IIMANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

(SISTEM, PROSES DAN STRATIFIKASI)

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

2

(Thomas R Dye)Kebijakan publik adalah “Whatever government choose to do or not to do”.

(Mustopadidjaja AR) Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu , atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraanNegara dan Pembangunan.

KESIMPULAN PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DITETAPKAN DAN

DILAKSANAKAN ATAU TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MEMPUNYAI

TUJUAN ATAU BERORIENTASI PADA TUJUAN TERTENTU DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT

(ISLAMY, 1984)

KESIMPULAN …….

• RESPON SISTEM POLITIK TERHADAP DEMMAND / CLAIMS DAN SUPPORT YANG MENGALIR DARI LINGKUNGANNYA;

• SERANGKAIAN TINDAKAN YANG MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU YANG DIIKUTI DAN DILAKSANAKAN OLEH PELAKU ATAU SEKELOMPOK PELAKU GUNA MEMECAHKAN MASALAH TERTENTU;

• SUATU KEPUTUSAN YANG DIBUAT DENGAN MELIBATKAN PUBLIK ATAU YANG MEWAKILINYA, DAN SUBSTANSINYA UNTUK KEPENTINGAN ATAU BERPIHAK PADA PUBLIK.

IMPLIKASINYA, KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH :

1. BENTUK PERDANANYA BERUPA TINDAKAN PEMERINTAH;

2. TIDAK CUKUP HANYA DINYATAKAN, TETAPI DILAKSANAKAN DALAM BENTUKNYA YANG NYATA;

3. BAIK MELAKUKAN SESUATU ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU, DILANDASI MAKSUD DAN TUJUAN TERTENTU;

4. HARUS SENANTIASA DITUJUKAN BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT.

ELEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

• SELALU MEMPUNYAI TUJUAN.• BERISI TINDAKAN ATAU POLA TINDAKAN

PEJABAT PEMERINTAH.• APA YANG BENAR-BENAR DILAKUKAN

OLEH PEMERINTAH.• BERSIFAT POSITIF.

• BERDASARKAN PERATURAN DAN BERSIFAT OTORITATIF.

ESENSI KEBIJAKAN PUBLIK.• UNTUK MEMECAHKAN MASALAH YANG TUMBUH

KEMBANG DI MASYARAKAT.• UNTUK MENGATUR DAN MENGENDALIKAN

MASYARAKAT.• MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA KEPADA

MASYARAKAT.• DILAKUKAN OLEH INSTANSI YANG

BERKEWENANGAN.

MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Suatu pengaturan yang diperlukan untuk merencanakan kegiatan

FORMULASI, IMPLEMENTASI, dan EVALUASI hasil kebijakan publik

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien serta memperhatikan lingkungan

internal dan eksternal dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

MKBSUATU PENGATURAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MERENCANAKAN KEGIATAN

FORMULASI

IMPLEMENTASI

EVALUASI

MEMANFAATKAN SUMBER DAYA

MEMANFAATKAN LINGKUNGAN

GOALS

EFEKTIFEFISIEN

INTERNAL DAN EKSTERNAL

MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK10

Membahas pengertian kebijakan publik dan pengelolaannya, dari perspektif sistem, proses dan stratifikasi

1. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK;

2. PROSES PENGELOLAAN KEBIJAKAN

PUBLIK;

3. STRATIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK.

1. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK

11

• ANDERSONRESPONSE DARI SISTEM POLITIK TERHADAP DEMANDS/CLAIM YANG MENGALIR DARI LINGKUNGANNYA

• MUSTAPADIDJAJATATANAN KELEMBAGAAN YANG BERPERAN ATAU MERUPAKAN WAHANA DALAM PENYELENGGARAAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN PROSES KEBIJAKAN (FORMULASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN)

SISTEM …..12

Kebijakan publik adalah suatu respons dari sistem politik terhadap demand / claims yang mengalir dari lingkungannya (Anderson).

Definisi tsb mencerminkan Elemen KP:

1. Stake holder kebijakan.2. Kebijakan publik (policy contents) William Dunn

3. Lingkungan kebijakan (policy environment) 4. Kelompok Sasaran Kebijakan (Target Group ) –

(Mustopadijaya).

SISTEM ……………13

Dynamic Model David Easton banyak dipakai dalam sistem kebijakan oleh para pakar dalam policy study;

Model ini berdasarkan System Theory (input – process – Output dan – Feedback);

Easton membagi lingkungan kebijakan ke dalam dua kelompok yaitu :

(1) Intra Environment ; (2) Extra Societal Environment). Dari kedua kelompok ini mengalir dua input : (1) Demand/Claim. (2) Support

DAVID EASTON14

Policy OutputPolicy Process Demand /Claim

Support

INT

RA

DA

N E

XT

RA

EN

VIR

ON

ME

NT

INPUT PROCESS OUTPUT

Feedback

15

SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK

Ecological System

Biological System

Personality System

Social System

International Political Systems

International Ecological SystemsInternational Social Systems

The Intra Societal

Environmental

The Extra Societal Environmental

I NPUT S

The Flow of Effects From The Environments

The Political System

Information Feedback

Conversion of Demand

Info Outputs

Informative Feedback

Demand

Support

Outputs

.

TOTAL ENVIRONMENT

(Feedback Loop)

AUTHOR I T I E S

16

INSTITUSIONAL, pembuatan kebijakan berdasarkan struktur organisasi pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif);

ELIT MASSA, dibuat oleh kelompok elit yang merasa mampu, sedangkan masyarakat apatis;

KELOMPOK, dibuat atas desakan kelompok kepentingan yang kuat;

MODEL SISTEM POLITIK (David Easton)

SISTEM KEBIJAKAN PUBLIKPolitical System/Model Theory :

SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK17

Thomas R. Dye : Public policy is whatever the Government

chooses to do or not to do.(What Governments Do, Why they do it, and What difference it Makes)

Kebijakan publik bukan hanya kebijakan yang secara sengaja dibuat, tetapi juga yg sengaja tak dibuat oleh pemerintah karena sudah dapat diatur oleh masyarakat itu sendiri.

2. PROSES PENGELOLAAN KEBIJAKAN PUBLIK (Anderson)

18

Penyusunan Agenda, yaitu mengidentifikasi masukan masalah kebijakan, apa yang menjadikan masalah tersebut menjadi masalah publik dan bagaimana mengembangkan menjadi agenda pemerintah;

Formulasi Kebijakan, yaitu mengembangkan alternatif kebijakan dan menentukan yang terlibat dalam formulasi tersebut.

Proses …………..19 Adopsi kebijakan, yaitu bagaimanan

kebijakan diundangkan, apa saja content kebijakan, prosesnya bagaimana dan siapa yang mengadopsi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan, yaitu menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, dan apa dampaknya terhadap muatan kebijakan.

Proses ………………..20

Evaluasi kebijakan, yaitu menilai efektivitas serta dampak kebijakan, tuntutan terhadap kebijakan sehingga perlu dilakukan perubahan atau pencabutan kebijakan.

Manajemen KP

KEBIJAKAN PUBLIK DIKEMBANGKAN DARI “ISU KEBIJAKAN” DAN BUKAN HANYA DARI

“MASALAH KEBIJAKAN”.

21

“ISU KEBIJAKAN” TERDIRI ATAS “MASALAH KEBIJAKAN” (dalam arti sudah ada kejadian

yang harus diatasi) dan “KEBUTUHAN KEBIJAKAN” (yaitu kebutuhan yang mungkin

muncul di masa depan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan publik).

PEMAHAMAN

POINT PENTING STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

• AKAN SELALU MUNCUL “MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK” SEBAGAI “INPUT KEBIJAKAN” DARI DUA KUTUB, YAKNI : 1. DARI HAL-HAL YG SUDAH DIATUR, KARENA :

- ADANYA PERGESERAN PARADIGMA;

- MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT;

- TIMBULNYA KONFLIK;

- TIMBULNYA MASALAH BARU KARENA

KEBIJAKAN PUBLIK TSB.

- DLL

2. DARI HAL-HAL YANG MEMANG BELUM/TIDAK

DIATUR.22

SYARAT ISU KEBIJAKAN23

TIGA PRASYARAT AGAR ISU KEBIJAKAN DAPAT MASUKAGENDA SISTEMIK (COBB dan ELDER; Islamy, 2001):1. Isu tersebut memperoleh perhatian yang luas atau setidak-

tidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat;

2. Adanya persepsi dan pandangan/pendapat publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut;

3. Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah tersebut adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintah untuk memecahkannya.

FAKTOR MASUKNYA ISU DALAM AGENDA PEMERINTAH (ANDERSON):

24

1. Bila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antara kelompok (group equilibrium), maka kelompok-kelompok tersebut akan mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakarsa guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut;

2. Kepentingan politik;

3. Timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa, yang mendapatkan perhatian luar biasa dari masyarakat;

25

4. Adanya gerakan protes/demonstrasi dari masyarakat;

5. Masalah-masalah khusus atau isu-isu politik yang timbul di masyarakat yang menarik perhatian media komunikasi dan melalui reportasenya telah menyebabkan masalah-masalah atau isu-isu tersebut semakin menonjol sehingga lebih banyak lagi perhatian masyarakat dan para pembuat kebijakan tertuju pada masalah atau isu-isu tersebut.

PROSES PENGELOLAAN KP (Policy Making, Anderson)

PROBLEM IDENTIFICATION AND AGENDA SETTING

FORMULATION

ADOPTION IMPLEMENTATION

EVALUATION

Apa yang dimaksud masalah kebijakan. Apa yang menyebabkan masalah menjadi masalah publik. Bagaimana masalah berkembang menjadi agenda pemerintah ?

Bagaimana alternatif kebijakan dikembangkan Siapa yang berpartisipasi dalam formulasi ?

Bagaimana alternatif diadopsi & diundangkan Persyaratan apa yang harus ditempuh Siapa yang mengadopsi kebijakan ? Proses apa yang dipakai. Apa saja muatan kebijakan yang telah diadopsi

Siapa yg terlibat dalam pelaksanaan ? Apa yang dilakukan agar suatu kebijakan dapat menimbulkan effek? Apa dampaknya terhadap muatan kebijakan ?

Bagaimana efektivitas/dampak kebijakan diukur ? Siapa yang melakukan evaluasi ? Apa konsekwensi yg ditimbulkan oleh evaluasi Apa ada tuntutan untuk mengubah atau mencabut kebijakan ?

26

Notasi : LK Lingkungan Kebijakan PK Pengelola Kebijakan KP Kebijakan Publik KS Kelompok Sasaran

PK

KS

KP LK

Policy System

DIMENSI : SOSIAL POLITIK DAN EKONOMI

ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN( Menurut Prof.Mustopadidjaja, AR)

27

PELAKU KEBIJAKA

N

KEBIJAKAN PUBLIK

KELOMPOK

SASARAN KEBIJAKA

N

LINGKUNGAN

KEBIJAKAN

PK : ……………… ……………… ………………

APLIKASI ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN

28

LK : ……………… ……………… ………………

LK : ……………… ……………… ………………

KP : ……………… ……………… ………………

KS : ……………… ……………… ………………

Proses Pengelolaan KP

WILLIAM N.DUNN

1. Perumusan Masalah2. Peramalan3. Rekomendasi4. Pemantauan5. Evaluasi

MUSTOPADIDJAJA1. Pengkajian Persoalan2. Penentuan Tujuan3. Perumusan Alternatif4. Penyusunan Model5. Penentuan Kriteria6. Penilaian Alternatif7. Perumusan

Rekomendasi

29

Konsep Dasar Pembuatan Kebijakan Publik Serta Analisisnya

PK

KS

LK KP I

POLICY MAKING PROCESS

Dimensi : Sosial Politik dan Ekonomi

Dimensi : Teknis

Policy System

Feed back

Policy Cycle

HUBUNGAN SISTEM DAN PROSES KEBIJAKAN

EKF

30

3. STRATIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK

TAP. MPR - III TH. 2000 UU no. 10 TH. 2004 Pasal 7

1. UUD

2. TAP – MPR

3. UU

4. PERPU

5. PP

6. KEP.PRES

7. PERDA,

8. Dst.

1. UUD

2. UU / PERPU

3. PP

4. PER.PRES

5. PERDA.

STRATIFIKASI KP32

Meliputi :

1. Kebijakan stratejik (Umum).2. Kebijakan taktis (Manajerial).3. Kebijakan operasional (Teknis).

Kebijakan yang lebih rendah tidak bolehbertentangan dengan kebijakan yanglebih tinggi.

VARIASI KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

1. STUDI ISI KEBIJAKAN ( CONTENT )

2. STUDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN ( PROCESS )

3. STUDI TENTANG OUTPUT KEBIJAKAN

4. STUDI EVALUASI ( STUDI DAMPAK )

5. STUDI TENTANG INFORMASI UNTUK PEMBUATAN KEBIJAKAN

6. PROSES KEPENASIHATAN ( ADVOCACY PROCESS)

7. NASIHAT KEBIJAKAN ( POLICY ADVOCACY )

TYPES OF STUDY OF PUBLIC POLICY-MAKING

1

STUDY OF

CONTENT

2

STUDY OF

POLICY PROCES

S

3

STUDY OF

POLICY OUTPUT

S

4

EVALUA TION

5

INFORMA-TION FOR

POLICY

6

PROCESS ADVOCAC

Y

7

POLICY ADOCACY

POLICY STUDIES(Knowledge of policy and the

policy process)

POLICY ANALYSIS(Knowledge in the policy process)

ANALYST AS POLITICAL ACTOR

POLITICAL ACTOR AS ANALYST

34

7 VARIAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

1. STUDIES OF POLICY CONTENT : yakni studi atau upaya mempelajari kebijakan publik yang diarahkan pada pertanyaan mengenai asal muasalnya dan berkembangnya substansi tertentu yang menjadi obyek kebijakan publik.

2. STUDIES OF POLICY PROCESS : perhatian studi ditujukan kepada tahapan munculnya suatu kebijakan ke permukaan, serta pengaruh berbagai faktor terhadap berkembangnya isu tersebut.

3. STUDIES OF POLICY OUTPUTS : berupaya mengetahui mengapa terjadi beragam kualitas output kebijakan di berbagai daerah/area.

4. EVALUATION STUDIES : merupakan perbatasan antara kegiatan analysis of policy dan analysis for policy. Studi evaluasi merupakan studi tentang dampak kebijakan terhadap populasi.

35

5. INFORMATION FOR POLICY MAKING : merupakan upaya penghimpunan, pengolahan dan penyusunan data guna membantu pembuat kebijakan menentukan keputusannya;

6. PROCESS ADVOCACY : yakni upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pembuatan kebijakan. Peningkatan tersebut dapat berupa penyempurnaan mekanisme pemerintahan (seperti : realokasi fungsi dan tugas pokok);

7. POLICY ADVOCACY : yakni kegiatan untuk memperjuangkan gagasan atau opsi tertentu dalam proses kebijakan, baik dilakukan secara individu atau melalui suatu “pressure Group”.

36

MENUJU III - DINAMIKA PROSES KP DALAM DIMENSI SOSEKPOL