anggota:-Reynal D Hidayat-Yusqi Muhammad R.-Putri Febrianti-Siti Nurlaila

Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda

Kelompok V

pemerintahan Kolonial Belanda (1816-1942)

pemerintahan Kolonial Belanda (1816-1942)

Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris,selanjutnya yang berkuasa adalah Pemerintahan Hindia Belanda,yang pada mulanya pemerintahan Kolektif yang terdiri dari 3 orang yaitu : Flout,Buyskess dan Van Der Capellen.Dengan tugas utama : menormalisasikan keadaan lama (Inggris) ke alam baru (Belanda) dengan masa peralihan dari tahun 1816-1819,untuk selanjutnya yang menjadi gubernur jendral adalah Van Der Capellen (1816-1824).

CULTUUR STELSEL

CULTUUR STELSEL

Istilah Cultuur Stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah Culture System atau Cultivation System .Lebih tepat lagi kalau di terjemahkan menjadi System of Gouverment Controlled Agricultures karena pengertian dari Cultuur Stelsel sebenarnya adalah :”kewajiban kepada rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman eksport yang laku dijual di Eropa”,rakyat menterjemahkan dengan istilah tanam paksa.

Menurut Van Den Bosch : Cultuur Stelsel didasarkan atas hukum adat yg menyatakan bahwa barang siapa berkuasa disuatu daerah,ia memiliki tanah dan penduduknya.

LATAR BELAKANG SISTEM TANAM PAKSA

1).Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon sehingga menghabiskan biaya besar.

2).Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda tahun 1830.

3).Terjadinya perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda (menghabiskan beaya 20.000.000 gulden).

4).Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat.

5).Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.

6).Kegagalan usaha mempraktikkan gagasan Liberal (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar terhadap negeri induk.

ATURAN-ATURAN TANAM PAKSA

Ketentuan pokok Tanam Paksa terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) no.22 tahun 1834,dengan ketentuan sebagai berikut :

1.Penyediaan tanah untuk cultuur stelsel berdasarkan persetujuan penduduk. 2.Tanah tersebut tidak lebih dari seperlima tanah pertanian. 3.Tanah tersebut bebas dari pajak. 4.Kelebihan hasil tanaman jika melebihi pajak diberikan pada petani. 5.Pekerjaan untuk cultuur stelsel tidak melebihi waktu menanam padi 6.Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani merupakan

tanggung jawab pemerintah. 7.Bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik atau

perkebunan pemerintah. 8.Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi.

PENYIMPANGAN DALAM TANAM PAKSA

1.Perjanjian penyediaan tanah dilakukan dengan paksaan.2.Tanah yang digunakan lebih dari seperlima bagian.3.Pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu

menanam padi.4.Tanah tersebut masih terkena pajak.5.Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani.6.Kegagalan panen tanggung jawab petani.7.Buruh dijadikan tenaga paksaan.Guna menjamin agar para Bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dengan Baik,pemerintah Belanda memberikan rangsangan yg disebut cultuur procenten. Disamping penghasilan tetap.

AKIBAT-AKIBAT TANAM PAKSA

BAGI BELANDA

1).Meningkatnya hasil tanaman eksport dari negeri jajahan dan dijual Belanda dipasaran Eropa. 2).Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembangkempis tetapi pada masa tanam paksa

mendapat keuntungan besar. 3).Pabrik-pabrik gula yg semula diusahakan kaum swasta Cina,kemudian juga dikembangkan

oleh pengusaha Belanda,karena keuntungannya besar. 4).Belanda mendapatkan keuntungan (Batiq slot) yang besar (keuntungan pertama 3 juta

gulden).

BAGI INDONESIA

1).Kemiskinan dan penderitaan fisik serta mental yg berkepanjangan 2).Beban pajak yang berat. 3).Pertanian,khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. 4).Kelaparan dan kematian terjadi dimana-mana,seperti yang terjadi di Cirebon 1843,Demak

1848,Grobogan 1849. 5).Jumlah penduduk di Indonesia menurun. 6).Rakyat Indonesia mengenal tekhnik menanam jenis-jenis tanaman yang baru. 7).Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi eksport.

REAKSI TERHADAP TANAM PAKSA

Pelaksanaan tanam paksa itu ternyata banyak mengandung reaksi dari kalangan bangsa Belanda sendiri, antara lain: Baron van Hoevel, secara terang-terangan mengutuk

peraturan tanam paksa. Sebagai bekas pendeta, ia berani menggambarkan penderitaan rakyat Indonesia setelah ia kembali ke Netherland.

Douwes Dekker, bekas Asisten Residen di Lebak, Banten. Sejak berada di Indonesia, Douwes Dekker menaruh simpati atas penderitaan rakyat Indonesia. Ia dituduh sebagai penentang pemerintah Belanda karena terbukti berusaha melindungi rakyat Lebak. Dengan jiwa besar, ia menerima pengusiran dari negera kelahirannya sendiri. Dan akhirnya, ia meningga dunia dalam kemiskinan di Nieder Ingelheim, Jerman pada tanggal 19 Februari 1887.

Sistem Usaha Asing

Latar Belakang Sistem Usaha Asing

Setelah tanam paksa diganti dengan sistem politik liberal oleh pemerintah Belanda, golongan pengusaha swasta Belanda, yang merupakan kaum liberal berduyun-duyun datang ke Indonesia terutama ke Pulau Jawa dan Sumatra untuk menanamkan modal mereka melalui usaha perkebunan kopi, teh dan kina. Tidak hanya dari Belanda saja, para penanam modal dari negara-negara Eropa pun ikut pula berdatangan ke Indonesia. Sistem politik ekonomi baru ini dikenal dengan sebutan Politik Pintu Terbuka. Dengan dijalankanya Sistem politik pintu terbuka pada tahun 1870, segera pemerintah Belanda membuat Undang-Undang Gula dan Undang-Undang Agraria yang dikeluarkan pada tahun itu juga.

Latar Belakang Sistem Usaha Asing

Pada tahun 1850, golongan liberal mendapatkan kemenangan di parlemen Belanda. Secara resmi, paham liberal tersebut dianut oleh pemerintah Belanda pada tahun 1870. Praktek tanam paksa yang dijalankan Belanda di Indonesia khususnya di pulau Jawa banyak ditentang oleh pengusaha-pengusaha Belanda, karena tidak sesuai denga paham liberal.Para pengusaha Belanda berkeinginan untuk membuka perusahaan perkebunan di Indonesia.

Karena desakan-desakan itulah, akhirnya peraturan tanam paksa dihapus, kemudian digantikan dengan kerja bebas yang berdasarkan paham liberalisme yang menuntut kebebasan untuk dapat bersaing. Para pengusaha Belanda mengajukan gugatan berdasarkan guagatan Baron van Hoevel dan Douwes Dekker yang mencela tanam paksa sebagai perbudakan. Akhirnya gugatan mereka dikabulkan.

Undang-Undang Agraria 1870

Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) tahun 1870 dikeluarkan oleh parlemen Belanda (Staten Generaal). Tokoh yang berperan melahirkan Undang-undang ini adalah de Waal, menteri jajahan dan perniagaan ketika itu.Tujuan Undang-undang:

melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa pemodal asing memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia. membuka kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia, terutama menjadi buruh

perkebunan.

Isi Undang-undang Agraria tahun 1870 :

Gubernur jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah milik pemerintah. tanah itu dapat disewakan paling lama 75 tahun. 

Tanah milik pemerintah antara lain hutan yang belum dibuka, tanah yang berada di luar wilayah milik desa dan penghuninya, dan tanah milik adat

Tanah milik penduduk antara lain semua sawah, ladang, dan sejenisnya yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah semacam ini boleh disewa oleh pengusaha swasta selama 5 tahun.

Undang-Undang Agraria 1870

Sisi Positif: meningkatkan kehidupan ekonomi

Rakyat Indonesia diperkenalkan pada betapa pentingnya peran lalu lintas uang (modal) dalam kehidupan ekonomi.

Tumbuhnya perkebunan-perkebunan besar meningkat jumlah produksi tanaman ekspor jauh melebihi jumlah produksi semasa berlakunya sistem tanam paksa. ketika itu, Indonesia menjadi penghasil kina nomor satu di dunia.

Rakyat Indonesia ikut merasakan manfaat sarana irigasi dan transportasi yg dibangun pemerintah kolonial untuk perkebunan.

Sisi Negatif: eksploitasi sumber daya dan tenaga rakyat

Pemberlakuan Undang-undang agraria tahun 1870 merupakan bentuk  eksploitasi sumber daya alam Indonesia dengan cara baru.  Sama saja dengan sistem tanam paksa, yg memeras keuntungan dari manfaat SDA Indonesia adalah pihak asing

Kehidupan rakyat Indonesia dipersulit oleh membanjirnya barang-barang  impor, sehingga mematikan usah kecil penduduk pribumi karena kalah besaing.

Dampak Sistem Usaha Swasta Asing

Semua keuntungan yang didapat ternyata hanya dapat dirasakan oleh pemerintah Belanda dan pengusaha swasta asing saja. Bagi bangsa Indonesia , sistem politik Liberal ini tidak membawa perubahan dalam hal kesejahteraan rakyat malah sebaliknya. Praktek perbudakan tetap dilakukan terutama saat membuka daerah baru di luar pulau Jawa untuk memperluas perkebunan. Hal tersebut lebih diperburuk setelah keluarnya Undang-Undang yang mengatur kuli-kuli (Koeli Ordonantie). Para kuli yang mencoba melarikan diri akan dikenakan sanksi, yang dikenal dengan Poenale Santie (sangsi para kuli). Akan tetapi, para mandor banyak menyalahgunakan peraturan ini. Mereka bersekongkol dengan para pengusaha untuk menekan para kuli kontrak.

Persebaran agama Kristen

Persebaran agama kristiani di Indonesia pada masa pendudukan bangsa-bangsa Eropa lebih menonjol,

dibanding persebaran agama Islam dan agama lainnya. Walaupun begitu, pihak penjajah tidak mengekang apalagi melarang keberadaan Islam dan agama lainnya tumbuh dan berkembang.

Persebaran agama Kristen

Sebutan Kristen mula-mula adalah merupakan julukan yang diberikan kepada para penduduk kota Antiochia yang menjadi pengikut Yesus Kristus yang melarikan diri dari Yerusalem.

Persebaran agama Kristen

Kehadiran Belanda di Indonesia merubah peta pengkristenan di beberapa daerah di Indonesia. Belanda adalah penganut Protestan yang beraliran

Calvinis. Di Maluku sebagian besar penduduk yang telah beragama Katholik berganti menjadi Calvinis dan VOC melarang misi Katholik melakukan kegiatan keagamaan

Persebaran agama Kristen

Perkembangan agama kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kristen katolik dan kristen protestan. Seperti halnya agama Hindu, Buddha dan Islam, penyebaran agama kristen juga melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan. Dalam kenyataannya agama kristen katolik dan kristen protestan berkembang di berbagai daerah. Bahkan di daerah indonesia bagian timur seperti di papua, daerah minahasa, timor, NTT, juga daerah tapanuli di sumatra, agama kristen menjadi mayoritas.

TANYA JAWAB

관심가져주셔서 감사합니다“gwansimgajyeojusyeoseo gamsahabnida”