LATIHAN KELOMPOK

1. Dokumen Sumber untuk membukukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kejadian mobil dinas kantor X yang hilang di rumah Rapino, Ak (auditor pemerintah dari kantor X) adalah : a. Laporan atas hilangnya mobil dinas dari Kepolisian dan BAP_nya b. Surat keberatan dari Rapino,Ak ke kantor X c. Surat Pembebanan TGR dari Kepala Kantor X kepada Rapino,Ak b. SP2D LS gaji Rapino,Ak dilampiri kesanggupan pemotongan gaji untuk ansuran TGR

2. Transaksi Non Kas yang terjadi hanya di SKPKD dan tidak terjadi di SKPD adalah: a. Koreksi kesalahan pencatatan b. Penyesuaian akhir tahun dan jurnal penutup c. Penambahan dan pengurangan hutang jangka panjang d. Pengakuan aset tetap

3. Pada bulan Mei 2012, Rapino,Ak melakukan audit laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran

2011. Terjadi salah pembukuan di tahun anggaran 2011 yaitu; belanja untuk pembelian perabot kantor (asset tetap) sebesar Rp 99.000.000,00 dengan SP2D LS. Jurnal yang dibuat oleh SKPD tersebut sebagai berikut: Debet Belanja perjalan dinas Rp 99.000.000,00 Kredit R/K PPKD Rp 99.000.000,00 Rapino,Ak berkeyakinan memadai bahwa kesalahan tersebut tidak mempengaruhi posisi kas. Atas kondisi tersebut yang harus dilakukan oleh Rapino, Ak adalah: a. Tidak perlu mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011

belum terbit b. Tidak perlu mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011

sudah terbit c. Mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011 sebagai

berikut: Debet : Perabot kantor Rp 99.000.000,00 Kredit : Diinvestasikan pada Aset Tetap Rp 99.000.000,00

d. Mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011 sebagai berikut: Debet : Perabot kantor Rp 99.000.000,00 Kredit : Belanja Perjalanan Dinas Rp 99.000.000,00

4. Pada bulan November 2011, Rapino,Ak melakukan audit laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011 secara interim (laporan keuangan belum selesai). Terjadi salah pembukuan di tahun anggaran 2011 yaitu; belanja untuk pembelian perabot kantor (asset tetap) sebesar Rp 99.000.000,00 dengan SP2D LS. Jurnal yang dibuat oleh SKPD tersebut sebagai berikut: Debet Belanja perjalan dinas Rp 99.000.000,00 Kredit R/K PPKD Rp 99.000.000,00 Atas kondisi tersebut yang harus dilakukan oleh Rapino, Ak adalah: a. Tidak perlu mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011

belum terbit b. Mengusulkan jurnal koreksi tahun anggaran 2011 sebagai berikut:

Debet : Belanja Modal Rp 99.000.000,00 Kredit : Belanja Perjalanan Dinas Rp 99.000.000,00 Debet : Perabot kantor Rp 99.000.000,00 Kredit : Diinvestasikan pada Aset Tetap Rp 99.000.000,00

c. Tidak perlu mengusulkan jurnal koreksi karena hanya akan menambah potensi masalah dengan auditee d. Mengusulkan jurnal koreksi tahun anggaran 2011 sebagai berikut:

Debet : Perabot kantor Rp 99.000.000,00 Kredit : Diinvestasikan pada Aset Tetap Rp 99.000.000,00

5. Prosedur yang tidak tepat yang dilaksanakan dalam pemeriksaan akun kas adalah:

a. Auditor melakukan pemeriksaan fisik kas (opname cash) b. Auditor membuat surat konfirmasi langsung kepada bank untuk meminta rekening koran dan bank

statement dari entitas yang diperiksa c. Auditor menganalisis atas mutasi kredit dan debet rekening koran d. Auditor menganalisis nota kredit dan nota debet dari bank

6. Dalam pemeriksaan, apabila diperoleh indikasi adanya ketidakpatutan (abuse) dan secara signifikan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, maka berikut ini adalah langkah yang dilakukannya, KECUALI:

a. Pemeriksa harus memperluas langkah dan prosedur pemeriksaan. b. Menentukan apakah ketidakpatutan (abuse) memang benar-benar terjadi. c. Apabila memang benar-benar terjadi, pemeriksa harus menentukan pengaruhnya terhadap hasil

pemeriksaan. d. Melakukan penyegelan tempat-tempat yang diduga kuat berisi bukti terjadinya abuse tersebut

7. Kegiatan pengujian terinci TERHADAP SIKLUS BELANJA merupakan tahapan: a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pelaporan d. Pengujian substantif atas saldo

8. Dokumen asli terkait dengan transaksi belanja, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, merupakan

bukti yang: a. Cukup b. Relevan c. Kompeten d. Material

9. Diantara bukti di bawah ini, bukti yang paling kuat bagi pemeriksa dalam mengambil simpulan adalah:

a. Bukti eksternal yang valid b. Bukti permintaan keterangan yang dibubuhi materai yang cukup c. Bukti lisan yang dituangkan dalam kertas kerja yang dibubuhi materai d. Dokumen asli dan formil yang dihasilkan oleh organisasi auditee

10. Dalam pengujian terhadap biaya perjalanan, pemeriksa melakukan perhitungan rata-rata biaya perjalanan per

hari perjalanan untuk seluruh pegawai dan kemudian memeriksa bukti perjalanan dari pegawai-pegawai yang memiliki rata-rata biaya perjalanan yang tinggi. Prosedur tersebut menggambarkan jenis bukti: a. Dokumentasi dan fisik b. Analisitikal dan fisik c. Dokumentasi dan analitikal d. Fisik dan kesaksian

11. Pemeriksa mempelajari flow chart sistem pengendalian intern yang dibuat oleh manajemen. Flow chart

tersebut merupakan bukti: a. bukti fisik, b. dokumentasi, c. kesaksian (testimonial) dan

d. analisis. 12. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, diketahui bahwa jumlah penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2011 jauh melebihi kebutuhan normal seluruh kendaraan angkutan umum dan kendaraan pribadi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Prosedur pemeriksaan yang relevan dengan hasil pemeriksaan ini adalah: a. Observasi fisik b. Konfirmasi c. Prosedur analitis d. Penghitungan ulang

13. Pada saat digunakan metode sampling, konsep informasi yang cukup (sufficient) mengharuskan agar sampel yang dipilih memberikan:

a. Reasonable assurance bahwa sampel telah mewakili populasi. b. Bukti yang terbaik telah diperoleh secara reasonable. c. Reasonable assurance bahwa bukti memiliki hubungan yang logis dengan tujuan penugasan. d. Absolute assurance bahwa sampel telah mewakili populasi.

14. Dalam pengujian atas siklus belanja, pemeriksa melakukan penelusuran dari buku besar belanja ke bukti Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Langkah tersebut bertujuan untuk menguji: a. Existence or occurrence b. Completeness c. Valuation or allocation d. Presentation and disclosure

15. Auditor menghitung ulang seluruh belanja yang terkait dengan cost of acquisition aset tetap dalam pengujian substantif. Hal tersebut mencerminkan auditor akan meyakini asersi manajemen : a. Keberadaan b. Kelengkapan c. Hak dan kewajiban d. Penilaian dan pengalokasian

16. Dalam pengujian substantif auditor menggunakan teknik audit pemeriksaan fisik aset tetap. Hal tersebut mencerminkan auditor akan meyakini asersi manajemen : a. Keberadaan b. Kelengkapan c. Hak dan kewajiban d. Penilaian dan pengalokasian

17. Auditor melakukan trasir penerimaan pajak hiburan, dari dokumen surat setoran menuju LRA. Hal tersebut

mencerminkan auditor akan meyakini asersi manajemen: a. Keberadaan b. Kelengkapan c. Hak dan kewajiban d. Penilaian dan pengalokasian

18. Pemeriksa memeriksa Surat Perintah Membayar (SPM) untuk menguji apakah SPM telah ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang. Pengujian tersebut dilakukan dengan metode sampling: a. Sampling variabel b. Sampling atribut c. Sampling satuan mata uang d. Pengujian pengendalian intern

19. Pemeriksa memeriksa Surat Perintah Kerja (SPK) untuk menguji apakah harga satuan barang telah sesuai

dengan standar harga. Pengujian tersebut dilakukan dengan metode sampling: a. Sampling variabel b. Sampling atribut c. Pengujian substantive d. Pengujian pengendalian intern

20. Pemeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah harus meyakini bahwa realisasi atas belanja modal tidak

melebihi anggaran. Dokumen pemeriksaan yang relevan untuk pemeriksaan ini adalah: a. DIPA b. SPM c. SSPB d. SSBP

21. Pemeriksa menemukan indikasi perjalanan dinas fiktif pada suatu instansi pemerintah. Teknik pemeriksaan yang paling efektif untuk membuktikan indikasi tersebut adalah a. Penelitian atas Daftar Nominatif Perjalanan Dinas b. Pengecekan daftar absensi pegawai dengan tiket pesawat c. Konfirmasi manifes pesawat kepada maskapai d. Pengecekan boarding pass dengan tiket pesawat

22. BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2010 yang mencantumkan nilai Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp995 triliun. Nilai pendapatan tersebut termasuk didalamnya Pendapatan PBB sebesar Rp28 triliun. BPK menetapkan tingkat materialitas sebesar 1% dari total Pendapatan Negara dan Hibah. Berdasarkan keterangan tersebut, berapa nilai planning materiality dan tollerable error untuk akun yang telah disebutkan? a. Planning materiality Rp0,28 triliun dan tollerable error Rp9,95 triliun b. Planning materiality Rp9,95 triliun dan tollerable error Rp280 miliar c. Planning materiality Rp9,95 miliar dan tollerable error Rp2,8 triliun d. Planning materiality Rp2,8 triliun dan tollerable error Rp9,95 triliun

23. Pernyataan yang benar mengenai komunikasi pemeriksa:

a. Komunikasi yang dilakukan pemeriksa tidak perlu didokumentasikan. b. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan bentuk, isi, dan

intensitas komunikasi. c. Pemeriksa dapat mengkomunikasikan sebagian kecil indikasi temuan pemeriksaan kepada pihak di luar

entitas yang diperiksa tanpa sepengetahuan pihak manajemen entitas. d. Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, pemeriksa tidak perlu menjelaskan alasan

pemeriksaan dihentikan.

24. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan tanggungjawab pemeriksa dalam hal penyimpangan, kecurangan (fraud), dan ketidakpatutan (abuse): a. Pemeriksa harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi penyimpangan, kecurangan (fraud), dan

ketidakpatutan (abuse). b. Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi

salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan

c. Pemeriksa harus mengikuti pelatihan yang memadai untuk mendeteksi penyimpangan, kecurangan (fraud), dan ketidakpatutan (abuse).

d. Tanggungjawab utama pemeriksa adalah mendeteksi penyimpangan, kecurangan (fraud), dan ketidakpatutan (abuse).

25. Pemeriksa harus melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Beberapa contoh kondisi yang dapat dilaporkan adalah:

I. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian yang layak. II. Tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau output

dari suatu sistem. III. Tidak digunakannya sistem aplikasi komputer yang terintegrasi secara on-line.

a. II dan III b. I dan III c. I dan II d. I, II, III

26. Kantor Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh membangun rumah yang setelah jadi akan diserahkan

kepada masyarakat. Terhadap rumah-rumah yang dibangun tersebut, BRR akan melaporkan di neraca sebagai: a. Aset tetap, sebagai gedung dan bangunan b. Tidak dicantumkan dalam neraca, namun cukup dilaporkan di catatan atas laporan keuangan c. Aset lancar, sebagai persediaan d. Aset tetap, sebagai konstruksi dalam pengerjaan, apabila di akhir tahun rumah tersebut belum selesai

27. Satker Inspektorat Provinsi melakukan pembelian software Audit Command Language (ACL). Bagaimana penyajiannya dalam neraca? a. Sebagai persediaan b. Sebagai aset tetap c. Sebagai aset lain-lain d. Tidak disajikan di neraca

28. Satker di Kementerian Pertanian memiliki hewan dan tanaman yang digunakan untuk pusat penelitian. Hewan

tersebut dilaporan dalam neraca sebagai: a. Persediaan b. Aset tetap c. Aset tetap lainnya d. Aset lain-lain

29. Transaksi Non Kas yang terjadi hanya di SKPKD dan tidak terjadi di SKPD adalah: e. Koreksi kesalahan pencatatan f. Penyesuaian akhir tahun dan jurnal penutup g. Penambahan dan pengurangan hutang jangka panjang h. Pengakuan aset tetap

30. Dibawah ini pihak-pihak yang akan diminta keterangan oleh auditor terkait dengan pemeriksaan belanja

daerah, KECUALI: a. Bendahara Penerimaan b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

31. Pada waktu melaksanakan pemeriksaan atas belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, jenis belanja daerah yang paling tidak mungkin dijumpai adalah: a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Bunga

32. Dokumen berikut akan diminta oleh auditor sewaktu melakukan pemeriksaan belanja daerah, kecuali: a. Surat Perintah Membayar (SPM) b. Surat Perintah Pemindahan Dana (SP2D) c. Surat Tanda Setoran (STS) d. Nota Debet

33. Dibawah ini langkah pemeriksaan belanja daerah pada tahap pelaksanaan, kecuali: a. Penilaian risiko b. Pengujian atas sistem pengendalian intern c. Pengujian substantif atas transaksi d. Pengujian terinci atas saldo

34. Dokumen Sumber yang paling kuat untuk menguji keterjadian transaksi penambahan asset melalui hibah asset tetap adalah: c. Bukti memorial yang dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima 100% atau pertama atau Provisional

hand over d. Bukti memorial yang dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Hibah e. SP2D LS dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Hibah f. SP2D GU dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Hibah

35. Dokumen Sumber yang paling relevan untuk membukukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kejadian mobil

dinas kantor X yang hilang di rumah seorang pegawai, adalah : a. Laporan atas hilangnya mobil dinas dari Kepolisian dan BAP_nya b. Surat keberatan dari pegawai ybs kepada kantor X c. SP2D LS gaji pegawai ybs, dilampiri kesanggupan pemotongan gaji untuk ansuran TGR d. Surat Pembebanan TGR dari Kepala Kantor X kepada pegawai ybs.

36. Belanja yang dapat dilakukan sebelum Rancangan Perda ttg APBD disahkan & ditempatkan dlm Lembaran Daerah adalah:

a. Belanja modal b. Belanja barang c. Belanja social d. Belanja gaji

37. Dalam penyelesaian tahap akhir pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksa akan melakukan reviu terhadap

hal-hal berikut: a. Tunggakan pajak b. Kewajiban satuan kerja kepada pegawai dan supplier c. Bukti kepemilikan aset tetap d. Contingent liability

38. Salah satu jenis subsequent event adalah: a. Peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak tercermin

pada laporan keuangan pada tanggal neraca, dan padahal peristiwa tersebut terjadi sebelum tanggal neraca

b. Peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan

c. Peristiwa-peristiwa penting yang dialami suatu entitas pada tanggal sebelum laporan keuangan dicetak d. Peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal

neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan

39. Yang akan direviu oleh pemeriksa dalam kegiatan penyelesaian penugasan, kecuali: a. Kewajiban kontinjensi. b. Kontrak/komitmen jangka panjang. c. Kejadian setelah tanggal neraca. d. Pengujian akhir atas SPI

40. Temuan pemeriksaan biasanya terdiri dari unsur:

a. Kondisi, kriteria, akibat, dan sebab b. Kondisi, kriteria, akibat, sebab, dan tanggapan c. Kondisi, kriteria, akibat, sebab, dan rekomendasi d. Kondisi, kriteria, akibat, sebab, tanggapan, dan rekomendasi

41. Dalam situasi temuan terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, unsur

temuan pemeriksaan dapat terdiri dari: a. Kondisi, kriteria b. Kondisi, akibat dan sebab. c. Kondisi, kriteria, dan akibat d. Kondisi, kriteria, akibat, dan sebab

42. Berikut ini adalah kondisi-kondisi yang dapat mengindikasikan risiko terjadinya kecurangan, KECUALI:

a. Kasus dimana pegawai cenderung menolak liburan atau menolak promosi. b. Dokumen-dokumennya hilang atau tidak jelas, atau manajemen selalu menunda memberikan informasi

tanpa alasan yang jelas. c. Informasi yang salah atau membingungkan. d. Banyak kesalahan input yang dilakukan oleh pegawai baru

43. Rekomendasi yang paling baik adalah rekomendasi yang:

a. Dapat mencegah terjadinya kondisi, kriteria, sebab, dan akibat b. Dapat mencegah terulangnya kejadian yang tergolong kondisi

c. Dapat mencegah terulangnya kejadian yang tergolong sebab d. Dapat mencegah terulangnya kejadian yang tergolong akibat

44. Temuan pemeriksaan biasanya terdiri dari unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab, namun demikian, unsur yang dibutuhkan untuk sebuah temuan pemeriksaan tergantung seluruhnya pada tujuan pemeriksaannya. Pernyataan yang tidak tepat adalah: a. Kondisi adalah gambaran tentang situasi entitas sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan keuangan. b. Kriteria adalah standar ukuran harapan mengenai apa yang seharusnya terjadi, praktik terbaik, dan

benchmarks. c. Akibat; memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan pengaruh dari perbedaan antara

apa yang ditemukan pemeriksa (kondisi) dan apa yang seharusnya (kriteria). d. Sebab; memberikan bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber perbedaan antara

kondisi dan kriteria.

45. Auditor menjumpai kondisi bahwa nilai persediaan yang ada di laporan keuangan pemda ABC tahun 2012 diperoleh dengan metode FIFO. Hal tersebut tidak sesuai dengan SAP dan mencerminkan pelanggaran asersi manajemen : a. Keberadaan b. Kelengkapan c. Hak dan kewajiban d. Penilaian dan pengalokasian

46. Berikut adalah pernyataan yang tidak benar atas tanggapan dari pejabat auditee: a. Dibuat setelah konsep temuan Pemeriksaan tersebut disampaikan oleh ketua tim pemeriksa b. Dibuat tertulis dan resmi c. Diungkap dalam Temuan Pemeriksaan atas laporan keuangan pihak yang terperiksa. d. Tidak perlu diungkap dalam Temuan Pemeriksaan atas laporan keuangan pihak yang terperiksa

47. Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan menurut SPKN terdiri dari: a. Laporan opini dan temuan hasil pemeriksaan b. Laporan opini dan surat representasi c. Laporan opini dan laporan penilaian kinerja d. Laporan opini, laporan sistem pengendalian intern, dan laporan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku 48. Di bawah ini adalah langkah-langkah dalam pelaporan hasil pemeriksaan:

1 Perolehan surat representasi 2Penyampaian konsep LHP kepada pejabat berwenang 3 Penyusunan konsep LHP 4 Pembahasan konsep LHP dengan pejabat berwenang 5Penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP Urutan yang benar adalah: a. 3-2-4-1-5 b. 1-2-3-4-5 c. 1-3-2-4-5 d. 3-4-2-5-1

49. Opini pemeriksa dalam pemeriksaan laporan keuangan dapat berupa:

a. Wajar dan tidak wajar b. Wajar, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat c. Wajar tanpa pengecualian standar, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan

pendapat

d. Wajar tanpa pengecualian standar, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat

50. Apabila pemeriksa meragukan keberlangsungan usaha (going concern) suatu entitas, maka pemeriksa akan

memberikan opini: a. Wajar tanpa pengecualian b. Wajar dengan pengecualian c. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan d. Tidak memberikan pendapat

51. Kondisi di bawah ini menyebabkan pemeriksa tidak dapat memberikan opini WTP (wajar tanpa pengecualian):

a. Adanya pembatasan ruang lingkup yang material, adanya penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum yang material, dan pemeriksa tidak independen yang material

b. Adanya pembatasan ruang lingkup, adanya penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan pemeriksa tidak independen

c. Adanya pembatasan ruang lingkup yang material dan adanya penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum yang material

d. Adanya pembatasan ruang lingkup yang material, adanya penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum yang material, dan pemeriksa tidak independen

52. Kondisi yang PASTI menyebabkan pemeriksa tidak dapat memberikan opini WTP adalah:

a. Adanya pembatasan ruang lingkup b. Adanya penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum c. Pemeriksa tidak independen d. Adanya kecurangan yang ditemukan oleh Auditor

53. Salah satu opini terhadap kewajaran atas Laporan Keuangan adalah menolak memberikan pendapat atau tidak

dapat menyatakan pendapat atau disebut: a. disclaimer opinion b. qualified opinion c. adverse opinion d. nonqualified opinion

54. Kewajiban potensial dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas disebut sebagai a. Kewajiban subsequent event b. Kewajiban entitas c. Kewajiban kontinjensi d. Kewajiban jenis accrued liabilities

55. Dalam Laporan hasil pemeriksaan, yang harus termuat dalam Gambaran Umum Pemeriksaan antara lain,

kecuali: a. dasar hukum pemeriksaan b. tujuan pemeriksaan c. sasaran pemeriksaan d. tindak lanjut atas temuan pemeriksaan periode sebelumnya

56. Berikut ini adalah pernyataan yang SALAH mengenenai pelaporan tentang kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan: a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan

keuangan, dimuat dalam laporan atas kepatuhan.

b. Apabila pemeriksa tidak menemukan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksa tidak menerbitkan laporan atas kepatuhan.

c. Apabila pemeriksa menerbitkan laporan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus memuat suatu paragraf yang merujuk kepada laporan tersebut.

d. Apabila pemeriksa tidak menemukan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksa tetap harus menerbitkan laporan atas kepatuhan yang menyatakan tidak ada penyimpangan yang ditemukan oleh pemeriksa.

57. Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada criteria sebagai berikut, kecuali:

a. Kesesuaian dengan standar pemeriksaan keuangan negara b. Kecukupan pengungkapan c. Kepatuhan perundang-undangan d. Efektivitas sistem pengendalian intern

58. Apabila dalam pemeriksaan terdapat kelemahan sistem pengendalian intern yang berdampak sangat material

dan terdapat pembatasan ruang lingkup pemeriksaan, maka opini yang diberikan atas laporan keuangan entitas tersebut adalah:

a. Tidak wajar b. Tidak memberikan pendapat c. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas d. Wajar dengan pengecualian

59. Paragraf kedua dalam opini laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan antara lain berisi tentang: a. Standar pemeriksaan b. Dasar pemeriksaan c. Tanggung jawab pemeriksa kecuali untuk opini tidak dapat menyatakan pendapat d. Tanggung jawab penyusunan laporan keuangan

60. Tanggal penandatanganan opini laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan sesuai dengan:

a. Tanggal mulainya pelaksanaan pemeriksaan b. Tanggal selesainya pelaksanaan pemeriksaan (pekerjaan lapangan) c. Tanggal mulainya pelaporan pemeriksaan d. Tanggal selesainya pelaporan pemeriksaan

61. Berikut ini adalah beberapa uraian terkait pengertian transaksi non kas, kecuali:

a. Transaksi ekonomi yang timbul sebagai ikutan dari adanya transaksi kas. b. Ditatausahakan (dibukukan) ketika kejadian tersebut timbul. c. Pembukannya bertujuan agar neraca dan LRA disajikan dengan menggunakan basis akrual d. Pembukannya bertujuan agar neraca disajikan dengan menggunakan basis akrual.

62. Jangka waktu BPK untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada stakeholders adalah:

a. 1 bulan setelah menerima laporan keuangan unaudited dari entitas yang diperiksa b. 2 bulan setelah menerima laporan keuangan unaudited dari entitas yang diperiksa c. 3 bulan setelah menerima laporan keuangan unaudited dari entitas yang diperiksa d. 5 bulan setelah menerima laporan keuangan unaudited dari entitas yang diperiksa

63. Stakeholder laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

a. DPR b. DPD c. DPRD

d. Semua benar

64. Yang bukan termasuk jenis Transaksi Non Kas adalah: a. Pengakuan atas penambahan atau pengurangan investasi b. Pengakuan atas penambahan atau pengurangan aset tetap c. Pengakuan atas penambahan atau pengurangan kewajiban d. Pengakuan atas penambahan atau pengurangan gaji dan tunjangan

65. Diantara dokumen Sumber dari transaksi penambahan asset melalui hibah asset tetap adalah:

g. Bukti memorial yang dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima 100% atau pertama atau Provisional hand over

h. Bukti memorial yang dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Hibah i. SP2D LS dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Hibah j. SP2D GU dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Hibah

ESSAY

1. Pemeriksaan keuangan Bendahara Pengeluaran di Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kesehatan.

a. Akun-akun pada laporan keuangan Kementerian Kesehatan yang akan terpengaruh jika auditor menemukan penyimpangan signifikan pada pengelolaan keuangan dan administrasi di para Bendahara Pengeluaran:

Kas

Belanja yang terkait dengan dana yang dikelola oleh Bendahara, misalnya belanja barang, belanja modal, belanja pegawai.

Pos-pos neraca yang merupakan akibat dari terjadinya belanja, misalnya Aset Tetap, dan Persediaan,

Pos-pos dalam Laporan Arus Kas yang terkait dengan belanja tersebut Alasannya: Bendahara Pengeluaran adalah pengelola kas dan merupakan muara bagi seluruh pengeluaran kas. Oleh karenanya, permasalahan yang terjadi di bendahara pengeluaran akan mempengaruhi kewajaran saldo kas, serta akun-akun yang terkait dengan transaksi pengeluaran kas, baik di neraca maupun di laporan arus kas.

b. Uraian singkat langkah-langkah audit atas eksistensi Kas dan Transaksi Kas Bendahara Pengeluaran:

Minimal mahasiswa dapat mengilustrasikan bahwa ia harus menutup buku kas umum, meakukan kas opname, mencocokkan transaksi di BKU dengan dokumen pendukung, dan menguji rekonsiliasi antara catatan kas dengan rekening koran.

c. Contoh salah satu format kertas kerja pemeriksaan yang relevan untuk pengujian eksistensi yang seharusnya dibuat oleh Pemeriksa:

Minimal mahasiswa dapat memberikan contoh satu buah kertas kerja saja, misalnya Berita Acara Pemeriksaan Kas, Lead schedule transaksi atau saldo-saldo Kas, Rekonsiliasi Kas-Bank, dsb.

2. Pemeriksaan Belanja Modal di Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari pemeriksaan laporan

keuangan Kementerian Kesehatan. a. Akun-akun pada laporan keuangan Kementerian Kesehatan yang akan terpengaruh jika auditor

menemukan penyimpangan signifikan pada Belanja Modal:

Aset Tetap

Pajak-pajak terkait

Kas

Utang

Ekuitas Dana Investasi

Pos-pos dalam Laporan Arus Kas yang terkait dengan belanja tersebut Alasannya: Kesalahan/penyimpangan atas transksi Belanja Modal akan mempengaruhi kewajaran saldo kas (dan/atau Utang), Pajak terkait, serta akun akibat jurnal colorari-nya. Akun-akun pada laporan arus kas tentu juga terpengaruh (Akun Pengeluaran Kas untuk Investasi) .

b. Uraian singkat langkah-langkah audit atas completeness yang terkait dengan Belanja Modal:

Minimal mahasiswa dapat mengilustrasikan bahwa ia harus mengidentifikasi sumber data atau dokumen yang dapat dijadikan rujukan mengenai besaran populasi transaksi. Berdaarkan data yang mencerminkan populasi transaksi belanja modal tersebut, ia membandingkan dengan yang tercatat dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

c. Contoh salah satu format kertas kerja pemeriksaan yang relevan untuk pengujian eksistensi yang seharusnya dibuat oleh Pemeriksa:

Minimal mahasiswa dapat memberikan contoh satu buah kertas kerja saja, misalnya kertas kerja yang menunjukan telah dibandingkannya daftar yang mencerminkan populasi dengan catatan / laporan belanja modal.

3. Sebutkan jenis-jenis transaksi non kas yang ada di SKPD dan SKPKD?

4. Setelah melaksanakan evaluasi sistem pengendalian intern, Anda mengetahui bahwa penghitungan fisik

kas akhir tahun tidak pernah dilaksanakan. Menurut buku kas umum, saldo kas pada tanggal penutupan

yaitu tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp15.000.000,00. Menurut bukti setor yang Anda

dapatkan, bendahara hanya menyetor uang sebanyak Rp6.000.000,00. Ketika selisih tersebut Anda

mintakan keterangan, bendahara menyatakan bahwa buku kas belum mencatat beberapa pengeluaran

dengan total sebesar Rp 9.000.000,00. Dia berjanji akan memperbaiki kesalahan tersebut.

Penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama tahun anggaran berikut, pada hari tersebut terjadi juga

transaksi penerimaan dari berbagai sumber dan pengeluaran. Anda memutuskan melakukan pengujian

substantif dengan menganalisis berapa saldo kas yang sebenarnya. Data yang Anda dapatkan dari buku

dan berbagai bukti pengeluaran secara lengkap hingga tanggal 28 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

Penerimaan:

Tanggal 1 Jan s.d. 31 Jan 2012 Rp 14.000.000,00

Tanggal 1 Feb s.d. 28 Feb 2012 Rp 12.500.000,00

Pengeluaran:

Tanggal 1 Jan s.d. 31 Jan 2012 Rp 18.000.000,00

Tanggal 1 Feb s.d. 28 Feb 2012 Rp 10.500.000,00

Pada tanggal 28 Februari 2012, Anda melakukan penghitungan fisik kas yang meyakinkan Anda bahwa

saldo kas hari itu adalah sebesar Rp 7.000.000,00.

Hitung berapa saldo kas yang seharusnya pada tanggal 31 Desember 2011 Berapa sisa Uang persediaan yang seharusnya dan berapa sisa UP yang masih harus disetor oleh bendahara.

5. Atas kondisi yang ada di nomor 4, teknik audit apa saja yang harus ditempuh oleh auditor untuk membuktikan saldo kas yang sebenarnya dan pelaku hakiki yang telah melakukan penyimpangan tersebut.

6. Jelaskan beberapa perlakuan akuntansi atas terjadinya kesalahan pembukuan belanja dan usulan koreksi yang perlu direkomendasikan auditor ke auditee. Uraikan dengan satu contoh.