Transcript
Page 1: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

Badan Hukum sebagai Subjek Hukum dalam KUHPerdata

Tugas Mata Kuliah Hukum Perdata

Dosen : HD. Suratno, SH

Oleh :

Zainal Abidin

430.200.12.2868

SEKOLAH TINGGI HUKUM GALUNGGUNG

TASIKMALAYA

2014

Page 2: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

KATA PENGANTAR

  

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-

Nya, tak lupa sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi

besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya serta kita selaku umatnya yang

taat kepada ajarannya sampai akhir zaman, sehingga makalah ini dapat terselesaikan

dengan tepat waktu untuk memenuhi salah satu tugas Hukum Perdata.

Makalah ini berisikan tentang Badan Hukum sebagai Subyek Hukum dalam

KUHPerdata, saya berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada

umumnya dan rekan Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya pada khususnya.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu

dalam proses penyusunan makalah ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan

tepat waktu. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk

kesempurnaan penulisan makalah ini.

                                                          Tasikmalaya, 26 Desember 2013

Penyusun

i

Page 3: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

Daftar isi

Kata Pengantar................................................................................................................... i

Daftar isi.............................................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.........................................................................................................

1

B. Rumusan Masalah....................................................................................................

2

BAB II PEMBAHASAN

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan...............................................................................................................

18

B. Saran.........................................................................................................................

19

Daftar Pustaka.....................................................................................................................

20

Page 4: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum Dalam pergaulan hukum di tengah-

tengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu - satunya subyek hukum (pendukung

hak dan kewajiban), tetapi masih ada subyek hukum lain yang sering disebut "badan

hukum" (rechtspersoon).

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum ini pun dapat

mempunyai hak-hak dan kewajiban - kewajiban, serta dapat pula mengadakan

hubungan - hubungan hukum (rechts-betrekking/rechtsverhouding) baik antara badan

hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan

orang manusia (natuurUjkpersoon). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan

perjanjian - perjanjian jual - beli, tukar - menukar, sewa - menyewa dan segala macam

perbuatan di lapanganharta kekayaan.

Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang

tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia.

Dan sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan

Page 5: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

tidakmungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan,

melahirkan anak dan lain sebagainya.

1

Adanya badan hukum (rechtspersoon) di samping manusiatunggal

(natuurlijkpersoon) adalah suatu realita yang timbulsebagai suatu kebutuhan hukum

dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat.

Sebab, manusia selain mempunyaikepentingan perseorangan (individuil), juga

mempunyaikepentingan bersama dan tujuan bersama yang harusdiperjuangkan bersama

pula. Karena itu, mereka berkumpulmempersatukan diri dengan mem-bentuk suatu

organisasi danmemilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka jugamemasukkan

harta kekayaan masing-masing menjadi milikbersama, dan menetapkan peraturan-

peraturan intern yanghanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu.Dalam

pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyaikepentingan bersama yang

tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang

baru,yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta

dapat bertindak hukum sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas maka dapat di kemukakan rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Apa Pengertian Badan Hukum dan apa saja Perbuatan Hukumnya?

Page 6: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

2. Apa Perbedaan dari teori – teori badan hukum, pembagian badan – badan

hukum, dan syarat – syarat hukum?

3. Menjelaskan tentang badan hukum (Rechtspersoon).

2

BAB II PEMBAHASAN

Subjek hukum terdiri atas manusia pribadi (natuurlijk persoon) dan badan

hukum (rechtspersoon). Jadi disamping manusia, ada pula subjek hukum lain, yaitu

badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Sebelum lebih lanjut membahas badan hukum sebagai subjek hukum, perlu

diketahui lebih dulu apa itu badan hukum. Pengertian badan hukum diberikan oleh dua

ahli dibawah ini, yaitu:

a). Prof. Subekti

Badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum (rechtspersoon).

b). R. Soeroso

Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan

atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah

ditentukan oleh hukum.

Dari dua pengertian badan hukum yang dikemukakan oleh kedua ahli diatas

maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum adalah badan yang dibentuk berdasarkan

ketentuan hukum yang berlaku oleh sejumlah orang yang bekerjasama untuk tujuan

tertentu dan dengan demikian badan itu memiliki hak dan kewajiban.

Page 7: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

Badan hukum disebut sebagai subjek hukum karena memiliki hak-hak dan

kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan hukum

yang dilakukan oleh badan hukum tersebut.

3

Badan hukum juga memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan

anggotanya, turut serta dalam lalu lintas hukum, serta dapat digugat dan menggugat di

muka pengadilan.

Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia, dapat melakukan

perbuatan hukum seperti mengdakan perjanjian, manggabungkan diri dengan

perusahaan lain (merger), melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Dengan demikian

badan hukum diakui keberadaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek

hukum) karena turut serta dalam lalu lintas hukum.

Badan hukum tidak lain adalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak

berjiwa. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum

diwakili oleh pengurus atau anggotanya.

Untuk dapat ikut serta dalam lalu lintas hukum dan diakui sebagai subjek

hukum, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh badan hukum. Syarat-syarat

tersebut adalah:

1) Dibentuk dan didirikan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur

perihal pembentukan/pendirian badan hukum. Syarat pembentukan badan hukum ini

sesuai dengan bentuk/jenis badan hukum yang akan didirikan. Syarat pembentukan

badan hukum ini berbeda antara satu bentuk/jenis badan hukum dengan bentuk/jenis

Page 8: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

badan hukum yang lain. Contoh: syarat/cara pembentukan badan hukum partai politik

berbeda dengan syarat/cara pembentukan badan hukum perseroan terbatas (PT).

Syarat/cara pembentukan kedua jenis badan hukum itu diatur dalam undang-undang

yang berbeda dan dengan prosedur yang berbeda pula.

4

2)      Memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan anggotanya.

3)      Hak dan kewajiban hukum yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.

Dalam hukum dikenal adanya dua macam badan hukum, yaitu:

1)      Badan hukum publik: yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik

dan bergerak di bidang publik/yang menyangkut kepentingan umum. Badan hukum ini

merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan peraturan

perundang-undangan, yang dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk

itu. Contoh:

a.    Negara Indonesia, dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945

b.   Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, dasarnya adalah Pasal 18, 18 A, dan 18 B

UUD 1945 dan kemudian dielaborasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda ini telah dirubah sebanyak dua kali)

c.    Badan Usaha Milik Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

d.   Pertamina, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971

2)      Badan Hukum Privat; yaitu badan hukum yang didirkan berdasarkan hukum perdata

dan beregrak di bidang privat/yang menyangkut kepentingan orang perorang. Badan

hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan

Page 9: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

tertentu, seperti mencari laba, sosial/kemasyarakatan, politik, ilmu pengetahuan dan

teknologi, dan lain sebagainya. Contoh:

a.       Perseroan terbatas (PT), pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas

b.      Koperasi, pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Koperasi

5

c.       Partai Politik, pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Perpol jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

A. Pengertian Badan Hukum

Dalam Pergaulan hukum di tengah – tengah masyarakat, ternyata manusia bukan

satu – satunya subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subjek

hukum lain yang sering disebut “badan hukum” (rechtpersoon).

Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum ini pun dapat

mempunyai hak – hak dan kewajiban – kewajiban, serta dapat pula mengadakan

hubungan – hubungan hukum (rechtsbetrekking/rechtsverhouding) baik antara badan

hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan

orang manusia (natuurlijkpersoon). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan

perjanjian – perjanjian jual – beli, tukar – menukar, sewa – menyewa dan segala macam

perbuatan di lapangan harta kekayaan.

Page 10: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang

tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia.

Dan sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak

mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan,

melahirkan anak dan lain sebagainya.

6

Adanya badan hukum (rechtspersoon) disamping manusia tunggal

(natuurlijkpersoon) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum

dalam pergaulan di tengah – tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai

kepentingan perseorangan (individual), juga mempunyai kepentingan bersama dan

tujuan bersama yang harus di perjuangkan bersama pula. Karena itu, mereka berkumpul

mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya

untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing – masing

menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan – peraturan intern yang hanya

berlaku dikalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua

orang – orang yang mempunyai kepentingan bersama yang bergabung dalam kesatuan

kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak –

hak dan kewajiban – kewajiban anggota – anggotanya serta dapat bertindak hukum

sendiri.

B. Teori – teori Badan Hukum

Untuk mengetahui hakikat dari pada badan hukum, dalam ilmu pengetahuan

hukum timbul bermacam – macam teori tentang badan hukum yang satu sam lain

Page 11: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

berbeda – beda. Berikut ini hanya dikemukakan 5 macam teori saja yang sering dikutip

oleh penulis – penulis ahli hukum kita, yaitu diantaranya :

1. Teori Fictie dari Von Savigny

Menurut teori dari Von Savigny badan hukum semata – mata buatan negara

saja. Badan hukum hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada,

7

tetapi orang menghidup – kannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat

melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini diikuti juga oleh Houwing.

2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Doel Vermogents theorie)

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum.

Namun, kata teori ini ada kekayaan (vermogen) yang bukan merupakan kekayaan

seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang

mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan

hukum. Teori ini diajarkan oleh A. Brinz, dan diikuti oleh Van der Hayden.

3. Teori Organ dari Otto van Gierke

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (Fiksi) dan bukan kekayaan (hak)

yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang

menjelma sungguh – sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk

kemauan sendiri dengan perantaraan alat – alat yang ada padanya (pengurus, anggota –

anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai pancaindera dan sebagainya.

Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C. Polano.

Page 12: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

4. Teori Propriete Collective

Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraaf. Menurut teori ini hak dan

kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota

bersama – sama.

8

Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang – orang

yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang

dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis

saja. Star Bussman dan Kranenburg adalah pengikut – pengikut ajaran ini.

5. Teori kenyataan Yuridis (Juridishe Realiteitsleere)

Dikatakan bahwa, badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkret, riil,

walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori yang

dikemukakan oleh Majers ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan

badan hukum dengan manusia terbatas sampai bidang hukum saja.

Meskipun teori – teori tentang badan hukum tersebut berbeda – beda dalam

memahami hakikat badan hukum, namun teori – teori itu sependapat bahwa badan –

badan hukum dapat ikut berkecimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat,

meskipun dengan beberapa pengecualian.

C. Pembagian Badan – Badan Hukum

Menurut Pasal 1653 BW Badan Hukum dapat dibagi atas 3 macam, yaitu :

Page 13: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

1). Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya daerah

Propinsi, kabupaten/kota, Bank – bank yang didirikan oleh negara dan sebagainya.

2). Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya

perkumpulan – perkumpulan, gereja dan organisasi – organisasi agama dan sebagainya.

9

3). Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan

dengan undang – undang dan kesusilaan, seperti P.T., koperasi, dan lain sebagainya.

Jika badan hukum itu dilihat dari segi wujudnya, maka dapat dibedakan atas 2

macam, yaitu :

1. Korporasi (Corporatie)

Adalah gabungan (kumpulan orang – orang yang dalam pergaulan hukum

bertindak bersama – sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu, korporasi

ini merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak – hak dan

kewajiban – kewajiban yang terpisah dengan hak – hak dan kewajiban – kewajiban para

anggotanya. Misalnya : PT, koperasi dan sebagainya.

2. Yayasan (Stichting)

Adalah harta kekayaan yang di tersendirikan untuk tujuan tertentu yaitu untuk

kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Jadi, pada yayasan tidak ada anggota,

yang ada hanyalah pengurusnya.

Page 14: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

Batas antara korporasi dan yayasan tidak tegas, sehingga timbul beberapa ajaran

untuk membedakan korporasi itu dengan yayasan sebagai berikut :

a). Pada korporasi para anggotanya bersama – sama mempunyai kekayaan dan

bermacam – macam kepentingan yang berwujud dalam badan hukum itu, sedangkan

pada yayanan kepentingan yayasan tidak terletak pada anggotanya, karena yayasan

tidak mempunyai anggota.

10

b). Dalam korporasi para anggota bersama – sama merupakan organ yang memegang

kekuasaan yang tertinggi sedangkan dalam yayasan yang memegang kekuasaan

tertinggi adalah pengurusnya.

c). Dalam korporasi yang menentukan maksud dan tujuannya adalah para anggotanya,

sedangkan dalam yayasan yang menentukan maksud dan tujuannya adalah orang –

orang yang mendirikan yang selanjutnya berdiri di luar badan tersebut.

d). Pada korporasi titik berat pada kekuasaannya dan kerjanya, sedangkan pada yayasan

titik berat pada suatu kekayaan yang ditujukan untuk mencapai sesuatu maksud tertentu.

Badan Hukum dapat pula dibedakan atas 2 jenis yakni :

1. Badan hukum Publik

2. Badan Hukum Privat

Di Indonesia kriterium yang dipakai untuk menentukan sesuatu badan hukum

termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat ada 2 macam, yaitu :

Page 15: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

a). Berdasarkan terjadinya, yakni “badan hukum privat” didirikan oleh perseorangan,

sedangkan “badan hukum publik” didirikan oleh Pemerintah/Negara.

b). Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaan itu untuk

kepentingan umum atau tidak. Kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum,

maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik, kalau lapangan

pekerjaannya untuk kepentingan perseorangan, maka badan hukum itu termasuk badan

hukum privat.

11

Badan hukum publik misalnya :

- Negara RI

- Daerah Propinsi

- Daerah Kabupaten/Kota

- Bank – bank Negara (seperti Bank Indonesia)

Badan hukum privat misalnya :

- Perseroan Terbatas (PT)

- Koperasi

- Yayasan

D. Peraturan Tentang Badan Hukum (Rechtspersoon)

BW tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum. Dalam

BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada Buku III titel IX Pasal 1653

s.d. 1665 dengan istilah “van zedelijke lichamen” yang dipandang sebagai perjanjian,

Page 16: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

karena itu, lalu diatur dalam buku III tentang perikatan. Hal ini menimbulkan keberatan

para ahli karena badan hukum adalah persoon, maka seharusnya dimasukkan dalam

buku I tentang orang.

Peraturan perundang – undangan lain yang mengatur tentang badan hukum ini

antara lain memuat dalam Stb. 1870 No. 64 tentang pengakuan badan hukum, Stb. 1927

No. 156 tentang Gereja dan Organisasi – organisasi Agama,

12

Undang – undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang – undang

No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang – undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, Undang – undang No. 12 Tahun 1998 tentang Perbankan,

dan Undang – undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

E. Syarat – syarat Badan Hukum

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan

usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (rechtspersoon). Menurut doktrin

syarat – syarat itu adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Adanya kekayaan yang terpisah

Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan

pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tertentu. Adanya

harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pada badan

hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan ini, meskipun berasal dari pemasukan

anggota – anggotanya, tetapi terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggota

Page 17: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

– anggotanya itu. Perbuatan pribadi anggota – anggotanya tidak mengikat harta

kekayaan tersebut, sebaliknya, perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak

mengikat harta kekayaan anggota – anggotanya.

2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersiil yang

merupakan tujuan tersendiri dari pada badan hukum.

13

Jadi, bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggotanya. Usaha

untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili

organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas

dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

3. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam mencapai tujuannya badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang

dilindungi oleh hukum. Kepentingan – kepentingan tersebut merupakan hak – hak

subyektif sebagai akibat dari peristiwa – peristiwa hukum. Oleh karena itu, badan

hukum mempunyai kepentingan sendiri, dan dapat menuntut serta mempertahankan

terhadap pihak lain dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum

ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka

waktu yang panjang.

4. Ada organisasi yang teratur

Page 18: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu, sebagai subyek

hukum disamping manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum

dengan perantaraan orangnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari

manusia itu bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ itu dipilih, diganti dan

sebagainya, diatur dalam anggaran dasar dan peraturan – peraturan lain atau keputusan

rapat anggota yang tiada lain dari pada pembagian tugas. Dengan demikian, badan

hukum mempunyai organisasi.

14

Pada akhirnya, yang menentukan suatu badan hukum/perkumpulan/perhimpunan

sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku pada

suatu daerah/negara tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu.

Misalnya di Perancis dan Belgia, hukum positifnya mengakui Perseroan Firma sebagai

badan hukum. Sedangkan di Indonesia hukum positifnya tidak mengakuinya sebagai

badan hukum.

Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum,

himpunan/perkumpulan/badan itu harus mendapat izin dari pemerintah cq. Departemen

Kehakiman (d/h Gubernur Jenderal – Pasal I Stb. 1870 No. 64).

F. Perbuatan Badan Hukum

Sebagaimana dikatakan badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjiwa

seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan – perbuatan

hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang – orang manusia biasa. Namun, orang –

orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama badan

Page 19: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

hukum. Orang – orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini disebut

“organ” (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dari badan hukum

yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu.

Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus

diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, lazimnya semua ini di

tentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam

peraturan lainnya.

15

Dengan demikian, organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang – wenang,

tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan – ketentuan intern yang berlaku dalam

badan hukum itu, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan lainnya.

Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas – batas yang telah

ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab

pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, terkecuali tindakan itu

menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian

menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang kedudukannya yang lebih tinggi

ini harus masih dalam batas – batas kompetensinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan

yang termuat dalam pasal 1656 BW yang menyatakan :

“ Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa

melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh –

sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan – perbuatan itu

terkemudian telah disetujui secara sah ”.

Kemudian Pasal 45 WνK menyatakan :

Page 20: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

1). “ Tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih dari pada untuk menunaikan

tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik – baiknya, mereka pun karena

segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga

”.

2). “ sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau

tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat – syarat pendirian,

16

maka, atas kerugian yang karenanya telah di derita oleh pihak ketiga, mereka itupun

masing – masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya ”.

Jadi, jelas dalam hal organ bertindak di luar wewenangnya, maka badan hukum

tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang

bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Badan hukum

yang semula diwakili organ itu tidak terikat dan tidak dapat dimintakan pertanggung

jawaban oleh pihak ketiga.

Lain halnya kalau organ itu bertindak masih berada dalam batas – batas

wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikatakan

perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatige daad), badan hukum tetap bertanggung

jawab menurut pasal 1365 BW. Demikian pendapat sebagian besar ahli – ahli hukum,

seperti Paul Scholten.

Page 21: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

17

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau

perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan

sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek

hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum.

Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyandang hak

dan kewajiban hukum.

Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk

melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu. Namun,

oleh karena bentuk badan hukum yang merupakan himpunan dari orang-orang, maka

dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut, suatu badan hukum diwakili oleh

pengurusnya.

Page 22: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

Sebagai konsekuensinya, maka subyek hukum juga dapat dianggap bersalah

melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh badann hukum menjadi tanggung jawab badann hukum

tersebut yang dalam pelaksanaannya juga diwakili oleh pengurusnya.

18

Dalam pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai adanya

3 jenis badan hukum, yaitu:

- Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara;

- Yang diakui oleh kekuasaan;

- Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak

bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan biasa juga disebut dengan

badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

B. Saran

Ternyata dalam kasus ini banyak yang tidak diketahui oleh semua orang, maka

dari itu, kita sebagai anak Indonesia harus mempelajari tentang badan hukum ini agar

kita bias mengetahui dan mengenal banyak tentang badan hukum ini, kita sebagai anak

bangsa Indonesia harus berkecimpung untuk menanam Peraturan Hukum di negara

Kita. Demikian dari saya, semoga makalah yang saya buat ini bermanfaat bagi sodara/i.

Page 23: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

19

Daftar Pustaka

- Ali Rido, S.H., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan,

Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, cet. I, 1977, p.10.

- Chidir Ali, S.H. Badan Hukum, alumni, Bandung, 1976, p. 29-33; Ali Rido,

S.H., op.cit., p. 15-17; Mr Drs. E. Utrecht, op.cit., p. 245-247; Achmad Ichsan,

S.H., op.cit., p. 71-77.

- H. Riduan Syahrani, S.H., 2010, Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata,

P.T. Alumni, JL. Bukit Pakar Timur II/109. Hal 51-60.

Page 24: Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

20


Top Related