Etika Jabatan PublikDisampaikan pada guest lecture Program PascasarjanaSTIA LAN Bandung, 25 April 2014

Tri Widodo W. UtomoDeputi Inovasi Administrasi Negara LAN

Nama : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA

TTL : Yogyakarta, 15-07-1968

NIP : 19680715 199401 1 001

Jabatan : Deputi Inovasi Administrasi Negara/

APU Bidang Administrasi Publik

Gol/Pangkat : IV-d / Pembina Utama Madya

Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta

Alamat Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong

Tangerang Selatan, HP. 0813-1786-9936

1. Konteks;

2. Apa itu Etika, dan Mengapa Perlu?;

3. Etika Pemerintahan;

4. Mal (praktek) Administrasi;

5. Agenda Kedepan.

Bagian 1

Konteks

Situasi Kekinian

• Lahirnya UU No. 5/2014 tentang ASN.

• PNS berubah menjadi Profesi (ASN).

• Implikasinya: harus ada nilai-nilai dasar, kode etik, kode perilaku, standar kompetensi, dan organisasi yang menyantuni pengembangan profesi.

• Tujuan: membangun ASN yg Profesional.

ASN Profesional?

� Kompeten: mampu memanfaatkan iptek, memilikipengetahuan / keterampilan / sikap untukmenghasilkan pelayanan kelas dunia.

� Integritas: jujur, bebas dari konflik kepentingan, imparsial, dan akuntabel.

� Orientasi Kepublikan: menempatkan nilai dankepentingan publik diatas yang lain.

� Budaya Pelayanan yg tinggi: kepentingan dankepuasan warga sebagai pusat perhatian dan kriteriapengambilan keputusan.

� Berwawasan & Berdayasaing Global; wawasan global tetapi sikap dan perilakunya berakar pada kepentingannasional.

The Roadmap

ASN sbgProfesi

Nilai Dasar, Etika& Kode Perilaku

•

ASN Profesional

BirokrasiKelas Dunia

Bagian 2

Apa itu Etika, dan Mengapa Perlu?

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary: 1) a set of moral principles or values; 2) the principle of conduct governing an individual or a group; 3) a guiding philosophy; 4) a consciousness of moral importance.

Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1) Ilmu tentang apayg baik & apa yg buruk, dan tentang hak & kewajibanmoral; 2) Kumpulan asas/nilai yg berkenaan denganakhlak; 3) Nilai mengenai benar dan salah yg dianutsuatu golongan / masyarakat.

Bertens (dalam Keban, 2004): 1) Nilai dan normamoral sebagai pedoman tingkah laku seseorangatau kelompok atau disebut sebagai sistem nilai; 2) Kumpulan asas atau nilai moral yg disebut sebagaikode etik; 3) Ilmu tentang yg baik atau buruk ataudikenal sebagai filsafat moral.

Cooper (dalam Frederickson, 1997: 160): values are the soul of public administration (nilai-nilai etikaadalah jiwa atau nyawa dari administrasi negara).

Etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral & prinsip-prinsip benar & salah (Altschull, 1990). Kode Etikadalah peraturan moral, atau pedoman dari tingkah laku ygmembantu aksi personal dalam situasi khusus. (http://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/01/tentang-etika-kode-etik-kebijakan-dan-hukum-media).

Etika atau filsafat moral adalah cabang filsafat yg berbicaratentang praxis (tindakan) manusia. Etika tidak mempersoalkankeadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimanamanusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukanoleh bermacam-macam norma. Kode etik adalah sistemnorma, nilai dan aturan profesional tertulis yg secara tegasmenyatakan apa yg benar dan baik, dan apa yg tidak benardan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakanperbuatan apa yg benar atau salah, perbuatan apa yg harusdilakukan dan apa yg harus dihindari. (http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-dalam-etika-profesi).

Ethics is the basis of conduct, which is perceived through individual morality and society's norm of what is "good or bad", "right or wrong". A code of ethics establishes whether an activity is right or wrong. A code of conduct is a statement of the standards to which an individual or enterprise adheres, and the responsibilities and restrictions that are to be observed. A code of practice is a set of guidelines issued by a professional or service organization, to which the members agree to comply. (http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_Code_of_Ethics_Code_of_Conduct_and_Code_of_Practice).

A code of ethics expresses fundamental principles that provide guidance in cases where no specific rule is in place or where matters are genuinely unclear. A well drafted code of conduct will be consistent with the primary code of ethics, however, it will provide much more specific guidance (http://www.ethics.org.au/faq/whats-difference-between-code-ethics-and-code-conduct).

1. Prinsip Keindahan (Beauty);

2. Prinsip Persamaan (Equality);

3. Prinsip Kebaikan (Goodness);

4. Prinsip Keadilan (Justice);

5. Prinsip Kebebasan (Liberty);

6. Prinsip Kebenaran (Truth).

(Salomon R.C, 1984)

Fisik

Sosial

Idiil

Nilai(Values)

Norma (Norms)

Hukum(Rechts)

AturanKhusus(Wet/Rules)

Tingkatan Budaya

In Abstracto

In Concreto

Government ethics, when properly enforced:

• can be a valuable means for protecting against government waste and ensuring effective public administration.

• can prohibit many of the activities that lead to waste, including theft by public officials and use of government property for private gain.

• can also address issues such as bribery and conflicts of interest; activities that can lead public officials to sacrifice the public interest in the administration of programs and services for private gain and benefit.

http://www.mapleleafweb.com/features/ethics-government-concepts-issues-debates

Bagian 3

Etika Pemerintahan

1.Tap MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok2 ReformasiPembangunan dlm rangka Penyelamatan & NormalisasiKehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara: Pelaksanananreformasi di bidang sosial budaya adalah untuk mendukungpenanggulangan krisis di bidang sosial budaya. Agenda yg harus dijalankan adalah: menyiapkan sarana dan prasarana, program aksi dan perundangundangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usaha, etika proses, dan etika pemerintahan.

2.Tap MPR No. V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional: Nilai2 agama dan budayabangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa & bernegara oleh sebagian masyarakat, sehingga melahirkan krisisakhlak dan moral berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran HAM � Menugaskan Badan Pekerja MPR-RI untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa.

3. Tap MPR No. VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa: etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi.

4. Tap MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN � Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi (antara lain) ”Etika Pemerintahan”!

Judul RUU sebaiknya apakah RUU Penyelenggara Negara, ataukah RUU Etika Pemerintahan?

Di AS, The US Office of Government Ethics (OGE) juga hanyadalam lingkup eksekutif saja dan memiliki 4 fungsi: Establishes standards of ethical conduct for the executive branch; Ensures

transparency in government through financial disclosure; Educates executive branch employees; Promotes good governance.

http://www.oge.gov/

Tap MPR No. X/1998 & Tap No. VIII/2001 secara tegasmengamanatkan disusunnya UU Etika Pemerintahan, bukan UU

Etika Penyelenggara Negara.

1. Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yg bersumber dari ajaran agama, khususnya yg bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yg tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

2. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

(Tap MPR No. VI/2001)

Dimensi Etika:� Etika Sosial dan Budaya� Etika Politik dan Pemerintahan� Etika Ekonomi dan Bisnis� Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan� Etika Keilmuan� Etika Lingkungan

(Tap MPR No. VI/2001)

� Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.

� Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spritual, serta amal kebijakan.

� Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

• Internalisasi & sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut menggunakan pendekatan agama dan budaya.

• Internalisasi & sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak melalui cara indoktrinasi.

• Mendorong swadaya masyarakat secara sinergis & berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa.

• Mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi: etika profesi hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa.

• Internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah, Tuhan YMK.

Tap MPR No. VI/2001 PP No. 42/2004

Etika Sosial dan Budaya Etika Dalam Bernegara

Etika Politik dan Pemerintahan Etika Dalam Berorganisasi

Etika Ekonomi dan Bisnis Etika Dalam Bermasyarakat

Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan Etika Terhadap Diri Sendiri

Etika Keilmuan Etika Sesama PNS

Etika Lingkungan

Pasal 7 PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS:

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalampenyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam PeraturanPemerintah ini.

1. KUHP (Criminal Law);

2. Peraturan per-UU-an (Formal Ethics Legislation);� Tap MPR No. VI/2001

� PP No. 42/2004

3. Pedoman dan Konvensi (Informal Ethics Legislation);

4. Gabungan diantara ketiganya.

Bagian 4

Mal (praktek) Administrasi

27

Emerging Possibility of “Mal-Administration”

Constitution Law

� is about the allocation of powers among state organs

Administrative Law

� is about the exercise of these powers

1. Theft & Fraud by Public Officials;

2. Improper Use of Government Property;

3. Bribery & Influence Peddling;

4. Conflict of Interest & Self-dealing;

5. Divulging Confidential Information;

6. Improper Conduct Post-Employment;

7. Immoral Conduct by Public Officials.

http://www.mapleleafweb.com/features/ethics-government-concepts-issues-debates

• Melebihi wewenang yang ada;

• Tidak menggunakan wewenangsebagaimana mestinya;

• Salah dalam menggunakanwewenangnya.

29

• A political term which describes the actions of a government body which can be seen as causing an injustice (Wikipedia).

• A malfunctioning of an organization caused mainly by the top management (Wikipedia).

• Situation where the individual or group in chargeis unjust, dishonest, or ineffective in their leadership (Business dictionary).

• Abuse of power by public officers (Legal dictionary).

• Corrupt or incompetent administration (Merriam Webster dictionary).

• Menunda pelayanan, penanganan berlarut/tdkmenangani (undue delay).

• Penyalahgunaan wewenang/berlebihan (abuse of power).• Bersikap tidak adil/nyata-nyata berpihak (not

impartiality).• Bersikap diskriminatif, sifat tidak patut yg tidak sesuai

dengan aturan/fakta.• Pemalsuan/persekongkolan (forgery/conspiracy).• Intervensi (intervention).• Inkompetensi (incompetence).• Imbalan/praktek KKN.• Penyimpangan prosedur (procedure deviation).• Penggelapan barang bukti/penguasaan tanpa hak (illegal

possesion & ownership).• Bertindak tidak layak (inappropriate practices).• Melalaikan kewajiban (neglecting obligation).

(Budi Wahyuni, LOS Yogyakarta)

• Delay;

• Incorrect action or failure to take any action;

• Failure to follow procedures or the law;

• Failure to provide information;

• Inadequate record-keeping;

• Failure to investigate;

• Failure to reply;

• Misleading or inaccurate statements;

• Inadequate liaison;

• Inadequate consultation;

• Broken promises.

(The Local Govt. Ombudsman, London; Wikipedia)

• Overkill or diseconomy: hasil tercapai dengan biaya yg tidak seharusnya.• Counter productivity: hasil bertolak belakang dengan yg diinginkan.• Inertia: tidak ada respon dari apa yg telah dilakukan.• Inneffectivenness: respon cuma sebatas menyusun ulang I/O, tidak

menghasilkan apapun.• Tall chasing: makin banyak diberi, makin banyak dibutuhkan.• Under or over-organization: birokrasi bertele-tele & tambun.• Wastage: tindakan yg sia-sia.• Big-stick syndrome: pengendalian yg lebih banyak menimbulkan

masalah daripada hasil.• Negative demonstration: tindakan yg memicu kemarahan/kebencian.• Time-lags: tindakan yg terlambat.• Reorganization: perubahan struktur semata-mata hanya untuk tindakan

simbolik namun mengabaikan substansi.• Suboptimization: susunan unit-unit yg menganulir tujuan.• Professional Fragmentation: memindah-mindahkan

permasalahan/biaya.

(Christopher Hood, 1974, dalamGerald E. Caiden, 1991, What Really Is Public Maladministration)

• Contrary to law;

• Unreasonable;• Unjust;

• Oppressive;

• Improperly discriminatory;• In accordance with any law or established practice but the

law or practice is, or may be, unreasonable, unjust, oppressive, or improperly discriminatory;

• Based wholly or partly on improper motives, irrelevant grounds, or irrelevant consideration;

• Based wholly or partly on a mistake of law or mistake of fact;

• Conduct of which reasons should be given but are not given;

• Otherwise wrong.

Section 26 of the Ombudsman Act 1974, New South Wales

A2

B2 B1

A1

Ethics

Capacity

A1 : good ethics, high capacity � stars

A2 : good ethics, low capacity � foolish

B1 : high capacity, poor ethics � wolfs/predators

B2 : low capacity, poor ethics � germ

Mal-

administration

• Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel (Code Division Multiple-Access) di Propinsi DIY (LOD DIY, 2006) � Penyimpangan dalam tahap perencanaan, pembentukan kelembagaan, proses pencairan & penggunaan anggaran untuk merealisasikan proyek tsb.

• Sertifikat ganda dan konflik pertanahan di Meruya � kelalaianpemerintah dalam menjamin kepastian hukum dari warga negarasehingga timbul sertifikat ganda (Idham Arsyad, 2007).

• Pemberian ijin tambang oleh Menteri ESDM tanpa didukungAMDAL dan mengakibatkan bencana banjir di Kec. MalalayangKota Manado (JATAM, 2008).

• Penyimpangan Dana BOS: 1) Di Jakarta Utara, ada sekolah yang ada di daftar dinas akan tetapi saat dikunjungi sekolah tersebuttidak ditemukan; 2) Tim Managemen BOS Propinsi mengurangi jumlah dana yang diterima oleh setiap Sekolah; 3) Di Kab. ParigiMoutong, Sulteng, Dana BOS digunakan untuk membiayaitransport rutin kepala sekolah @Rp. 850 ribu/bulan; 4) Honor GTT tidak dibayarkan oleh kepala sekolah; dll.

Bagian 5

Agenda Kedepan

Nilai Dasar Definisi Operasional

Religiusitas Kesalehan atau tingginya kepatuhan & pengabdianthd ajaran agama.

Kebangsaan Mengutamakan kepentingan & keselamatan bangsa; menjaga persatuan & kesatuan.

Legalitas Bertindak sesuai hukum & kebijakan yg berlaku.

Imparsialitas Tidak berprasangka, bias, atau berpihak kepadaindividu/kelompok tertentu dalam pelaksanaantugas.

Martabat Menunjukkan perilaku yg pantas secara moral & dapat dipercaya publik.

Kejujuran Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan.

Kesetiaan Loyalitas thd negara, bangsa, organisasi, danmenjunjung tinggi sumpah jabatan.

Nilai Dasar Definisi Operasional

Kerahasiaan Memegang teguh rahasia negara & rahasia jabatan.

Integritas Bertindak sesuai standar moral, sesuai dengankeyakinan serta sesuai antara ucapan dan tindakan.

Pelayanan Beorientasi kepada pubik untuk memberikanpelayanan dan kepuasan yg terbesar.

Pengabdian Mendedikasikan segenap kemampuan, pikiran, waktu, bahkan jiwa dan raga bagi organisasi & negara

Apolitis / tidakdiskriminatif

Tidak memihak dan tidak membeda-bedakanperlakuan kepada siapapun.

Profesional Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan danperilaku yang sesuai dengan tuntutan jabatan.

Kinerja Kemampuan memberi kontribusi dan nilai tambahbagi organisasi.

Terima KasihSemoga Bermanfaat …