Transcript
Page 1: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Tanggal Efektif : 10 November 2016Masa Penawaran : 14 - 17 November 2016Tanggal Penjatahan : 18 November 2016Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik : 22 November 2016Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia : 23 November 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)Kegiatan Usaha

Pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udaraBerkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor PusatKota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kav. 2, Jakarta Pusat

Jakarta - Indonesia 10610, Indonesia Telp: +62 21 6541961, Fax : +62 21 6541514

Email : [email protected] : www.angkasapura1.co.id

Kantor Cabang13 (tiga belas) Kantor Cabang yang

tersebar di Denpasar, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Yogyakarta, Banjarmasin,

Manado, Lombok, Semarang, Surakarta, Ambon, Kupang, dan Biak

PENAWARAN UMUMOBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)(”OBLIGASI”)

DANPENAWARAN UMUM

SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

(”SUKUK IJARAH”)Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan ketentuan sebagai berikut:Seri A : Sebesar Rp622.000.000.000,- (enam ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% (delapan koma satu nol persen)

per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.Seri B : Sebesar Rp389.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol

persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.Seri C : Sebesar Rp1.489.000.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan

koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Obligasi Seri A, 22 November 2023 untuk Obligasi Seri B dan 22 November 2026 untuk Obligasi Seri C.Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan ketentuan sebagai berikut:Seri A : Sebesar Rp268.000.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.708.000.000 (dua puluh satu

miliar tujuh ratus delapan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.Seri B : Sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.620.000.000 (empat miliar enam ratus dua

puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.Seri C : Sebesar Rp177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.133.500.000 (lima belas miliar

seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 22 November 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B dan 22 November 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI SEBELUM TANGGAL JATUH TEMPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL BANDAR UDARA YANG DIKELOLA OLEH PERSEROAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

idAAA (Triple A) idAAAsy (Triple A Syariah)HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK 24 AGUSTUS 2016 SAMPAI DENGAN 1 AGUSTUS 2017.

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Bahana Securities (Terafiliasi) PT BCA Sekuritas PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

WALI AMANAT OBLIGASI DAN WALI AMANAT SUKUK IJARAHPT Bank Mega Tbk

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek IndonesiaPenawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah Ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2016

Page 2: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum “Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016” dan “Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016” kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta melalui surat No. AP.I.4873/KU.11/2016-B tanggal 14 September 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan akan mencatatkan “Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016” dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan “Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016” dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (”BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-008/BEI.PP2/09-2016 tanggal 13 September 2016, yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umu m batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui pemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Adapun PT BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksananya. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA ASET YANG MENJADI DASAR SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH ASET YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 18/POJK.04/2015 DAN PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN.

Page 3: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

i

Daftar Isi

Daftar Isi ................................................................................................................................................i

Definisi dan Singkatan ............................................................................................................................ iii

Ringkasan ............................................................................................................................................. xv

I. PENAWARAN UMUM ...................................................................................................................1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM ...............13

III. PERNYATAAN UTANG ...............................................................................................................15

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ....................................................................................22

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ...............................................................28

VI. FAKTOR RISIKO .........................................................................................................................49

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ...................53

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ...............................................541. Riwayat Singkat Perseroan ..................................................................................................542. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan ..................................................................563. Perizinan ..............................................................................................................................604. Pengurusan dan Pengawasan .............................................................................................615. Sumber Daya Manusia .........................................................................................................716. Struktur Organisasi ..............................................................................................................737. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan .......................................................................748. Keterangan Entitas Anak dan Penyertaan ...........................................................................749. Hak Kekayaan Intelektual ....................................................................................................9110. Transaksi dengan Pihak Afiliasi............................................................................................9211. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Ketiga ........................................................................10012. Aset Tetap yang dimiliki Perseroan ....................................................................................10613. Asuransi .............................................................................................................................12114. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ............................................................13215. Perkara-perkara Penting yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak ..........................135

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .................................................................1401. Umum .................................................................................................................................1402. Keunggulan Bersaing .........................................................................................................1463. Riset dan Pengembangan ..................................................................................................1474. Strategi Pemasaran ...........................................................................................................1495. Penghargaan ......................................................................................................................1516. Persaingan .........................................................................................................................1547. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - GCG) .......................154

Page 4: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

ii

8. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility - CSR) ...................1559. Prospek Usaha Perseroan .................................................................................................15710. Strategi Usaha Perseroan ..................................................................................................160

X. EKUITAS ...................................................................................................................................162

XI. PERPAJAKAN ...........................................................................................................................164

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ...........................................................166

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM ...............................................................................................................167

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ..............................................................................................173

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ................203

XVI. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ..................................................3711. Keterangan tentang Obligasi ..............................................................................................3712. Keterangan tentang Sukuk Ijarah .......................................................................................386

XVII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ..................404

XVIII. ANGGARAN DASAR ................................................................................................................406

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH......................434

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT...............................................................................439

XXI. AGEN PEMBAYARAN ...............................................................................................................449

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ..............................................................................................450

Page 5: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

iii

Definisi dan Singkatan

Afiliasi Berarti Afiliasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu:a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris

dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau

lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung

maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Agen Pembayaran Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah ditunjuk oleh Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, serta denda (jika ada) dan Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Akad Ijarah Berarti Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. SP.336/KU.11/2016/DU tanggal 13 September 2016 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. ADD.57/KU.11/2016/DU tanggal 3 November 2016 berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak atas manfaat dari Obyek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat.

Akad Wakalah Berarti Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. SP.337/KU.11/2016/DU tanggal 13 September 2016 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. ADD.58/KU.11/2016/DU tanggal 3 November 2016 berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan pemberian kuasa dari Wali Amanat selaku Muwakkil kepada Perseroan selaku Wakil, untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana termaktub dalam Akad Wakalah.

Page 6: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

iv

Bank Kustodian Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bapepam dan/atau Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK)

Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (“DJLK”), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

BNRI Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

Bunga Obligasi Berarti bunga Obligasi per tahun dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Bursa Efek Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (“UUPM”), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Cicilan Imbalan Ijarah Berarti jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Daftar Pemegang Rekening Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Page 7: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

v

Denda Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Utang, Pengakuan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Prospektus Ringkas dan Pernyataan Pendaftaran serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Efek Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang/kewajiban, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

Efek Syariah Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yanga) akad, cara pengelolaan kegiatan usaha; b) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan kegiatan

usaha dan/atau c) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya,

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Efektif Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:a. Atas dasar lewatnya waktu yaitu:

(i) 45 (empat puluh lima) hari sejak Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran,

(ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi, atau,

b. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Entitas Anak PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Suport, PT Angkasa Pura Hotel, dan PT Angkasa Pura Retail.

Page 8: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

vi

Entitas Asosiasi Berarti perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan terbatas tersebut yaitu PT Gapura Angkasa dan PT Jasamarga Bali Tol.

Force Majeure Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Hari Bank Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

IAPI Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.

Imbalan Ijarah Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi berdasarkan Dokumen Emisi, yang berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Investasi Rutin Berarti investasi yang dilakukan Perseroan di luar program investasi dalam bentuk proyek pengembangan dan/atau pembangunan bandar udara. Contoh Investasi Rutin berupa overlay landasan pacu, penggantian peralatan, renovasi terminal, dan lain-lain.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan

Berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah, dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

Page 9: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

vii

Konfirmasi Tertulis Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSI (”KTUR”)

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi atau Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi atau Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (”RUPO”) atau Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (“RUPSI”) atau meminta diselenggarakannya RUPO atau RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

KSEI Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Kustodian Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Masyarakat Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Menkumham Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Nilai Pengalihan Berarti nilai sebesar Sisa Imbalan Ijarah dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Obligasi Berarti Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016.

Obyek Ijarah Berarti manfaat atas jasa pelayanan Bandar Udara Juanda Surabaya yang disediakan oleh Perseroan, yang berupa penggunaan sarana dan prasarana dalam Bandar Udara Juanda Surabaya, dengan perincian dan spesifikasi yang terdapat pada Lampiran Akad Ijarah.

OJK Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-undang OJK) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari BAPEPAM dan/atau BAPEPAM dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pefindo Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan.

Page 10: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

viii

Pemerintah Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Pemegang Obligasi Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:a. Rekening Efek pada KSEI; ataub. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan

Efek.

Pemegang Rekening Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemegang Sukuk Ijarah Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Ijarah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam:a. Rekening Efek pada KSEI; ataub. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan

Efek.

Penawaran Awal (Bookbuilding)

Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi serta Sukuk Ijarah yang ditawarkan dan perkiraan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.

Pemeringkat Berarti PT Pemeringkat Efek indonesia (Pefindo) atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.

Penawaran Umum Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Pengakuan Utang Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 20 tanggal 13 September 2016, juncto akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 4 tanggal 4 Oktober 2016, juncto akta Perubahan II Pengakuan Utang Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 4 tanggal 3 November 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pengakuan Kewajiban Berarti pengakuan atas kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan atas Kewajiban dalam Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 24 tanggal 13 September 2016, juncto akta Perubahan I Pengakuan atas Kewajiban dalam Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 7 tanggal 4 Oktober 2016, juncto akta Perubahan II Pengakuan atas Kewajiban dalam Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 7 tanggal 3 November 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Page 11: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

ix

Penitipan Kolektif Berarti jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah

Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah

Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014

Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014

Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014

Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015

Berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga November dua ribu lima belas) tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015

Berarti Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga November dua ribu lima belas) tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015

Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015

Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015

Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Peraturan No. VI.C.3 Berarti Peraturan No.VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Peraturan No. VI.C.4 Berarti Peraturan No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Page 12: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

x

Peraturan No.IX.A.2 Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No.IX.A.7 Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No.IX.A.8 Berarti Peraturan Bapepam No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Peraturan No.IX.C.1 Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No.IX.C.2 Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No.IX.C.3 Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No.IX.C.11 Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Perjanjian Agen Pembayaran Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi No. 22 tanggal 13 September 2016 dan pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan Sisa Imbalan Ijarah No. 26 tanggal 13 September 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI Perjanjian No. SP-0053/PO/KSEI/0916 tanggal 13 September 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI Perjanjian No. SP-0007/PO-Syrh/KSEI/0916 tanggal 13 September 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Bursa Efek, sebagaimana ternyata dari perjanjian No. SP-008/BEI.PP2/09-2016 tanggal 13 September 2016, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.

Page 13: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xi

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 21 tanggal 13 September 2016, juncto Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 5 tanggal 4 Oktober 2016, juncto Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 5 tanggal 3 November 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 25 tanggal 13 September 2016, juncto Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 8 tanggal 4 Oktober 2016, juncto Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 8 tanggal 3 November 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 19 tanggal 13 September 2016, juncto Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 3 tanggal 4 Oktober 2016, juncto Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 3 tanggal 3 November 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 23 tanggal 13 September 2016, juncto Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 6 tanggal 4 Oktober 2016, juncto Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 6 tanggal 3 November 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perseroan Berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Angkasa Pura I (Persero), berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, atau para pengganti dan penerima haknya.

Pokok Obligasi Berarti seluruh jumlah pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi, dan jumlah pokok tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Page 14: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xii

Prospektus Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM, Peraturan No. IX.C.2 dan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015, dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.2.

Prospektus Awal Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi Efek, tingkat suku bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan No.IX.A.8.

Prospektus Ringkas Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.3.

Rekening Efek Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/ atau catatan posisi Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah.

RUPO Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.

RUPS Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSI Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah.

RUPSLB Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Satuan Pemindahbukuan Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya yaitu senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi dan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) Suara.

Satuan Perdagangan Berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Sertifikat Jumbo Obligasi Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.

Page 15: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xiii

Sisa Imbalan Ijarah Jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang belum dibayar kembali pada suatu waktu tertentu, dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun, 7 (tujuh) tahun, dan 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi, serta harus dibayar kembali oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dimana nilai Sisa Imbalan Ijarah tersebut dari waktu ke waktu dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah.

Suara Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi atau Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPO atau RUPSI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Sukuk Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.

Sukuk Ijarah Berarti Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016.

Tanggal Emisi Berarti tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.

Tanggal Pembayaran Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang juga merupakan Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah

Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak, yang ditentukan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah

Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Page 16: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xiv

Tim Ahli Syariah Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Utang Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.

UUPM Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Wali Amanat Berarti PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat Obligasi sekaligus Wali Amanat Sukuk Ijarah, yaitu pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Page 17: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xv

Ringkasan

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan berdasarkan laporan keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dalam bentuk Perusahaan Negara dengan nama Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 33 Tahun 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi PN Angkasa Pura,. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura, PN Angkasa Pura dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) “Angkasa Pura”.

Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan bandar udara, Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1985 diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1986. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (“PP No. 5/1992”), bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan PP No. 5/1992 telah di tandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas Angkasa Pura I (Persero) No. 1 tanggal 2 Januari 1993, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 95 tanggal 19 Maret 1993 keduanya dibuat di hadapan Muhani Salim S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan No. C2-2470.HT.01.01.th.93 tanggal 24 April 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1370/1993 tanggal 19 Mei 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 29 Juni 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2914 (selanjutnya disebut ”Akta Pendirian”).

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. S-504/MBU/08/2015 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 11 tanggal 22 September 2015, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-.AH.01.03-0972301 tanggal 15 Oktober 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3566456.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 584/L.

Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang bergerak di bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara.

Page 18: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xvi

2. Struktur Permodalan Perseroan

Saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. S-504/MBU/08/2015 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 11 tanggal 22 September 2015, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0972301 tanggal 15 Oktober 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3566456.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 584/L, yaitu sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham

Persentase(%)Jumlah Saham

(lembar)Jumlah Nilai Nominal

(Rp)Modal Dasar 12.000.000 12.000.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhNegara Republik Indonesia 6.414.412 6.414.412.000.000,00 100,00%Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.414.412 6.414.412.000.000,00 100,00%Saham Dalam Portepel 5.585.588 5.585.588.000.000,00

3. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Ringkasan keterangan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No Nama Perusahaan Domisili dan Alamat Kepemilikan

PerseroanTahun

Penyertaan

Tahun Mulai Beroperasi Komersial

Kegiatan Usaha

Entitas Anak:1. PT Angkasa Pura

LogistikJakarta Pusat, Grha Angkasa Pura I Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran Blik B 12 Kavling 2, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

98,00% 2012 2012 Bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarding)

2. PT Angkasa Pura Properti

Jakarta Pusat, Grha Angkasa Pura I Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran Blik B 12 Kavling 2, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

99,96% 2012 2012 Bidang pembangunan, perdagangan dan jasa

3. PT Angkasa Pura Suport

Jakarta Pusat, Grha Angkasa Pura I Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran Blik B 12 Kavling 2, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

99,61% 2012 2012 Bidang Usaha Jasa, Bidang Usaha Pembangunan, Bidang Usaha Pengangkutan Darat, Bidang Usaha Perbengkelan, Bidang Usaha Percetakan.

4. PT Angkasa Pura Hotel

Jakarta Pusat, Grha Angkasa Pura I Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran Blik B 12 Kavling 2, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

99,97% 2012 2012 Bidang perhotelan, meliputi penyediaan kamar tempat menginap (Airport Hotel), Lounge, Food and Beverage (F&B) dan Travel Agent dan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan termasuk di dalamnya penyediaan ruangan/ tempat konvensi, kongres dan pameran, termasuk pelayanan makan dan minum pelayanan pencucian pakaian/ binatu, penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain.

5. PT Angkasa Pura Retail

Jakarta Pusat, Grha Angkasa Pura I Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran Blik B 12 Kavling 2, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

97,50% 2014 2014 Bidang perdagangan sebagai pendukung kebandarudaraan yaitu kegiatan berusaha dalam bidang penjualan termasuk akan tetapi tidak terbatas ada usaha-usaha fashion retail, souvenir, retail duty free, retail duty paid, gerai food & beverage.

Page 19: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xvii

No Nama Perusahaan Domisili dan Alamat Kepemilikan

PerseroanTahun

Penyertaan

Tahun Mulai Beroperasi Komersial

Kegiatan Usaha

Entitas Asosiasi:6. PT Gapura

AngkasaJakarta Pusat, Gedung Dapenra Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran Blik B 12 Kavling 2, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

10,00% 1998 1998 Bidang usaha pengelolaan ground handling.

7. PT Jasamarga Bali Tol

Denpasar, Jl. Bypass I Gusti Ngurah Rai No. 505, Pemogan, Denpasar, Bali

8,00% 2013 2013 Bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan kontruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol

4. Penawaran Umum

Ringkasan penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

A. ObligasiObligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama Obligasi : Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga

: Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terdiri dari 3 (tiga) Seri yaitu:a. Seri A sebesar Rp622.000.000.000,- (enam ratus dua puluh

dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% (delapan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun.

b. Seri B sebesar Rp389.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun.

c. Seri C sebesar Rp1.489.000.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pembayaran Bunga Obligasi : Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Obligasi Seri A, 22 November 2023 untuk Obligasi Seri B dan 22 November 2026 untuk Obligasi Seri C. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Page 20: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xviii

Jenis Obligasi : Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Masa Penawaran : 14 - 17 November 2016

Hasil Pemeringkatan Obligasi : idAAA (Triple A) dari Pefindo

Satuan Pemindahbukuan : Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan : Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (sinking fund) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Perpajakan : Diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)

: Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Dan Sukuk Ijarah.

Pembelian Kembali : Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Dan Sukuk Ijarah.

Hak-Hak Pemegang Obligasi : Diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Dan Sukuk Ijarah.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Page 21: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xix

B. Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016

Sisa Imbalan Ijarah, Jangka Waktu dan Cicilan Imbalan Ijarah

: Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), terdiri dari 3 (tiga) Seri yaitu:a. Seri A sebesar Rp268.000.000.000,- (dua ratus enam puluh

delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.708.000.000 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun.

b. Seri B sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.620.000.000 (empat miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun.

c. Seri C sebesar Rp177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.133.500.000 (lima belas miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah

: Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah tersebut merupakan persentase per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 22 November 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B dan 22 November 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Sukuk Ijarah ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Jenis Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

Page 22: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xx

Masa Penawaran : 14 – 17 November 2016

Hasil Pemeringkatan Sukuk Ijarah

: idAAAsy (Triple A Syariah) dari Pefindo

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan : Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jaminan : Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penyisihan Dana Pelunasan Sukuk Ijarah

: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (sinking fund) untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum.

Perpajakan : Diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (“RUPSI”)

: Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (“RUPSI”) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Mengenai RUPSI diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Dan Sukuk Ijarah.

Pembelian Kembali : Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Dan Sukuk Ijarah.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah

: Diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Dan Sukuk Ijarah.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

5. DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan 30 Juni 2016(Audit)

31 Desember2015

(Audit)2014

(Audit)2013

(Audit)2012

(Audit)2011

(Audit)Total Aset 16.684.790.847 16.722.336.662 15.826.892.756 12.977.657.984 12.021.386.814 10.136.128.960Total Liabilitas 5.329.913.778 5.693.287.436 5.315.638.671 3.448.293.953 2.448.196.561 1.225.897.758Total Ekuitas 11.354.877.069 11.029.049.226 10.511.254.085 9.529.364.031 9.573.190.255 8.910.231.202

Page 23: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xxi

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember

2016(Audit)

2015(Tidak

diaudit)

2015(Audit)

2014(Audit)

2013(Audit)

2012(Audit)

2011(Audit)

Jumlah Pendapatan 2.900.327.051 2.406.958.643 5.249.629.757 4.583.535.769 3.063.906.388 3.093.535.558 2.666.202.342Jumlah Beban

Operasional 2.093.646.707 1.769.803.602 3.955.669.892 3.318.716.953 2.341.289.151 2.344.561.513 2.192.538.494Laba Operasional 806.680.344 637.155.041 1.293.959.865 1.264.818.816 722.617.237 748.974.045 473.663.848Laba sebelum Taksiran

Pajak Penghasilan 727.996.876 590.775.117 1.082.742.478 1.266.786.963 849.062.423 806.325.611 656.352.737Laba Bersih Tahun

Berjalan 549.502.029 470.390.193 841.972.630 994.442.840 674.687.782 662.243.056 544.227.182Laba Komprehensif

Tahun Berjalan 494.136.344 420.870.754 722.195.094 1.042.768.027 654.745.357 718.405.838 545.804.353

Rasio Keuangan

Keterangan

Untuk periode 6 bulan yang berakhir

pada 30 Juni 2016

2015 2014 2013 2012 2011

Rasio Usaha (dalam %)Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan

25,10 20,63 27,64 27,71 26,05 24,62

Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan 18,95 16,04 21,70 22,02 21,40 20,41Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas 4,84 7,63 9,46 7,08 6,92 6,11Laba Tahun Berjalan/Total Aset 3,29 5,04 6,28 5,20 5,51 5,37Pendapatan/Total Aset 17,38 31,39 28,96 23,61 25,77 26,32

Rasio Keuangan (dalam %)Total Kewajiban/Total Ekuitas 46,94 51,62 50,57 36,19 13,73 11,74Total Kewajiban/Total Aset 31,94 34,05 33,59 26,57 10,95 10,33Gearing Ratio* 25,17 27,89 20,84 9,40 0,04 0,00

Rasio Pertumbuhan (dalam %)Total Pendapatan 20,50 14,53 49,60 0,96 16,03 na Laba Tahun Berjalan 16,82 (15,33) 47,39 1,88 21,69 na Total Aset (0,22) 5,66 21,95 7,95 18,60 na Total Liabilitas (6,38) 7,10 54,15 40,85 25,70 na Total Ekuitas 2,95 4,93 10,30 (0,46) 7,44 na

*) Gearing Ratio adalah interest bearing debt to total equity

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Persyaratan keuangan Juni 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Minimal 1 x 3,33 3,97 19,65 443,47 - -

Debt Equity Ratio (DER) Maksimal 3 x 0,47 0,52 0,51 0,36 0,26 0,14Current Ratio Minimal 1 x 1,23 1,14 0,97 0,84 1,75 4,94

Page 24: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xxii

6. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Selain itu, Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini juga memiliki risiko investasi bagi investor.

A. Risiko Usaha yang berkaitan dengan Perseroan 1. Risiko Operasional (Operational Risk)2. Risiko Strategi dan Perencanaan (Strategy and Planning Risk)3. Risiko Finansial (Financial Risk)4. Risiko Hazard (Hazard Risk)

Perseroan mendirikan 5 (lima) Entitas Anak yang membantu untuk meningkatkan pendapatan bisnis non aeronautika serta peningkatan Customer Satisfaction Index (CSI). Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Entitas Anak, yaitu : 1. PT Angkasa Pura Logistik

Risiko lolosnya dangerous good & barang terlarang ke Pesawat Udara2. PT Angkasa Pura Hotel

a. Risiko terganggunya hubungan dengan mitra strategisb. Risiko tidak terpenuhinya standar kualitas pelayanan

3. PT Angkasa Pura Properti Risiko Penyelesaian Proyek Tidak tepat kualitas, waktu dan biaya

4. PT Angkasa Pura Suport Risiko kegagalan menghasilkan kualitas pekerjaan dan/atau barang yang dijanjikan dalam kontrak

5. PT Angkasa Pura RetailRisiko kesalahan dalam membaca selera pasar. Angkasa Pura Retail bergerak dalam penyediaan jasa retail dan food and beverage di area bandara.

B. Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum

ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang

2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan/atau cicilan imbalan ijarah serta Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan

3. Risiko turun/berkurangnya nilai manfaat atas Objek Ijarah yang disebabkan karena perubahan lingkungan bisnis, perubahan regulasi, dan/atau faktor lainnya.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

7. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan langsung oleh Perseroan untuk

1. sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan untuk pengembangan 5 (lima) bandara yaitu• Bandara Baru Yogyakarta;• Bandara Ahmad Yani – Semarang;• Bandara Syamsudin Noor – Banjarmasin;• Bandara Juanda – Surabaya; dan• Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar

Page 25: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xxiii

2. sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk Investasi Rutin.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan langsung oleh Perseroan untuk1. sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan untuk pengembangan 5 (lima) bandara yaitu

• Bandara Baru Yogyakarta;• Bandara Ahmad Yani – Semarang;• Bandara Syamsudin Noor – Banjarmasin;• Bandara Juanda – Surabaya; dan• Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar

2. sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk Investasi Rutin.

Jenis pengembangan bandara yang dimaksud dalam rangka penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum Obligasi dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah antara lain adalah pembangunan bandara baru, perluasan terminal kedatangan dan keberangkatan, penambahan fasilitas umum bandara, perluasan area parkir pesawat, dan lain-lain.

Adapun Investasi Rutin yang dimaksud dalam rangka penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum Obligasi dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah antara lain berupa overlay landasan pacu, penggantian peralatan, renovasi terminal, dan lain-lain.

8. STRATEGI USAHA PERSEROAN Perseroan sebagai salah satu pengelola kebandarudaraan di Indonesia memiliki visi dan misi untuk dapat mengangkat citra Indonesia di mata dunia dengan menjadi pengelola bandar udara kelas dunia. Hal ini juga meliputi perubahan pola komersial yang baru dan dinamis. Sejak 2013, Perseroan telah merubah paradigma perusahaan yang semula sebagai penyedia infrastruktur berubah menjadi penyedia jasa dengan orientasi kepada kualitas layanan dengan konsep Airport City.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi, perusahaan telah menetapkan Sasaran Strategi Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam RJPP 2014-2018 yaitu sebagai berikut:1. Mencapai nilai CSI 4,60 (standar ACI) pada tahun 2018;2. Mencapai Total Pendapatan Operasional Rp 8,9 Triliun pada tahun 2018;3. Mencapai proporsi pendapatan non aeronautiika terhadap total pendapatan operasional sebesar

58% pada tahun 2018;4. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen kelas dunia (terutama pengelolaan

SDM, ICT, Operation Excellence dan Service Excellence) secara holistic sebelum akhir tahun 2018;5. Menerapkan konsep Green Corporation dan Program CSR secara efektif sebelum akhir tahun

2018;6. Menyiapkan unit bisnis (bandara) untuk siap diprivatisasi sebelum akhir tahun 2018.

Selain itu, untuk merealisasikan sasaran strategis tersebut, Perseroan telah menetapkan 4 (empat) Winning Strategies untuk merealisasikan visi “Menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan pengelola bandara terbaik di Asia”, yang diuraikan sebagai berikut:1) Service Excellence2) Revenue Enhancement3) Cost & Risk Management4) Socioeconomically Responsible Green Corporation

Selain keempat Winning Strategies tersebut, berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2016 (RKAP 2016), perusahaan juga menerapkan strategi dengan kebijakan sebagai berikut:1. Program berorientasi pada sasaran;2. Total pendapatan lebih besar dari total biaya;3. Service Improvement & Revenue Enhancement;4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas sumber daya perusahaan meliputi SDM, sistem, organisasi

serta fasilitas;

Page 26: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xxiv

5. Investasi secara selektif dan prudent yang diarahkan pada pemanfaatan dana jangka pendek secara optimal, peningkatan produktifitas kerja, efisiensi biaya dan citra perusahaan;

6. Bandara yang masih rugi diarahkan untuk mengurangi kerugian:• Mempertahankan Sertifikat Bandar Udara (Standar Pelayanan Minimum)• Investasi sesuai kebutuhan;

7. Peningkatan peran anak perusahaan untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan dan pendapatan non aero;

8. Penerapan kerjasama melalui strategic partnership dalam pengelolaan bandara di bidang investasi, komersial, training dan management (antara lain: I Gusti Ngurah Rai Bali, Juanda Surabaya, Sepinggan Balikpapan, Sultan Hasanuddin Makassar, Sam Ratulangi Manado, Ahmad Yani Semarang, Syamsudin Noor Banjarmasin dan Bandara Internasional Lombok);

9. Rencana pengambil-alihan bandara yang dikelola Direktorat Jenderal Hubungan Udara dan Pemerintah Daerah.

Adapun strategi usaha Perseroan dalam rangka meningkatkan bisnis Perseroan adalah :1. Optimalisasi Bisnis Inti (Operasi Bandara)2. Bisnis Non Inti (Non Operasi Bandara)3. Bisnis Lain (Diversifikasi Bisnis Terkait)

9. PROSPEK USAHA

Prospek usaha Perseroan sangat terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada umumnya dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada khususnya. Berdasarkan riset International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan sebesar 3,4% di tahun 2016 dan 3,6% di tahun 2017. Pertumbuhan negara Emerging Market diproyeksikan akan mencapai sebesar 4,3% pada tahun 2016 dan 4,7% pada tahun 2017. Sedangkan negara-negara Asia diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 6,3% di tahun 2016 dan 6,2% di tahun 2017.

Dari segi pertumbuhan penumpang pesawat udara untuk regional Asia Pasifik (termasuk Indonesia) tahun 2009-2029 diprediksikan akan tumbuh rata-rata diatas 6%. (sumber: ICAO)

Sedangkan perkiraan jangka panjang dalam The Current Market Outlook 2015-2034, The Boeing Company memiliki pandangan bahwa selama 20 tahun ke depan, lalu lintas penumpang diperkirakan akan meningkat sebesar 4,9% dan lalu lintas Kargo udara menjadi 4,7%. Boeing memprediksikan adanya kebutuhan pesawat sebanyak 38.050 unit setara dengan lebih dari 5,6 miliar Dolar.

Asia diperkirakan menjadi pasar terbesar di dunia dengan pertumbuhan sebesar 6,1%. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah perkiraan pertumbuhan PDB yang diperkirakan akan tumbuh hingga 4,3% per tahun selama 20 tahun ke depan. Dalam The Current Market Outlook 2015-2034, Boeing memperkirakan ekonomi di Asia Tenggara akan tumbuh mencapai rata-rata 5% per tahun selama 10 tahun dan kemudian perkiraan tersebut akan terus berkembang pada tingkat yang sedikit lebih rendah dari 4,6% sampai 2034. Sembilan dari sepuluh industri utama di Asia termasuk dalam jenis industri yang memerlukan perjalanan udara.

Adaptasi dari kebijakan ASEAN Single Aviation Market sangat mendukung pada efisiensi dan pertumbuhan industri penerbangan. Boeing memperkirakan bahwa wilayah ASEAN akan membutuhkan sekurang-kurangnya 3.750 pesawat baru, senilai 550 miliar Dolar, dengan lebih dari tiga perempat pesawat tersebut adalah berjenis lorong tunggal (single aisle). Ekspansi dari Industri penerbangan dengan biaya murah (low cost carrier) telah bertambah kuat dan akan berlanjut. Asia Tenggara merupakan wilayah paling aktif di dunia dalam operasional penerbangan biaya rendah dengan jarak menengah yang merupakan model bisnis dengan potensi pertumbuhan yang kuat.(sumber: The Current Market Outlook 2015-2034, The Boeing Company)

Mengacu pada prediksi International Air Transport Association (IATA), industri penerbangan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pangsa pasar penerbangan di Indonesia diperkirakan akan tumbuh sekitar 14,9%. IATA memprediksikan jumlah penumpang udara di Indonesia pada tahun 2034 akan naik menembus angka 270 juta penumpang baik domestik maupun internasional.

Page 27: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

xxv

Industri penerbangan Indonesia juga akan mengalami tantangan sejalan dengan diterapkannya kebijakan ASEAN Open Sky sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan ASEAN Economic Community. Terbukanya wilayah udara komersial Indonesia bagi maskapai penerbangan dari sesama negara anggota ASEAN akan berdampak pada tuntutan akan kesiapan bandar udara untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan melalui penyesuaian safety standard & regulatory capability serta aviation security measure dengan ICAO standard untuk kedepannya.

Melalui 8 arahan Presiden Jokowi untuk tahun 2016, Beliau mengarahkan untuk proses percepatan kemajuan di lapangan pada sepuluh (10) destinasi wisata nasional. Dalam hal ini Kementerian Pariwisata menargetkan untuk dapat mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta wisatawan nusantara pada tahun 2019 di sepuluh lokasi destinasi pariwisata tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan melalui program Collaborative Destination Development berupaya melakukan penyamaan visi dan misi dengan pemerintah, airlines dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pengembangan industri pariwisata setempat.

Dengan berbagai prospek yang membentang di depan, Perseroan optimis untuk dapat memanfaatkan setiap potensi dan peluang yang ada. Hal ini akan diwujudkan melalui uraian strategi yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Peluang usaha PT Angkasa Pura I (Persero) juga didukung dengan adanya beberapa hal sebagai berikut: • Pertumbuhan angkutan udara setiap tahunnya• Kebijakan Open Sky Policy tahun 2015• Potensi pertumbuhan bisnis dan ekonomi di sekitar bandar udara

Page 28: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Page 29: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

1

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUMOBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)(”OBLIGASI”)

DANPENAWARAN UMUM

SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

(”SUKUK IJARAH”)Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan ketentuan sebagai berikut:Seri A : Sebesar Rp622.000.000.000,- (enam ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar

8,10% (delapan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.Seri B : Sebesar Rp389.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap

sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.Seri C : Sebesar Rp1.489.000.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat

bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Obligasi Seri A, 22 November 2023 untuk Obligasi Seri B dan 22 November 2026 untuk Obligasi Seri C.Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan ketentuan sebagai berikut:Seri A : Sebesar Rp268.000.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah

sebesar Rp21.708.000.000 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.620.000.000 (empat miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Sebesar Rp177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.133.500.000 (lima belas miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 22 November 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B dan 22 November 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri C.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):

idAAA (Triple A) idAAAsy (Triple A Syariah)Hasil Pemeringkatan Di Atas Berlaku Untuk 24 Agustus 2016 sampai dengan 1 Agustus 2017.

Keterangan Lebih Lanjut Tentang Hasil Pemeringkatan Tersebut Dapat Dilihat Pada Bab XVII Keterangan Tentang Pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)Kegiatan Usaha

Pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udaraBerkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor PusatKota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kav. 2, Jakarta Pusat

Jakarta - Indonesia 10610, Indonesia Telp: +62 21 6541961, Fax : +62 21 6541514

Email : [email protected] : www.angkasapura1.co.id

Kantor Cabang13 (tiga belas) Kantor Cabang yang

tersebar di Denpasar, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Yogyakarta, Banjarmasin,

Manado, Lombok, Semarang, Surakarta, Ambon, Kupang, dan Biak

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL YANG DIKELOLA OLEH PERSEROAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI

PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN

DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Page 30: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

2

A. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. S-504/MBU/08/2015 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 11 tanggal 22 September 2015, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-.AH.01.03-0972301 tanggal 15 Oktober 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3566456.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 584/L, yaitu sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham

Persentase(%)Jumlah Saham

(lembar)Jumlah Nilai Nominal

(Rp)Modal Dasar 12.000.000 12.000.000.000.000,00Modal Di tempatkan dan Disetor PenuhNegara Republik Indonesia 6.414.412 6.414.412.000.000,00 100,00%Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.414.412 6.414.412.000.000,00 100,00%Saham Dalam Portepel 5.585.588 5.585.588.000.000,00

B. Keterangan Tentang Obligasi Yang akan Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi sebagai berikut:

Bunga Ke Seri A Seri B Seri C1 22 Februari 2017 22 Februari 2017 22 Februari 20172 22 Mei 2017 22 Mei 2017 22 Mei 20173 22 Agustus 2017 22 Agustus 2017 22 Agustus 20174 22 November 2017 22 November 2017 22 November 20175 22 Februari 2018 22 Februari 2018 22 Februari 20186 22 Mei 2018 22 Mei 2018 22 Mei 20187 22 Agustus 2018 22 Agustus 2018 22 Agustus 20188 22 November 2018 22 November 2018 22 November 20189 22 Februari 2019 22 Februari 2019 22 Februari 201910 22 Mei 2019 22 Mei 2019 22 Mei 201911 22 Agustus 2019 22 Agustus 2019 22 Agustus 201912 22 November 2019 22 November 2019 22 November 201913 22 Februari 2020 22 Februari 2020 22 Februari 202014 22 Mei 2020 22 Mei 2020 22 Mei 202015 22 Agustus 2020 22 Agustus 2020 22 Agustus 202016 22 November 2020 22 November 2020 22 November 202017 22 Februari 2021 22 Februari 2021 22 Februari 202118 22 Mei 2021 22 Mei 2021 22 Mei 202119 22 Agustus 2021 22 Agustus 2021 22 Agustus 202120 22 November 2021 22 November 2021 22 November 202121 22 Februari 2022 22 Februari 202222 22 Mei 2022 22 Mei 202223 22 Agustus 2022 22 Agustus 202224 22 November 2022 22 November 202225 22 Februari 2023 22 Februari 2023

Page 31: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

3

Bunga Ke Seri A Seri B Seri C26 22 Mei 2023 22 Mei 202327 22 Agustus 2023 22 Agustus 202328 22 November 2023 22 November 202329 22 Februari 202430 22 Mei 202431 22 Agustus 202432 22 November 202433 22 Februari 202534 22 Mei 202535 22 Agustus 202536 22 November 202537 22 Februari 202638 22 Mei 202639 22 Agustus 202640 22 November 2026

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Jangka Waktu dan jatuh Tempo

Jangka waktu Obligasi untuk Obligasi Seri A adalah 5 (lima) tahun, untuk Obligasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun dan Obligasi Seri C adalah 10 (sepuluh) tahun. Jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Obligasi Seri A, 22 November 2023 untuk Obligasi Seri B dan 22 November 2026 untuk Obligasi Seri C.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) Suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

Page 32: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

4

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Dan Sukuk Ijarah.

Pembelian Kembali

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Dan Sukuk Ijarah.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi oleh Perseroan dianggap lunas, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Dan Sukuk Ijarah.

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk. telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Page 33: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

5

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Mega Tbk.Menara Bank Mega, Lantai 16

Jl. Kapten P. Tendean No. 12 - 14AJakarta 12790

Telp : (021) 79175000Fax : (021) 79187100

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIX Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi Dan Sukuk Ijarah.

Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 1383/PEF-Dir/RC/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dari Pefindo, Obligasi ini telah mendapat peringkat:

idAAA (Triple A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.

Rating Rationale

Pefindo memberikan rating Triple A kepada Perseroan dan Obligasi sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, relatif dibandingkan dengan Emiten lainnya di Indonesia, adalah superior.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.

b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

c. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang

Page 34: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

6

dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.

e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) Suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

c. Keterangan Tentang Sukuk Ijarah Yang akan Diterbitkan

Nama Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016.

Cicilan Imbalan Ijarah

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke Seri A Seri B Seri C

1 22 Februari 2017 22 Februari 2017 22 Februari 20172 22 Mei 2017 22 Mei 2017 22 Mei 20173 22 Agustus 2017 22 Agustus 2017 22 Agustus 20174 22 November 2017 22 November 2017 22 November 20175 22 Februari 2018 22 Februari 2018 22 Februari 20186 22 Mei 2018 22 Mei 2018 22 Mei 20187 22 Agustus 2018 22 Agustus 2018 22 Agustus 20188 22 November 2018 22 November 2018 22 November 20189 22 Februari 2019 22 Februari 2019 22 Februari 201910 22 Mei 2019 22 Mei 2019 22 Mei 201911 22 Agustus 2019 22 Agustus 2019 22 Agustus 201912 22 November 2019 22 November 2019 22 November 201913 22 Februari 2020 22 Februari 2020 22 Februari 202014 22 Mei 2020 22 Mei 2020 22 Mei 202015 22 Agustus 2020 22 Agustus 2020 22 Agustus 202016 22 November 2020 22 November 2020 22 November 202017 22 Februari 2021 22 Februari 2021 22 Februari 202118 22 Mei 2021 22 Mei 2021 22 Mei 202119 22 Agustus 2021 22 Agustus 2021 22 Agustus 202120 22 November 2021 22 November 2021 22 November 202121 22 Februari 2022 22 Februari 202222 22 Mei 2022 22 Mei 202223 22 Agustus 2022 22 Agustus 202224 22 November 2022 22 November 202225 22 Februari 2023 22 Februari 202326 22 Mei 2023 22 Mei 202327 22 Agustus 2023 22 Agustus 202328 22 November 2023 22 November 2023

Page 35: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

7

Cicilan Imbalan Ijarah Ke Seri A Seri B Seri C

29 22 Februari 202430 22 Mei 202431 22 Agustus 202432 22 November 202433 22 Februari 202534 22 Mei 202535 22 Agustus 202536 22 November 202537 22 Februari 202638 22 Mei 202639 22 Agustus 202640 22 November 2026

Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Jangka waktu Sukuk Ijarah untuk Seri A adalah 5 (lima) tahun, untuk Seri B adalah 7 (tujuh) tahun dan Seri C adalah 10 (sepuluh) tahun. Jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 22 November 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B dan 22 November 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri C.

Jenis Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) Suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Sukuk Ijarah dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

Page 36: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

8

Skema Sukuk Ijarah

1. Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengalihkan manfaat atas pelayanan jasa yang diberikan kepada setiap penumpang di terminal pemberangkatan atau kedatangan bandar udara yang diusahakan oleh Perseoan (“Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara disingkat PJP2U”) di Bandar Udara Juanda - Surabaya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah, untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah sampai dengan dibayarkannya kembali seluruh Imbalan Ijarah pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan pengalihan Obyek Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah.

Dalam hal terjadi peristiwa di luar kekuasaan manusia (force majeure) termasuk kejadian alam, baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara, angin topan dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Obyek Ijarah, dalam hal mana dapat mengakibatkan:

a. Terhambatnya pengalihan dan penerimaan Obyek Ijarah dari Perseroan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah pada Tanggal Emisi Sukuk Ijarah; dan

b. Kerugian di pihak Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Obyek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan manfaat Obyek Ijarah, selama jangka waktu Sukuk Ijarah,

maka Perseroan akan mengganti Obyek Ijarah dengan Obyek Ijarah Pengganti, yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan manfaat Obyek Ijarah atas permintaan pertama Wali Amanat Sukuk Ijarah kepada Perseroan.

Penyediaan dan pemberian Obyek Ijarah Pengganti memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah.

Nilai Obyek Ijarah Pengganti yang ditetapkan sama dengan nilai penurunan Obyek Ijarah, sehingga nilai Obyek Ijarah akan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Akad Ijarah.

2. Selanjutnya, berdasarkan Akad Wakalah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah, yang diwakili kepentingannya oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, selaku Muwakkil (penerima manfaat Obyek Ijarah), memberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan sebagai Wakil untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan jasa yang diberikan kepada setiap penumpang di terminal pemberangkatan atau kedatangan bandar udara yang diusahakan oleh Perseroan selaku Wakil (“Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara disingkat PJP2U”) di Bandar Udara Juanda, Surabaya sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Izin Pengoperasian Bandar Udara No. KP 907 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014, dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

b. Mewakili segala kepentingan Muwakkil dalam rangka pelaksanaan pemberian Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara disingkat PJP2U di Bandar Udara Juanda, Surabaya, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan di Akad Wakalah, menerima seluruh hasil pemanfaatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di Bandar Udara Juanda, Surabaya;

c. Mewakili kepentingan Muwakkil dalam mencari pengganti Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U); dan

d. Penetapan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) berdasarkan Izin Pengoperasian Bandar Udara No. KP 907 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014, dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang tarif tersebut tersebut ditetapkan dengan persetujuan Kementerian Perhubungan.

Page 37: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

9

Selain itu di dalam Akad Wakalah Perseroan sebagai Wakil berjanji untuk membayar Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Kuasa-kuasa sebagaimana dalam Akad Wakalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Wakalah, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut maka Akad Wakalah tidak akan dibuat. Kuasa-kuasa sebagaimana tercantum dalam Akad Wakalah tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena alasan apapun juga.

Atas penetapan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang sudah ditetapkan oleh Perseroan selaku Wakil berdasarkan Izin Pengoperasian Bandar Udara No. KP 907 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014, dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, disepakati untuk tidak perlu dilakukan penandatanganan ulang penetapan tarif. Berikut ini adalah diagram skema Sukuk Ijarah tersebut:

Jaminan

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI)

Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Mengenai RUPSI diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Dan Sukuk Ijarah.

Page 38: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

10

Pembelian Kembali

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Dan Sukuk Ijarah.

Penyisihan Dana Pelunasan Sukuk Ijarah

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Sukuk Ijarah.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi oleh Perseroan dianggap lunas, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Dan Sukuk Ijarah.

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk. telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Mega Tbk.Menara Bank Mega, Lantai 16

Jl. Kapten P. Tendean No. 12 - 14AJakarta 12790

Telp : (021) 79175000Fax : (021) 79187100

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XIX Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Page 39: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

11

Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 1383A/PEF-Dir/RC/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dari Pefindo, Sukuk Ijarah ini telah mendapat peringkat:

idAAAsy (Triple A syariah)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.

Rating Rationale

Pefindo memberikan rating Triple A syariah kepada Perseroan dan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, relatif dibandingkan dengan Emiten lainnya di Indonesia, adalah superior.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah

1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang akan dibayarkan oleh Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

4. Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang masih belum dibayar (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (“KTUR”) dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR.

Page 40: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

12

Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) Suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

Dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan hukum syariah secara umum.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA ASET YANG MENJADI DASAR SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH ASET YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 18/POJK.04/2015 DAN PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015.

Page 41: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

13

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan langsung oleh Perseroan untuk

1. sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan untuk pengembangan 5 (lima) bandara yaitu• Bandara Baru Yogyakarta;• Bandara Ahmad Yani – Semarang;• Bandara Syamsudin Noor – Banjarmasin;• Bandara Juanda – Surabaya; dan• Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar

2. sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk Investasi Rutin.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan langsung oleh Perseroan untuk1. sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan untuk pengembangan 5 (lima) bandara yaitu

• Bandara Baru Yogyakarta;• Bandara Ahmad Yani – Semarang;• Bandara Syamsudin Noor – Banjarmasin;• Bandara Juanda – Surabaya; dan• Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar

2. sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk Investasi Rutin.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, progress dari pengembangan 5 (lima) bandara yaitu

Bandara Baru Yogyakarta : dalam tahap pembebasan lahan (sekitar 20% dari total nilai proyek)

Bandara Ahmad Yani – Semarang : apron dan taxiway sudah selesai, jalan akses dalam tahap pengerjaan (sekitar 17,33% dari total nilai proyek)

Bandara Syamsudin Noor – Banjarmasin

: dalam proses tender pekerjaan terminal

Bandara Juanda – Surabaya : dalam tahap penyelesaian Masterplan yang ditargetkan selesai pada Triwulan IV tahun 2016

Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar

: dalam tahap penyelesaian Masterplan yang ditargetkan selesai pada Triwulan I tahun 2017

Jenis pengembangan bandara yang dimaksud dalam rangka penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum Obligasi dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah antara lain adalah pembangunan bandara baru, perluasan terminal kedatangan dan keberangkatan, penambahan fasilitas umum bandara, perluasan area parkir pesawat, dan lain-lain.

Adapun Investasi Rutin yang dimaksud dalam rangka penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum Obligasi dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah antara lain berupa overlay landasan pacu, penggantian peralatan, renovasi terminal, dan lain-lain.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah digunakan sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015.

Page 42: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

14

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, maka Perseroan wajib:1. Melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan

mengemukakan alasan beserta pertimbangannya;2. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan3. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO dan/atau

RUPSI.

Dalam melaksanakan penggunaan dana, Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah sekitar 0,379% (nol koma tiga tujuh sembilan persen) dari nilai Emisi, yang meliputi:a. Biaya jasa Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen), yang

terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,03% (nol koma nol tiga persen), biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,01% (nol koma nol satu persen), dan biaya jasa penjualan (selling fee) 0,01% (nol koma nol satu persen)

b. Biaya profesi penunjang pasar modal sekitar 0,09% (nol koma nol sembilan persen), yang terdiri dari biaya jasa akuntan sekitar 0,06% (nol koma nol enam persen), biaya konsultan hukum sekitar 0,025% (nol koma nol dua lima persen) dan biaya notaris sekitar 0,005% (nol koma nol nol lima persen).

c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,10% (nol koma satu persen) yang terdiri dari biaya jasa wali amanat sekitar 0,06% (nol koma nol enam persen), lembaga pemeringkat efek sekitar 0,04% (nol koma nol empat persen).

d. Biaya BEI dan KSEI sekitar 0,049% (nol koma nol empat sembilan persen), terdiri dari BEI sekitar 0,005% (nol koma nol nol lima persen) dan KSEI sekitar 0,044% (nol koma nol empat empat persen).

e. Biaya percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan Due Diligence Meeting serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,06% (nol koma nol enam persen).

f. Biaya pernyataan pendaftaran ke OJK sekitar 0,03% (nol koma nol tiga persen).

Page 43: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

15

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan liabilitas konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 30 Juni 2016, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (“KAP HSA”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP HSA yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP HSA tersebut ditandatangani oleh Wijadi, Ak, CPA (Rekan pada KAP HSA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0063).

Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp5.330 miliar dengan rincian sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)30 Juni 2016

LIABILITAS JANGKA PENDEKBiaya yang masih harus dibayar 581.235.268 Utang usaha

Pihak Ketiga 477.853.533 Pihak Berelasi 3.686.069

Utang non usahaPihak Ketiga 17.326.364 Pihak Berelasi -

Pendapatan diterima dimuka 139.569.277 Utang pajak 204.845.972 Bagian lancar dari utang jangka panjang jatuh tempo

Utang Bank 378.372.317Utang Sewa Guna Usaha 4.272.072

Utang lancar lainnya 518.113.049 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.325.273.921

LIABILITAS JANGKA PANJANGUtang Bank 2.469.948.423Utang jangka panjang lainnya

Utang Sewa Guna Usaha 5.551.510Utang jangka panjang lainnya 172.114.448

Liabilitas imbalan paska kerja 338.798.497 Liabilitas pajak tangguhan 18.226.979

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 3.004.639.857 JUMLAH LIABILITAS 5.329.913.778

Page 44: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

16

1. Liabilitas Jangka Pendek

a. Biaya yang masih harus dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp581 miliar. Rincian saldo utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan 30 Juni 2016Beban Pegawai 114.081.178Beban Pemeliharaan 578.757Beban Persediaan 7.218.553Beban Utilitas 29.810.488Bebab Sewa 3.371.646Beban Umum 229.733.717Beban Pelayanan Penumpang 136.058.921Beban Asuransi 17.090Beban Manfaat Kerja 287.832Beban Pajak 7.974.319Beban Umum Lain-lain 50.336.193Beban Hotel 1.766.574Jumlah 581.235.268

b. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp482 miliar yang terdiri sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan 30 Juni 2016Pihak Ketiga 477.853.533Pihak Berelasi 3.686.069Jumlah 481.539.602

c. Utang Non Usaha

Saldo utang non usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp17 miliar yang berasal dari pihak ketiga.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp140 miliar. Rincian saldo pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan 30 Juni 2016Pendapatan Domestik 137.886.347Pendapatan International 1.682.930Jumlah 139.569.277

Page 45: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

17

e. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp204 miliar. Rincian saldo utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan 30 Juni 2016PerusahaanPPh Pasal 23 1.205.195PPh Pasal 22 227.981PPh Pasal 4 Ayat 2 3.584.581PPh Pasal 21 29.210.069PPN Masukan 21.811.816PPN Keluaran 123.255.416PPh Pasal 29 307.137

Entitas AnakPPh Pasal 22 5.693PPh Pasal 23 797.751PPh Pasal 4 Ayat 2 1.117.566PPN Pasal 21 1.845.762PPN Keluaran 11.903.245PPh Pasal 29 9.056.278Pajak Lainnya 517.483Jumlah 204.845.972

f. Bagian Lancar dari Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo

Bagian lancar dari utang jangka panjang jatuh tempo Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp383 miliar dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan 30 Juni 2016Bank Mandiri, Tbk 182.631.230Bank Negara Indonesia 1946, Tbk 73.245.495Bank Rakyat Indonesia, Tbk 38.609.484Bank Negara Indonesia 1946, Tbk 10.157.666Bank Syariah Mandiri 54.591.820Bank Victoria Syariah 136.622Bank Syariah Mandiri 19.000.000Danareksa Finance 4.272.072Jumlah 382.644.389

g. Utang Lancar Lainnya

Utang lancar lainnya pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp518 miliar. Rincian saldo utang lancar lainnya adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan 30 Juni 2016Pihak KetigaJaminan Customer 385.912.047Jaminan Vendor 12.937.479Titipan /utang lain lain 90.266.298

Pihak berelasiIuran iuran 2.168.256Imbalan kerja tantiem 12.500.000BMKG 14.238.969Jumlah 518.113.049

Page 46: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

18

2. Liabilitas Jangka Panjang

a. Utang Jangka Panjang

Saldo utang jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp2.470 miliar. Rincian utang jangka panjang Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan 30 Juni 2016Jumlah Pinjaman Jangka Panjang 2.848.320.740Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo 378.372.317Bagian Jangka Panjang 2.469.948.424

Bagian Jangka PanjangBank Mandiri, Tbk 1.369.734.228Bank Negara Indonesia 1946, Tbk (Perseroan) 519.540.163Bank Rakyat Indonesia, Tbk 554.176.174Bank Negara Indonesia 1946. Tbk (Entitas Anak) 11.704.575Bank Syariah Mandiri 14.793.283Jumlah Bagian Jangka Panjang 2.469.948.424

b. Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp178 miliar dengan rincian sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan 30 Juni 2016Jaminan Usaha Customer 45.361.970Pendapatan Diterima Dimuka Sewa 121.215.216Jaminan Usaha Vendor 3.453.495Jaminan Lainnya 2.083.767Danareksa Finance 5.551.510Jumlah 177.665.958

c. Liabilitas Imbalan Paska Kerja

Adapun liabilitas imbalan paska kerja yang dimiliki Perseroan antara lain tunjangan hari tua, tunjangan perumahan, penghargaan pengabdian, kesehatan pensiun dan dana pensiun. Saldo liabilitas imbalan paska kerja Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp339 miliar dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan 30 Juni 2016Tunjangan Hari Tua (Yakkap) 47.546.281Tunjangan Perumahan 17.496.092Penghargaan Pengabdian 10.572.076Kesehatan Pensiun 13.621.309Dana Pensiun 247.199.382Entitas Anak 2.363.357Jumlah 338.798.497

Page 47: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

19

d. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp18 miliar yang terdiri sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan 30 Juni 2016Aset Pajak Tangguhan

Entitas Anak 29.251.366Sub Jumlah 29.251.366

Kewajiban Pajak TangguhanEntitas Induk (46.597.192)Entitas Anak (881.153)

Sub Jumlah (47.478.345)Jumlah (18.226.979)

3. Pinjaman Baru Yang Diperoleh

Pada tanggal 18 Agustus 2016 Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang terdiri dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.. Perjanjian kredit tersebut dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi nomor 12 tanggal 18 Agustus 2016 dihadapan Notaris Julius Purnawan, SH., MSI, Notaris di Jakarta.

Pinjaman ini ditujukan untuk :a. Untuk pengembangan bandar udara yang dikelola dan dalam wilayah kerja :

- bandar udara New Yogyakarta International Airport, Kulon Progo.- bandar udara Ahmad Yani, Semarang.- bandar udara Syamsudin Noor, Banjarmasin- bandar udara Sultan Hasanuddin, Makassar- bandar udara Juanda, Surabaya

b. Investasi Rutinc. Membiayai setiap biaya yang timbul untuk persiapan, penandatanganan dan pelaksanaan Dokumen

Transaksi dan dokumen lainnya yang wajib dibuat.

Pihak pembiayaan tidak terikat untuk memantau atau memeriksa penggunaan jumlah yang dipinjam. Jumlah komitmen kredit adalah Rp4.000 miliar. Jumlah pencairan fasilitas ini minimal adalah Rp50 miliar atau apabila lebih kecil merupakan sisa komitmen.

Jangka waktu pinjaman:- 23 Agustus 2016 sampai dengan 23 Juni 2031 (15 tahun).- Masa tenggang 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian.- Pelunasan dilakukan setelah masa tenggang dengan cara angsuran, debitur tidak boleh melakukan

pinjaman kembali setiap bagian pinjaman yang telah dilunasi.

Tingkat bunga:Marjin sebesar 2,25% per tahun dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) adalah besaran tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh LPS yang berlaku pada tanggal penetapan suku bunga.

Page 48: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

20

4. Liabilitas Kontinjensi

1. Gugatan dari PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) kepada Perseroan atas tidak dilaksanakannya Pembayaran sesuai dengan Standing Instruction.

Pada tanggal 5 Desember 2013, PT Bank BNI Syariah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tidak dilaksanakannya Standing Instruction oleh Perseroan mengenai pembayaran termin V sampai termin X ke rekening PT Bank BNI Syariah untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Penumpang dan Fasilitas Penunjangnya di Bandara Internasional Lombok berdasarkan Perjanjian Pemborongan No. 03/SPP/PL.10/2008/DU tanggal 5 Maret 2008 antar Perseroan dengan PT Slipi Raya Utama. Standing Instruction yang ditandatangani oleh PT. Slipi Raya Utama, Perseroan dan BNI Syariah berisi bahwa seluruh pembayaran termin ditransfer oleh Perseroan kepada PT. Slipi Raya Utama melalui rekening BNI Syariah atas nama PT. Slipi Raya Utama, pembayaran tidak dapat dialihkan dan Standing Instruction tidak dapat dibatalkan kecuali persetujuan tertulis dari BNI Syariah. Berdasarkan permohonan pembayaran setiap Termin dari PT. Slipi Raya Utama dan Surat Pernyataan tersebut, Perseroan telah melakukan pembayaran Termin V sampai Termin X dengan total sebesar Rp85.334.938 ribu melalui rekening yang ditunjuk oleh PT. Slipi Raya Utama (rekening tidak sesuai dengan Standing Instruction). Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah melakukan Termin Pembayaran I sampai Termin IV dengan total sebesar Rp.44.743.693 ribu melalui rekening BNI Syariah sesuai dengan permohonan pembayaran dari PT. Slipi Raya Utama. Pada tanggal 23 September 2009 dibuat Surat Pernyataan dari PT. Slipi Raya Utama terkait dengan Perubahan rekening pembayaran dari BNI Syariah ke Bank Syariah Mandiri dimana apabila ada pihak yang berkeberatan maka PT. Slipi Raya Utama akan bertanggung jawab sepenuhnya. Pemenuhan pembayaran termin V sampai X telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai surat permohanan pembayaran tanggal 23 September 2009 PT Slipi Raya Utama untuk dibayarkan ke rekening Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri.

Pembayaran oleh Perseroan yang tidak melalui rekening BNI Syariah inilah yang dijadikan dasar oleh BNI Syariah dalam menggugat Perseroan. Perseroan dianggap wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Termin V sampai Termin X sesuai dengan Standing Instruction. Bahwa perkara BNI Syariah (sebagai Penggugat) dengan Perseroan (sebagai Tergugat) dan PT. Slipi Raya Utama (sebagai Turut Tergugat) ini telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Nomor Putusan: 315/PDT/2015/PT.DKI.jo.No.556/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Adapun amar putusan adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Standing Instruction merupakan kesepakatan yang mengikat antara BNI Syariah, Perseroan dan PT. Slipi Raya Utama dan sah menurut hukum

- Menyatakan Perseroan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran Termin V sampai Termin X sesuai dengan Standing Instruction

- Menghukum Perseroan untuk melaksanakan prestasi sebesar Rp2.491.889.841,- (Rupiah penuh).

Pada tanggal 13 Januari 2016, Perseroan menerima Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.315/PDT/2015/PT.DKI tanggal 21 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas. Pada tanggal 6 Februari 2016, Perseroan telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sampai saat sekarang kasasi ini masih dalam proses dan Perseroan sedang menunggu keputusan Mahkamah Agung. Perseroan telah melakukan pencadangan pada tahun 2015 terhadap potensi biaya sebesar Rp85.334.938.562,- (Rupiah penuh) dan Rp2.491.889.841,- (Rupiah penuh).

2. Perkara Perdata di Pengadilan Negri Banjarbaru No. 13/PDT.G/2016/PN/BJB tanggal 22 Februari 2016 antara Jurit Kartono, SH., Wahyu Sabruddin, S.IP, SG, MH., Bastiar, SH., Sumanto, SH, MH., Gusti Karyani Sari,SH., Zalmianto Agung Saputra, SH, MH., Danny Widodo, SH., melawan Walikota Kota Banjarbaru (Tergugat I), Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru (Tergugat II), Perseroan cq. Perseroan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (Tergugat III), PT Sucofindo Appraisal Utama cq. KJPP Immanuel Johnny Dan Rekan (Tergugat IV) atas pemilikan tanah dan bangunan diatasnya. Perkara ini masih dalam proses peradilan tingkat I di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Page 49: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

21

3. Perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat

Perkara Perselisihan Hubungan Industrial No. 231/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tanggal 26 Agustus 2016 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh dan antara Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat sehubungan dengan adanya perselisihan hubungan industrial yang diakibatkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Perseroan. Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kecuali perkara dengan Bank BNI Syariah, Perseroan tidak membentuk cadangan dari kemungkinan kerugian akibat putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan pemohon karena masih dalam proses pengadilan dan adanya keyakinan manajemen akan memenangkan perkara tersebut. Jumlah gugatan tersebut menurut pendapat manajemen tidak mengganggu operasional dan oleh karenanya apabila terdapat kerugian akan dibebankan langsung pada saat putusan pengadilan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 30 JUNI 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MAUPUN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.

TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTIJENSI YANG MATERIAL PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

Page 50: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

22

VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya: (i) tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, (ii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang telah diterbitkan kembali, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini serta dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (“KAP HSA”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP HSA yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP HSA tersebut ditandatangani oleh Wijadi, Ak, CPA (Rekan pada KAP HSA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0063).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 telah direviu oleh KAP HSA, auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian tersebut tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian Perseroan untuk periode tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP HSA yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan atas reviu informasi keuangan interim KAP HSA tersebut ditandatangani oleh Wijadi, Ak, CPA (Rekan pada KAP HSA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0063).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (“KAP DBSDA”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP DBSDA yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP DBSDA tersebut ditandatangani oleh Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak, MBA, CPA (Rekan pada KAP DBSDA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0408).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP DBSDA, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP DBSDA yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP DBSDA tersebut ditandatangani oleh Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak, MBA, CPA (Rekan pada KAP DBSDA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0408).

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (“KAP DBSD”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP DBSD yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP DBSD tersebut ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, CPA (Rekan pada KAP DBSD dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0396).

Page 51: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

23

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan 30 Juni 2016 (Audit)

31-Des2015

(Audit)2014

(Audit)2013

(Audit)2012

(Audit)2011

(Audit)ASET ASET LANCARKas dan setara kas 1.588.694.838 1.746.272.845 1.352.260.123 579.828.116 2.471.663.265 2.696.266.413 Investasi Jangka Pendek 260.676.274 216.446.783 370.094.305 329.433.688 306.715.202 227.087.340 Piutang Usaha

(setelah dikurangi penurunan nilai sebesar 130.845.869, 162.940.786, 179.363.364, 139.687.928, 152.564.272 dan 126.757.025 pada tahun 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011)Pihak berelasi 111.670.088 115.373.935 192.769.961 125.087.739 76.615.165 63.569.118 Pihak ketiga 474.104.210 455.796.851 325.394.604 232.574.797 96.565.781 77.209.363

Piutang lain-lain(setelah dikurangi penurunan nilai sebesar 3.016.976, 3.006.197, 2.931.686, dan 2.931.686, pada tahun 2016, 2015, 2014 dan 2013)Pihak berelasi 4.490.629 118.518.984 69.549.599 641.414 491.112 5.505.417 Pihak ketiga 10.087.805 10.043.466 1.761.061 268.661 12.557.405 1.993.632

Persediaan 42.451.624 36.359.021 15.102.571 8.465.902 12.453.525 8.979.690 Uang muka dan biaya dibayar dimuka 36.543.643 23.977.802 16.961.096 10.286.285 10.508.794 10.761.246 Pendapatan yang masih harus diterima 173.786.886 208.419.621 50.738.906 103.969.850 153.158.695 137.119.669 Pajak dibayar dimuka 152.092.932 150.835.561 236.848.497 354.284.121 53.235.883 252.124.420 Aset lancar lainnya 11.008.520 8.076.219 4.680.579 4.436.799 6.787.136 -

Jumlah Aset Lancar 2.865.607.449 3.090.121.088 2.636.161.302 1.749.277.372 3.200.751.965 3.480.616.308

ASET TIDAK LANCARAset pajak tangguhan - 1.412.424 - - 29.408.175 - Piutang jangka panjang - - 45.270.603 70.677.575 70.677.575 79.916.474 Uang muka dan biaya dibayar dimuka 99.980.239 - - - - - Investasi jangka panjang 129.131.218 129.659.365 135.758.230 286.257.711 451.662.724 393.327.255 Properti investasi

(setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 33.623.752, 35.695.966, 29.617.111, 23.538.259, 16.076.900 dan 13.315.853 untuk tahun 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011) 133.421.395 149.844.910 160.595.003 162.002.620 100.502.486 103.263.533

Aset tetap(setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 4.515.841.802, 4.121.015.376, 3.539.269.478, 2.973.516.867, 3.413.042.058 dan 3.024.401.344 untuk tahun 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011) 13.410.927.279

13.304.090.222 12.830.392.558 10.695.309.425 8.167.828.325 6.026.393.396

Page 52: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

24

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan 30 Juni 2016 (Audit)

31-Des2015

(Audit)2014

(Audit)2013

(Audit)2012

(Audit)2011

(Audit)Beban yang ditangguhkan

(setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar 3.216.299 dan 1.541.991 untuk tahun 2012 dan 2011) - - - - - 1.674.308

Aset tidak produktif(setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 4.777.567 dan 56.076.122 untuk tahun 2012 dan 2011) - - - - - 50.937.686

Aset tidak berwujud 41.981.067 45.373.282 18.595.060 13.558.281 414.527 - Aset tidak lancar lainnya 3.742.200 1.835.371 120.000 575.000 141.036 -

Jumlah Aset Tidak Lancar 13.819.183.398 13.632.215.574 13.190.731.454 11.228.380.612 8.820.634.849 6.655.512.653

JUMLAH ASET 16.684.790.847 16.722.336.662 15.826.892.756 12.977.657.984 12.021.386.814 10.136.128.960

LIABILITASLIABILITAS JANGKA PENDEKBiaya yang masih harus dibayar 581.235.268 599.102.599 425.495.243 284.554.120 322.857.675 244.978.224 Utang Usaha

Pihak ketiga 477.853.533 665.594.918 1.267.463.115 909.901.121 872.395.928 - Pihak berelasi 3.686.069 17.077.411 60.810.489 6.577.554 85.954.247 -

Utang Non UsahaPihak ketiga 17.326.364 13.808.469 141.256.898 135.913.549 175.008.567 180.061.682 Pihak berelasi - 39.962.615 - 249.573 225.525 -

Pendapatan diterima dimuka 139.569.277 88.640.117 127.647.798 96.352.134 90.719.603 33.095.122 Utang pajak 204.845.972 169.635.162 222.044.836 195.356.311 124.301.833 73.752.545 Bagian lancar dari utang

jangka panjang jatuh tempoUtang Bank 378.372.317 590.158.510 47.557.003 13.152.020 1.102.835 -Utang sewa guna usaha 4.272.072 2.610.927 2.610.927 - - -

Utang lancar lainnya 518.113.049 518.323.300 420.585.738 438.547.794 160.630.497 172.369.918 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.325.273.921 2.704.914.028 2.715.472.047 2.080.604.176 1.833.226.709 704.257.491

LIABILITAS JANGKA PANJANGUtang Bank

(setelah dikurangi utang jatuh tempo) 2.469.948.423 2.474.584.667 2.129.193.395 882.993.115 - -

Utang jangka panjang lainnya

(setelah dikurangi utang jatuh tempo)Utang sewa guna usaha 5.551.510 8.651.102 11.262.030 - - -Utang jangka panjang lainnya 172.114.448 158.296.608 177.776.345 157.917.502 2.384.715 105.906

Utang jaminan - - - - 20.416.919 14.918.397 Liabilitas imbalan paska kerja 338.798.497 346.841.031 240.621.090 319.581.492 592.168.216 481.523.513 Liabilitas pajak tangguhan 18.226.979 - 41.313.764 7.197.668 - 25.092.451

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 3.004.639.857 2.988.373.408 2.600.166.624 1.367.689.777 614.969.850 521.640.267

JUMLAH LIABILITAS 5.329.913.778 5.693.287.436 5.315.638.671 3.448.293.953 2.448.196.561 1.225.897.758

Page 53: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

25

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan 30 Juni 2016 (Audit)

31-Des2015

(Audit)2014

(Audit)2013

(Audit)2012

(Audit)2011

(Audit)EKUITASModal Saham

Modal dasar 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per sahamModal ditempatkan dan disetor 6.414.412 lembar untuk 2016 dan 2015, 3.488.245 lembar untuk 2014 dan 2013, 3.188.245 lembar untuk 2012 dan 1.800.000 untuk 2011 6.414.412.000 6.414.412.000 3.488.245.000 3.488.245.000 3.188.245.000 1.800.000.000

Penyertaan modal negara 255.096.706 - 2.926.166.059 - - 1.388.244.029 Bantuan pemerintah

yang belum ditentukan statusnya (BPYBDS) - 255.096.706 255.096.706 2.960.795.675 3.540.729.215 3.393.090.807

Pengalihan aset tetap kenavigasianNilai buku aset tetap

kenavigasian (269.138.292) (269.138.292) (269.138.292) (270.831.524) - - Akumulasi penyusutan

aset tetap kenavigasian dari BPYBDS 408.393.524 408.393.524 408.393.524 408.393.524 - -

Penghasilan komprehensif lain:

Laba yang belum direalisasi atas efek 36.763.950 24.015.711 44.831.597 6.757.646 61.181.292 5.018.510 Keuntungan (kerugian) aktuarial imbalan kerja (122.343.117) (54.229.193) 44.732.457 34.481.221 - -

Saldo laba- Dicadangkan 4.080.412.385 3.407.178.379 2.617.335.809 2.225.949.653 2.119.791.692 1.779.650.675 - Laba tahun berjalan 549.133.073 841.542.506 994.135.846 674.308.420 662.243.055 544.227.182

Kepentingan non pengendali 2.146.840 1.777.885 1.455.379 1.264.416 1.000.000 - JUMLAH EKUITAS 11.354.877.069 11.029.049.226 10.511.254.085 9.529.364.031 9.573.190.255 8.910.231.202 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 16.684.790.847 16.722.336.662 15.826.892.756 12.977.657.984 12.021.386.814 10.136.128.960

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember

2016(Audit)

2015(Tidak diaudit)

2015(Audit)

2014(Audit)

2013(Audit)

2012(Audit)

2011(Audit)

PENDAPATAN OPERASIONALAeronautikaJasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) 263.242.456 216.252.426 472.049.655 396.610.201 337.862.508 334.109.554 273.392.265Jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) 1.287.742.083 1.082.832.401 2.378.795.901 2.125.483.603 1.536.928.634 1.382.289.334 1.227.147.759Jasa penerbangan (PJP) - - - - 9.825.386 487.316.058 438.424.747Pemakaian aviobridge 66.880.432 61.552.325 128.150.565 96.406.327 79.081.439 56.164.815 50.130.708Pemakaian counter 50.585.494 53.601.883 104.664.080 109.531.510 101.770.992 64.151.030 55.176.715Pemakaian BHS/HBS 39.316.553 33.751.756 71.576.700 53.672.606 - - -

Pendapatan aeronautika 1.707.767.018 1.447.990.791 3.155.326.901 2.781.704.247 2.065.468.959 2.324.030.792 2.044.272.195

Page 54: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

26

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember

2016(Audit)

2015(Tidak diaudit)

2015(Audit)

2014(Audit)

2013(Audit)

2012(Audit)

2011(Audit)

Non aeronautikaPemakaian telepon, listrik, air, parkir, anjungan dan kartu pas 131.923.693 111.906.495 240.179.078 229.893.421 206.171.547 186.289.901 127.749.010Sewa-sewa 249.398.040 195.110.032 426.539.152 353.588.982 192.174.888 188.806.589 168.985.438Pemakaian ruang tunggu 39.150.690 23.958.610 71.930.334 61.171.080 54.605.947 21.635.806 -Konsesi 580.771.475 445.710.628 977.646.173 852.460.862 353.227.938 248.403.023 205.488.778Event & Promosi 14.016.901 24.915.286 37.618.240 - - - -Pergudangan Warehousing 139.632.027 129.004.020 279.287.184 233.269.567 178.733.793 118.204.969 87.420.199Jasa pemeliharaan dan Perbaikan 16.138.401 14.113.912 4.140.031 12.989.645 1.249.968 - -Jasa regulated agent - - - - - 1.128.652 -Trading - - - - - 139.600 -Jasa perencanaan dan pelaksanaan - - - - - 1.763.568 -Kamar dan layanan hotel - - - - - - -Sewa tempat reklame - - - - - - 32.286.722Jasa lain 21.528.805 14.248.869 57.052.664 58.457.965 12.273.348 3.132.658 -

Pendapatan non aeronautika 1.192.560.032 958.967.852 2.094.392.856 1.801.831.522 998.437.429 769.504.766 621.930.147Jumlah pendapatan 2.900.327.051 2.406.958.643 5.249.629.757 4.583.535.769 3.063.906.388 3.093.535.558 2.666.202.342

BEBAN OPERASIONALBeban pegawai 534.915.204 517.076.159 975.800.888 848.643.375 696.148.442 767.951.659 904.410.656Pemeliharaan 87.036.232 54.425.933 212.197.551 170.763.313 113.198.764 136.704.625 159.959.721Beban pemakaian persediaan 17.840.347 15.147.554 38.980.094 53.687.940 40.762.287 39.700.641 33.243.639Utilitas 153.224.528 117.927.468 308.568.469 280.488.534 194.484.470 168.008.712 209.393.358Sewa 24.458.671 29.076.099 38.041.705 39.865.526 33.738.574 45.792.260 -Umum dan administrasi 298.512.022 292.885.242 613.106.138 528.511.874 363.066.379 266.831.624 423.298.431Pajak 73.434.092 46.283.673 208.864.164 179.119.982 116.163.150 79.563.233 -Asuransi 6.874.043 13.465.270 15.700.895 9.381.561 7.719.298 5.638.203 -Low value aset 4.550.312 2.149.390 8.748.491 9.112.519 3.962.832 - -Penyusutan dan amortisasi 377.718.970 334.276.713 707.014.950 593.927.853 376.061.212 441.269.448 402.205.866Imbalan paska kerja 39.755.864 100.753.145 200.087.789 138.998.418 124.779.108 237.854.957 -Beban pelayanan penumpang 173.480.913 35.782.559 114.263.813 119.695.735 140.993.738 149.983.555 60.026.824-Beban langsung lainnya 301.845.509 210.572.397 514.294.945 346.520.323 130.210.897 5.262.596 -

Jumlah beban operasional 2.093.646.707 1.769.803.602 3.955.669.892 3.318.716.953 2.341.289.151 2.344.561.513 2.192.538.494LABA OPERASIONAL 806.680.344 637.155.041 1.293.959.865 1.264.818.816 722.617.237 748.974.045 473.663.848

PENDAPATAN/ (BEBAN) NON-OPERASIONAL

Pendapatan non-operasional 80.882.206 132.235.207 314.708.036 256.032.222 418.261.425 302.893.678 304.660.331Beban non-operasional 159.565.674 178.615.131 525.925.423 254.064.075 (291.816.239) (245.542.113) (121.971.442)

Jumlah pendapatan (beban) non- operasional (78.683.468) (46.379.924) (211.217.387) 1.968.147 126.445.186 57.351.566 182.688.889

Laba sebelum taksiran pajak penghasilan 727.996.876 590.775.117 1.082.742.478 1.266.786.963 849.062.423 806.325.611 656.352.737

TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak kini 158.426.697 141.748.018 283.496.037 238.228.025 147.608.472 198.583.180 164.191.145Beban pajak tangguhan 20.068.150 (21.363.094) (42.726.189) 34.116.098 26.766.169 (54.500.626) (52.065.590)

Total pajak penghasilan 178.494.847 120.384.924 240.769.848 272.344.123 174.374.641 144.082.554 112.125.555Laba bersih tahun berjalan 549.502.029 470.390.193 841.972.630 994.442.840 674.687.782 662.243.056 544.227.182

Page 55: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

27

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember

2016(Audit)

2015(Tidak diaudit)

2015(Audit)

2014(Audit)

2013(Audit)

2012(Audit)

2011(Audit)

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

Laba (rugi) belum terealisasi investasi efek 12.748.239 - (20.815.886) 38.073.951 (54.423.646) 56.162.782 1.577.171

Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program imbalan paska kerja (68.113.924) (49.519.439) (98.961.650) 10.251.236 34.481.221 - -

Jumlah laba komprehensif lain (55.365.685) (49.519.439) (119.777.536) 48.325.187 (19.942.425) 56.162.782 1.577.171Laba komprehensif tahun berjalan 494.136.344 420.870.754 722.195.094 1.042.768.027 654.745.357 718.405.838 545.804.353

LABA DIATRIBUSIKAN KEPADA :

Pemilik Entitas Induk 549.133.073 469.649.405 841.542.506 994.135.846 674.308.420 662.243.056 544.227.182Kepentingan non pengendali 368.956 740.788 430.123 306.996 379.362 - -

549.502.029 470.390.193 841.972.630 994.442.840 674.687.782 662.243.056 544.227.182LABA KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA

Pemilik Entitas Induk 493.767.388 420.129.966 722.194.715 1.042.768.027 654.745.357 718.405.838 545.804.353Kepentingan non pengendali 368.956 740.788 430.123 306.996 379.362 - -

494.136.344 420.870.754 722.195.094 1.043.075.024 655.124.719 718.405.838 545.804.353

Laba bersih per saham dasar 86 73 131 285 193 208 302

Rasio Keuangan

Keterangan Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni 20162015 2014 2013 2012 2011

Rasio Usaha (dalam %)Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan 25,10 20,63 27,64 27,71 26,05 24,62Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan 18,95 16,04 21,70 22,02 21,40 20,41Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas 4,84 7,63 9,46 7,08 6,92 6,11Laba Tahun Berjalan/Total Aset 3,29 5,04 6,28 5,20 5,51 5,37Pendapatan/Total Aset 17,38 31,39 28,96 23,61 25,77 26,32

Rasio Keuangan (dalam %)Total Kewajiban/Total Ekuitas 46,94 51,62 50,57 36,19 13,73 11,74Total Kewajiban/Total Aset 31,94 34,05 33,59 26,57 10,95 10,33Gearing Ratio* 25,17 27,89 20,84 9,40 0,04 0,00

Rasio Pertumbuhan (dalam %)Total Pendapatan 20,50 14,53 49,60 0,96 16,03 na Laba Tahun Berjalan 16,82 (15,33) 47,39 1,88 21,69 na Total Aset (0,22) 5,66 21,95 7,95 18,60 na Total Liabilitas (6,38) 7,10 54,15 40,85 25,70 na Total Ekuitas 2,95 4,93 10,30 (0,46) 7,44 na

*) Gearing Ratio adalah interest bearing debt to total equity

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Persyaratan keuangan Juni 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Minimal 1 x 3,33 3,97 19,65 443,47 - -Debt Equity Ratio (DER) Maksimal 3 x 0,47 0,52 0,51 0,36 0,26 0,14Current Ratio Minimal 1 x 1,23 1,14 0,97 0,84 1,75 4,94

Page 56: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

28

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini menyajikan analisa dan pembahasan manajemen, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (“KAP HSA”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP HSA yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP HSA tersebut ditandatangani oleh Wijadi, Ak, CPA (Rekan pada KAP HSA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0063).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 telah direviu oleh KAP HSA, auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian tersebut tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian Perseroan untuk periode tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP HSA yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan atas reviu informasi keuangan interim KAP HSA tersebut ditandatangani oleh Wijadi, Ak, CPA (Rekan pada KAP HSA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0063).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (“KAP DBSDA”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP DBSDA yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP DBSDA tersebut ditandatangani oleh Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak, MBA, CPA (Rekan pada KAP DBSDA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0408).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP DBSDA, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP DBSDA yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP DBSDA tersebut ditandatangani oleh Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak, MBA, CPA (Rekan pada KAP DBSDA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0408).

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (“KAP DBSD”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP DBSD yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP DBSD tersebut ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, CPA (Rekan pada KAP DBSD dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0396).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Page 57: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

29

1. Umum

Perseroan pertama kali didirikan dalam bentuk Perusahaan Negara dengan nama Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 33 Tahun 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi PN Angkasa Pura. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura, PN Angkasa Pura dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) “Angkasa Pura”.

Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan bandar udara, Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1985 diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1986. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (“PP No. 5/1992”), bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan PP No. 5/1992 telah di tandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas Angkasa Pura I (Persero) No. 1 tanggal 2 Januari 1993, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 95 tanggal 19 Maret 1993 keduanya dibuat di hadapan Muhani Salim S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan No. C2-2470.HT.01.01.th.93 tanggal 24 April 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1370/1993 tanggal 19 Mei 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 29 Juni 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2914 (selanjutnya disebut ”Akta Pendirian”)

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. S-504/MBU/08/2015 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 11 tanggal 22 September 2015, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-.AH.01.03-0972301 tanggal 15 Oktober 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3566456.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 584/L.

Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan, pelayanan lalu lintas penerbangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Page 58: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

30

2. Tinjauan Ekonomi dan Industri

Berikut ini adalah tinjauan ekonomi dan industri yang dapat mempengaruhi operasi Perseroan di masa lalu maupun masa mendatang.

Makro Ekonomi Dunia

Berdasarkan data IMF, pertumbuhan ekonomi global pada semester kedua 2015 mencapai 2,8% menurun dari proyeksi awal sebesar 3,1%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan perlambatan di negara-negara emerging market, pemulihan yang masih lambat di negara dengan perekonomian yang lebih maju serta penurunan harga komoditas. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2016 mencapai 3,2%. Penurunan ekonomi negara berkembang, perubahan aktivitas ekonomi China dari sektor manufaktur dan investasi menjadi sektor konsumsi dan jasa, dan penurunan harga komoditas, meningkatkan risiko perekonomian di tahun 2016. Oleh karena itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi global masih rendah. Perekonomian negara maju seperti Amerika Serikat (AS) diprediksikan pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 2,6% pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi AS didukung oleh peningkatan jumlah lapangan kerja dan peningkatan pembelian rumah. Untuk zona euro, peningkatan ekonomi didukung oleh peningkatan konsumsi sektor swasta. Untuk zona Asia, perekonomian China masih melambat karena penyesuaian aktivitas ekonomi dan perlambatan kinerja manufaktur sedangkan perekonomian India dan negara berkembang Asia lainnya diprediksikan akan terus bertumbuh.

Makro Ekonomi Indonesia

Berdasarkan data IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksikan mencapai 4,9% pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi di China karena perubahan aktivitas ekonominya, penurunan harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat. Pada tahun 2016, IMF memprediksikan perlambatan ekonomi nasional akan berakhir seiring dengan peningkatan investasi khususnya sektor transportasi dan energi. Peningkatan ekonomi Indonesia juga didukung oleh paket stimulus pemerintah yang dilakukan semenjak September 2015.

Perkembangan Industri Penerbangan di Indonesia

Saat ini industri penerbangan nasional memiliki 61 maskapai penerbangan niaga, baik yang beroperasi terjadwal maupun tidak terjadwal. Populasi pesawat pada tahun 2014 sebanyak 750 pesawat dan diperkirakan akan melonjak mencapai 1.030 pesawat pada 2017. Indonesia akan menjadi pasar penerbangan dengan pertumbuhan tercepat di antara semua negara, yakni sekitar 14,9 persen dalam 20 tahun ke depan. Hal ini mengacu pada prediksi International Air Transport Association / IATA yang menyebutkan industri penerbangan global saat ini memperkerjakan 58 juta orang dengan nilai ekonomi mencapai 2,4 triliun Dolar.

Diperkirakan dalam 20 tahun ke depan industri penerbangan akan menciptakan lapangan pekerjaan sekitar 105 juta dan menyumbang US$ 6 triliun terhadap PDB dunia. Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta, dan wilayah mencakup sebaran 17 ribu pulau, membentang sepanjang 5.200 Km dari timur ke barat dan 2.000 kilometer (km) dari utara ke selatan membutuhkan transportasi udara. IATA memperkirakan jumlah penumpang udara di Indonesia tahun 2014 mencapai 86 juta penumpang (domestik dan internasional) dan akan naik menembus angka 270 juta penumpang pada 2034, atau dalam 20 tahun ke depan naik 200 persen atau 3 kali lipat. Di tingkat global, IATA memperkirakan pada tahun 2034, sekitar 7,3 miliar penduduk dunia akan menggunakan transportasi udara. Angka ini akan terus meningkat dibandingkan proyeksi tahun 2014 yang hanya sekitar 3,3 miliar jiwa atau rata-rata tumbuh 4,1% per tahun.

Sejalan dengan peningkatan arus penumpang dan pergerakan pesawat secara nasional, arus pergerakan pesawat, penumpang pada bandara wilayah Perseroan terus meningkat.

Page 59: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

31

Pergerakan Pesawat dan Penumpang di Bandara-Bandara Perseroan

TahunPesawat (Movement) Penumpang (Pax)

Domestik Internasional Total Domestik Internasional Total2011 462.580 57.637 520.217 44.724.817 8.280.499 53.005.3162012 530.047 60.205 590.252 52.900.337 8.788.714 61.689.0512013 570.019 68.948 638.967 58.018.927 9.803.211 67.822.1382014 544.307 74.849 619.156 58.463.526 11.037.997 69.501.5232015 563.838 74.402 638.240 58.405.364 11.289.160 69.694.524

Juni 2016 302.716 39.545 342.261 31.586.323 6.157.789 37.744.112Sumber: Corporate Planning & Performance Perseroan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pergerakan pesawat secara konsisten menunjukkan peningkatan baik untuk rute domestik maupun rute internasional. Jumlah pergerakan pesawat pada wilayah Perseroan terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 13%. Pada tahun 2015, secara korporasi jumlah pesawat yang datang dan pergi dari bandara yang dikelola Perseroan adalah sebanyak 638.240 pesawat. Sementara per Juni 2016, secara korporasi jumlah pesawat yang datang dan pergi dari bandara yang dikelola Perseroan adalah sebanyak 342.261 pesawat. Pergerakan pesawat pada periode tersebut didominasi oleh pesawat domestik yakni sebesar 302.716 pesawat atau sebesar 88% dan internasional sebesar 39.545 pesawat atau sebesar 12%.

Pergerakan penumpang meningkat sejalan dengan pergerakan pesawat. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan pergerakan penumpang secara rata-rata per tahun adalah sebesar 7% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 16%. Pada tahun 2015, pergerakan penumpang mencapai 69.694.524 pax. Sementara per Juni 2016, pergerakan penumpang mencapai 37.744.112 pax dimana penumpang domestik mencapai 31.586.323 pax atau sebesar 84% dari total penumpang sedangkan penumpang internasional mencapai 6.157.789 pax atau sebesar 16%.

3. Analisis Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

6,000,000,000

5,000,000,000

4,000,000,000

3,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

30 Juni 2016

JUMLAH PENDAPATAN LABA OPERASIONAL LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

30 Juni 2015 2015 2014 2013-

Page 60: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

32

(dalam Ribuan Rupiah)30 Juni 2016 30 Juni 2015 2015 2014 2013

Pendapatan Aeronautika 1.707.767.018 1.447.990.791 3.155.236.901 2.781.704.247 2.065.468.959Pendapatan Non Aeronautika 1.192.560.032 958.967.852 2.094.392.856 1.801.831.522 998.437.429Jumlah Pendapatan 2.900.327.051 2.406.958.643 5.249.629.757 4.583.535.769 3.063.906.388 Jumlah Beban Operasional 2.093.646.707 1.769.803.602 3.955.669.892 3.318.716.953 2.341.289.151 Laba Operasional 806.680.344 637.155.041 1.293.959.865 1.264.818.816 722.617.237 Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional

(78.683.468) (46.379.924) (211.217.387) 1.968.147 126.445.186

Laba sebelum taksiran Pajak Penghasilan 727.996.876 590.775.117 1.082.742.478 1.266.786.963 849.062.423 Total Pajak Penghasilan 178.494.847 120.384.924 240.769.848 272.344.123 174.374.641 Laba Bersih Tahun Berjalan 549.502.029 470.390.193 841.972.630 994.442.840 674.687.782Jumlah Laba Komprehensif Lain (55.365.685) (49.519.439) (119.777.536) 48.325.187 (19.942.425) Laba Komprehensif Tahun Berjalan 494.136.344 420.870.754 722.195.094 1.042.768.027 654.745.357

Pendapatan usaha

Rincian pendapatan usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)30 Juni 2016 30 Juni 2015 2015 2014 2013

AeronautikaJasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) 263.242.456 216.252.426 472.049.655 396.610.201

337.862.508

Jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) 1.287.742.084 1.082.832.401 2.378.795.901 2.125.483.603 1.536.928.634 Jasa Penerbangan - - - - 9.825.386 Pemakaian aviobridge 66.880.432 61.552.325 128.150.565 96.406.327 79.081.439 Pemakaian counter 50.585.494 53.601.883 104.664.080 109.531.510 101.770.992 Pemakaian BHS/HBS 39.316.553 33.751.756 71.576.700 53.672.606 - Pendapatan Aeronautika 1.707.767.019 1.447.990.791 3.155.236.901 2.781.704.247 2.065.468.959 Non AeronautikaPemakaian telepon, listrik, air, parkir, anjungan dan kartu pas 131.923.693 111.906.495 240.179.078 229.893.421 206.171.547 Sewa-sewa 249.398.040 195.110.032 426.539.152 353.588.982 192.174.888 Pemakaian ruang tunggu 39.150.690 23.958.610 71.930.334 61.171.080 54.605.947 Konsesi 580.771.475 445.710.628 977.646.173 852.460.862 353.227.938 Event dan Promosi 14.016.901 24.915.286 37.618.240 - - Pergudangan Warehousing 139.632.027 129.004.020 279.287.184 233.269.567 178.733.793 Jasa pemeliharaan dan perbaikan 16.138.401 14.113.912 4.140.031 12.989.645 1.249.968 Jasa lain 21.528.805 14.248.869 57.052.664 58.457.965 12.273.348 Pendapatan Non Aeronautika 1.192.560.032 958.967.852 2.094.392.856 1.801.831.522 998.437.429 JUMLAH PENDAPATAN 2.900.327.051 2.406.958.643 5.249.629.757 4.583.535.769 3.063.906.388

Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 Dibandingkan Dengan Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015

Jumlah pendapatan usaha Perseroan secara keseluruhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp2.900,3 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp493,4 miliar atau 20,5% dibandingkan dengan jumlah pendapatan usaha tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp2.407,0 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan aeronautika sebesar Rp259,8 miliar atau sebesar 17,9% dan peningkatan pendapatan non aeronautika sebesar Rp233,6 miliar atau sebesar 24,4%.

Peningkatan pendapatan aeronautika umumnya disebabkan oleh peningkatan pendapatan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) dan pendapatan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) yang dikarenakan oleh peningkatan arus lalu lintas pesawat udara dan penumpang. Sementara itu, peningkatan pendapatan non aeronautika umumnya disebabkan karena peningkatan pendapatan sewa, konsesi dan pemakaian ruang tunggu yang disebabkan oleh peningkatan luas area komersial yang disewakan baik ruangan maupun lahan/tanah, peningkatan jumlah

Page 61: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

33

penumpang yang berkorelasi dengan peningkatan jumlah pengguna ruang tunggu dan peningkatan nilai spending penumpang sehingga omzet para tenant meningkat dan selanjutnya mendorong peningkatan pendapatan konsesi.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014

Jumlah pendapatan usaha Perseroan secara keseluruhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.249,6 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp666,1 miliar atau 14,5% dibandingkan dengan jumlah pendapatan usaha tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.583,5 juta. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan aeronautika sebesar Rp373,5 miliar atau sebesar 13,4% dan peningkatan pendapatan non aeronautika sebesar Rp292,6 miliar atau sebesar 16,2%.

Peningkatan pendapatan aeronautika umumnya disebabkan oleh peningkatan pendapatan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), pendapatan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U), pemakaian aviobridge dan pendapatan dari pemakaian BHS/HBS. Peningkatan pendapatan aeronautika disebabkan karena peningkatan trafik pesawat udara dan jumlah penumpang Tahun 2015 dibandingkan Tahun 2014. Peningkatan pendapatan aeronautika juga dipengaruhi oleh adanya penyesuaian tarif PJP2U di beberapa bandara sejak Triwulan II 2014. Peningkatan pendapatan non aeronautika umumnya disebabkan karena peningkatan pendapatan sewa, konsesi, event dan promosi, pemakaian ruang tunggu dan pergudangan yang disebabkan oleh peningkatan luas area komersial yang disewakan, baik ruangan maupun lahan/tanah, peningkatan jumlah penumpang yang berkorelasi dengan peningkatan jumlah pengguna ruang tunggu dan peningkatan nilai spending penumpang sehingga omzet para tenant meningkat dan selanjutnya menyebabkan peningkatan pendapatan konsesi.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Jumlah pendapatan usaha Perseroan secara keseluruhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.583,5 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp1.519,6 miliar atau 49,6% dibandingkan dengan jumlah pendapatan usaha tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.063,9 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan aeronautika terutama PJP4U, PJP2U dan pendapatan dari jasa/fasilitas baru yaitu BHS/HBS. Peningkatan pendapatan aeronautika umumnya didorong oleh peningkatan trafik pesawat udara dan penumpang serta penyesuaian tarif PJP2U pada Triwulan II Tahun 2014. Pendapatan non aeronautika juga mengalami peningkatan sehubungan dengan penambahan area komersial dengan beroperasinya terminal baru seperti Bandara Ngurah Rai – Bali, Bandara Sepinggan – Balikpapan dan Terminal 2 Bandara Juanda - Surabaya.

Beban usaha

(dalam Ribuan Rupiah)30 Juni 2016 30 Juni 2015 2015 2014 2013

Beban pegawai 534.915.204 517.067.159 975.800.888 848.643.375 696.148.442 Pemeliharaan 87.036.232 54.425.933 212.197.551 170.763.313 113.198.764 Beban pemakaian persediaan 17.840.347 15.147.554 38.980.094 53.687.940 40.762.287 Utilitas 153.224.528 117.927.468 308.568.469 280.488.534 194.484.470 Sewa 24.458.671 29.076.099 38.041.705 39.865.526 33.738.574 Umum dan administrasi 298.512.022 292.885.242 613.106.138 528.511.874 363.066.379 Pajak 73.434.092 46.283.673 208.864.164 179.119.982 116.163.150 Asuransi 6.874.043 13.465.270 15.700.895 9.381.561 7.719.298 Low value aset 4.550.312 2.149.390 8.748.491 9.112.519 3.962.832 Penyusutan dan amortisasi 377.718.970 334.267.713 707.014.950 593.927.853 376.061.212 Imbalan paska kerja 39.755.864 100.753.145 200.087.789 138.998.418 124.779.109 Beban pelayanan penumpang 173.480.913 35.782.559 114.263.813 119.695.735 140.993.738 Beban langsung lainnya 301.845.509 210.572.397 514.294.945 346.520.323 130.210.897 Jumlah beban operasional 2.093.646.707 1.769.803.602 3.955.669.892 3.318.716.953 2.341.289.151

Page 62: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

34

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015

Jumlah beban usaha Perseroan secara keseluruhan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp2.093,6 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp323,8 miliar atau 18,3% dibandingkan dengan jumlah beban usaha tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.769,8 miliar. Peningkatan beban usaha tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan beban pelayanan bandara sehubungan dengan pencatatan beban konsesi, peningkatan beban pemeliharaan sehubungan dengan bertambahnya peralatan dan fasilitas bandara dan peningkatan Customer Satisfaction Index (CSI), peningkatan beban pegawai sehubungan dengan penambahan jumlah pegawai pada Desember 2015, peningkatan beban pajak dan beban pemakaian utilitas.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014

Jumlah beban usaha Perseroan secara keseluruhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.955,7 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp637 miliar atau 19,2% dibandingkan dengan jumlah beban usaha tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.318,7 miliar. Peningkatan beban usaha tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan beban pemeliharaan sehubungan dengan bertambahnya peralatan dan fasilitas bandara dan peningkatan Customer Satisfaction Index (CSI), peningkatan beban pegawai sehubungan dengan penambahan jumlah SDM pada Tahun 2015, peningkatan beban imbalan pasca kerja sehubungan dengan penerapan PSAK 24(Revisi 2013) dan peningkatan beban penyusutan sehubungan dengan penambahan peralatan dan fasilitas bandara.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Jumlah beban usaha Perseroan secara keseluruhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.318,7 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp977,4 miliar atau 41,8% dibandingkan dengan jumlah beban usaha tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp2.341,3 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan beban pemeliharaan dan beban penyusutan sehubungan dengan penambahan peralatan, fasilitas dan terminal baru di 3 (tiga) bandara pada Tahun 2014, peningkatan beban pajak dan beban utilitas terutama disebabkan oleh pengoperasian 3 (tiga) bandara baru pada Tahun 2014 dan peningkatan realisasi beban konsultan pada Tahun 2014 antara lain berupa beban konsultan dalam kerja sama pengelolaan SBU – Bali.

Pendapatan (beban) non operasional

Pendapatan Non Operasional

(dalam Ribuan Rupiah)30 Juni 2016 30 Juni 2015 2015 2014 2013

Jasa giro 10.048.068 7.592.011 16.184.717 6.452.686 12.646.210 Bunga deposito 35.254.810 23.555.163 46.239.880 46.741.552 53.784.411 Denda 896.763 4.600.815 8.666.250 3.107.848 5.253.598 Selisih kurs operasional 381.607 42.108.363 69.024.064 73.342.781 117.570.840 Selisih penyesuaian kurs 10.235.990 25.831.296 63.943.986 49.733.923 41.600.593 Penjualan reksadana - - 2.143.999 - - Insidentil - - 1.868.587 6.030.285 19.018.807 Lelang 640.448 2.285.724 3.525.774 6.727.540 6.395.940 Rumah Peristirahatan 81.881 65.443 110.467 107.376 103.031 Asosiasi 1.842.216 9.898.271 15.695.636 - 9.915.593 Bunga Obligasi 4.128.024 6.139.114 16.094.309 24.166.228 24.640.374 Pendapatan lain-lain 17.372.399 10.159.007 71.210.367 39.622.003 127.332.028 Jumlah 80.882.205 132.235.207 314.708.036 256.032.222 418.261.425

Page 63: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

35

Beban Non Operasional

(dalam Ribuan Rupiah)30 Juni 2016 30 Juni 2015 2015 2014 2013

Sumbangan 769.773 536.851 1.550.019 1.484.836 606.088 Ongkos angkut/bongkar 60.892 150.762 783.154 980.761 633.735 Beban bunga 118.007.918 114.271.697 227.551.297 65.553.061 2.477.430 Beban administrasi 1.516.766 672.186 1.878.318 1.295.263 915.910 Jasa kustodian 6.910 18.854 32.739 43.183 48.093 Beban wisma 380.698 364.321 833.332 761.351 584.798 Keamanan dan dokter jaga 1.713.667 1.172.151 2.429.584 3.018.475 2.216.053 Majalah dan koran 437.405 346.008 842.771 743.998 585.130 Selisih kurs 23.610.550 59.495.591 102.844.466 90.313.959 119.687.071 Beban lelang 444.790 716.339 1.377.707 5.340.912 5.216.166 Beban PPh 23 2.899.819 6.865.716 13.069.897 20.567.000 15.375.704 Kerugian penurunan piutang 3.845.738 (12.358.112) 50.738.449 48.718.676 44.104.117 Asosiasi 2.407.694 - 9.665.730 - - Lain-lain 3.463.054 6.362.767 112.327.960 15.242.600 99.365.944

Jumlah 159.565.674 178.615.131 525.925.423 254.064.075 291.816.239

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015

Pendapatan (beban) non operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar minus Rp78,7 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp32,3 miliar atau 69,7% dibandingkan dengan pendapatan beban non operasional Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar minus Rp46,4 miliar. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan pendapatan dan beban selisih kurs.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan (beban) non operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar minus Rp211,2 miliar mengalami penurunan sebesar Rp213,2 miliar atau 10.831,8% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan jumlah pendapatan (beban) non operasional sebesar Rp2,0 miliar. Penurunan pendapatan (beban) non operasional tersebut utamanya disebabkan oleh realisasi beban bunga pinjaman bank dan beban selisih kurs.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan (beban) non operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2,0 miliar mengalami penurunan sebesar Rp124,5 miliar atau 98,4% dibandingkan dengan pendapatan (beban) non operasional tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp126,4 miliar. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan pendapatan selisih kurs, penurunan bunga jasa giro dan deposito.

Laba tahun berjalan

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015

Laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp549,5 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp79,1 miliar atau 16,8% dibandingkan dengan laba tahun berjalan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp470,4 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan signifikan pada pendapatan usaha Perseroan baik dari pendapatan aeronautika dan non aeronautika sebagai dampak dari perkembangan bisnis usaha Perseroan.

Page 64: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

36

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp842,0 miliar mengalami penurunan sebesar Rp152,5 miliar atau 15,3% dibandingkan dengan laba tahun berjalan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp994,4 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena meningkatnya beban operasional dan beban non operasional Perseroan, namun demikian pendapatan operasional Perseroan tetap mengalami peningkatan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp994,4 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp319,8 miliar atau 47,4% dibandingkan dengan laba tahun berjalan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp674,7 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan signifikan pada pendapatan usaha Perseroan yang diimbangi pula oleh peningkatan beban usaha Perseroan.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp494,1 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp73,3 juta atau 17,4% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp420,9 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan terutama karena peningkatan laba belum terealisasi dari investasi efek.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp722,2 miliar mengalami penurunan sebesar Rp320,6 miliar atau 30,7% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.042,8 miliar. Penurunan tersebut disebabkan terutama karena adanya peningkatan kerugian atas actuarial dari program imbalan paska kerja.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.042,8 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp[388,0 miliar atau 59,3% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp654,7 miliar. Penghasilan komprehensif tahun berjalan sendiri merupakan laba tahun berjalan yang telah dikurangi dengan penghasilan (beban) komprehensif lain.

Page 65: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

37

4. Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

18,000,000,000

16,000,000,00014,000,000,00012,000,000,00010,000,000,0008,000,000,0006,000,000,000

4,000,000,0002,000,000,000

-

JUMLAH ASET JUMLAH LIABILITAS JUMLAH EKUITAS

2015Juni 2015 2014 2013

a. Aset Konsolidasian

(dalam Ribuan Rupiah)Juni 2016 2015 2014 2013

ASET LANCARKas dan setara kas 1.588.694.838 1.746.272.845 1.352.260.123 579.828.116 Investasi jangka pendek 260.676.274 216.446.783 370.094.305 329.433.688 Piutang Usaha

Pihak Berelasi 111.670.088 115.373.935 192.769.961 125.087.739 Pihak Ketiga 474.104.210 455.796.851 325.394.604 232.574.797

Piutang Lain-lainPihak berelasi 4.490.629 118.518.984 69.549.599 641.414 - Pihak ketiga 10.087.805 10.043.466 1.761.061 268.661

Persediaan 42.451.624 36.359.021 15.102.571 8.465.902 Uang muka dan biaya dibayar di muka 36.543.643 23.977.802 16.961.096 10.286.285 Pendapatan yang masih harus diterima 173.786.886 208.419.621 50.738.906 103.969.850 Pajak dibayar dimuka 152.092.932 150.835.561 236.848.497 354.284.121 Aset lancar lainnya 11.008.520 8.076.219 4.680.579 4.436.799 Jumlah Aset Lancar 2.865.607.449 3.090.121.086 2.636.161.302 1.749.277.372 ASET TIDAK LANCAR Aset Pajak Tangguhan - 1.412.424 - -Piutang jangka panjang - - 45.270.603 70.677.575 Uang muka dan biaya dibayar di muka 99.980.239 - - - Investasi jangka panjang 129.131.218 129.659.365 135.758.230 286.257.711 Properti Investasi 133.421.395 149.844.910 160.595.003 162.002.620 Aset tetap 13.410.927.279 13.304.090.222 12.830.392.558 10.695.309.425Aset tidak berwujud 41.981.067 45.373.282 18.595.060 13.558.281 Aset tidak lancar lainnya 3.742.200 1.835.371 120.000 575.000 Jumlah Aset Tidak Lancar 13.819.183.398 13.632.215.574 13.190.731.454 11.228.380.612 JUMLAH ASET 16.684.790.847 16.722.336.662 15.826.892.756 12.977.657.984

Page 66: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

38

30 Juni 2016 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2015

Total Aset

Jumlah total aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp37,5 miliar atau 0,2% dari Rp16.722,3 miliar pada 31 Desember 2015 menjadi Rp Rp16.684,8 miliar pada 30 Juni 2016.

Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp224,5 miliar atau 7,3% dari Rp3.090,1 miliar pada 31 Desember 2015 menjadi Rp2.865,6 miliar pada 30 Juni 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, piutang lain-lain dari pihak berelasi dan pendapatan yang masih harus diterima.

Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar Rp157,6 miliar atau 9,0% dari Rp1.746,3 miliar pada 31 Desember 2015 menjadi Rp1.588,7 miliar pada 30 Juni 2016. Penurunan ini dikarenakan adanya peningkatan penggunaan dana pada giro dan pencairan deposito untuk pembayaran keperluan operasional, baik rutin dan non rutin.

Piutang lain-lain dari pihak berelasi

Piutang lain-lain dari pihak berelasi mengalami penurunan sebesar Rp114,1 miliar atau 96,2% dari Rp118,6 miliar pada31 Desember 2015 menjadi Rp4,5 miliar pada 30 Juni 2016. Penurunan ini utamanya dikarenakan oleh adanya realisasi pembayaran pembebasan lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor – Banjarmasin yang dananya dititipkan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Pendapatan yang masih harus diterima

Pendapatan yang masih harus diterima mengalami penurunan sebesar Rp34,6 miliar atau 16,6% dari Rp208,4 miliar pada 31 Desember 2015 menjadi Rp173,8 miliar pada 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya realisasi penerimaan kas pada Tahun 2016 atas transaksi accrual pendapatan PJP2U Tahun 2015.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp187,0 miliar atau 1,37% dari Rp13.632,2 pada 31 Desember 2015 menjadi Rp13.819,2 pada 30 Juni 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan lahan di Bandara Adi Soemarmo – Solo dan Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin, penambahan fasilitas area parkir, overlay jalan di area bandara, pembuatan hanggar private jet di Bandara Ngurah Rai - Bali, peningkatan nilai asset under construction dari Proyek Pengembangan Bandara Ahmad Yani - Semarang dan lain-lain .

31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2014

Total Aset

Jumlah total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp895,4 miliar atau 5,7% dari Rp15.826,9 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp16.722,3 miliar pada 31 Desember 2015.

Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp454,0 miliar atau 17,2% dari Rp2.636,2 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp3.090,1 miliar pada 31 Desember 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas dan piutang lain-lain dari pihak berelasi, persediaan dan pendapatan yang masih harus diterima.

Page 67: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

39

Kas dan setara kas

Kas dan setara kas yang mengalami peningkatan sebesar Rp394,0 miliar atau 29,1% dari Rp1.352,3 miliar pada31 Desember 2014 menjadi Rp1.746,3 miliar pada 31 Desember 2015. Kenaikan ini dikarenakan oleh peningkatan penerimaan dana di bank yang bersumber dari pendapatan usaha yang juga mengalami peningkatan signifikan di Tahun 2015 terutama pendapatan PJP2U.

Piutang lain lain dari pihak berelasi

Piutang lain lain dari pihak berelasi mengalami peningkatan Rp47,7 miliar atau 67,3% dari Rp70,9 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp118,6 miliar pada 31 Desember 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan reklasifikasi piutang jangka panjang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang sudah jatuh tempo menjadi piutang jangka pendek (aset lancar).

Persediaan

Persediaan mengalami peningkatan sebesar Rp21,3 miliar atau 140,8% dari Rp15,1 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp36,4 miliar pada 31 Desember 2015. Kenaikan ini terkait dengan adanya adanya peningkatan persediaan peralatan dan kendaraan pada PT. Angkasa Pura Suport serta persediaan dagang pada PT. Angkasa Pura Retail.

Pendapatan yang masih harus diterima

Pendapatan yang masih harus diterima mengalami peningkatan sebesar Rp157,7 miliar atau 310,8% dari Rp50,7 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp208,4 miliar pada 31 Desember 2015. Kenaikan ini terkait dengan adanya penerapan PSC on ticket sesuai regulasi pemerintah sehingga realisasi arus kasnya tertunda.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp441,5 miliar atau 3,4% dari Rp13.190,7 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp13.632,2 miliar pada 31 Desember 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap baru berupa apron, taxiway, gedung terminal dan hanggar di Bandara Ngurah Rai – Bali dan Bandara Sepinggan – Balikpapan serta penambahan asset under construction di Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar.

31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2013

Total Aset

Jumlah total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.849,2 atau 21,9% dari Rp12.977,7 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp15.826,9 miliar pada 31 Desember 2014.

Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp886,9 miliar atau 50,7% dari Rp1.749,3 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp2.636,2 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas dan piutang lain-lain dari pihak berelasi.

Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mengalami peningkatan sebesar Rp772,4 miliar atau 133,2% dari Rp579,8 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp1.352,3 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama dikarenakan oleh peningkatan nilai deposito 3 bulan baik deposito Rupiah maupun deposito USD.

Page 68: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

40

Piutang lain-lain dari pihak berelasi

Piutang lain-lain dari pihak berelasi mengalami peningkatan sebesar Rp70,2 miliar atau 10.949,3% dari Rp0,6 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp70,9 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran dana titipan konsignasi kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk pembebasan lahan perluasan bandara Syamsudin Noor – Banjarmasin.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.962,4 miliar atau 17,5% dari Rp11.228,4 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp13.190,7 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset tetap.

b. Liabilitas Konsolidasian

(dalam Ribuan Rupiah)Juni 2016 2015 2014 2013

LIABILITAS JANGKA PENDEKBiaya yang masih harus dibayar 581.235.268 599.102.599 425.495.243 284.554.120 Utang Usaha

Pihak ketiga 477.853.533 665.594.918 1.267.463.115 909.901.121 Pihak berelasi 3.686.069 17.077.411 60.810.489 6.577.554 Utang Non Usaha Pihak ketiga 17.326.364 13.808.469 141.256.898 135.913.549 Pihak berelasi - 39.962.615 - 249.573

Pendapatan diterima dimuka 139.569.277 88.640.117 127.647.798 96.352.134 Utang pajak 204.845.972 169.635.162 222.044.836 195.356.311 Bagian lancar dari utang jangka panjang jatuh tempo

Utang Bank 378.372.317 590.158.510 47.557.003 13.152.020Utang Sewa Guna Usaha 4.272.072 2.610.927 2.610.927 -

Utang lancar lainnya 518.113.049 518.323.300 420.585.738 438.547.794 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.325.273.921 2.704.914.028 2.715.472.047 2.080.604.176 LIABILITAS JANGKA PANJANGUtang Bank 2.469.948.423 2.474.584.667 2.129.193.395 882.993.115 Utang jangka panjang lainnya

Utang Sewa Guna Usaha 5.551.510 8.651.102 11.262.030 -Utang jangka panjang lainnya 172.114.448 158.296.608 177.776.345 157.917.502

Liabilitas imbalan paska kerja 338.798.497 346.841.031 240.621.090 319.581.492 Liabilitas pajak tangguhan 18.226.979 - 41.313.764 7.197.668Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 3.004.639.857 2.988.377.408 2.600.166.624 1.367.689.777JUMLAH LIABILITAS 5.329.913.778 5.693.287.436 5.315.638.671 3.448.293.953

30 Juni 2016 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2015

Total liabilitas

Jumlah total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp363,4 miliar atau 6,4% dari Rp5.693,3 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp5.329,9 miliar pada tanggal 30 Juni 2016.

Liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp379,6 miliar atau 14,0% dari Rp2.704,9 miliar pada 31 Desember 2015 menjadi Rp2.325,2 miliar pada 30 Juni 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha kepada pihak berelasi dan bagian lancar dari utang jangka panjang jatuh tempo.

Page 69: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

41

Utang usaha kepada pihak berelasi

Utang usaha kepada pihak berelasi mengalami penurunan sebesar Rp53,4 miliar atau 93,5% dari Rp57,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp3,7 miliar pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini terutama diakibatkan oleh pekerjaan rutin dan non rutin perusahaan sampai dengan Semester I Tahun 2016 lebih didominasi oleh pihak ketiga yang memberikan spesifikasi sesuai kebutuhan perusahaan.

Bagian lancar dari utang jangka panjang jatuh tempo

Bagian lancar dari utang jangka panjang jatuh tempo mengalami penurunan sebesar Rp210,1 miliar atau 35,45% dari Rp592,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp382,6 miliar pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini terkait dengan adanya pelunasan bagian dari pokok pinjaman yang telah jatuh tempo selama Semester I Tahun 2016.

Liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp16,3 miliar atau 0,5% dari Rp2.998,4 miliar pada 31 Desember 2015 menjadi Rp3.004,6 miliar pada 30 Juni 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada liabilitas pajak tangguhan.

Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan mengalami peningkatan sebesar Rp18,2 miliar dari Rp0 miliar pada 31 Desember 2015 menjadi Rp18,2 miliar pada tanggal 30 Juni 2016. Kenaikan ini diakibatkan oleh beban pajak tangguhan lebih besar daripada pajak kini di Semester I 2016.

31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2014

Total liabilitas

Jumlah total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp377,6 miliar atau 7,1% dari Rp5.315,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp5.693,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2015.

Liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp10,5 miliar atau 0,4% dari Rp2.715,5 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp2.704,9 miliar pada 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada utang usaha kepada pihak ketiga dan penurunan pendapatan diterima dimuka.

Utang usaha kepada pihak ketiga

Penurunan pada utang usaha kepada pihak ketiga mengalami penurunan sebesar Rp729,3 miliar atau 51,8% dari Rp1.408,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp679,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terutama diakibatkan oleh berkurangnya kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan proyek pengembangan Bandara Ngurah Rai – Bali, Bandara Juanda – Surabaya, dan Bandara Sepinggan – Balikpapan karena telah dilakukan pembayaran di tahun 2015. Liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp388,2 miliar atau 14,9% dari Rp2.600,2 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp2.998,4 miliar pada 31 Desember 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh utang jangka panjang lainnya dan liabilitas imbalan paska kerja.

Page 70: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

42

Utang jangka panjang lainnya

Utang jangka panjang lainnya mengalami penurunan sebesar Rp22,1 miliar atau 11,7% dari Rp189,0 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp166,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini dikarenakan pengakuan pendapatan atas penggunaan lahan jangka panjang untuk masa hingga tahun 2040.

Liabilitas imbalan paska kerja

Liabilitas imbalan paska kerja mengalami peningkatan sebesar Rp106,2 miliar atau 44,1% dari Rp240,6 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp346,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan penghasilan pensiun (PhDP dan PhTHT) serta manfaat program kesehatan pensiun di tahun 2015 juga disebabkan perubahan PSAK 24 Revisi 2013 yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2015 dan berlaku retrospektif.

31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2013

Total Liabilitas

Jumlah total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp5.315,6 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp1.867,3 miliar atau sebesar 54,2% dari 31 Desember 2013 sebesar Rp3.448,3 miliar.

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp634,9 miliar atau 30,5% dari Rp2.080,6 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp2.715,5 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya yang masih harus dibayar dan utang usaha pihak ketiga.

Biaya yang masih harus dibayar

Biaya yang masih harus dibayar mengalami peningkatan sebesar Rp140,9 miliar atau 49,5% dari Rp284,6 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp425,5 miliar pada 31 Desember 2014. Kenaikan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan biaya pemeliharaan, biaya utilitas, dan biaya pelayanan penumpang sehubungan dengan penambahan jumlah aset tetap.

Utang usaha pihak ketiga

Utang usaha pihak ketiga pada 31 Desember 2013 sebesar Rp1.045,8 miliar menjadi Rp1.408,7 miliar pada 31 Desember 2014 atau naik sebesar Rp362,9 miliar atau 34,7%. Kenaikan ini terutama diakibatkan oleh penambahan kewajiban kepada vendor atas pekerjaan proyek pengembangan bandara.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.232,5 miliar atau 90,1% dari Rp1.367,7 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp2.600,2 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang.

Utang jangka panjang

Pinjaman jangka panjang mengalami peningkatan dari Rp883,0 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp2.129,2 miliar pada 31 Desember 2014 atau sebesar Rp1.246,2 miliar. Kenaikan ini diakibatkan oleh adanya pencairan pinjaman bank jangka panjang untuk mendanai pembangunan bandara.

Page 71: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

43

c. Ekuitas Konsolidasian

(dalam Ribuan Rupiah)Juni 2016 2015 2014 2013

Modal Saham 6.414.412.000 6.414.412.000 3.488.245.000 3.488.245.000 Penyertaan Modal Negara 255.096.706 - 2.926.166.059 - Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya

- 255.096.706 255.096.706 2.960.795.675

Pengaruh pengalihan aset tetap kenavigasianNilai buku aset tetap kenavigasian (269.138.292) (269.138.292) (269.138.292) (270.831.524)Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian

dari BPYBDS408.393.524 408.393.524 408.393.524

408.393.524 Penghasilan komprehensif lain :

Laba yang belum direalisasi atas efek 36.763.950 24.015.711 44.831.597 6.757.646 Keuntungan (kerugian) aktuarial imbalan kerja (122.343.117) (54.229.193) 44.732.457 34.481.221

Saldo labaDicadangkan 4.080.412.385 3.407.178.379 2.617.335.809 2.225.949.653 Laba tahun berjalan 549.133.073 841.542.506 994.135.846 674.308.420

Jumlah 11.352.730.229 11.027.271.341 10.509.798.706 9.528.099.615 Kepentingan non pengendali 2.146.840 1.777.885 1.455.379 1.264.416 JUMLAH EKUITAS 11.354.877.069 11.029.049.226 10.511.254.085 9.529.364.031

30 Juni 2016 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp325,8 miliar atau 3,0% dari Rp11.029,0 miliar pada 31 Desember 2015 menjadi Rp11.354,9 miliar pada 30 Juni 2016. Peningkatan jumlah ekuitas terutama disebabkan oleh penyertaan modal negara dan peningkatan saldo laba yang dicadangkan.

Penyertaan modal negara

Perseroan mendapatkan penyertaan modal negara sebesar Rp255 miliar pada tahun 2016 yang merupakan reklasifikasi dari pos Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS).

Saldo laba yang dicadangkan

Saldo laba yang dicadangkan mengalami peningkatan sebesar Rp673 miliar atau 19,8% dari Rp3.407,2 miliar pada 31 Desember 2015 menjadi Rp4.080,4 miliar pada pada 30 Juni 2016. Kenaikan ini terkait dengan telah diputuskannya penggunaan laba tahun 2015 menjadi dividen dan dicadangkan sebesar Rp673,2 miliar.

31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2014

Jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp517,8 miliar atau 4,9% dari Rp10.511,3 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp11.029,0 miliar pada 31 Desember 2015. Peningkatan jumlah ekuitas terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal saham.

Modal saham

Modal saham Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.926,2 miliar atau 83,9% dari Rp3.488,2 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp6.414,4 miliar pada 31 Desember 2015. Kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan modal disetor Perseroan pada tahun 2015 yang merupakan reklasifikasi dari Penyertaan Modal Negara ke Modal Disetor.

31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp981,9 miliar atau sebesar 10,3% dari Rp9.529,4 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp10.511,3 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah ekuitas terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba.

Page 72: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

44

Saldo laba

Saldo laba mengalami peningkatan sebesar Rp711,2 miliar atau 24,5% dari Rp2.900,3 miliar pada pada 31 Desember 2013 menjadi Rp3.611,5 miliar pada pada 31 Desember 2014. Kenaikan ini terkait dengan peningkatan saldo laba dicadangkan sebesar Rp391,4 miliar dan peningkatan saldo laba tahun berjalan sebesar 319,8 miliar.

5. Analisa Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Ribuan Rupiah)Periode enam bulan yang

berakhir pada tanggal 30 Juni

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016 2015 2015 2014 2013Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

491.570.016 287.944.108 802.662.503 897.789.705 777.909.362

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

(241.502.681) (509.343.830) (1.260.226.622) (1.114.847.086) (3.488.077.678)

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

(381.990.358) (15.656.148) 705.989.513 993.423.170 638.713.689

Kenaikan (Penurunan) kas dan setara kas

(131.923.023) (237.055.870) 248.425.394 776.365.789 (2.071.454.627)

Sumber likuiditas Perseroan yang utama pada beberapa tahun terakhir adalah arus kas yang berasal dari kegiatan operasional. Arus kas bersih dari aktivitas operasi masing-masing sebesar Rp491,6 miliar pada 30 Juni 2016, Rp288,0 miliar pada 30 Juni 2015, Rp802,6 miliar pada tahun 2015, Rp897,8 miliar pada tahun 2014 dan Rp777,9 miliar pada tahun 2013.

Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 Dibandingkan Dengan Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai Rp491,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, naik sebesar Rp203,6 miliar atau 70,7% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp288,0 miliar. Kenaikan penerimaan arus kas dari aktivitas operasi Perseroan tersebut terutama berasal dari peningkatan penerimaan kas dari penjualan tunai dan penjualan kredit.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai Rp241,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, menurun sebesar Rp267,8 miliar atau 52,6% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp509,3 miliar. Penurunan penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan tersebut terutama berasal dari penurunan investasi terhadap aset tetap dan investasi jangka panjang.

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mencapai Rp382,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, naik sebesar Rp366,3 miliar atau 2.328,5% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp15,7 miliar. Kenaikan penggunaan arus kas untuk aktivitas pendanaan Perseroan tersebut terutama karena terjadinya peningkatan pembayaran pinjaman jangka panjang dan dividen.

Page 73: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

45

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai Rp802,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, turun sebesar Rp95,1 miliar atau 10,6% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp897,8 miliar. Penurunan penerimaan arus kas dari aktivitas operasi Perseroan tersebut terutama berasal dari perubahan pola penerimaan kas dari penjualan tunai (PJP2U).

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai Rp1.260,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, naik sebesar Rp145,4 miliar atau 13,0% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.114,8 miliar. Kenaikan penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan tersebut terutama berasal dari pengeluaran untuk investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mencapai Rp706,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, turun sebesar Rp287,1 miliar atau 28,9% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp993,4 miliar. Penurunan penerimaan arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan tersebut terutama disebabkan turunnya penerimaan kas dari pinjaman jangka panjang.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai Rp897,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, meningkat sebesar Rp119,9 miliar atau 15,4% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp777,9 miliar. Peningkatan arus kas dari aktivitas operasi Perseroan tersebut terutama berasal dari peningkatan penerimaan kas dari penjualan tunai dan penjualan kredit.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai Rp1.114,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, turun sebesar Rp2.373,2 miliar atau 68,0% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.488,1 miliar. Penurunan penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan tersebut terutama berasal dari penurunan pengeluaran yang digunakan untuk investasi jangka panjang dan penambahan aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mencapai Rp993,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, meningkat sebesar Rp354,7 miliar atau 55,5% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp638,7 miliar. Peningkatan penggunaan arus kas untuk aktivitas pendanaan Perseroan tersebut terutama berasal dari penerimaan pinjaman jangka panjang.

Page 74: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

46

6. Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu: rasio lancar dan rasio kas.

Rasio lancar Perseroan, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aktiva lancar dengan jumlah kewajiban lancar untuk 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah 1,23x, 1,14x, 0,97x dan 0,84x.

Rasio kas Perseroan, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas dan setara kas dan aset keuangan lancar lainnya dengan jumlah kewajiban lancar untuk 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah 0,68x, 0,65x, 0,48x dan 0,26x.

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas yang diperoleh dari kegiatan operasional dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek melalui fasilitas bank. Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan yang paling utama adalah utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

7. Solvabilitas

Tingkat solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki dan modal sendiri, yang diukur dengan perbandingan seluruh kewajiban dengan ekuitas atau dengan seluruh aktiva.

Tingkat Solvabilitas Perseroan dengan cara mebandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas untuk 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah 0,47x, 0,52x, 0,51x dan 0,36x.

Tingkat Solvabilitas Perseroan dengan cara mebandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah aktiva untuk 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah 0,32x, 0,34x, 0,34x dan 0,27x.

Angka-angka di atas menunjukkan rata-rata solvabilitas yang stabil sehingga risiko Solvabilitas Perseroan menjadi relatif kecil karena seluruh aset Perseroan memiliki kualitas dan likuiditas yang baik.

8. Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Investasi

Imbal Hasil Ekuitas atau Return On Equity (ROE) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas.

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah 0,05x, 0,08x, 0,09x dan 0,07x.

Imbal Hasil Aset atau Return On Asset (ROA) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset.

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah 0,03x, 0,05x, 0,06x dan 0,05x.

Page 75: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

47

9. Belanja Modal (Capital Expenditure)

Pada tahun 2015, belanja modal Perseroan sebesar Rp3.114,90 miliar, sementara itu sampai dengan tahun 2016, total belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp5.314,74 miliar. Pengelompokkan kategori belanja modal berikut ini untuk keperluan replacement/rutin dan development/pengembangan, yaitu:

a. Kelompok program keselamatan dan keamanan operasi penerbangan;b. Kelompok program keselamatan dan keamanan bandara;c. Kelompok program pelayanan penumpang dan kargo;d. Kelompok pengembangan usaha; dane. Kelompok program pendukung.

Belanja modal Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 Juni 201631 Desember

2015 2014 2013

Perseroan dan Entitas Anak 5.314.738 3.114.899 7.872.803 5.009.653

Sumber-Sumber Pendanaan Belanja Modal

Secara historis, Perseroan memiliki tingkat leverage yang baik dan mampu membiayai belanja modal baik dari kas aktivitas operasional maupun dana eksternal yang masih dalam struktur capital yang optimal. Di tahun 2015, Perseroan mengalokasikan belanja modal yang meningkat signifikan sesuai dengan rencana expansi bisnis perusahaan, dalam besaran rasio capex pada revenue pada kisaran 59,34%.

Pengikatan atas pembelian barang modal yang belum terealisasi

Perseroan memiliki pengikatan untuk pembelian barang modal yang masih belum direalisasikan sepenuhnya (100%) per posisi 31 Desember 2015 yang berupa kontrak pekerjaan atau aset dalam proses penyelesaian. Sumber dana untuk pembelian barang modal tersebut berasal dari arus kas operasional Perseroan dan pinjaman bank dan non-bank. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki transaksi pembelanjaan modal dalam mata uang asing, dan tidak memiliki transaksi lindung nilai.

Jika pengikatan tersebut tidak terealisasi, maka Perseroan akan melakukan perubahan perjanjian kerjasama dengan vendor tersebut yang berupa addendum nilai, addendum jangka waktu ataupun addendum ruang lingkup sesuai dengan kondisi yang terjadi. Sampai saat ini tidak ada vendor yang melakukan wan prestasi dengan Perseroan. Adapun jika hal tersebut terjadi, Perseroan akan melakukan pemanggilan vendor kembali terkait dengan perubahan rencana yang dilakukan.

10. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan setiap aktivitasnya, Perseroan menghadapi risiko yang melekat pada setiap unit kerja baik dari aktivitas utama maupun aktivitas penunjangnya. Semakin besar bisnis yang dijalankan Perseroan, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Selain itu, risiko juga dapat timbul akibat dari pihak eksternal Perseroan yang terlibat dalam bisnis Perseroan sehingga perlu dilakukan penanganan risiko secara berkala agar risiko yang timbul dapat menjadi peluang demi kemajuan Perseroan dalam mencapai target keuntungan. Perseroan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kebandarudaraan menyadari bahwa banyak ketidakpastian yang harus dihadapi dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tahun 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perseroan Yang Baik (Good Corporate Governance), Perseroan telah menerapkan kerangka kerja Manajemen Risiko berbasis ISO 31000: 2009 yang dapat mendukung dan

Page 76: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

48

meningkatkan kesadaran risiko kepada para risk owner di setiap unit kerja. Dengan adanya penerapan Manajemen Risiko, Perseroan diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang dihadapinya.

11. Kejadian/Kondisi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Sejak awal tahun 2013 hingga Juni 2016, bandara yang dikelola Perseroan terkena dampak atas beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah dimana bandara tersebut beroperasi. Beberapa kejadian tersebut adalah sebagai berikut

Kejadian/Kondisi Waktu Kejadian Bandara yang Terkena DampakMeletusnya Gunung Kelud Februari 2014 Bandara Juanda, Bandara Adisucipto, Bandara Adi Soemarmo,

dan Bandara Ahmad YaniMeletusnya Gunung Raung Juli 2015 Bandara I Gusti Ngurah RaiMeletusnya Gunung Anak Rinjani November 2015 Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Bandara Lombok Praya

Kejadian-kejadian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Page 77: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

49

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Selain itu, Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini juga memiliki risiko investasi bagi investor.

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan dikelompokan menjadi empat kategori sebagai berikut:

1. Risiko Operasional (Operational Risk)

Risiko Operasional (Operational Risk) adalah risiko (risk) terkait kegiatan operasi PT Angkasa Pura I (Persero) yang dapat menimbulkan kerugian bagi PT Angkasa Pura I (Persero), baik yang dipengaruhi oleh faktor infrastruktur maupun faktor non-infrastruktur. Mengingat sifat usaha Perseroan, risiko operasional dikategorikan sebagai inherent risk yaitu risiko yang melekat atau tidak dapat dihilangkan.

Risiko Operasional yang paling tinggi yang dapat mempengaruhi langsung kinerja Perseroan adalah :

a. Risiko terganggunya pengoperasian penerbangan di runway, baik karena kerusakan di area runway maupun terjadinya accident atau incident di runway. Runway merupakan alat produksi utama Perseroan, maka jika terjadi gangguan pengoperasian runway akan mempengaruhi bisnis Perseroan sebagai pengelola bandara dan akan mengakibatkan terjadinya opportunity lost.

b. Risiko terganggunya supply listrik ke Bandara. Saat ini supply listrik di area Bandara berasal dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) sehingga jika terjadi gangguan pada pasokan listrik PLN akan berpengaruh terhadap supply listrik Bandara. Hal ini merupakan risiko yang perlu diperhatikan dalam operasional bandar udara, karena terhentinya pasokan listrik akan mengganggu kegiatan operasional Bandara, baik di sisi air side maupun land side.

c. Risiko turunnya tingkat kepuasan pengguna jasa Bandara dan tidak tercapainya target Level of Service. Risiko ini terkait dengan tingkat pelayanan dan fasilitas di bandara, dan sangat berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Terjadinya risiko tersebut akan mengakibatkan turunnya reputasi Perseroan dan tidak tercapainya sasaran strategis Perseroan.

d. Risiko terjadinya polusi atau pencemaran lingkungan di area Bandara. Kegiatan pengoperasian Bandar Udara dapat mengakibatkan terjadinya polusi dan pencemaran lingkungan sekitar, baik polusi suara, polusi udara, maupun pencemaran air dan tanah akibat limbah B3 (bahan berbahaya & beracun). Pemerintah mewajibkan pengelola Bandar Udara untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah sebagai akibat pengoperasian bandar udara dan/atau pesawat udara untuk mencegah terjadinya pencemaran. Terjadinya risiko ini akan mengakibatkan Perseroan mendapatkan teguran dan sanksi dari Pemerintah, protes dari masyarakat sekitar, tuntutan ganti rugi, serta turunnya reputasi Perseroan.

2. Risiko Strategi dan Perencanaan (Strategy and Planning Risk)

Risiko Strategi dan Perencanaan adalah adalah risiko terkait perencanaan strategis PT Angkasa Pura I (Persero) yang dapat menimbulkan kerugian bagi PT Angkasa Pura I (Persero). Adapun risiko tersebut meliputi tanggung jawab dan keberlanjutan (Corporate Responsibility and Sustainability/ CR&S), faktor eksternal (external factors), perencanaan (planning), proyek (project), dan strategi (strategy).

Page 78: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

50

Risiko strategi dan perencanaan yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan antara lain :

• Risiko terbukanya peluang Pihak Swasta maupun Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan Bandar Udara berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal ini dapat menimbulkan risiko persaingan usaha bandar udara dan mengurangi market share Perseroan sehingga target kinerja Perseroan tidak tercapai. Dengan adanya dinamika bisnis tersebut Perseroan berusaha untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan organisasi perusahaan yang berkelanjutan.

• Risiko perubahan situasi politik di Indonesia serta perubahan regulasi Pemerintah. Industri kebandarudaraan merupakan bisnis yang bersifat highly regulated, sehingga sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi Pemerintah. Untuk itu, perusahaan memerlukan strategi alternatif untuk tetap mengembangkan usahanya dan mencapai visi misi perusahaan secara efektif.

• Risiko pertumbuhan pengguna jasa kebandarudaraan yang cenderung dipengaruhi situasi ekonomi, politik dan keamananan nasional maupun internasional. Sebagian pengguna jasa kebandarudaraan adalah penumpang pesawat udara, sementara trafik penumpang baik yang datang maupun pergi melalui bandara sangat bergantung kepada iklim ekonomi serta stabilitas keamanan baik nasional maupun internasional. Untuk memitigasi risiko ini diperlukan kerjasama dari seluruh stakeholder serta seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan kemananan dan stabilitas nasional di Indonesia. Perseroan sendiri telah mulai bekerjasama dengan travel-travel agent di beberapa Bandara untuk memperkenalkan pariwisata di daerah tersebut.

3. Risiko Finansial (Financial Risk)

Risiko Finansial (Financial Risk) adalah risiko (risk) terkait dengan kegiatan bisnis yang mengakibatkan kerugian keuangan PT Angkasa Pura I (Persero). Adapun risiko tersebut meliputi akuntansi (accounting), kredit (credit), likuiditas dan keuangan inteligen (liquidity and finance intelligence), pasar keuangan (financial market), perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting).

Risiko Finansial yang berpengaruh terhadap keberlangsungan korporasi antara lain :

• Risiko Kondisi perekonomian global, yang berpengaruh secara langsung terhadap stabilitas perekonomian nasional secara makro dan kondisi finansial perusahaan secara khusus.

• Risiko Kurs mata uang yang fluktuatif. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengharuskan seluruh transaksi yang berada di wilayah Republik Indonesia harus mengunakan mata uang rupiah. Sebagian transaksi yang dilakukan di lingkungan Perusahaan dilakukan dengan menggunakan mata uang asing yang kemudian akan dikonversikan kedalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku sehingga ketika nilai tukar mata uang rupiah berada dalam posisi cenderung kurang baik (lemah) maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi finansial perusahaan. Untuk mengelola atas adanya risiko tersebut, Perusahaan menyusun ketentuan terkait pelaksanaan hedging.

4. Risiko Hazard (Hazard Risk)

Risiko Hazard (Hazard Risk) adalah risiko (risk) terkait aspek-aspek yang mempengaruhi kelancaran seluruh kegiatan bisnis dan operasi PT Angkasa Pura I (Persero), yang dapat menimbulkan kerugian ataupun menghambat kegiatan operasional PT Angkasa Pura I (Persero).

Page 79: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

51

Adapun hazard risk yang berpengaruh paling tinggi terhadap kinerja perusahaan antara lain : • Risiko Bencana alam yang mengakibatkan terganggunya operasional Bandara sampai dengan

kerusakan aset. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari Pegunungan dan Kelautan sehingga hal ini berpengaruh pula terhadap letak Bandara dibawah pengelolaan PT Angkasa Pura I (Persero). Potensi adanya force majeure seperti bencana alam, gunung meletus serta Tsunami menjadi bagian dari potensi risiko yang mungkin dihadapi selama proses bisnis perusahaan berlangsung. Dampak terhadap adanya kerusakan aset dan infrastruktur yang dimiliki sampai dengan dampak terburuk timbulnya korban jiwa juga menjadi perhatian khusus sehingga untuk mengelola risiko tersebut diperlukan adanya emergency plan dalam rangka kesiapan menghadapi bencana yang mungkin timbul sewaktu – waktu.

• Risiko terjadinya gangguan keamanan atau kerusuhan

Perseroan mendirikan 5 (lima) Entitas Anak yang membantu untuk meningkatkan pendapatan bisnis non aeronautika serta peningkatan Customer Satisfaction Index (CSI). Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Entitas Anak, yaitu :

1. PT Angkasa Pura Logistik

Risiko lolosnya dangerous good & barang terlarang ke Pesawat Udara. Hal ini merupakan risiko yang signifikan bagi bisnis Angkasa Pura Logistik yang mengelola terminal kargo, Regulated Agent dan jasa kurir. Lolosnya dangerous goods dan barang terlarang ke pesawat udara dapat mengancam keselamatan penerbangan dan menyebabkan dicabut ijin jasa terkait kebandarudaraan bagi APL.

2. PT Angkasa Pura Hotel

a. Risiko terganggunya hubungan dengan mitra strategis. Saat ini Angkasa Pura Hotel mengelola 3 (tiga) hotel bandara, yaitu di Bandara I Gusti Ngurah Rai- Bali, Bandara Sultan Hasanuddin-Makassar, dan Bandara Juanda – Surabaya. Dalam pengelolaan hotel, Angkasa Pura Hotel bekerjasama dengan mitra trategis yang memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam industri perhotelan. Terganggunya hubungan kerjasama dengan mitra kerja strategis ini akan mengakibatkan turunnya reputasi Angkasa Pura Hotel dan hotel yang dikelolanya, serta akan mempengaruhi standar pelayanan yang diberikan.

b. Risiko tidak terpenuhinya standar kualitas pelayanan. Selain jasa yang bersifat tangible, industri hotel juga memberikan jasa yang bersifat intangible, sehingga kualitas pelayanan terhadap pelanggan merupakan faktor utama dalam kepuasan pelanggan. Baik buruknya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan untuk menggunakan kembali jasanya (repeat buying), serta menarik pelanggan baru dengan mempengaruhi niat beli mereka (purchase intention). Hal ini sangat penting mengingat tingginya tingkat persaingan di industri perhotelan di kota tempat Angkasa Pura Hotel beroperasi.

3. PT Angkasa Pura Properti

Risiko Penyelesaian Proyek Tidak tepat kualitas, waktu dan biaya. Angkasa Pura Properti bergerak pada usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan developer. Pada dasarnya risiko yang dihadapi oleh Angkasa Pura Properti merupakan risiko yang terkait dengan manajemen proyek yang mengakibatkan delivery proyek tidak sesuai kesepakatan dengan mitra bisnis. Kegagalan dalam menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan akan mengakibatkan munculnya risiko terjadinya tuntutan hukum karena wanprestasi dan risiko turunnya reputasi perusahaan.

Page 80: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

52

4. PT Angkasa Pura Suport

Risiko kegagalan menghasilkan kualitas pekerjaan dan/atau barang yang dijanjikan dalam kontrak. Angkasa Pura Suport bergerak dalam bidang jasa, pembangunan, pengangkutan darat,perbengkelan, percetakan, dan perdagangan. Usaha yang terealisasi saat ini adalah penyediaan jasa Cleaning Service, Penyediaan jasa Outsourcing, penyediaan Industry Communication Technology dan penyewaan peralatan jasa kebandarudaraan. Kegagalan dalam menghasilkan kualitas pekerjaan dan/atau barang yang dijanjikan dalam kontrak akan mengakibatkan munculnya risiko terjadinya tuntutan hukum karena wanprestasi dan risiko turunnya reputasi perusahaan.

5. PT Angkasa Pura Retail

Risiko kesalahan dalam membaca selera pasar. Angkasa Pura Retail bergerak dalam penyediaan jasa retail dan food and beverage di area bandara. Tingkat penjualan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara produk yang ditawarkan dengan selera penumpang sebagai pasar utama usaha retail dan F&B di Bandara. Profil penumpang antara bandara satu dengan lainnya berbeda. Kesalahan dalam membaca profil penumpang saat penentuan produk yang akan dijual di suatu bandara akan berdampak besar kepada kinerja Perusahaan.

B. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.

2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah serta Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

3. Risiko turun/berkurangnya nilai manfaat atas Objek Ijarah yang disebabkan karena perubahan lingkungan bisnis, perubahan regulasi, dan/atau faktor lainnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

Page 81: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

53

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kejadian atau transaksi penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen KAP HSA tertanggal 3 Oktober 2016 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah pengangkatan Danang Sotyo Baskoro sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-240/MBU/10/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan No. 5 tanggal 19 Oktober 2016, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0091565 tanggal 21 Oktober 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124684.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016.

Page 82: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

54

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan pertama kali didirikan dalam bentuk Perusahaan Negara dengan nama Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 33 Tahun 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi PN Angkasa Pura. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura, PN Angkasa Pura dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) “Angkasa Pura”.

Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan bandar udara, Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1985 diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1986. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (“PP No. 5/1992”), bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan PP No. 5/1992 telah di tandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas Angkasa Pura I (Persero) No. 1 tanggal 2 Januari 1993, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 95 tanggal 19 Maret 1993 keduanya dibuat di hadapan Muhani Salim S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan No. C2-2470.HT.01.01.th.93 tanggal 24 April 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1370/1993 tanggal 19 Mei 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 29 Juni 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2914 (selanjutnya disebut ”Akta Pendirian”)

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

a. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 15 tanggal 16 April 1998, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Perbaikan No. 30 tanggal 18 September 1998 keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan Keputusan No. C2-25830 HT.01.04.TH.98 tanggal 19 November 1998, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09051737597 di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat No. 3985/BH.09.05/IV/99 tanggal 19 April 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3740 (“Akta No. 15/1998”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui (i) perubahan jangka waktu berdirinya Perseroan, (ii) merubah maksud dan tujuan Perseroan, (iii) pengurangan modal dasar Perseroan semula Rp5.250.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp3.700.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus miliar Rupiah), (iv) Pengurangan modal disetor semula Rp1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp925.000.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar Rupiah), (v) meniadakan Saham Prioritas dalam Anggaran Dasar, dan (vi) Pengubahan dan

Page 83: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

55

penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

b. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Republik Indonesia

Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 9 Agustus 2007, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No W7-08937HT.01.04-TH.2007 tanggal 14 Agustus 2007 telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 0905.1.6337397di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat No. 2290/RUB.09.05/VIII/2007 tanggal 7 September 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 28 Agustus 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 9120 (“Akta No. 2/2007”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perseroan sebesar Rp875.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dan modal dasar Perseroan semula Rp3.700.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus miliar Rupiah) menjadi Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah).

c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 35 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-64347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 September 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0085987.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 16 September 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 4 November 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 22475 (“Akta No. 35/2008”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 34 tanggal 27 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-17648 tanggal 13 Oktober 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066863.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 943 (“Akta No. 34/2009”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui perubahan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dengan mencabut ketentuan ayat 12 Anggaran Dasar tentang tugas, wewenang, dan kewajiban direksi.

e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 15 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.Li., M.K.n., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-46777.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0078751.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 19 Oktober 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 62059 (“Akta No. 5/2012”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah) menjadi Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun Rupiah) dan (ii) pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 1.388.245 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima) saham, masing-masing saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp1.388.245.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah), (iii) penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perseroan sebesar Rp1.388.245.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah dan (iv) peningkatan

Page 84: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

56

Modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) menjadi Rp3.188.245.000.000,00 (tiga triliun seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah).

f. Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 16 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.K.n., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-.AH.01.10-02672 tanggal 31 Januari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0006473.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 25 Maret 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 255/L (“Akta No. 2/2013”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengeluaran atau penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) saham atau seharga Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perseroan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp3.188.245.000.000,00 (tiga triliun seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp3.488.245.000.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah).

g. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. S-504/MBU/08/2015 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 11 tanggal 22 September 2015, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-.AH.01.03-0972301 tanggal 15 Oktober 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3566456.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 584/L (“Akta No. 11/2015”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengeluaran atau penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 2.926.167 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh) saham atau seharga Rp2.926.167.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta Rupiah), penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perseroan sebesar Rp2.926.167.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta Rupiah), dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp3.488.245.000.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp6.414.412.000.000,00 (enam triliun empat ratus empat belas miliar empat ratus dua belas juta Rupiah).

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 1993

Sesuai Akta Pendirian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

No. KeteranganJumlah Saham Nilai Saham

Persentase (%)Prioritas Biasa Prioritas @

Rp1.000.000,00Biasa @

Rp1.000.000,00Modal Dasar Rp5.250.000.000.000 1.050.000 4.200.000 1.050.000.000.000,00 4.200.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

1 Negara Republik Indonesia 1.049.999 - 1.049.999.000.000,00 0,00 99,992 Anwar Djanah 1 - 1.000.000,00 0,00 0,01

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 1.050.000 0 1.050.000.000.000,00 0,00 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 0 4.200.000 0,00 4.200.000.000.000,00

Page 85: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

57

Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1.049.999 (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham prioritas seharga Rp1.049.999.000.000,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dan oleh Anwar Djanah sebanyak 1 (satu) saham prioritas berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1297/KMK.016/1992 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.

Tahun 1998

Sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 15 tanggal 16 April 1998, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Perbaikan No. 30 tanggal 18 September 1998 keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan Keputusan No. C2-25830 HT.01.04.TH.98 tanggal 19 November 1998, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09051737597 di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat No. 3985/BH.09.05/IV/99 tanggal 19 April 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3740. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui (i) pengalihan hak atas saham Anwar Djanah kepada Negara Republik Indonesia yang telah dilaksanakan berdasarkan Akta Pemindahan Atas Saham No. 4 tanggal 2 Januari 1993 yang dibuat dihadapan Muhani Salim S.H., Notaris di Jakarta, (ii) pengurangan modal dasar Perseroan semula Rp5.250.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp3.700.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus miliar Rupiah) (iii) Pengurangan modal disetor semula Rp1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp925.000.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar Rupiah). Dengan dilaksanakannya pengalihan hak atas saham, penurunan modal dasar, dan penurunan modal ditempatkan dan modal disetor maka susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No. Keterangan JumlahSaham

Nilai [email protected],00

Persentase(%)

Modal Dasar 3.700.000 3.700.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

1 Negara Republik Indonesia 925.000 925.000.000.000,00 100,00Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 925.000 925.000.000.000,00 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 2.775.000 2.775.000.000.000,00

Setoran modal sebesar Rp925.000.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia merupakan setoran modal lama sesuai dengan Akta Pendirian.

Tahun 2007

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Republik Indonesia Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 9 Agustus 2007, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No W7-08937HT.01.04-TH.2007 tanggal 14 Agustus 2007 telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 0905.1.6337397di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat No. 2290/RUB.09.05/VIII/2007 tanggal 7 September 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 28 Agustus 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 9120. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar semula Rp3.700.000.00.000,00 (tiga triliun tujuh ratus miliar Rupiah) menjadi Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp925.000.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah). Dengan dilaksanakannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Page 86: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

58

No. Keterangan JumlahSaham

Nilai [email protected],00

Persentase (%)

Modal Dasar 7.000.000 7.000.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

1 Negara Republik Indonesia 1.800.000 1.800.000.000.000,00 100,00Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 1.800.000 1.800.000.000.000,00 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 5.200.000 5.200.000.000.000,00

Tambahan setoran modal sebesar Rp875.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) disetor oleh Negara Republik Indonesia yang berasal dari:a. Sebesar Rp 264.109.538.726,00 (dua ratus enam puluh empat miliar seratus sembilan juta lima

ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam Rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2000, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2002;

b. Sebesar Rp2.796.336.642,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) berasal dari Modal Donasi;

c. Sebesar Rp98.295.982.326,00 (sembilan puluh delapan miliar, dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah) berasal dari laba yang belum di bagi;

d. sebesar Rp509.798.142.306,00 (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam Rupiah) berasal dari cadangan sampai dengan tahun buku 2005

Tahun 2012

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 15 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.Li., M.K.n., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-46777.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0078751.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 19 Oktober 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 62059. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui (i) peningkatan modal dasar dari Rp7.000.0000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah) menjadi Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun Rupiah), (ii) pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 1.388.245 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima) saham, masing-masing saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp1.388.245.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah), (iii) peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor semula Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) menjadi Rp3.188.245.000.000,00 (tiga triliun seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah). Dengan dilaksanakannya peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor, maka susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No. Keterangan JumlahSaham

Nilai [email protected],00

Persentase (%)

Modal Dasar 12.000.000 12.000.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

1 Negara Republik Indonesia 3.188.245 3.188.245.000.000,00 100,00Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 3.188.245 3.188.245.000.000,00 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 8.811.755 8.811.755.000.000,00

Page 87: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

59

Tambahan setoran modal sejumlah Rp1.388.245.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia dengan cara sebagai berikut:a. Sebesar Rp1.388.244.029.123,52 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus

empat puluh empat juta dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga Rupiah koma lima puluh dua sen) berdasarkan Penambahan Penyertaan modal negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan;

b. Sebesar Rp970.876,48 (sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah empat puluh delapan sen) berasal dari kapitalisasi cadangan Perseroan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011.

Tahun 2013

Sesuai Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 16 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.K.n., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-.AH.01.10-02672 tanggal 31 Januari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0006473.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 25 Maret 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 255/L. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengeluaran atau penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) saham atau seharga Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan semula Rp3.188.245.000.000,00 (tiga triliun seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp3.488.245.000.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah). Dengan dilaksanakannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor, maka susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No. Keterangan JumlahSaham

Nilai [email protected],00

Persentase (%)

Modal Dasar 12.000.000 12.000.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

1 Negara Republik Indonesia 3.488.245 3.488.245.000.000,00 100,00Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 3.488.245 3.488.245.000.000,00 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 8.511.755 8.511.755.000.000,00

Tambahan setoran modal sejumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2011 yang telah di audit.

Tahun 2015

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. S-504/MBU/08/2015 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 11 tanggal 22 September 2015, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-.AH.01.03-0972301 tanggal 15 Oktober 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3566456.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 584/L. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengeluaran atau penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 2.926.167 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh) saham atau seharga Rp2.926.167.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp3.488.245.000.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp6.414.412.000.000,00 (enam triliun empat ratus empat belas miliar empat ratus dua belas juta Rupiah). Dengan dilaksanakannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor, maka susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Page 88: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

60

No. Keterangan JumlahSaham

Nilai [email protected],00

Persentase(%)

Modal Dasar 12.000.000 12.000.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

1 Negara Republik Indonesia 6.414.412 6.414.412.000.000,00 100,00Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 6.414.412 6.414.412.000.000,00 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 5.585.588 5.585.588.000.000,00

Tambahan setoran modal sejumlah Rp2.926.167.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia dengan cara sebagai berikut:a. Rp2.926.166.059.177,86 (dua triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh enam

juta lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh Rupiah koma delapan puluh enam sen) yang berasal dari pengalihan barang milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari APBN TA 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1997/1998, 1998/1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2014;

b. Sebesar Rp940.882,14 (sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua Rupiah koma empat belas sen) berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan Tahun buku 2014 yang telah di audit pada tanggal 20 Februari 2015.

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

3. Perizinan

Berikut merupakan perizinan operasional yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya:

No. Jenis Perizinan Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit1. Perizinan Umum

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

b. Surat Keterangan Terdaftsr (“SKT”)

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (”SPPKP”)

No. 01.000.487.7-093.000 terdaftar sejak tanggal 1 April 2012, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik IndonesiaNo. PEM-00181/WPJ.19/KP.0403/2012 tanggal 1 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat.No. PEM-01060/WPJ.19/KP.0403/2012 tanggal 1 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat

2. Kementerian PerhubunganIzin Pengoperasian Bandar Udara No. KP 907 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014, dikeluarkan oleh

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, untuk pengelolaan 13 (tiga belas) bandar udara yang tersebar di wilayah Republik Indonesia, yaitu Bandar Udara Adi Sutjipto Yogyakarta, Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Surakarta, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang, Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Internasional El Tari Kupang, Bandar Udara Internasional Sepinggan Balikpapan, Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado, Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon, Bandar Udara Internasional Frans Kaisepo Papua

3. Pemerintah Daeraha. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan

Terbatas (“TDP”)No. 09.05.1.52.37397 tanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama Perseroan, berlaku sampai dengan tanggal 4 April 2021

b. Surat Keterangan Domisili (“SKD”) No. 331/5.16/31.71.03.10005/ -1.711.53/2016 tanggal 22 April 2016 untuk Perseroan yang beralamat di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kav. 2 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gunung Sahari

Page 89: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

61

4. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama/Komisaris Independen : Andrinof A. ChaniagoKomisaris : Selby Nugraha RachmanKomisaris : Dwi Ary PurnomoKomisaris Independen : Boy Syahril QamarKomisaris : Anandy WatiKomisaris : Agus Santoso

DireksiDirektur Utama : Danang Sotyo BaskoroDirektur : Novrihandri Direktur : Mochammad Asrori Direktur : Wendo Asrul Rose Direktur : Adi NugrohoDirektur : Polana Banguningsih Pramesti

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

a. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-75/MBU/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan No. 1 tanggal 2 Mei 2014, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-06362.40.22.2014 tanggal 5 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-06362.40.22.2014 tanggal 5 Mei 2014, sehubungan dengan pengangkatan Boy Syahril Qamar sebagai Komisaris Independen, Anandy Wati sebagai Komisaris, dan Dwi Ary Purnomo sebagai Komisaris.

b. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-210/MBU/10/2015 dan No. SK-236/MBU/11/2015 No. 7 tanggal 25 November 2015, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0983467 tanggal 27 November 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3585313.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015, sehubungan dengan pengangkatan Andrinof A. Chaniago sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Selby Nugraha Rachman sebagai Komisaris, dan Agus Santoso sebagai Komisaris.

c. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-208/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan No. 1 tanggal 2 Mei 2013, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-17719 tanggal 7 Mei 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042406.AH.01.09.Tahun2013 tanggal 7 Mei 2013, sehubungan dengan pengangkatan Polana Banguningsih Pramesti sebagai Direktur.

Page 90: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

62

d. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-222/MBU/11/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan No. 8 tanggal 25 November 2015, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0983441 tanggal 27 November 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3585275.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015, sehubungan dengan pengangkatan Wendo Asrul Rose sebagai Direktur, Mochammad Asrori sebagai Direktur, Novrihandri sebagai Direktur, dan Adi Nugroho sebagai Direktur.

e. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-240/MBU/10/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan No. 5 tanggal 19 Oktober 2016, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0091565 tanggal 21 Oktober 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124684.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016, sehubungan dengan pengangkatan Danang Sotyo Baskoro sebagai Direktur Utama.

Keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Andrinof ChaniagoKomisaris Utama/Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, lahir di Padang, 3 November 1962.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar S1 Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1983. Lulus tahun 2014 dari program S2 Pascasarjana Ilmu Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Beliau melanjutkan S3 Program Doktor Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

Pengalaman kerja:1999 : Pendiri Center for Indonesian Regional and Urban Studies

(CIRUS)2008 – sekarang : Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group2014 – 2015 : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/

Kepala Bappenas2015 – sekarang : Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero)

Selby Nugraha RahmanKomisaris

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, lahir di Jakarta, 14 Desember 1970.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar S1 Ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1994.

Pengalaman kerja:1993 – 1996 : Koordinater Proyek Deutsche Real Estate Indonesia1994 – sekarang : Direktur Decorous Contract2008 – sekarang : Direktur Dinamika SM

Page 91: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

63

2010 – sekarang : Direktur TI Experd2015 – sekarang : Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero)

Dwi Ary PurnomoKomisaris

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, lahir di Jakarta, 26 Februari 1974.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2011.

Pengalaman kerja:1997 : Supervisor Project PT Elektrika Karyatama1998 : Staf Unit Bidang BUMN Sektor Industri dan Pertambangan

Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan RI

1998 : Staf Kedeputian Bidang Konstruksi dan Jasa Lainnya, Kementerian Negara BUMN

2000 : Staf Kedeputian Bidang Agro Industri, Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Kementerian Negara BUMN

2004 – 2008 : Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI2008 – 2010 : Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII2008 – 2010 : Komite Audit PT Askes (Persero)2010 – 2013 : Kepala Bidang Administrasi Kekayaan BUMN, Kementerian

Negara BUMN2011 – 2014 : Anggota Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX2014 – sekarang : Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero)

Boy Syahril QamarKomisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, lahir di Cirebon, 26 Maret 1956.

Menyelesaikan pendidikan di Akademi TNI Angkatan Udara pada tahun 1980 dan melanjutkan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Terbuka pada tahun 1997.

Pengalaman kerja:2001 : Danlanud Adi Soemarmo2003 : Asops Kas Koopau I2005 : Paban I/Renstra Srenaan2006 : Pamen Sahli Kasau Bid. Komsos2007 : Danlanud Halim Perdanakusumah2009 : Kas Koopsau II2010 : Wadankodikau2010 : Danseskoau2013 : Kasum TNI AU & Wakasau2014 : Pati Mabes TNI AU2014 – sekarang : Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero)

Page 92: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

64

Anandy WatiKomisaris

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, lahir di Semarang, 4 Januari 1959.

Menyelesaikan pendidikan di Universitas Sebelas Maret pada tahun 1983 dan memperoleh Master of Public Management di Amerika Serikat pada tahun 1991.

Pengalaman kerja:1988 : Pelaksana Direktorat Pembinaan Anggaran Rutin1991 : Pj. Seksi Anggaran Departemen Agama RI1993 : Pj. Seksi Anggaran BKKBN1994 : Pjs. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran III1997 : Pj. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Anggaran II A1999 : Kepala Sub Direktorat Pembinaan Anggaran II E2001 : Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri II 2002 : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara2005 : Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal

Perbendaharaan2009 : Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan2010 : Direktur Manajemen Investasi Kementerian Keuangan2013 : Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

Keuangan 2014 : Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian

Keuangan2014 – sekarang : Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero)

Agus SantosoKomisaris

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, lahir di Solo, 4 Agustus 1958.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar S1 Program Sarjana Teknik Sipil Struktur Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986. Program S2 Pascasarjana Jurusan Teknik Sistem Transportasi dari Institut Teknologi Bandung – Leeds University, dan S3 Program Doktor Jurusan Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2011.

Pengalaman kerja:2006 : Kepala Bagian Perencanaan Badan Diklat Perhubungan

Kementerian Perhubungan RI2007 : Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Perhubungan Udara

Kementerian Perhubungan RI2009 : Kepala Bandar Udara Budiarto Ditjen Perhubungan Udara

Kementerian Perhubungan RI2014 : Kepala Puslitbang Perhubungan Udara Badan Litbang

Perhubungan Kementerian Perhubungan RI2015 : Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara

Kementerian Perhubungan RI2015 – sekarang : Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero)

Page 93: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

65

Direksi

Danang Sotyo BaskoroDirektur Utama

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Semarang, 5 Oktober 1961.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi, Universitas Gajah Mada pada tahun 1989 dan menyelesaikan Program Master Management di Nashville, Tennessee, USA pada tahun 1994.

Pengalaman kerja:2001 – 2004 : Komisaris PT Aerowisata2004 – 2005 : Asisten Deputi bidang Logistik dan Pariwisata Kementrian

BUMN2005 – 2008 : Komisaris PT Jakarta International Container Terminal (JICT)2008 – 2011 : Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines 2011 – 2016 : Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)2016 – sekarang : Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero)

NovrihandriDirektur / Finance & Information Technology Director

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, lahir di Padang, 20 November 1971.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akutansi, Universitas Andalas Padang pada tahun 1995 dan menyelesaikan Program Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada di tahun 2010.

Pengalaman kerja:1998 : Kadin Akuntansi PT Angkasa Pura I (Persero)2004 : Pemeriksaan Utama PT Angkasa Pura I (Persero)2007 : Asisten Deputi Direktur Kerjasama Non Aero Wilayah I

PT Angkasa Pura I (Persero)2011 : Staf Muda Direksi PT Angkasa Pura I (Persero)2012 : Direktur Keuangan PT Angkasa Pura Suport2015 – sekarang : Finance & IT Director PT Angkasa Pura I (Persero)

Mochammad AsroriDirektur / Marketing & Business Development Director

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, lahir di Ngawi, 7 Agustus 1965.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Manajemen, Universitas Terbuka pada tahun 1996.

Pengalaman kerja:2001 : Kadin Pendapatan Aero Bandara Sepinggan Balikpapan2004 : Asisten Deputi Direktur Tarif dan Kerjasama Aero

PT Angkasa Pura I (Persero) 2008 : Manajer Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa

Pura I (Persero)2012 : Strategic Business Development Level II PT Angkasa Pura I

(Persero)2013 : Aviation Marketing Group Head PT Angkasa Pura I (Persero)

Page 94: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

66

2014 – sekarang : Komisaris PT Angkasa Pura Suport2015 – sekarang : Marketing & Business Development Director PT Angkasa

Pura I (Persero)

Wendo Asrul RoseDirektur / Operation Director

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, lahir di Padang, 29 Desember 1970.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Teknik Mesin di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta pada tahun 1995.

Pengalaman kerja:1998 : Kadin Mekanikal dan Teknik Air PT Angkasa Pura I (Persero) 2004 : Asisten Deputi Direktur PT Angkasa Pura I (Persero)2009 : Deputi Direktur Teknik Pengawasan PT Angkasa Pura I

(Persero) 2011 : Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Internasional

Sepinggan Balikpapan2013 : General Manager Bandara Internasional Sepinggan

Balikpapan2015 – sekarang : Operation Director PT Angkasa Pura I (Persero)

Adi NugrohoDirektur / Human Capital & General Affair Director

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, lahir di Jakarta, 2 Mei 1969.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana, Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 1993. Gelar Magister pada jurusan Marketing pada Massey University, Selandia Baru tahun 2000 dan program Doktor pada Jurusan Service Management, Nortern Malaysia University pada tahun 2007.

Pengalaman kerja:2000 : Staf Pengembangan Pendapatan Senior Staff PT Angkasa

Pura I (Persero)2004 : Asisten Manajer Pengembangan Usaha dan Pemasaran

Bandara Sepinggan2005 : Staf Madya PT Angkasa Pura I (Persero)2008 : Manajer Komersial dan Pengembangan Usaha Bandara

Syamsudin Noor2012 : Deputi Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha

Wilayah II PT Angkasa Pura I (Persero) 2013 : Business Development Group Head PT Angkasa Pura I

(Persero)2013 : Project Portofolio Analyst PT Angkasa Pura I (Persero)2015 – sekarang : Human Capital & General Affair Director PT Angkasa Pura I

(Persero)

Page 95: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

67

Polana Banguningsih PramestiDirektur / Technical Director

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, lahir di Jakarta, 2 November 1961.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Teknik di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986. Menyelesaikan studi Program Pascasarjana bidang Transportasi, Institut Teknologi Bandung di tahun 1992.

Pengalaman kerja:1992 – 2002 : Kasi Mutu Konstruksi Sipil Ditjen Hubud Kementerian

Perhubungan RI2002 – 2005 : Kasi Keterpaduan Program Bandara Kementerian

Perhubungan RI2005 – 2007 : Kasubdit Program Bandara Kementerian Perhubungan RI2007 – 2008 : Kasubdit Rancang Bangun Kementerian Perhubungan RI2008 – 2013 : Kasubdit Prasarana Bandara Direktorat Bandara

Kementerian Perhubungan RI2013 – sekarang : Techical Director PT Angkasa Pura I (Persero)

Setiap anggota komisaris berhak atas upah, termasuk bulanan dan tunjangan-tunjangan. Mereka juga berhak mendapatkan tantiem berdasarkan kinerja dan pencapaian perusahaan, yang besarannya ditentukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Komisaris juga mendapatkan tunjangan asuransi purna jabatan pada saat mereka berhenti dari posisinya. Di sisi lain, setiap direktur berhak atas gaji bulanan dan tunjangan lain (termasuk tunjangan pensiun). Di samping itu direktur juga mendapatkan bagian tantiem atas kinerja dan pencapaian perusahaan yang besarannya ditentukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Tantiem dianggarkan setiap tahun berdasarkan rekomendasi Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum diusulkan kepada pemegang saham dalam RUPS.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besarnya Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp2.137.500.000, Rp7.560.876.250, Rp7.045.138.008, dan Rp3.184.404.000 untuk Dewan Komisaris dan Rp5.700.750.000, Rp19.953.887.500, Rp17.514.805.492, dan Rp15.463.464.000 untuk Direksi.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (“Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012”) dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Boy Syahril Qamar, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.02/DK.AP.I/2016 tanggal 30 Agustus 2016

Wakil : Dwi Ary Purnomo, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.02/DK.AP.I/2016 tanggal 30 Agustus 2016

Anggota : Syaiful, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/DK.AP.I/2015 tanggal 15 September 2015

Agus Waluyo, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/DK.AP.I/2015 tanggal 28 Oktober 2015

Page 96: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

68

Komite Audit bekerja sesuai kewenangan Piagam Komite Audit yang ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2016. Piagam Komite Audit telah disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015. Piagam Komite Audit senantiasa dievaluasi dan, apabila diperlukan, dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Perseroan dengan peraturan OJK serta peraturan yang relevan lainnya. Berdasarkan piagam ini tugas Komite Audit adalah:• Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan Perseroan disajikan

secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum, (ii) struktur, mekanisme, dan efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan telah dilaksanakan dengan baik, (iii) efektivitas pelaksanaan Audit Internal oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) maupun Audit Eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut Temuan Hasil Audit dilaksanakan oleh Manajemen;

• Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;

• Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perseroan serta pelaksanaannya;

• Membantu Dewan Komisaris memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham;

• Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;• Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris serta tugas-tugas komisaris

lainnya; dan• Melaksanakan aktivitas pengawasan lainnya sesuai penugasan dari Dewan Komisaris.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Berikut disajikan keterangan singkat mengenai Anggota Komite Audit Perseroan:

Syaiful Anggota Komite

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, lahir di Pariaman, 15 Agustus 1958.

Menyelesaikan pendidikan D4 Akuntansi di STAN, Jakarta pada tahun 1989.

Pengalaman kerja:1981 – 2000 : Auditor BPKP2001 – 2004 : Auditor dan Konsultan Sistem Informasi pada KAP Drs. Dani Sudarsono, Jakarta2006 – 2007 : Anggota Komite Audit PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)2006 – 2009 : Anggota Komite Audit Perum Penjaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) d/h Perum

Sarana Pengembangan Usaha2006 – 2011 : Anggota Komite Audit PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)1995 – sekarang : Instruktur Pendidikan Internal Audit – YPIA2003 – sekarang : Konsultan Bidang Akuntansi dan Keuangan pada BLU RSAB Harapan Kita,

Jakarta2006 – sekarang : Staf Khusus Direksi Perum Jamkrindo2009 – sekarang : Anggota Komite Audit PT Adhi Karya (Persero) Tbk.2015 - sekarang : Anggota Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero)

Page 97: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

69

Agus WaluyoAnggota Komite

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, lahir di Cilacap, 23 Agustus 1973.

Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta pada tahun 2009.

Pengalaman kerja:1994 – 1997 : Auditor Pelaksana pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan1997 – 1999 : Auditor Pelaksana pada BPKP Pusat1999 – 2011 : Auditor Penyelia pada Perwakilan BPKP Provinsi DI. Yogyakarta2011 – 2015 : Auditor Penyelia pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur2015 – sekarang : Auditor Muda pada Kementerian BUMN RI2015 – sekarang : Anggota Ketua Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero)

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (“Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal (”Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015”) Perseroan telah membuat Piagam Audit Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.44/KP.12/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pencabutan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.14.PG.01/2010 tentang Piagam Satuan Pengawas Intern PT Angkasa Pura I (Persero).

Ruang lingkup kegiatan Internal Audit meliputi pemeriksaan dan penilaian yang sistematis atas pengendalian intern, kualitas SDM, manajemen resiko, dan tata kelola perusahaan untuk memberikan keyakinan bahwa:1. Pengendalian intern telah dijalankan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.2. Risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara memadai.3. Terlaksananya kegiatan pemeriksaan internal yang berbasis risiko (Risk Based Audit) secara

berkesinambungan.4. Proses Tata Kelola Perusahaan telah berjalan memadai sesuai prinsip-prinsip GCG.5. Sinergis antara fungsi Internal Audit dengan fungsi tata kelola/kepatuhan, manajemen risiko serta

pengendalian intern atas pelaporan keuangan (internal control over financial reporting).6. Informasi keuangan, manajerial dan operasional telah akurat, dapat dihandalkan dan disajikan

tepat waktu.7. Information technology telah berjalan sesuai dengan proses bisnis dan efektif.8. Kegiatan Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta terlaksana dengan konsisten.9. Sumber daya diperoleh dengan ekonomis, dimanfaatkan dengan efektif dan dilindungi secara

memadai.10. Program dan rencana Perseroan telah disusun selaras dengan tujuan Perseroan dan dilaksanakan

dengan efektif.11. Terjaganya penilaian atas kualitas (quality assessment review) secara independen dan berkelanjutan.12. Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipatuhi dan diterapkan Perseroan, Pegawai

serta pelaksana lainnya.

Page 98: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

70

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (”Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014”) Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang di jalankan oleh Komite Manajemen Risiko Usaha dan GCG sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP.10/DK.AP.I/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Pembagian Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perseroan.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk melaksanakan, mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan sejalan dengan proses pencalonan posisi strategis dalam manajemen dan menetapkan besaran remunerasi bagi Direksi.

Komite Manajemen Risiko dan GCG

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan GCG dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Andrinof Chaniago, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.03/DK.AP.I/2016 tanggal 30 Agustus 2016.

Wakil : Anandy Wati, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.03/DK.AP.I/2016 tanggal 30 Agustus 2016.

Anggota : Amnu Fuadiy, diangkat sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris No.KEp.02/DK.Ap.I/2015 tanggal 1 April 2015.

Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan.

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014”), Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. SKEP.1259/KP.07.03/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengangkat Israwadi sebagai Sekertaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan tercapainya peningkatan citra perusahaan melalui pengelolaan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal perusahaan, mengadministrasikan dokumen perusahaan, membina hubungan antar lembaga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum koporasi dan menjamin ketersediaan informasi kepada stakeholders.

Sekretaris PerusahaanPT Angkasa Pura I (Persero)Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kav. 2, Jakarta Pusat

Jakarta - Indonesia 10610Email : [email protected]

Telp: +62 21 6541961Fax : +62 21 6541514

Page 99: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

71

5. Sumber Daya Manusia

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajerial(orang)

2013 2014 2015 30 Juni 2016PerseroanManajemen Utama 52 55 54 51Manajemen Madya 226 194 187 179Manajemen Muda 344 255 270 261Lainnya 3.061 2.610 2.607 2.610Jumlah 3.683 3.114 3.118 3.101Entitas AnakManajemen Senior 85 83 87 81Manajemen Madya 384 321 289 261Manajemen Muda 518 361 371 366Lainnya 3.045 2.291 2.281 2.318Jumlah 4.032 3.056 3.028 3.026

Komposisi Karyawan Menurut Usia(orang)

2013 2014 2015 30 Juni 2016Perseroan< 30 tahun 991 1.009 1.107 1.10031-45 tahun 1.418 1.091 1.120 1.168> 45 tahun 1.274 1.014 891 833Jumlah 3.683 3.114 3.118 3.101Entitas Anak< 30 tahun 236 214 333 34231-45 tahun 1.891 1.391 1.510 1.588> 45 tahun 1.905 1.451 1.185 1.096Jumlah 4.032 3.056 3.028 3.026

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan(orang)

2013 2014 2015 30 Juni 2016PerseroanPra Kuliah 1.777 1.676 1.625 1.523Lulusan Diploma 1.024 572 554 589Lulusan Universitas 778 769 839 896Pasca Sarjana 104 97 100 93Jumlah 3.683 3.114 3.118 3.101Entitas AnakPra Kuliah 1.787 1.654 1.655 1.583Lulusan Diploma 1.074 414 382 402Lulusan Universitas 1.013 845 841 903Pasca Sarjana 158 143 150 138Jumlah 4.032 3.056 3.028 3.026

Komposisi Karyawan Menurut Status (orang)

2013 2014 2015 30 Juni 2016PerseroanKaryawan Tetap 3.683 3.114 3.118 3.101Karyawan Kontrak 3.654 5.462 5.462 5.462Jumlah 7.337 8.576 8.580 8.563Entitas AnakKaryawan Tetap 4.032 3.056 3.028 3.026Karyawan KontrakJumlah 4.032 3.056 3.028 3.026

Page 100: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

72

Per 30 Juni 2016, Perseroan memiliki 8.563 orang karyawan terdiri dari 3.101 orang karyawan tetap dan 5.462 orang karyawan kontrak yang memiliki keahlian khusus di berbagai bidang seperti aviation security, elektronika, apron movement control dan pertolongan kecelakaan penerbangan - pemadam kebakaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3989), pegawai Perseroan secara bersama-sama telah membentuk wadah organisasi serikat pekerja yaitu sebagai berikut:

• Serikat Pekerja PT Angkasa Pura I (Persero)

Didirikan di Jakarta pada tanggal 17 November 1999, beranggotakan pekerja Perseroan. Serikat Pekerja PT Angkasa Pura I (Persero) telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Madya Jakarta Pusat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-16/Men/2001 dengan No. Bukti Pencatatan 253/I/N/II/2003 tanggal 27 Februari 2003.

• Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I

Didirikan di Jakarta pada tanggal 24 April 2009, beranggotakan karyawan Perseroan. Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Madya Jakarta Pusat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-16/Men/2001 dengan No. Bukti Pencatatan 487/I/P/V/2009 tanggal 4 Mei 2009.

Perseroan dengan Serikat Karyawan PT (Persero) Angkasa Pura I dan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I telah menandatangani perjanjian kerja bersama tanggal 25 Juni 2014, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Keputusan No. KEP. 148/PHIJSK-PKKAD/PKB/IX/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dengan Serikat Karyawan PT (Persero) Angkasa Pura I dan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I. Perjanjian Kerja Bersama mulai berlaku untuk masa 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 24 Juni 2016. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 139 ayat (2) Peraturan Kerja Bersama, apabila PKB ini telah berakhir masa berlakunya dan Perjanjian Kerja Bersama yang baru belum disepakati, maka Perseroan dengan Serikat Karyawan PT (Persero) Angkasa Pura I dan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I sepakat untuk memberlakukan isi Perjanjian Kerja Bersama ini sampai dicapainya kesepakatan/persetujuan Perjanjian Kerja Bersama yang baru untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Perseroan telah memenuhi kewajiban Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Regional bagi seluruh karyawan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing. Apabila di kemudian hari Perseroan memiliki tenaga kerja asing, Perseroan akan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Struktur Remunerasi Perseroan

Secara bulanan, karyawan berhak mendapatkan remunerasi dengan komponen sebagai berikut:a. Gaji Pokokb. Tunjangan Istri (10% dari Gapok)c. Tunjangan Anak (2% dari Gapok)d. Tunjangan Pangan (60.000 @ orang)e. Tunjangan Perusahaan (30% dari Gapok)f. Insentif Merit (Indeks skala * 3,75 * 380.000)g. Tunjangan Transport / Mobilitas (disesuaikan dengan daerah untuk transport) & (disesuaikan

dengan kelas jabatan untuk Mobilitas)h. Tunjangan Jabatan (disesuaikan dengan Jabatan seseorang)

Page 101: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

73

Dalam menunjang dan kompensasi atas pekerjaan, karyawan juga mendapat beberapa tunjangan, antara lain:a. Tunjangan Lisensi & Rating (Berdasarkan lisensi & rating yang dimiliki)b. Tunjangan Kelebihan Jam Kerja

Setahun sekali, karyawan berhak mendapatkan tunjangan sebagai berikut:a. Bantuan Sewa Rumah ( Disesuaikan dengan Daerahnya dan kelas jabatannya )b. Tunjangan Hari Raya ( Gaji Kotor + Bantuan Sewa Rumah 1 Bulan )c. Tunjangan Pendidikan Anak Sekolah ( Gaji Kotor + Bantuan Sewa Rumah 1 Bulan )d. Insentif Produksi

Adapun Benefit lain yang diterima karyawan, antara lain:a. Fasilitas Kesehatan ( Untuk Pegawai Beserta Keluarga) sampai dengan anak ke-3b. Pegawai di daftarkan dalam program BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaanc. Pakaian Seragam Dinas & Pakaian Olahragad. Sumbangan Kelahiran & Kematiane. Tanda Penghargaan Pengabdian (Pensiun Normal) Berupa Logam Mulia 15 gramf. Tunjangan Penghargaan Pengabdian 25 Tahung. Bantuan Ibadah Keagamaanh. Tunjangan Perumahan Masa Kerja Tertentu (20 tahun)

6. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Perseroan:

Page 102: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

74

7. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama Perseroan PT APL PT APP PT APS PT APH PT APR PT GA PT JMBTAndrinof Chaniago KU / KI - - - - - - -Selby Nugraha Rahman K - - - - - - -Dwi Ary Purnomo K - - - - - - -Boy Syahril Qamar KI - - - - - - -Anandy Wati K - - - - - - -Agus Santoso K - - - - - - -Danang Sotyo Baskoro DU - - - - - - -Novrihandri D KU - - - - - -Moch. Asrori D - - - KU - - -Wendo Asrul Rose D - - KU - - - -Adi Nugroho D - - - - KU - -Polana Banguningsih Pramesti D - KU - - - - -

KU = Komisaris UtamaKI = Komisaris IndependenK = KomisarisDU = Direktur UtamaD = Direktur- = Tidak ada

8. Keterangan Entitas Anak dan Penyertaan

Struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:

Ringkasan keterangan Entitas Anak dan Penyertaan yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No Nama Perusahaan Domisili dan Alamat Kepemilikan

PerseroanTahun

Penyertaan

Tahun Mulai

Beroperasi Komersial

Kegiatan Usaha

Entitas Anak:1. PT Angkasa

Pura LogistikJakarta Pusat, Grha Angkasa Pura I Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran Blik B 12 Kavling 2, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

98,00% 2012 2012 Bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarding)

2. PT Angkasa Pura Properti

Jakarta Pusat, Grha Angkasa Pura I Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran Blik B 12 Kavling 2, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

99,96% 2012 2012 Bidang pembangunan, perdagangan dan jasa

Page 103: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

75

No Nama Perusahaan Domisili dan Alamat Kepemilikan

PerseroanTahun

Penyertaan

Tahun Mulai

Beroperasi Komersial

Kegiatan Usaha

3. PT Angkasa Pura Suport

Jakarta Pusat, Grha Angkasa Pura I Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran Blik B 12 Kavling 2, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

99,61% 2012 2012 Bidang Usaha Jasa, Bidang Usaha Pembangunan, Bidang Usaha Pengangkutan Darat, Bidang Usaha Perbengkelan, Bidang Usaha Percetakan.

4. PT Angkasa Pura Hotel

Jakarta Pusat, Grha Angkasa Pura I Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran Blik B 12 Kavling 2, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

99,97% 2012 2012 Bidang perhotelan, meliputi penyediaan kamar tempat menginap (Airport Hotel), Lounge, Food and Beverage (F&B) dan Travel Agent dan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan termasuk di dalamnya penyediaan ruangan/ tempat konvensi, kongres dan pameran, termasuk pelayanan makan dan minum pelayanan pencucian pakaian/ binatu, penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain.

5. PT Angkasa Pura Retail

Jakarta Pusat, Grha Angkasa Pura I Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran Blik B 12 Kavling 2, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

97,50% 2014 2014 Bidang perdagangan sebagai pendukung kebandarudaraan yaitu kegiatan berusaha dalam bidang penjualan termasuk akan tetapi tidak terbatas ada usaha-usaha fashion retail, souvenir, retail duty free, retail duty paid, gerai food & beverage.

Entitas Asosiasi:6. PT Gapura

AngkasaJakarta Pusat, Gedung Dapenra Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran Blik B 12 Kavling 2, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

10,00% 1998 1998 Bidang usaha pengelolaan ground handling.

7. PT Jasamarga Bali Tol

Denpasar, Jl. Bypass I Gusti Ngurah Rai No. 505, Pemogan, Denpasar, Bali

8,00% 2013 2013 Bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan kontruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol

Keterangan mengenai masing-masing Entitas Anak dan Entitas Asosiasi adalah sebagai berikut:

A. Entitas Anak

1. PT Angkasa Pura Logistik

PT Angkasa Pura Logistik (“PT APL”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 6 Januari 2012, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03158.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005023.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10269 (“Akta Pendirian PT APL”). Perubahan Anggaran

Page 104: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

76

Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 21 Mei 2014,dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-03009.40.20.2014 tanggal 21 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-03009.40.20.2014 tanggal 21 Mei 2014(“Akta No. 18/2014”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT APL adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT APL adalah melakukan usaha di bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya PT APL untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PT APL dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT APL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang

ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi termasuk pemeriksaan kwalitas dan kwantitas barang/cargo, pengekapan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerimanya.

b. Menjalankan pemeriksaan keamanan dan keselamatan kargo dan pos yang diangkut pesawat udara.

c. Selaku Agen Penjualan Umum (General Sales Agent) Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Pengawasan dan Pengurusan

Dewan Komisaris dan Direksi PT APL yang menjabat saat ini, yaitu sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : NovrihandriKomisaris : Parlindungan SitumorangKomisaris : Marsda (Purn) Bambang Agus MargonoKomisaris : M. Basuki Mardianto

DireksiDirektur Utama : Herry A.Y. SikadoDirektur : A. MunirDirektur : Satrio Witjaksono

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT APL tersebut telah diangkat berdasarkan:a. Akta Pendirian PT APL sehubungan dengan pengangkatan Satrio Witjaksono sebagai Direktur.b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 26 Mei 2014, dibuat di hadapan Nanda

Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-10332.40.22.2014 tanggal 26 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-03009.40.20.2014 tanggal 26 Mei 2014, sehubungan dengan pemberhentian Lambonar Oktobertuah Silitonga sebagai Anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan Parlindungan Situmorang sebagai Komisaris.

c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa No. 05 tanggal 22 Agustus 2016, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0076344 tanggal 31 Agustus 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101723.AH.01.11.

Page 105: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

77

Tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016, sehubungan dengan pengangkatan Herry A.Y Sikado sebagai Direktur Utama, A. Munir sebagai Direktur, Novrihandri sebagai Komisaris Utama, Marsda (Purn) Bambang Agus Margono sebagai Komisaris, M. Basuki Mardianto sebagai Komisaris, serta pemberhentian Dewan Komisaris Rusli Amrin dan Diding Sunardi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT APL saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian PT APL, yaitu sebagai berikut:

No. Keterangan Jumlah Saham

Nilai [email protected],00

Persentase%

Modal Dasar 80.000 80.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Modal Disetor - Rp21.000.000.000,00

1. Perseroan 20.580 20.580.000.000,00 98,00%2. Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (PUSKOKAPURA) 420 420.000.000,00 2,00%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 21.000 21.000.000.000,00 100,00%Jumlah Saham Dalam Portepel 59.000 59.000.000.000,00

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari PT APL untuk tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan untuk tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Keterangan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni dan

tanggal 30 Juni

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember dan tanggal 31 Desember

2016(Audit)

2015(Tidak Diaudit)

2015(Audit)

2014(Audit)

2013(Audit)

Total Aset 121.998.747.811 - 97.673.855.614 89.305.494.667 74.790.353.659 Total Liabilitas 55.952.033.034 - 44.073.582.537 43.548.501.162 33.788.714.010 Total Ekuitas 66.046.714.777 - 53.600.273.078 45.756.993.505 41.001.639.649 Pendapatan Usaha 124.813.502.218 108.410.099.801 237.606.568.684 192.603.060.768 107.746.707.773 Laba Usaha 16.095.949.878 15.391.577.046 16.362.306.701 8.756.789.006 18.402.019.296 Laba Bersih 12.832.531.702 18.500.807.442 13.395.293.646 10.556.993.505 17.901.639.649

2. PT Angkasa Pura Properti

PT APP didirikan dengan nama PT Angkasa Pura Properti berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 6 Januari 2012 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-03704.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005934.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013, Tambahan No. 10812 (“Akta Pendirian”). Perubahan Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT APP No. 21 tanggal 20 April 2013, dibuat di hadapan Nita Nathalia, S.H.,Notaris di Kabupaten Bekasi, perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-35331.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061836.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.10-20733 tanggal 28 Mei 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049427.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Mei 2013, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 17 September 2013, Tambahan No. 108715 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 28 Maret

Page 106: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

78

2014, Tambahan No. 2258/L, (ii) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT APP No. 16 tanggal 29 Januari 2014, dibuat di hadapan Nita Nathalia, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-09339.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017488.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT APP sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT APP adalah khusus berusaha di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT APP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Bidang Pembangunan1. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan;2. Bertindak sebagai pengembang;3. Pemborong pada umumnya (General Contractor);4. Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga;5. Pengembang wilayah pemukiman;6. Konstruksi besi dan baja;7. Penyelenggara proyek jalan tol;8. Pembangunan konstruksi billboard, reklame dan periklanan;9. Pembangunan angkutan vertical;10. Penyelesaian kontruksi gedung;11. Membuat rencana induk kawasan dan rancang bangunan kawasan (pembangunan

kawasan terpadu);12. Menata lokasi dengan konsep ramah lingkungan dan hijau sesuai dengan rencana

kawasan (pembangunan kawasan terpadu);13. Menyediakan, mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana (pembangunan

kawasan terpadu).

b. Bidang Perdagangan1. Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan.2. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan;3. Perdagangan besar lokal;4. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti;5. Eksport dan Import bang-barang engineering;6. Bertindak sebagai agen, grosir barang-barang engineering;7. Distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang-barang engineering (teknik)

dan;8. Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan, perusahaan-perusahaan lain

unuk barang-barang metal.

c. Bidang Jasa1. Konsultasi bidang teknik engineering;2. Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran;3. Konsultasi study bidang perencanaan;4. Konsultasi bidang konstruksi sipil;5. Jasa agen property;6. Konsultasi bidang perencaaan dan pengawasan pembangunan;7. Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharan kawasan property real estate;8. Jasa penyewa dan pengelolaan property;9. Jasa yang meliputi pembuatan laporan proyek, pegelolaan dan gambar-gambar konstruksi;10. Jasa konstruksi manajemen property;11. Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, dan hiburan/rekreasi dan kawasan

berikat;12. Jasa konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai;13. Jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan industri;

Page 107: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

79

14. Jasa konsultan;15. Jasa rekayasa engineering;16. Jasa konsultan bidang pekerja umum/sipil;17. Jasa kebandarudaraan; dan18. Jasa terkait bandar udara.19. Pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanana jasa pesawat udara, penumpang,

barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:a. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan

penyimpanan pesawat udara;b. Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;c. Fasilitas elekronika, listrik, air dan insalasi limbah buangan;d. Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang

berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.20. Pelayanan jasa terkait bandar udara meliputi kegiatan:

a. Penyediaan hangar pesawat udara;b. Perbengkelan pesawat udara;c. Pergudanan;d. Katering pesawat udara;e. Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling);f. Pelayanan penumpang dan bagasi;g. Penanganan kargo dan pos;h. Penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;i. Penyediaan toko dan restoran;j. Penyimpanan kendaraan bermotor;k. Pelayanan kesehatan;l. Perbankan dan/atau penukaran uang; dan m. Transportasi darat.

Pengawasan dan Pengurusan

Dewan Komisaris dan Direksi PT APP yang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. APP tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: RUPS.APP.03/KP.07.03/2016 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tanggal 12 Agustus 2016 sehubungan dengan pengangkatan Polana B. Pramesti selaku Komisaris Utama, Iskandar sebagai Komisaris, Yusfrandi Gona sebagai Komisaris, Eko Permadi Boedi S. sebagai Direktur Utama, Andiko Surya Widjaya sebagai Direktur dan Siti Chadijah O. sebagai Direktur, yaitu sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Polana B. PramestiKomisaris : IskandarKomisaris : Yusfrandi Gona

DireksiDirektur Utama : Eko Permadi Boedi S.Direktur : Andiko Surya WidjayaDirektur : Siti Chadijah O.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT APP saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT APP No. 1 tanggal 8 September 2016 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT APP telah dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT APP No. AHU-AH.01.03-0082892 tanggal 23 September 2016

Page 108: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

80

dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0111647.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016, yaitu sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Saham

Nilai Nominal(@Rp1.000.000,00)

Persentase(%)

Modal Dasar 168.000 168.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhPerseroan 167.940 Rp167.940.000.000,00 99,96Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (PUSKOKAPURA) 60 Rp60.000.000,00 0,04Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 168.000 Rp168.000.000.000,00 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 0 Rp0,00

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari PT APP untuk tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan untuk tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Keterangan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni

dan tanggal 30 Juni

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember dan tanggal 31 Desember

2016(Audit)

2015(Tidak Diaudit)

2015(Audit)

2014(Audit)

2013(Audit)

Total Aset 181.505.714.367 - 209.426.001.900 54.528.215.113 42.028.816.757 Total Liabilitas 19.207.016.043 - 44.822.708.267 21.368.127.245 6.909.560.395 Total Ekuitas 162.298.698.324 - 164.603.293.633 33.160.087.868 35.119.256.362 Pendapatan Usaha 7.225.000.616 25.097.776.393 70.517.865.760 17.773.302.756 3.569.270.655 Laba Usaha (8.406.322.859) 295.931.349 2.255.785.260 (6.182.404.720) (5.858.365.739)Laba Bersih (2.304.595.309) 660.973.413 5.416.458.765 (1.959.168.494) (4.093.716.406)

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

3. PT Angkasa Pura Suport

PT Angkasa Pura Suport didirikan (“PT APS”) berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 9 Februari 2012 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-08735.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014508.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34, Tambahan No. 15773 (”Akta Pendirian”). Perubahan Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT APS tentang Pengukuhan Kembali Keputusan Pemegang PT APS No. Kep.APS.002/KU.11/2013 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar PT APS No. 3 tanggal 9 September 2013 yang perubahan anggaran dasarnya telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.10-38068 tanggal 11 September 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085908.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 14 Juni 2013, Tambahan No. 81006 (”Akta No. 3/2013”).

Page 109: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

81

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT APS adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT APS adalah bergerak dalam bidang usaha jasa sebagai berikut:

a. Bidang Usaha Jasa:

Jasa dalam bidang komunikasi perusahaan dan komunikasi pemasaran: (i) Jasa bidang kreatif; (ii) Jasa e-commerce; (iii) Jasa digital printing; (iv) Jasa photocopy; (v) Jasa franchise; (vi) Jasa hubungan kemasyarakatan; (vii) Jasa instalasi dan maintenance computer, jaringan computer dan peripheral; (viii) Jasa keamanan (securities);(ix) Jasa kebersihan; (x) Jasa kesenian dan pameran;(xi) Jasa computer, hardware dan peripheral; (xii) Jasa konsultan; (xiii) Jasa konsultan bidang komunikasi; (xiv) Jasa konsultan bidang sumber daya manusia dan kependudukan; (xv) Jasa konsultan teknologi informasi; (xvi) Jasa konsultasi kemanan; (xvii) Jasa navigasi telematika; (xviii) Jasa pelatihan di bidang sumber daya manusia; (xix) Jasa pelatihan, pengolahan data, riset dan konsultasi; (xx) Jasa pelayanan kebugaran dan pijat reflexi; (xxi) Jasa pelayanan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pesawat terbang dan

komponen-komponennya; (xxii) Jasa pelayanan/sekretaris eksklusif;(xxiii) Jasa pelayanan penumpang di Bandara;(xxiv) Jasa pemasangan dan perbaikan turbin dan pompa; (xxv) Jasa pembuatan billboard dan konstruksinya; (xxvi) Jasa pembuatan ID Card; (xxvii) Jasa pembuatan perangkat lunak (software); (xxviii) Jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan peralatan filter kendaraan bermotor; (xxix) Jasa pengadaan dan perbaikan alat-alat transportasi di laut; (xxx) Jasa pengadaan dan refilling alat pemadam api; (xxxi) Jasa pengamanan dan penyelamatan; (xxxii) Jasa pengangkutan darat/trucking; (xxxiii) Jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor; (xxxiv) Jasa pengelolaan dan pendayagunaan komunitas di bawah suatu jaringan radio; (xxxv) Jasa pengelolaan kartu prabayar dan pengolahan data; (xxxvi) Jasa pengelolaan parkir; (xxxvii) Jasa pengembang piranti lunak; (xxxviii) Jasa pengolahan data; (xxxix) Jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor; (xl) Jasa penunjang kegiatan penerbangan; (xli) Jasa penyedia transportasi dan peralatan darurat medis; (xlii) Jasa penyedia dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi; (xliii) Jasa penyelenggara acara; (xliv) Jasa penyelenggara pameran dan seminar; (xlv) Jasa penyelenggara usaha teknik solar lighting system; (xlvi) Jasa penyewaan billboard;(xlvii) Jasa penyewaan dan perbaikan peralatan olahraga; (xlviii) Jasa penyewaan kendaraan roda empat;

Page 110: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

82

(xlix) Jasa penyewaan ruang pendingin, penyortiran, pembungkusan dan pengepakan; (l) Jasa penyewaan ruangan; (li) Jasa penyimpanan data dan arsip; (lii) Jasa perantara transaksi kartu kredit; (liii) Jasa perawatan dan perbaikan hidrolik; (liv) Jasa perbaikan alat elektronika; (lv) Jasa perbaikan radar dan avionic promosi dan pemasaran; (lvi) Jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor; (lvii) Jasa persewaan mesin dan peralatannya; (lviii) Jasa pertunjukkan hiburan musik; (lix) Jasa rumah makan/restoran; (lx) Jasa sablon, border, spanduk dan reklame; (lxi) Jasa survey;(lxii) Jasa teknologi informasi dan internet content;(lxiii) Jasa teknologi optic film; (lxiv) Jasa telekomunikasi umum; (lxv) Jasa yang berkaitan dengan energy alternative; (lxvi) Jasa navigasi telematika; (lxvii) Konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi; (lxviii) Konsultasi bidang hiburan masyarakat; (lxix) Konsultasi bidang industri; (lxx) Konsultasi bidang keamanan dan pendidikan keamanan; (lxxi) Konsultasi bidang computer dan rekayasa informatika; (lxxii) Konsultasi bidang listrik (elektrikal); (lxxiii) Konsultasi bidang listrik elektronika; (lxxiv) Konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia; (lxxv) Konsultasi bidang mesin (mekanikal); (lxxvi) Konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar; (lxxvii) Konsultasi bidang pendidikan; (lxxviii) Konsultasi bidang publikasi dan komunikasi; (lxxix) Konsultasi bidang restoran dan makanan; (lxxx) Konsultasi bidang telekomunikasi; (lxxxi) Konsultasi bidang transportasi; (lxxxii) Konsultasi waste management; (lxxxiii) Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa; (lxxxiv) Pengembangan bisnis(lxxxv) Penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan; (lxxxvi) Recruiting dan penyaluran tenaga kerja; (lxxxvii) Jasa penyedia tenaga kerja dalam negeri yang meliputi jasa outsourcing; (lxxxviii) Sarana penunjang perusahaan konstruksi; (lxxxix) Sarana penunjang perusahaan pertambangan; (xc) Jasa pengadaan dan perbaikan alat-alat transportasi di laut; (xci) Jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor; (xcii) Jasa pengelolaan kegiatan dan sarana kesehatan olah raga; (xciii) Jasa pengelolaan sarana gokart; (xciv) Jasa penghancuran/pembongkaran bangunan dan sarana penunjangnya; (xcv) Jasa pengurusan surat-surat perjanjian (Biro Jasa); (xcvi) Jasa penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah; (xcvii) Jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi; (xcviii) Jasa penunjang kegiatan pertambangan; (xcix) Jasa perbaikan dan pengadaan alat-alat atau mesin-mesin kapal; (c) Jasa rekaman audio untuk musik, iklan dan sandiwara; (ci) Jasa rekayasa (engineering); (cii) Jasa showroom pesawat ringan; (ciii) Jasa station pengangkutan dan pengisian BULK elpiji;

Page 111: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

83

b. Bidang Usaha Pembangunan: (i) Pemasangan instalasi-instalasi; (ii) Pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting; (iii) Pembangunan sarana pra-sarana jaringan telekomunikasi; (iv) Pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan pemanas bumi; (v) Pemborongan bidang telekomunikasi; (vi) Pemborongan pada umumnya (general contractor); dan (vii) Pengelolaan sumber daya alam dan ketenagalistrikan.

c. Bidang Usaha Pengangkutan Darat:

(i) Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi; (ii) Transportasi pengangkutan; (iii) Transportasi penumpang; dan (iv) Transportasi pertambangan dan perminyakan.

d. Bidang Usaha Perbengkelan; (i) Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan; (ii) Penyediaan suku cadang alat-alat berat; (iii) Penyewaan alat-alat berat; (iv) Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan dan (v) Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat;

e. Bidang Usaha Percetakan: (i) Percetakan buku-buku; (ii) Percetakan dokumen dan; (iii) Penerbitan buku-buku.

f. Bidang Usaha Perdagangan: (i) Bertindak sebagai agen, grosir barang-barang engineering; (ii) Distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang-barang engineering

(teknik); (iii) Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain untuk

barang-barang metal; (iv) Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan; (v) Ekspor dan impor alat-alat keselamatan transportasi di laut; (vi) Ekspor dan impor barang-barang engineering; (vii) Ekspor dan impor; (viii) Ekspor impor dan perdagangan hasil-hasil dari industri dan jasa pelapisan (coating); (ix) Ekspor dan impor barang-barang metal; (x) Ekspor impor dan perdagangan alat-alat simulator; (xi) Ekspor impor dan perdagangan mesin dan system laser; (xii) Ekspor impor alat-alat berat dan sparepart-nya; (xiii) Ekspor impor dan perdagangan logam, baja dan alumunium; (xiv) Ekspor impor dan perdagangan mesin; (xv) Ekspor impor dan perdagangan mesin pendingin; (xvi) Ekspor impor dan perdagangan meubel/furniture; (xvii) Ekspor impor dan perdagangan peralatan informatika dan multimedia; (xviii) Ekspor impor dan perdagangan peralatan kesehatan; (xix) Ekspor impor dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik; (xx) Ekspor impor dan perdagangan peralatan musik; (xxi) Ekspor impor dan perdagangan navigasi telematika; (xxii) Ekspor impor dan perdagangan peralatan olah raga; (xxiii) Ekspor impor dan perdagangan peralatan telekomunikasi;(xxiv) Ekspor impor dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi; (xxv) Ekspor impor dan perdagangan plastic dan fibre; (xxvi) Ekspor impor dan perdagangan sparepart dan accessories mobil motor; (xxvii) Ekspor impor kendaraan roda dua atau lebih;

Page 112: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

84

(xxviii) Jual beli kendaraan bekas; (xxix) Penyalur bahan bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar); (xxx) Perdagangan alat-alat keselamatan kerja; (xxxi) Perdagangan barang-barang teknik, abrasive (batu gerinda, amplas), alat-alat potong

dan alat pendukung permesinan; (xxxii) Perdagangan eceran kecuali mobil dan motor; (xxxiii) Perdagangan computer dan alat elektronika; (xxxiv) Perdagangan mesin-mesin industri; (xxxv) Perdagangan mobil dan motor; (xxxvi) Perdagangan peralatan mekanikan/elektrikal/telekomunikasi/navigasi; (xxxvii) Perdagangan peralatan suku cadang pesawat udara dan keselamatan angkutan

udara; (xxxviii) Perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi; (xxxix) Perdagangan peralatan/suku cadang ukur, survey, laboratorium dan timbangan

khusus; (xl) Perdagangan sparepart turbin, pompa dan mesin-mesin diesel; dan (xli) Perdagangan yang berhubungan dengan usaha mekanikal.

Pengawasan dan Pengurusan

Dewan Komisaris dan Direksi PT APS yang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT APS No. RUPS.APS.04/KP.07.03/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT APS No. 4 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0072819 tanggal 19 Agustus 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096368.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 19 Agustus 2016, yaitu sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Wendo Asrul RoseKomisaris : Pepen Supendi YusufKomisaris : Ruspen SaragihKomisaris : Nelson Barus

DireksiDirektur Utama : Edyana ParamitasariDirektur : Sugiarto Panca K.Direktur : Trikora Harjo

Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar PT APS dan Pasal 14 ayat (8) huruf d, masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan maksimum 10 (sepuluh) tahun dalam PT APS.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT APS saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT APS tentang Pengukuhan Kembali Keputusan Pemegang PT APS No. Kep.APS.002/KU.11/2013 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar PT APS No. 3 tanggal 9 September 2013 yang perubahan anggaran dasarnya telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.10-38068 tanggal 11 September 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085908.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 14 Juni 2013, Tambahan No. 81006, yaitu sebagai berikut:

Page 113: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

85

Keterangan Jumlah Saham

Nilai Saham @Rp1.000.000

Presentase (%)

Modal Dasar 125.000 Rp125.000.000.000,00Modal Ditempatkan dan Disetor1. PT Angkasa Pura I (Persero) 123.125 Rp123.125.000.000,00 99,612. Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (PUSKOKAPURA) 480 Rp 480.000.000,00 0,39Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 123.605 Rp123.605.000.000,00 100,00Saham Dalam Portepel 1.395 Rp 1.395.000.000,00

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari PT APS untuk tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan untuk tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Keterangan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni dan tanggal

30 Juni

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember dan tanggal 31 Desember

2016(Audit)

2015(Tidak Diaudit)

2015(Audit)

2014(Audit)

2013(Audit)

Total Aset 417.087.917.854 - 379.113.323.718 265.918.113.048 166.867.840.992 Total Liabilitas 193.280.205.698 - 184.976.210.109 108.863.257.351 36.256.339.728 Total Ekuitas 223.807.712.157 - 194.137.113.610 157.054.855.697 130.611.501.264 Pendapatan Usaha 336.723.528.572 249.494.193.659 607.229.391.274 381.804.304.614 153.470.044.566 Laba Usaha 46.630.197.899 28.636.840.816 59.414.297.018 39.000.739.401 11.231.875.825 Laba Bersih 29.670.598.546 17.875.191.986 40.976.910.913 26.443.354.432 8.334.495.390

4. PT Angkasa Pura Hotel

PT Angkasa Pura Hotel (“PT APH”) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT APH No. 03 tanggal 6 Januari 2012 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-03688.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005912.AH.01.09.Tahun 2012. Anggaran Dasar PT APH telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 4 tanggal 4 September 2015 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0941784.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 (“Akta Pendirian”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT APH adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT APH adalah melakukan usaha di bidang penyediaan akomodasi pariwisata untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PT APH dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT APH dapat melaksanakan kegiatan usaha utama adalah Perhotelan yaitu dengan menjalankan usaha dalam bidang perhotelan:

1.1 Meliputi penyediaan kamar tempat menginap (Airport Hotel), Lounge, Food and Beverage (F&B) dan Travel Agent dan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan termasuk di dalamnya penyediaan ruangan/ tempat konvensi, kongres dan pameran, termasuk pelayanan makan dan minum pelayanan pencucian pakaian/ binatu, penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi peyelenggara kegiatan usaha.

Page 114: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

86

1.2 Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan usaha yang dimaksud dalam butir a tersebut diatas sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan pemerintah yang berlaku.

Pengawasan dan Pengurusan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT APH yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT APH Nomor RUPS.APH.03/KP.07.03/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT APH tanggal 10 Agustus 2016 dan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT APH No. 06 tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0074869 tanggal 26 Agustus 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099497.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 26 Agustus 2016, yaitu sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : M. AsroriKomisaris : Dadun KoharKomisaris : Faturohman

DireksiDirektur Utama : Danny P. ThaharsyahDirektur : Farid Indra NugrahaDirektur : Kukuh

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT APH saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT APH No. 01 tanggal 18 Februari 2013, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-12360.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021298.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013, struktur permodalan PT APH, yaitu sebagai berikut:

No. Keterangan Jumlah Saham

Nilai Saham @Rp1.000.000,00

Persentase (%)

Modal Dasar 400.000 400.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 1 Perseroan 119.864 119.864.000.000,00 99,97%2 Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I 40 40.000.000,00 0,03%Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 119.904 119.904.000.000,00 100,00% Jumlah Saham Dalam Portepel 286.096 286.096.000.000,00 -

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Page 115: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

87

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari PT APH untuk tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan untuk tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Keterangan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni dan tanggal

30 Juni

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember dan tanggal 31 Desember

2016(Audit)

2015(Tidak Diaudit)

2015(Audit)

2014(Audit)

2013(Audit)

Total Aset 472.333.812.906 - 394.438.117.157 256.024.260.049 130.699.670.612 Total Liabilitas 388.932.689.865 - 304.763.744.063 169.788.437.320 32.373.890.850 Total Ekuitas 83.401.123.041 - 89.674.373.094 86.235.822.729 98.325.779.761 Pendapatan Usaha 49.649.966.725 30.566.837.715 70.211.284.389 48.868.951.767 6.242.763.015 Laba Usaha (9.078.336.503) (6.550.901.591) (9.638.061.077) (5.650.699.321) (18.633.813.970)Laba Bersih (6.273.250.053) (3.653.572.540) 3.464.845.365 (12.089.957.031) (15.551.321.434)

5. PT Angkasa Pura Retail

PT APR didirikan dengan nama PT Angkasa Pura Retail berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Retail No. 11 tanggal 23 September 2014 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-26401.40.10.2014 tanggal 24 September 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097964.40.80.2014 tanggal 24 September 2014 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 14 Agustus 2015, Tambahan No. 39540 (“Akta Pendirian PT APR”). Anggaran Dasar PT APR adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT APR adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT APR adalah melakukan usaha di bidang perdagangan sebagai pendukung kebandarudaraan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya PT APR untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PT APR dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT APR dapat melaksanakan kegiatan berusaha dalam bidang penjualan termasuk akan tetapi tidak terbatas ada usaha-usaha fashion retail, souvenir, retail duty free, retail duty paid, gerai food & baverage. Selain kegiatan usaha utama tersebut, PT APR dapat melakukan kegiatan usaha lain yang terkait yang dapat menunjang tercapainya tujuan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Pengawasan dan Pengurusan Dewan Komisaris dan Direksi PT APR, yaitu sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Adi NugrohoKomisaris : Danny P. Thaharsyah

DireksiDirektur : Widya WiedagdoDirektur : Daniel Martin

Page 116: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

88

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT APR yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:a. Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas tentang Pengangkatan Anggota

Direksi Perseroan Terbatas PT APR No. RUPS.APR.04/KP.07.03/2016 tanggal 3 Agustus 2016 pengangkatan Widya Wiedagdo sebagai Direktur PT APR.

b. Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT APR No. RUPS.APR.05/KP.07.03/2016 tanggal 10 Agustus 2016 pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT APR.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT APR saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian PT APR, yaitu sebagai berikut:

No. Keterangan JumlahSaham

Nilai Saham @Rp1.000.000,00

Persentase(%)

Modal Dasar 200.000 200.000.000.000,00 Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 1 Perseroan 48.750 48.750.000.000,00 97,50%2 PT Angkasa Pura Hotel 1.250 1.250.000.000,00 2,50%Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 50.000 50.000.000.000,00 100,00% Jumlah Saham Dalam Portepel 150.000 150.000.000.000.00 -

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari PT APR untuk tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan untuk tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Keterangan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni dan tanggal 30 Juni

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember dan tanggal 31 Desember

2016(Audit)

2015(Tidak Diaudit)

2015(Audit)

2014(Audit)

Total Aset 41.153.521.492 - 57.962.946.595 49.574.118.133 Total Liabilitas 4.489.296.687 - 20.254.933.987 953.053.630 Total Ekuitas 36.664.224.808 - 37.708.012.608 48.621.064.503 Pendapatan Usaha 20.090.193.010 3.653.053.456 18.045.886.186 820.687.758 Laba Usaha (3.949.045.341) (7.051.945.154) (18.989.807.436) (1.627.953.384)Laba Bersih (1.043.787.799) (5.173.369.259) (10.913.051.895) (1.378.935.497)

B. Entitas Asosiasi

1. PT Gapura Angkasa

PT Gapura Angkasa (“PT GA”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 26 Januari 1998 dibuat di hadapan Evi Susanti Pardede S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan No. C-21003HT.01.01-TH99 tanggal 31 Desember 1999, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2000, Tambahan No. 3245.

Anggaran Dasar PT GA sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GA No. 2 tanggal 1 September 2010, dibuat di hadapan Raden Suryawan Budi Prasetiyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-45974.AH.01.02

Page 117: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

89

Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070445.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Februari 2012, Tambahan No. 4848 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GA No. 51 tanggal 29 Desember 2014, dibuat di hadapan Hendra Wismal, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-49455.40.22.2014.Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0136698.40.80.2014 tanggal 29 Desember 2014.

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GA yang sedang menjabat adalah sebagai berikut: Dewan KomisarisKomisaris Utama : Novianto HerupratomoKomisaris : Bintang Hidayat Komisaris : Ituk HerarindriKomisaris : Mohamad Pramintohadi SukarnoKomisaris : Ir. Eko Permadi

DireksiDirektur Utama : Agus PriyantoDirektur : Ir. H. SuciptoDirektur : Eko DiantoroDirektur : Ester Siahaan Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GA No. 51 tanggal 29 Desember 2014, dibuat di hadapan Hendra Wismal, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU – 49455.40.22.2014.Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014, Perseroan memiliki 10,00% (sepuluh persen) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp21.504.000.000,00 (dua puluh satu triliun lima ratus empat miliar Rupiah) atau sebesar 215.040 (dua ratus lima belas ribu empat puluh) saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT GA. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT GA, yaitu sebagai berikut:

Keterangan JumlahSaham

Nilai Nominal(@Rp100.000,00)

Persentase(%)

Modal Dasar 8.601.600 860.160.000.000,00Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1. PT Garuda Indonesia (Persero) 1.263.360 126.336.000.000,00 58,752. Perseroan 215.040 21.504.000.000,00 10,003. PT Angkasa Pura II (Persero) 672.000 67.200.000.000,00 31,25Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.150.400 215.040.000.000,00 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 6.451.200 645.120.000.000,00

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

2. PT Jasamarga Bali Tol

PT Jasamarga Bali Tol (“PT JMBT”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., Notaris di Depok, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011.

Page 118: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

90

Anggaran Dasar PT JMBT sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT JMBT No. 1 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., Notaris di Depok, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 dan JMBT No. 1 tanggal 11 Desember 2013 dibuat di hadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., Notaris di Depok

Pengawasan dan Pengurusan

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Abdul Hadi Hasbullah Komisaris : U. Saefudin NoerKomisaris : Robert Daniel WaloniKomisaris : I Wayan Blayu SuarjayaKomisaris : Kompyang Raka Swandika

DireksiDirektur Utama : Akhmad Tito KarimDirektur : Alin Sodikin

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT JMBT No. 1 tanggal 11 Desember 2013 dibuat di hadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., Notaris di Depok, Perseroan memiliki 8,00% (delapan persen) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp745.434.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar empat ratus tiga puluh empat Rupiah) atau sebesar 745.434 (tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat) saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT JMBT. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT JMBT, yaitu sebagai berikut:

Keterangan JumlahSaham

Nilai Nominal(@Rp1.000.000,00)

Persentase(%)

Modal Dasar 745.434 Rp745.434.000.000,00Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1. PT. Jasa Marga (PERSERO) 409.993 Rp409.993.000.000,00 55,002. PT. PELINDO III 131.048 Rp131.048.000.000,00 17,583. Pemerintah Provinsi Bali 59.707 Rp 59.707.000.000,00 8,01 4. Pemerintah Kabupaten Badung 59.707 Rp 59.707.000.000,00 8,01 5. Perseroan 59.635 Rp 59.635.000.000,00 8,00 6. PT. Pengembangan Pariwisata Bali (PERSERO) 7.454 Rp 7.454.000.000,00 1,00 7. PT. Adhi Karya, Tbk 7.454 Rp 7.454.000.000,00 1,00 8. PT. Hutama Karya (PERSERO) 7.454 Rp 7.454.000.000,00 1,00 9. PT. Wijaya Karya, Tbk 2.982 Rp 2.982.000.000,00 1,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 745.434 Rp745.434.000.000,00 100.00Jumlah Saham Dalam Portepel 0 Rp0,00

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Page 119: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

91

9. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan dan Entitas Anak telah mendaftarkan sejumlah hak kekayaan intelektual yang terdiri dari merek dagang dan hak cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:

No. Nama Perusahaan Merek 1. Perseroan Sertifikat Merek No. 2012-04-000063746 untuk merek Angkasa Pura I Airport,

Perlindungan hak diberikan untuk jangka waktu 10 Tahun terhtiung sejak tanggal 15 Agustus 2011 dengan 7nomor pendaftaran IDM0000408534.

2. PT Angkasa Pura Suport • Surat Permintaan Pendaftaran Merek tanggal 5 Maret 2013 atas nama PT APS dengan alamat PT Angkasa Pura I (Persero), yang beralamat di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kav. 2, DKI Jakarta, untuk permintaan Merek Jasa, terkait dengan Jasa Ekspedisi Barang Muatan, Perusahaan Penyediaan Barang (Supplier), dan Jasa Manajemen (Usaha).

• Surat Permintaan Pendaftaran Merek tanggal 28 Maret 2014 atas nama PT APS dengan alamat PT Angkasa Pura I (Persero), yang beralamat di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kav. 2, DKI Jakarta, untuk permintaan Merek Jasa, terkait dengan Jasa Ekspedisi Barang Muatan.

3. PT Angkasa Pura Logistik Merek Angkasa Pura Logistics, untuk kelas barang/jasa 39, telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 27 November 2015 sesuai Agenda No. J002013010276.

4. PT Angkasa Pura Retail • Merek ROSIE PAO HONG KONG, untuk kelas barang/jasa 30, 21, 25, 43, 16 dan 29, telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 17 Februari 2015 sesuai Agenda No. D002015006341.

• Merek C+ Fruits & Juicery, untuk kelas barang/jasa 32, 16, 43, 21, 29, dan 25, telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 17 Februari 2015 sesuai Agenda No. D002015006342.

• Merek Raja Tubruk Minum Kopi Cara Indonesia, untuk kelas barang/jasa 30, 21, 16, 43, 29 dan 25, telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 17 Februari 2015 sesuai Agenda No. D002015006343.

• Merek My Indonesia, untuk kelas barang/jasa 19, 21,35,dan 20, telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 17 Februari 2015 sesuai Agenda No. D002015006344.

• Merek BACI Beauty Shop, untuk kelas barang/jasa 3, 21, dan 44, telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 17 Februari 2015 sesuai Agenda No. D002015006345.

• Merek RE_PUBLIK SPACE COFFEE, untuk kelas barang/jasa 30, 16, 21, 22, 25, 43, dan 29, telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 17 Februari 2015 sesuai Agenda No. D002015006349.

• Merek Onde Mande Masakan Padang!, untuk kelas barang/jasa 29, 21, 22, 16, 25, dan 43, telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 17 Februari 2015 sesuai Agenda No. D002015006350.

• Merek bhumi, untuk kelas barang/jasa 16,21,dan 22, telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 Oktober 2015 sesuai Agenda No. D002015046340.

Page 120: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

92

10. TransaksidenganPihakAfiliasi

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga.

1. PerjanjianHutangAfiliasi

NoPihak

Pemberi Pinjaman

Penerima Pinjaman

Jenis Pinjaman

Tanggal Jatuh Tempo

Jumlah Struktur Bunga Keterangan Lainnya

1. PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia, Tbk

Perseroan Pinjaman berjangka

Jangka waktu

fasilitas kredit

terhitung sejak

tanggal 26 Juli 2013 sampai

dengan 25 Juli 2020 termasuk

grace period dan masa penarikan selama 2

tahun

memberikan fasilitas kredit dengan

memperhatikan ketentuan dan syarat

dalam perjanjian ini dengan limit

sebesar maksimal Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus

miliar Rupiah)

Atas fasilitas kredit Perseroan wajib membayar

bunga yang besarnya

berdasarkan deposit insurave

rate dalam Rupiah untuk

commercial bank yang ditetapkan 2 (dua) hari kerja sebelum periode

suku bunga bulan berikutnya

dari Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) ditambah margin sebesar 2,45%

(dua koma empat puluh lima

persen)

DendaApabila Perseroan melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar baki debet pokok dan/atau bunga yang timbul berdasarkan perjanjian yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu maka atas jumlah yang tidak atau terlambat di bayar tersebut Perseroan dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) per tahun di atas tingkat suku bunga fasilitas kredit yang berlaku.

Selama jangka waktu Fasilitas Kredit hingga pembayaran penuh dan lunas atas seluruh jumlah Fasilitas Kredit yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit, maka Perseroan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:a. Menggunakan fasilitas kredit sesuai

dengan tujuan penggunaan kredit;b. Perseroan akan menyalurkan

hasil usaha Perseroan serta pengendapannya melalui rekening Para Kreditur secara proporsional;

c. Menyampaikan laporan keuangan unaudited setiap triwulan;

d. Mengijinkan masing-masing kreditur atau pihak yang ditunjuk oleh masing-masing kreditur untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Perseroan dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari sebelumnya;

e. Menyerahkan laporan manajemen tahunan;

f. Menyerahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahun;

g. Menjaga rasio keuangan Perseroan sebagai berikut:i. Current ratio (perbandingan antara

aktiva lancar terhadap pasiva lancar) sebesar 100% (seratus persen).

ii. Debt service coverage (perbandingan ebitda terhadap total kewajiban bunga dan porsi hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun sebesar 100% (seratus persen).

iii. Debt to equity ratio atau DER maksimal sebesar 300% (tiga ratus persen)

h. Memperpanjang perijinan usaha yang telah berakhir masa berlakunya dan menyerahkan bank copy perijinan yang telah diperpanjang tersebut;

i. Memenuhi seluruh kewajiban kepada masing-masing kreditur berupa angsuran baki debet pokok, bunga atau kewajiban lainnya serta memperhatikan jangka waktu pembayaran atau pelunasan fasilitas kredit.

Page 121: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

93

NoPihak

Pemberi Pinjaman

Penerima Pinjaman

Jenis Pinjaman

Tanggal Jatuh Tempo

Jumlah Struktur Bunga Keterangan Lainnya

Selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan perjanjian atau perjanjian lain yang merupakan kesatuan dengan perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Para Kreditur, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur mayoritas Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:a. Menjadi penjamin terhadap pihak

ketiga kecuali dalam transaksi usaha Perseroan sehari-hari;

b. Memperoleh kredit/fasilitas batu atau pun pinjaman lainnya dari lembaga keuangan atau pihak ketiga kecuali:i. Pinjaman tersebut dalam rangka

pinjaman dari pemegang saham menjadi pinjaman subordinasi;

ii. Hutang usaha dalam kaitanya dengan operasional proyek atau kegiatan usaha sehari-hari;

iii. Pinjaman dalam bentuk obligasi atau surat hutang lainnya dimana pinjaman tersebut dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian atau seluruh fasilitas kredit;

iv. Pinjaman dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian.

c. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga;

d. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit;

e. Memberikan kredit kepada pihak manapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham kecuali memberikan pinjaman kepada pegawai dan atau untuk kegiatan usaha yang normal dalam usaha Perseroan termasuk kepada anak perusahaan Perseroan.

Page 122: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

94

NoPihak

Pemberi Pinjaman

Penerima Pinjaman

Jenis Pinjaman

Tanggal Jatuh Tempo

Jumlah Struktur Bunga Keterangan Lainnya

2. PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Bank Central Asia Tbk

Perseroan Pinjaman berjangka

Jangka waktu kredit

terhitung sejak

tanggal 18 Agustus

2016 sampai dengan 23 Juni 2031

Memberikan fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang

Rupiah dengan limit sebesar maksimal

Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah)

a. Tingkat suku bunga atas setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah presentase presentase per tahun dari jumlah:

Marjin dan LPSb. Debitur

membayar bunga yang timbul pada pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga

Bunga keterlambatan

dikenakan sejak tanggal jatuh tempo

sampai dengan

tanggal actual pembayaran

yang besarnya 1% (satu persen)

per tahun lebih tinggi dari tingkat suku bunga

yang berlaku

Pembatasan-pembatasanLarangan Pembebanan dan pengalihan asset sebagai jaminan, yaitu :1. Debitur tidak boleh menjadikan asetnya

sebagai agunan.2. Kecuali sehubungan dengan Dokumen

Transaksi, debitur tidak boleh tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari seluruh kreditur sindikasi:i. Menjual, menglaihkan atau

melepaskan asetnya berdasarkan ketentuan di mana aset tersebut, dapat disewakan atau diperoleh kembali oleh debitur;

ii. Menjual, mengalihkan atau melepaskan tagihan dengan ketentyu8an yang memberikan perlindungan pembayaran (recousel);

iii. Mengadakan atau memeperoleh kesepakatan dimana uang atau manfaat dari suatu rekening bank atau rekening lainnya dapat digunakan atau diperjumpakan (set off) dengan kewajiban lain;

iv. Mengadakan atau memperbolehkan kesepakatan preferen lainnya yang memiliki akibat yang sama.

Kewajiban-kewajiban PerseroanKewajiban Perseroan dalam setiap Dokumen Transaksi adalah sah, berlaku dan mengikat dan tunduk pada prinsip umum undang-undang yang membatasi kewajibannya yang secara khusus disebutkan dalam Pendapat Hukum yang disampaikan sesuai dengan Pasal 4 (Syarat Penandatanganan dan Syarat Pencairan), dapat dilaksanakan

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditur Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam:a. Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk No. BIN/2.2/479/R tanggal 13 Juli 2016 tentang

Permohonan Persetujuan Memperoleh Fasilitas Kredit/Pinjaman Baru.b. Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk No. B.103-MNS.NSD/07/2016 tanggal 22 Juli 2016

tentang Persetujuan Ijin Memperoleh Kredit/Pinjaman Baru an. PT Angkasa Pura I (Persero).c. Surat PT Bank Mandiri (Persero), Tbk No. CBG.CB2/SAD.074/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang

Persetujuan Permintaan Fasilitas Kredit/Pinjaman PT Angkasa Pura I (Persero).d. Surat PT Indonesia Infrastructure Finance No. S.2016.524/VIII/IIF tanggal 30 Agustus 2016 tentang

Persetujuan permohonan Fasilitas Kredit Baru PT Angkasa Pura I (Persero).e. Surat PT Bank Central Asia, Tbk No.20379/GBK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Surat

Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit/Pinjaman PT Angkasa Pura I (Persero).

f. Surat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. S-702/SMI/DPI/0916 tanggal 13 September 2016 tentang Persetujuan Permintaan Fasilitas Kredit/Pinjaman PT Angkasa Pura I (Persero).

Page 123: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

95

2. Perjanjianafiliasilainnya

No Jenis Perjanjian Pihak Jangka Waktu Kentuan-Ketentuan Penting Dalam Perjanjian

1. Perjanjian Kerjasama No. AP.I.060/SPK/KP.1.43/2015/GM.BIK tanggal 30 Desember 2015 tentang Pengadaan Tenaga Outsourcing Perseroan cabang Bandara Frans Kaisiepo Biak Tahun 2016, dibuat dibawah tangan

Perseroan dengan PT Angkasa Pura Suport (“PT APS”)

Pelaksanaan perjanjian berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Pekerjaan pengadaan tenaga outsourcing untuk bandara Frans Kaisiepo Biak Tahun 2016

Objek PerjanjianTenaga outsourcing sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang

Penyelesaian PerselisihanDalam hal terjadi perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan di Kantor Kepaniteraan Negeri dimana domisili hukum para pihak

2. Perjanjian Kerjasama No. PBJDPS-16001066 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pengadaan Penunjang Operasional, dibuat di bawah tangan

Perseroan dan PT Angkasa Pura Suport (“PT APS”)

1 (satu), terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2017

Pekerjaan Pengadaan Penunjang Pekerjaan Operasional dan Administrasi di Lingkungan Kantor Cabang Perseroan Tahun 2016 dalam area Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali.

Objek PerjanjianPengadaan 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) tenaga outsourcing

Hak dan Kewajibana. Perseroan

i. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT APS;

ii. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT APS;

iii. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PT APS.

b. PT APSi. Menerima pembayaran untuk

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

ii. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Perseroan;

iii. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

iv. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak dan dokumen terkait lainnya;

v. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Perseroan;

vi. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

vii.Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun gangguan atas aset milih Perseroan akibat kegiatan PT APS.

Page 124: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

96

No Jenis Perjanjian Pihak Jangka Waktu Kentuan-Ketentuan Penting Dalam Perjanjian

Penyelesaian PerselisihanDalam hal terjadi perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ke Pengadilan Negeri Bali.

3. Kesepakatan Bersama No. KB/4/I/2011 – AU/833/KUM.18/I/2011 – SP.06/HK.09.01/2011/DU – PJJ.04.07.01/00/01/2011/010 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Pengaturan Penggunaan Bersama Pangkalan Udara dan Badan Udara, dibuat di bawah tangan

Wakil Staf Angkatan Udara, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Perseroan dan PT Angkasa Pura II (Pesero)

Jangka waktu kerjasama

pemanfaatan BMN pada TNI Angkatan

Udara paling lama 50 (lima puluh) tahun dan

dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak setelah

mendapat persetujuan Menteri Keuangan

Ruang LingkupMeliputi pengaturan daerah lingkungan kerja bandar udara, kegiatan operasional penerbangan dan penggunaan/pemanfaatan Barang Milik negara (“BMN”) TNI Angkatan Udara untuk bandara udara serta penggunaan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau aset Perseroan atau aset PT Angkasa Pura II (Persero) untuk pangkalan udara.

Penyelesaian PerselisihanApabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah.

4. Perjanjian Kerjasama No. Perjama/20/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Soemarmo Sebagai Bandar Udara, dibuat dibawah tangan

Perseroan dan TNI Angkatan Udara (“TNI”)

Jangka waktu kerjasama

pemanfaatan Barang Milik Negara

selama 50 (lima puluh ) tahun dan

dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak setelah

mendapat persetujuan Menteri Keuangan

Ruang LingkupKegiatan operasional penggunaan bersama pangkalan TNI Adi Soemarmo sebagai bandar udara dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada TNI di pangkalan TNI Adi Soemarmo untuk mendukung kegiatan operasional Bandar Udara Adi Soemarmo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian PerselisihanApabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Apabila tidak tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Boyolali

5. Perjanjian Kerjasama No. Perjama/19/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Adisutjipto Yogyakarta Sebagai Bandar Udara, dibuat dibawah tangan.

Perseroan dan TNI Angkatan Udara (“TNI”)

Jangka waktu kerjasama

pemanfaatan Barang Milik Negara

(BMN) selama 50 (lima puluh) tahun

sejak tanggal 8 Juli 2013 dan

dapat diperpanjang atas kesepakatan

para pihak setelah mendapat

persetujuan Menteri Keuangan.

Ruang LingkupKegiatan operasional penggunaan bersama pangkalan TNI Adisutjipto sebagai bandar udara dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada TNI di pangkalan TNI Adi Soemarmo untuk mendukung kegiatan operasional Bandar Udara Adisutjipto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penyelesaian PerselisihanApabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Apabila tidak tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Page 125: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

97

No Jenis Perjanjian Pihak Jangka Waktu Kentuan-Ketentuan Penting Dalam Perjanjian

6. Perjanjian Kerjasama No. Perjama/20/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Somarmo Sebagai Bandar Udara, dibuat dibawah tangan

Perseroan dan TNI Angkatan Udara (“TNI”)

Jangka waktu kerjasama

pemanfaatan Barang Milik Negara

selama 50 (lima puluh) tahun dan

dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak setelah

mendapat persetujuan Menteri Keuangan

Ruang LingkupKegiatan operasional penggunaan bersama pangkalan TNI Adisutjipto sebagai bandar udara dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada TNI di pangkalan TNI Adi Soemarmo untuk mendukung kegiatan operasional Bandar Udara Adisutjipto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian PerselisihanApabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Apabila tidak tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman.

7. Perjanjian kerjasama No. S P. 5 1 / H K . 0 9 . 0 1 / 2 0 1 4 tanggal 13 Februari 2014 tentang Pemanfaatan Tanah dan Fasilitas TNI Angkatan Laut Untuk Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, dibuat dibawah tangan

Perseroan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (“TNI”)

Jangka waktu kerjasama

pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun

sejak tanggal 14 Februari 2014 dan dapat diperpanjang

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa pemanfaatan lahan

berakhir

Ruang LingkupPemanfaatan tanah serta fasilitas milik TNI yang digunakan Perseroan di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya beserta fasilitas yang tersedia milik TNI untuk operasional penerbangan sipil dan militer.

Penyelesaian PerselisihanApabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Apabila tidak tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo.

8. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan No. SP.I.111/HK.09.01/2014/PD tanggal 17 Juni 2014 tentang Kerjasama Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik AD Di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, dibuat dibawah tangan

Perseroan dan Komando Daerah Militer IV Dipenogoro (“TNI”)

Jangka waktu kerjasama

pemanfaatan ini adalah selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan

17 Juni 2044

Ruang LingkupPemanfaatan tanah milik TNI oleh Perseroan dalam rangka pengembangan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang seluas 88.500 m2 (delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus meter persegi) dan pembayaran kontribusi kepada negara oleh Perseroan berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan lahan.

Penyelesaian PerselisihanApabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Apabila tidak tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Page 126: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

98

No Jenis Perjanjian Pihak Jangka Waktu Kentuan-Ketentuan Penting Dalam Perjanjian

9. Perjanjian Konsesi No. HK.201/2/8/DRJU.kum.2015 dan No/ SP.333/HK.06.03/2015/DU tanggal 15 Desember 2015 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, dibuat dibawah tangan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (“DJPU”) dan Perseroan

2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15

Desember 2015 dan dapat diperpanjang

selama 30 (tiga) puluh tahun

Ruang LingkupPelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:a. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan

pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara.

b. Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos.

c. Fasilitas elektronik, listrik, air, dan instalasi limbah buangan.

d. Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

Kerjasama Dengan Pihak LainPerseroan diberikan hak untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dan/atau bermitra atau menugaskan Badan Usaha atau anak perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan suatu bagian atau bagian-bagian kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan, tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban Perseroan atas pelaksanaan Perjanjian ini.

Penyelesaian PerselisihanDalam hal terjadi perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ke kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

9. Kesepakatan Bersama No. KB/4/I/2011 – AU/833/KUM.18/I/2011 – SP.06/HK.09.01/2011/DU – PJJ.04.07.01/00/01/2011/010 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Pengaturan Penggunaan Bersama Pangkalan Udara dan Badan Udara, dibuat di bawah tangan

Wakil Staf Angkatan Udara, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Perseroan dan PT Angkasa Pura II (Pesero)

Jangka waktu kerjasama

pemanfaatan BMN pada TNI Angkatan

Udara paling lama 50 (lima puluh) tahun dan

dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak setelah

mendapat persetujuan Menteri Keuangan

Meliputi pengaturan daerah lingkungan kerja bandar udara, kegiatan operasional penerbangan dan penggunaan/pemanfaatan Barang Milik negara (“BMN”) TNI Angkatan Udara untuk bandara udara serta penggunaan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau aset Perseroan atau aset PT Angkasa Pura II (Persero) untuk pangkalan udara.

10. Perjanjian Kerjasama No. Perjama/20/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Soemarmo Sebagai Bandar Udara, dibuat dibawah tangan

Perseroan dan TNI Angkatan Udara (“TNI”)

Jangka waktu kerjasama

pemanfaatan Barang Milik Negara

selama 50 (lima puluh ) tahun dan

dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak setelah

mendapat persetujuan Menteri Keuangan

Kegiatan operasional penggunaan bersama pangkalan TNI Adi Soemarmo sebagai bandar udara dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada TNI di pangkalan TNI Adi Soemarmo untuk mendukung kegiatan operasional Bandar Udara Adi Soemarmo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Perjanjian Kerjasama No. Perjama/19/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Adisutjipto Yogyakarta Sebagai Bandar Udara, dibuat dibawah tangan

Perseroan dan TNI Angkatan Udara (“TNI”)

Jangka waktu kerjasama

pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)

selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal

8 Juli 2013 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak setelah

mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Kegiatan operasional penggunaan bersama pangkalan TNI Adisutjipto sebagai bandar udara dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada TNI di pangkalan TNI Adi Soemarmo untuk mendukung kegiatan operasional Bandar Udara Adisutjipto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Page 127: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

99

No Jenis Perjanjian Pihak Jangka Waktu Kentuan-Ketentuan Penting Dalam Perjanjian

12. Perjanjian Kerjasama No. Perjama/20/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Somarmo Sebagai Bandar Udara, dibuat dibawah tangan

Perseroan dan TNI Angkatan Udara (“TNI”)

Jangka waktu kerjasama

pemanfaatan Barang Milik Negara

selama 50 (lima puluh) tahun dan

dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak setelah

mendapat persetujuan Menteri Keuangan

Kegiatan operasional penggunaan bersama pangkalan TNI Adisutjipto sebagai bandar udara dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada TNI di pangkalan TNI Adi Soemarmo untuk mendukung kegiatan operasional Bandar Udara Adisutjipto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

13. Perjanjian kerjasama No. S P. 5 1 / H K . 0 9 . 0 1 / 2 0 1 4 tanggal 13 Februari 2014 tentang Pemanfaatan Tanah dan Fasilitas TNI Angkatan Laut Untuk Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, dibuat dibawah tangan

Perseroan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (“TNI”)

Jangka waktu kerjasama

pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun

sejak tanggal 14 Februari 2014 dan dapat diperpanjang

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa pemanfaatan lahan

berakhir

Pemanfaatan tanah serta fasilitas milik TNI yang digunakan Perseroan di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya beserta fasilitas yang tersedia milik TNI untuk operasional penerbangan sipil dan militer

14. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan No. SP.I.111/HK.09.01/2014/PD tanggal 17 Juni 2014 tentang Kerjasama Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik AD Di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, dibuat dibawah tangan

Perseroan dan Komando Daerah Militer IV Dipenogoro (“TNI”)

Jangka waktu kerjasama

pemanfaatan ini adalah selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan

17 Juni 2044

Pemanfaatan tanah milik TNI oleh Perseroan dalam rangka pengembangan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang seluas 88.500 m2 (delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus meter persegi) dan pembayaran kontribusi kepada negara oleh Perseroan berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan lahan.

15. Perjanjian Konsesi No. HK.201/2/8/DRJU.kum.2015 dan No/ SP.333/HK.06.03/2015/DU tanggal 15 Desember 2015 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, dibuat dibawah tangan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (“DJPU”) dan Perseroan

2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15

Desember 2015 dan dapat diperpanjang

selama 30 (tiga) puluh tahun

Pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:a. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan

pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara.

b. Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos.

c. Fasilitas elektronik, listrik, air, dan instalasi limbah buangan.

d. Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

Perseroan dengan pihak-pihak sebagaimana diungkapkan dalam Perjanjian Terafiliasi dikatakan afiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Negara Republik Indonesia.

Page 128: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

100

11. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Ketiga

No Jenis Perjanjian Pihak Jangka Waktu Ketentuan-ketentuan Penting Dalam Perjanjian

1. Perjanjian Kerjasama tanggal 23 November 2011 tentang Perjanjian Kerjasama Manajemen Untuk Meningkatkan Pendapatan Non Aeronautika Melalui Peningkatan Kinerja Pelayanan Di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, dibuat di bawah tangan

Perseroan dan Incheon International Airport Corporation (“IIAC”)

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 November 2011 sampai penyelesaian seluruh kewajiban pembayaran oleh Perseroan dan perjanjian ini dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Ruang LingkupPerseroan dan IIAC akan menggunakan konsep kerjasama manajemen dimana IIAC dapat memanfaatkan sumber dayanya ke dalam pola manajemen, operasi dan pengembangan bandara Juanda di Surabaya dan keluar belah pihak akan membagi hasil dari kerjasama tersebut

Maksud dan tujuan Perseroan dan IIAC akan menggunakan konsep kerjasama manajemen dimana IIAC dapat memanfaatkan sumber dayanya ke dalam pola manajemen, operasi dan pengembangan Bandara Juanda di Surabaya dan kedua belah pihak akan membagi hasil dari kerjasama tersebut

Penyelesaian perselisihan Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah.

2. Perjanjian Kerjasama No. Sp.108/HK.06.01/2012/PD tanggal 1 November 2012 tentang Perjanjian Jasa Manajemen Untuk Pengembangan Komersial Dan Operasional Pada Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali, dibuat dibawah tangan

Perseroan dan PT GVK Services Indonesia (“PT GVK”)

Perseroan akan secara eksklusif dan bersama melaksanakan hak manajemen komersial dengan PT GVK melalui unit Bisnis Strategis (“SBU”) untuk jangka 3 (tiga) tahun bermula dari tanggal 1 Desember 2012 dan dapat di perpanjangan untuk periode setidaknya 5 (lima) tahun lagi atau jangka waktu lain yang disepakati oleh para pihak

Ruang LingkupPerseroan memberikan PT GVK hak eksklusif dan tunggal untuk mengembangkan, mengoperasikan dan mengelola fasilitas komersial di Bandara Ngurah Rai dengan mengadakan perjanjian jasa manajemen komersial

Maksud dan tujuanPerseroan dan PT GVK hak eksklusif dan tunggal untuk mengembangkan, mengoperasikan dan mengelola fasilitas komersial di Badara Ngurah Rai dengan mengadakan perjanjian jasa manajemen komersial

Penyelesaian PerselisihanApabila timbul perbedaan pendapat atau sengketa maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan apabila tidak terjadi perdamaian maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui arbitrase sesuai dengan international chamber of commerce.

Page 129: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

101

No Jenis Perjanjian Pihak Jangka Waktu Ketentuan-ketentuan Penting Dalam Perjanjian

3. Perjanjian Kerjasama No. PBJDPS/15000651 Tanggal 13 Oktober 2015 tentang pekerjaan jasa kebersihan bagian luar (outdoor) di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dibuat di bawah tangan

Perseroan dan CV Utama Yasa (“CV UY”)

Berlaku dari tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016

Ruang LingkupPerseroan dalam kedudukannya memberi tugas kepada CV UY, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut : (i) Pekerjaan Membersihkan Halaman Taman, Pelataran/Perkerasan (ii) Pekerjaan Pembersihan lavatory (iii) Pekerja Pengangkutan Sampah didalam Bandara. (iv) Pekerjaan Pengangkutan Sampah ke Pembuangan Akhir (v) Pekerjaan Lain-Lain

Penyelesaian Perselisihana. Setiap perselisihan/persoalan yang

timbul sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini dan mengakibatkan para pihak tidak dapat memenuhi semua hak dan kewajiban dalam perjanjian ini maka untuk pertama sekali akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

b. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka untuk selanjutnya perselisihan tersebut akan diserahkan dan diselesaikan berdasarkan peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang keputusannya merupakan putusan pertama dan terakhir serta mengikat para pihak.

c. Apabila salah satu pihak tidak mentaati keputusan yang telah ditetapkan oleh para arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan BANI, maka kedua belah pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Denpasar untuk meminta pelaksanaan keputusan tersebut.

4. Perjanjian Kerjasama No. SP.01/HK.06/2016-GM.SOC – BAC.07.06/LPPNPI/01/2016/001 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penagihan Pemakaian Listrik, dibuat dibawah tangan

Perseroan dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Distrik Solo (“LPPNPI”)

Jangka waktu pelaksanaan penagihan penggunaan utilitas listrik berlaku selama masa penggunaan utilitas oleh LPPNPI yang disepakati sebagai berikut:

a. Masa kerjasama 1 Januari 2014

b. sampai dengan 31 Desember 2014.

c. Masa kerjasama 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

d. Masa kerjasama 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Ruang Lingkup LPPNI menggunakan utilitas milik Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan Perseroan menagihkan kepada LPPNPI sejumlah sesuai dengan penggunaan

Maksud dan tujuan Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memperjelas hak dan wewenang masing-masing pihak dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya, serta memperjelas posisi hukum atas tagihan pemakaian, listrik oleh LPPNP sejak berpisahnya unit penyelnggara pelayanan navigasi dari Perseroan

Hak dan KewajibanHak dan Kewajiban Perseroana. Perseroan berkewajiban memasang

KWH Meter di panel dan gedung yang digunakan LPPNPI sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

b. Perseroan berkewajiban memberikan dukungan utilitas berupa kepada LPPNPI.

c. Perseroan berkewajiban melakukan koordinasi bersama LPPNPI dalam diperlukan kegiatan perawatan dan/atau perbaikan utilitas.

d. Perseroan berhak mengajukan tagihan atas utilitas listrik yang digunakan LPPNPI setiap bulan dengan melampirkan print out rincian.

Page 130: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

102

No Jenis Perjanjian Pihak Jangka Waktu Ketentuan-ketentuan Penting Dalam Perjanjian

Hak dan Kewajiban LPPNPIb. LPPNPI berkewajiban merawat dan/

atau memelihara KWH meter tang terpasang di panel dan gedung yang digunakan LPPNPI.

c. LPPNPI berkewajiban menyampaikan kepada Perseroan dalam hal terjadi gangguan terhadap utilitas.

d. LPPNPI berkewajiban melakukan pembayaran atas tagihan utilitas setiap bulannya sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.

e. LPPNPI berkewajiban untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terkait pemakaian utilitas kepada Perseroan.

Penyelesaian PerselisihanDalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

5. Perjanjian Kerjasama No. SPKSP.2/HK.06.03/2015/GM.LOP tanggal 9 Februari 2015 tentang Usaha Pengelolaan Parkir Kendaraan di Bandar Udara Internasional Lombok,

Perseroan Cabang Lombok dan PT Jatimas Dian Kencana (“PT JDK”)

23 (dua puluh tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

Ruang LingkupPerseroan Cabang Lombok menyetujui dan memberi izin kepada PT JDK untuk kerjasama usaha pengelolaan parkir kendaraan di Bandar Udara Internasional Lombok dan dengan demikian PT JDK bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional pengelolaan parkir kendaraan di Bandar Udara Internasional Lombok

Hak dan KewajibanHak Perseroan Cabang Lombok

a. Menerima prosentase revenue sharing sebesar 59% dari omzet bruto setelah dikurangi pajak parkir sesuai ketetapan Pemerintah Daerah;

b. Menerima target minimum sharing sebesar Rp278.332.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per bulan untuk tahun Pertama (1 Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015) dan Rp306.165.750,00 (tiga ratus enam juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per bulan untuk tahun Kedua (1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) setelah dikurangi pajak parkir daerah;

c. Menerima langsung pembayaran parkir kendaraan berlangganan dari pelanggan tetap;

d. Memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu dan memberikan pengawasan setiap waktu terhadap pelaksanaan pengelolaan parkir kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelayanan terhadap pemakai jasa Bandar Udara menjadi tertib, lancar, nyaman dan aman;

Page 131: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

103

No Jenis Perjanjian Pihak Jangka Waktu Ketentuan-ketentuan Penting Dalam Perjanjian

e. Memperoleh laporan secara berkala setiap hari dengan sistem jaringan online tentang pendapatan masuk peralatan terminal dan berhak mengakses basis data sistem PT JDK yang dipasang sesuai dengan kebutuhan Perseroan Cabang Lombok atas beban PT JDK;

f. Menguasai sistem informasi manajemen parkir termasuk source code dan back up database sistem parkir tersebut;

g. Melakukan pengembangan sistem informasi manajemen parkir.

Kewajiban Perseroan Cabang Lombok

a. Menjamin bahwa PT JDK adalah satu-satunya pihak yang secara sah berhak atas pengelolaan sesuai dengan objek perjanjian, oleh karenanya Perseroan Cabang Lombok menjamin hak pengelolaan parkir kendaraan tersebut selama masa perjanjian kerjasama usaha;

b. Membayarkan revenue sharing yang berhak diterima oleh PT JDK sesuai ketentuan;

c. Mengharuskan seluruh kendaraan mengambil karcis masuk pelataran terminal di pintu masuk, serta memberikan data pelanggan secara akurat;

d. Menjamin stabilitas kinerja sistem informasi manajemen parkir.

Hak PT JDK

a. Menerima prosentase revenue sharing sebesar 41% dari omzet bruto setelah dikurangi pajak parkir sesuai ketetapan Pemerintah Daerah;

b. Memakai/menggunakan tempat dan lahan parkir sesuai dengan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Kewajiban PT JDK

a. Melaporkan dan menyetorkan pendapatan pengelolaan parkir kendaraan kepada Kasir Perseroan Cabang Lombok, kecuali pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya ke Kasir Perseroan Cabang Lombok dan biaya utilitas sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;

b. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan terhadap aset pengelolaan parkir kendaraan di Bandar Udara selama masa Perjanjian dan jika terjadi kerusakan aset wajib memperbaiki maksimal 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan siap dioperasikan;

Page 132: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

104

No Jenis Perjanjian Pihak Jangka Waktu Ketentuan-ketentuan Penting Dalam Perjanjian

c. Melaksanakan segala bentuk pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan parkir kendaraan baik untuk juru pelataran parkir terminal, juru karcis maupun koordinator, dan hal-hal lainnya yang menjadi tanggung jawab PT JDK;

d. Mengatur ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas kendaraan yang berada di depan Terminal Keberangkatan dan Kedatangan, baik domestik maupun internasional serta keamanan di area parkir terminal;

e. Menangani pengaduan-pengaduan pengguna jasa parkir di Bandar Udara Internasional Lombok, bila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Perseroan Cabang Lombok;

f. Menyiapkan SDM, peralatan kerja dan SOP, serta fasilitas penunjang dalam kondisi siap pakai yang mendukung operasional sistem parkir sebagai berikut: pemaparan area parkir kendaraan roda 2 (dua), pembangunan pos di pelataran parkir, pengadaan CCTV, handy talky, fire extinguisher (APAR) dan pengadaan rambu-rambu (petunjuk, larangan, dsb) sesuai kebutuhan serta menyediakan asuransi terhadap setiap kendaraan yang menggunakan jasa pengelolaan parkir kendaraan oleh PT JDK atau dikerjasamakan dengan Pihak ketiga;

g. Membuat laporan tertulis secara berkala suatu hari tentang pendapatan pengelolaan parkir kendaraan kepada Perseroan Cabang Lombok serta menjamin kebenaran laporan dimaksud;

h. Menyediakan peralatan manual dalam keadaan sistem komputerisasi tidak berfungsi dengan biaya PT JDK tanpa kompensasi;

i. Membebaskan bea masuk pelataran terminal bagi kendaraan dinas dan kendaraan pribadi milik pegawai Perseroan Cabang Lombok dengan tanda stiker bebas karcis;

j. Mentaati sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan juga ketentuan/peraturan yang telah, maupun yang akan ditentukan Perseroan Cabang Lombok dalam rangka pelaksanaan tugasnya selaku pengelola Bandar Udara, serta tidak akan melakukan tindakan/perbuatan yang menurut pertimbangan Perseroan Cabang Lombok akan dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi Perseroan Cabang Lombok atau pihak lain;

k. Membayar biaya utilitas sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;

Page 133: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

105

No Jenis Perjanjian Pihak Jangka Waktu Ketentuan-ketentuan Penting Dalam Perjanjian

l. Mengizinkan Perseroan Cabang Lombok maupun orang-orang yang diberi kuasa dan diperintahkan oleh Perseroan Cabang Lombok untuk setiap saat untuk memeriksa maupun melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;

m. Apabila PT JDK lalai melakukan perbaikan kerusakan dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, maka Perseroan Cabang Lombok akan memperingatkan secara tertulis untuk melakukan perbaikan. Apabila PT JDK tetap belum memperbaiki, maka Perseroan Cabang Lombok akan melakukan perbaikan dan semua biaya menjadi tanggung jawab.

Penyelesaian PerselisihanDalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

6. Nota Kesepahaman No. MOU.7/HK.06/2016/GM.LOP tanggal 28 Februari 2016 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan di Area Lombok Internasional Airport,

Perseroan Cabang Lombok dan Ikatan Motor Indonesia (“IMI”)

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan 28 Februari 2018

Ruang Lingkupa. Para Pihak sepakat melakukan

kerjasama ini untuk menyiapkan dokumen-dokumen serta persyaratan guna pembuatan sirkuit motocross beserta fasilitasnya di Lombok Internasional Airport;

b. Dalam tahap persiapan disepakati untuk membentuk tim yang terdiri dari unsure kedua belah pihak yang ditunjuk oleh Perseroan Cabang Lombok dan IMI;

c. Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud diatas bertugas untuk merumuskan langkah tindak lanjut dari Kesepahaman ini

Penyelesaian PerselisihanDalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

7. Perjanjian Kerjasama No. Sp.107/HK.09.01/2013/PD – No. 1.001/EJIJKT/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama No. BA-56/KB.03/2016/MBD – No. 45/EJI-JKT/DIR/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pengelolaan General Aviation Terminal di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali, dibuat dibawah tangan,

Perseroan dan PT Excujet Indonesia (“PT EJI”)

6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya addendum terakhir pada tanggal 28 Agustus 2016.

Ruang LingkupPerseroan memberikan kepada PT EJ untuk mengoperasikan dan memberikan layanan khusus di GA terminal untuk pesawat GA dan /atau penumpang selama jangka waktu perjanjian yang meliputi:a. Menyediakan dan mempersiapkan

fasilitas lounge termasuk namun tidak terbatas pada furniture & equipment;

b. Melakukan house keeping dan menyediakan amenities atas fasilitas GA terminal;

c. Menyediakan food & beverage di GA terminal;

d. Membantu Perseroan dalam menyediakan layanan CIQ Clearance;

e. Menyiapkan coustemer service dan pelaynan khusus kepada pengguna GAT;

f. Memberikan pelayanan lainnya kepada pengguna GA terminal sesuai perijinan yang dimiliki dari regulator dan mendapatkan persetujuan Perseroan.

Page 134: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

106

No Jenis Perjanjian Pihak Jangka Waktu Ketentuan-ketentuan Penting Dalam Perjanjian

Penyelesaian PerselisihanDalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak setuju dan sepakat menyelesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana domisili huku pihak tergugat berada.

12. Aset Tetap yang dimiliki Perseroan

1. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki sejumlah aset tetap Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) yaitu sebagai berikut:

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

Kantor Pusat1. SHGB No.151 tanggal 16

November 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat

1.597 m2 Surat Ukur No. 1011/1993 tanggal 23 November 1993

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

15 November 2014 *sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan tanda terima No. 26/ CEMPAKAPUTIH /2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia

2. SHGB No.13 tanggal 25 Mei 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor

2.000 m2 Surat Ukur No.105/Kopo/1999 tanggal 11 Mei 1999

Kelurahan Kopo, Kecamatan Cisarua, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat

24-Mei-29

3. SHGB No.14 tanggal 25 Mei 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor

2.000 m2 Surat Ukur No.107/Kopo/1999 tanggal 11 Mei 1999

Kelurahan Kopo, Kecamatan Cisarua, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat

24-Mei-29

4. SHGB No.15 tanggal 25 Mei 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor

2.000 m2 Surat Ukur No.106/Kopo/1999 tanggal 11 Mei 1999

Kelurahan Kopo, Kecamatan Cisarua, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat

24-Mei-29

5. SHGB No.69 tanggal 25 Mei 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor

2.000 m2 Surat Ukur No.106/ Kopo/1999 tanggal 11 Mei 1999

Kelurahan Kopo, Kecamatan Cisarua, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat

24-Mei-29

6. SHGB No.73 tanggal 13 Februari 2009 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor

11.290 m2 Surat Ukur No.07/Kopo/2009 tanggal 20 Januari 2009

Kelurahan Kopo, Kecamatan Cisarua, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat

12-Feb-29

7. SHGB No.74 tanggal 13 Februari 2009 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor

10.395 m2 Surat Ukur No.6/Kopo/2009 tanggal 20 Januari 2009

Kelurahan Kopo, Kecamatan Cisarua, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat

12-Feb-29

8. SHGB No.1957 tanggal 22 Maret 2016 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

10.000 m2 Surat Ukur No.00125/ Gunung Sahari Selatan/2015 tanggal 10 Oktober 2015

Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta

21-Mar-36

Page 135: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

107

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar9. SHGB No. 1045 tanggal 12 Mei

1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

330 m2 Surat Ukur No. 643/1999 tanggal 11 Mei 1999

Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali

1 Mei 2042

10. SHGB No. 821 tanggal 26 November 2002 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

12.000 m2 Surat Ukur No. 538/1998 tanggal 12 Agustus 1998

Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

26-Nov-32

11. SHGB No. 4064 tanggal 5 April 2005 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

7.500 m2 Surat Ukur No. 133/2000 tanggal 29 Februari 2000

Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

05-Apr-35

12. SHGB No. 4065 tanggal 5 April 2005 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

6.950 m2 Surat Ukur No. 132/2000 tanggal 29 Februari 2000

Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

05-Apr-35

13. SHGB No. 856 tanggal 20 April 2005 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

17.200 m2 Surat Ukur No. 537/1998 tanggal 12 Agustus 1998

Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

20-Apr-35

14. SHGB No. 5067 tanggal 19 Februari 2009 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

350 m2 Surat Ukur No. 7538/Benoa/2009 tanggal 3 Februari 2009

Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

19-Feb-39

15. SHGB No. 5068 tanggal 19 Februari 2009 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

250 m2 Surat Ukur No. 7537/Benoa/2009 tanggal 3 Februari 2009

Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

19-Feb-39

Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado16. SHGB No. 01 tanggal 22

September 1994 5.983 m2 Surat Ukur No.

1784/1994 tanggal 13 Oktober 1993

Desa Kolongan, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara

24-Sep-24

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

17. SHGB No. 01 tanggal 22 September 1994

2.485m 2 Surat Ukur No. 1782/1993 tanggal 13 Oktober 1993

Desa Paniki Atas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara

24-Sep-24

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

18. SHGB No. 01 tanggal 19 Juni 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

2.706 m2 Surat Ukur No. 615/1994 tanggal 16 Pebruari 1994

Desa Winentin, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara

19-Jun-25

19. SHGB No. 01 tanggal 19 Juni 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

31.148 m2 Surat Ukur No. 614/1994

Desa Mapanget, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara

16-Mei-25

Minahasa tanggal 26 Pebruari 1994

20. SHGB No. 02 tanggal 19 Juni 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

15.766 m2 Surat Ukur No. 613/1994 tanggal 26 Pebruari 1994

Desa Mapanget, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara

16-Mei-25

21. SHGB No. 1362 tanggal 14 Desember 2004 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Manado

7.482 m2 Surat Ukur No. 739/ Paniki Bawah/2003 tanggal 25 Agustus 2003

Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Manado, Propinsi Sulawesi Utara

14-Des-34

Page 136: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

108

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

22. SHGB No. 1363 tanggal 14 Desember 2004 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Manado

23.050 m2 Surat Ukur No. 738/ Paniki Bawah/2003 tanggal 25 Agustus 2003

Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Manado, Propinsi Sulawesi Utara

14-Des-34

23. SHGB No. 1382 tanggal 7 Juli 2006 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Manado

610 m2 Surat Ukur No. 113/Paniki Dua/2003 tanggal 26 Agustus 2003

Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Manado, Propinsi Sulawesi Utara

07-Jul-36

24. SHGB No. 1383 tanggal 7 Juli 2006 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Manado

397 m2 Surat Ukur No. 1258/Paniki Bawah/2006 tanggal 22 Maret 2006

Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Manado, Propinsi Sulawesi Utara

07-Jul-36

25. SHGB No. 02 tanggal 22 September 2006 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

5.000 m2 Surat Ukur No. 03/ Marawas/2004 tanggal 3 Desember 2004

Desa Marawas, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara

22-Sep-36

26. SHGB No. 03 tanggal 22 September 2006 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

40.800 m2 Surat Ukur No. 04/Tonsea Lama/2004 tanggal 3 Desember 2004

Desa Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara

22-Sep-36

27. SHGB No. 03 tanggal 7 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

5.000 m2 Surat Ukur No. 00001/Karawas/2010 tanggal 13 Agustus 2010

Kelurahan Marawas, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara

07-Okt-40

28. SHGB No. 49 tanggal 7 Agustus 2012 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara

867 m2 Surat Ukur No. 00048/Wusa/ 2012 tanggal 7 Agustus 2012

Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

07-Agu-42

29. SHGB No. 50 tanggal 7 Agustus 2012 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara

4.979 m2 Surat Ukur No. 00049/Wusa/ 2012 tanggal 7 Agustus 2012

Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

07-Agu-42

30. SHGB No. 52 tanggal 16 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara

450 m2 Surat Ukur No. 00051/Wusa/ 2012 tanggal 6 Agustus 2012

Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

16-Okt-42

31. SHGB No. 53 tanggal 16 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara

1.309 m2 Surat Ukur No. 00050/Wusa/ 2012 tanggal 7 Agustus 2012

Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

16-Okt-42

32. SHGB No. 00308 tanggal 14 Maret 2014 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara

13.877 m2 Surat Ukur No. 00525/Wusa/ 2014 tanggal 14 Maret 2014

Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

14-Mar-44

33. SHGB No. 00001 tanggal 22 Juli 2014 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara

39.951 m2 Surat Ukur No. 00024/Winetin/ 2014 tanggal 22 Juli 2014

Desa Winetin, Kecamatan Talawaan, kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

22-Jul-44

Bandar Udara Internasional Adi Sutjipto, Yogyakarta34. SHGB No. 823 tanggal 17

Oktober 1995 dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Sleman

621 m2 Gambar Situasi No. 10583 tanggal 29 Desember 1994

Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

16-Okt-15 *Perseroan sedang dalam proses perpanjangan sesuai denga Surat Pernyatan General Manager Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta tanggal 29 September 2016

Page 137: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

109

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor, Banjarmasin35. SHGB No. 4 tanggal 30

November 1996 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

1.017 m2 Gambar Situasi No. 9382/PPT/96 tanggal 26 November 1996

Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

16-Nov-16

36. SHGB No.5 tanggal 30 November 1996 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

3.749 m2 Gambar Situasi No.9379/PPT/1996 tanggal 26 November 1996

Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

16-Nov-16

37. SHGB No.36 tanggal 29 Januari 1997 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

3.120 m2 Gambar Situasi No. 9433/PPT/1996 tanggal 3 Desember 1996

Desa Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

29-Jan-27

38. SHGB No.36 tanggal 29 Januari 1997 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

7.306 m2 Gambar Situasi No.9434/PPT/1996 tanggal 3 Desember 1996

Desa Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

29-Jan-27

39. SHGB No.3 tanggal 23 Februari 2009 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

561 m² Surat Ukur No. 03/ SN/2009 tanggal 29 Januari 2009

Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan

30-Jan-29

40. SHGB No. 3 tanggal 23 Februari 2009 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarbaru

561 m2 Surat Ukur No. 03/SN/2009 tanggal 29 Januari 2009

Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan

30-Jan-29

Bandar Udara Internasional Lombok Praya41. SHGB No. 0191 tanggal 15

Februari 2005 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram

1.187 m2 Surat Ukur No.1184/AMU/2005 tanggal 2 Februari 2005

Desa Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat

15-Feb-35

42. SHGB No. 0192 tanggal 15 Februari 2005 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram

107 m2 Surat Ukur No.1185/AMU/2005 tanggal 2 Februari 2005

Desa Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat

15-Feb-35

Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo, Surakarta43. SHGB No. 192 tanggal 12

Oktober 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta

376 m2 Gambar Situasi No. 5771/1994 tanggal 17 September 1994

Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah

12 Oktober 2015 *Perseroan sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan Surat Pernyataan General Manager Kantor Cabang Bandar Udara Adi Soemarmo tanggal 7 September 2016

44. SHGB No. 49 tanggal 23 Januari 1996 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo

2.049 m2 Gambar Situasi No. 13900/95 tanggal 14 Desember 1995

Desa Singopuran, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah

05-Okt-25

Page 138: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

110

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon 45. SHGB No. 3 tanggal 25 Oktober

1982 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ambon

45.350 m2 Gambar Situasi No.1/Laha/81 tanggal 23 Mei 1981

Desa Laha, Kecamatan Baguala, Kabupaten Ambon, Propinsi Maluku

09-Jan-41

46. SHGB No. 06 tanggal 24 Januari 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon

3.000 m2 Surat Ukur No. 01/2008 tanggal 23 Januari 2008

Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku

23-Jan-38

47. SHGB No. 07 tanggal 1 Desember 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon

5.736 m2 Gambar Situasi No. 00009/Tawiri/2008 tanggal 1 Desember 2008

Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku

30-Nov-38

Bandar Udara Internasional El Tari, Kupang48. SHGB No.4 tanggal 6 April

2002 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang

84.430 m2 Surat Ukur No. 290/Oelnasi/2002 tanggal 10 Januari 2002

Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur

06-Apr-32

49. SHGB No.3 tanggal 3 Mei 2005 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang

104.230 m2

Surat Ukur No. 31/Lasiana/2000 tanggal 23 November 2000

Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur

03-Mei-35

Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Papua50. SHGB No.B.136 tanggal 28

Agustus 1995 dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor

6.000 m2 Gambar Situasi No.1307/1994 tanggal 28 November 1994

Desa Sumberker, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Irian Jaya

28-Agu-25

51. SHGB No.B.561 tanggal 14 Februari 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor

437 m2 Surat Ukur No.04/2000 tanggal 26 Januari 2000

Desa Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Irian Jaya

14-Feb-20

52. SHGB No.B.562 tanggal 14 Februari 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor

672 m2 Surat Ukur No.05/2000 tanggal 26 Januari 2000

Desa Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Irian Jaya

14-Feb-20

53. SHGB No.B.563 tanggal 14 Februari 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor

810 m2 Surat Ukur No.06/2000 tanggal 26 Januari 2000

Desa Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Irian Jaya

14-Feb-20

54. SHGB No.B.564 tanggal 14 Februari 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor

775 m2 Surat Ukur No.07/2000 tanggal 26 Januari 2000

Desa Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Irian Jaya

14-Feb-20

55. SHGB No.B.565 tanggal 14 Februari 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor

945 m2 Surat Ukur No.08/2000 tanggal 26 Januari 2000

Desa Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Irian Jaya

14-Feb-20

56. SHGB No.B.566 tanggal 15 Februari 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor

850 m2 Surat Ukur No.09/2000 tanggal 26 Januari 2000

Desa Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Irian Jaya

14-Feb-20

Page 139: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

111

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

57. SHGB No.B.567 tanggal 15 Februari 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor

704 m2 Surat Ukur No.10/2000 tanggal 26 Januari 2000

Desa Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Irian Jaya

14-Feb-20

58. SHGB No.B.568 tanggal 15 Februari 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor

1.175 m2 Surat Ukur No.11/200 tanggal 26 Januari 2000

Desa Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Irian Jaya

14-Feb-20

2. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki sejumlah aset tetap Sertipikat Hak Pengelolaan (”SHPL”) yaitu sebagai berikut:

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

Kantor Pusat1. SHPL No. 1 tanggal 16

November 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat

160.305 m2 Gambar Situasi No. 1231/1993 tanggal 29 Juli 1993

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Selama masih di pergunakan

2. SHPL No. 2 tanggal 24 September 2010 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

14.685 m2 Surat Ukur No. 00051/Rawasari/2010 tanggal 22 September 2010

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Selama masih di pergunakan

3. SHPL No. 3 tanggal 24 September 2010 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

129.556 m2 Surat Ukur No.00052/ Rawasari/2010 tanggal 22 September 2010

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Selama masih di pergunakan

4. SHPL No. 4 tanggal 24 September 2010 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

7.098 m2 Surat Ukur No.00053/ Rawasari/2010 tanggal 22 September 2010

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Selama masih di pergunakan

Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar5. SHPL No. 1 tanggal 26 Juni

1991 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

2.775.410 m2 Surat Ukur No. 1630/1991 tanggal 15 Maret 1991

Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Selama masih di pergunakan

6. SHPL No. 2 tanggal 22 Oktober 1998 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

2.000 m2 Surat Ukur No. 6932/1994 tanggal 27 Desember 1994

Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Selama masih di pergunakan

7. SHPL No. 3 tanggal 22 Oktober 1998 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

3.624 m2 Surat Ukur No. 6931/1994 tanggal 27 Desember 1994

Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Selama masih di pergunakan

8. SHPL No. 4 tanggal 19 Juli 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

28.709 m2 Surat Ukur No. 86/1998 tanggal 8 September 1998

Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Selama masih di pergunakan

9. SHPL No. 5 tanggal 20 Juli 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

17.935 m2 Surat Ukur No. 6930/1994 tanggal 27 Desember 1994

Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Selama masih di pergunakan

Page 140: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

112

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya10. SHPL No. 1 tanggal 27

Oktober 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

146149 m2 Surat Ukur No.06/08/1999 tanggal 12 Oktober 1999

Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Selama masih di pergunakan

11. SHPL No. 1 tanggal 27 Oktober 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

2.647 m2 Surat Ukur No.07/06/1999 tanggal 12 Oktober 1999

Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Selama masih di pergunakan

12. SHPL No. 1 tanggal 27 Oktober 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

18.223 m2 Surat Ukur No.273/15/1999 tanggal 12 Oktober 1999

Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Selama masih di pergunakan

13. SHPL No. 1 tanggal 27 Oktober 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

15.000 m2 Surat Ukur No.27/07/1999 tanggal 12 Oktober 1999

Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Selama masih di pergunakan

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar14. SHPL No. 11 tanggal 31

Agustus 1982 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ujung Pandang

338.359 m2 Gambar Situasi No.5 tanggal 12 Mei 1991

Desa Bulokekeng, Kecamatan Biringkanaya, Kabupaten Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan

Selama masih di pergunakan

15. SHPL No.2 tanggal 9 September 1993 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros

1.952.671 m2 Gambar Situasi No. 462/1992 tanggal 11 Juli 1992

Desa Kelurahan Hasanuddin, Tenrigangkae dan Tellumpocoo, Kecamatan Mandai dan Maros Baru, Kabupaten Dati II Maros, Propinsi Dati I Sulawesi Selatan.

Selama masih di pergunakan

16. SHPL No.1 tanggal 19 Juli 1996 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.

17857 m2 Gambar Situasi No.959/1996 tanggal 18 Juli 1996

Desa Kelurahan Hasanuddin, Lingkungan : Kadieng, Kecamatan Mandai, Kabupaten Dati II Maros, Propinsi Dati I Sulawesi Selatan

Selama masih di pergunakan

Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado17. SHPL No. 01 tanggal 22

September 1994 dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa

11.500 m2 Surat Ukur No. 1785/1993 tanggal 13 Oktober 1993

Desa Wusa, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara

Selama masih di pergunakan

18. SHPL No. 01 tanggal 26 Juni 1995 dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Manado

20.048 m2 Surat Ukur No. 1783/1993 tanggal 13 Oktober 1993

Desa Wusa, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara

Selama masih di pergunakan

19. SHPL No. 02 tanggal 16 Juli 2007 dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara

3.079 m2 Surat Ukur No. 386/Paniki Atas/2004 tanggal 3 Desember 2004

Desa Paniki Atas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

Selama masih di pergunakan

20. SHPL No. 03 tanggal 16 Juli 2007 dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara

1.022 m2 Surat Ukur No. 381/Paniki Atas/2004 tanggal 3 Desember 2004

Desa Paniki Atas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

Selama masih di pergunakan

21. SHPL No. 04 tanggal 16 Juli 2007 dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara

2.761 m2 Surat Ukur No. 384/Paniki Atas/2004 tanggal 3 Desember 2004

Desa Paniki Atas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

Selama masih di pergunakan

22. SHPL No. 05 tanggal 16 Juli 2007 dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara

2.118 m2 Surat Ukur No. 383/Paniki Atas/2004 tanggal 5 Desember 2004

Desa Paniki Atas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

Selama masih di pergunakan

Page 141: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

113

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

23. SHPL No. 06 tanggal 16 Juli 2007 dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara

1.970 m2 Surat Ukur No. 382/Paniki Atas/2004 tanggal 3 Desember 2004

Desa Paniki Atas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

Selama masih di pergunakan

24. SHPL No. 07 tanggal 16 Juli 2007 dikeluarkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara

981 m2 Surat Ukur No. 385/Paniki Atas/2004 tanggal 5 Desember 2004

Desa Paniki Atas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

Selama masih di pergunakan

Bandar Udara Internasional Adi Sutjipto, Yogyakarta25. SHPL No. 1 tanggal 26 Juli

1996 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

34.020 m2 Surat Ukur No. 10582 tanggal 29 Desember 1994

Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama masih di pergunakan

26. SHPL atas tanah No. 1 tanggal 26 Juli 1996 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

88.690 m2 Gambar Situasi No. 9273 tanggal 17 November 1994

Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama masih di pergunakan

27. SHPL atas tanah No. 00001 tanggal 8 April 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

16.327 m2 Gambar Situasi No. 10549/1997 tanggal 18 November 1997

Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama masih di pergunakan

28. SHPL atas tanah No. 00004 tanggal 8 April 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

5.980 m2 Gambar Situasi No. 05520/ 1996 tanggal 25 Juni 1996

Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama masih di pergunakan

29. SHPL atas tanah No.8 tanggal 8 April 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

20.044 m2 Gambar Situasi No. 10550/1997 tanggal 18 November 1997

Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama masih di pergunakan

30. SHPL atas tanah No. 00002 tanggal 8 April 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

10.463 m2 Gambar Situasi No. 10552/ 1997 tanggal 18 November 1997

Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama masih di pergunakan

31. SHPL atas tanah No. 00006 tanggal 9 Juni 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

96.351 m2 Gambar Situasi No. 10548/1997 tanggal 18 November 1997

Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama masih di pergunakan

32. SHPL atas tanah No. 00005 tanggal 9 Juni 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

92.185 m2 Gambar Situasi No. 10551/ 1997 tanggal 18 November 1997

Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama masih di pergunakan

33. SHPL atas tanah No.8 tanggal 16 Juli 2003 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

3.750 m2 Situasi Ukur No. 00170 tanggal 20 April 2000

Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama masih di pergunakan

34. SHPL atas tanah No.9 tanggal 2 Juli 2004 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

4.945 m2 Surat Ukur No. 00157/2000 tanggal 10 April 2000

Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama masih di pergunakan

Page 142: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

114

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor, Banjarmasin35. SHPL No. PL2 tanggal 6 Maret

1991 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

378.831 Gambar Situasi No.925/1986 tanggal 10 September 1986

Desa Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

Selama masih di pergunakan

36. SHPL No. PL 3 tanggal 4 Mei 1991 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

956.758 m2 Gambar Situasi No.926/1986 tanggal 10 September 1986

Desa Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

Selama masih di pergunakan

37. SHPL No. PL3 tanggal 30 November 1996 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

47.250 m2 Gambar Situasi No.9381/PPT/96 tanggal 26 November 1996

Desa Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

Selama masih di pergunakan

38. SHPL No. PL 4 tanggal 30 November 1996 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

249.000 m2 Gambar Situasi No.9375/PPT/1996 tanggal 26 November 1996

Desa Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

Selama masih di pergunakan

39. SHPL No. PL5 tanggal 30 November 1996 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

81.500 m2 Gambar Situasi No.9378/PPT/1996 tanggal 26 November 1996

Desa Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

Selama masih di pergunakan

40. SHPL No. PL6 tanggal 30 November 1996 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

5.000 m2 Gambar Situasi No.9380/PPT/1996 tanggal 26 November 1996

Desa Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

Selama masih di pergunakan

41. SHPL No.PL7 tanggal 30 November 1996 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

16.000 m2 Gambar Situasi No.9376/PPT/1996 tanggal 26 November 1996

Desa Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

Selama masih di pergunakan

42. SHPL No. PL8 tanggal 30 November 1996 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

376.500 m2 Gambar Situasi No.9377/PPT/1996 tanggal 26 November 1996

Desa Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

Selama masih di pergunakan

Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Semarang43. SHPL No. 1 tanggal 24

Agustus 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang

5.004 m² Surat Ukur No. 896/XII/1997 tanggal 27 Agustus 1997

Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih dipergunakan

44. SHPL No. 2 tanggal 24 Agustus 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang

8.077 m² Surat Ukur No. 897/XII/1997 tanggal 27 Agustus 1997

Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih dipergunakan

45. SHPL No. 3 tanggal 24 Agustus 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang

15.545 m² Surat Ukur No 895/XII/1997 tanggal 27 Agustus 1997

Kelurahan Tambakharja, Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih dipergunakan

Page 143: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

115

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

46. SHPL No. 4 tanggal 7 November 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang

6.379 m² Surat Ukur No. 001 / Tambakharjo / 1998 tanggal 26 Januari 1998

Kelurahan Tambakharja, Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih dipergunakan

47. SHPL No. 5 tanggal 7 November 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang

13.165 m² Surat Ukur No.02 / Tambakharjo / 1998 tanggal 26 Januari 1998

Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih dipergunakan

48. SHPL No. 6 tanggal 23 Oktober 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang

33.190 m² Surat Ukur No 899/ XII/1997 tanggal 27 Agustus 1997

Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih dipergunakan

49. SHPL No. 65 tanggal 24 Agustus 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang

174.230 m² Surat Ukur No. 1021 / 10.06 / 1999 tanggal 15 Desember 1999

Desa Undaan Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

Bandar Udara Internasional Lombok Praya50. SHPL No. 2 tanggal 24

Desember 1998 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram

14.800 m2 Surat Ukur No. 1371/ 1985 tanggal 9 Juli 1985.

Desa Rembiga, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa Teggara Barat

Selama masih di pergunakan

51. SHPL No.3 tanggal 24 Desember 1998 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram

671.805 m2 Surat Ukur No. 3/ 1998 tanggal 24 Februari 1998

Desa Rembiga, dan Ampenan Utara, Kecamatan Mataram dan Ampenan, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa Teggara Barat

Selama masih di pergunakan

52. SHPL No.1 tanggal 8 Juni 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram

5.314.285 m2 Surat Ukur Sisa No.26/Penunjak/ 1999 tanggal 29 Juni 1999

Desa Penunjak, Kecamatan Paraya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat

Selama masih di pergunakan

53. SHPL No.101 tanggal 31 Maret 2015 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

5.800 m2 Surat Ukur No.100/Penunjak/2014 tanggal 8 Oktober 2014

Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selama masih di pergunakan

54. SHPL No.102 tanggal 31 Maret 2015 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

17200 m2 Surat Ukur No.101/Penunjak/2014 tanggal 8 Oktober 2014

Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selama masih di pergunakan

55. SHPL No.103 tanggal 31 Maret 2015 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

51000 m 2 Surat Ukur No.102/Penunjak/2014 tanggal 8 Oktober 2014

Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selama masih di pergunakan

Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo, Surakarta56. SHPL No. 1 tanggal 26 Juli

1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

10.664 m2 Gambar Situasi No. 10366/95 tanggal 4 Juli 1995

Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

57. SHPL No. 1 tanggal 26 Juli 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

15.738 m2 Gambar Situasi No. 10365/95 tanggal 14 Januari 1995

Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

58. SHPL No. 2 tanggal 26 Juli 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

6,682 m2 Gambar Situasi No. 10.367/95 tanggal 4 Juli 1995

Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

Page 144: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

116

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

59. SHPL No. 1 tanggal 21 Juli 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

11.496 m2 Gambar Situasi No. 00279/Snd/2000 tanggal 10 Juli 2000

Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

60. SHPL No. 3 tanggal 21 Juli 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

11.829 m2 Gambar Situasi No. 00407/Gspt/2000 tanggal 10 Juli 2000

Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

61. SHPL No. 4 tanggal 21 Juli 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

15.887 m2 Gambar Situasi No. 00408/Gspt/2000 tanggal 10 Juli 2000

Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

62. SHPL No. 1 tanggal 19 April 2003 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

18.865 m2 Gambar Situasi No. 00317/Sinden/2000 tanggal 16 Agustus 2000

Desa Sinden, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

63. SHPL No. 2 tanggal 19 April 2003 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

24.781 m2 Gambar Situasi No. 00200/Dibal/2000 tanggal 16 Agustus 2000

Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

64. SHPL No. 3 tanggal 19 April 2003 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

21.474 m2 Gambar Situasi No. 00201/Dibal/2000 tanggal 16 Agustus 2000

Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

65. SHPL No. 5 tanggal 19 April 2003 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

25.985 m2 Gambar Situasi No. 00462 /Gagaksipat / 2000 tanggal 16 Agustus 2000

Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

66. SHPL No. 6 tanggal 19 April 2003 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

16.566 m2 Gambar Situasi No. 00463 / Gagaksipat / 2000 tanggal 16 Agustus 2000

Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

67. SHPL No. 7 tanggal 19 April 2003 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

2.702 m2 Gambar Situasi No. 00464 / Gagaksipat / 2000 tanggal 16 Agustus 2000

Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

68. SHPL No. 8 tanggal 19 April 2003 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

111.021 m2 Gambar Situasi No. 00461 / Gagaksipat / 2000 tanggal 16 Agustus 2000

Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon69. SHPL No. 01 tanggal 23

Desember 1998 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon

99.740 m2 Surat Ukur No. 1518/1995 tanggal 27 November 1995

Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kotamadya Ambon, Propinsi Maluku

Selama masih dipergunakan

70. SHPL No. 1 tanggal 13 Juli 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah

443.257 m2 Surat Ukur No. 05 tanggal 18 Mei 1995

Desa Hatu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku

Selama masih dipergunakan

71. SHPL No. 2 tanggal 6 Mei 2002 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah

369.852 m2 Surat Ukur No. 01/1993 tanggal 15 Maret 1993

Desa Hatu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku

Selama masih dipergunakan

Page 145: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

117

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Papua72. SHPL No. HPL02/Mandala

tanggal 21 Agustus 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor

4.284 m2 Gambar Situasi No.1006/1994 tanggal 1 November 1994

Desa Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Irian Jaya

Selama dipergunakan

73. SHPL No.HPL 03/Mandala tanggal 28 Agustus 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor

2.065.250 m2 Gambar Situasi No.1306/1994 tanggal 28 November 1994

Desa Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Irian Jaya

Selama Dipergunakan

3. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki sejumlah aset tetap Sertipikat Hak Pakai (”SHP”) yaitu sebagai berikut:

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

Kantor Pusat1. SHP No. 1 tanggal 5 November

1984 dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bekasi

2.275 m2 Gambar Situasi No. 3983/1985 tanggal 1 Oktober 1985

Desa Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat

Selama masih di pergunakan

2. SHP No. 1 tanggal 6 November 1986 dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bekasi

49.560 m2 Gambar Situasi No. 3982/1985 tanggal 1 Oktober 1985

Desa Kebalen, Kecamatan Kebalen, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat

Selama masih di pergunakan

3. SHP No.16 tanggal 10 Oktober 2007 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor

4992 m2 Surat Ukur No. 32/Kopo/2007 tanggal 5 September 2007

Kelurahan Kopo, Kecamatan Cisarua, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat

09-Okt-17

Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar4. SHP No. 9 tanggal 29 Juni

1991 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

2.775 m2 Surat Ukur No. 3230/1991 tanggal 6 Juni 1991

Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Selama masih di pergunakan

5. SHP No. 10 tanggal 29 Juni 1991 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

12.350 m2 Surat Ukur No. 3231/1991 tanggal 6 Juni 1991

Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Selama masih di pergunakan

6. SHP No. 11 tanggal 26 Juni 1991 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

10.900 m2 Surat Ukur No. 3232/1991 tanggal 6 Juni 1991

Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Selama masih di pergunakan

Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya7. SHP No.12 tanggal 3 Januari

1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

5.390 m2 Gambar Situasi No.5070/1995 tanggal 25 September 1993

Desa Pranti, Kelurahan Sedati, Kabupaten Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Selama masih di pergunakan

8. SHP No.3 tanggal 17 Januari 2008 dikeluarkan olehn Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

604 m2 Surat Ukur No. 00017 / 17.12 / 2008 tanggal 16 Januari 2008

Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Selama masih di pergunakan

9. SHP No. 4 tanggal 17 Januari 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

568 m2 Surat Ukur No. 00018 / 17.12 / 2008 tanggal 16 Januari 2008

Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Selama masih di pergunakan

Page 146: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

118

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

10. SHP No. 5 tanggal 17 Januari 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

7.211 m2 Surat Ukur No. 00019 / 17.12 / 2008 tanggal 16 Januari 2008

Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Selama masih di pergunakan

11. SHP No. 6 tanggal 17 Januari 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

453 m2 Surat Ukur No. 00020 / 17.12 / 2008 tanggal 16 Januari 2008

Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Selama masih di pergunakan

12. SHP No. 7 tanggal 17 Januari 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

1.018 m2 Surat Ukur No. 00021 / 17.12 / 2008 tanggal 16 Januari 2008

Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Selama masih di pergunakan

13. SHP No. 8 tanggal 17 Januari 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

2.418 m2 Surat Ukur No. 00022 / 17.12 / 2008 tanggal 16 Januari 2008

Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Selama masih di pergunakan

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar14. SHP No. 1 tanggal 14

Desember 1987 dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Maros.

25 m2 Surat Ukur No. 1312/1983 tanggal 5 Oktober 1983

Desa Kelurahan Hasanuddin, Lingkungan : Tamarampu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Dati II Maros, Propinsi Dati I Sulawesi Selatan

Selama masih di pergunakan

15. SHP No. 2 tanggal 14 Desember 1987 dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Maros.

25 m2 Surat Ukur No.1313/1983 tanggal 5 Oktober 1983

Desa Kelurahan Hasanuddin, Lingkungan : Batangase I, Kecamatan Mandai, Kabupaten Dati II Maros, Propinsi Dati I Sulawesi Selatan

Selama masih di pergunakan

16. SHP No.3 tanggal 14 Desember 1987 dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Maros.

2.042 m2 Gambar Situasi No.1314 tanggal 5 Oktober 1983

Desa Kelurahan Hasanuddin, Lingkungan : Batangase I, Kecamatan Mandai, Kabupaten Dati II Maros, Propinsi Dati I Sulawesi Selatan

Selama masih di pergunakan

17. SHP taggal 26 Desember 1988 dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Maros

1.000 m2 Surat Ukur No. 411/ 1985 tanggal 24 Desember 1988

Desa Kelurahan Hasanuddin, Lingkungan : Batangase I, Kecamatan Mandai, Kabupaten Dati II Maros, Propinsi Dati I Sulawesi Selatan

Selama masih di pergunakan

18. SHP No.09 tanggal 21 Agustus 1991 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Maros

5048 m2 Gambar Situasi No.1315 tanggal 5 Oktober 1983

Desa Kelurahan Hasanuddin, Lingkungan : Batangase I, Kecamatan Mandai, Kabupaten Dati II Maros, Propinsi Dati I Sulawesi Selatan

Selama masih di pergunakan

19. SHP No.3 tanggal 11 Januari 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamdya Maros

292.420 m2

Gambar Situasi No.458 tanggal 3 Juni 1993

Desa Teurigangkue, Kecamatan Mandai, Kabupaten Dati II Maros, Propinsi Sulawesi Selatan.

Selama masih di pergunakan

Page 147: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

119

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

20. SHP No.4 tanggal 11 Januari 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamdya Maros

98.049 m2 Gambar Situasi No.459 tanggal 3 Juni 1993

Desa Teurigangkue, Kecamatan Mandai, Kabupaten Dati II Maros, Propinsi Sulawesi Selatan.

Selama masih di pergunakan

21. SHP No.6 tanggal 18 Maret 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros

9.560 m2 Gambar Situasi No.1856/1997 tanggal 24 Juli 1997

Desa Baji Mangngai- Dusun Baddo-Baddo, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan

Selama masih di pergunakan

22. SHP No.00002 tanggal 16 Februari 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

3.394 m2 Surat Ukur No.00001/99 tanggal 16 Februari 1999

Kelurahan Balutana. Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan.

Selama masih di pergunakan

Bandar Udara Internasional Adi Sutjipto, Yogyakarta23. SHP No.103 tanggal 8 Juni

2011 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

5.557 m2 Surat Ukur No.00316/2009 tanggal 19 Agustus 2009

Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama masih di pergunakan

24. SHP No.15 tanggal 21 November 2012 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

561 m2 Surat Ukur No. 00010/2010 tanggal 30 Desember 2010

Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama masih di pergunakan

25. SHP No.16 tanggal 21 November 2012 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

976 m2 Surat Ukur No. 00011/2010 tanggal 30 Desember 2010

Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selama masih di pergunakan

Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor, Banjarmasin26. SHP No.35 tanggal 22

Desember 1993 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

2.782 m2 Gambar Situasi No.2089/PPT/1993 tanggal 31 Juli 1993

Desa Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

Selama masih di pergunakan

27. SHP No. 36 tanggal 25 September 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

2.309 m2 Gambar Situasi No.162/PPT/1994 tanggal 22 Januari 1994

Desa Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

Selama masih di pergunakan

28. SHP No. 37 tanggal 16 Mei 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

2.869 m2 Gambar situasi No.163/PPT/1994 tangal 22 Januari 1994

Desa Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

Selama masih di pergunakan

29. SHP No.37 tanggal 18 September 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

2.869 m2 Gambar situasi No.163/PPT/1994 tanggal 22 Januari 1994

Desa Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

Selama masih di pergunakan

Page 148: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

120

No. Jenis, No. Dan Keterangan Penerbitan Sertifikat Luas Surat Ukur/

Gambar Situasi Lokasi Berlaku sampai dengan tanggal

Bandar Udara Internasional Lombok Praya30. SHP No.26 tanggal 17

Desember 2014 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

1.162 m2 Surat Ukur No. 629/Penunjak/2014 tanggal 20 Agustus 2014

Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

17-Des-39

31. SHP No.27 tanggal 17 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

1.553 m2 Surat Ukur No. 632/Penunjak/2014 tanggal 20 Agustus 2014

Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

17-Des-39

Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo, Surakarta32. SHP No. 6 tanggal 18 Mei

1977 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Surakarta

324 m2 Surat Ukur No. 503/1977 tanggal 9 April 1977

Desa Jajar, Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

33. SHP No. 3 tanggal 5 Maret 1985 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo

2.205 m2 Surat Ukur No. 2959/1984 tanggal 5 April 1984

Desa Singupuran, Kecamatan Kartosuro, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

34. SHP No. 1 tanggal 12 Agustus 1988 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

10.664 m2 Surat Ukur No. 851/88 tanggal 12 Agustus 1988

Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih di pergunakan

35. SHP No. 2 tanggal 12 Agustus 1988 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

6.682 m2 Gambar Situasi No. 850/1987 tanggal 12 Agustus 1988

Desa Gagaksimpat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih dipergunakan

36. SHP No. 3 tanggal 12 Agustus 1988 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

3.664 m2 Surat Ukur No. 853/1987 tanggal 12 Agustus 1988

Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih dipergunakan

37. SHP No. 23 tanggal 22 Februari 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

21.500 m2 Gambar Situasi No. 00245/Ngsp/2000 tanggal 16 Februari 2000

Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih dipergunakan

38. SHP No. 1 tanggal 19 April 2003 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

4.517 m2 Gambar Situasi No. 00322/Ngesrep/2000 tanggal 16 Agustus 2000

Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih dipergunakan

39. SHP No. tanggal 19 April 2003 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

2.468 m2 Gambar Situasi No. 00015/Ngesrep/2003 tanggal 4 April 2003

Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih dipergunakan

40. SHP No. 3 tanggal 19 Juni 2003 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

47.318 m2 Gambar Situasi No. 00323/Ngesrep/2000 tanggal 16 Agustus 2000

Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Selama masih dipergunakan

Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon41. SHP No. 1 tanggal 7 September

2006 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

599 m2 Surat Ukur No. 02/Olilit/2006 tanggal 17 Juni 2006

Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku

Selama masih dipergunakan

Page 149: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

121

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap yang dijaminkan.

13. Asuransi

Berikut aset tetap yang diasuransikan Perseroan dan Entitas Anak:

No (Perusahaan Asuransi ) Jenis No Polis Masa Berlaku Nilai Pertanggungan Keterangan Mengenai

ObyekPerseroan

1. PT Asuransi Jasindo

Asuransi Property All

Risk

201.297.200.15.00026 10 April 2016 s/d10 Juni 2016*

1. Rp4.007.810.998.434,00 (loss limit 50%, as per attached)

2. Rp5.000.000.000,00 uuk masing masing lokasi dan Rp10.000.000.000 untuk semua lokasi

Untuk ke 13 (tiga belas) Bandar Udara yang dimiliki Perseroan

2. PT Asuransi Jasindo

Asuransi Gempa Bumi

201.203.200.15.00027 10 April 2016 s/d10 Juni 2016*

Rp3.506.433.892.908,00dan Rp5.000.000.000,00 untuk masing masing lokasi dan Rp10.000.000.000 untuk semua lokasi

Untuk ke 13 (tiga belas) Bandar Udara yang dimiliki Perseroan

3. PT Asuransi Jasindo

Asuransi Machinery Breakdown

201.404.200.15.00003 10 April 2016 s/d10 Juni 2016*

Rp451.403.284.131,00 Untuk ke 13 (tiga belas) Bandar Udara yang dimiliki Perseroan

4. PT Asuransi Jasindo

Asuransi Equipment

201.406.200.15.00004 10 April 2016 s/d10 Juni 2016*

Rp1.899.753.388.847,00 Untuk ke 13 (tiga belas) Bandar Udara yang dimiliki Perseroan

5. PT Asuransi Jasindo

Asuransi Earthquake

201.203.200.15.00005 10 April 2016 s/d10 Juni 2016*

Rp1.699.753.388.847,00 Untuk ke 13 (tiga belas) Bandar Udara yang dimiliki Perseroan

6. PT. Asuransi Jasindo (Persero)

Asuransi kendaraan

201.601.200.16.00030/000/000/000

9 Februari 2016 s/d

9 Februari 2017

Rp 140.000.000,00 Toyota Camry 3.5 2011.(B 105 API)

7. PT. Asuransi Jasindo (Persero)

Asuransi kendaraan

201.601.200.16.00031/ 000/ 000

9 Februari 2016 s/d

9 Februari 2017

Rp 314.000.000,00 Toyota Camry 3.5 2011(B 101 API)

8. PT. Asuransi Jasindo (Persero)

Asuransi kendaraan

201.601.200.16.00032/ 000/ 000

9 Februari 2016 s/d

9 Februari 2017

Rp 314.000.000,00 Toyota Camry 3.5 2011(B 104 API)

9. PT. Asuransi Jasindo (Persero)

Asuransi kendaraan

201.601.200.16.00033 / 000 / 000

9 Februari 2016 s/d

9 Februari 2017

Rp 314.000.000,00 Toyota Camry 3.5 2011(B 102 API)

10. PT. Asuransi Jasindo (Persero)

Asuransi kendaraan

201.601.200.16.00029 / 000 / 000

9 Februari 2016 s/d

9 Februari 2017

Rp 314.000.000,00 Toyota Camry 3.5 2011(B 103 API)

11. PT. Asuransi Jasindo (Persero)

Asuransi kendaraan

516.601.200.15.00300 / 000 / 000

26 November 2015s/d

26 November 2016

a. Rp52.697.010,00b. Rp42.750.000,00c. Rp52.406.370,00d. Rp 59.213.880,00e. Rp 63.270.000,00f. Rp 76.660.000,0g. Rp 160.344.990,00h. Rp 79.087.500,00i. Rp 70.195.500,00j. Rp 70.195.500,00k. Rp 61.132.500,00l. Rp 180.063.000,00m. Rp 98.698.500,00n. Rp 42.750.000,00

a. Ford Ranger 4X4 2004 DC (KT8323T)

b. Ford Ranger 4X4 2004 SC (KT8102AU)

c. Isuzu Panther Turbo 2007 (KT8029KC)

d. Toyota Kijang 2003 (KT1344AQ)

e. Toyota Kijang Inova 2003 (KT1677LK)

f. Toyota Altis 2003 (KT1073AI)

g. KIA Pregio Ambulance 2006 (KT7089AN)

h. Toyota Kijang Inova 2004 (KT1908LK)

i. Ford Ranger SC 2008 (KT8823AU)

j. Ford Ranger SC 2008 (KT8784AV)

k. Daihatsu Xenia 2008 (KT1480AT)

Page 150: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

122

No (Perusahaan Asuransi ) Jenis No Polis Masa Berlaku Nilai Pertanggungan Keterangan Mengenai

Obyekl. Honda Accord

2,4 VTI-L 2008 (KT1917LK)

m. Toyota Hilux Pick Up 2010 (KT8576KH)

n. Ford Ranger SB 2004 (KT8101AU

12. PT. Asuransi Jasindo (Persero)

Asuransi kendaraan

516.601.200.16.00032 / 000 / 000

28 Februari 2016s/d

28 Februari 2017

a. Rp 267.567.462,00b. Rp 121.410.000,00c. Rp 121.410.000,0

a. Toyota Hilux DC 2011 (KT8665KW)

b. Toyota Hilux DC 2011 (KT8853KW)

c. Toyota Hilux 2011 (KT18061KY)

13. PT. Asuransi Jasindo (Persero)

Asuransi kendaraan

507.601.200.16.00127 / 000 / 000

19 Maret 2016s/d

19 Maret 2017

a. Rp168.480.000,00b. Rp100.440.000,00c. Rp97.200.000,00d. Rp97.200.000,00e. Rp214.650.000,00f. Rp113.400.000,00g. Rp214.650.000,00

a. Nissan Serrena 2008 (DA1796PB)

b. Toyota Avanza 2008 (DA7282PB)

c. Toyota Avanza 2007 (DA8783PA)

d. Toyota Avanza 2007 (DA8780PA)

e. Toyota Hilux 2011 (DA9521CE)

f. Toyota Corolla 2004 (DA8918PC)

g. Toyota Hilux 2013 (DA9668PG)

14. PT Jasaraharja Putra

Asuransi kendaraan

118000221121500068 7 Desember 2015s/d

6 Desember 2016

a. Rp275.000.000,00b. Rp200.000.000,00c. Rp315.000.000,00d. Rp315.000.000,00e. Rp150.000.000,00f. Rp100.000.000,00g. Rp90.000.000,00h. Rp175.000.000,00h. Rp225.000.000,00

a. Toyota Hilux DC 2012 (DE9970AC)

b. Toyota Hilux DC 2009 (DE8905AB)

c. Toyota Hilux 2013 (DE9628AC)

d. Toyota Hilux 2013 (DE9627AC)

e. Toyota Rush 1.5G 2008 (DE649AC)

f. Toyota Corolla 2003 (DE1544AD)

g. Toyota Avanza 2007 (DE1518AB)

h. Toyota kijang Innova 2008 (DE235AC)

i. Isuzu NHR 55co 2014 (B1355PIX)

15. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi kendaraan

516.601.200.16..0032 / 000 / 000

28 Februari 2016s/d

28 Februari 2017

a. Rp267.587.462,00b. Rp121.410.000,00c. Rp121.410.000,00

a. Toyota Hilux 2011 (KT8665KW)

b. Toyota Hillux 2011 (KT8853KW)Toyota Hillux 2011 (KT8061KY)

16. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi kendaraan

516.601.200.15.00300 / 000 / 000

26 November 2015s/d

26 November 2016

a. Rp52.697.070,00b. Rp42.750.000,00c. Rp52.406.370,00d. Rp59.213.880,00e. Rp63.270.000,00f. Rp78.660.000,00g. Rp160.344.990,00h. Rp79.087.500,00i. Rp70.195.500,00j. Rp70.195.500,00k. Rp61.132.500,00l. Rp160.063.000,00m. Rp98.698.500,00n. Rp42.750.000,00o. Rp87.637.500,00

a. Ford Ranger 2004 (KT8323AT)

b. Ford Ranger 2004 (KT8102AU)

c. Isuzu Panther 2007 (KT8029KC)

d. Toyota Kijang 2003 (KT1344AQ)

e. Toyota Kijang Innova 2003 (KT1677LK)

f. Toyota Corolla Altis 2003(KT1073AI)

g. Kia Pregio Ambulance 2006 (KT7089AN)

h. Toyota Kijang Innova 2004 (KT1908LK)

i. Ford Ranger 2008 (KT8823AU)

j. Ford Ranger 2008 (KT8784AV)

Page 151: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

123

No (Perusahaan Asuransi ) Jenis No Polis Masa Berlaku Nilai Pertanggungan Keterangan Mengenai

Obyekk. Daihatsu F601

RV Xenia 2008 (KT1480AT)

l. Honda Accord 2008 (KT1917LK)

m. Toyota Hillux 2010 (KT6576KH)

n. Ford Ranger 2004 (KT8101AU)Toyota Avanza 2008 (KT1095AQ)

17. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi kendaraan

409.601.200.15.00498 / 000 / 000

25 Oktober 2015s/d

25 Oktober 2016

Rp94.500.000,00 Daihatsu Xenia 2007 (AB1643SQ)

18. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi kendaraan

409.601.200.16.00212 / 000 / 000

22 Agustus 2016s/d

22 Agustus 2017

Rp180.000.000,00 Honda Accord CP 2.4 VTIL 2008 (AB302AP)

19. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi kendaraan

409.601.200.15.00497 / 000 / 000

25 Oktober 2015s/d

25 Oktober 2016

Rp120.000.000,00 Nissan Serena A/T 2008 (AB8310AN)

20. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi kendaraan

409.601.200.15.00500 / 000 / 000

25 Oktober 2015s/d

25 Oktober 2016

Rp76.500.000,00 Suzuki APV 1.5 GA 2005 (AB8904AN)

21. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi kendaraan

409.601.200.15.00501 / 000 / 000

25 Oktober 2015s/d

25 Oktober 2016

Rp120.000.000,00 Toyota Corolla Altis 1.8 G M/T 2004 (AB1194HZ)

22. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi kendaraan

409.601.200.15.00496 / 000 / 000

25 Oktober 2015s/d

25 Oktober 2016

Rp130.000.000,00 Toyot a Kijang Innova G 2005 (AB8650AN)

23. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi kendaraan

410.601.200.16.00028 / 000 / 000

18 Januari 2016s/d

18 Januari 2017

Rp185.000.000,00 Nissan Serena AT 2008 (AD9135MD)

24. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi kendaraan

410.601.200.16.00027 / 000 / 000

1 Januari 2016s/d

1 Januari 2017

a. Rp95.000.000,00b. Rp90.000.000,00c. Rp102.000.000,00

a. Toyota Kijang Grand Lux LG 2004(AD9402AD)

b. Toyota Avanza 1.3G MMEJ 2005 (B8357PQ)

c. Toyota Corolla GRMEKDM1/ALTIS 1.8 MT 2004 (AD15MO)

PT APL1. Asuransi

Jasindo Oto Plus

Asuransi Kendaraan Bermotor

.206.601.110.16.00202 / 000 / 000

25 Juli 2016s/d

25 Juli 2017

Rp71.685.000,00 Daihatsu Blind Van 2012, No. Polisi B 9428 PCF,

2. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi Kendaraan Bermotor

.206.601.110.16.00200 / 000 / 000

25 Juli 2016s/d

25 Juli 2017

Rp115.830.000,00 Daihatsu Xenia 2012, B 1192 POZ

3. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi Kendaraan Bermotor

206.601.110.16.00201 / 000 / 000

25 Juli 2016s/d

25 Juli 2017

Rp141.778.310,00 Daihatsu Xenia 2015, No. Polisi B1472PYA

4. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi Kendaraan Bermotor

.206.601.110.16.00203 / 000 / 000

25 Juli 2016s/d

25 Juli 2017

Rp83.862.000,00 Daihatsu Blind Van 2014, No. Polisi B9561PCI,

5. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi Kendaraan Bermotor

206.605.110.16.00175 / 000 / 000

25 Juli 2016s/d

25 Juli 2017

Rp9.477.000,00 Honda Spacy 2012, No. Polisi B6084PUY

6. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi Kendaraan Bermotor

02.054.2016.00260 25 Juli 2016s/d

25 Juli 2017

Rp155.000.000,00 Daihatsu Xenia 1.3 X A/T 2016, No. Polisi B1154PYN

7. PT. Toyota Astra Motor

Asuransi Kendaraan Bermotor

1503012314 23 Desember 2015s/d

23 Desember 2016

Rp180.000.000,00 Toyota Grand New Kijang Innova G Bensin Luxury M/T No. Polisi DD1214XO

8. PT. Toyota Astra Motor

Asuransi Kendaraan Bermotor

1503012307 23 Desember 2015s/d

23 Desember 2016

Rp135.000.000,00 Toyota Hilux New 2.5 VNT Single Cab, No. Polisi DD 8862IV

Page 152: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

124

No (Perusahaan Asuransi ) Jenis No Polis Masa Berlaku Nilai Pertanggungan Keterangan Mengenai

Obyek9. Adira

InsuranceAsuransi

Kendaraan Bermotor

130216000167 10 Mei 2016s/d

10 Mei 2017

Rp207.450.000,00 Daihatsu Great New Xenia 1.3R MT Sporty 2016

10. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi Kendaraan Bermotor

509.601.200.16.00022 / 000 / 000

1 Februari 2016s/d

1 Februari 2017

Rp105.000.000,00 Daihatsu Xenia 1.3 DLX R MT 2013, No. Polisi DB1434AS,

11. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi Kendaraan Bermotor

409.601.15.200.0228 / 000 / 000

9 September 2016s/d

9 September 2017

Rp85.715.000,00 Daihatsu Xenia 1.3 MT DLX 2014, No. Polisi AB 1644 PN

12. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi Kendaraan Bermotor

511.601.200.16.00148 / 000 / 000

12 April 2016s/d

12 April 2017

Rp132.350.273,00 Daihatsu Minibus Xenia 2014, No. Polisi DE421AG

13. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi Kendaraan Bermotor

511.601.200.16.00149 / 000 / 000

12 April 2016s/d

12 April 2017

Rp96.838.909,00 Daihatsu Grand Max Box 2014, No. Polisi DE8058AD

14. Asuransi Jasindo Oto Plus

Asuransi Kendaraan Bermotor

511.601.200.16.00146 / 000 / 000

12 April 2016s/d

12 April 2017

Rp132.350.273,00 Daihatsu Minibus Xenia 2014, No. Polisi DE 421 AG

PT APP15. PT Asuransi

Jasindo (Persero)

All Risk Insurance

201.297.200.15.00074 5 Desember 2015 - 15

Desember 2016

Rp22.433.483,13 Property

16. PT Asuransi Jasindo (Persero)

Indonesian Earthquake Insurance

201.203.200.15.00075 15 Desember 2015 - 15

Desember 2016

Rp27.753.888,68 Property

17. PT Asuransi Jasindo (Persero)

Indonesian Terrorism

and Sabotage Insurance

201.207.200.15.00076 15 Desember 2015 - 15

Desember 2016

Rp17.148.726,87 Property

18. PT Asuransi Jasindo (Persero)

All Risk Insurance

201.229.200.16.00119 / 000 / 000

8 Mei 2016 - 8 Mei 2017

Rp4.916.712,42 Property

19. PT Asuransi Jasindo (Persero)

Indonesian Earthquake Insurance Standard

Policy

201.223.200.16.00120 / 000 / 000

8 Mei 2016 – 8 Mei 2017

Rp4.573.984,16 Property

20. PT Asuransi Jasindo (Persero)

All Risk Insurance

201.229.200.16.00015 1 Januari 2016 – 31 Desember

2016

Rp80.391.590,00 Property

21. PT Asuransi Jasindo (Persero)

Indonesian Earthquake Standard

Policy Insurance

201.223.200.16.00016 1 Januari 2016 – 31 Desember

2016

Rp45.035.500,00 Property

22. PT Asuransi Jasindo (Persero)

Indonesian Earthquake Insurance

201.203.200.15.00075 15 Desember 2015 - 15

Desember 2016

Rp27.753.888,68 Property

PT APS23. PT Asuransi

Tri PakartaAll Risk 10708041500009 4 Juni 2016 USD2,889.62 Electronic Equipment

24. PT Asuransi Tri Pakarta

All Risk 11008541500061 23 September 2016

Rp19.262.000.000,01 Electronic Equipment

25. PT Asuransi Tri Pakarta

All Risk 11012631500031 23 September 2016

Rp669.900.000,00 Heavy Equipment

26. PT Asuransi Tri Pakarta

All Risk 11002511500978 23 September 2016

Rp500.000.000,00 Motor Vehicle

27. PT Asuransi Tri Pakarta

All Risk 10708041500009 4 Juni 2016 Rp825.000,00 Electronic Equipment

28. PT Asuransi Tri Pakarta

All Risk 11008541500012 22 Juli 2016 Rp27.802.300.000,03 Electronic Equipment

29. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1600367677 t 18 Januari 2017

Rp950.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp200.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

Page 153: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

125

No (Perusahaan Asuransi ) Jenis No Polis Masa Berlaku Nilai Pertanggungan Keterangan Mengenai

Obyek30. PT Asuransi

Astra BuanaAll Risk 1600367455 t 18 Januari

2017Rp950.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp200.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

31. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1600367653 18 Januari 2017

Rp950.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp200.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

32. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1600367738 18 Januari 2017

Rp950.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp200.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

33. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1600367554 18 Januari 2017

Rp950.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp200.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

34. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1600367332 18 Januari 2017

Rp950.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp200.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

35. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300126787 26 Agustus 2018

Rp279.250.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

36. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 175307-00 t 4 Januari 2021

Rp296.000.000,00 Kendaraan Bermotor

37. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041400710772 28 Februari 2019

Rp248.600.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

38. PT Asuransi Astra Buana

All Risk . 1600163088 15 Januari 2021

Rp172.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

39. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300105976 20 Juni 2018

Rp159.500.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

40. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300063244 10 Januari 2018

Rp231.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

Page 154: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

126

No (Perusahaan Asuransi ) Jenis No Polis Masa Berlaku Nilai Pertanggungan Keterangan Mengenai

Obyek41. PT Asuransi

Astra BuanaAll Risk 041300062679 20 Desember

2017Rp505.600.000,00 (kendaraan bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

42. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300062684 20 Desember 2017

Rp231.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

43. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1502961958 8 Oktober 2020

Rp186.700.000,00 (kendaraan bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

44. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1502962009 19 Oktober 2020

Rp186.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

45. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1402070551 8 Desember

2019

Rp167.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp300.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

46. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1502962023 8 Oktober

2020

Rp186.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

47. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300062758 20 Desember 2017

Rp231.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

48. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300085766 28 Maret 2018

Rp248.600.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

49. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300072950 4 Februari 2018

Rp505.600.000,00 (kendaraan bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

Page 155: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

127

No (Perusahaan Asuransi ) Jenis No Polis Masa Berlaku Nilai Pertanggungan Keterangan Mengenai

Obyek50. PT Asuransi

Astra BuanaAll Risk 041300062683 20 Desember

2017Rp231.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

51. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041200056949. 29 November 2017

Rp341.200.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

52. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041200056979 10 Desember 2017

Rp341.200.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

53. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041200056950 29 November 2017

Rp341.200.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

54. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041200056951 29 November 2017

Rp341.200.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

55. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041400819756 12Maret2019

- Kendaraan Bermotor

56. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300091023 15 April 2018

Rp644.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

57. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 0 41300085765 28 Maret 2018

Rp248.400.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

58. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1402079820 2 Desember

2019

Rp154.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp300.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

Page 156: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

128

No (Perusahaan Asuransi ) Jenis No Polis Masa Berlaku Nilai Pertanggungan Keterangan Mengenai

Obyek59. PT Asuransi

Astra BuanaAll Risk 041200056944 29 November

2017Rp793.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

60. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300063223 10 Januari 2018

Rp231.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

61. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300062760 20 Desember 2017 -

Kendaraan Bermotor

62. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041200056952. 10 Desember 2017

Rp341.200.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

63. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041400710766 28 Februari 2019

Rp167.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

64. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041400710774 28 Februari 2019

Rp167.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

65. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041400710774 28 Februari 2019

Rp167.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

66. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300063217 20 Desember 2017

Rp231.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

67. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300063238 10 Januari 2018

Rp231.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

Page 157: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

129

No (Perusahaan Asuransi ) Jenis No Polis Masa Berlaku Nilai Pertanggungan Keterangan Mengenai

Obyek68. PT Asuransi

Astra BuanaAll Risk 041400710772 28

Februari 2019Rp248.600.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

69. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041401186176 3 Juni 2019

Rp275.200.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp300.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

70. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041200056945 29 November 2017

Rp793.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

71. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300063251. 10 Januari2018

- Kendaraan Bermotor

72. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041200056948. 29 November 2017

Rp231.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

73. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300063240 10 Januari 2018

Rp231.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

74. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300063249 10 Januari 2018

Rp341.200.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

75. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041200056980 ta. 10 Desember 2017

Rp341.200.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

76. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300063238 t 10 Januari2018

- Kendaraan Bermotor

Page 158: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

130

No (Perusahaan Asuransi ) Jenis No Polis Masa Berlaku Nilai Pertanggungan Keterangan Mengenai

Obyek77. PT Asuransi

Astra BuanaAll Risk 041300063245 t 10

Januari 2018Rp341.200.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

78. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300063246 10 Januari 2018

Rp231.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

79. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1600163064 18 Januari 2021

Rp172.700.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

80. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 041300072897 11 Februari 2018

Rp505.600.000,00 (kendaraan bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp200.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

81. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1600980241 22 Maret 2017

Rp289.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

82. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1600906005 22 Maret 2017

Rp289.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

83. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1601306361 13 April 2017

Rp289.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

84. PT Asuransi Astra Buana

All Risk No. 1601347432 tanggal 25 April 2016.

5 April 2017

Rp289.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

85. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1601288186 25 April 2017

Rp289.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

86. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1601288711 20 April 2017

Rp289.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

87. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1601288063. 27April 2017

Rp289.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

88. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1601287578. 20 April 2017

Rp289.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

Page 159: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

131

No (Perusahaan Asuransi ) Jenis No Polis Masa Berlaku Nilai Pertanggungan Keterangan Mengenai

Obyek89. PT Asuransi

Astra BuanaAll Risk 1601287448 18

April 2017

Rp289.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

90. PT Asuransi Astra Buana

All Risk . 1601306545 t 5 April 2017

Rp289.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

91. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1601287745 20 April 2017

Rp289.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

92. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1601346961 25 April 2017

Rp289.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

93. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1501493122 29 Mei 2018

Rp404.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Rp300.000,00 (Risiko Sendiri untuk tiap peristiwa)

Kendaraan Bermotor

94. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1601640144 20Mei

2017

Rp316.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

95. PT Asuransi Astra Buana

All Risk 1601306361 13 April 2017

Rp289.000.000,00 (Kendaraan Bermotor)

Rp10.000.000,00 (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)

Kendaraan Bermotor

PT APH96. PT Asuransi

Allianz Utama Indonesia

Kehilangan langsung dari segi

keuangan

JKT00-G-1304-03O0002203,

21 April 2016 – 21 April 2017

Rp250.000.000,00 Fidelity Guarantee Insurance

97. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Kehilangan langsung dari segi

keuangan

JKT00-G-1404-02O0002564

05 April 2016 – 05 April 2017

Rp250.000.000,00 Fidelity Guarantee Insurance

98. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Kehilangan langsung dari segi

keuangan

JKT00-G-1606-00O0002912

01 Juni 2016 – 01 Juni 2017

Rp250.000.000,00 Fidelity Guarantee Insurance

99. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Public Liability

Insurance

JKT00-G-1304-03O0002206

21 April 2016 – 21 April 2017

Rp20.000.000.000,00 Properti

100. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Public Liability

Insurance

JKT00-G-1508-01O0004897

05 April 2016 – 05 April 2017

Rp20.000.000.000,00 Properti

101. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Public Liability

Insurance

JKT00-G-1606-

00O0002948,

01 Juni 2016 – 01 Juni 2017

Rp30.000.000.000,00 Properti

102. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Money Insurance

JKT00-G-1304-03O0002208

21 April 2016 – 21 April 2017

Rp500.000.000,00 Segala kerugian atas kehilangan uang berupa uang tunai, wesel pembendaharaan, cek wesel pos dan kiriman uan

103. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Money Insurance

JKT00-G-1404-02O0002563

21 April 2016 – 21 April 2017

Rp500.000.000,00 Segala kerugian atas kehilangan uang berupa uang tunai, wesel pembendaharaan, cek wesel pos dan kiriman uan

Page 160: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

132

No (Perusahaan Asuransi ) Jenis No Polis Masa Berlaku Nilai Pertanggungan Keterangan Mengenai

Obyek104. PT Asuransi

Umum Mega (MEGA INSURANCE)

All Risk IP.01.01.16.001344 01 Juni 2016 – 01 Juni 2017

Rp24.000.000.000,00 Property

105. PT Asuransi Umum Mega (MEGA INSURANCE)

Policy Schedule Insurance

IP.01.01.16.001343 01 Juni 2016 – 01 Juni 2017

Rp278.000.000.000,00 Segala kerugian atas pembangunan, konstruksi, mesin

*) sedang dalam proses untuk perpanjangan pengadaan asuransi perpanjangan. PT Asuransi Jasindo bersedia mengcover untuk 13 (tiga belas) Bandar Udara berdasarkan Surat Pernyataan Mencover Resiko Sesuai Kerangka Acuan Teknis tanggal 27 Juni 2016.

Asuransi tersebut di atas dapat menanggung seluruh kerugian dari aset Perseroan kecuali rumah dinas operasional.

PT Asuransi Jasindo (Persero) adalah pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, dalam hal keduanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “UU No. 32/2009”) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut “AMDAL”) atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup tersebut di atas serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11/2006”), Persoraan wajib melengkapi izin usahanya dengan AMDAL. Dokumen-dokumen AMDAL yaitu dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) mengenai dampak dari kegiatan usahanya, wajib diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Perseroan telah memiliki Sertifikat ISO Lingkungan 14001:2004 EMS 00217 yang berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2018 di Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali.

Perseroan telah memiliki Izin Lingkungan adalah sebagai berikut:

No. Dokumen Ijin Lingkungan, Tanggal/ Tahun Peruntukkan Dibuat Oleh Disahkan/

Disetujui OlehTanggal Pengesahan/

PersetujuanBandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 02.59.09 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

- Menteri Lingkungan

Hidup

26-Sep-14

Bandara Udara Internasional Juanda, Surabaya 2. Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup No. 481Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Internasional Juanda di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Internasional Juanda di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

- Menteri Lingkungan

Hidup

31-Des-13

Page 161: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

133

No. Dokumen Ijin Lingkungan, Tanggal/ Tahun Peruntukkan Dibuat Oleh Disahkan/

Disetujui OlehTanggal Pengesahan/

PersetujuanBandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar

3. Analisis Dampak Lingkungan Hidup Bandar Udara Hasanuddin Ujung Pandang - 1995

Bandar Udara Hasanuddin Ujung Pandang

Perseroan Menteri Perhubungan

KM.15 Tahun 1995 tanggal 28 April 1995

Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan 4. Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup No. 210 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Internasional Sepinggan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Internasional Sepinggan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

- Menteri Lingkungan

Hidup

23-Jun-13

Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi Manado 5. Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pengembangan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado

Pengembangan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado

Perseroan Komisi Penilai Amdal Pusat

Feb-16

6. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pengembangan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado

Pengembangan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado

Perseroan Komisi Penilai Amdal Pusat

Feb-16

Bandara Udara Internasional Adi Sutjipto, Yogyakarta 7. Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 239 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Bandar Udara Internasional Adi Sutjipto Yogyakarta Oleh Perseroan

Kegiatan Pengoperasian dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Sutjipto di Yogyakrta

Perseroan Menteri Negara Lingkungan

Hidup

04-Jun-09

Bandara Udara Internasional Syamsudin Noor 8. Rencana Pemantauan

Lingkungan Hidup Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin – Kalimantan Selatan -2013

Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin – Kalimantan Selatan

Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Pemerintah

Provinsi Kalimantan

Selatan

Komisi Penilai AMDAL Pusat

No. 415 Tahun 2013 tanggal 29 November

2013

9. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin – Kalimantan Selatan -2013

Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin – Kalimantan Selatan

Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Pemerintah

Provinsi Kalimantan

Selatan

Komisi Penilai AMDAL Pusat

No. 415 Tahun 2013 tanggal 29 November

2013

10. Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin – Kalimantan Selatan -2013

Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin – Kalimantan Selatan

Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Pemerintah

Provinsi Kalimantan

Selatan

Komisi Penilai AMDAL Pusat

No. 416 Tahun 2013 tanggal 29 November

2013

11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 416 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

- Menteri Lingkungan

Hidup

29-Nov-13

Page 162: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

134

No. Dokumen Ijin Lingkungan, Tanggal/ Tahun Peruntukkan Dibuat Oleh Disahkan/

Disetujui OlehTanggal Pengesahan/

Persetujuan12. Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup No. 02.14.05 Tahun 2014 Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 416 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

- Menteri Lingkungan

Hidup

13-Mei-14

Bandara Udara Internasional Ahmad Yani, Semarang 13. Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup No. 02.51.09 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

- Menteri Lingkungan

Hidup

15-Sep-14

Bandara Udara Internasional Lombok Praya 14. Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya No. 196 Tahun 2009

Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya

Perseroan Komisi Penilai Amdal Pusat

24-Apr-09

15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya No. 196 Tahun 2009

Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya

Perseroan Komisi Penilai Amdal Pusat

24-Apr-09

16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya No. 196 Tahun 2009

Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya

- Komisi Penilai Amdal Pusat

24-Apr-09

Bandara Udara Internasional Adi Sumarmo, Surakarta 17. Keputusan menteri negara

Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 241 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasinal dan Pembangunan Fisik Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Surakarta oleh Perseroan

Kegiatan Pengoperasian dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Surakarta oleh Perseroan

Menteri Negara Lingkungan

Hidup

Menteri Negara Lingkungan

Hidup

10-Jun-09

Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon 18. Analisis Dampak Lingkungan

Hidup Bandar Udara Pattimura Ambon

Pengembangan Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon

PT Indemeco Consulting

Engineering

Departemen Perhubungan,

Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara

1993

Bandar Udara El Tari Kupang 19. Dokumen pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Kegiatan No. 115

Pengembangan Bandar Udara El Tari Kupang

Perseroan - Jun-10

Bandara Udara Internasional Frans Kaisiepo 20. Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pengembangan Bandar Udara Internasional Frans Kaisepo

Pengembangan Bandar Udara Internasional Frans Kaisepo

Perseroan - Mar-16

21. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pengembangan Bandar Udara Internasional Frans Kaisepo

Pengembangan Bandar Udara Internasional Frans Kaisepo

Perseroan - Mar-16

Page 163: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

135

Dokumen terkait pengesahan Izin Lingkungan Bandar Udara El tari Kupang tidak ditemukan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan No. STKLK/103/IX/2016/PolSubSek-U tanggal 28 September 2016 dan dokumen terkait persetujuan Izin Lingkungan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo tidak ditemukan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan No. SKTLK/103/IX/2016/PolSubSekK-u tanggal 28 September 2016. Perseroan sedang mengurus perijinan kembali kepada instasi terkait.

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan Perseroan sesuai dengan SKEP DJU No.124/2009 tentang Eco-Airport dengan 8 (delapan) komponen:1. Udara2. Tanah3. Air4. Energi5. Limbah6. Kebisingan atau Getaran7. Lingkungan Alamiah / Flora dan Fauna8. Lain-lainnya (Sosial Ekonomi Budaya Kesehatan Masyarakat)

15. Perkara-perkara Penting yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Perseroan menjadi pihak dalam beberapa perkara yang terdaftar di beberapa badan peradilan dimana Perseroan bertempat kedudukan dan/atau memiliki fasilitas usaha yang mana substansi dari perkara-perkara tersebut tidak menimbulkan dampak material dan tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Rincian dari perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

NO. KETERANGAN MENGENAI PERKARA1. Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.556/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

tanggal 10 September 2013 juncto Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 315/PDT/2015/PT.DKI tanggal 21 September 2015 antara PT Bank BNI Syariah melawan1. Perseroan (Tergugat)2. PT Slipi Raya Utama (dalam pailit) Cq Hery Subagyo.SH (kurator) (Turut Tergugat)Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2013.

Gugatan diajukan sehubungan dengan adanya standing instruction yang dikeluarkan oleh PT Slipi Raya Utama (dalam pailit) sebagai kontraktor dimana standing instruction tersebut ditandatangani oleh wakil Perseroan, wakil PT Slipi Raya Utama (dalam pailit) dan wakil PT Bank BNI Syariah sebagai kreditur PT Slipi Raya Utama (dalam pailit). Isi standing instruction bahwa pembayaran progress pekerjaan PT Slipi Raya Utama (dalam pailit) dibayarkan langsung kepada PT Bank BNI Syariah. Untuk Termin 1-4 dibayarkan oleh Perseroan melalui PT Bank BNI Syariah namun pada termin 5-9 kontraktor mengajukan pembayaran dengan menggunakan rekening bank yang berbeda sehingga Perseroan membayarkan ke rekening yang ditunjuk oleh kontraktor.

Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2. Menyatakan standing instruction (SI) No. 13.08.B-2/Slipi/2008 tertanggal 13 Agustus

2008 dan Standing Instruction No.321/SRU/ADM-BIL/IV/09 tertanggal 13 April 2009 merupakan kesepakatan yang mengikat Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, dan sah menurut hukum;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas termin V sampai dengan X sesuai Standing Instruction (SI) MERUPAKAN PERBUATAN WANPRESTASI;

4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasinya berdasarkan Standing Instruction (SI) No.13.08.B-2/Slipi/2008 tertanggal 13 Agustus 2008 dan Standing Instruction (SI) No.321/SRU/ADM-BIL/IV/09 tertanggal 13 April 2009 atas termin V sampai dengan X;

Page 164: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

136

NO. KETERANGAN MENGENAI PERKARA5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini;

6. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan;7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Bantahan,

Banding maupun kasasi;8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat

yang terletak di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12 Kav.No.2 Jakarta Pusat 10610;9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Majelis Hakim pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan putusan.Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Standing Instruction (SI) bukan merupakan perjanjian yang mengikat antara

Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan sah menurut hukum;3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas termin V

sampai dengan X sesuai Standing Instruction adalah merupakan wanprestasi;4. Menghukum Terugugat untuk melaksanakan prestasinya sebesar Rp2.491.889.841 (dua

miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu Rupiah);

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.6. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu Rupiah).

Atas Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Penggugat (menjadi Pembanding) mengajukan banding dan pada Putusan Majelis Hakim pada tingkat kedua menetapkan putusan:1. Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding/Terbanding;2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.556/PDT.G/2013/PN.JKT.

PST tanggal 10 September 2014 sepanjang mengenai diktum sehingga menjadi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Standing Instruction (SI) merupakan kesepakatan yang mengikat Penggugat,

Tergugat dan Turut Tergugat dan sah menurut hukum;3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas termin V

sampai dengan X sesuai Standing Instruction adalah merupakan wanprestasi;4. Menghukum Terugugat untuk melaksanakan prestasinya sebesar Rp2.491.889.841,00

(dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu Rupiah);

5. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;6. Menghukum Penggugat sekarang atau Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya

yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Perkara ini sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

Page 165: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

137

NO. KETERANGAN MENGENAI PERKARA2. Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 13/PDT.G/2016/PN/BJB tanggal

22 Februari 2016 antara Jurit Kartono, S.H., Wahyu Sabruddin, S.IP, S.G., M.H., Bastiar, S.H., Sumanto,S.H., M.H., Gusti Karyani Sari, S.H., Zalmianto Agung Saputra, S.H., M.H., Danny Widodo, S.H., melawan1. Walikota Kota Banjarbaru (Tergugat I)2. Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru (Tergugat II)3. Perseroan (Tergugat III)4. PT Sucofindo Appraisal Utama cq. KJPP Immanuel Johnny Dan Rekan (Tergugat IV)

Gugatan diajukan sehubungan dengan adanya keberatan dari masyarakat (pihak yang berhak) terhadap penetapan harga nilai ganti rugi pengadaan tanah karena dianggap panitia pengadaan tanah (pemerintah kota Banjarbaru) tidak mengkomunikasikan dengan baik perihal musyawarah pengadaan tanah.

Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah

dan sebuah bangunan rumah yang berdiri diatasnya;3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melawan hukum;4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada

Penggugat yaitu kerugian materiil dan kerugian moriil;5. Menyatakan bahwa nilai konsinyasi yang akan diterima masing-masing Penggugat

dibebaskan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyediakan dan membayarkan

biaya angkut pindah tempat tinggal bagi Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada masing-masing Penggugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom)

kepada Penggugat Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Menyatakan putusan pengadilan serta merta dilaksanakan walau Para Tergugat verzet, banding, atau kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Perkara ini masih dalam proses peradilan tingkat I di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Page 166: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

138

NO. KETERANGAN MENGENAI PERKARA3. Perkara Perselisihan Hubungan Industrial No. 231/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tanggal

26 Agustus 2016 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh dan antara Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat.

Gugatan diajukan sehubungan dengan adanya perselisihan hubungan industrial yang diakibatkan karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan

oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.1742/KP.15.02.02/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) atas nama Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M jo. Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.015/KP.15/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Pengukuhan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.1742/KP.15.02.02/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) atas nama Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan jabatan dan kedudukan semula terhitung sejak putusan ini diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatannya mempekerjakan kembali Penggugat dengan jabatan dan kedudukan semula terhitung sejak putusan ini diucapkan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak Penggugat selama tidak dipekerjakan yang hingga saat ini sebesar Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang yang harus dibayarkan kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara aquo;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Page 167: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

139

NO. KETERANGAN MENGENAI PERKARASubsidair1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan

oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.1742/KP.15.02.02/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) atas nama Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M jo. Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.015/KP.15/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Pengukuhan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.1742/KP.15.02.02/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) atas nama Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah selama proses PHK, dan THR 2016 kepada Penggugat yang seluruhnya sebeasr Rp687.286.363,00 (enam ratus delapan puluh tujun juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.744.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang yang harus dibayarkan kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara aquo;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dan/atau anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Anak tidak terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun. Perkara-perkara sebagaimana disebutkan di atas tidak berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum ini sekalipun Perseroan tidak memenangkan perkara yang bersangkutan dan dibebankan kewajiban untuk membayar sesuai tuntutan yang diajukan.

Page 168: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

140

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan, pelayanan lalu lintas penerbangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan,

lepas landas parkir, dan penyimpanan pesawat udara;b. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan

penumpang dan kargo dan pos;c. Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan jasa pelayanan penerbangan;d. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah

buangan;e. Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan kawasan industri serta gedung/bangunan yang

berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;f. Penyediaan jasa pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan pelayanan

penerbangan;g. Penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan meliputi

penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa ramp, jasa pelayanan penumpang dan bagasi, jasa penanganan kargo dan surat, operasi penerbangan, pelayanan jasa pengamanan, pelayanan jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara, pelayanan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar pesawat udara;

h. Penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara yang meliputi jasa penyediaan penginapan/hotel, jasa penyediaan toko, penyediaan restoran dan bar (cafe), jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir, jasa perawatan pada umumnya (kegiatan jasa yang melayani pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor di bandar udara), jasa penyediaan otomatisasi pelaporan keberangkatan penerbangan;

i. Jasa penunjang kegiatan bandar udara lainnya, meliputi jasa pelayanan pengangkutan barang, penumpang di terminal kedatangan dan pemberangkatan jasa pelayanan pos, jasa pelayanan telekomunikasi, jasa aluan wisata, agen perjalanan, bank untuk pelayanan jasa perbankan di bandar udara, penukaran uang, jasa pelayanan angkutan darat, penitipan barang, jasa advertensi, first class lounge, business class lounge dan VIP room, hairdresser and beauty salon, agrobisnis service, nursery, asuransi, jasa penyediaan ruangan, vending machine, jasa pengolahan limbah buang, jasa pelayanan kesehatan, jasa penyediaan kawasan industri, jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan yang berada di luar daerah lingkungan kerja bandar udara meliputi usaha properti, pergudangan, perkantoran, perhotelan, perumahan, apartemen, bursa mobil, bengkel, restoran, SPBU, pusat perbelanjaan dan bisnis pariwisata, resort, olahraga dan rekreasi, rumah sakit, pendidikan dan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perseroan serta optimalisasi pemanfaatan dana Perseroan melalui pasar modal dan pasar uang.

Page 169: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

141

Sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan pemerintah No 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Navigasi Indonesia, kegiatan jasa layanan Lalu Lintas Indonesia/ Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional yang diselanggarakan oleh Perseroan telah dialihkan menjadi kewajiban Perum LPPNPI.

Berikut proses pelayanan kegiatan usaha Perseroan:

Keterangan:

Jasa Pelayanan Usaha Aeronautika

Pelayanan usaha Aeronautika diberikan kepada airlines dan penumpang. Jenis pelayanan yang diberikan kepada Airlines ini antara lain adalah pendaratan pesawat, penempatan pesawat, penyediaan fasilitas garbarata dan penyediaan fasilitas konter check in. Sedangkan untuk jenis pelayanan yang diberikan kepada penumpang adalah penyediaan fasilitas bandara. Masing-masing jasa pelayanan ini akan dikenakan tarif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tarif yang dikenakan kepada airlines dan penumpang akan menjadi pemasukan pendapatan usaha Aeronautika yang akan digunakan kembali oleh Perseroan sebagai biaya untuk peningkatan pelayanan kepada Pelanggan.

Jasa Pelayanan Usaha Non Aeronautika

Dalam menjalankan bisnis perusahaan, Perseroan juga memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandara seperti mitra usaha dan tenant antara lain berupa penyediaan ruang usaha/lahan, penyediaan utilitas (air, listrik, telepon), penyediaan lahan, penyediaan ruang untuk mempromosikan suatu produk (advertising), dan lain-lain. Selain itu, untuk para pemilik kendaraan disediakan ruang untuk parkir mobil dan motor dalam rangka meningkatkan kenyamanan terhadap penumpang, pengunjung dan karyawan di kawasan bandara. Jasa yang diberikan oleh Perseroan akan dikenakan tarif sesuai dengan aturan perusahaan.

Page 170: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

142

Perseroan juga memberikan pelayanan kepada mitra pengguna jasa terminal kargo bandara. Pelayanan ini antara lain berupa penyediaan ruang usaha beserta fasilitas pendukung di terminal kargo. Pelayanan di terminal antara lain seperti penyediaan utilitas (air, listrik, telepon), fasilitas X-ray, fasilitas pengamanan, dan lain-lain. Untuk ruang usaha, disediakan tempat dan gudang bagi perusahaan yang akan melakukan pengiriman barang di wilayah domestik/Internasional. Jasa pelayanan yang diberikan oleh Perseroan akan dikenakan tarif pelayanan kargo (cargo service charge) dan tarif sewa ruang usaha sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan. Semua pelayanan jasa di terminal kargo ini merupakan bagian dalam upaya perusahaan guna meningkatkan pendapatan usaha kargo.

Semua jasa ini merupakan bagian dalam upaya perusahaan guna meningkatkan pendapatan usaha Non Aeronautika.

Bandara Dalam Pengelolaan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 13 bandara dan 1 Strategic Business Unit (SBU) yang dikelola. Berikut ini adalah deskripsi mengenai masing-masing bandara tersebut.

1) Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali

Spesifikasi:

• Runway (MxM): 3.000 x 45

• Apron (M2): 405.437, 120 x 195

• Kapasitas Penumpang (pax/tahun): 24,5 juta

2) Bandara Juanda – SurabayaSpesifikasi:

• Runway (MxM): 3.000 x 45

• Apron (M2): 120 x 95, 135 x 200, 130 x 298

• Kapasitas penumpang (pax/tahun): 12,5 juta

3) Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar

Spesifikasi:

• Runway (MxM): 2.500 x 45, 3.100 x 45

• Apron (M2): 450 x 125, 939 x 169

• Kapasitas penumpang (pax/tahun): 7,6 juta

Page 171: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

143

4) Bandara Sepinggan – Balikpapan

Spesifikasi:

• Runway (MxM): 2.500 x 45

• Apron (M2): 140.972

• Kapasitas penumpang (pax/tahun): 7,7 juta

5) Bandara Adisutjipto – YogyakartaSpesifikasi:

• Runway (MxM): 2.200 x 45

• Apron (M2): 27.090

• Kapasitas penumpang (pax/tahun): 6,7 juta

6) Bandara Syamsudin Noor – BanjarmasinSpesifikasi:

• Runway (MxM): 2.500 x 45

• Apron (M2): 80.421

• Kapasitas penumpang (pax/tahun): 1,3 juta

7) Bandara Sam Ratulangi - ManadoSpesifikasi:

• Runway (MxM): 2.650 x 45

• Apron (M2): 95.504

• Kapasitas penumpang (pax/tahun): 983,2

ribu

Page 172: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

144

8) Bandara Lombok – LombokSpesifikasi:

• Runway (MxM): 2.750 x 45

• Apron (M2): 48.195

• Kapasitas penumpang (pax/tahun): 1,8 juta

9) Bandara Ahmad Yani – SemarangSpesifikasi:

• Runway (MxM): 2.620 x 45

• Apron (M2): 29.032

• Kapasitas penumpang (pax/tahun): 3,0 juta

10) Bandara Adi Soemarmo- SurakartaSpesifikasi:

• Runway (MxM): 2.600 x 45

• Apron (M2): 420 x 135

• Kapasitas penumpang (pax/tahun): 1,5 juta

11) Bandara Pattimura – AmbonSpesifikasi:

• Runway (MxM): 2.500 x 45

• Apron (M2): 37.370

• Kapasitas penumpang (pax/tahun): 800 ribu

Page 173: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

145

12) Bandara El Tari – KupangSpesifikasi:

• Runway (MxM): 2.500 x 45

• Apron (M2): 405 x 105

• Kapasitas penumpang (pax/tahun): 1,3 juta

13) Bandara Frans Kaisiepo – BiakSpesifikasi:

• Runway (MxM): 3.570 x 45

• Apron (M2): 35.876

• Kapasitas penumpang (pax/tahun): 244,5

ribu

14) Strategic Business Unit – BaliStrategic Business Unit (SBU) dibentuk dalam rangka memaksimalkan pengelolaan jasa Non-Aeronautika di Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali. Pengelolaan SBU dilaksanakan bekerjasama dengan mitra strategis internasional.

Berikut ini adalah pendapatan dari masing-masing bandara yang dioperasikan oleh Perseroan berdasarkan jenis jasa pelayanan usaha yang diberikan.

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Bandara Jenis Jasa Pelayanan

Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal

30 JuniTahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016(Audit)

2015(Tidak

Diaudit)

2015(Audit)

2014(Audit)

2013(Audit)

2012(Audit)

2011(Audit)

Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali

Aeronautika 821.469 675.185 1.486.262 1.214.994 846.720 884.683

803.951

Non-Aeronautika 117.836 66.256 173.969 235.409 258.157

237.112

199.692

Bandara Juanda - Surabaya

Aeronautika 390.145 337.651 738.580 689.349 494.151 461.808

393.401

Non-Aeronautika 154.650 136.869 320.372 312.399 245.705

188.231

144.098

Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar

Aeronautika 115.579 96.480 203.223 188.312 179.048 156.623

132.319

Non-Aeronautika 52.314 50.275 104.108 113.828 92.651

78.328

61.494

Bandara Sepinggan - Balikpapan

Aeronautika 139.098 132.900 275.147 257.291 150.333 154.079

131.177

Non-Aeronautika 66.767 82.515 149.005 128.263 69.066

77.263

53.505

Bandara Adisutjipto - Yogyakarta

Aeronautika 68.708 57.167 126.093 122.185 111.428 115.470

100.495

Non-Aeronautika 29.971 24.704 55.321 47.626 37.411

30.122

21.388

Page 174: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

146

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Bandara Jenis Jasa Pelayanan

Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal

30 JuniTahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016(Audit)

2015(Tidak

Diaudit)

2015(Audit)

2014(Audit)

2013(Audit)

2012(Audit)

2011(Audit)

Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin

Aeronautika 26.070 24.791 53.593 55.860 57.429 70.469 58.108 Non-Aeronautika 20.536 19.189 43.806 41.321 29.268 24.669 21.053

Bandara Sam Ratulangi - Manado

Aeronautika 29.253 25.397 54.636 50.818 52.791 67.021 59.769 Non-Aeronautika 18.607 18.584 37.204 34.404 26.807 19.141 19.168

Bandara Lombok - Lombok

Aeronautika 42.174 33.541 75.049 69.820 43.601 40.471 34.751 Non-Aeronautika 19.434 17.367 34.744 35.293 28.836 20.731 11.645

Bandara Ahmad Yani - Semarang

Aeronautika 34.002 29.955 62.929 60.054 56.511 56.386 42.738 Non-Aeronautika 18.748 19.236 38.786 33.865 22.915 19.782 14.839

Bandara Adi Soemarmo- Surakarta

Aeronautika 17.123 12.649 32.018 29.682 30.523 29.635 27.398 Non-Aeronautika 10.238 6.433 15.936 16.203 14.300 12.447 10.434

Bandara Pattimura - Ambon

Aeronautika 11.495 10.217 21.983 20.201 19.262 31.820 30.108 Non-Aeronautika 7.096 5.753 13.829 11.051 8.309 5.906 5.194

Bandara El Tari - Kupang

Aeronautika 9.993 9.925 21.356 19.142 18.743 24.699 21.635 Non-Aeronautika 5.782 4.422 9.806 8.463 7.649 6.004 4.722

Bandara Frans Kaisiepo - Biak

Aeronautika 2.659 2.133 4.367 3.996 4.930 15.525 13.805 Non-Aeronautika 2.569 2.962 5.959 4.667 2.996 2.867 2.671

Strategic Business Unit - Bali

Non-Aeronautika 488.240 393.987 799.725 578.948 47.570 - -

2. Keunggulan Bersaing

Perseroan sebagai BUMN adalah Badan Usaha yang kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh negara dan bergerak di bidang yang menyangkut kemaslahatan masyarakat banyak seperti yang tercantum dalam UUD’ 45 pasal 33, telah memiliki pengalaman lebih dari 52 tahun dalam mengelola dan menjalankan bisnis kebandarudaraan.

Untuk merealisasikan visi untuk menjadi salah satu dari sepuluh pengelola bandara terbaik di Asia, Perseroan secara aktif terus memperbaiki diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. World Class ICT & Management System

Dalam upaya untuk memiliki World Class ICT and Management System, Perseroan telah membuat master plan ICT 2015-2018. Perseroan telah melakukan implementasi seperti aplikasi Human Capital Information System (HCIS), aplikasi SIOPSKOM dan implementasi Data Center Kantor Pusat. Selain itu Perseroan telah melakukan implementasi SAP-ERP tahap II, dimana penerapan sistem module Real Estate Flexible Management (RE-FX – Komersial), Material Management (MM – Pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan persediaan) dan Plant Maintainance (PM – Teknik) yang terintegrasi dengan modul Finance and Controlling (FI-CO).

Page 175: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

147

b. High Performance Culture

Perseroan menekankan budaya organisasi dengan performa tinggi, dengan menerapkan sistem Performance Management System (PMS) dan Effective Performance-Based Incentives System, guna memastikan agar unit kerja dan individu dapat bekerja sama secara optimal untuk mencapai target perusahaan melalui perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi kinerja pegawai.

c. Effective Leadership

Perseroaan menerapkan strategi Leadership Effectiveness Enhancement dengan memastikan seluruh pemangku jabatan struktural mampu berperan sebagai pemimpin yang efektif yang dapat membangun visi yang memberi nilai tambah bagi lingkungan dan keberhasilan untuk menggalang pengikut. Untuk hal ini Perseroan telah meraih predikat Excellence dalam program Indonesia Best Practices in Corporate Transformation di tahun 2014 dan 2015 yang diselenggarakan oleh majalah SWA dan Win Solution.

d. Competent Human Resource

Melalui program dan pelatihan Effective People Development Program dan World Class Talent Management System, Perseroan berupaya mengembangkan human resources yang kompeten.

e. Customer Centric Organization

Perseroan melalui program Business Processes Reengineering dan Lean and Customer Centric Organization, berupaya merubah paradigma bisnis dan meningkatkan pelayanan bagi pelanggan, dengan tetap mempertahankan struktur organisasi yang efektif, efisien serta berkinerja tinggi dalam menjalankan proses bisnis Perseroan.

Keunggulan bersaing PT Angkasa Pura I (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan mengelola Bandar Udara berbasis Safety, Security, Service Excellence- Bandara I Gusti Ngurah Rai meraih TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016 oleh Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi- Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai Bandara The Most Improvement Airport In Asia Pasific- Bandara I Gusti Ngurah Rai meraih TOP 35 Inovasi Pelayanan Publik- Meraih sertifikasi ISO 9001:2008 yaitu Manajemen Mutu Untuk Pelayanan Jasa Penumpang

Pesawat Udara untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Ahmad Yani, Sam Ratulangi, Sepinggan, Sultan Hasanuddin, Adi Soemarmo.

2. Kemampuan mengelola SDM dan Service Excellence dalam menciptakan nilai tambah bagi Stakeholder- PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan perpanjangan lisensi untuk tenaga operasional

3. Riset dan Pengembangan

Selain memanfaatkan potensi yang ada, Perseroan terus berupaya mengembangkan dan menciptakan potensi pendapatan baik yang telah ada maupun yang terbaru. Untuk itu perseroaan melalui unit Business Development Group yang berada di bawah naungan Marketing & Business Development Direktorat terus berupaya melakukan inovasi dan terobosan baru baik dalam bentuk produk ataupun jenis kerjasama yang dapat meningkatkan daya saing dan pendapatan perseroaan.

Selain pengembangan produk secara mandiri, Perseroan juga melakukan kerjasama dengan mitra-mitra strategis dalam pengelolaan Bandar udara. Contoh kerjasama ini adalah kerjasama Perseroan dengan IIAC (Korea Selatan) untuk Bandar udara Internasional Juanda – Surabaya dan kerjasama Perseroan dengan GVK (India) untuk pembentukan Ngurah Rai Strategic Business Unit. Saat ini Perseroan sedang menjajaki kemungkinan kerjasama dengan mitra strategis lainnya seperti JATCO (Jepang, Vinci Airport (Prancis) dan lainnya.

Page 176: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

148

Riset dan Pengembangan di PT Angkasa Pura I (Persero) aktif dilaksanakan sebagai bagian dalam menjaga keberlangsungan organisasi (sustainable) dan pencapaian Visi Perusahaan. Beberapa kegiatan riset dan pengembangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Riset Bandara-Bandara UPT

PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan riset terhadap beberapa Bandara UPT yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dalam studi kelayakan untuk mengetahui sejauh mana potensi bisnis yang dapat dikembangkan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) apabila Bandara tersebut diambil alih pengelolaannya. Bandara yang telah dilaksanakan studi kelayakannya adalah sebagai berikut: a. Bandara Komodo di Labuan Bajob. Bandara Samarinda Baru di Samarinda c. Bandara Bintan di Kepulauan Riau

Dan kedepan akan dilaksanakan beberapa studi kelayakan atas Bandara-bandara UPT lainnya, yaitu: a. Bandara Juwata di Tarakanb. Bandara Kalimarau di Berauc. Bandara Mutiara di Palud. Bandara Matahora di Wakatobi

Selain itu, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) akan bekerjasama melakukan studi kelayakan atas Rencana Bandara Kerawang yang masih merupakan lahan (greenfield).

b. Studi Highest & Best Use (HBU)

PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki banyak lahan idle yang belum dimanfaatkan, untuk hal tersebut telah dilakukan studi High Best Use (HBU) untuk mengetahui potensi lahan jika akan dikembangkan. Studi HBU dilaksanakan sebagai bagian dalam pencapaian sasaran strategis perusahaan yaitu untuk mendapat pendapatan sebesar 9,8 Triliun di tahun 2020.

c. Studi Rencana Induk Bandara Berkonsep Airport City

PT Angkasa Pura I (Persero) juga aktif mengembangkan riset pengembangan Bandar Udara berkonsep Airport City dimana adanya perubahan (transformasi) paradigm dalam bisnis kebandarudaraaan, yaitu Bandara tidak lagi hanya berperan sebagai tempat naik turunnya penumpang pesawat udara saja tetapi sudah menjadi pusat kegiatan dan bisnis dari konsep City Airport menjadi Airport City yaitu berubah menjadi sebuah kota sendiri yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas kebutuhan masyarakat baik penumpang pesawat maupun masyarakat di kawasan bandara tersebut.

d. Pengembangan Anak Perusahaan

PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengembangkan beberapa anak perusahaannya. Saat ini telah terbentuk 5 (lima) anak perusahaan, yaitu: PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Hotel, PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Suport dan PT Angkasa Pura Retail.

Sesuai dengan dokumen Reposisi dan Restrukturisasi PT Angkasa Pura I (Persero) direncanakan akan ada beberapa anak perusahaan yang didirikan, diantaranya: Angkasa Pura Security, Angkasa Pura Parking, Angkasa Pura Training. Sehingga untuk mewujudkannya dilakukan studi-studi pengembangan guna menunjang hal tersebut.

Page 177: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

149

4. Strategi Pemasaran

Aktivitas pemasaran Perseroan dikelola dibawah Marketing & Business Development Directorat melalui beberapa kegiatan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Strategi tersebut dapat dibedakan dalam aspek-aspek sebagai berikut:

a. Product

Guna menyokong visi menjadi dalah satu dari 10 (sepuluh) bandara terbaik di Asia, Perseroan melakukan perencanaan sejumlah pengembangan di bebarapa bandara diantaranya Bandara International Syamsudin Noor Banjarmasin, pengoperasian terminal B pada Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dan pembangunan pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani – Semarang. Adapun terminal B Bandara International Adisutjipto Yogyakarta dioperasikan sembari menunggu realisasi pembangunan bandara baru New Yogyakarta International Airport di Kulonprogo.

Fokus lain dalam pengembangan produk yang dilakukan Perseroan, adalah dengan menyiapkan program pengembangan lahan-lahan yang yang dimiliki oleh perseroaan seperti lahan kelan, lahan semambung, lahan cendrawasih, lahan pai, lahan berbasari, ex terminal selaparang dan lahan lahan lainnya.

b. Price

Penentuan harga adalah salah satu factor penting dalam menerapkan strategi pemasaran. Rencana penyesuaian tariff akan menjadi salah satu factor penting dalam memastikan penumpang pesawat akan mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan infrastruktur bandara.

Page 178: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

150

c. Promotion

Strategi pemasaran yang dijalankan oleh perseroaan dilakukan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, yakni diantaranya sebagai berikut:

Event Nasional

a. Collaborative Destination Development

CDD merupakan kegiatan yang dilakukan Perseroan dengan mengangkat tema keunggulan serta potensi terkait pariwisata dan bisnis. Acara ini dilaksanakan bersama-sama dengan para stakeholder atau pemangku kepentingan dengan tujuan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Airlines dan stakeholders pariwisata untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan bisnis yang nantinya secara langsung dapat memberikan dampak pada pendapatan Perseroan. Acara CDD ini dikemas dengan konsep FGD (Forum Group Discussion).

b. Gathering bersama regulator dan Mitra Kerja

Perseroan secara aktif dan periodik melakukan gathering dengan pihak pemerintah, airlines dan mitra usaha dan mitra kerja untuk dapat menyamakan visi dan misi serta menyelaraskan program yang dituju oleh Perseroan.

c. Melakukan joint marketing dengan pihak airlines, pemerintah provinsi dan daerah serta stakeholder pelaku bisnis pariwisata.

Event internasional

Perseroan secara rutin mengikuti konferensi dan pameran, event internasional (World and Asia Routes) sejak tahun 2010 dengan konsep one to one meeting dengan Network Planning Airlines untuk memasarkan potensi bandara yang dikelola oleh Perseroan kepada industri pariwisata dan airlines asing.

Salah satu keberhasilan yang dicapai dari usaha ini adalah dengan dibukanya beberapa rute penerbangan langsung dari beberapa kota di Cina menuju kota Manado (Hongkong, Guangzhou Macau, Shenzen, Chongqing, Wuhan, Shanghai dan Changsa) oleh penerbangan Citilink, Sriwijaya dan Lion Air Group pada pertengahan tahun 2016.

Secara garis besar, pemasaran di Perseroan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Aeronautika dan Non-aeronautika.

a. Aeronautika

1. Penerapan pemberian Incentive New Routes kepada Airlines yaitu potongan harga tarif jasa kebandarudaraan dalam hal ini landing fee sebesar 50% selama 6 bulan yang diberikan Perseroan kepada Perusahaan Angkutan Udara yang melayani rute penerbangan internasional dan domestik berjadwal di bandara yang dikelola oleh Perseroan.

2. Penerapan pemberian Incentive for Growth kepada Airlines yaitu pemberian insentif atas pertumbuhan penumpang yang diberikan Perseroan kepada Airlines yang melayani rute penerbangan internasional dan domestik berjadwal di 6 bandara yang dikelola Perseroan (Bandara Ngurah Rai, Bandara Juanda, Bandara Sultan Hasanuddin, Bandara Sepinggan, Bandara Sam Ratulangi dan Bandara Lombok Praya).

3. Optmalisasi Slot Time yaitu mengoptimalkan ketersediaan alokasi waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat yang telah dialokasikan di semua bandara yang dikelola oleh Perseroan.

4. Penambahan/perubahan jam operasi di beberapa bandara yang dikelola Perseroan untuk menambah peluang adanya rute baru dengan perpanjangan jam operasi.

Page 179: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

151

5. Mengikuti event konferensi dan pameran (World and Asia Routes) berskala internasional untuk memasarkan potensi bandara yang dikelola oleh Perseroan.

6. Mengadakan gathering dengan pihak airlines, groundhandling service dan cargo untuk menyampaikan visi dan misi yang dituju oleh Perseroan.

7. Melakukan joint marketing dengan pihak Airlines.

b. Non-Aeronautika

1. Melakukan kolaborasi dengan stakeholder baik ditingkat pusat maupun cabang antara lain Pemerintah (Pusat dan Daerah), pelaku pariwisata (ASITA, PHRI, Tourism Board), airlines (IATA dan INACA), dan asosiasi marketing (IMA, BUMN marketers), serta mitra usaha.

2. Penerapan konsep pola komersialisasi baru dengan menggunakan pola Minimum Guaranted Revenue Share (MGRS) per penumpang.

3. Pola advertising baru dengan menggunakan pola revenue share dengan mitra usaha reklame.4. Melakukan joint marketing dengan pihak perbankan, mitra usaha dan mitra kerja.5. Optimalisasi lahan di luar perimeter bandara bekerjasama dengan BUMN karya dengan skema

pembentukan Joint Venture baru.6. Menjadikan anak perusahaan sebagai salah satu engine pendorong peningkatan pendapatan

non aeronautika. 7. Melakukan kegiatan yang bersifat promosi dan branding di bandara dalam rangka meningkatkan

customer experience dan sales per penumpang di bandara.

Selain Aeronautika dan Non-Aeronautika, Perseroan juga melakukan beberapa strategi pemasaran yang mendukung kedua hal tersebut diatas diantaranya:1. Promosi bandara-bandara yang dikelola Perseroan dan beberapa tujuan wisata disekitar bandara

tersebut.2. Pemanfaatan website untuk memasarkan slot, ruang yang disewakan serta aset Perseroan yang

berada di dalam maupun di luar area bandara.

5. Penghargaan

Penghargaan yang pernah diterima Perseroan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

i. Penghargaan Tahun 2013

1. Bandara Juanda - Airport of The Year Bandara Award 2012 - Majalah Bandara (1 Feb 2013)2. Bandara Sultan Hasanuddin - Best Airport Bandara Award 2012 - Majalah Bandara (1 Feb

2013)3. Bandara Pattimura - Good Airport Services Bandara Award 2012 - Majalah Bandara (1 Feb

2013)4. Bandara Ahmad Yani - Progressive Airport Services Bandara Award 2012 - Majalah Bandara

(1 Feb 2013)5. Bandara Juanda - The Best Airport 2012 - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan

Kementerian BUMN (1 Mar 2013)6. Bandara Juanda - ASEAN Airport of The Year - ASEAN Commercial Aviation Awards Langkawi

International Maritime & Aerospace Exhibition (LIMA) 2013 (28 Mar 2013)7. Bandara Juanda - Best Performing Indonesian Airport Of The Year - Frost&Sullivan Aerospace

Award 2013 (22 Apr 2013)8. Bandara Juanda - Service Quality Gold Award 2013 - Majalah Service Excellence dan Carre-

Center for Custumer Satisfaction & Loyalty (Carre-CCSL) (28 Mei 2013)9. PT Angkasa Pura I (Persero) - Korean Ambassador Award 2013 - Kementerian Perdagangan,

Industri, dan Energi Republik Korea & Kementerian Koordinator Perekonomian RI (26 Jun 2013)

10. Bandara Juanda - Peringkat III Penghargaan Sapta Pesona Toilet Bersih Bandara 2013 - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (27 Sep 2013)

Page 180: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

152

11. Bandara Sultan Hassanudin - Peringkat IV Penghargaan Sapta Pesona Toilet Bersih Bandara 2013 - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (27 Sep 2013)

12. Bandara I Gusti Ngurah Rai - Peringkat V Penghargaan Sapta Pesona Toilet Bersih Bandara 2013 - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (27 Sep 2013).

13. PT Angkasa Pura I (Persero) - Predikat ”Sangat Bagus” InfoBank BUMN Awards 2013 (30 Okt 2013)

14. PT Angkasa Pura I (Persero) - Predikat ”Good Performance” Indonesian Quality Award (IQA) 2013 (20 Nov 2013)

15. PT Angkasa Pura I (Persero) - Juara I BUMN Berdaya Saing Terbaik Kategori Logistik Anugerah BUMN 2013 (5 Des 2013)

16. President Director PT Angkasa Pura I (Persero) Tommy Soetomo - 11 Best CEO BUMN Terbaik Anugerah BUMN 2013 (5 Des 2013)

17. PT Angkasa Pura I (Persero) - Best of CEO Commitment on Human Capital Management & The Best for Human Capital Initiatives Change Management - Indonesian Human Capital Study (IHCS) 2013 (5 Des 2013)

18. PT Angkasa Pura I (Persero) - Peringkat IV Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2013 Kategori BUMN - Komisi Informasi Pusat (KIP) (12 Des 2013)

19. Bandara Juanda - Airport of The Year Bandara Award 2013 - Majalah Bandara (17 Des 2013)20. Bandara Adi Soemarmo - Good Airport Services Bandara Award 2013 - Majalah Bandara (17

Des 2013)21. Bandara Sultan Hasanuddin - Best Airport Bandara Award 2013 - Majalah Bandara (17 Des

2013)22. Bandara I Gusti Ngurah Rai - Progressive Airport Services Bandara Award 2013 - Majalah

Bandara (17 Des 2013)

ii. Penghargaan Tahun 2014

1. Bandara Juanda - Excellent Service Experience Awards (ESEA) 2014 - Carre-Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre-CCSL) (4 Feb 2014)

2. Majalah Angkasa Pura - Gold Winner Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) 2014 - Serikat Perusahaan Pers (SPS) (8 Feb 2014)

3. Polana B Pramesti (Technical Director Angkasa Pura Airports) - Anugerah Kartini BUMN 2014 - BUMN Track (30 Apr 2014)

4. Trikora Harjo (GM Bandara Juanda) - Marketer of The Year 2014 Sektor Infrastruktur dan Layanan Publik - MarkPlus, Inc. & Majalah Marketeers (14 Mei 2014)

5. Bandara Juanda - Service Quality Gold Award 2014 - Majalah Service Excellence & Carre-CCSL Kategori Domestic Airport (5 Jun 2014)

6. Majalah Angkasa Pura - 5 Penghargaan (1 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu) dalam BUMN Internal Media Awards (BIMA) 2014 (18 Jun 2014)

7. PT Angkasa Pura I (Persero) - Penghargaan PKBL BUMN Sebagai Pelayanan Publik 2014 - The La Tofi School of CSR & Ombudsman Republik Indonesia (25 Sep 2014)

8. PT Angkasa Pura I (Persero) - Nominator BUMN Web Awards 2014 - BeritaSatu.com (15 Okt 2014)

9. PT Angkasa Pura I (Persero) - Predikat ”Good Performance” Indonesian Quality Award (IQA) 2014 (17 Nov 2014)

10. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan - Bandara Sehat 2014 - Kementerian Kesehatan RI (26 Nov 2014)

11. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan - Best of The Best Airport of The Year - Bandara Award 2014 (10 Des 2014)

12. Bandara I Gusti Ngurah Rai - 1st Best Airport - Bandara Award 2014 (10 Des 2014)13. T1 Bandara Juanda - 2nd Best Airport - Bandara Award 2014 (10 Des 2014)14. T2 Bandara Juanda - Progressive Airport - Bandara Award 2014 (10 Des 2014)15. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar - Good Airport kategori bandara >5 juta penumpang per

tahun - Bandara Award 2014 (10 Des 2014)16. Bandara Adi Soemarmo - Good Airport kategori bandara <2 juta penumpang per tahun -

Bandara Award 2014 (10 Des 2014)

Page 181: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

153

17. Bandara I Gusti Ngurah Rai - Penghargaan Prima Utama Pelayanan Transportasi Publik Terbaik 2014 - Kementerian Perhubungan RI (11 Des 2014)

18. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan - Penghargaan Prima Utama Pelayanan Transportasi Publik Terbaik 2014 - Kementerian Perhubungan RI (11 Des 2014)

19. Bandara Juanda - Penghargaan Prima Madya Pelayanan Transportasi Publik Terbaik 2014 - Kementerian Perhubungan RI (11 Des 2014)

20. Bandara Ahmad Yani - Penghargaan Prima Madya Pelayanan Transportasi Publik Terbaik 2014 - Kementerian Perhubungan RI (11 Des 2014)

21. Bandara Sam Ratulangi - Penghargaan Prima Madya Pelayanan Transportasi Publik Terbaik 2014 - Kementerian Perhubungan RI (11 Des 2014)

22. Bandara Lombok Praya - Penghargaan Prima Madya Pelayanan Transportasi Publik Terbaik 2014 - Kementerian Perhubungan RI (11 Des 2014)

23. Bandara Sultan Hasanuddin - Penghargaan Prima Madya Pelayanan Transportasi Publik Terbaik 2014 - Kementerian Perhubungan RI (11 Des 2014)

24. Bandara Adi Soemarmo - Penghargaan Prima Madya Pelayanan Transportasi Publik Terbaik 2014 - Kementerian Perhubungan RI (11 Des 2014)

25. Bandara Pattimura - Penghargaan Prima Pratama Pelayanan Transportasi Publik Terbaik 2014 - Kementerian Perhubungan RI (11 Des 2014)

iii. Penghargaan Tahun 2015

1. Majalah Angkasa Pura - Bronze Winner The Best State-Owned Enterprise Inhouse Magazine - Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) 2015 - Serikat Perusahaan Pers (SPS) (7 Feb 2015)

2. Bandara Juanda Surabaya - Predikat ”Excellent” Excellent Service Experience Award (ESEA) 2015 - Care Center for Customer Satisfaction and Loyalty (Carre CCSL) (10 Feb 2015)

3. PT Angkasa Pura I (Persero) - Predikat ”Excellence” Indonesia Best Practice Transformation 2014 - Majalah SWA & Win Solution (12 Feb 2015)

4. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali - Service Quality (SQ) Award 2015 Kategori Domestic Airport dan International Airport - Carre Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre CCSL) (22 Mei 2015)

5. Bandara Juanda Surabaya - Service Quality (SQ) Award 2015 Kategori Domestic Airport - Carre Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre CCSL) (22 Mei 2015)

6. Bandara Ahmad Yani Semarang - Service Quality (SQ) Award 2015 Kategori Domestic Airport - Carre Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre CCSL) (22 Mei 2015)

7. PT Angkasa Pura I (Persero) - Peringkat IV Annual Report Award (ARA) 2014 Kategori BUMN Non Keuangan Non Listed (22 Sep 2015)

8. PT Angkasa Pura I (Persero) - Unit Kearsipan Terakreditasi untuk Penyelanggara Kearsipan dengan Kualifikasi B (Baik) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) (7 Okt 2015)

9. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali - Airport of The Year Bandara Award 2015 - Majalah Bandara (17 Nov 2015)

10. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali - Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2004/SNI 19-14001-2005 untuk Jasa Pengelolaan Bandara - PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) (7 Des 2015)

iv. Penghargaan Tahun 2016

1. Majalah Angkasa Pura - Silver Winner The Best State-Owned Enterprise Inhouse Magazine - Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) 2016 - Serikat Perusahaan Pers (SPS) (9 Feb 2016)

2. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali - The 1st Place Airport Service Quality (ASQ) Award 2015 Winners for Best Improved Airport in Asia-Pacific - Airport Council International (ACI) (19 Mar 2016)

3. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali - The 3rd Place Airport Service Quality (ASQ) Award 2015 Winners for Best Airport by Size: 15-25 Million Passengers - Airport Council International (ACI) (19 Mar 2016)

4. Bandara I Gusti Ngurah Rai - Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (31 Mar 2016)

Page 182: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

154

6. Persaingan

Perseroan sebagai BUMN adalah Badan Usaha yang kepemilikanya sepenuhnya dimiliki oleh negara dan bergerak di bidang yang menyangkut kemaslahatan masyarakat banyak seperti yang tercantum dalam UUD’ 45 pasal 33. Dalam hal ini membuat Perseroan secara tidak langsung tidak memiliki saingan di wilayah Indonesia bagian barat, adapun Bandara yang dikelola oleh DJU maupun Pemerintah Provinsi namun bukan sebagai saingan tetapi lebih sebagai mitra kerja.

Namun dalam upaya selalu meningkatkan pelayanan dan pendapatan dengan menjadikan selalu ada pembanding, maka dapat disimpulkan beberapa persaingan yang dimiliki Perseroan yakni:

a. Operator Bandara Wilayah Regional

Secara persaingan dari sisi pelayanan maka bandara-bandara di wilayah regional dengan kelas jumlah penumpang yang sama merupakan kompetitor Perseroan untuk meraih market share. Seluruh operator bandara di wilayah regional akan saling bersaing dalam memberikan pelayanan untuk menjadi yang terbaik. Secara pengelolaan bandara, untuk wilayah regional kompetitornya adalah bandara Changi Singapura, Bandara KLIA (Malaysia) dan Angkasa Pura II.

b. Operator Bandara di Indonesia

Sesuai dengan rencana induk nasional kebandarudaraan, maka bandara-bandara di bawah pengelolaan Perseroan tidak mengalami persaingan signifikan dari bandara-bandara lain yang mungkin ada di Indonesia. Kompetisi akan terjadi lebih kepada bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009, dimana pihak swasta dan pemerintah daerah diperbolehkan untuk membangun dan mengelola bandar udara, persaingan bisnis kebandarudaraan nasional semakin ketat, maka bandara-bandara di bawah pengelolaan Perseroan senantiasa mengembangkan diri dengan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanannya. Hal ini terlihat nyata melalui peningkatan porsi pendapatan yang berasal dari penyediaan sarana dan prasarana non-aeronautika sebagai bagian upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Sebagai konsekuensinya, jasa-jasa non-aeronautika yang tersedia di bandara juga akan bersaing dengan jasa-jasa serupa di luar dan sekitar bandara.

Pengembangan properti di sekitar kawasan bandara juga semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya skala kegiatan usaha di bandara dan meningkatnya infrastruktur transportasi dari dan menuju bandara. Oleh karena itu, dalam jangka menengah dan panjang, Perseroan akan menghadapi persaingan dari para pengembang dan penyedia jasa lainnya dalam upayanya meningkatkan bisnis non-aeronautika, seperti rumah sakit, SPBU, properti residensial dan komersial, serta perhotelan.

Persaingan juga akan semakin diramaikan oleh pelaku industry dari berbagai Negara di tingkat regional seiring dengan pemberlakuan Asean Open Sky dan pembentukan pasar tunggal di regional asean yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean.

Kondisi-kondisi tersebut akan menjadi tantangan yang akan dihadapi Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk selalu siap memenangkan persaingan dan tantangan bisnis yang dihadapi. Perseroan terus berypaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam setiap aspek yang sejalan dengan Visi Misi Perseroan sebagai pengelola bandara kelas dunia.

7. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - GCG)

Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, bekomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG yakni Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran sebagai dasar peningkatan kinerja Perusahaan dengan secara terus menerus melakukan pemutakhiran berbagai pedoman, prosedur

Page 183: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

155

operasi, manual sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, program transformasi dan perkembangan Perusahaan. Pemutakhiran ini dikuatkan dengan sosialisasi dan penerapannya. Pelaksanaan sosialisasi sebagai komitmen Perusahaan untuk senantiasa mengingatkan seluruh stakeholders betapa pentingnya implementasi GCG dalam setiap aktivitas pekerjaan. Dalam penerapan GCG, Perusahaan mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal.

Secara berkala, Perseroan melakukan pengukuran implementasi GCG yang dilakukan oleh pihak independen dan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan yang dihasilkan.

Pada tahun 2015, telah dilakukan Assessment atas penerapan GCG di Perseroan yang dilakukan oleh BPKP menggunakan Company Corporate Governance Scorecard (CCGS) yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 2012 yang meliputi 6 (enam) aspek, 43 Indikator, 153 Parameter dan 568 Faktor Uji. Dari assessment tersebut Perseroan memperoleh skor sebesar 85,140 kategori “Sangat Baik” dengan perincian nilai sebagai berikut :

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR/PARAMETER BOBOTCAPAIAN TAHUN 2014

PREDIKATSKOR % CAPAIAN

I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan 7 5,2628 75,18 Baik

II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal 9 7,1285 79,21 BaikIII Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 35 32,2715 92,20 Sangat BaikIV Direksi 35 32,7659 93,62 Sangat BaikV Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9 8,0341 89,27 Sangat BaikVI Aspek Lainnya 5 5,0000 100,00 Sangat Baik

JUMLAH 100 90,4627 90,46 Sangat Baik

Dalam rangka meningkatkan Clean Governance serta untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan, Perseroan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dibawah pengelolaan unit Risk Management & Compliance bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan untuk mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta untuk memperkuat penerapan praktik good governance, Perseroan menerapkan Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) di bawah pengelolaan unit Internal Auditor.

8. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility - CSR)

Angkasa Pura Airports merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan, oleh karena itu Perusahaan sangat memahami betapa pentingnya menjaga, meningkatkan dan menjamin kepuasan konsumennya dengan senantiasa melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara terus–menerus.

Perusahaan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial kepada lingkungan sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi setiap perusahaan. Program CSR yang dilaksanakan Angkasa Pura Airports dilaksanakan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, atau disingkat PKBL.

Page 184: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

156

Selama periode 2013 sampai dengan Semester I 2016 Perseroan telah menyisihkan dana untuk kegiatan PKBL adalah sebesar Rp72.492.748.192,- dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Nilai Penyisihan(jutaan Rp) Kegunaan

2013 18.089.505.000 Digunakan untuk Program Bina Lingkungan, sedangkan untuk Program Kemitraan menggunakan dana revolving tahun sebelumnya

2014 10.584.937.600 Digunakan untuk Program Bina Lingkungan, sedangkan untuk Program Kemitraan menggunakan dana revolving tahun sebelumnya

2015 18.572.030.400 Digunakan untuk Program Bina Lingkungan sebesar Rp9.286.015.200,- dan untuk Program Kemitraan sebesar Rp9.286.015.200,-

Semester 1 2016 25.246.275.192 Digunakan untuk Program Bina Lingkungan, sedangkan untuk Program Kemitraan menggunakan dana revolving tahun sebelumnya

Total 72.492.748.192

Untuk realisasi Program Kemitraan selama tahun 2013 sampai dengan semester I 2016 adalah sebesar Rp 80.304.332.519,- dimana Rp 75.890.500.000,- diberikan dalam bentuk pinjaman kepada 2.099 Mitra binaan sedangkan sebanyak Rp 4.413.832.519,- diberikan dalam bentuk hibah pembinaan untuk mitra binaan baik berupa keikutsertaan mitra binaan dalam pameran, pemagangan dan pelatihan untuk mitra binaan. Berikut rincian realisasi Program Kemitraan selama 3 tahun terakhir :

No Sektor2013 2014 2015 SEM. I 2016

MB* NILAI** MB* NILAI** MB* NILAI** MB* NILAI**1 Sektor Industri 112 4.348 138 4.832 186 6.968 49 2.145 2 Sektor Perdagangan 242 8.623 336 11.189 433 16.266 83 3.468 3 Sektor Pertanian 5 40 6 148 6 213 1 40 4 Sektor Peternakan 10 278 19 552 28 1.005 5 240 5 Sektor Perkebunan 1 30 1 5 1 50 - - 6 Sektor Perikanan 7 315 13 317 9 325 1 50 7 Sektor Jasa 83 2.740 115 3.882 157 5.833 42 1.620 8 Sektor Lainnya 1 503 5 153 3 120 1 50 9 Hibah Pembinaan 954 2.722 738 -

Total Program Kemitraan 461 17.831 633 23.800 823 31.518 182 7.613 *Mitra Binaan**dalam jutaan Rupiah

Sedangkan realisasi untuk program bina lingkungan adalah sebesar Rp 42.611.128.198.- yang diberikan untuk 7 sektor selama tahun 2013 sampai dengan semester I 2015, mulai semester 2 tahun 2015 sektor bina lingkungan bertamba menjadi 8 sektor dimana hibah pembinaan untuk mitra binaan masuk dalam lingkup Program Bina Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor : PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Berikut rincian realisasi Bina Lingkungan selama 3 tahun terakhir:

dalam jutaan RupiahNo Sektor 2013 2014 2015 SEM. I 20161 Bencana Alam 422 1.501 84 - 2 Pendidikan 2.816 3.185 2.503 1.041 3 Peningkatan Kesehatan 1.045 5.201 3.365 325 4 Sarana Umum 3.001 3.193 1.467 196 5 Sarana Ibadah 1.710 3.097 1.366 646 6 Pelestarian Alam 519 884 178 70 7 Pengentasan Kemiskinan 1.342 1.586 1.225 738 8 Hibah Pembinaan - - 240 168

Total Program Bina Lingkungan 10.855 18.647 10.428 3.184

Program Bina Lingkungan yang telah diberikan antara lain program Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilaksanakan 12 (dua belas) kantor cabang. Bantuan untuk para korban bencana alam antara lain korban longsor di Banjarnegara, korban banjir di Manado, korban letusan Gunung Kelud, dan bantuan untuk korban bencana alam lainnya. Di sektor pendidikan PT Angkasa Pura I memberikan beasiswa

Page 185: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

157

untuk 12 orang siswa siswi dari Indonesia tengah dan timur untuk menempuh pendidikan jenjang SMA di Yayasan ASBI Sampoerna selama 3 tahun, dan juga pemberian fasilitas di beberapa sekolah baik berupa pembangunan gedung dan atau pemberian fasilitas komputer serta bantuan pendidikan lainnya. Di sektor bantuan untuk sarana umum, hal-hal yang telah diberikan untuk masyarakat disekitar wilayah kerja antara lain pembangunan sarana air bersih di berbagai daerah disekitar wilayah kantor cabang PT Angkasa Pura I (Persero), pembangunan MCK umum, pembangunan balai desa, dan bantuan sarana dan prasarana umum lainnya. Di sektor sarana ibadah bantuan yang telah diberikan antara lain bantuan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah serta pengadan fasilitas di tempat-tempat ibadah tersebut. Di sektor pelestarian alam hal-hal yang telah diberikan antara lain penanaman pohon didaerah tandus dan di daerah sekitar Bandara, pemberian bibit untuk lahan-lahan gundul, bantuan pengelolaan sampah serta bantuan pelestarian alam lainnya. Di sektor sosial dan pengentasan kemiskinan bantuan yang telah diberikan adalah berupa pemberian sembako gratis untuk masyarakat disekitar wilayah kerja dan juga kegiatan Pasar Murah dimana masyarakat dapat membeli sembako lengkap dengan harga murah. Di sektor hibah pembinaan bantuan yang telah diberikan antara lain mengikutsertakan mitra binaan dalam Pameran Kulonprogo Expo, Pameran Mitra Binaan Fair di Terminal Bandara Juanda Surabaya, Pemagangan mitra binaan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan ke Manado dan Solo, serta pelatihan bagi mitra binaan untuk mengembangkan skill usaha mereka.

Selain bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, PT Angkasa Pura I (Persero) juga memberikan bantuan dan dukungan CSR dengan tujuan untuk membangun Corporate Image Perusahaan di masyarakat luas. Total bantuan dan dukungan CSR selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp2.673.418.352,-, yaitu sebesar Rp530 juta pada tahun 2014, Rp2.008 juta pada tahun 2015 dan Rp135 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

9. Prospek Usaha Perseroan

Prospek usaha Perseroan sangat terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada umumnya dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada khususnya. Berdasarkan riset International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan sebesar 3,4% di tahun 2016 dan 3,6% di tahun 2017. Pertumbuhan negara Emerging Market diproyeksikan akan mencapai sebesar 4,3% pada tahun 2016 dan 4,7% pada tahun 2017. Sedangkan negara-negara Asia diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 6,3% di tahun 2016 dan 6,2% di tahun 2017.

Dari segi pertumbuhan penumpang pesawat udara untuk regional Asia Pasifik (termasuk Indonesia) tahun 2009-2029 diprediksikan akan tumbuh rata-rata diatas 6%. (sumber: ICAO)

Sedangkan perkiraan jangka panjang dalam The Current Market Outlook 2015-2034, The Boeing Company memiliki pandangan bahwa selama 20 tahun ke depan, lalu lintas penumpang diperkirakan akan meningkat sebesar 4,9% dan lalu lintas Kargo udara menjadi 4,7%. Boeing memprediksikan adanya kebutuhan pesawat sebanyak 38.050 unit setara dengan lebih dari 5,6 miliar dolar.

Asia diperkirakan menjadi pasar terbesar di dunia dengan pertumbuhan sebesar 6,1%. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah perkiraan pertumbuhan PDB yang diperkirakan akan tumbuh hingga 4,3% per tahun selama 20 tahun ke depan. Dalam The Current Market Outlook 2015-2034, Boeing memperkirakan ekonomi di Asia Tenggara akan tumbuh mencapai rata-rata 5% per tahun selama 10 tahun dan kemudian perkiraan tersebut akan terus berkembang pada tingkat yang sedikit lebih rendah dari 4,6% sampai 2034. Sembilan dari sepuluh industri utama di Asia termasuk dalam jenis industri yang memerlukan perjalanan udara.

Adaptasi dari kebijakan ASEAN Single Aviation Market sangat mendukung pada efisiensi dan pertumbuhan industri penerbangan. Boeing memperkirakan bahwa wilayah ASEAN akan membutuhkan sekurang-kurangnya 3.750 pesawat baru, senilai 550 miliar dolar, dengan lebih dari tiga perempat pesawat tersebut adalah berjenis lorong tunggal (single aisle). Ekspansi dari Industri penerbangan dengan biaya murah (low cost carrier) telah bertambah kuat dan akan berlanjut. Asia Tenggara merupakan wilayah paling aktif di dunia dalam operasional penerbangan biaya rendah dengan jarak menengah yang merupakan model bisnis dengan potensi pertumbuhan yang kuat.(sumber: The Current Market Outlook 2015-2034, The Boeing Company)

Page 186: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

158

Mengacu pada prediksi International Air Transport Association (IATA), industri penerbangan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pangsa pasar penerbangan di Indonesia diperkirakan akan tumbuh sekitar 14,9%. IATA memprediksikan jumlah penumpang udara di Indonesia pada tahun 2034 akan naik menembus angka 270 juta penumpang baik domestik maupun internasional.

Industri penerbangan Indonesia juga akan mengalami tantangan sejalan dengan diterapkannya kebijakan ASEAN Open Sky sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan ASEAN Economic Community. Terbukanya wilayah udara komersial Indonesia bagi maskapai penerbangan dari sesama negara anggota ASEAN akan berdampak pada tuntutan akan kesiapan bandar udara untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan melalui penyesuaian safety standard & regulatory capability serta aviation security measure dengan ICAO standard untuk kedepannya.

Melalui 8 arahan Presiden Jokowi untuk tahun 2016, beliau mengarahkan untuk proses percepatan kemajuan di lapangan pada sepuluh (10) destinasi wisata nasional. Dalam hal ini Kementerian Pariwisata menargetkan untuk dapat mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta wisatawan nusantara pada tahun 2019 di sepuluh lokasi destinasi pariwisata tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan melalui program Collaborative Destination Development berupaya melakukan penyamaan visi dan misi dengan pemerintah, airlines dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pengembangan industri pariwisata setempat.

Dengan berbagai prospek yang membentang di depan, Perseroan optimis untuk dapat memanfaatkan setiap potensi dan peluang yang ada. Hal ini akan diwujudkan melalui uraian strategi yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Peluang usaha PT Angkasa Pura I (Persero) juga didukung dengan adanya beberapa hal sebagai berikut: • Pertumbuhan angkutan udara setiap tahunnya

- Adanya pertumbuhan angkutan udara setiap tahun berpotensi meningkatkan pendapatan aeronautika dan pendapatan non aeronautika. Potensi yang cukup besar bagi Indonesia jika melihat pertumbuhan pasar angkutan udara di Timur Tengah 1,5%, Asia 8,3%, dan China 7,8% (sumber: Boeing CMO forecast 2014).

- Pertumbuhan trafik penumpang yang cukup pesat dalam 5 tahun terakhir baik secara domestik (CAGR 2011-2015: 11%) maupun regional (CAGR 2011-2015: 7,5%) dan diproyeksikan terus meningkat; Pertumbuhan trafik penumpang ini tidak saja meningkatkan pendapatan dari sisi bisnis utama PT AP-I tetapi juga bisnis turunannya yang dapat memberikan peluang usaha baru yang menunjang kegiatan kebandarudaraan, seperti: Logistik, Properti, Perhotelan.

- Pertumbuhan jumlah pesawat terbang dipicu oleh banyaknya perusahaan penerbangan di Indonesia yang melakukan ekspansi bisnisnya dengan menambah jumlah pesawat yang dimiliki. Hingga tahun 2020 diprediksi akan ada 900 pesawat baru di Indonesia yang akan mengangkut 180 juta penumpang per tahun.

- Perkembangan Low Cost Carrier (LCC) menunjukkan bahwa sarana transportasi udara menjadi semakin terjangkau bagi masyarakat. Penerbangan murah seperti Lion Air, Citilink dan Air Asia selalu berupaya untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya dengan melakukan ekspansi jaringan dan jumlah pesawat setiap tahunnya. Hal ini akan meningkatkan pendapatan Perseroan sebagai pengelola bandar udara.

• Kebijakan Open Sky Policy tahun 2015

Kebijakan Open Sky Policy memberikan peluang yang cukup signifikan kepada Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero) dimana 3 Bandaranya diikutsertakan dalam kebijakan ini, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali, Bandara Juanda – Surabaya dan Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar. Dengan adanya kebijakan ini, peluang bertambahnya jumlah penerbangan dari maskapai asing akan meningkat beserta jumlah kargo yang akan dibawa dapat meningkatkan pendapatan PT AP-I.

Page 187: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

159

• Potensi pertumbuhan bisnis dan ekonomi di sekitar bandar udara

Adanya potensi pertumbuhan bisnis dan ekonomi di sekitar bandar udara yang memberikan hubungan timbal balik dengan bandar udara sebagaimana analisis berikut:

- Adanya Perubahan (Transformasi) paradigma dalam bisnis kebandarudaraan, yaitu: a. City Airport menjadi Airport Cityb. Passengers Visitor Employee menjadi Customer “Transumers”c. Space & Infrastructure “Infrastructure Provider” menjadi Opportunities for real estate

development and manajemen “Service Provider”d. Monopolistic Government menjadi Competition Private Sector & PPPe. Airport Operator menjadi Global Investor Management Service Concessionaire

Sejalan dengan perubahan paradigma bisnis tersebut, membuka peluang usaha Perseroan semakin luas yang tidak saja melayani penumpang pesawat terbang tetapi juga masyarakat di sekitar Bandar udara. Untuk peningkatan pendapatan Perseroan juga lebih agresif pada bisnis non-aero seperti retail, logistik dan Airport city dengan membentuk anak perusahaan yang khusus pada bidang usaha retail, properti dan kargo pada tahun 2016.

- Sejalan dengan perkembangan bisnis aviation secara global, bandar udara tidak hanya fokus pada jasa pelayanan bandara namun juga harus memperjelas posisi strategisnya sebagai bandar udara asal/tujuan, transit, dan domestik atau internasional hub yang dipetakan kedalam positioning masing-masing bandara. Hal ini yang sedang dijalankan di Perseroan dalam pengelolaan 13 Bandara nya dengan menentukan cluster bandara sehingga menjadi jelas arah pengembangan bisnis masing-masing bandara.

- Pengembangan potensi bisnis juga tidak terlepas dari teknologi dan kapabilitas bandara dalam memberikan efesiensi dan pelayanan kepada pelanggan. Hal ini dilakukan Perseroan dengan menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan kenyamanan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali dan Bandara Sepinggan - Balikpapan melalui pemeriksaan bagasi dengen menggunakan teknologi Integrated Baggage Handling System untuk mengurangi antrian penumpang pada saat pemeriksaan. Secara korporasi penggunaan media sosial dan aplikasi masing-masing bandara yang dikelola Perseroan untuk memudahkan penumpang dalam mendapatkan informasi penerbangan dan menyampaikan komplain.

Page 188: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

160

- Potensi pengembangan pariwisata di wilayah Indonesia TimurBanyaknya tempat pariwisata yang sedang dikembangkan sehingga dengan promosi yang tepat, traffic ke dan menuju ke daerah di Indonesia bisa ditingkatkan. Program pemerintah yang gencar mengembangkan pariwisata beserta infrastruktur ke Indonesia Bagian Timur memberi peluang peningkatan trafik penerbangan langsung ke Bandara Perseroan di kawasan Timur Indonesia, seperti : Bandara El Tari - Kupang, Bandara Pattimura - Ambon, Bandara Frans Kaisepo - Biak dan Bandara Sam Ratulangi - Manado.

10. Strategi Usaha Perseroan

Perseroan sebagai salah satu pengelola kebandarudaraan di Indonesia memiliki visi dan misi untuk dapat mengangkat citra Indonesia di mata dunia dengan menjadi pengelola bandar udara kelas dunia. Hal ini juga meliputi perubahan pola komersial yang baru dan dinamis. Sejak 2013, Perseroan telah merubah paradigma perusahaan yang semula sebagai penyedia infrastruktur berubah menjadi penyedia jasa dengan orientasi kepada kualitas layanan dengan konsep Airport City.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi, perusahaan telah menetapkan Sasaran Strategi Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam RJPP 2014-2018 yaitu sebagai berikut:1. Mencapai nilai CSI 4,60 (standar ACI) pada tahun 2018;2. Mencapai Total Pendapatan Operasional Rp 8,9 Triliun pada tahun 2018;3. Mencapai proporsi pendapatan non aeronautiika terhadap total pendapatan operasional sebesar

58% pada tahun 2018;4. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen kelas dunia (terutama pengelolaan

SDM, ICT, Operation Excellence dan Service Excellence) secara holistic sebelum akhir tahun 2018;5. Menerapkan konsep Green Corporation dan Program CSR secara efektif sebelum akhir tahun

2018;6. Menyiapkan unit bisnis (bandara) untuk siap diprivatisasi sebelum akhir tahun 2018.

Selain itu, untuk merealisasikan sasaran strategis tersebut, Perseroan telah menetapkan 4 (empat) Winning Strategies untuk merealisasikan visi “Menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan pengelola bandara terbaik di Asia”, yang diuraikan sebagai berikut:1) Service Excellence2) Revenue Enhancement3) Cost & Risk Management4) Socioeconomically Responsible Green Corporation

Selain keempat Winning Strategies tersebut, berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2016 (RKAP 2016), perusahaan juga menerapkan strategi dengan kebijakan sebagai berikut:1. Program berorientasi pada sasaran;2. Total pendapatan lebih besar dari total biaya;3. Service Improvement & Revenue Enhancement;4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas sumber daya perusahaan meliputi SDM, sistem, organisasi

serta fasilitas;5. Investasi secara selektif dan prudent yang diarahkan pada pemanfaatan dana jangka pendek

secara optimal, peningkatan produktifitas kerja, efisiensi biaya dan citra perusahaan;6. Bandara yang masih rugi diarahkan untuk mengurangi kerugian:

• Mempertahankan Sertifikat Bandar Udara (Standar Pelayanan Minimum)• Investasi sesuai kebutuhan;

7. Peningkatan peran anak perusahaan untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan dan pendapatan non aero;

8. Penerapan kerjasama melalui strategic partnership dalam pengelolaan bandara di bidang investasi, komersial, training dan management (antara lain: I Gusti Ngurah Rai Bali, Juanda Surabaya, Sepinggan Balikpapan, Sultan Hasanuddin Makassar, Sam Ratulangi Manado, Ahmad Yani Semarang, Syamsudin Noor Banjarmasin dan Bandara Internasional Lombok);

9. Rencana pengambil-alihan bandara yang dikelola Direktorat Jenderal Hubungan Udara dan Pemerintah Daerah.

Page 189: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

161

Adapun strategi usaha Perseroan dalam rangka meningkatkan bisnis Perseroan adalah :

1. Optimalisasi Bisnis Inti (Operasi Bandara)

Secara umum, PT. Angkasa Pura I (Persero) akan meningkatkan peran bandara sebagai akselarasi penciptaan daya saing dan strategi ekonomi domestik. Bandara direncanakan dan dirancang sebagai ‘Center of Regional Development’ yang mendukung pengembangan ‘catchment area’, sesuai dengan ‘Konsep Integrasi Tol Laut dan Konektivitas Udara’. Untuk itu, Perusahaan akan meningkatkan sinergi dengan Pemerintahan Pusat dan Daerah, serta Pemangku Kepentingan Lain agar pengembangan bandara dapat terlaksana dengan baik.

Perusahaan memiliki 2 (dua) strategi utama dalam mengembangkan bisnis inti, yaitu:i. Optimalisasi kinerja bisnis bandara eksistingii. Pengembangan bandara baru, baik berupa akuisisi bandar udara UPT (dikelola oleh Dirjen

Perhubungan Udara) dan/atau bandar udara swasta, maupun berupa pendirian bandar udara baru (belum ada sebelumnya).

Perusahaan akan terus mengoptimalkan kinerja bisnis bandara saat ini melalui inisiatif pengembangan bisnis yang selaras Roadmap BUMN sektor konektivitas

2. Bisnis Non Inti (Non Operasi Bandara)

Pengembangan bisnis non inti (non operasi bandara) dilakukan melalui pembentukan/pengembangan Anak Perusahaan untuk mengoptimalkan pendapatan bisnis. Saat ini, ada 5 (lima) Anak Perusahaan yang telah dibentuk oleh Perusahaan, sebagai berikut: i. Angkasa Pura Properti adalah Anak Perusahaan yang dibentuk untuk menjalani kegiatan

usaha dalam bidang usaha Real Estate berkaitan dengan pengembangan properti;ii. Angkasa Pura Hotel adalah Anak Perusahaan yang didirikan untuk menangkap peluang usaha

pada bidang perhotelan, restoran, CIP Lounges, dan jasa hospitality lainnya;iii. Angkasa Pura Logistik adalah Anak Perusahaan yang didirikan untuk memperluas penerapan

sistem terdapat dalam SBU Terminal kargo ke Bandar Udara yang dikelolanya;iv. Angkasa Pura Suport adalah Anak Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas

atau jasa terutama kepada perusahaan kepada Perusahaan Induk dalam rangka meningkatkan Quality Services.

v. Angkasa Pura Retail adalah Anak Perusahaan yang didirikan untuk mengelola dan mengembangkan retail (duty paid and duty free), F&B, marketing communication service, and commercial marketing.

Ke depan, Perusahaan akan mengembangkan bisnis non inti potensial lainnya, baik pelaksanaannya melalui Anak Perusahaan saat ini, maupun pendirian Anak Perusahaan baru lainnya. Pengembangan Anak Perusahaan baru lainnya akan dikaji secara prudent dan hanya akan didirikan jika hasil kajian menyatakan perlu mendirikan Anak Perusahaan baru.

3. BisnisLain(DiversifikasiBisnisTerkait)

Diversifikasi bisnis dilakukan melalui penyertaan modal, baik secara minoritas maupun mayoritas, terhadap Perusahaan lain yang terkait operasi bandara. Beberapa perusahaan yang telah disertakan modal adalah: Gapura Angkasa, Perusahaan Jalan Tol Bali, dan Garuda Indonesia. Ke depan, Perusahaan akan terus mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan yang telah disertakan modal dan akan melihat potensi penyertaan modal pada perusahaan yang potensial lainnya.

Page 190: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

162

X. EKUITAS

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya: (i) tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, (ii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang telah diterbitkan kembali, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini serta dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (“KAP HSA”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP HSA yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP HSA tersebut ditandatangani oleh Wijadi, Ak, CPA (Rekan pada KAP HSA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0063).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 telah direviu oleh KAP HSA, auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian tersebut tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian Perseroan untuk periode tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP HSA yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan atas reviu informasi keuangan interim KAP HSA tersebut ditandatangani oleh Wijadi, Ak, CPA (Rekan pada KAP HSA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0063).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (“KAP DBSDA”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP DBSDA yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP DBSDA tersebut ditandatangani oleh Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak, MBA, CPA (Rekan pada KAP DBSDA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0408).

(dalam Ribuan Rupiah)

30 Juni 2016(Audit)

31 Desember2015

(Audit)2014

(Audit)2013

(Audit)EKUITASModal Saham

Modal dasar 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per sahamModal ditempatkan dan disetor 6.414.412 lembar untuk 2016 dan 2015, 3.488.245 lembar untuk 2014 dan 2013, 3.188.245 lembar untuk 2012 dan 1.800.000 untuk 2011 6.414.412.000 6.414.412.000 3.488.245.000 3.488.245.000

Penyertaan modal negara 255.096.706 - 2.926.166.059 -Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya (BPYBDS) - 255.096.706 255.096.706 2.960.795.675Pengaruh pengalihan aset tetap Kenavigasian

Nilai buku aset tetap kenavigasian (269.138.292) (269.138.292) (269.138.292) (270.831.524)Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian dari BPYBDS 408.393.524 408.393.524 408.393.524 408.393.524

Penghasilan komprehensif lain :Laba yang belum direalisasi atas efek 36.763.950 24.015.711 44.831.597 6.757.646Keuntungan (kerugian aktuarial imbalan kerja (122.343.117) (54.229.193) 44.732.457 -

Saldo labaDicadangkan 4.080.412.385 3.407.178.379 2.617.335.809 2.225.949.653Laba tahun berjalan 549.133.073 841.542.506 994.135.846 674.308.420

Kepentingan non pengendali 2.146.840 1.777.885 1.455.379 1.264.416JUMLAH EKUITAS 11.354.877.069 11.029.049.226 10.511.254.085 9.529.364.031

Page 191: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

163

TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TERAKHIR SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN.

Page 192: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

164

XI. PERPAJAKAN

1. Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Selain itu, Pajak Penghasilan atas Imbalan Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia atas Obligasi mengingat Sukuk merupakan Obligasi menurut pengertian konvensional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

a. atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“BUT”); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

b. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

c. atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan

2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Page 193: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

165

2. Pemenuhan Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, IMBALAN SUKUK IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Page 194: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

166

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Awal atas Obligasi dilaksanakan pada tanggal 17 – 31 Oktober 2016. Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) Obligasi sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah). Susunan dan jumlah porsi penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah, kecuali persentase)Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi Seri A Seri B Seri C Total Persentase

(%)1 PT Bahana Securities 1.000.000.000 60.000.000.000 560.000.000.000 621.000.000.000 24,84 2 PT BCA Sekuritas 234.000.000.000 25.000.000.000 82.000.000.000 341.000.000.000 13,64 3 PT Danareksa Sekuritas 31.000.000.000 196.000.000.000 486.000.000.000 713.000.000.000 28,52 4 PT Mandiri Sekuritas 356.000.000.000 108.000.000.000 361.000.000.000 825.000.000.000 33,00

Total 622.000.000.000 389.000.000.000 1.489.000.000.000 2.500.000.000.000 100,00

Masa Penawaran Awal atas Sukuk Ijarah dilaksanakan pada tanggal 17 – 31 Oktober 2016. Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) Sukuk Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Susunan dan jumlah porsi penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah, kecuali persentase)Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Seri A Seri B Seri C Total Persentase

(%)1 PT Bahana Securities 73.000.000.000 25.000.000.000 27.000.000.000 125.000.000.000 25,002 PT BCA Sekuritas 75.000.000.000 15.000.000.000 54.000.000.000 144.000.000.000 28,803 PT Danareksa Sekuritas 68.000.000.000 13.000.000.000 44.000.000.000 125.000.000.000 25,004 PT Mandiri Sekuritas 52.000.000.000 2.000.000.000 52.000.000.000 106.000.000.000 21,20

Total 268.000.000.000 55.000.000.000 177.000.000.000 500.000.000.000 100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 adalah PT Danareksa Sekuritas.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Obligasi.

Perseroan dengan PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah adalah pihak terafiliasi secara tidak langsung melalui pemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Page 195: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

167

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & RekanSurabaya 1 Jl. Manyar Rejo IV/4 Surabaya 60118Telp : (031) 593 9787Faks : (031) 594 5616Nomor STTD : 82/BL/STTD-AP/2009Tanggal STTD : 30 Juli 2009Surat Perintah Kerja : Surat No. AP.I.4281/PL.02/2016/PIA-B tanggal 12 Agustus 2016Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (“SPAP”)Nama Partner : WijadiNama & Nomor Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia/ IAPI 1313

Tugas Pokok: Tanggung jawab auditor independen (Akuntan Publik) adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit mereka. Auditor independen melaksanakan audit mereka berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan auditor independen untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor independen mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan. Auditor independen mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit mereka.

Pengalaman Kerja: No. Nama Emiten Kegiatan1. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jasa Audit Umum Tahun 2012, 2011, 2010 dan Jasa

Pendampingan Emisi Obligasi.2. PT Wijaya Karya (Persero), Tbk Jasa Audit Umum Tahun 2012.3. PT Jasa Marga (Persero), Tbk Jasa Audit Umum Tahun 2010, 2009 dan Jasa

Pendampingan Emisi Obligasi.4. PT. Phapros, Tbk Jasa Audit Umum Tahun 2010.5. PT Brantas Abi Praya (Persero), Tbk Jasa Audit Umum 2013, 2014 dan IPO

Page 196: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

168

Konsultan Hukum Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo (“MMIK”)Office 8, 15th Floor Suite HJalan Jend. Sudirman Kav. 52-53Jakarta 12190, IndonesiaTelp : (021) 2933-2858, 2933-2859Fax : (021) 2933-2857Nomor STTD : 540/PM/STTD-KH/2004 Tanggal STTD : 24 Agustus 2004Surat Perintah Kerja : Surat No. AP.I.3505/PL.02/2016/PLG-B tanggal 27 Juni 2016 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar ModalNama Partner : Helen Joni Marsinih, S.H.Nama & Nomor Asosiasi : Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636 Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No 200427

Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pengalaman Kerja: No. Nama Emiten Kegiatan1. PT Angkasa Pura II (Persero) Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 20162. PT Bank BNI Syariah Sukuk Mudharabah I BNI Syariah Tahun

20153. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Obligasi Subordinasi I Bank Jateng

Tahun 20154. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015

dan Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015

5. PT Pupuk Indonesia (Persero) Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 20146. PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance7. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara,

GorontaloObligasi V Bank Sulut Tahun 2014

8. PT PLN (Persero) Obligasi Berkelanjutan I PLN dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN

9. PT Pegadaian (Persero) Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian10. PT Perkebunan X (Persero) Obligasi I PTPN X Tahun 2013

Page 197: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

169

Wali Amanat PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten P. Tendean No. 12 - 14A Jakarta 12790 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720 Nomor STTD : No.20/STTD-WA/PM/2000 Tanggal STTD : 2 Agustus 2000 Surat Perintah Kerja : Surat No. AP.I.4086/KU.14/2016/PD-B tanggal 2 Agustus 2016 Pedoman Kerja : Undang-Undang Pasar Modal

Tugas Pokok: Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Mega Tbk tidak akan:a. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi

ketentuan dalam Peraturan No. VI.C.3;b. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan

Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan; dan

c. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Ijarah, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pengalaman Kerja, antara lain:

No Nama Emiten Kegiatan1 PT Adhi Karya (Persero) Tbk Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 20132 PT Permodalan Nasional Madani

(Persero)Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014

3 PT Pupuk Indonesia (Persero) Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 20144 PT Jasa Marga (Persero)Tbk Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun

2014 Seri T5 PT Pegadaian (Persero) Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun

20156 PT XL Axiata Tbk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I

Tahun 20157 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun

20158 PT Waskita Karya (Persero) Tbk Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I

Tahun 20169 PT Angkasa Pura II (Persero) Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 201610 PT Indonesia Infrastructure Finance Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016

Page 198: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

170

Notaris Fathiah Helmi, S.H., Graha Irama, Lantai 6, Suite C Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan Jakarta 12950 – Indonesia Telp : (021) 5290 7304/6 Faks : (021) 526 1136 Nomor STTD : 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, SH Tanggal STTD : 12 Februari 1996 Surat Perintah Kerja : Surat No. AP.I.4099/HK.05/2016/PLG-B Tanggal 3 Agustus 2016 Pedoman Kerja : Undang-undang dan Kode Etik Notaris Nama & Nomor Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958

Tugas Pokok: Membuat akta-akta, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta pengubahannya.

Pengalaman Kerja: No. Nama Emiten Kegiatan1. PT Bank Victoria International Tbk Obligasi Subordinasi, 20132. PT Bank Mayapada Internasional Tbk Obligasi Subordinasi, 20133. PT Federal International Finance Tbk Obligasi Berkelanjutan, 20134. PT Mandiri Tunas Finance Obligasi Berkelanjutan, 20135. PT Medco Energi International Tbk Obligasi, 20136. PT BII Finance Center Obligasi, 20137. PT BFI Finance Indonesia Obligasi Berkelanjutan, 20138. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Obligasi Berkelanjutan, 20139. PT Panorama Citrawisata Tbk Obligasi, 201310. PT MNC Kapital Indonesia Obligasi, 201311. PT Summarecon Agung Tbk Obligasi, 201312. PT Summarecon Agung Tbk Sukuk, 201313. PT Duta Anggada Realty Tbk Obligasi, 201314. PT Verena Multi Finance Obligasi Berkelanjutan, 201315. PT BFI Finance Indonesia Obligasi Berkelanjutan, 201316. PT Adira Dinamika Multi Finance Obligasi Berkelanjutan, 201317. PT Centrin Online Tbk PUT, 201318. PT Trimegah Securities Tbk PUT, 201319. PT Dyviacom Intrabumi Tbk PUT, 201320. PT Astra otoparts Tbk PUT, 201321. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk IPO, 201422. PT Bank Panin Syariah Tbk IPO, 201423. PT Mitra Bara Adiperdana Tbk IPO, 201424. PT Intan Baruprana Finance Tbk IPO, 201425. PT Pan Brothers Tbk PUT, 201426. PT Bank QNB Kesawan Tbk PUT, 201427. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk PUT, 201428. PT Bank Of India Indonesia Tbk PUT, 201429. PT Bank Mayapada Obligasi Subordinasi, 201430. PT Express Transindo Utama Tbk Obligasi, 201431. PT Summarecon Agung Tbk Obligasi Berkelanjutan, 201432. PT Summarecon Agung Tbk Sukuk, 201433. PT Ciputra Residence Obligasi, 201434. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Obligasi, 201435. PT Bank OCBC NISP Tbk Obligasi Subordinasi, 201536. PT BCA Finance Obligasi Berkelanjutan, 201537. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Obligasi Berkelanjutan, 201538. PT Summarecon Agung Tbk Obligasi Berkelanjutan, 20139. PT Summarecon Agung Tbk Sukuk, 201540. PT Waskita Karya (Persero) Tbk Obligasi Berkelanjutan, 2015

Page 199: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

171

No. Nama Emiten Kegiatan41. PT Adira Dinamika Multi Finance Obligasi Berkelanjutan, 201542. PT Bank UOB Indonesia Obligasi Berkelanjutan, 201543. PT Panorama Sentrawisata Obligasi Berkelanjutan, 201544. PT Mandiri Tunas Finance Obligasi Berkelanjutan, 201545. PT Mandala Multifinance Obligasi Berkelanjutan, 201546. PT Federal International Finance Obligasi Berkelanjutan, 201547. PT Gelombang Seismatik Indonesia Tbk IPO, 201548. PT PP Properti Tbk IPO, 201549. PT Mitra Karya Sehat Tbk IPO, 201550. PT Ciputra Property Tbk IPO, 201551. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Obligasi Subordinasi, 201552. PT Mandiri Tunas Finance Obligasi Berkelanjutan, 201653. PT BANK DKI Obligasi Berkelanjutan, 201654. PT Waskita Karya Tbk Obligasi Berkelanjutan, 201655. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Obligasi, 201656. PT Intiland Development Tbk Obligasi, 201657. PT Pelabuan Indonesia I (Persero) Obligasi, 2016

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Page 200: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Page 201: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

173

Page 202: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Page 203: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR KUSDIHARDJO Law Office

OFFICE 8, 15th Floor Suite H, SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia telephone +62 21 29332858, 29332859 l Facsimile +62 21 29332857 | website www.mmiklaw.co.id

Ref. No.: 8452/MMIK/XI/2016 Jakarta, 3 November 2016 PT ANGKASA PURA I (PERSERO) Grha Angkasa Pura I Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kav. 2, Jakarta Pusat Jakarta 10610, Indonesia Sebagai Penjamin Pelaksana Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016: PT BAHANA SECURITIES (Terafiliasi) PT DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi) Graha Niaga, Lantai 21 Gedung Danareksa Jalan Jend. Sudirman Kav. 58 Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 12190, Indonesia Jakarta 10110, Indonesia PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi) PT BCA SEKURITAS Plaza Mandiri, Lantai 28 Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 12190, Indonesia Jakarta 10310, Indonesia Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT ANGKASA PURA I (PERSERO) DALAM RANGKA

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 DAN SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016

Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office, berkantor di Office 8, lantai 15 Suite H, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal di bawah pendaftaran No. 540/PM/STTD-KH/2004, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427, telah ditunjuk oleh PT Angkasa Pura I (Persero), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”), sesuai dengan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan No. AP.I.3505/PL.02/2016/PLG-B tanggal 27 Juni 2016 untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut “Uji Tuntas”) atas Perseroan dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut “Laporan Uji Tuntas”) serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut “Pendapat Hukum”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat, untuk menerbitkan Surat Berharga Obligasi Tanpa Warkat (scriptless) dan Sukuk Ijarah Tanpa Warkat (scriptless) dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), yaitu dengan rincian sebagai berikut: a. Surat Berharga Obligasi Tanpa Warkat (scriptless) dengan nama “Obligasi I Angkasa Pura I Tahun

2016” dalam jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari: (i) Obligasi I Angkasa Pura I Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp622.000.000.000,00 (enam ratus

dua puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% (delapan koma sepuluh persen) per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

(ii) Obligasi I Angkasa Pura I Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp389.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat puluh persen) per tahun dan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

(iii) Obligasi I Angkasa Pura I Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp1.489.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima puluh lima persen) per tahun dan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Page 204: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 2 - Law Office b. Sukuk Ijarah dengan nama ”Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016” dalam jumlah pokok Sisa

Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari: (i) Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Seri A dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar

Rp268.000.000.000 (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah) per tahun untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

(ii) Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Seri B dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah) dan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta Rupiah) per tahun untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

(iii) Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Seri C dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

masing–masing dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya, keduanya dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya penawaran Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 tersebut secara bersama-sama disebut “Obligasi Angkasa Pura I Tahun 2016”). Sehubungan dengan penawaran Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega, Tbk, sebagai Wali Amanat yang tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan. Perseroan dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 19 tanggal 13 September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 3 tanggal 4 Oktober 2016 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 3 tanggal 3 November 2016 serta Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 23 tanggal 13 September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 6 tanggal 4 Oktober 2016 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 6 tanggal 3 November 2016, seluruhnya di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Selanjutnya dalam rangka penawaran Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016, Perseroan telah menunjuk (i) PT Bahana Securities (Terafiliasi), (ii) PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), (iii) PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) dan (iv) PT BCA Sekuritas, keempatnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (selanjutnya disebut “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”). Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dikarenakan adanya kesamaan pemegang saham pengendali, yaitu Negara Republik Indonesia. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 21 tanggal 13 September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 5 tanggal 4 Oktober 2016 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 5 tanggal 3 November 2016 serta Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 25 tanggal 13 September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 8 tanggal 4 Oktober 2016 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 8 tanggal 3 November 2016, seluruhnya di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

176

Page 205: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 3 - Law Office Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk: 1. Sekitar 75% akan digunakan untuk pengembangan 5 (lima) Bandara yaitu :

Bandara Baru Yogyakarta Bandara Ahmad Yani - Semarang Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin Bandara Juanda - Surabaya Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar

2. Sekitar 25% akan digunakan untuk investasi rutin. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk: 1. Sekitar 75% akan digunakan untuk pengembangan 5 (lima) Bandara yaitu :

Bandara Baru Yogyakarta Bandara Ahmad Yani - Semarang Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin Bandara Juanda - Surabaya Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar

2. Sekitar 25% akan digunakan untuk investasi rutin. Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) untuk melakukan pemeringkatan terhadap Perseroan, Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016. Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Sesuai surat Pefindo No. 1383/PEF-Dir/RC/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016, Pefindo memberikan peringkat idAAA (Triple A) terhadap Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 senilai maksimum Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk periode 24 Agustus 2016 sampai dengan 1 Agustus 2017 dan surat Pefindo No. 1383A/PEF-Dir/RC/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016, Pefindo memberikan peringkat idAAA(sy) (Triple A Syariah) terhadap Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 senilai maksimum Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) untuk periode 24 Agustus 2016 sampai dengan 1 Agustus 2017. Sesuai dengan ketentuan dalam angka 4 huruf a Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-122/BL/2009 (”Peraturan No. IX.A.2”), Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan Laporan Uji Tuntas Segi Hukum Terhadap PT Angkasa Pura I (Persero) Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Ref No. 8404/MMIK/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Segi Hukum Terhadap PT Angkasa Pura I (Persero) Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Ref No. 8451/MMIK/XI/2016 tanggal 3 November 2016. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Angkasa Pura I (Persero) Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Ref No. 8410/MMIK/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.

177

Page 206: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 4 - Law Office ASUMSI-ASUMSI Pendapat Hukum Perseroan kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut: 1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh pihak ketiga kepada

kami adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk menandatangani dokumen tersebut. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami adalah asli. Bahwa dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

2. Kami mengasumsikan bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, keterangan-keterangan, fakta-fakta dan pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar, akurat dan telah lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN Pendapat Hukum diberikan dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum. 1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi (a) aspek

hukum Perseroan terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum Perseroan dan (b) aspek hukum sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. Kep. 01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 (“Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM”).

2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum kami lakukan atas perusahaan-perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan memberikan Pendapat Hukum atas sebagai berikut: 2.1 Uji Tuntas dari segi hukum lengkap dan Laporan Uji Tuntas lengkap atas anak perusahaan yang

berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh anak perusahaan tersebut yaitu PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Suport, PT Angkasa Pura Hotel, PT Angkasa Pura Retail (selanjutnya disebut “Anak Perusahaan”); dan

2.2 Penjelasan Ringkas atas perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan terbatas tersebut yaitu PT Gapura Angkasa dan PT Jasamarga Bali Tol (selanjutnya disebut “Perusahaan Asosiasi”).

Laporan-laporan uji tuntas Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi tersebut kami lampirkan pada Laporan Uji Tuntas dan karenanya merupakan bagian yang integral dari Laporan Uji Tuntas.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:

3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang jasa kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas penerbangan serta bidang pasar modal.

178

Page 207: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 5 - Law Office

3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.

4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.

5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 3 November 2016.

6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka penawaran Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan

dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.

9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas dan menandatangani Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami.

10. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka penawaran umum Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

179

Page 208: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 6 - Law Office 1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero)

perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (”UU No. 19/2003”) dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UU No. 40/2007”). Perseroan pertama kali didirikan dalam bentuk Perusahaan Negara dengan nama Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 33 Tahun 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi PN Angkasa Pura. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura, PN Angkasa Pura dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) "Angkasa Pura". Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan bandar udara, Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1985 diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1986. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (“PP No. 5/1992”), bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan. Dalam rangka pelaksanaan PP No. 5/1992 telah di tandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas Angkasa Pura I (Persero) No. 1 tanggal 2 Januari 1993, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 95 tanggal 19 Maret 1993 keduanya dibuat di hadapan Muhani Salim S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan No. C2-2470.HT.01.01.th.93 tanggal 24 April 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1370/1993 tanggal 19 Mei 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 29 Juni 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2914 (selanjutnya disebut ”Akta Pendirian”).

2. Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali

perubahan. Terhitung sejak Perseroan didirikan pada tahun 1993, perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut: 2.1 Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 15 tanggal 16 April 1998, sebagaimana diperbaiki

dengan Akta Perbaikan No. 30 tanggal 18 September 1998 keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan Keputusan No. C2-25830 HT.01.04.TH.98 tanggal 19 November 1998, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09051737597 di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat No. 3985/BH.09.05/IV/99 tanggal 19 April 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3740 (“Akta No. 15/1998”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui (i) perubahan jangka waktu berdirinya Perseroan, (ii) merubah maksud dan tujuan Perseroan, (iii) pengurangan modal dasar Perseroan semula Rp5.250.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi

180

Page 209: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 7 - Law Office

Rp3.700.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus miliar Rupiah), (iv) pengurangan modal disetor semula Rp1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp925.000.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar Rupiah), (v) meniadakan Saham Prioritas dalam Anggaran Dasar, dan (vi) pengubahan dan penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

2.2 Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Republik Indonesia Selaku

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 9 Agustus 2007, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No W7-08937HT.01.04-TH.2007 tanggal 14 Agustus 2007 telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 0905.1.6337397di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat No. 2290/RUB.09.05/VIII/2007 tanggal 7 September 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 28 Agustus 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 9120 (“Akta No. 2/2007”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perseroan sebesar Rp875.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dan modal dasar Perseroan semula Rp3.700.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus miliar Rupiah) menjadi Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah).

2.3 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan

No. 35 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-64347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 September 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0085987.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 16 September 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 4 November 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 22475 (“Akta No. 35/2008”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

2.4 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 34 tanggal 27 Agustus 2009, yang dibuat di

hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-17648 tanggal 13 Oktober 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066863.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 943 (“Akta No. 34/2009”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui perubahan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dengan mencabut ketentuan ayat 12 Anggaran Dasar tentang tugas, wewenang, dan kewajiban direksi.

2.5 Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil di Luar

Rapat Perseroan No. 5 tanggal 15 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.Li., M.K.n., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-46777.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0078751.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita

181

Page 210: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 8 - Law Office

Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 19 Oktober 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 62059 (“Akta No. 5/2012”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah) menjadi Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun Rupiah) dan (ii) pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 1.388.245 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima) saham, masing-masing saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp1.388.245.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah), (iii) penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perseroan sebesar Rp1.388.245.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah dan (iv) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) menjadi Rp3.188.245.000.000,00 (tiga triliun seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah).

2.6 Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang

Saham Perseroan No. 2 tanggal 16 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.K.n., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-.AH.01.10-02672 tanggal 31 Januari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0006473.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 25 Maret 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 255/L (“Akta No. 2/2013”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengeluaran atau penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 300.000,00 (tiga ratus ribu) saham atau seharga Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perseroan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp3.188.245.000.000,00 (tiga triliun seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp3.488.245.000.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah).

2.7 Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. S-504/MBU/08/2015 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 11 tanggal 22 September 2015, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-.AH.01.03-0972301 tanggal 15 Oktober 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3566456.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 584/L (“Akta No. 11/2015”). Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengeluaran atau penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 2.926.167 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh) saham atau seharga Rp2.926.167.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta Rupiah), penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perseroan sebesar Rp2.926.167.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta Rupiah), dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp3.488.245.000.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp6.414.412.000.000,00 (enam triliun empat ratus empat belas miliar empat ratus dua belas juta Rupiah).

182

Page 211: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 9 - Law Office

Pada tanggal Pendapat Hukum, Anggaran Dasar yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 35/2008 jo. Akta No. 34/2009 jo. Akta No. 5/2012 jo. Akta No. 2/2013 jo. Akta No. 11/2015 sebagaimana dimaksud dalam butir 2.3 sampai 2.7 di atas. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan setiap perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut ”Anggaran Dasar”. Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa kebandarudaraan, pelayanan lalu lintas penerbangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas

landas parkir, dan penyimpanan pesawat udara; b. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan

penumpang dan kargo dan pos; c. Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan jasa pelayanan penerbangan; d. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi

limbah buangan; e. Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan kawasan industri serta gedung/bangunan yang

berhubungan dengan kelancaran angkutan udara; f. Penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan

pelayanan penerbangan; g. Penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan meliputi

penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara, jasa ramp, jasa pelayanan penumpang dan bagasi, jasa penanganan kargo dan surat, pelayanan jasa load control, komunikasi dan operasi penerbangan, pelayanan jasa pengamanan, pelayanan jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara, pelayanan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar pesawat udara;

h. Penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara yang meliputi jasa penyediaan penginapan/hotel, jasa penyediaan toko, penyediaan restoran dan bar (cafe), jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir, jasa perawatan pada umumnya (kegiatan jasa yang melayani pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor di bandar udara), jasa penyediaan otomatisasi pelaporan keberangkatan penerbangan;

i. Jasa penunjang kegiatan bandar udara lainnya, meliputi penjualan bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor di bandar udara, jasa pelayanan pengangkutan barang, penumpang di terminal kedatangan dan pemberangkatan jasa pelayanan pos, jasa pelayanan telekomunikasi, jasa tempat bermain dan rekreasi, jasa aluan wisata, agen perjalanan, bank untuk pelayanan jasa perbankan di bandar udara, penukaran uang, jasa pelayanan angkutan darat, penitipan barang, jasa advertensi, first class lounge, business class lounge dan VIP room, hairdresser and beauty salon, agrobisnis service, nursery, asuransi, jasa penyediaan ruangan, vending machine, jasa pengolahan limbah buang, jasa pelayanan kesehatan, jasa penyediaan kawasan industri, jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan yang berada diluar daerah lingkungan kerja bandar udara meliputi usaha properti, pergudangan, perkantoran, perhotelan, perumahan, apartemen, bursa mobil, bengkel, restoran, SPBU, pusat perbelanjaan dan bisnis pariwisata, resort, olahraga dan rekreasi, rumah sakit, pendidikan dan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perseroan serta optimalisasi pemanfaatan dana Perseroan melalui pasar modal dan pasar uang.

183

Page 212: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 10 - Law Office

Pada tanggal Pendapat Hukum, maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas, merupakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang telah sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2007. Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No. 11/2015 adalah sebagai berikut: Modal Dasar : Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun Rupiah) terbagi atas

12.000.000,00 (dua belas juta) saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp6.414.412.000.000,00 (enam triliun empat ratus empat belas miliar

empat ratus dua belas juta Rupiah) terbagi atas 6.414.412 (enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus dua belas) saham.

Modal Disetor : Rp6.414.412.000.000,00 (enam triliun empat ratus empat belas miliar

empat ratus dua belas juta Rupiah). Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan struktur permodalan Perseroan sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum adalah sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 11/2015 yaitu sebagai berikut:

No. Keterangan Jumlah Saham

Nilai Saham @Rp1.000.000,00 Persentase

Modal Dasar 12.000.000 Rp12.000.000.000.000,00 Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

1 Negara Republik Indonesia 6.414.412 Rp6.414.412.000.000,00 100,00% Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 6.414.412 Rp6.414.412.000.000,00 100,00 %

Jumlah Saham Dalam Portepel 5.585.588 Rp5.585.588.000.000,00 Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 UU No. 40 Tahun 2007. Pemegang saham Perseroan merupakan pemegang saham yang sah yang memiliki sejumlah 6.414.412 (enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus dua belas) saham dalam Perseroan. Susunan Pemegang Saham Perseroan beserta pengalihannya sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum adalah sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama/Komisaris Independen : Andrinof A. Chaniago Komisaris : Selby Nugraha Rachman Komisaris : Agus Santoso Komisaris Independen : Boy Syahril Qamar Komisaris : Anandy Wati Komisaris : Dwi Ary Purnomo

184

Page 213: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 11 - Law Office

Direksi Direktur Utama : Danang Sotyo Baskoro Direktur : Polana Banguningsih Pramesti Direktur : Wendo Asrul Rose Direktur : Mochammad Asrori Direktur : Novrihandri Direktur : Adi Nugroho Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan: a. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang

Saham Perseroan No. SK-75/MBU/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan No. 1 tanggal 2 Mei 2014, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-06362.40.22.2014 tanggal 5 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-06362.40.22.2014 tanggal 5 Mei 2014, sehubungan dengan pengangkatan Boy Syahril Qamar sebagai Komisaris Independen, Anandy Wati sebagai Komisaris, dan Dwi Ary Purnomo sebagai Komisaris.

b. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-210/MBU/10/2015 dan No. SK-236/MBU/11/2015 No. 7 tanggal 25 November 2015, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0983467 tanggal 27 November 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3585313.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015, sehubungan dengan pengangkatan Andrinof A. Chaniago sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Selby Nugraha Rachman sebagai Komisaris, dan Agus Santoso sebagai Komisaris.

c. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-208/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan No. 1 tanggal 2 Mei 2013, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-17719 tanggal 7 Mei 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042406.AH.01.09.Tahun2013 tanggal 7 Mei 2013, sehubungan dengan pengangkatan Polana Banguningsih Pramesti sebagai Direktur.

d. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-222/MBU/11/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan No. 8 tanggal 25 November 2015, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0983441 tanggal 27 November 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3585275.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015, sehubungan dengan pengangkatan Wendo Asrul Rose sebagai Direktur, Mochammad Asrori sebagai Direktur, Novrihandri sebagai Direktur, dan Adi Nugroho sebagai Direktur.

e. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang

Saham Perseroan No. SK-240/MBU/10/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan No. 5 tanggal 19 Oktober 2016, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H.,

185

Page 214: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 12 - Law Office

M.Kn., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0091565 tanggal 21 Oktober 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124684.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016, sehubungan dengan pengangkatan Danang Sotyo Baskoro sebagai Direktur Utama.

Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

7. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tentang

Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014”), Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. SKEP.1259/KP.07.03/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengangkat Israwadi sebagai Sekretaris Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014

8. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Bagi Badan Usaha Milik Negara (“Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (”Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015”), Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Boy Syahril Qamar, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No.

KEP.02/DK.AP.I/2016 tanggal 30 Agustus 2016. Wakil : Dwi Ary Purnomo, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No.

KEP.02/DK.AP.I/2016 tanggal 30 Agustus 2016. Anggota : Syaiful, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/DK.AP.I/2015

tanggal 15 September 2015. Agus Waluyo, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/DK.AP.I/2015

tanggal 28 Oktober 2015

Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015. Masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memberlakukan Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Agustus 2016 tentang Piagam Komite Audit.

9. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (“Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal

186

Page 215: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 13 - Law Office

(”Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015”) Perseroan telah membuat Piagam Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.44/KP.12/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pencabutan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.14.PG.01/2010 tentang Piagam Satuan Pengawas Intern PT Angkasa Pura I (Persero). Direksi Perseroan mengangkat Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut: Ketua : I Wayan Sutawajaya, diangkat sesuai Surat Perintah No. PRIN.PD.324/OM.03.02/2016

tanggal 30 Agustus 2016. Anggota : Syaiful, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.05/DK.AP.I/2015 tanggal 15

September 2015. Anggota : Agus Waluyo, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.08/DK.AP.I/2015

tanggal 28 Oktober 2015 Pembentukan Unit Audit Internal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 dan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015.

10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (”Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014”) Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang di jalankan oleh Komite Manajemen Risiko Usaha dan GCG sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP.10/DK.AP.I/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Pembagian Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perseroan. Pelaksanaan fungsi Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014.

11. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan GCG dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Andrinof A. Chaniago, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No.

KEP.03/DK.AP.I/2016 tanggal 30 Agustus 2016. Wakil ; Anandy Wati, diangkat sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.03/DK.AP.I/2016

tanggal 30 Agustus 2016. Anggota : Amnu Fuadiy, diangkat sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris

No.KEp.02/DK.Ap.I/2015 tanggal 1 April 2015.

Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan.

12. Dalam rangka mendukung kegiatan usahanya, Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat dan 13 (tiga belas) Kantor Cabang yang tersebar di Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Lombok, Kupang, Balikpapan, Banjarmasin, Makasar, Manado, Ambon, dan Biak. Cabang tersebut telah memperoleh ijin-ijin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan, yang dilakukan oleh Perseroan yang dalam hal ini diperoleh dari Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah. Perijinan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang kebandarudaraan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan seluruhnya masih berlaku. Perseroan telah melakukan pendaftaran-pendaftaran dan pelaporan-pelaporan kepada instansi pemerintah terkait. Namun demikian untuk Tanda Daftar Perusahaan Bandar Udara Pattimura Ambon belum terbit, Belum terbitnya Tanda Daftar Perseroan untuk Bandar Udara Pattimura Ambon Perseroan tersebut tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.

187

Page 216: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 14 - Law Office

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU No.3/1982”), dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian. Sanksi hukum apabila tidak dilakukannya pendaftaran tersebut sesuai dengan Pasal 32 UU No. 3/1982 diancam pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

13. Perseroan memiliki dan menguasai dengan sah harta kekayaan yaitu sebagai berikut:

13.1 Perseroan memiliki aset tanah yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan (”SHGB”), 73 (tujuh puluh tiga) Sertipikat Hak Pengelolaan (”SHPL”), dan 41 (empat puluh satu) Sertipikat Hak Pakai (“SHP”). Terkait dengan aset tanah SHP untuk Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo yang masih atas nama Dirjen Perhubungan, diberikan kepada Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1997 tanggal 21 Januari 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang melakukan proses perpanjangan atas tanah-tanah SHGB sebagai berikut a. SHGB No.151 tanggal 16 November 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta

Pusat; sebagaimana dinyatakan dalam tanda terima No. 26/CEMPAKAPUTIH/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia,

b. SHGB No. 823 tanggal 17 Oktober 1995 dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Sleman sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan General Manager Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta tanggal 29 September 2016, dan;

c. SHGB No. 192 tanggal 12 Oktober 1995 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan General Manager Kantor Cabang Bandar Udara Adi Soemarmo tanggal 7 September 2016.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a jo. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak Guna Bangunan hapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian. Apabila Perseroan tidak melaksanakan perpanjangan terhadap bidang tanah tersebut, maka bidang-bidang tanah tersebut akan menjadi tanah Negara. Namun demikian, sepanjang Perseroan tetap menggunakan tanahnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak yang pertama kali dan penggunaan tanah dimaksud sesuai dengan rencana umum tata ruang yang berlaku, maka sebagai bekas pemegang hak atas tanah, Perseroan memiliki hak yang pertama atas bidang tanah dimaksud. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

13.2 Perseroan memiliki aset kendaraan bermotor yang terdiri dari 326 (tiga ratus dua puluh enam) unit kendaraan roda empat, 90 (sembilan puluh) unit kendaraan bermotor roda dua, dan 8 (delapan) kendaraan alat berat.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

188

Page 217: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 15 - Law Office

13.3 Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa merek yang dibuktikan dengan Sertifikat Merek No. 2012-04-000063746 untuk merek Angkasa Pura I Airport, Perlindungan hak diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2011 dengan nomor pendaftaran IDM0000408534.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, dan/atau dikuasai secara sah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

14. Harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yang penting telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dalam jumlah yang memadai pada beberapa lokasi usaha Perseroan dan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan kepada PT Asuransi Jasindo (Persero). Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan.

15. Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:

15.1 Perseroan dengan Serikat Karyawan PT (Persero) Angkasa Pura I dan Asosiasi Karyawan

Angkasa Pura I telah menandatangani perjanjian kerja bersama tanggal 25 Juni 2014, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Keputusan No. KEP. 148/PHIJSK-PKKAD/PKB/IX/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dengan Serikat Karyawan PT (Persero) Angkasa Pura I dan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I. Perjanjian Kerja Bersama mulai berlaku untuk masa 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 24 Juni 2016. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 139 ayat (2) Peraturan Kerja Bersama, apabila PKB ini telah berakhir masa berlakunya dan Perjanjian Kerja Bersama yang baru belum disepakati, maka Perseroan dengan Serikat Karyawan PT (Persero) Angkasa Pura I dan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I sepakat untuk memberlakukan isi Perjanjian Kerja Bersama ini sampai dicapainya kesepakatan/persetujuan Perjanjian Kerja Bersama yang baru untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

15.2 Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (”BPJS”) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 1200000022450 tanggal 17 Mei 2016.

15.3 Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan sebagai peserta

jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 01141079.

15.4 Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran gaji atau upah bagi seluruh tenaga kerjanya, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang lebih dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

15.5 Perseroan memiliki 3.153 karyawan terdiri dari 3.080 karyawan tetap dan 73 karyawan tidak tetap.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Perseroan telah melaksanakan pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk Kantor Pusat dan seluruh cabang yang dimiliki Perseroan kepada Dinas Tenaga Kerja dimana Perseroan memiliki kegiatan usaha.

189

Page 218: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 16 - Law Office 16. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat

Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3989), pegawai Perseroan secara bersama-sama telah membentuk wadah organisasi serikat pekerja yaitu sebagai berikut:

a. Serikat Pekerja PT Angkasa Pura I (Persero), didirikan di Jakarta pada tanggal 17 November 1999,

beranggotakan pekerja Perseroan. Serikat Pekerja PT Angkasa Pura I (Persero) telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Madya Jakarta Pusat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-16/Men/2001 dengan No. Bukti Pencatatan 253/I/N/II/2003 tanggal 27 Februari 2003.

b. Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I, didirikan di Jakarta pada tanggal 24 April 2009, beranggotakan karyawan Perseroan. Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Madya Jakarta Pusat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-16/Men/2001 dengan No. Bukti Pencatatan 487/I/P/V/2009 tanggal 4 Mei 2009.

17. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3477). Perseroan mendirikan Dana Pensiun Perseroan sesuai Keputusan Direksi No. KEP.1156/KU.60/1998 tanggal 6 Oktober 1998 dan telah membuat Peraturan Dana Pensiun sesuai Keputusan Direksi Perseroan No. KEP.13/KP.15.01/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Angkasa Pura I (Persero) yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-551/NB.1/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Angkasa Pura I (Persero), telah dicatat dalam buku daftar umum No. 15.06.00322.DPPK tanggal 13 September 2016, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 16 Oktober 2015, Tambahan No. 45/DP.

18. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3502), karyawan Perseroan mendirikan Koperasi Karyawan Perum Angkasa Pura yang telah disahkan oleh Departemen Koperasi Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. 211/BH/PAD/KNK.9/VII/1996 tanggal 26 Juli 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

19. Perseroan telah mengajukan kepada instansi yang berwenang Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 3 (tiga) tahun terakhir. Perseroan telah melaporkan pembayaran pajak-pajaknya khususnya untuk Pajak Badan (PPh Pasal 25/29) sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat SPT PPh Badan yang dibayarkan setiap bulannya, dan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara.

20. Perseroan telah menyampaikan neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku 2013, 2014, dan 2015 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 66 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007.

21. Sebagai suatu perusahaan persero, berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 4A Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 121/MPP/Kep/2/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, Perseroan telah melaksanakan penyampaian Neraca dan Laporan Laba Rugi dari tahun Buku 2013, 2014, dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013, 2014 dan 2015 kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Kementerian Perdagangan.

190

Page 219: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 17 - Law Office 22. Sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang No. 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”) atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup tersebut di atas serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Perseroan telah melengkapi ijin usahanya dengan Izin Lingkungan dan AMDAL.

23. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) pada Anak Perusahaan yaitu sebagai berikut: 23.1 PT Angkasa Pura Logistik (”PT APL”) berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian

No. 1 tanggal 6 Januari 2012, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-03158.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005023.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013, Tambahan No. 10269 (“Akta Pendirian PT APL”), yang anggaran dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam (i) Akta Pendirian PT APL, dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 21 Mei 2014, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-03009.40.20.2014 tanggal 21 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-03009.40.20.2014 tanggal 21 Mei 2014. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki 98% (sembilan puluh delapan persen) saham dalam PT APL dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.580.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) atau 20.580 (dua puluh ribu lima ratus delapan puluh) saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT APL sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT APL.

23.2 PT Angkasa Pura Properti (“PT APP”) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 6 Januari 2012 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-03704.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005934.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013, Tambahan No. 10812, yang anggaran dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam (i) Akta Pendirian, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT APP No. 16 tanggal 29 Januari 2014, dibuat di hadapan Nita Nathalia, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-09339.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017488.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT APP No. 1 tanggal 8 September 2016 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT APP telah dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT APP No. AHU-AH.01.03-0082892 tanggal 23 September 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0111647.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016.

191

Page 220: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 18 - Law Office

Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp167.940.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) atau 167.940 (seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh) saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT APP sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT APP No. 1 tanggal 8 September 2016 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT APP telah dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT APP No. AHU-AH.01.03-0082892 tanggal 23 September 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0111647.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016.

23.3 PT Angkasa Pura Suport (”PT APS”) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 9 Februari 2012 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-08735.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014508.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34, Tambahan No. 15773, yang anggaran dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam (i) Akta Pendirian, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT APS No. 29 tanggal 26 Desember 2012, dibuat dihadapan Refizal, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta yang perubahan anggaran dasarnya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan No. AHU-07559.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013233.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 14 Juni 2013, Tambahan No. 81006, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT APS tentang Pengukuhan Kembali Keputusan Pemegang PT APS No. Kep.APS.002/KU.11/2013 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar PT APS No. 3 tanggal 9 September 2013 yang perubahan anggaran dasarnya telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.10-38068 tanggal 11 September 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085908.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 14 Juni 2013, Tambahan No. 81006. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki 99,61% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh satu persen) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp123.125.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau 123.125 (seratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima) saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT APS sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT APS tentang Pengukuhan Kembali Keputusan Pemegang PT APS No. Kep.APS.002/KU.11/2013 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar PT APS No. 3 tanggal 9 September 2013 yang perubahan anggaran dasarnya telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.10-38068 tanggal 11 September 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085908.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 14 Juni 2013, Tambahan No. 81006.

23.4 PT Angkasa Pura Hotel (“PT APH”) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas PT APH No. 03 tanggal 6 Januari 2012 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-03688.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005912.AH.01.09.Tahun 2012, yang anggaran dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam (i) Akta Pendirian, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT APH No. 01 tanggal 18 Februari 2013, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan,

192

Page 221: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 19 - Law Office

S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT APH No. 014 tanggal 4 September 2015, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0941784.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 7 September 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3550828.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 7 September 2015. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki 99.97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh persen) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp119.864.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta Rupiah) atau 119.864 (seratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh empat) saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT APH sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT APH No. 01 tanggal 18 Februari 2013, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-12360.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021298.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013.

23.5 PT Angkasa Pura Retail (“PT APR”) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Retail No. 11 tanggal 23 September 2014 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-26401.40.10.2014 tanggal 24 September 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097964.40.80.2014 tanggal 24 September 2014 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 14 Agustus 2015, Tambahan No. 39540 (“Akta Pendirian PT APR”). Perseroan memiliki 97.50% (sembilan puluh tujuh koma lima puluh persen) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.750.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau 48.750 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT APR sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT APR.

Penyertaan saham Perseroan pada Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pada tanggal Pendapat Hukum ini Penyertaan saham pada Anak Perusahaan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

24. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham dengan kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) pada Perusahaan Asosiasi, yaitu sebagai berikut: 24.1 PT Gapura Angkasa (“PT GA”) berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasar terakhirnya

sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GA No. 2 tanggal 1 September 2010, dibuat di hadapan Raden Suryawan Budi Prasetiyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-45974.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070445.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Februari 2012, Tambahan No. 4848.

Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki 10,00% (sepuluh persen) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp21.504.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus empat juta Rupiah) atau sebesar 215.040 (dua ratus lima belas ribu empat puluh) saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT GA dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT GA sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GA No. 51 tanggal 29 Desember 2014, dibuat di hadapan Hendra Wismal, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Kementerian

193

Page 222: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 20 - Law Office

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU – 49455.40.22.2014.Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014.

24.2 PT Jasamarga Bali Tol (“PT JMBT”) berkedudukan di Bali yang anggaran dasar terakhirnya sebaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT JMBT No. 1 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., Notaris di Depok, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 (“Akta No.1/2013”). Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki 8,00% (delapan persen) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp745.434.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah) atau sebesar 745.434 (tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat) saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT JMBT sebagaimana dimaksud dalam Akta No.1/2013.

Penyertaan saham Perseroan pada Perusahaan Asosiasi telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Asosiasi maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Pendapat Hukum ini Penyertaan saham pada Perusahaan Asosiasi bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

25. Pendirian Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah dilakukan secara sah, memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

26. Anggaran dasar berikut dengan perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Permodalan dan susunan pemegang saham pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung fakta adanya penyetoran modal tersebut, serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Para anggota Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah diangkat dengan sah sesuai dengan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

29. Anak Perusahaan, telah memperoleh seluruh dan setiap ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari secara wajar sesuai anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perijinan yang dimiliki Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi, untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi masih berlaku. Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah melakukan pendaftaran-pendaftaran dan pelaporan-pelaporan kepada instansi pemerintah terkait. Namun demikian beberapa perijinan yang dimiliki Anak Perusahaan masih dalam proses pengurusan perpanjangan adalah sebagai berikut: a. Tanda Daftar Perusahaan PT APL Cabang Bali dan Cabang Tangerang; b. Tanda Daftar Perusahaan PT APS Cabang Denpasar. c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk hotel di Bali; d. Tanda Daftar Perusahaan PT APR Cabang Balikpapan dan Cabang Yogyakarta. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut “UU No. 3/1982”), dan Keputusan Menteri Perindustrian dan

194

Page 223: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 21 - Law Office

Perdagangan Republik Indonesia No. 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, termasuk di dalamnya kantor cabang yang mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian. Sanksi hukum apabila tidak dilakukannya pendaftaran tersebut sesuai dengan Pasal 32 UU No. 3/1982 diancam pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Belum terbitnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 10 tahun 2009 diancam dengan pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha serta sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata Tahun 2010 yakni diancam dengan sanksi administratif yakni pembekuan Daftar Usaha Pariwisata. Belum terbitnya Tanda Daftar Perseroan, Surat Keterangan Domisili, dan Tanda Terdaftar Usaha Pariwisata untuk beberapa cabang kantor Anak Perusahaan tersebut tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Anak Perusahaan.

30. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan Anak Perusahaan, baik berupa harta tetap maupun harta bergerak, berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan kepada Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun dan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama masing-masing Anak Perusahaan.

31. Anak Perusahaan telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan yaitu: 31.1 Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Anak Perusahaan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan

Anak Perusahaan telah melebihi standar Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah di mana Anak Perusahaan menempatkan tenaga kerjanya.

31.2 Anak Perusahaan telah mengikutsertakan para tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

31.3 Anak Perusahaan, kecuali PT APR, telah memenuhi kewajiban pelaporan tenaga kerja pada kantor tenaga kerja dimana Anak Perusahaan berkedudukan dan/atau memiliki fasilitas usaha. Terhadap PT APR, maka apabila laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak dilakukan oleh Anak Perusahaan, maka terdapat ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) terhadap Direksi Anak Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Anak Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Anak Perusahaan.

31.4 Anak Perusahaan, kecuali PT APR, telah memenuhi kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan serta telah mendaftarkan Peraturan Perusahaan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan. Sehubungan dengan kelalaian Direksi PT APR untuk membuat Peraturan Perusahaan, maka berdasarkan Pasal 188 UU No. 13/2003 Direksi PT APR dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

32. Perjanjian-perjanjian antara Anak Perusahaan dengan pihak ketiga telah dibuat sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Anak Perusahaan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak pemegang Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016.

195

Page 224: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 22 - Law Office 33. Anak Perusahaan serta Direksi dan Komisaris yang menjabat pada Anak Perusahaan tidak tercatat

dan/atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara di badan peradilan dimana Anak Perusahaan bertempat kedudukan dan/atau memiliki fasilitas usaha.

34. Pada tanggal Pendapat Hukum perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan yang telah ditandatangani Perseroan seluruhnya masih berlaku dan Perseroan telah melaksanakan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut tidak melanggar (i) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan (ii) Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak pemegang Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, dalam rangka melakukan Penawaran Umum Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditur Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam: 34.1 Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk No. BIN/2.2/479/R tanggal 13 Juli 2016 tentang

Permohonan Persetujuan Memperoleh Fasilitas Kredit/Pinjaman Baru. 34.2 Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk No. B.103-MNS.NSD/07/2016 tanggal 22 Juli 2016

tentang Persetujuan Ijin Memperoleh Kredit/Pinjaman Baru an. PT Angkasa Pura I (Persero). 34.3 Surat PT Bank Mandiri (Persero), Tbk No. CBG.CB2/SAD.074/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang

Persetujuan Permintaan Fasilitas Kredit/Pinjaman PT Angkasa Pura I (Persero). 34.4 Surat PT Indonesia Infrastructure Finance No. S.2016.524/VIII/IIF tanggal 30 Agustus 2016 tentang

Persetujuan permohonan Fasilitas Kredit Baru PT Angkasa Pura I (Persero). 34.5 Surat PT Bank Central Asia, Tbk No.20379/GBK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Surat

Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit/Pinjaman PT Angkasa Pura I (Persero).

34.6 Surat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. S-702/SMI/DPI/0916 tanggal 13 September 2016 tentang Persetujuan Permintaan Fasilitas Kredit/Pinjaman PT Angkasa Pura I (Persero).

Selain persetujuan yang telah diungkapkan di atas, tidak terdapat pembatasan (negative covenant) dalam perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak pemegang Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016.

35. Dalam rangka penawaran umum Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Risalah Rapat Direksi tanggal 25 Agustus 2016, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Surat Dewan Komisaris No. 29/DK.API/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris atas Rencana Pendanaan Eksternal Perusahaan Melalui Obligasi dan Pinjaman Bank/Non Bank dan persetujuan RUPS sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham pada PT Angkasa Pura I (Persero) No. S-468/MBU/08/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Persetujuan Penerbitan Obligasi dan Pinjaman Bank/Non Bank Jangka Panjang PT Angkasa Pura I (Persero).

196

Page 225: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 23 - Law Office 36. Dalam rangka penerbitan dan penawaran Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I

Angkasa Pura I Tahun 2016, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut: 36.1 Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 19 tanggal 13

September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 3 tanggal 4 Oktober 2016 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 3 tanggal 3 November 2016, ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega, Tbk, sebagai Wali Amanat.

36.2 Akta Pengakuan Hutang Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 20 tanggal 13 September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 4 tanggal 4 Oktober 2016 dan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 4 tanggal 3 November 2016, ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega, Tbk, sebagai Wali Amanat.

36.3 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 21 tanggal 13 September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 5 tanggal 4 Oktober 2016 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 5 tanggal 3 November 2016, ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

36.4 Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 22 tanggal 13 September 2016 di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

36.5 Perjanjian tentang Pendaftaran Obligasi di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-0053/PO/KSEI/0916 tanggal 13 September 2016, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

36.6 Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 23 tanggal 13 September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 6 tanggal 4 Oktober 2016 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 6 tanggal 3 November 2016, ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega, Tbk, sebagai Wali Amanat.

36.7 Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. No. SP.336/KU.11/2016/DU tanggal 13 September 2016 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. No. ADD.57/KU.11/2016/DU tanggal 3 November 2016, seluruhnya dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega, Tbk, sebagai Wali Amanat.

36.8 Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. SP.337/KU.11/2016/DU tanggal 13 September 2016 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. ADD.58/KU.11/2016/DU tanggal 3 November 2016, seluruhnya dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega, Tbk, sebagai Wali Amanat.

36.9 Akta Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 24 tanggal 13 September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 7 tanggal 4 Oktober 2016 dan Akta Perubahan II Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 7 tanggal 3 November 2016, ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega, Tbk, sebagai Wali Amanat.

36.10 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 25 tanggal 13 September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 8 tanggal 4 Oktober 2016 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 8 tanggal 3 November 2016, ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

197

Page 226: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 24 - Law Office

36.11 Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 No. 26 tanggal 13 September 2016 di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

36.12 Perjanjian tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-0007/PO-Syrh/KSEI/0916 tanggal 13 September 2016, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

36.13 Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-008/BEI.PP2/09-2016 tanggal 13 September 2016, dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Bapepam dan LK serta Peraturan OJK. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, baik dengan Perusahaan Pemeringkat Efek maupun dengan Wali Amanat. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dikarenakan adanya kesamaan pemegang saham pengendali, yaitu Negara Republik Indonesia. Sedangkan PT BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Penawaran Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

37. Sehubungan dengan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016, sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 9 September 2016 yang ditandatangani oleh Kanny Hidaya dan Asep Supyadillah selaku Tim Ahli Syariah yang ditugaskan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk mendampingi proses penerbitan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 melalui surat Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. U-400/DSN-MUI/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah. Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah yang diterbitkan oleh Tim Ahli Syariah ditetapkan bahwa perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

38. Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Mega, Tbk, sebagai Waliamanat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan No. VI.C.3: Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten serta tidak memiliki hubungan penjaminan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

39. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan menjadi pihak dalam beberapa perkara yang terdaftar di beberapa badan peradilan dimana Perseroan bertempat kedudukan dan/atau memiliki fasilitas usaha yang kami anggap penting dan material yang mana substansi dari perkara-perkara tersebut tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan. Rincian dari perkara-perkara Perseroan kami anggap penting dan material adalah sebagai berikut:

NO. KETERANGAN MENGENAI PERKARA 1. Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.556/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 10

September 2013 Juncto Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 315/PDT/2015/PT.DKI tanggal 21 September 2015 antara PT Bank BNI Syariah melawan: 1. Perseroan (Tergugat) 2. PT Slipi Raya Utama (dalam pailit) Cq Hery Subagyo, SH (kurator) (Turut Tergugat) Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2013.

198

Page 227: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 25 - Law Office

NO. KETERANGAN MENGENAI PERKARA Gugatan diajukan sehubungan dengan adanya standing instruction yang dikeluarkan oleh PT Slipi Raya Utama (dalam pailit) sebagai kontraktor dimana standing instruction tersebut ditandatangani oleh wakil Perseroan, wakil PT Slipi Raya Utama (dalam pailit) dan wakil PT Bank BNI Syariah sebagai kreditur PT Slipi Raya Utama (dalam pailit). Isi standing instruction bahwa pembayaran progres pekerjaan PT Slipi Raya Utama (dalam pailit) dibayarkan langsung kepada PT Bank BNI Syariah. Untuk Termin I-IV dibayarkan oleh Perseroan melalui PT Bank BNI Syariah namun pada Termin V-IX kontraktor mengajukan pembayaran dengan menggunakan rekening bank yang berbeda sehingga Perseroan membayarkan ke rekening yang ditunjuk kontraktor. Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan standing instruction (SI) No. 13.08.B-2/Slipi/2008 tertanggal 13 Agustus 2008 dan

Standing Instruction No.321/SRU/ADM-BIL/IV/09 tertanggal 13 April 2009 merupakan kesepakatan yang mengikat Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, dan sah menurut hukum;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas Termin V sampai dengan X sesuai Standing Instruction (SI) merupakan perbuatan wanprestasi;

4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasinya berdasarkan Standing Instruction (SI) No.13.08.B-2/Slipi/2008 tertanggal 13 Agustus 2008 dan Standing Instruction (SI) No.321/SRU/ADM-BIL/IV/09 tertanggal 13 April 2009 atas Termin V sampai dengan X;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini;

6. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan; 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Bantahan, Banding

maupun Kasasi; 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di

Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12 Kav.No.2 Jakarta Pusat 10610; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Majelis Hakim pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan putusan: Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Standing Instruction (SI) bukan merupakan perjanjian yang mengikat antara

Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan sah menurut hukum; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas Termin V sampai dengan

X sesuai Standing Instruction adalah merupakan wanprestasi; 4. Menghukum Terugugat untuk melaksanakan prestasinya sebesar Rp2.491.889.841 (dua miliar

empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu Rupiah);

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; 6. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu Rupiah).

Atas Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Penggugat (menjadi Pembanding) mengajukan banding dan pada Putusan Majelis Hakim pada tingkat kedua menetapkan putusan: 1. Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding/Terbanding; 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.556/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tanggal

10 September 2014 sepanjang mengenai diktum sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Standing Instruction (SI) merupakan kesepakatan yang mengikat Penggugat, Tergugat

dan Turut Tergugat dan sah menurut hukum;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas Termin V sampai dengan X sesuai Standing Instruction adalah merupakan wanprestasi;

199

Page 228: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) MMIK Halaman: - 26 - Law Office

NO. KETERANGAN MENGENAI PERKARA 4. Menghukum Terugugat untuk melaksanakan prestasinya sebesar Rp2.491.889.841,00 (dua miliar

empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu Rupiah);

5. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; 6. Menghukum Penggugat sekarang atau Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Perkara ini sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

2. Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 13/PDT.G/2016/PN/BJB tanggal 22 Februari 2016 antara Jurit Kartono, S.H., Wahyu Sabruddin, S.IP, S.G., M.H., Bastiar, S.H., Sumanto,S.H., M.H., Gusti Karyani Sari, S.H., Zalmianto Agung Saputra, S.H., M.H., Danny Widodo, S.H., melawan 1. Walikota Kota Banjarbaru (Tergugat I) 2. Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru (Tergugat II) 3. Perseroan (Tergugat III) 4. PT Sucofindo Appraisal Utama cq. KJPP Immanuel Johnny Dan Rekan (Tergugat IV)

Gugatan diajukan sehubungan dengan adanya keberatan dari masyarakat (pihak yang berhak) terhadap penetapan harga nilai ganti rugi pengadaan tanah karena dianggap panitia pengadaan tanah (pemerintah kota Banjarbaru) tidak mengkomunikasikan dengan baik perihal musyawarah pengadaan tanah. Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut; 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah dan sebuah

bangunan rumah yang berdiri diatasnya; 3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melawan hukum; 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat

yaitu kerugian materiil dan kerugian moril; 5. Menyatakan bahwa nilai konsinyasi yang akan diterima masing-masing Penggugat dibebaskan dari

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyediakan dan membayarkan biaya

angkut pindah tempat tinggal bagi Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada masing-masing Penggugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini; 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Penggugat Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Menyatakan putusan pengadilan serta merta dilaksanakan walau Para Tergugat verzet, banding, atau kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Perkara ini masih dalam proses peradilan tingkat I di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

3. Perkara Perselisihan Hubungan Industrial No. 231/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tanggal 26 Agustus 2016 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh dan antara Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat. Gugatan diajukan sehubungan dengan adanya perselisihan hubungan industrial yang diakibatkan karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut: Primair 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat

terhadap Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.1742/KP.15.02.02/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) atas nama Hanifa

200

Page 229: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) Halaman: - 27 -

NO. KETERANGAN MENGENAI PERKARA Sutrisna, S.E., M.S.M jo. Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.015/KP.15/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Pengukuhan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.1742/KP.15.02.02/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) atas nama Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan jabatan dan kedudukan semula terhitung sejak putusan ini diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatannya mempekerjakan kembali Penggugat dengan jabatan dan kedudukan semula terhitung sejak putusan ini diucapkan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak Penggugat selama tidak dipekerjakan yang hingga saat ini sebesar Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang yang harus dibayarkan kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara aquo;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidair 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat

terhadap Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.1742/KP.15.02.02/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) atas nama Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M jo. Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.015/KP.15/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Pengukuhan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. SKEP.1742/KP.15.02.02/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) atas nama Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah selama proses PHK, dan THR 2016 kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp687.286.363,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.744.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang yang harus dibayarkan kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara aquo;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dan/atau anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun. Perkara-perkara sebagaimana disebutkan di atas tidak berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan sekalipun Perseroan tidak memenangkan perkara yang bersangkutan dan dibebankan kewajiban untuk membayar sesuai tuntutan yang diajukan.

MMIK Law Office

201

Page 230: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Pendapat Hukum PT Angkasa Pura I (Persero) Halaman: - 28 -

MMIK Law Office

40. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, dan perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini. Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan. Hormat kami, MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR KUSDIHARDJO

Helen Joni Marsinih, S.H. STTD No. 540/PM/ STTD-KH/2004 Tanda Pengenal Advokat No. 99.10636 Anggota HKHPM No. 200427 Tembusan: 1. Yang terhormat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 2. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan 3. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

202

Page 231: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

203

Page 232: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Page 233: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

205

Page 234: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Page 235: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan
Page 236: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

208

Page 237: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

209

Page 238: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

210

Page 239: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan
Page 240: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

212

Page 241: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

213

Page 242: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

214

Page 243: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

215

Page 244: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

216

Page 245: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

217

Page 246: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

218

Page 247: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

219

Page 248: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

220

Page 249: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

221

Page 250: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

222

Page 251: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

223

Page 252: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

224

Page 253: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

225

Page 254: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

226

Page 255: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

227

Page 256: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

228

Page 257: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

229

Page 258: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

230

Page 259: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

231

Page 260: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

232

Page 261: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

233

Page 262: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

234

Page 263: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

235

Page 264: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

236

Page 265: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

237

Page 266: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

238

Page 267: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

239

Page 268: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

240

Page 269: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

241

Page 270: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

242

Page 271: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

243

Page 272: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

244

Page 273: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

245

Page 274: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

246

Page 275: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

247

Page 276: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

248

Page 277: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

249

Page 278: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

250

Page 279: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

251

Page 280: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

252

Page 281: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

253

Page 282: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

254

Page 283: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

255

Page 284: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

256

Page 285: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

257

Page 286: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

258

Page 287: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

259

Page 288: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

260

Page 289: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

261

Page 290: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

262

Page 291: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

263

Page 292: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

264

Page 293: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

265

Page 294: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

266

Page 295: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

267

Page 296: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

268

Page 297: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

269

Page 298: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

270

Page 299: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

271

Page 300: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

272

Page 301: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

273

Page 302: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

274

Page 303: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

275

Page 304: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

276

Page 305: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

277

Page 306: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

278

Page 307: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

279

Page 308: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

280

Page 309: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

281

Page 310: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

282

Page 311: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

283

Page 312: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

284

Page 313: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

285

Page 314: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

286

Page 315: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

287

Page 316: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

288

Page 317: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

289

Page 318: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

290

Page 319: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

291

Page 320: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

292

Page 321: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

293

Page 322: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

294

Page 323: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

295

Page 324: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

296

Page 325: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

297

Page 326: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

298

Page 327: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

299

Page 328: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

300

Page 329: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

301

Page 330: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

302

Page 331: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

303

Page 332: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

304

Page 333: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

305

Page 334: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

306

Page 335: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

307

Page 336: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

308

Page 337: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

309

Page 338: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

310

Page 339: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

311

Page 340: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

312

Page 341: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

313

Page 342: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

314

Page 343: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

315

Page 344: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

316

Page 345: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

317

Page 346: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

318

Page 347: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

319

Page 348: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

320

Page 349: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

321

Page 350: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

322

Page 351: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

323

Page 352: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

324

Page 353: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

325

Page 354: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

326

Page 355: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

327

Page 356: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

328

Page 357: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

329

Page 358: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

330

Page 359: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

331

Page 360: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

332

Page 361: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

333

Page 362: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

334

Page 363: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

335

Page 364: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

336

Page 365: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

337

Page 366: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

338

Page 367: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

339

Page 368: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

340

Page 369: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

341

Page 370: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

342

Page 371: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

343

Page 372: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

344

Page 373: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

345

Page 374: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

346

Page 375: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

347

Page 376: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

348

Page 377: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

349

Page 378: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

350

Page 379: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

351

Page 380: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

352

Page 381: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

353

Page 382: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

354

Page 383: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

355

Page 384: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

356

Page 385: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

357

Page 386: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

358

Page 387: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

359

Page 388: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

360

Page 389: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

361

Page 390: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

362

Page 391: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

363

Page 392: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

364

Page 393: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

365

Page 394: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

366

Page 395: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

367

Page 396: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

368

Page 397: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

369

Page 398: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Page 399: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

371

XVI. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. Keterangan tentang Obligasi

A. Umum

Obligasi yang ditawarkan yaitu Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan nama “Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016”, dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Rekening pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Page 400: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

372

B. Syarat-Syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat- syarat sebagai berikut :

Nama Obligasi

OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 (”OBLIGASI”)

Jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp622.000.000.000,- (enam ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% (delapan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp389.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.489.000.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pembayaran Bunga

Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke Seri A Seri B Seri C1 22 Februari 2017 22 Februari 2017 22 Februari 20172 22 Mei 2017 22 Mei 2017 22 Mei 20173 22 Agustus 2017 22 Agustus 2017 22 Agustus 20174 22 November 2017 22 November 2017 22 November 20175 22 Februari 2018 22 Februari 2018 22 Februari 20186 22 Mei 2018 22 Mei 2018 22 Mei 20187 22 Agustus 2018 22 Agustus 2018 22 Agustus 20188 22 November 2018 22 November 2018 22 November 20189 22 Februari 2019 22 Februari 2019 22 Februari 201910 22 Mei 2019 22 Mei 2019 22 Mei 201911 22 Agustus 2019 22 Agustus 2019 22 Agustus 201912 22 November 2019 22 November 2019 22 November 201913 22 Februari 2020 22 Februari 2020 22 Februari 202014 22 Mei 2020 22 Mei 2020 22 Mei 202015 22 Agustus 2020 22 Agustus 2020 22 Agustus 202016 22 November 2020 22 November 2020 22 November 202017 22 Februari 2021 22 Februari 2021 22 Februari 202118 22 Mei 2021 22 Mei 2021 22 Mei 202119 22 Agustus 2021 22 Agustus 2021 22 Agustus 202120 22 November 2021 22 November 2021 22 November 2021

Page 401: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

373

Bunga Ke Seri A Seri B Seri C21 22 Februari 2022 22 Februari 202222 22 Mei 2022 22 Mei 202223 22 Agustus 2022 22 Agustus 202224 22 November 2022 22 November 202225 22 Februari 2023 22 Februari 202326 22 Mei 2023 22 Mei 202327 22 Agustus 2023 22 Agustus 202328 22 November 2023 22 November 202329 22 Februari 202430 22 Mei 202431 22 Agustus 202432 22 November 202433 22 Februari 202534 22 Mei 202535 22 Agustus 202536 22 November 202537 22 Februari 202638 22 Mei 202639 22 Agustus 202640 22 November 2026

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Jangka Waktu dan jatuh Tempo

Jangka waktu Obligasi untuk Obligasi Seri A adalah 5 (lima) tahun, untuk Obligasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun dan Obligasi Seri C adalah 10 (sepuluh) tahun. Jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Obligasi Seri A, 22 November 2023 untuk Obligasi Seri B dan 22 November 2026 untuk Obligasi Seri C.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) Suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Page 402: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

374

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 dan/atau kelipatannya.

Dana Pelunanasan Obligasi (sinking fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi oleh Perseroan dianggap lunas, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.

b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Page 403: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

375

c. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.

e. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) Suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

C. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari Total Ekuitas Perseroan kecuali :i) Jaminan Perusahaan tersebut diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian

Perwaliamanatan Obligasi; ii) Jaminan Perusahaan tersebut diberikan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan

dan/atau Entitas Anak dan/atau kegiatan usaha pendukung Perseroan dan/atau Entitas Anak; atau

iii) Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar. Total Ekuitas jumlah modal disetor ditambah laba ditahan.

b) Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.

c) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.

d) Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia; atau b. semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ini dan dokumen

lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.

e) Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya/melebihi 50% berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali: 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan

atau kegiatan usaha Entitas Anak. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama adalah kegiatan usaha utama sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau Entitas Anak.

2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Page 404: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

376

3) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian. f) Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik

Indonesia) kecuali apabila: 1) transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak

merugikan) Perseroan atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak-ketiga yang bukan Afiliasi dalam transaksi yang lazim; atau

2) transaksi tersebut dilakukan Perseroan untuk menunjang kegiatan usahanya berdasarkan Anggaran Dasarnya.

g) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan kepada Entitas Anak, Entitas Asosiasi, perusahaan afiliasi atau dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.

h) membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pengakuan Utang, kecuali pembayaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional sehari-hari dan belanja modal Perseroan.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut: a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen

pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Perseroan berkewajiban untuk:(i) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian lain yang

berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.(ii) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran

Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.

(iii) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

(iv) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.

(v) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.

Page 405: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

377

(vi) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha atas usaha usaha atau operasi Perseroan.

(vii) Membayar semua kewajiban pajak dan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemerintah sebagaimana mestinya.

(viii) Selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi, Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:i) Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1 : 1 (satu

berbanding satu).ii) Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas (debt to equity ratio) tidak lebih

dari 3:1 (tiga berbanding satu). Yang dimaksud dengan debt to equity ratio adalah total hutang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas;

iii) Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu). Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.

(ix) Menyampaikan kepada Wali Amanat: a. salinan dari laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian, selambat-lambatnya 2 (dua)

Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahan-perubahnnya tersebut diserahkan kepada OJK dan/atau Bursa Efek sehubungan Obligasi.

b. laporan keuangan tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan-keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;

c. laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu: - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan

Akuntan Publik ; atau - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan

Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan

Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau

- pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;

(x) Menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan pada tanggal laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan -Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ini dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.

(xi) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.

(xii) mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.

(xiii) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai denganPeraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

Page 406: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

378

(xiv) Memelihara harta kekayaan Perseroan dan semua asetnya agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengansuransikannya kepada perusahaan asuransi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam penutupan asuransi.

(xv) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan , perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(xvi) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat.

(xvii) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya hutang baru yang dibuat Perseroan, kecuali hutang yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha Perseroan.

(xviii) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha Perseroan .

(xix) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.

(xx) Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

(xxi) Memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu-waktu diminta Wali Amanat sehubungan dengan pelaksanakan tugas Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

(xxii) Dalam hal Obligasi telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pelunasan keseluruhan atas Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi.

D. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual

kembali dengan harga pasar; 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek; 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan

tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian

(wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;

6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terAfiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).

7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;

8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untukpembelian kembali dimulai;

Page 407: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

379

9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang: a) periode penawaran pembelian kembali; b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; e) tata cara penyelesaian transaksi; f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan

Perseroan dengan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap

Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan: a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang

beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan

(kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya

pembelian kembali Obligasi; 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik

dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: a) jumlah Obligasi yang telah dibeli; b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual

kembali; c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

14) dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali satu obligasi dilakukan dengan mendahulukan satu Efek bersifat hutang yang tidak dijamin;

15) dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;

16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.

17) pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO,

hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

E. Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :

a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau

b. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau

Page 408: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

380

c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) dalam jumlah hutang melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).

Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu: a. Kejadian huruf a dan d tersebut di atas berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas)

Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. Kejadian huruf b dan c tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila: a). Perseroan dicabut izin usahanya oleh OJK atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau b). Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan

karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau

c). Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang moratorium oleh badan peradilan yang berwenang; atau

d). Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau

e). Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

Page 409: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

381

f). Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (standstill), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

F. Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain: a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi

mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4.

b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan

e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit

lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

b) Perseroan; c) Wali Amanat; atau d) OJK.

3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia

yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

Page 410: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

382

b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga -dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO ; (2) agenda RUPO ; (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO ; (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6) Tata cara RUPO ; a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri

RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

e) Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) Suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran

h) Sebelum pelaksanaan RUPO : - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftarPemegang Obligasi dari Afiliasinya

(tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara RepublikIndonesia) kepada Wali Amanat

- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);

- Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi (termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan.

i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris

untuk membuat berita acara RUPO.l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka

RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

Page 411: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

383

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kuorum dan pengambilan keputusan: a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian

Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut: (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan

sebagai berikut: (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.

(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga -per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

(2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian

dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum -dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh

Page 412: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

384

Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang --dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

(3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian

dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehPemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian

dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

Page 413: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

385

bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

(2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

(3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

(4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

(6) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

(7) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil. (8) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat,

karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

(9) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

(10) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

(11) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

(12) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Page 414: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

386

G. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1). Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2). Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

H. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

PerseroanPT Angkasa Pura I (Persero)Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kav. 2, Jakarta Pusat

Jakarta - Indonesia 1061Indonesia

Telp: +62 21 6541961 Fax : +62 21 6541514

Email : [email protected] : www.angkasapura1.co.id

Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16Jl. Kapten P. Tendean No. 12 - 14A

Jakarta 12790Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720

I. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Keterangan tentang Sukuk Ijarah

A. Umum

Sukuk Ijarah yang ditawarkan yaitu Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan nama “Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016”, dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek.

Page 415: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

387

Penjelasan Sukuk Ijarah yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Rekening pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pelunasan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Sukuk Ijarah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah.

Penarikan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Ijarah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat sukuk ijarah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Ijarah dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSI.

B. Syarat-Syarat Sukuk Ijarah

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Sukuk Ijarah (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Sukuk Ijarah) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Sukuk Ijarah atau melakukan Emisi dengan syarat- syarat sebagai berikut :

Nama Sukuk Ijarah

SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 (”SUKUK IJARAH”).

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah

Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A : Sebesar Rp268.000.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.708.000.000 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.620.000.000 (empat miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Sebesar Rp177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.133.500.000 (lima belas miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Page 416: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

388

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah tersebut merupakan persentase per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke Seri A Seri B Seri C

1 22 Februari 2017 22 Februari 2017 22 Februari 20172 22 Mei 2017 22 Mei 2017 22 Mei 20173 22 Agustus 2017 22 Agustus 2017 22 Agustus 20174 22 November 2017 22 November 2017 22 November 20175 22 Februari 2018 22 Februari 2018 22 Februari 20186 22 Mei 2018 22 Mei 2018 22 Mei 20187 22 Agustus 2018 22 Agustus 2018 22 Agustus 20188 22 November 2018 22 November 2018 22 November 20189 22 Februari 2019 22 Februari 2019 22 Februari 201910 22 Mei 2019 22 Mei 2019 22 Mei 201911 22 Agustus 2019 22 Agustus 2019 22 Agustus 201912 22 November 2019 22 November 2019 22 November 201913 22 Februari 2020 22 Februari 2020 22 Februari 202014 22 Mei 2020 22 Mei 2020 22 Mei 202015 22 Agustus 2020 22 Agustus 2020 22 Agustus 202016 22 November 2020 22 November 2020 22 November 202017 22 Februari 2021 22 Februari 2021 22 Februari 202118 22 Mei 2021 22 Mei 2021 22 Mei 202119 22 Agustus 2021 22 Agustus 2021 22 Agustus 202120 22 November 2021 22 November 2021 22 November 202121 22 Februari 2022 22 Februari 202222 22 Mei 2022 22 Mei 202223 22 Agustus 2022 22 Agustus 202224 22 November 2022 22 November 202225 22 Februari 2023 22 Februari 202326 22 Mei 2023 22 Mei 202327 22 Agustus 2023 22 Agustus 202328 22 November 2023 22 November 202329 22 Februari 202430 22 Mei 202431 22 Agustus 202432 22 November 202433 22 Februari 202534 22 Mei 202535 22 Agustus 202536 22 November 202537 22 Februari 202638 22 Mei 202639 22 Agustus 202640 22 November 2026

Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

Page 417: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

389

Jangka Waktu dan jatuh Tempo

Jangka waktu Sukuk Ijarah untuk Sukuk Ijarah Seri A adalah 5 (lima) tahun, untuk Sukuk Ijarah Seri B adalah 7 (tujuh) tahun dan Sukuk Ijarah Seri C adalah 10 (sepuluh) tahun. Jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 22 November 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B dan 22 November 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri C.

Jenis Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) Suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Sukuk Ijarah dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

Skema Sukuk Ijarah

1. Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengalihkan manfaat atas pelayanan jasa yang diberikan kepada setiap penumpang di terminal pemberangkatan atau kedatangan bandar udara yang diusahakan oleh Perseroan (“Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara disingkat PJP2U”) di Bandar Udara Juanda - Surabaya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah, untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah sampai dengan dibayarkannya kembali seluruh Imbalan Ijarah pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan pengalihan Obyek Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah.

Dalam hal terjadi peristiwa di luar kekuasaan manusia (force majeure) termasuk kejadian alam, baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara, angin topan dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Obyek Ijarah, dalam hal mana dapat mengakibatkan:

a. Terhambatnya pengalihan dan penerimaan Obyek Ijarah dari Perseroan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah pada Tanggal Emisi Sukuk Ijarah; dan

b. Kerugian di pihak Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Obyek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan manfaat Obyek Ijarah, selama jangka waktu Sukuk Ijarah,

Page 418: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

390

maka Perseroan akan mengganti Obyek Ijarah dengan Obyek Ijarah Pengganti, yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan manfaat Obyek Ijarah atas permintaan pertama Wali Amanat Sukuk Ijarah kepada Perseroan.

Penyediaan dan pemberian Obyek Ijarah Pengganti memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah.

Nilai Obyek Ijarah Pengganti yang ditetapkan sama dengan nilai penurunan Obyek Ijarah, sehingga nilai Obyek Ijarah akan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Akad Ijarah.

2. Selanjutnya, berdasarkan Akad Wakalah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah, yang diwakili kepentingannya oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, selaku Muwakkil (penerima manfaat Obyek Ijarah), memberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan sebagai Wakil untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan jasa yang diberikan kepada setiap penumpang di terminal pemberangkatan atau kedatangan bandar udara yang diusahakan oleh Perseroan selaku Wakil (“Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara disingkat PJP2U”) di Bandar Udara Juanda, Surabaya sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Izin Pengoperasian Bandar Udara No. KP 907 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014, dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

b. Mewakili segala kepentingan Muwakkil dalam rangka pelaksanaan pemberian Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara disingkat PJP2U di Bandar Udara Juanda, Surabaya, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan di Akad Wakalah, menerima seluruh hasil pemanfaatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di Bandar Udara Juanda, Surabaya;

c. Mewakili kepentingan Muwakkil dalam mencari pengganti Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U); dan

d. Penetapan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) berdasarkan Izin Pengoperasian Bandar Udara No. KP 907 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014, dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang tarif tersebut tersebut ditetapkan dengan persetujuan Kementerian Perhubungan.

Selain itu di dalam Akad Wakalah Perseroan sebagai Wakil berjanji untuk membayar Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Kuasa-kuasa sebagaimana dalam Akad Wakalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Wakalah, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut maka Akad Wakalah tidak akan dibuat. Kuasa-kuasa sebagaimana tercantum dalam Akad Wakalah tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena alasan apapun juga.

Atas penetapan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang sudah ditetapkan oleh Perseroan selaku Wakil berdasarkan Izin Pengoperasian Bandar Udara No. KP 907 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014, dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, disepakati untuk tidak perlu dilakukan penandatanganan ulang penetapan tarif. Berikut ini adalah diagram skema Sukuk Ijarah tersebut:

Page 419: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

391

Dana Pelunasan Sukuk Ijarah (sinking fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penawaran umum.

Jaminan

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah dianggap lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah.

Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar

Page 420: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

392

tersebut di atas dilunasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah

a. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

b. Pemegang Sukuk yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar kompensasi kerugian akibat keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang akan dibayarkan oleh Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

d. Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang masih belum dibayar (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (“KTUR”) dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR.

Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) Suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

C. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

Sebelum dibayar kembali Sisa Imbalan Ijarah atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Waliamanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain dengan ketentuan

jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari Total Ekuitas Perseroan kecuali :i. Jaminan Perusahaan tersebut diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian

Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; ii. Jaminan Perusahaan tersebut diberikan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan

dan/atau Entitas Anak dan/atau kegiatan usaha pendukung Perseroan dan/atau Entitas Anak; atau

iii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar. Total Ekuitas adalah jumlah modal disetor ditambah laba ditahan.

b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.

Page 421: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

393

c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.

d. Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: i. dilakukan atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia; atau ii. semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan

dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sukuk Ijarah.

e. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya/melebihi 50% berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali: i. Penjualan atau pengalihan aset tetap yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan

atau kegiatan usaha Entitas Anak. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama adalah kegiatan usaha utama sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau Entitas Anak.

ii. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

iii. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian. f. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik

Indonesia) kecuali apabila: i. transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak

merugikan) Perseroan atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak-ketiga yang bukan Afiliasi dalam transaksi yang lazim; atau

ii. transaksi tersebut dilakukan Perseroan untuk menunjang kegiatan usahanya berdasarkan Anggaran Dasarnya.

g. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan kepada Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, perusahaan afiliasi atau dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.

h. membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Imbalan Ijarah atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Imbalan Ijarah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah, kecuali pembayaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional sehari-hari dan belanja modal Perseroan.

Pemberian Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut: 1). permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; 2). Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta data/dokumen pendukung

lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

3). jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Page 422: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

394

Perseroan berkewajiban untuk :a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lain

yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/

atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.

c. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

d. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.

e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.

f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha atas usaha usaha atau operasi Perseroan.

g. Membayar semua kewajiban pajak dan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemerintah sebagaimana mestinya.

h. Selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:i. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1 : 1 (satu

berbanding satu).ii. Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas (debt to equity ratio) tidak lebih

dari 3:1 (tiga berbanding satu). Yang dimaksud dengan debt to equity ratio adalah total hutang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas;

iii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu). Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.

i. Menyampaikan kepada Wali Amanat: i. salinan dari laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian, selambat-lambatnya 2 (dua)

Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahan-perubahnnya tersebut diserahkan kepada OJK dan/atau Bursa Efek sehubungan Sukuk Ijarah.

ii. laporan keuangan tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan-keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;

iii. laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu: - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan

Akuntan Publik ; atau - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan

Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau

Page 423: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

395

- 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau

- pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;

j. Menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan pada tanggal laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah.

k. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.

l. mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.

m. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

n. Memelihara harta kekayaan Perseroan dan semua asetnya agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengansuransikannya kepada perusahaan asuransi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam penutupan asuransi.

o. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

p. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah dengan tujuan untuk pelunasan Sukuk Ijarah dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat.

q. Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya hutang baru yang dibuat Perseroan, kecuali hutang yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha Perseroan.

r. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha Perseroan .

s. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.

t. Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran.

u. Memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu-waktu diminta Wali Amanat sehubungan dengan pelaksanakan tugas Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Page 424: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

396

v. Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pelunasan keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah

w. Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa :i. Perseroan selalu memenuhi Akad Syariah;ii. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar

Modal.x. Menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan

selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebuty. Dalam hal kondisi dimana Sukuk Ijarah menjadi utang piutang sebagaimana diatur dalam Perjanjian

Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

D. Pembelian Kembali Sukuk Ijarah

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual

kembali dengan harga pasar.b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.c. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.d. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan

Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

e. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI.

f. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.

g. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar.

h. pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

i. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:1) periode penawaran pembelian kembali;2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;5) tata cara penyelesaian transaksi;6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah;

j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;

k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;

Page 425: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

397

l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk

Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan

3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain : 1) jumlah nominal Sukuk Ijarah yang telah dibeli;2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk

dijual kembali;3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.

n. dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali sukuk ijarah dilakukan dengan mendahulukan sukuk ijarah yang tidak dijamin.

o. dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk ijarah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali sukuk ijarah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk ijarah tersebut.

p. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh sukuk ijarah, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali sukuk ijarah tersebut, dan

q. pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri

RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau

2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

E. Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut dibawah ini:a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran

kembali Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah; atau

b. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau

c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status serta pengelolaanya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) dalam jumlah hutang melebihi 25% dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

Page 426: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

398

2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:a. Angka 1 huruf a dan d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus

paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. Angka 1 huruf b dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara membuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangan sendiri berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSI berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah. Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI harus melakukan penagihan kepada Perseroan, Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila :a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; ataub. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau

dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau

c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau

e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

f. Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (standstill),

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah.Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

F. Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (“RUPSI”)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang diisyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek:

Page 427: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

399

1. RUPSI diadakan dengan tujuan antara lain:a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah

mengenai perubahan jangka waktu, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Jaminan dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4.

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ijarah;

d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam Peraturan No. VI.C.4;

e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

f. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah, dan/atau aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya penyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah; dan

g. Mengambil keputusan jika tidak tercapai kesepakatan mengenai kondisi apakah suatu kejadian termasuk Force Majeure atau bukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15.2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:a. Pemegang Sukuk baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari

20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dibayar penuh tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

b. Perseroan;c. Wali Amanat; ataud. OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b, dan d wajib disampaikan kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan akan mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelengaraan RUPSI :a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia

yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Page 428: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

400

c. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.Panggilan harus tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;- agenda RUPSI;- pihak yang mengajukan usulan RUPSI;- Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan- kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.- RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender

dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.

6. Tata cara RUPSIa. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak

menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI.

c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.

e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) Suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

h. Sebelum pelaksanaan RUPSI:- Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari

Afiliasinya kepada Wali Amanat.- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah

Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;- Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI

berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

i. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

j. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk

Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah,

maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.

Page 429: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

401

7. Dengan memperhatikan ketentuan butir 6 huruf l di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian

Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.1) diatur sebagai berikut:1. Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan

sebagai berikut:(i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.

(iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.

(v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

2. Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:(i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari

jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.

(iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.

(v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

3. Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:(i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.

(iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

Page 430: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

402

apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.

(v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:1. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian

dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.

3. (RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.

5. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

6. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI antara lain biaya pengumuman, pemanggilan RUPSI, Notaris, dan sewa ruangan menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

7. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.8. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan

Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

9. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

10. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Sukuk Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.

Page 431: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

403

11. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

12. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku

G. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1). Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dilakukan sebelum Tanggal Emisi,

maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2). Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSI dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

H. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

PerseroanPT Angkasa Pura I (Persero)Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kav. 2, Jakarta Pusat

Jakarta - Indonesia 1061Indonesia

Telp: +62 21 6541961 Fax : +62 21 6541514

Email : [email protected] : www.angkasapura1.co.id

Wali AmanatPT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16Jl. Kapten P. Tendean No. 12 - 14A

Jakarta 12790Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720

I. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

Page 432: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

404

XVII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 1383/PEF-Dir/RC/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan No. 1383A/PEF-Dir/RC/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dari Pefindo, Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah mendapat peringkat:

Obligasi: Sukuk Ijarah: idAAA (Triple A) idAAAsy (Triple A Syariah)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

2. Rating Rationale

Pefindo memberikan rating Triple A kepada Perseroan, Obligasi sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, relatif dibandingkan dengan Emiten lainnya di Indonesia, adalah superior.

3. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi dan Sukuk Ijarah.

idAAA Efek Hutang dengan peringkat idAAA merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Emiten yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

idAA Efek Hutang dengan peringkat idAA memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Emiten yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.

idA Efek Hutang dengan peringkat idA memiliki dukungan kemampuan Emiten yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.

idBBB Efek Hutang dengan peringkat idBBB didukung oleh kemampuan Emiten yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.

Page 433: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

405

idBB Efek Hutang dengan peringkat idBB menunjukkan dukungan kemampuan Emiten yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.

idB Efek Hutang dengan peringkat idB menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah.

Walaupun Emiten masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

idCCC Efek Hutang dengan peringkat idCCC menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.

idD Efek Hutang dengan peringkat idD menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut belum lunas.

Page 434: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

406

XVIII. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan. Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Prospektus ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam: (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 35 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-64347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 September 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0085987.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 16 September 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 4 November 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 22475, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 34 tanggal 27 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-17648 tanggal 13 Oktober 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066863.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 943, (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 15 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.Li., M.K.n., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-46777.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0078751.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 19 Oktober 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 62059, (iv) Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 16 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.K.n., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-.AH.01.10-02672 tanggal 31 Januari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0006473.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 25 Maret 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 255/L, dan (v) Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. S-504/MBU/08/2015 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 11 tanggal 22 September 2015, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0972301 tanggal 15 Oktober 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3566456.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 584/L, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1Nama dan tempat kedudukan

1. Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I disingkat PT Angkasa Pura I (Persero) selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan. oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 2Jangka waktu berdirinya Perseroan

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 04-02-1992 (empat Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 24-04-1993 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Page 435: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

407

Pasal 3Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang jasa kebandarudaraan, pelayanan lalu lintas penerbangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan. Guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan

usaha utama sebagai berikut : a. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan,

lepas landas parkir, dan penyimpanan pesawat udara;b. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan

penumpang dan kargo dan pos;c. Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan jasa pelayanan penerbangan;d. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan

instalasi limbah buangan;e. Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan kawasan industri serta gedung/bangunan

yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;f. Penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan

dan pelayanan penerbangan;g. Penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan meliputi

penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara, jasa ramp, jasa pelayanan penumpang dan bagasi, jasa penanganan kargo dan surat, pelayanan jasa load control, komunikasi dan operasi penerbangan, pelayanan jasa pengamanan, pelayanan jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara, pelayanan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar pesawat udara;

h. Penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara yang meliputi jasa penyediaan penginapan/hotel, jasa penyediaan toko, penyediaan restoran dan bar (cafe), jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir, jasa perawatan pada umumnya (kegiatan jasa yang melayani pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor di bandar udara), jasa penyediaan otomatisasi pelaporan keberangkatan penerbangan;

i. Jasa penunjang kegiatan bandar udara lainnya, meliputi penjualan bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor di bandar udara, jasa pelayanan pengangkutan barang, penumpang di terminal kedatangan dan pemberangkatan jasa pelayanan pos, jasa pelayanan telekomunikasi, jasa tempat bermain dan rekreasi, jasa aluan wisata, agen perjalanan, bank untuk pelayanan jasa perbankan di bandar udara, penukaran uang, jasa pelayanan angkutan darat, penitipan barang, jasa advertensi, first class lounge, business class lounge dan VIP room, hairdresser and beauty salon, agrobisnis service, nursery, asuransi, jasa penyediaan ruangan, vending machine, jasa pengolahan limbah buang, jasa pelayanan kesehatan, jasa penyediaan kawasan industri, jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan yang berada diluar daerah lingkungan kerja bandar udara meliputi usaha properti, pergudangan, perkantoran, perhotelan, perumahan, apartemen, bursa mobil, bengkel, restoran, SPBU, pusat perbelanjaan dan bisnis pariwisata, resort, olahraga dan rekreasi, rumah sakit, pendidikan dan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perseroan serta optimalisasi pemanfaatan dana Perseroan melalui pasar modal dan pasar uang.

Page 436: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

408

Pasal 4Modal

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun Rupiah) yang terbagi atas 12.000.000 (dua belas juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 6.414.412 (enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus dua belas Rupiah) saham atau seluruhnya sebesar Rp6.414.412.000.000,00 (enam triliun empat ratus empat belas miliar empat ratus dua belas juta Rupiah).

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp6.414.412.000.000,00 (enam triliun empat ratus empat belas miliar empat ratus dua belas juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara sebagai berikut:a. Sebesar Rp3.488.245.000.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua

ratus empat puluh lima juta Rupiah) merupakan setoran modal lama sesuai dengan akta nomor 02 tanggal 16-01-2013 (enam belas Januari dua ribu tiga belas) yang dibuat dihadapan Nanda Fauzi Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-02672 tanggal 31-01-2013 (tiga puluh satu Januari dua ribu tiga belas)

b. Sebesar Rp2.926.166.059.117,86 (dua triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh enam juta lima puluh sembilan ribu koma seratus tujuh belas delapan puluh enam sen)

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah pari.

5. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham.

6. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham,

yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atauc. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS.

7. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran dan hak tersebut tidak dinyatakan sampai dengan lewatnya batas waktu 14 hari tersebut, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pemegang saham lain.

8. Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu.

Page 437: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

409

10. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini, sepanjang dinyatakan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 5Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari suatu saham.

2. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

3. Selama ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini belum dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.

4. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6Surat Saham dan Surat Keterangan Kepemilikan Usaha

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat keterangan kepemilikan saham.2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang

dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang Saham.4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat Pemegang Saham;b. Nomor surat saham;c. Tanggal pengeluaran surat saham;d. Nilai nominal saham;

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:a. Nama dan alamat Pemegang Saham;b. Nomor surat kolektif saham;c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan;

6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

7. Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:a. Nama dan alamat Pemegang Saham;b. Tanggal pengeluaran surat keterangan;c. Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal setiap saham;

8. Surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan kepemilikan saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris.

Page 438: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

410

Pasal 7 Pengganti Surat Saham

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham.

2. Surat saham aslinya kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

Pasal 8Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para Pemegang Saham.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:a. Nama dan alamat Pemegang Saham;b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai

atas saham atau sebagai penerima jaminan fiducia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fiducia tersebut;

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;f. Perubahan kepemilikan saham, jika ada; dang. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

Pasal 9Pemindahan hak atas saham

1. Pemindahan hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak.2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pemindahan hak

atas saham yang terjadi karena hukum, yaitu beralih berdasarkan titel umum.3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau salinannya disampaikan

secara tertulis kepada Perseroan.4. Pemindahan hak atas saham wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari:

a. Rapat Umum Pemegang Saham; danb. Instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

Page 439: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

411

5. Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya dengan cara penjualan wajib menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga penjualan serta memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

6. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

7. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.

8. Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham lain hanya dapat dilakukan satu kali.9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran

Dasar telah dipenuhi.10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat tersebut,

pemindahan hak atas saham

Pasal 10Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:a. dinyatakan pailit;b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atauc. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang

berkaitan dengan sektor keuangan.3. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan

lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat

pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.

5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan.

6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

7. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.8. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota

Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut dikeluarkan.

10. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh Para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Page 440: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

412

12. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong.

13. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

14. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:a. Tidak dapat memenuhi komitmen dan kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak

manajemen;b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran

Dasar;d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati

sebagai anggota Direksi;f. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang

tetap;g. Mengundurkan diri.

15. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a sampai dengan g Pasal ini, DIreksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

16. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a, b, c, d, e dan ayat 15 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

17. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

18. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.

19. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dianggap telah terpenuhi.

20. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini.

21. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

22. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf d dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

23. Antar para anggota Direksi dan antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

24. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 23 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

25. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka:a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan jabatan tersebut,

wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.

b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain

Page 441: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

413

selain anggota Direksi yang ada, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

c. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

d. Bagi pelaksanaan tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

27. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka:a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan jabatan tersebut,

wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi tersebut.

b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus Perseroan, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

28. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

29. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tigia puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

30. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:a. Meninggal dunia;b. Masa jabatannya berakhir;c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran

Dasar dan peraturan perundang-undangan.31. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 30 huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada

rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.32. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir,

kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannnya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Page 442: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

414

33. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewaibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan

sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.b. Pemberhentian sementara dimaksud wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang

bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.

c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.

d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris.

f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.

h. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

i. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.

j. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf i ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.

k. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

34. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu:a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah pusat dan atau

daerah;d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus

partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau

e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pasal 11Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Page 443: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

415

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka :a. Direksi berwenang untuk:

1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa anggota Direksi

untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

3) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham

4) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

5) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

6) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun

pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Direksi berkewajiban untuk:1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai

dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;2) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Dewan Komisaris

dan Risalah Rapat Dewan Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11) ayat ini.

3) Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11 ayat ini

4) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan,pencatatan,penyimpanan, dan pengawasan.

5) Memberikan lapaoran berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan.atau Pemegang Saham.

6) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.7) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota

Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.8) Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan.9) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10) 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang

Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen perseroan lainnya.

12) Menyimpan di tempat kedudukan perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11 ayat ini.

Page 444: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

416

13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;

15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;16) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota

DewanKomisaris dan para Pemegang Saham;17) Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan;18) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan

pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dand. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

7. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

8. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini wajib mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi,

kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;

c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali: (i) pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis; (ii) penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; serta (iii) pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri

pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

9. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris wajib memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 8 Pasal ini.

10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk:a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain.c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.

Page 445: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

417

d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak

perusahaan dan/atau perusahaan patungan.f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist).g. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi,

kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/Bowt), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate (BTO)) dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini.

h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan

umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

j. Menetapkan blue print organisasi Perseroank. Menetapkan dan merubah logo Perseroanl. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini

yang belum ditetapkan dalam RKAP.m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun

tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan.n. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/

atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.o. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada

perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS

11. Pendirian anak perusahaan atau perusahaan patungan yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh sepanjang diperlukan, tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10.

12. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

13. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

14. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.

15. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ke dua dengan kehadiran paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

16. Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian aktiva tetap yang merupakan barang dagangan atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan ayat 13.

17. Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian aktiva tetap yang merupakan aktiva investasi, tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan ayat 13.

18. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.

Page 446: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

418

19. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.

20. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

21. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

22. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

23. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

24. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

25. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di Antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

26. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.

Pasal 12Rapat Direksi

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.2. Keputusan dapat pula diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang

cara dan materi yang diputuskan.3. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi

dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi (jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu Salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.

4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila :a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atauc. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain

di dalam wilayah Republik Indonesia.6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili

Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

7. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

8. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh

lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini.

10. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

Page 447: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

419

11. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.12. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk

secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi.13. Dalam hal Direktur utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah

seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi14. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan maka salah seorang Direktur yang terlama

dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi.15. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari

1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pemimpin rapat Direksi.

16. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

17. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.18. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.19. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil

dengan suara terbanyak biasa.20. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk

anggota Direksi yang diwakilinya.21. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan

rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6.

22. Dalam hal usulan lebih dari dua alternative dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternative dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara terbanyak.

23. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.24. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 13Benturan Kepentingan

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang

bersangkutan; ataub. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan yang

ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan.b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan

Perseroan; atauc. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota

Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.3. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak

ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 14Dewan Komisaris

1. Dewan komisaris terdiri dari atas 1 (satu) orang anggota atau lebih2. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap

anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Page 448: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

420

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:a. Dinyatakan pailit;b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang

berkaitan dengan sektor keuangan.5. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 4 Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan

lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, dibuktikan dengan surat

pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.

7. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

10. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.11. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham

dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.13. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.14. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan

apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran

Dasar;c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati

sebagai anggota Dewan Komisaris;e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang

tetap;f. Mengundurkan diri.

15. Di samping alas an pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a sampai dengan huruf f Pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

16. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

17. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a, b, c, d dan ayat 15 Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

18. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini.

Page 449: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

421

19. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

20. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf c dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

21. Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping.

22. Dalam hal ini terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

23. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

25. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka:a. Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari setelah terjadi kekosongan jabatan tersebut untuk mengisi kekosongan tersebut;b. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan

Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhirnya masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama.

c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.

26. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka:a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan jabatan, harus

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka

Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris.

c. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh karena berkahirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berkarir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama.

d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.

27. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberhentikan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

28. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

29. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:a. Meninggal dunia;b. Masa jabatannya berakhir;c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau

Page 450: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

422

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

30. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 29 huruf d Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.

31. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

32. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai

politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau;

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pasal 15 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka :a. Dewan Komisaris berwenang untuk:

1) melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;

2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan

yang menyangkut pengelolaan Perseroan;4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi

untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;6) mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

ini;8) membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan

memperhatikan kemampuan perusahaan;9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban

Perseroan, jika dianggap perlu.10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu

tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.11) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang

dibicarakan;12) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan

dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

3) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP;

Page 451: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

423

4) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

5) Melaporkan dengan segera keadaan Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;

7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

8) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;9) Membentuk Komite Audit;10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;11) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;12) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya

pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;13) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku

yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian

nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip

profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini apabila dapat membuktikan:a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehatian-hatian untuk kepentingan

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan

pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; danc. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian

tersebut.

Pasal 16Rapat Dewan Komisaris

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan

Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.3. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan

(termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam rapat.

5. Akta Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.

6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

Page 452: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

424

7. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

8. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

9. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

10. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

11. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

13. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

14. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

15. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

16. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.17. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh

seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.18. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang

paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.

19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

20. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.21. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris

diambil dengan suara terbanyak biasa.22. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu)

suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.23. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah

yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 4, 5 dan 6, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.

24. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.25. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu

alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

26. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 17Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;

Page 453: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

425

c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;d. Program Kerja Dewan Komisaris; dane. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan).

5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

6. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Pemegang Saham.

Pasal 18Tahun Buku dan Laporan Tahunan

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun buku-buku Perseroan ditutup.

2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru

lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;

b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika ada;d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha

Perseroan;e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama

tahun buku yang baru lampau;f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi

anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun baru yang lampau.3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik,

yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Dewan Komisaris.

5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Page 454: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

426

8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.

9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Pemegang Saham.

11. Dalam hal ada laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 19Pelaporan

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.

3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi.

7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 20Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud Pasal 21 Anggaran Dasar ini;b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini.

2. Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

4. Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Page 455: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

427

Pasal 21Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi :a. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan laporan tahunan.b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan.2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling

lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan :a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 5b. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan ;c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan

Perseroan.3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:a. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1.b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan

Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

4. Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

5. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 22Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 23Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

4. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Page 456: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

428

5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat pula dilakukan atas permintaan :a. seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh)

bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau

b. Dewan Komisaris.6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat

tercatat disertai dengan alasannya.7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada :

a. Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris akan berakhir; atauc. dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan

Perseroan.8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang

Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.9. Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud

pada ayat 4 Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.

10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, maka :a. permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham

sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b Pasal ini.

11. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.

12. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini dan ayat 11 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.

14. Dalam hal ini Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan ayat 11 Pasal ini, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

15. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

16. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

17. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.

19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dan ayat 16 Pasal ini, dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 17 Pasal ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Page 457: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

429

Pasal 24Ketua dan Berita Acara

Rapat Umum Pemegang Saham

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

2. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dengan akta Notaris.

4. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion, jika ada).

Pasal 25Kuorum, Hak Suara dan Keputusan

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua.

c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar ini menentukan lain.

e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.

f. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan.

h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.

2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain

secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6

Pasal ini tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar ini menentukan lain, dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

Page 458: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

430

8. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

10. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 26Penggunaan Laba

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS.

2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

5. Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan dan RUPS menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari yang dianggarkan sehubungan dengan pelampauan target yang ditetapkan, maka selisih tantiem dan bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun yang bersangkutan.

6. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai laba bersih namun menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus dicapai, maka Perseroan dapat memberikan tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.

10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.

12. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.

Page 459: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

431

14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini.

15. Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan dapat meminta pembagian dividen interim.

Pasal 27Penggunaan Dana Cadangan

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku

apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini

dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.

5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.

6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 28Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.2. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan

RUPS.3. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

5. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan huruf h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga, dan keputusan diluar RUPS) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar.

8. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau mengubah status Perseroan menjadi Perseroan terbuka, wajib mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 8 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Page 460: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

432

10. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

11. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, diajukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

Pasal 29Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan huruf h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga, dan keputusan diluar RUPS) mutatis dan mutandis berlaku bagi RUPS yang diatur dalam Pasal ini.

6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 30Pembubaran dan Likuidasi

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e – h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga, dan keputusan diluar RUPS) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk Pembubaran dan Likuidasi.

5. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.

Page 461: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

433

6. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini tidak ditunjuk likuidator.

7. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

8. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

9. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para Likuidator.

11. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini meliputi :a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;c. Pembayaran kepada para kreditor;d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham; dane. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

13. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.

Pasal 31Tempat Tinggal (Domisili) Pemegang Saham

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

Pasal 32Ketentuan-ketentuan Penutup

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

Page 462: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

434

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (”FPPO”) dan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (”FPPSu”) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah dimulai pada tanggal 14 November 2016 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 17 November 2016 pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesan harus mengajukan FPPO dan FPPSu selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditunjuk. Pemesan dapat memperoleh Prospektus, FPPO dan FPPSu sebagaimana dimuat dalam Bab XXII Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Prospektus ini.

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

6. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Tanggal penjatahan Obligasi adalah pada tanggal 18 November 2016.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Laporan Hasil Penawaran Umum yang disampaikan kepada OJK tersebut harus disertai dengan Laporan Penjatahan yang dipersiapkan oleh Manajer Penjatahan sesuai dengan Formulir No. IX.A.7-1 Lampiran Peraturan No. IX.A.7.

Page 463: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

435

Setiap pihak dilarang baik langsung atau tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

7. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal 21 November 2016 pukul 10.00 WIB (in good funds). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal 21 November 2016 pukul 15.00 WIB (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Bahana Securities PT BCA Sekuritas PT Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas

ObligasiCabang : CIMB Niaga Cab. Graha

CIMB NiagaBank Central Asia

Cabang KCKBank CIMB Niaga

Cabang BEJMaybank

Cabang Menteng SentralNomor Rekening

: 800028973500 2050030167 480-0100780009 2283002789

Atas Nama : PT. Bahana Securities PT BCA Sekuritas PT Danareksa Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Sukuk IjarahCabang : CIMB Niaga Syariah Bank BCA Syariah

Cabang JatinegaraBank Muamalat

Cabang SudirmanMaybank Cabang Thamrin

Nomor Rekening

: 860002080100 001-2323556 301-0070250 2-703-000069

Atas Nama : PT. Bahana Securities PT BCA Sekuritas PT Danareksa Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

8. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu 22 November 2016, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Page 464: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

436

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

9. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0053/PO/KSEI/0916 tanggal 13 September 2016 dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-0007/PO-Syrh/KSEI/0916 tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat

Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.

b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.

c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran bunga dan cicilan imbalan ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.

e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan imbalan ijarah serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah yang berhak atas bunga dan cicilan imbalan ijarah adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi atau Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).

f. Hak untuk menghadiri RUPO atau RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO atau Sukuk Ijarah, seluruh Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi atau Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO atau RUPSI.

g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi atau Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

Page 465: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

437

10. Penundaan Masa Penawaran dan Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut

ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan formulir nomor : IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah berakhir karena sebab sebagaimana dalam Pasal 17.1 huruf (a) dan (b) serta Pasal 17.2 huruf (a) dan (b) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, maka Perseroan tidak berkewajiban membayar imbalan jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang harus dibayarkan menurut Pasal 13 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, dalam hal suatu pemesanan Obligasi atau Sukuk Ijarah ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi Pembatalan Penawaran Umum:

a. Jika pesanan Obligasi atau Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan Obligasi atau Sukuk Ijarah paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan Obligasi atau Sukuk Ijarah telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi atau Sukuk Ijarah kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah/Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi atau Cicilan Imbalan Ijarah per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;

d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi atau Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Pembatalan Penawaran Umum maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi atau Sukuk Ijarah;

Page 466: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

438

e. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dari segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah;

f. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

11. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Page 467: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

439

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan emisi Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan emisi Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 adalah PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 1178/CAMS-WA/16 tanggal 9 September 2016 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (due diligence). Wali Amanat mempunyai pejabat penanggungjawab kegiatan perwaliamanatan yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No.1179/CAMS-WA/16 tanggal 9 September 2016.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status

Page 468: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

440

PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Mei 2015 No. 21, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 31 Agustus 2016 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No. DE/XI/2016-5589 tanggal 1 September 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Jumlah SahamNilai Nominal Per

Saham (Rp)

Jumlah NilaiSaham

(Rp)(%)

Modal Dasar 27.000.000.000 500 13.500.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

- PT Mega Corpora 4.026.599.755 500 2.013.299.877.500 57,82- Publik (masing masing di bawah 5%) 2.937.175.451 500 1.468.587.725.500 42,18

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.963.775.206 500 3.481.887.603.000 100,00

Portepel 20.036.224.794 500 10.018.112.397.000

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk tertanggal No. 10 tanggal 12 Mei 2015 dan Akta No. 8 tanggal 15 April 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Yungky SetiawanKomisaris (Independen) : Achjadi RanuwisastraKomisaris : Darmadi SutantoKomisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands

DireksiDirektur Utama : Kostaman ThayibDirektur : Madi Darmadi LazuardiDirektur : Indivara ErniDirektur : YB HariantonoDirektur : Martin MulwantoDirektur : Wiweko ProbojaktiDirektur : Lay Diza LarentieDirektur Independen : Yuni Lastianto

Page 469: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

441

4. KEGIATAN USAHA

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2015 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 345 Cabang.

5. PENGALAMAN BANK MEGA DI PASAR MODAL

A. Wali Amanat (Trustee) :• Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003• Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003• Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003• Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003• Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003• Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003• Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003• Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003• Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003• Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003• Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004• Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004• Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004• Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004• Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004• Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004• Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002• Obligasi Great River International I Tahun 2003• Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004• Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004• Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005• Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005• Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005• Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005• Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005• Obligasi PLN VIII Tahun 2006• Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006• Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006• Obligasi BCA Finance II Tahun 2007

Page 470: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

442

• Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002• Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004• Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004• Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007• Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007• Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007• Obligasi I BNI Securities Tahun 2007• Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007• Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007• Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007• Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007• Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007• Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007• Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007• Obligasi IV Adhi Tahun 2007• Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007• Obligasi Japfa I Tahun 2007• Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000• Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002• Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003• Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007• Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007• Obligasi II Danareksa Tahun 2007• Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007• Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008• Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008• Obligasi V Bank DKI Tahun 2008• Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008• Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004• Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008• Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008• Obligasi III Danareksa Tahun 2008• Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008• Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008• Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008• Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009• Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009• Obligasi IV Danareksa Tahun 2009• Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009• Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009• Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009• Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009• Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009• Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009• Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009• Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009• Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009• Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006• Obligasi SMS Finance I Tahun 2009• Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009• Obligasi BCA Finance III Tahun 2010• Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010• Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002• Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003• Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006• Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007• Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010

Page 471: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

443

• Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010• Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010• Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010• Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010• Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10 • Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga• Obligasi V Danareksa Tahun 2010• Obligasi VII bank bjb Tahun 2011• Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011• Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011• Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011• Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011• Obligasi MNC Securities II Tahun 2011• Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011• Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011• Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011• Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011• Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011• Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011• Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011• Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011• Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012• Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012• Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 • Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012• Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012• Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012• Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 • Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 • Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012• Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012• Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012• Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012• Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012• Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012• Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012• Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012• Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012• Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap• Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012• Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013• Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013• Obligasi TPS Food I Tahun 2013• Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013

Page 472: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

444

• Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013• Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013• Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013• Obligasi II PNM Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S• Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014• Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014• Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014• Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014• Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014• Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014• Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014• Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T• Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014• Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014• Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014• Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015• Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015• Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015• Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015• Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015• Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015• Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015• Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015• Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015• Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015• Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015• Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015• Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015• Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2016• Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016• Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016• Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016• Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016• Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016• Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016• Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016• Obligasi II Intiland Development Tahun 2016• Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016• Obligasi Berkelanjutan II Medgo Energi Internasional Tahap I Tahun 2016• Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016• Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016

B. Agen Jaminan (Security Agent) :• Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 • Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005• Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004• Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002• Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004• Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004• Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007

Page 473: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

445

• Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008• Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004• Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 • Obligasi TPS Food I Tahun 2013• Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 • Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4, dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah: a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Ijarah, baik di dalam maupun di

luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Sukuk Ijarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf b sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Sukuk Ijarah dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi/Sukuk Ijarah telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi/Sukuk Ijarah;

c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Sukuk Ijarah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Sukuk Ijarah, dan

d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. PENGGANTI WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut :a. Ijin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal; c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai

kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;

e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Sukuk Ijarah dan/atau keputusan RUPO/RUPSI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi/Sukuk Ijarah;h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali

Amanat;i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan

No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan;

8. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting PT Bank Mega Tbk dan entitas anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mega dan entitas anaknya per tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen PT Bank Mega Tbk sesuai dengan

Page 474: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

446

Standar Akutansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & young Global limited) dengan partner penanggung jawab adalah Yasir, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Instititut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sebaga imana tercantum dalam laporannya tanggal 18 Maret 2016.

PT BANK MEGA Tbk.NERACA

Per 31 Desember 2015 dan 2014

(dalam jutaan Rupiah)

POS-POS31 Desember

2015 2014ASETKas 1.093.626 1.274.528Giro pada Bank Indonesia 4.546.084 4.532.318Giro pada bank lain

Pihak berelasi 11.125 2.747 Pihak ketiga 268.401 444.892

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Pihak berelasi 570.000 120.000 Pihak ketiga 8.102.779 8.973.752

Efek-efek Pihak berelasi 319.540 319.380 Pihak ketiga 10.224.566 13.467.300

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Pihak berelasi 360.313 0 Pihak ketiga 3.420.822 432.714Tagihan derivatif 43.660 8.104

Kredit yang diberikan Pihak berelasi 294.109 325.712 Pihak ketiga 32.164.192 33.354.078 Pendapatan bunga yang ditangguhkan (60.185) (65.431) Total 32.398.116 33.614.359 Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai (649.644) (472.178)

Kredit yang diberikan - neto 31.748.472 33.142.181Tagihan akseptasi 489.215 554.725Aset pajak tangguhan 26.306 - Aset tetap 6.828.671 3.188.143

Dikurangi : Akumulasi penyusutan (1.059.798) (1.357.821)

Aset tetap - neto 5.768.873 1.830.322Aset lain-lain - neto

Pihak berelasi 6.010 5.329 Pihak ketiga 1.225.378 1.474.168

TOTAL ASET 68.225.170 66.582.46031

Page 475: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

447

(dalam jutaan Rupiah)

POS-POS31 Desember

2015 2014LIABILITAS DAN EKUITASLIABILITASLiabilitas segera 558.656 654.079Simpanan dari nasabahGiro

Pihak berelasi 1.178.083 647.153 Pihak ketiga 3.933.535 4.887.598

Tabungan Pihak berelasi 382.138 469.738 Pihak ketiga 9.611.370 10.182.364

Deposito berjangka Pihak berelasi 1.827.404 3.757.466 Pihak ketiga 32.807.142 31.077.556

Simpanan dari bank lain Pihak berelasi 6.974 28.292 Pihak ketiga 1.697.754 2.762.283

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 2.380.347 3.818.632Liabilitas derivatif 23.734 2.149Utang pajak penghasilan 62.734 5.337Utang akseptasi 489.215 554.725Pinjaman yang diterima 1.208.945 92.888Liabilitas pajak tangguhan - 50.868Liabilitas imbalan pasca kerja 255.207 271.661Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain

Pihak berelasi 3.401 31.815 Pihak ketiga 281.336 318.329

TOTAL LIABILITAS

EKUITASModal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham

Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 3.481.888 3.481.888

Tambahan modal disetor 2.048.761 2.048.761Cadangan umum 1.281 1.043Saldo laba 2.017.621 1.065.088Penghasilan komprehensif lain 3.967.644 372.747TOTAL EKUITAS 11.517.195 6.969.527TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 68.225.170 66.582.460

Page 476: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

448

PT BANK MEGA Tbk.LAPORAN LABA RUGI

Per 31 Desember 2015 dan 2014

(dalam jutaan Rupiah) POS-POS 31 Desember 2015 2014PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONALPendapatan bunga 6.458.281 5.978.672Beban bunga (3.155.463) (3.233.623)PENDAPATAN BUNGA - NETO 3.302.818 2.745.049PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYAProvisi dan komisi 1.530.291 1.349.396Keuntungan penjualan efek-efek - neto 350.280 - Keuntungan transaksi mata uang asing - neto 32.746 28.299Lain-lain 21.514 18.659Total pendapatan operasional lainnya 1.934.831 1.396.354BEBAN OPERASIONAL LAINNYAKerugian penjualan efek-efek - neto - (10.001)Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto (87.986) (6.138)Provisi dan komisi (23.877) (18.879)Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto (978.308) (666.414)Beban umum dan administrasi (1.859.154) (1.696.517)Beban karyawan (1.109.425) (1.137.049)Total beban operasional lainnya (4.058.750) (3.534.998)PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO 1.178.899 606.405PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO 59.870 52.601LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 1.238.769 659.006BEBAN PAJAK - NETO (185.998) -90.947LABA TAHUN BERJALAN 1.052.771 568.059Penghasilan komprehensif lain :Pos-posyangtidakakandireklasifikasikelabarugi:Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto (766) (20.045)Surplus revaluasi aset tetap - neto 3.922.827 - Posyangakandireklasifikasikelabarugi:(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto (327.164) 238.932TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 4.647.668 786.946LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) 151 82

PT Bank Mega Tbk. DireksiS.E&O.

Alamat:PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega Lantai 16Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A

Jakarta 12790Telepon : (021) 79175000Faksimili : (021) 7990720

Up. : Capital Market Services Division

Page 477: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

449

XXI. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada bukan Hari Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek IndonesiaGedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lantai 5

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Tel. (021) 529-91099Faks. (021) 529-91199

Page 478: ap1.co.id · obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, ... keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan

450

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DANPENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Bahana Securities(Terafiliasi)

Graha CIMB Niaga, Lantai 19Jl. Jend. Sudirman Kav.58

Jakarta 12190Telp. (021) 2505081Faks.(021) 5225869

Email: [email protected]:

www.bahana.co.id

PT BCA SekuritasMenara BCA Lantai 41,

Grand IndonesiaJl. MH. Thamrin No. 1

Jakarta 10310Tel. (021) 2358 7222

Fax. (021) 2358 7290 / 7300 / 7250

Email: [email protected] :

www.bcasekuritas.co.idU.P.: Divisi Corporate Finance

PT Danareksa Sekuritas(Terafiliasi)

Gedung DanareksaJl. Medan Merdeka Selatan

No. 14Jakarta 10110, Indonesia

Tel. (021) 29 555 777Fax. (021) 350 1724 / 1725

Email: [email protected]

Website : www.danareksa.comU.P.: Divisi Investment Banking

PT Mandiri Sekuritas(Terafiliasi)

Plaza Mandiri Lantai 28Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190Tel. (021) 526 3445Fax. (021) 526 3507

Email: [email protected] :

www.mandirisekuritas.co.idU.P.: Divisi Investment Banking


Top Related