ARAH KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Ahmad Ansyori, Anggota DJSN
Jakarta, 20 Desember 2018
Tugas dan Fungsi DJSN U
U 4
0/2
004 -
SJSN
• DJSN bertanggung jawab kepada Presiden
• Fungsi DJSN : merumuskan
kebijakan umum dan sinkronisasi
penyelenggaraan SJSN
• Tugas DJSN :
Melakukan penelitian & kajian
Mungusulkan kebijakan investasi
Mengusulkan anggaran PBI
• Wewenang DJSN melakukan monitoring dan evaluasi
UU
24/2
011 -
BPJS
• DJSN menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi SJSN
• Mengusulkan penggantian antar waktu anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS
• Menerima tembusan Laporan Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS
• Memberikan konsultasi kepada BPJS tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program
• DJSN sebagai pengawas eksternal
3
Aspek Kondisi sebelum 1 Januari 2014 Kondisi yang akan dicapai
Perundang-undangan
Penyelenggaraan Jamsos diatur berbagai PerUU Penyelenggaraan jamsosnaker sesuai PerUU
Kepesertaan Segmentasi dan terbatas (PT. Jamsostek; PT. Taspen; PT. ASABRI)
Seluruh Pekerja menjadi Peserta BPJS Naker
Program • Fragmentasi program • Penyelenggara oleh BUMN
• Penyelenggara Universal • Penyelenggara BPJS
Pengelolaan Aset dan Investasi
• Manfaat bagi pemegang saham • Iuran dan hasil investasi DJS menjadi satu
• BPJS berbentuk Hukum Publik Nirlaba • DJS terpisah dari BPJS • Kebijakan investasi likuiditas, solvabilitas dan kepentingan
peserta
Keuangan dan Pelaporan
• Aset dan kewajiban untuk DJS dan PT belum terpisahkan
• Belum memiliki format baku pelaporan
• Sistem pelaporan sesuai UU SJSN; UU BPJS dan Pedoman SAK dan pelaporan (IFRS)
• Pemisahan laporan keuangan berdasarkan program baik aset maupun kewajiban
Org. dan SDM • Status Hukum BUMN • Status Badan Hukum Publik
Proses Bisnis dan IT • Proses bisnis dikembangkan untuk JPK, JKK, JHT dan JKm
• Proses bisnis baru untuk mendukung JKK, JHT, JP dan JKm
Sosialisasi • Akses informasi terbatas • Ketersediaan informasi yg mudah diakses
Monev • Standar KPI BUMN • Sismonev berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS
Peta Jalan JKN menuju 2019
4
2019 2014
1. Mulai Beroperasi
2. 121,6 juta peserta (49%
populasi)
3. Manfaat medis standar dan
manfaat non-medis sesuai
kelas rawat
4. Kontrak fasilitas kesehatan
5. Menyusun aturan teknis
6. Indeks kepuasan peserta
75%
7. Indeks kepuasan fasilitas
kesehatan 65%
8. BPJS Dikelola secara
terbuka, efisien, dan
akuntabel
1. Kesinambungan
Operasional
2. 257,5 juta peserta (100%
populasi)
3. Manfaat medis dan non-medis
standar
4. Jumlah fasilitas kesehatan
cukup
5. Peraturan direvisi secara rutin
6. Indeks kepuasan peserta
85%
7. Indeks kepuasan fasilitas
kesehatan 80%
8. BPJS dikelola secara terbuka,
efisien, dan akuntabel
Kelemahan pada UU SJSN dan UU BPJS
5
1. Beberapa Pasal UU SJSN dan UU BPJS dinyatakan bertentangan dengan UU 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Terdapat rumusan norma yang disharmoni secara vertical dan horizontal serta ambigu/multi tafsir dan inkonsisten (inkonsistensi terjadi antar UU dan dalam satu UU).
3. Terjadi pergesaran politik hukum dalam pelaksanaan jaminan sosial yang cenderung mengembangkan kepesertaan yang bersifat segmentatif berdasarkan pada profesi.
4. UU SJSN lemah dalam menjalankan fungsi hukumnya untuk sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial.
5. UU SJSN yang berlaku sekarang tidak mampu menciptakan harmoni antar Lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
Kelemahan pada UU SJSN dan UU BPJS (2)
6
6. DJSN tidak dapat berfungsi secara efektif karena status kelembagaannya kurang kuat dan fungsi, tugas, serta wewenangnya belum saling berkorelasi secara sinergis.
7. Status, fungsi, tugas dan wewenang dan struktur organisasi Sekretariat DJSN tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas DJSN.
8. Tata kelola BPJS sebagai badan hukum publik, kurang lengkap sehingga menghambat implementasi program jaminan sosial di Indonesia.
Dampak Kelemahan
7
1. Disharmoni Peraturan Perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.
2. Inkonsistensi kebijakan pemerintah di bidang Jaminan Sosial.
3. Maturitas kelembagaan SJSN.
4. Besaran iuran belum sesuai dengan kebutuhan untuk memberi manfaat yang memadai.
5. Ekspektasi masyarakat terhadap jaminan sosial tinggi tapi kepatuhan rendah.
Lingkup Substansi yang perlu diubah
8
1. Penyesuaian rumusan Pasal-Pasal UU SJSN dan UU BPJS dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Penguatan fungsi, tugas dan wewenang DJSN sebagai dewan yang dibentuk dengan UU untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional dan penguatan Sekretariat DJSN.
3. Penguatan implementasi SJSN melalui pengawasan dan penegakan hukum.
4. Penyempurnaan tata kelola BPJS termasuk penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban BPJS sebagai badan hukum publik.
5. Pembagian kewenangan yang jelas antar Lembaga pengawas eksternal BPJS dan pengaturan kondisinya.
6. Penambahan manfaat kembali bekerja dalam program JKK dan penambahan program Jaminan Sementara Tidak Bekerja (JSTB)
Lingkup Substansi yang perlu diubah (2)
9
7. Harmonisasi materi muatan UU SJSN dan UU BPJS dengan asas-asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan.
8. Sinkronisasi rumusan norma dalam UU SJSN dan UU BPJS.
9. Memperjelas dan memperkuat sanksi terhadap ketidakpatuhan atas pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam UU BPJS.
10. Penataan kembali ketentuan dalam UU SJSN dan UU BPJS yang tumpang tindih/redundant sesuai dengan urgensinya.
11. Penyesuaian rumusan penjelasan UU SJSN dan UU BPJS sebagai konsekuensi perubahan Pasal-Pasal UU SJSN dan UU BPJS.
12. Penyesuaian dengan Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
Masukan Workshop DJSN 2018
10
1. Penyesuaian rumusan Pasal-Pasal UU SJSN dan UU BPJS dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Harmonisasi materi muatan UU SJSN dan UU BPJS dengan asas-asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penataan kembali ketentuan dalam UU SJSN dan UU BPJS yang tumpang tindih/redundant sesuai dengan urgensinya
4. Penambahan manfaat kembali bekerja dalam program JKK dan penambahan program Jaminan Sementara Tidak Bekerja (JSTB).
5. Penambahan ketentuan mengenai pembentukan 2 BPJS baru yang merupakan transformsi dari PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero).
Masukan Workshop DJSN 2018
11
6. Sinkronisasi dengan seluruh UU yang terkait (UU ASN, UU Ketenagakerjaan & UU Nelayan)
7. Penambahan ketentuan terkait pelayanan kesehatan sesuai dengan dinamika yang berkembang.
8. Mencegah terjadinya benturan pelayanan kesehatan program JKN dengan pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja (PAK).
9. Menyempurnakan tata kelola BPJS.
10.Revisi UU SJSN dan UU BPJS harus dapat mendorong restrukturisasi peraturan pelaksanaan JKN yang saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan asas dan prinsip SJSN. Sistem Kesehatan Nasional diharapkan dapat in line dengan SJSN.
Masukan Workshop DJSN 2018
12
11. Harmonisasi antar Pasal dalam UU SJSN yang perlu dilakukan antara lain adalah definisi operasional tentang “Jaminan Sosial” yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 UU SJSN dan Pasal 1 angka 2 UU BPJS; yaitu “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”, dengan pengaturan dalam Pasal-Pasal yang mengatur tentang kewajiban membayar iuran.
12. Diperlukan penguatan organisasi DJSN (fungsi, tugas, wewenang dan level anggota) sebagai Lembaga yang dibentuk dengan UU untuk menyelenggarakan SJSN dan penguatan Sekretariat DJSN menjadi organisasi yang mandiri.
13. Untuk mencegah terjadinya disharmoni regulasi, baik pada tataran UU maupun tataran peraturan pelaksanaan, UU SJSN dan UU BPJS harus memuat secara tegas ketentuan tentang Lembaga yang berwenang melakukan sinkronisasi regulasi penyelenggaraan SJS
13
Hasil pantauan SP/SB, LSM, Media, pengaduan Masyarakat.
Kewenangan, tupoksi, kebijakan sektoral
Penerapan peraturan perundangan kedalam PERBAN dan PERDIR.
Fungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi.
Tugas kajian dan penelitian, kebijakan investasi DJS, Usul anggaran PBI dan anggaran operasional BPJS.
LSM / PESERTA
MASYARAKAT
KL TERKAIT
MITRA BPJS
BPJS
DJSN
KEMITRAAN DALAM PENYIAPAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN SJSN
