan dinas pendidikan dalam upaya mewujudkan tatakelola

yang prima, akuntabel guna tercapainya good governance bidang pendidikan”.

a. Tujuan meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan koordinasi

pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terwujudnya

transparansi dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di lingkungan Dinas


45

Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tersedianya sumber daya

pelayanan yang baik, tepat dan ,memadai.

b. Sasaran tersedianya rencana pembangunan pendidikan Kabupaten Tanjung

Jabung Barat. Tersedianya informasi pendidikan yang baik dan informatif

tahun 2012-2015 tersedianya pertanggung jawaban pembangunan pendidikan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akuntabel. Tersedianya sumber daya

pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.66

Misi kedua : “ Meningkatkan upaya – upaya ketersediaan dan

keterjangkauan layanan pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing serta

relevansi pendidikan secara efisien dan efektif “.

a. Tujuan meningkatkan penyelenggaraan dan mutu penyelenggaraan pendidikan

anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meningkatkan

penyelenggaraan dan mutu penyelengaraan pendidikan dasar di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat. Meningkatkan penyelenggaraan, mutu dan relevansi

penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi Kabupaten Tanjung Jabung

Barat. Meningkatkan penyelenggaraan dan mutu penyelenggaraan pendidikan

khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK). Meningkatkan

penyelenggaraan, mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan nonformal

dan informal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan anak usia

dini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meningkatkan kuantitas dan kualitas

pelayanan pendidikan anak usia sekolah pendidikan dasar formal di Kabupaten


46

Tanjung Jabung Barat. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan

pendidikan anak usia sekolah pendidikan menengah formal di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan

pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat

yang karena sebab tertentu tidak mendapatkan pelayanan pendidikan formal di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Tunjangan Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam kehidupan yang modern sekarang ini kita tidak akan lepas dari apa

yang disebut kebijakan publik. Kebijakan –kebijakan tersebut kita temukan dalam

bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan

ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya.

Kesejahteraan guru menjadi jantungnya pelayanan pendidikan, karena

dengan sistem insentif yang wajar dan berkeadilan dapat diharapkan suatu

komitmen guru untuk memberikan pelayanan optimal dan terbaik bagi siswa.

Tingkat kesejahteraannya merupakan penentu yang amat penting bagi kinerja guru

dalam menjalankan tugasnya.67

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 2009 tentang

Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen.

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru lebih

nyata lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 Tantang Petunjuk Teknis Penyaluran

Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai

Negeri Sipil Daerah.

Pemerintah dalam membuat kebijakan tentu ingin memberikan manfaat

kepada sasaran kebijakan tersebut. Seperti yang tercantum dalam salah satu teori

implementasi kebijakan bahwa salah satu unsur keberhasilan implementasi

67Hasdianty, Agustin. Implementasi Program Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan .,hlm.45

47

48

kebijakan ditentukan oleh manfaat yang akan dihasilkan. Khusus nya desa Mekar

Tanjung Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang

merupakan salah satu daerah terpencil, ternyata ditemukan berbagai masalah

dalam pelaksanaannya misyalnya, sumber daya yang kurang memadai, pelaksana

yang kurang memahami aturan dalam pelaksanaan program ini serta kenyataan

bahwa tidak semua guru yang bertugas di desa mekar tanjung Kecamatan Bram

Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu menerima Tunjangan Pendidikan Guru

Daerah Mekar Tanjung padahal berdasarkan peraturan pemerintah tentang

kebijakan ini menyatakan bahwa setiap guru baik PNS maupun Non PNS yang

bertugas di daerah terpencil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan berhak

mendapatkan tunjangan pendidikan guru daerah terpencil.

Tabel 1 : Daftar Penerima Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri

Sipil Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.68

No

NAMA / NUPTK

UNIT KERJA NO REK. BANK / TUNJANGAN

1 Abd.rahman NUPTK: 4547739640200003

SD NEGERI 047V SUNGAI GEBAR

Tunjangan : Rp. 4.475.700

2 Abdul Kasah NUPTK: 1153742648200003

SD NEGERI 146V SENYERANG


3 ADNAN NUPTK: 3462737641200002

SMP NEGERI SATU ATAP 1 BETARA


68Dokumemtasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018

49

4 Afrida Dewi NUPTK: 4750754655300012

SD NEGERI 149V KELAGIAN


5 ALIMUDDIN HS. NUPTK: 6437747649200003

SD NEGERI 192V SUBAN


6 Alina NUPTK: 9653744646300012



7 Amrin.S.Pd.SD

NUPTK: 9547746648200012

SD NEGERI 067V TANJUNG BOJO


8 Damris NUPTK: 7544743644200053



9 FITRIYANTY M. NUPTK: 5953762665300002

SMP NEGERI 7 TUNGKAL ULU


10 H. M. Said NUPTK: 8140746648200013



11 Haposan Sianturi.A.Ma.Pd NUPTK: 8454738639200003



12 HENDRA NUPTK: 5749758659200002

SD NEGERI 191V KELAGIAN BARU


13 IBRAHIM

NUPTK: 0839742644200032



14 INDRA LESMANA HEFNI NUPTK: 2434764665110052



15 Jaunur Sinaga NUPTK: 2450740641200012



50

16 Jentiner Gultom S.Pd.SD NUPTK: 8350740642200003



17 JHON SUIT ROBERT PURBA NUPTK: 3137743645200003



18 KAMARUDDIN NUPTK: 8553741643200003

SD NEGERI 083V MEKAR TANJUNG


19 Kamsinar

NUPTK: 1846744647300022



20 KHAIRUL MUKMIN NUPTK: 2756763664120002



21 KHOLIL NUPTK: 8735743647200012



22 LAMELUS NUPTK: 9247739641200013



23 LEGIMAN NUPTK: 6257743647200003



24 Lida Hasibuan NUPTK: 9242738639300013



25 Limaryani

NUPTK: 3439741643300012



26 MACHFUDZ NUPTK: 1142741647200003



27 Marlina S.Pd.SD NUPTK: 0548751653300013



51

28

Masnidarwati NUPTK: 4444746648300033

SD NEGERI 138/V KUALA LUMAHAN


29

Mat Syafril NUPTK: 8433744648200012

SD NEGERI 138/V KUALA LUMAHAN


30 Misnan S.Pd.I NUPTK: 8836745648200022



31 MISYATI NUPTK: 1644749651300022



32 Muhammad Yusuf.S.Pd NUPTK: 2949744644200002



33 MUSTAFA SIMANJUNTAK NUPTK: 4451740642200013



34 Narusmin NUPTK: 2646740642200012



35 PARNINGOTAN SIREGAR NUPTK: 2442737641300002



36 RADEN AHMAD SARNUBI NUPTK: 1236754655200013



37 RENNY KUNTARI NUPTK: 4059764666220003



38 ROBET HUTASOIT NUPTK: 5045738640200003



39 Rohayati NUPTK: 1958749651300032



52

40

Rosmawati Sipayung A.Ma. Pd NUPTK: 3563738641300043



41

Rosmiati NUPTK: 1452747648300022



42

Rumi Silitonga. A,Ma.Pd NUPTK: 0248741642200013



43 SARINI NUPTK: 9451760661300032



44 Sarnubi Arsyad NUPTK: 3241743643200003

SD NEGERI 089/V RANTAU PANJANG


45 Sayani NUPTK: 2135748648300003

SD NEGERI 089/V RANTAU PANJANG


46 Siti Hapasah. A.Ma.Pd NUPTK: 7054738640300013



47 SITI MASNAH NUPTK: 9039748649300003



48 Siti Rohani NUPTK: 1048760662300013



49 Sukarsih NUPTK: 4435749652300013



50 Syamsiah NUPTK: 2353747650300043



51 SYULHUDIN, S.Pd NUPTK: 4142741644200013



53

52

Taslikhah NUPTK: 5860749651300012



53 TATI SUMIRA NUPTK: 2949754655300062



54 WAGIMIN NUPTK: 2556746649200002



55 ZUBAIDAH, S.Pd,SD NUPTK: 0734752654300032



Berdasarkan data yang diperolah dari kantor Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Tanjung Jabung Barat menunjukan bahwa penerimaan tunjangan

pendidikan guru daerah terpencil tahun anggaran 2018 di seluruh Kabupaten

Tanjung Jabung Barat yang mendapatkan tunjangan pendidikan hanya ada 13

sekolah yang mendapatkan tunjangan. Hal ini menimbulkan kecemburuan bagi

guru yang tidak menerima tunjangan tersebut sehingga kenyataan demikian

mempengaruhi semangat para guru dalam proses belajar mengajar disekolah.

“ Menurut Bapak Kamaruddin sebagai Kepala Sekolah SD 83/V Mekar Tanjung jangan guru PNS saja yang mendaptkan Tunjangan Pendidikan, tetapi guru honorer juga seharusnya mendapatkan tunjangan pendidikan karena dilihat dari tanggung jawab dan beban yang mengajarnya juga sama dengan guru PNS, tetapi kenyataannya cuma guru PNS yang mendaptkan Tunjangan Pendidikan”69

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tunjangan pendidikan yang

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (disdikbud) seharusnya harus

merata/adil yang mana antara guru PNS dan honorer tidak dibedakan untuk

mendapatkan tunjangan pendidikan karena dari tanggung jawab dan beban yang

69Wawancara dengan Bapak Ibrahim Kepala Sekolah Dasar 83/V Mekar Tanjung pada tanggal 10 Maret 2020

54

mengajarnya juga sama dengan guru PNS, tetapi kenyataannya Cuma guru PNS

yang mendapatkan tunjangan pendidikan yang mengakibatkan kecemburuan.

Pemberian tunjangan pendidikan untuk guru daerah terpencil, memang

tidak merata, karena selain ada data Dapodik yang tidak diperbaruhi di pusat

sehingga guru yang akan mendapatkan tunjangan tersebut, alokasi dana untuk

tunjangan pendidikan juga dikurangi sehingga kuota penerima lebih sedikit dari

tahun sebelumnya. Sehingga sangat dibutuhkan peran dinas kabupaten setempat

untuk melakukan evaluasi dan sosialisai yang merata kepada semua guru yang

tersebar di Kabupaten, akibatnya guru tidak memperbaruhi data dapodik yang

dibantu dengan operator secara berkala.

Sesuai dengan permendikbud No. 17 Tahun 2017 yaitu tentang penyaluran

tunjangan khusus dinyatakan bahwa Ditjen GTK melakukan penarikan data dari

Dapodik pada bulan maret setiap tahun berkenaan. Kemudian melakukan

verifikasi kelayakan calon penerimaan tunjangan pendidikan. Namun hal ini tidak

dilakukan sehingga data yang diterima oleh dapodik tidak sesuai dengan yang data

guru yang sebenarnya layak mendapatkan tunjangan pendidikan.

“ Menurut Bapak Martinus M Yusuf sebagai kepala Dinas Pendidikan kebijakan tunjangan ini agar bisa merata, sejauh ini kami pihak dinas belum bisa berbuat apa-apa karena tunjangan ini berasal dari pusat dan ditentukan langsung dari pusat karena kami juga melihat kreiteria berdasarkan akses kesekolah, ada sekolah dalam kota masuk desa sangat tertinggal itu menjadi pertimbangan sehingga tidak lagi menjadi penerima tujangan ”70

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa tunjangan pendidikan yang

berasal dari pusat dan ditentukan oleh pusat langsung jadi memiliki pertimbangan

70Wawancara dengan Bapak Martinus M Yusuf Kepala Dinas dan Kebudayaan pada tanggal 23 November 2020

55

dan kriteria untuk sekolah-sekolah yang bisa mendapatkan tunjangan pendidikan

ini.

1. Kriteria Guru Peneima

a. Guru yang ditugaskan mengajar didaerah khusus

b. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK)

c. Diutamakan S-1/ D-IV

d. Masa kerja sebagai guru/pendidik minimum 2 (dua) tahun berturut –turut,

yang dibuktikan dengan surat penugasan

e. Jumlah guru penerima tunjangan sesuai dengan jumlah guru ideal (formulasi

perencanaan kebutuhan guru)

“ Menurut ibu Siti Maisarah sebagai guru di SD 83/V Mekar Tanjung dilapangan terlihat bahwa bukan hanya sekelompok sasaran saja yang tidak mengerti dan memahami program ini secara baik dan benar bahkan tidak mengetahui dan mengerti secara baik dan benar tentang program tunjangan pendidikan, akibatnya program ini tidak diketahui secara merata oleh mereka yang seharusnya berhak menerima “ 71

Berdasarkan wawancara tersebut dalam kebijakan pemerintah tunjangan

pendidikan di Desa Mekar Tanjung Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung

Jabung Barat, dalam hal sosialisasi program tunjangan pendidikan perlu

ditingkatkan, karena hasil wawancara peneliti dengan 4 orang informant bahwa

aspek komunikasi melalui pengenalan, pengetahuan, serta sosialisasi yang baik

tentang program tunjangan pendidikan guru di Desa Mekar Tanjung Kecamatan

Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikatakan belum dilakukan

dengan baik dan benar.

71Wawancara dengan Ibu Maisarah Guru Sekolah Dasar 83/V Mekar Tanjung pada tanggal 10 Maret 2020

56

2. Pemberhentian pemberian tunjangan khusus

Berdasarkan laporan tertulis dari dinas pendidikan

Kabupaten/Kota/Provinsi, pembayaran tunjangan khusus dapat dihentikan oleh

direktorat Pembinaan Guru Diknas Didjen GTK, apabila guru : 72

1. Meninggal dunia

2. Mencapai batas usia 60 tahun

3. Tidak lagi bertugas di daerah khusus atau mutasi ke jabatan struktural atau

fungsional umum (staf pada dinas pendidikan)

4. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri

5. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan

penyelenggara pendidikan bagi guru bukan PNS

6. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama

7. Melanggar sumpah dan janji jabatan

8. Ditemukan tidak memenuhi kriteria

9. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum

tetap

10. Mendapat tugas belajar lebih dari 6 (enam) bula

11. Tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara

berturut-turut tanpa keterangan

Pembayaran tunjangan kepada PNSD daerah khusus ini dapat dihentikan

sewaktu- waktu apabila penerima meninggal dunia atau pun mencapai usia

pensiun. Penghentian ini dilakukan pada bulan berikutnya, namun jika


57

penerima tidak lagi bertugas di daerah khusus atau mutasi kejabatan struktural

atau fungsional umum, maka pembayaran dihentikan dibulan berjalan.

Demikian pula jika PNSD mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau

dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, maka

pembayaran juga dilakukan di bulan berjalan. Bagi guru penerima yang

mendapatkan tugas belajar, tunjangan khusus nya juga dihentikan di bulan

berjalan, dan bagi penerima yang tidak menjalankan tugas tanpa surat

keterangan/ penugasan dari penjawab berwenang, tunjangan pendidikan juga

dihentikan.

B. Implementasi Kebijakan Tunjangan Pendidikan di Kabupaten Tanjung

Jabung Barat

Impelementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu

ide,program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau

mengharapkan suatu perubahan.73

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aktivitas dalam proses

kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan

dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat

ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan

dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya

tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan

dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada

tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara

73Majid, Abdul. Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis.(Bandung : Interes Media,2014), hlm 6

58

formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi

dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan

produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu

sendiri.74

Implementasi kebijakan bahwa salah satu unsur keberhasilan implementasi

kebijakan ditentukan oleh manfaat yang akan dihasilkan. Manfaat yang

seharusnya didapat dengan adanya kebijakan tunjangan pendidikan namun dalam

pelaksanaan nya, masih banyak guru tidak bersemangat dalam pemberian

tunjangan pendidikan atau bisa dikatakan kurang termotivasi dengan adanya

kebijakan ini.Bahkan, guru menilai tambahan penghasilan guru yang diberikan

merasa tidak adil. Hal itu didasari dengan pola pikir yang membandingkan

tunjangan yang diberikan didaerahnya dengan daerah lain yang lebih besar.

Dengan kata lain tambahan penghasilan pelaksanaan kebijakan tunjangan

pendidikan tiap daerah tentu berbeda, karena kebutuhan guru pun berbeda.

Implementasi tunjangan pendidikan dalam peningkatan mutu. Agar upaya

proses belajar di sekolah dapat berjalan dengan baik., maka kebutuhan akan

pengelolaan pendidikannya secara profesional harus dilaksanakan secara

berkelanjutan.hal ini menjadikan SDN 83/V Mekar Tanjung harus cerdas dan

cermat dalam merespon segala perubahan kebutuhan masyarakat terhadap

pendidikan yang di selenggarakannya dengan tunjangan pendidikan diharapkan

program proses pembelajaran di SDN 83/V Mekar Tanjung dapat meningkatkan

74Aneta, Asna. “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di kota Gorontalo” Jurnal Administrasi Publik. Vol 1 No.1 tahun 2010

59

dengan termotivasi semua unsur terutama yang mendapatkan tunjangan khusus

yaitu Kepala Sekolah dan Guru.

“ Menurut Bapak Usep sebagai Kepala Bidang GTK Tunjangan pendidikan ini belum sepenuhnya berhasil penerapannya menurut saya, karena masih banyak sekolah- sekolah lain yang seharusnya dapat tunjangan tetapi malah tidak dapat seperti sekolah di seberang kota yang lebih terpencil tidak dapat, sedangkan di sekolah yang menurut saya sudah di tempatkan terjangkau malah mendapatkan tunjangan ini”.75

Dari wawancara diatas, dapat dipahami bahwa banyak sekolah yang

harusnya mendapatkan tunjangan pendidikan malah tidak memdapatkan tunjangan

pendidikan, malah yang tidak seharusnya mendapatkan tunjangan pendidikan

malah mendapatkan tunjangan pendidikan jadi diharapkan ada keadilan untuk

memilah lagi mana yang seharusnya mendapatkan tunjangan pendidikan dan

mana yang tidak seharusnya mendapatkan tunjangan, tunjangan tidak bersifat

mutlak, hanya bersifat sesaat tergantung kemampuan keuangan negara atau

APBN.

Guru yang pernah menerima tunjangan pendidikan, jika pada pengusulan

di tahun berjalan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon penerima, dapat

diganti dengan guru lain yang belum atau tidak menerima selama memenuhi

persyaratan. Pergantian penerima tunjangan pendidikan dilakukan dengan

mengusulkan guru pengganti melaui aplikasi pembayaran tunjangan pendidikan,

dan guru pengganti yang bersangkutan menerima pemberian tunjangan

pendidikan terhitung bulan berikutnya pada tahun berjalan. Guru memenuhi syarat

sebagai penerima tunjangan pendidikan di tetapkan dalam Surat Keputusan

75Wawancara dengan Bapak Usep sebagai Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 11 Maret 2020

60

Penerima Tunjangan Khusus (SKPTK). Surat ni diterbitkan oleh Ditjen GTK

dalam dua tahap, tahap pertama berlaku pada semester satu terhitung dari january

sampai juni, dan tahap kedua berlaku pada semester dua terhitung bulan juli

sampai desember di tahun berjalan.76

Berdasarkan SKTK yang telah terbit, pemerintah daerah

provinsi/kabupeten/ kota sesuai dengan kewenangannya membayar tunjangan

pendidikan langsung ke rekening penerima pembayaran dapat dilakukan setelah

penerima terverifikasi dan tervalidasi. Sesuai peraturan perundang – undangan,

pembayaran harus dilakukan paling lama tujuh hari setelah dana tunjangan

pendidikan diterima di rekening kas umum daerah provinsi/kabupaten/ kota.

Setiap penyaluran dana tunjangan khusus harus dilaporkan oleh kepala daerah

kepada mentri keuangan melalui Direktur Jendral perimbangan keuangan dan

mentri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) setiap semester. Laporan

tersebut disampaikan paling lambat minggu kedua bulan september di tahun

berkenaan untuk semester satu, dan paling lambat bulan maret tahun anggaran

berikutnya untuk semester dua laporan realisasi pembayaran dana tunjangan

pendidikan guru PNSD di sampaikan dalam bentuk fisik dan elektronik melalui

aplikasi pelaporan yang telah di sediakan. Selain pertanggungjawaban dengan

mekanisme tersebut, kepala daerah juga melaporkan secara daring melalui

aplikasi laporan realisasi yang telah disediakan oleh Ditjen GTK.77

76 https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/tunjangan-khusus-guru-pnsd-mekanisme-penyaluran-dan-kriteria-penerima diakses tanggal 20 November 2020 jam 14.00

77https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/tunjangan-khusus-guru-pnsd-mekanisme-penyaluran-dan-kriteria-penerima diakses tanggal 20 November 2020 jam 14.00

61

“ Menurut Bapak Selamet Alhamdulillah saya dapat tunjangan ini, tetapi

menurut saya penyaluraanya belum efektif karena keluarnya tidak rutin

dan tidak ada pemberitahuan dari pihak dinas sehingga saya tidak tahu

kapan harus diambil uangnya”. 78

Berdasarkan wawancara diatas bahwa tunjangan pendidikan ini keluarnya

tidak rutin jadi para guru ini tidak tau kapan akan mengambil uangnya karena

tidak pemberitahuan dari pihak dinas itu sendiri.

78Wawancara dengan Bapak Selamet sebagai Guru SDN 83/V Mekar Tanjung

62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan Tunjangan Pendidikan di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya ada 13 sekolah yang mendapatkan

tunjangan pendidikan. Pemberian tunjangan pendidikan untuk guru daerah

terpencil, memang tidak merata, karena selain ada data Dapodik yang

tidak diperbaruhi di pusat sehingga guru yang akan mendapatkan

tunjangan tersebut, alokasi dana untuk tunjangan pendidikan juga

dikurangi sehingga kuota penerima lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

2. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Tunjangan

Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tunjangan pendidikan ini ,

penyaluraanya belum efektif karena keluarnya tidak rutin dan tidak ada

pemberitahuan dari pihak dinas sehingga tidak tahu kapan harus diambil

uangnya.

B. SARAN

Diharapkan kepada dinas pendidikan dan kebudayaan lebih memilah lagi

mana sekolah yang seharusnya mendapatkan tunjangan pendidikan dan sekolah

yang seharusnya tidak mendapatkan tunjangan pendidikan agar tidak ada rasa

kecemburuan lagi, diharus sama ratakan yang mendapatkan tunjangan pendidikan

antara PNS dan yang honorer dilihat dari tanggung jawab dan beban mengajar

yang sama dengan PNS.

63

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Agostiono, Implementasi Kebijakan publik Model Van Metter dan Carl Van

Horn, (Jakarta : Rajawali Press, 2010)

Alfianika,Ninit.Metode Penelitianpengajaran Bahasa Indonesia, Cat.1,

(Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Ali Mudlofir, Pendidik Profesional: Konsep, Strategis dan Aplikasinya Dalam

Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. Cet.II: Rajawali Pers:

(Jakarta, 2013).

Cholid Narbuko, Abu Ahmad. Metodhe Penelitian (Jakarta: PT Bumi

Aksara,1997)

Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta: Balai

Pustaka,2008)

Duun, W. Pengantar Aanalis Kebijakan Publik (Edisi

Kedua).(Yogyakarta:Gajahmada University Press, 2000).

Edward III, George C. (edited) Publick Policy Implementing, (Jai Press

Inc,London England. Goggin,Malcolm L et al. 1990)

Em Zulfajri, Ratu Aprilia. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, tt.

Geindle,Merilee S.Politics and Policy Implementations in the Third Word.(New

jersey : Princetown University Press.1980).

Gorya Kerep, Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (NTT: Nusa

Indah,1989)

Gustiana,”Implementasi Kebijakan Penyaluran Tunjangan Terpencil Dalam

Meningkatkan Profesional Guru Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten

Sintang”.Skripsi Serjana ilmu soaial,Jakarta.

Majid, Abdul. Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan

Praktis.(Bandung : Interes Media,2014),

64

Mazmanian,Daniel A and Paul A. Sabatier.Implementation and Public

Policy,(USA : Scott Foresman and Compeny, 1983)

NawawiHadari, Metode Penelitian Bidang Sosial. (Jakarta:Gaja Mada University

Press,1993).

Nawawi Hadari. Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada

University press, 1992)

Inu Kencanna Syafiie, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, (Bandung : PT

Refika Aditman, Cet 4,2013)

Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif Dan

Kualitatif,(Jakarta: GP Press,2008).

Islamy, M.Irfan, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, (Jakarta: Bumi

Aksara, 2010).

Jujun, S. Soeryasumantri. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer,(Jakarta:Sinar

Harapan, 1978).

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi,(Bandung:

Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan,Bandung:Angkasa,1985.

Prof. Dr. Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan

R&D.(Bandung:Alfabeta,2012).

Purwanto dan Sulistyastuti, Aanalisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi

kebijakan (Jakarta: Bumi Aksara,1991)

Riawan, Hukum Pemerintahan Daerah,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009).

Ripley Rendal B and Grace A. Franklin. Policy Implementation and Bureaucracy,

second edition, (the Dorsey Press. Chicago-Illionis,1986)

Solichin, Abdul Wahab. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi

Kebijakan Negara. (Jakarta: Bumi Aksara,2000)

Subarsono, Analisis Kebijakan Publik :Konsep,Teori,dan Aplikasi,(Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2013)

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta : Rineke

Cipta,2002).

65

Sugiono,Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,(Jakarta: PT.RajaGrafindo

Persada,2011).

Syaiful Sagala, Menajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan,

(Bandung : Alfabeta,2009)

Wahab,Solichin A. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi

Kebijakan.(Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

Winarno Budi, Kebijakan Publik (Teori,Proses,dan Studi Kasus), ( Yogyakarta :

CAPS,2012).

Wildavsky dan Pressman, Implimentation as to carry out, accomplish, fullfil,

produce, complete. (1978)

2. Peraturan Perundang – Undangan

Undang- Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 . Guru Dan Dosen

Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 Bab 3 Pasal 10.

Tunjangan Khusus

Undang – Undang No.43 Tahun 1999 pasal 2 ayat (2) Tentang Perubahan undang

– undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.

Undang – Undang Republik Indonesia NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No.45 Tahun 2016

Permendikbud No.12 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan

Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru

Pegawai Negeri Sipil Daerah.

3. Jurnal

Taruangi,H., F. “Implementasi Kebijakan Tunjangan Khusus Guru Daerah

Terpencil Di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten

Morowali”. Jurnal Katalogis.Vol 2 No.1 January 2014.

66

Zainul Haq,” Pemberiaan Tunjangan Khusus Daerah Terpencil untuk Perbaikan

Kinerja Guru SMP di Kecamatan Liukang Tupabbring Utara, Kabupaten

Pangkep”. Jurnal Studi Pendidikan, Vol 16 No.2 Desember 2018

Aneta, Asna. “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan

Perkotaan (P2KP) di kota Gorontalo” Jurnal Administrasi Publik. Vol 1

No.1 tahun 2010

4. Lain – Lain

Hasil Wawancara dengan Bapak Kamaruddin Kepala Sekolah Dasar Negeri 83/V

Mekar Tanjung, tanggal 10 Maret 2020

Hasil Wawancara dengan Ibu Maisarah Guru Sekolah Dasar Negeri 83/V Mekar

Tanjung, tanggal 10 Maret 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Selamet sebagai Guru SDN 83/V Mekar Tanjung, tanggal 10 Maret 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Martinus M Yusuf sebagai Kepala Dinas tanggal

23 November 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Usep sebagai Kepala GTK tanggal 11 Maret

2020

http://tanjabbarkab.go,id/site/geografi di akses pada tanggal 25 juni 2020 http://tanjabbarkab.go.id/site/peta-wilaya/ di akses pada 11 November 2020

https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/tunjangan-khusus-guru-pnsd-

mekanisme-penyaluran-dan-kriteria-penerimadiakses tanggal 20 November 2020

jam 14.00

Skripsi Farhan Bonati, Implementasi Tunjangan Daerah Khusus Terhadap Kinerja

Guru di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan

Utara, 2018.

Hasdianty, Agustin. Implementasi Program Tunjangan Khusus Guru Daerah

Terpencil dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/tunjangan-khusus-guru-pnsd-mekanisme-penyaluran-dan-kriteria-penerima

https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/tunjangan-khusus-guru-pnsd-mekanisme-penyaluran-dan-kriteria-penerima

DAFTAR NAMA INFORMAN

Judul Skripsi: Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tunjangan

Pendidikan ( Studi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung

Barat ).

No Nama Keterangan

1 Martunis M Yusuf, Spd M.Pd Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 Usep Kepala Bidang Guru dan Tenaga

Kependidikan

3 Kamaruddin Kepala Sekolah Dasar Negeri 83/V

Mekar Tanjung

4 Siti Maisarah Guru SDN 83/V Mekar Tanjung

5 Selamet Guru SDN 83/V Mekar Tanjung

Lampiran I

DOKUMENTASI

1. Foto Bersama Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 83/V Sungai Mekar

Tanjung

2. Foto Bersama Guru yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri 83/V Mekar

Tanjung

3. Foto Bapak Usep di bagian Guru dan Tenaga Kependidikan

CURRICULUM VITAE

A. Informasi Diri

Nama : Luthfiyatul Hanifah

NIM : SIP.162358

Tempat/Tanggal Lahir : Pekan Baru, 13 April 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Mulia, Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara,

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

No. Hp : 082258207149

Nama Ayah : Parno

Nama Ibu : Ratmiati

B. Riwayat Pendidikan

No. Jenjang Pendidikan Tempat Tahun Tamat

1. SDN 004 Belakang Padang 2010

2. MTSN 1 Betara 2012

3. SMAN 1 Betara 2015

4. S.1 UIN STS JAMBI Muara Jambi 2020

Download - IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG …

Top Related