30

BAB III

KETENTUAN ASURANSI JIWA TAKAFUL DALAM

KUH Dagang Pasal (302-308)

A. Dasar Hukum Asuransi Jiwa dalam KUH Dagang Pasal (302-308)

Asuransi jiwa adalah suatu bentuk asuransi paling penting untuk keluarga,

yang jumlah ganti ruginya telah ditentukan oleh penanggung sesuai dengan

kesepakatan dengan penanggung sesuai dengan kesepakatan dengan tertanggung

ketika menutup asuransi, tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Untuk itu

asuransi jiwa yang merupakan asuransi sejumlah uang, berupa pertanggungan

dengan peserta berupa premi yang jumlahnya telah ditentukan oleh penanggung,

yang harus dibayar oleh tertanggung berupa pertanggungan (premi verzekering).1

Pada hakekatnya asuransi jiwa dibutuhkan untuk menghindari kerugian

yang disebabkan oleh kematian orang yang dipertanggungkan dengan

menggunakan prinsip probabilitas, karena tidak mungkin memperkirakan kapan

seseorang itu meninggal dunia, meskipun cepat atau lambat kematian itu akan

terjadi. Dalam asuransi jiwa kepentingan tertanggung terhadap hidup atau

matinya seseorang yang di pertangungkan di jadikan syarat bagi tertanggung

untuk menerima jaminan asuransi dari penanggung akibat adanya kerugian

finansial dari biaya pemakaman, yang lebih lanjut adanya kerugian karena

1 Purwosucipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: ,Djambatan 1990 hlm. 18-19

31

hilangnya penghasilan (nafkah) dari almarhum untuk kelanjutan hidup

keluarganya atau ahli waris yang ditinggalkanya.2

Menurut Radik Purba, selain untuk menghindari kerugian yang

diakibatkan oleh kematian , asuransi jiwa juga untuk menghindari kerugian yang

disebabkan oleh adanya resiko hari tua yang mengakibatkan kekurangan maupun

untuk memperoleh penghasilan yang akan menimbulkan kesulitan bagi diri dan

keluarganya. Kesulitan ekonomi ini juga bisa disebabkan oleh kekurangmampuan

seseorang karena merosotnya kondisi kesehatan atau cacat seumur hidup karena

kecelakaan.3 Untuk itu menurutnya hidup manusia itu mempunyai nilai

ekonomis ( economic velue of human life) yang diukur kemampuannya dalam

memperoleh penghasilan setiap berkala untuk penghidupan keluarganya.4

Adapun kepentingan di dalam asuransi jiwa tidak bisa dinilai dengan uang

karena tidak mungkin diadakan suatu penilaian terhadap jiwa seseorang. Hal ini

bertentangan dengan pasal 268 KUH Dagang yang menyatakan kepentingan

harus dapat dinilai dengan uang. Karena menurut Emmi Pangaribuan kepentingan

ini merupakan syarat yang tidak diharuskan, karena di dalam asuransi jiwa selain

adanya pihak tertanggung atau penanggung, ada kepentingan. Untuk itu asuransi

jiwa merupakan pertanggungan yang sifatnya tidak merupakan pertanggungan.5

2 Santanoe Kertonegoro, Asuransi Jiwa dan Pensiun, Jakarta: Agung S, 19991, hlm. 154 3 Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, PT. Pustaka Binama Pressindo,1995, hlm. 226. 4 Ibid, hlm. 73 5 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Pokok-pokok Pertanggungan

Kerugian, Kebakaran dan Jiwa, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1990, hlm. 92-93

32

KUH Dagang yang berlaku di Indonesia, termuat peraturan-peraturan

mengenai asuransi yaitu, dalam buku I Bab ke -9 dan 10 dan buku II Bab ke-9

dan 10 dengan perinciabn sebagi berikut :

1) Buku I Bab ke-9 mengatur asuransi kerugian pada umumnya (pasal 246-

286)

2) Buku I Bab ke-10 bagian pertama mengtur asuransi bahaya kebakaran

pasal (287-289), bagian ke dua mengatur asuransi bahaya yang

mengancam hasil-hasil peertanian di sawah pasal (299-301), dan bagian

ke tiga mengatur asuransi jiwa pasal (302-308)

3) Buku II Bab ke-9, bagian pertama mengatur asuransi pasal (592-618),

bagian kedua mengatur perkiraan barang-barang yang di asuransikan,

pasal (624-634), bagian ke empat mengatur hak dan kewajiban dalam

suransi pasal ( 635-662), bagian ke lima mengatur Abandon (melepaskan

hak milik atas barang yang di asuransikan) pasal (663-680) dan baian

keenam mengtur kewajiban-kewajiban dan hak-hak makelar di dalam

asuransi laut pasal (681-685)

4) Buku II Bab ke-10 tentang asuransi bahaya dalam pengangkutan di darat

dan di sungai pasal (686-690)6

Masih juga terdapat jenis-jenis asuransi di dalam praktek yang tak di atur

di dalam KUH Dagang itu misalnya, asuransi pencurian dan pembongkaran,

6 Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial , dari soal lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah,

Jakrta . Mizan, Cet. Ke-III, 1995, hlm. 205-206

33

asuransi kerugian perusahaan; asuransi kecelakaan; asuransi atas pertanggung

jawab seseorang atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga karena perbuatan

melawan hukum sendiri atau orang, bahwasannya; asuransi kredit (maksudnya

menanggung kerugian kerugian yang timbul atau diderita berhubung debitur tidak

dapat mengembalikan kredit yang diambilnya dari bank) asuransi wajib

kecelakaan penumpang (UU No. 33/1964).7

Dalam WvK :

1. Buku I, Bab IX : Asuransi pada umumnya.

2. Buku I, Bab X : asuransi kebakaran, Asuransi Pertanian dan Asuransi

Jiwa.

3. Buku II, Bab IX : Asuransi Laut , Asuransi Bahaya Perbudakan.

4. Buku II, Bab X : Asuransi Pengangkutan darat, Sungai dan Perairan,

Daratan.

Dalam Perundang-undangan baru Republik Indonesia :

1) Dana Kecelakaan Penumpang, UU-1964-33;

2) Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, UU-1964-34;

3) Tabungan dan asuransi Pegawai Negeri, PP No. 10 Tahun 1963;

4) Pendirian PN Asuransi Bendasaraya, PP No. 4 Tahun 1965;

5) Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan

Perseroan dalam bidang perasuransian kredit, PP No. 1 Tahun 19718

7 Ibid, hlm. 208. 8 Mashudi dan Chidir Ali, Hukum Asuransi, Bandung ; Mandar Manu, Cet. II, 1998, hlm. 1-2.

34

Dalam undang-undang No. 2 Tahun 1992 terdiri dari 13 bab dan 28 pasal,

diatur hal-hal yang berkaitan dengan usaha perasuransian dengan rincian

substansi sebagai berikut:9

a. Bidang Usaha perasuransian:

1) Usaha asuransi

2) Usaha penunjang perasuransian

b. Jenis usaha Perasuransian.

1) Usaha asuransi terdiri dari : asuransi kerugian, asuransi jiwa dan

reasuransi.

2) Usaha penunjang asuransi yang terdiri dari : pialang asuransi, penilai

kerugian, konsultasi aktuaria, dan agen asuransi.

c. Perusahaan perasuransian :

1) Perusahaan Asuransi Kerugian

2) Perusahaan Asuransi Jiwa

3) Perusahaan Reasuransi

4) Perusahaan Pialang Asuransi

5) Perusahaan Pialang Reasuransi

6) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

7) Perusahaan Konsultan Aktuaria

8) Perusahaan Agen Asuransi

9 Arif Djohan Tunggal, Peraturan Perundangan-undangan Perasuransian di Indonesia

Th.1992-1997, Jakarta: Harvarindo , 1998 hlm.251-252

35

d. Bentuk Hukum usaha perasuransian terdiri dari:

1) Perusahaan Persero (Persero)

2) Koperasi

3) Perseroan Terbatas

4) Usaha Bersama (Mutual)

e. Kepemilikan Perusahaan Perasuransian oleh;

1) Warga Negara Indonesia dan atau Badan hukum Indonesia

2) Warga negara indonesia dan atau badan hukum Indonesia bersama

dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

f. Perjanjian usaha perasuransian oleh Menteri Keuangan.

g. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian oleh Menteri

Keuangan mengenai:

1) Kesehatan keuangan perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi

Jiwa dan Perusahaan Reasuransi

2) Penyelenggaraan usaha perasuransian dan modal usaha

h. Kepailitan dan likuidasi perusahaan asuransi melalui keputusan Pengadilan

Negeri

i. Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administrasi

36

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 1992, program

asuransi sosial diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perundang yang mengatur asuransi sosial adalah sebagai berikut:10

a. Asuransi Kecelakaan Penumpang (Jasa raharja)

1) Undang-undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib

Kecelakaan Penumpang. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan

Pemerintah No. 17 Tahun 1965.

2) Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas

Jalan. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No. 18

Tahun 1965.

b. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK):

1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial

Pegawai Negeri Sipil (ASPN).

2) Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1991 Tentang Asuransi Sosial

Angkatan Bersenjata RI (ASABRI)

3) Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perubahan Peraturan Pemerintah No. 33

Tahun 1997)

4) Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(JAMSOSTEK)

10 Ibid, hlm. 252-253

37

c. Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan (ASKES)

1) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 Tentang Permeliharaan

Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan

beserta keluarganya..

B. Syarat dan Sahnya Asuransi Jiwa Takaful dalam KUHD Pasal (302-308)

Secara umum, sahnya suatu perjanjian diatur dan harus menemui

ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pasal 1320 KUHD Perdata beserta pasal-

pasal yang melindungi pasal tersebut, ialah 1321 – 1329.11

Setiap perjanjian, termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-

syarat umum sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal12

Keempat hal tersebut di atas tidak boleh dilakukan karena adanya

kekhilafan, paksaan ataupun karena tipuan.

Sedangkan untuk syarat khusus bagai perjanjiana asuransi harus

memenuhi ketentuan-ketentuan dalam buku I Bab IX KUH Dagang, ialah:13

11 R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab UU Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradya Paramitra,

2001, hlm. 339-341 12 Ibid, hlm. 339. 13 R Subekti dan R Tjitrosudibio, KUH Dagang Dan UU Kepailitan, Jakarta: PT Pradnya

Paratama, 2002, hlm. 74-76

38

a. Asas Indemnitasi

Asas Indemnitasi adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi,

karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah

tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai

utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu kerugian kepada pihak

tertanggung oleh pihak penanggung.

Asas ini dapat dijumpai sejak awal pengaturan perjanjian asuransi,

yaitu pada Pasal 246 KUH Dagang.

Asas indemnitasi ini ialah sebagai landasan dasar sebagaimana

dimaksud di atas pada hakekatnya mengandung dua aspek, yaitu:

1) Aspek Pertama ialah berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus

ditujukan kepada ganti kerugian, yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak

tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi

yang lebih menguntungkan. Jadi bila terdapat klausala yang bertentangan

dengan tujuan ini menyebabkan batalnya perjanjian.

2) Aspek kedua ialah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi

sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak

boleh bertentangan dengan aspek pertama.

Hal ini sangat penting artinya karena tujuan yang hendak dicapai oleh

perjanjian asuransi dan dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat

tertentu, yaitu bahwa pihak tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak

dapat menjadi mempunyai posisi keuangan yang lebih menguntungkan.

39

b. Asas kepentingan yang dapat diasuransi

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus

mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksud ialah bahwa pihak

tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari

suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menjadi

menderita kerugian.14

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai kepentingan,

mengaturnya dalam dua pasal yaitu Pasal 250 dan Pasal 268.15

Pasal 250 :

Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk

diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu

pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai

suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si

penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

Pasal 268 :

Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat

dinilaikan dengan uang, diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan

oleh undang-undang.

Jadi pada kakekatnya, setiap kepentingan itu dapat diasuransikan /

dipertanggungkan, baik kepentingan yang bersifat kebedaan atau kepentingan

14 Arif Djohan Tunggal, Op .Cit hlm. 254 15 R Subekti R Tjitrosudibio, Op. Cit, hlm. 74 - 77

40

yang bersifat hak; sepanjang memenuhi syarat yang diminta oleh Pasal 268

tersebut di atas, yaitu bahwa kepentingan itu dapat dinilai dengan uang, dapat

diancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

c. Asas kejujuran yang sempurna

Untuk istilah kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi,

lazim juga dipakai istilah-istilah lain yaitu: itikad baik yang sebaik-baiknya,

principle of utmost good atau uberrimae fidei.16

Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian,

sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak

dipenuhi asas akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat

kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang

diatur oleh pasal-pasal 1320-1329 KUH Perdata.17 Bagaimana juga itikad baik

merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap

perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang

beritikad buruk. Meskipun secara umum itikad baik sudah di atur

sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata khusus perjanjian

asuransi, masih dibutuhkan penekanan asas itikad baik sebagaimana diminta

pasal 251 KUH Dagang,

Pasal 251: Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun

setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung,

16 AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis

Historis, teoritis, dan Praktis Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 63 17 R Subekti, R Tjitrosudibio, Op. Cit, hlm. 339

41

betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga

seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya,

perjanjian itu tidak akan ditutupi atau tidak dengan syarat-syarat yang sama,

mengakibatkan batalnya pertanggungan.

Secara umum, itikad yang sempurna dapat di tarik bahwa masing-

masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum

mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang

selengkap-lengkapnya, yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang

lain memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu

diminta atau tidak.

d. Asas Subrogasi Bagi Penanggung

Di dalam KUH Dagang, asas ini secara tegas di atur dalam Pasal 284;

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesutau barang yang

dipertanggungkan, menggantikan sitertanggung dalam segala hak yang

diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan

kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk

setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-

orang ketiga itu”.18

Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan Undang-

undang. Oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila

memenuhi dua syarat berikut:

18 R Subekti dan R Tjitrosudibio KHUD dan Kepailitan, OP. Cit, hlm. 80

42

1) Apabila tertangung disamping mempunyai hak terhadap penanggung

masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.

2) Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian.

Pada umumnya asas subrogasi ini secara tegas diatur pula sebagai

syarat polis, dengan perumusan sebagai berikut:

Sesuai dengan pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti rugi atas

benda yang dipertanggungkan dalam polis ini maka penanggung

menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperoleh terhadap pihak

ketiga sehubung dengan kerugian tersebut.

C. Pihak dan Jenis Asuransi Jiwa Takaful dalam KUH Dagang Pasal (302-308)

Pihak-pihak yang berhak menerima premi dengan berjanji akan

memberikan jaminan asuransi atas kerugian yang diakibatkan oleh kematian

seseorang disebut sebagai pihak penanggung .Sedangkan pihak yang mengadakan

perjanjian dengan penanggung terdapat beberapa istilah beberapa yang

digunakan, seperti istilah pemegang polis (polis holder). Dalam asuransi jiwa

seperti halnya diatur dalam pasal 302 dan 303 KUHD, yang mengadakan

perjanjian asuransi dapat mengasuransikan jiwa orang lain, sehingga orang yang

mengadakan perjanjian itulah yang mempunyai kepentingan asuransi. Dan orang

43

yang jiwanya dipertanggungkan ini berkeddudukan ini berkedudukan sebagai

pihak ketiga.19

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perjanjian

asuransi jiwa terhadap tiga pihak yaitu:

1. Penangung

2. Tertanggung yang apabila mengasuransikan jiwa sendiri dan meninggal

dalam masa kontrak.

3. Orang yang menerima jaminan asuransi yang bisa berupa ahli waris atau

orang yang ditunjuk apabila tidak memiliki ahli waris. Tetapi apabila

tertanggung mengasuransikan jiwa orang lain, maka pihak ketiga adalah

orang yang dipertanggungkan dan jika tersebut meninggal dalam masa

kontrak maka tertanggung yang akan menerima jaminan asuransinya karena

dia sebagai orang yang berkepentingan.

Pada dasarnya Asuransi jiwa dibedakan dalam dua jenis berdasarkan

jangka waktu pertanggungannya, yaitu asuransi jiwa berjangka dan asuransi

jiwa seumur hidup. Pembagian asuransi jiwa seperti ini bisa dilihat dalam

pasal 302 KUHD.20

1. Asuransi Jiwa Berjangka

Asuransi jiwa berjangka menjadi dua jenis asuransi jiwa

berdasarkan hidup matinya orang yang dipertanggungkan ketika

19 Siti Soemarti Hartono, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan,

Yogyakartan Seksin Hukum Dagang Fakultas UGM, 1983, hlm. 92 20 Ibid, hlm. 92

44

perjanjian itu berlangsung yang dikaitkan dengan kewajiban penanggung

untuk memberikan jaminan asuransi tertanggung.

Pertama, asuransi jiwa eka waktu (term insurance) yaitu asuransi

jiwa yang dalam jangka waktu tertentu dan penanggung berjanji akan

memberikan jaminan asuransi (benefit atau manfaat asuransi) apabila

tertanggung atau orang yang dipertangungkan meninggal dunia dalam

masa kontrak. Apabila masa kontrak berakhir dan orang tersebut masih

hidup, maka tidak ada jaminan asuransi dari pihak penanggung. Tetapi

pihak tertanggung bisa memperbaharui polis dengan masa premi yang

lebih tinggi setiap periode nya karena bertambah usia seseorang setiap

tahunnya, semakin tinggi pula probabilitas kematiannya. 21

Kedua, asuransi jiwa dwi guna (endowmen insurance), yaitu

perjanjian asuransi yang merupakan kebalikan dari term insurance, yang

apabila tertanggung atau orang yang di asuransi kan meninggal dalam

masa kontrak pertanggungan, maka ahli waris tidak mendapat manfaat

apa-apa dari perusahan asuransi. Tetapi apabila tertanggung masih hidup

sampai akhir masa kontrak, maka ia memperoleh benefit atau uang premi

dari perusahan.22 Dengan kata lain jaminan asuransinya akan diberikan

apabila sampai akhir masa kontrak pertanggungan pemegang polis masih

21 Sentanoe Kartonegoro, Op. Cit. hlm. 58-59 22 Radik Purba, Op. Cit, hlm. 296

45

hidup.23 Disamping itu ada asuransi jiwa dwi guna yang mengandung

unsur tabungan yaitun asuransi nya diberikan oleh penanggung bukan

saja ketika orang yang dipertanggungkan meninggal, tapi juga ketika

orang tersebut masih hidup sampai masa kontrak berakhir. 24

2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Yaitu jenis asuransi jiwa dimana penanggung memberikan

jaminan asuransi kepada tertanggung jika orang yang dipertanggungkan

meninggal dunia kapan saja, dengan pembayaran premi yang tetap setiap

tahunnya.

Djoko Prakoso menegaskan bahwa asuransi jiwa menurut KUHD

berbeda dengan bunga untuk selama hidup seorang yang terdapat dalam

pasal 1775 B.W. karena dalam hubungan untuk selama hidup terdapat

hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang masing-masing

mengikatkan dirinya terhadap yang lain dengan kewajiban masing-masing

membayar sejumlah uang kepada peserta lain pada setiap waktu tertentu.

Kewajiban ini berhenti ketika yang lain itu meninggal. Sedangkan dalam

asuransi jiwa, penanggung akan rugi dengan mengeluarkan jaminan

asuransi jika orang yang di pertanggungkan meninggal.25

23Agus Prawoto, MA. SH. Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahan Asuransi, Yogyakarta:

BPFEE. Cet. II 1995 hlm. 70 24 Radik Purba, Op .Cit. hlm. 297 25 Djoko Prakoso, Asuransi di Indonesia, Semarang: Dara Prize, 1989, hlm. 15

46

3. Asuransi Jiwa Berjangka

Bisnis asuransi dalam prakteknya tidak lepas dari pihak

penanggung yang menjanjikan jaminan asuransi atas kerugian yang di

derita tertanggung, pihak tertanggung atau pemegang polis yang

berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung sesuai dengan

ketentuan yang telah disepakati atas kepentingan yang dipertanggungkan,

dan adanya peristiwa yang merugikan entah kapan terjadinya.

Pembayaran premi asuransi jiwa pada dasarnya merupakan premi

tahunan dibayar pada tahun pertama mulai dari diberlakukan nya polis dan

pembayaran selanjutnya pada setiap ulang tahun polis. Namun demikian

pembayaran premi ini bisa juga dibayar dengan cicilan setiap semester,

triwulan, atau bahkan dibayar tiap bulan yang lazim dalam prakteknya

jumlah premi ini di hitung secara berbeda berdasarkan prosentase.

Sedangkan contoh apabila premi tahunan nya sebesar Rp. 60. 000,- ,

maka:

- Premi satu semester : 0, 52 x Rp. 60.000,- = Rp. 31.000,- (Rp. 62.

400,- setahun ).

- Premi satu tri wulan : 0, 27 x Rp. 60.000,- = Rp. 16.000,- (Rp. 64.

800,- setahun)

47

- Premi satu bulan : 0,095 x Rp. 60.000,- = Rp. 6.700,- ( Rp. 68. 400,-

setahun).26 Dengan adanya prosentase pembayaran premi cicilan

tersebut, maka jumlah premi setahunnya berbeda dari masing-masing

pembayarannya.

Untuk lebih jelasnya, operasionalnya asuransi jiwa ini dibahas

sesuai dengan jenisnya.

a. Asuransi Jiwa Eka waktu ( term insurance)

Asuransi ini merupakan jenis berjangka sehingga masa

pertanggungannya terbatas, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10

tahun dan seterusnya sesuai dengan perjanjian. Dan jumlah

pembayaran preminya terus bertambah besar setiap periodenya

disesuaikan dengan semakin tingginya tingkat kematian orang yang

diansuransikan. Sedangkan jaminan (benefit) asuransinya dari

perusahaan akan diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan

sebesar uang premi yang telah dibayarkan yang tertuang di dalam

polis apabila orang yang dipertanggungkan itu meninggal dalam masa

kontrak.

Sebagai contoh : bila seorang menutup asuransinya dengan

term insurance selama masa pertanggungan 5 tahun dengan

pembayaran premi pertahun sebesar Rp. 100.000,- untuk benefit (UP)

sebesar Rp. 500.000,-, maka apabila pada tahun kedua tertanggung

26 Radik Purba, Op.Cit. hlm. 309

48

meninggal, ahli waris nya akan menerima benefit sebesar Rp.

500.000,- . Tetapi bila sampai akhir masa kontrak terjadi kematian

orang yang dipertanggungkan, maka ahli waris nya ataupun orang

yang jiwa nya di pertangungkan tersebut tidak mendapat manfaat apa-

apa dari perusahan dari perusahaan asuransi.27 Dengan kata lain

tertanggung tidak dapat bisa menarik kembali uang premi yang telah

disetorkan nya kepada perusahan asuransi karena tidak adanya nilai

tunai (cash velue),28 terkecuali ia merubah polis asuransi nya misalnya

menjadi polis asuransi seumur hidup dengan tanpa persyaratan baru.29

Melihat kelemahan jenis asuransi ini, maka dapat digunakan jaminan

yang berjangka panjang ( Long term ) seperti obligasi, hipotik dan

lain sebagainya.30

b. Asuransi Jiwa Dwi Guna

Masa pertanggungan asuransi jiwa inipun dibatasi misalnya 5

tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 60 tahun. Untuk asuransi jiwa dwi

guna murni, yang merupakan kebalikan asuransi jiwa yang pertama,

operasionalnya sama dengan term insurance, kecuali dalam hal

penanggung harus memberikan jaminan asuransi atau benefit kepada

27 Ibid, hlm. 294-295 28 Abas Salim, Dasar –Dasa Asuransi, Bandung: Transito, 1985, hlm. 30 29 Radik Purba, Loc. Cit, hlm.295 30 Abas Salim, Loc. Cit

49

tertanggung hanya apabila tertanggung masih hidup sampai akhir

masa kontrak.31

Mengingat bahwa pada dasarnya manusia itu tidak ingin

kehilangan sesuatu yang diperoleh, maka menurut Wirjino

Prodjokoro, pada akhirnya asuransi berjangka ini (term insurance dan

endomen insurancei) di serupa kan dengan tabungan sehingga ketika

yang di asuransi kan tidak terjadi selama kontrak, perusahan akan

mengembalikan premi yang telah dibayar tertanggung dengan jumlah

lebih sedikit dari yang pernah disetorkan kepada perusahan.32

Sedangkan menurut Agus Prawoto dengan berlandaskan pada PP No.

73 tahun 1993 tentang perasuransian, asuransi itu harus dapat

memberikan jaminan pada hidup atau matinya seorang yang di

asuransi kan. Karena nilai tunai (cash value) harus sudah ada pada

tahun pertama atau awal tahun kedua pertangungan, dan produk

asuransi semacam itu Indonesia diperkenalkan dengan Asuransi Dwi

Guna yang mengandung unsur tabungan, yang dikembangkan dalam

program asuransi jiwa aneka guna dan lain sebagainya,33 dengan

pembayaran premi yang lebih tinggi dibanding dengan asuransi

berjangka yang tidak mengandung tabungan. Hal ini dikarenakan

31 Radik Purba, Op.Cit. hlm. 296 32 Wirjino Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: PT. Intermasa, 1994, hlm.

162 33 Agus Prawoto, Loc.Cit. hlm. 70-71

50

secara matematis merupakan pengkombinasian dari polis term

insurance dengan polis endo wment insurance murni. Oleh karena itu,

bila orang yang dipertanggungkan meninggal dalam masa kontrak

maka para ahli warisnya akan menerima jaminan asuransi sebesar

uang premi yang tercantum dalam polis ketika penutupan perjanjian.

Namun bila orang tersebut masih hidup sampai akhir kontrak, maka ia

sebagai tertanggung akan menerima benefit sebesar uang premi.34 Jadi

ada atau tidak adanya jaminan asuransi ketika tidak terjadinya

peristiwa yang diasuransikan, tergantung kepada ada atau tidak

adanya nilai tunai. Berdasarkan pernyataan ini di Eropa sendiri

hampir semua asuransi jiwa mengandung unsur tabungan.35

Untuk mengetahui keuntungan memakai asuransi ini, sebagai

contoh Radiks Purba mengeluarkan : misalnya si A menutup asuransi

Dwi Guna ketika berusia 30 tahun dengan benefit sebesar Rp.

5.000.000,- dengan masa kontrak selama 25 tahun maka premi yang

dibayar nya adalah Rp. 157. 250,- setahun, dengan perhitungan:

( Rp. 5.000.000,- ) 31,45 = Rp. 157. 250,- setahun

Rp. 1.000,-

34 Radik Purba, Loc. Cit hlm. 297 35 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa : Soeroyo dan Nastangin, Jakarta:

Bina Bakti Wakaf, 1996, hlm. 163

51

Sehingga jumlah premi yang dibayar si A selama 25 tahun

sebesar Rp. 3. 931.250,- .jadi si A beruntung dengan menerima

benefit sebesar Rp. 5.000.000,- kalau dia masih hidup sampai masa

kontrak berakhir. Kalau meninggal dalam masa kontrak ahli waris nya

akan menerima santunan sebesar benefit secara kontan.36 Sebagai

manfaat dari compound interest, jumlah benefit nya lebih besar di

banding dengan jumlah premi yang dibayar tertanggung. Hal ini di

karena kan premi tersebut oleh perusahan asuransi dimanfaatkan oleh

deposito bank-bank kredit ber bunga, perseroan, hipotik dan lapangan

bisnis lain yang memungkinkan memperoleh keuntungan dari hasil

investasinya.37

c. Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Pembayaran preminya terbagi dua cara berdasarkan

karekteristik asuransi yang merupakan perlindungan permanen karena

sampai tertanggung meninggal dengan premi tiap tahunnya tidak

bertambah walaupun probabilitasi kematiannya semakin tinggi, dan

akumulasi dana berlangsung terus-menerus setiap tahun sampai

bersangkutan meninggal.

Pertama, premi dibayar tiap tahunnya terus menerus sampai

orang tersebut meninggal sehingga ahli waris nya menerima benefit.

36 Ibid. hlm. 302 - 303 37 Ibid. hlm. 304

52

Kedua, bila pemegang polis nya bukan pihak ketiga maka

pembayaran premi nya bisa dibatasi sampai waktu tertentu dan

setelahnya tidak di wajib kan membayar premi lagi walau tertanggung

masih hidup. Dan ahli waris tetap menerima benefit setelah

tertanggung meninggal.38

38 Ibid. hlm. 295-296