dokumen tambahan nota keuangan - … · dokumen tambahan nk dan rapbn 2009 1 dokumen tambahan nota...

DOKUMEN TAMBAHAN

NOTA KEUANGAN

DAN

RANCANGAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2009

REPUBLIK INDONESIA

Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009

1

DOKUMEN TAMBAHAN NOTA KEUANGAN DAN RAPBN TA 2009

Pendahuluan

Pada tahun anggaran 2009 Pemerintah bertekad untuk memenuhi

amanat konstitusi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20

persen, meskipun dalam kondisi anggaran yang masih sangat terbatas. Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 13 Agustus 2008 tentang alokasi dana

pendidikan membuat postur RAPBN 2009 berubah. Buku Nota Keuangan dan

RAPBN 2009 yang telah diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat

disusun berdasarkan postur RAPBN 2009 sebelum putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut, dan sebelum dimutakhirkan dengan perkembangan yang

terkini. Oleh karena itu, Pemerintah menyampaikan Dokumen Tambahan Nota

Keuangan dan RAPBN 2009 yang konsisten dengan putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut dan pemutakhiran asumsi harga minyak.

Namun demikian, penyusunan RAPBN tahun 2009 tetap tidak terlepas

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. Dalam

RPJM 2004-2009 telah ditetapkan 3 (tiga) agenda yang ingin dicapai, yaitu

(i) Agenda Aman dan Damai, (ii) Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat,

serta (iii) Agenda Adil dan Demokratis.

Berkaitan dengan hal itu, tema pembangunan yang ditetapkan pada

tahun 2009 adalah Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan

Kemiskinan. Sementara itu, prioritas program adalah: (i) Peningkatan

pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; (ii) Percepatan pertumbuhan

yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh

pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; dan (iii) Peningkatan upaya

anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan

keamanan dalam negeri.


2

RAPBN tahun 2009 di samping disusun dengan berpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 dan upaya maksimal untuk

memenuhi anggaran pendidikan sesuai konstitusi, RAPBN 2009 juga

didasarkan pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal

yang telah disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2009.

Penyesuaian Kerangka Makro RAPBN 2009

Berkaitan dengan kerangka ekonomi makro, kondisi ekonomi dalam

negeri dalam tahun 2009 tidak terlepas dari perkembangan mutakhir

lingkungan ekonomi global, terutama kecenderungan penurunan harga minyak

dunia. Pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global dalam tahun

2009 diperkirakan masih diliputi ketidakpastian.

Kondisi pasar minyak dunia masih diliputi ketidakpastian yang tinggi.

Harga minyak yang cenderung menurun belakangan ini masih sulit

diperkirakan. Ketidakpastian yang berasal dari masalah geopolitik dapat

menyebabkan harga minyak berfluktuasi. Dalam semester pertama tahun 2008,

harga minyak melonjak mencapai USD147 per barel. Namun, pada bulan Juli

dan awal Agustus tahun 2008, harga minyak merosot menjadi di bawah USD115

per barel. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah mengusulkan

asumsi tingkat harga minyak mentah Indonesia untuk tahun 2009 adalah

sebesar USD100 per barel. Harga ini masih dalam cakupan harga yang

disepakati DPR, yaitu antara USD95 - USD120 per barel.

Pilihan harga minyak rata-rata USD100 per barel pada tahun 2009,

mencerminkan perkembangan terakhir pergerakan harga minyak dunia dan

berbagai proyeksi yang paling mutakhir. Meskipun demikian, penting bagi

pemerintah untuk menjaga APBN dari risiko gejolak harga minyak ke atas yang

dapat terjadi seperti yang terlihat dalam kurun waktu 18 bulan terakhir. Asumsi

tingkat harga minyak USD100 per barel, dengan demikian juga disertai dengan


3

penyediaan cadangan anggaran risiko fiskal untuk penutupan kemungkinan

risiko kenaikan harga minyak di atas asumsi hingga sampai pada tingkat harga

USD130 per barel. Penetapan anggaran untuk menutup risiko kenaikan harga

minyak di atas asumsi sangat penting disebabkan APBN jauh lebih rawan

terhadap tekanan harga minyak yang lebih tinggi dibanding jika harga minyak

turun. Dengan demikian, kepercayaan terhadap RAPBN 2009 dapat terus

terjaga sepanjang tahun 2009, pada saat bangsa Indonesia melaksanakan

Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden.

Selain itu, parameter volume konsumsi BBM bersubsidi disesuaikan

menjadi 36,8 juta kiloliter dari 38,8 juta kiloliter dalam buku Nota Keuangan

dan RAPBN 2009. Sementara itu, lifting minyak mentah Indonesia pada tahun

2009 diharapkan dapat semakin ditingkatkan menjadi sebesar 950 ribu barel

per hari.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2009 tetap diperkirakan

sebesar 6,2 persen, atau sama dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam

tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diperkirakan berasal dari

peningkatan laju pertumbuhan investasi dan ekspor serta terpeliharanya

konsumsi masyarakat. Perkiraan ini didukung oleh sejumlah kebijakan ekonomi

sebagaimana yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dan Paket UU Perpajakan baru.

Paket Kebijakan Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan diharapkan akan

mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat, sekaligus meningkatkan

tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi, Pemerintah dan Bank

Indonesia akan senantiasa meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam

pengelolaan kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil (sektoral). Di pihak lain,

harga-harga komoditi global khususnya minyak bumi diperkirakan mulai

menunjukkan kecenderungan menurun. Dengan kecenderungan tersebut dan

koordinasi yang semakin baik, maka tingkat inflasi dalam tahun 2009

diperkirakan sebesar 6,5 persen. Perkiraan inflasi tahun 2009 tersebut berarti


4

jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2008 yang diperkirakan

mencapai angka dua digit.

Dalam rangka memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai

amanat konstitusi, Pemerintah terpaksa menaikkan defisit sebesar Rp20,2

triliun. Dengan demikian defisit RAPBN 2009 akan mencapai 1,9 persen

terhadap PDB. Pelonggaran defisit RAPBN 2009 dari 1,5 persen terhadap PDB

menjadi 1,9 persen terhadap PDB masih dapat didanai baik melalui pinjaman

dalam negeri, melalui tambahan penerbitan surat berharga, maupun pinjaman

luar negeri.

Penurunan tingkat inflasi, disertai dengan perkiraan meningkatnya

surplus neraca pembayaran akan mendorong penguatan nilai tukar Rupiah

menjadi Rp9.100 per dolar Amerika Serikat. Menurunnya tingkat inflasi dan

penguatan Rupiah akan memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk

memperlunak kebijakan moneternya. Akibatnya, suku bunga SBI 3 bulan dalam

tahun 2009 diproyeksikan turun menjadi rata-rata 8,5 persen, lebih rendah dari

proyeksi tahun 2008 sebesar rata-rata 9,1 persen.

Pokok-Pokok Besaran RAPBN 2009

Berdasarkan kerangka ekonomi makro tahun 2009 tersebut, dan sejalan

dengan RKP tahun 2009 serta amanat konstitusi dalam anggaran pendidikan,

besaran RAPBN tahun 2009 adalah sebagai berikut (lihat Tabel 1).

- Pendapatan negara dan hibah diperkirakan akan mencapai Rp1.022,6

triliun, atau meningkat Rp127,6 triliun (14,3 persen) dari APBN-P tahun

2008.

- Belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.122,2 triliun, atau naik Rp132,7

triliun (13,4 persen) dari APBN-P tahun 2008.

- Keseimbangan primer (primary balance) diperkirakan sebesar Rp10,7

triliun (0,2 persen terhadap PDB).


5

Perk Real (Lapsem I)

% thd PDB

RAPBN % thd PDB

RAPBN(Dokumen Tambahan)

% thd PDB

A. Pendapatan Negara dan Hibah 895,0 20,0 1.007,0 21,5 1.124,0 21,2 1.022,6 19,3

I. Penerimaan Dalam Negeri 892,0 19,9 1.004,1 21,4 1.123,0 21,2 1.021,6 19,3

1. Penerimaan Perpajakan 609,2 13,6 641,0 13,7 748,9 14,1 726,3 13,7

a. Pajak Dalam Negeri 580,2 12,9 606,4 13,0 717,6 13,6 697,8 13,2

i. Pajak penghasilan 305,0 6,8 325,7 7,0 384,3 7,3 364,4 6,9

1. PPh Migas 53,6 1,2 70,4 1,5 85,6 1,6 65,7 1,2

2. PPh Non-Migas 251,4 5,6 255,3 5,5 298,7 5,6 298,7 5,6

ii. Pajak pertambahan nilai 195,5 4,4 199,5 4,3 245,4 4,6 245,4 4,6

iii. Pajak bumi dan bangunan 25,3 0,6 25,5 0,5 28,9 0,5 28,9 0,5

iv. BPHTB 5,4 0,1 5,5 0,1 7,3 0,1 7,3 0,1

v. Cukai 45,7 1,0 46,7 1,0 47,5 0,9 47,5 0,9

vi. Pajak lainnya 3,4 0,1 3,3 0,1 4,3 0,1 4,3 0,1

b. Pajak Perdagangan Internasional 29,0 0,6 34,7 0,7 31,3 0,6 28,5 0,5

i. Bea masuk 17,8 0,4 19,8 0,4 19,2 0,4 19,2 0,4

ii. Bea Keluar 11,2 0,2 14,9 0,3 12,1 0,2 9,3 0,2

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 282,8 6,3 363,1 7,8 374,1 7,1 295,4 5,6

a. Penerimaan SDA 192,8 4,3 264,8 5,7 288,4 5,4 212,6 4,0

i. Migas 182,9 4,1 254,9 5,4 278,9 5,3 203,1 3,8

- Minyak bumi 149,1 3,3 209,9 4,5 221,4 4,2 159,3 3,0

- Gas alam 33,8 0,8 45,0 1,0 57,5 1,1 43,7 0,8

ii. Non Migas 9,8 0,2 9,9 0,2 9,5 0,2 9,5 0,2

b. Bagian Laba BUMN 31,2 0,7 35,0 0,7 33,0 0,6 33,0 0,6

c. PNBP Lainnya 53,7 1,2 58,1 1,2 46,8 0,9 44,0 0,8

d. Pendapatan BLU 5,1 0,1 5,1 0,1 5,8 0,1 5,8 0,1

II. Hibah 2,9 0,1 3,0 0,1 0,9 0,0 0,9 0,0

B. Belanja Negara 989,5 22,1 1.097,6 23,4 1.203,3 22,7 1.122,2 21,2

I. Belanja Pemerintah Pusat 697,1 15,5 804,0 17,2 867,2 16,4 818,2 15,5

A. Belanja K/L 290,0 6,5 290,1 6,2 312,6 5,9 312,6 5,9

B. Belanja Non K/L 407,0 9,1 513,9 11,0 554,5 10,5 505,6 9,5

a.l. - Pembayaran Bunga Utang 94,8 2,1 97,0 2,1 109,3 2,1 110,3 2,1

- Subsidi 234,4 5,2 327,8 7,0 323,3 6,1 227,2 4,3

a. Subsidi Energi 187,1 4,2 268,7 5,7 258,0 4,9 161,8 3,1

i. BBM (Pertamina) 126,8 2,8 180,3 3,9 179,1 3,4 101,4 1,9

ii. Listrik (PLN) 60,3 1,3 88,4 1,9 78,9 1,5 60,4 1,1

b. Subsidi Non Energi 47,3 1,1 59,1 1,3 65,4 1,2 65,4 1,2

- Belanja Lain-Lain 32,1 0,7 43,4 0,9 54,3 1,0 100,4 1,9

II. Transfer Ke Daerah 292,4 6,5 293,6 6,3 336,2 6,3 303,9 5,7

1. Dana Perimbangan 278,4 6,2 279,6 6,0 327,1 6,2 295,6 5,6

a. Dana Bagi Hasil 77,7 1,7 78,9 1,7 102,8 1,9 89,9 1,7

b. Dana Alokasi Umum 179,5 4,0 179,5 3,8 201,9 3,8 183,4 3,5

c. Dana Alokasi Khusus 21,2 0,5 21,2 0,5 22,3 0,4 22,3 0,4

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 14,0 0,3 14,0 0,3 9,1 0,2 8,3 0,2

C. Keseimbangan Primer 0,3 0,0 6,4 0,1 29,9 0,6 10,7 0,2

D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) -94,5 -2,1 -90,6 -1,9 -79,4 -1,5 -99,6 -1,9

E. Pembiayaan (I + II) 94,5 2,1 90,6 1,9 79,4 1,5 99,6 1,9

I. Pembiayaan Dalam Negeri 107,6 2,4 105,6 2,3 93,0 1,8 110,7 2,1

1. Perbankan dalam negeri -11,7 -0,3 -11,7 -0,2 9,8 0,2 9,8 0,2

2. Non-perbankan dalam negeri 119,3 2,7 117,3 2,5 83,1 1,6 100,9 1,9

a. Penerimaan Privatisasi 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0

b. Penjualan Aset 3,9 0,1 3,9 0,1 0,6 0,0 0,6 0,0

c. Surat Berharga Negara (neto) 117,8 2,6 115,8 2,5 94,7 1,8 112,5 2,1

d. Dana Investasi Pemerintah dan Rest. BUMN -2,8 -0,1 -2,8 -0,1 -13,1 -0,2 -13,1 -0,2

II. Pembiayaan Luar negeri (neto) -13,1 -0,3 -15,1 -0,3 -13,6 -0,3 -11,1 -0,2

1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 48,1 1,1 47,2 1,0 46,0 0,9 48,5 0,9

a. Pinjaman Program 26,4 0,6 25,4 0,5 21,2 0,4 23,7 0,4

b. Pinjaman Proyek 21,8 0,5 21,8 0,5 24,9 0,5 24,9 0,5

2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN -61,3 -1,4 -62,3 -1,3 -59,6 -1,1 -59,6 -1,1

2009

APBN-P % thd PDB

2008

Tabel 1 APBN-P 2008 dan RAPBN 2009

(triliun rupiah)


6

- Defisit anggaran dalam tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp99,6 triliun

(1,9 persen terhadap PDB), yang dalam persentase terhadap PDB turun

dari defisit anggaran dalam APBN-P tahun 2008 sebesar 2,1 persen

terhadap PDB.

- Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2009 direncanakan dibiayai dari

sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp110,7 triliun, dan

pembiayaan luar negeri neto, yaitu penarikan pinjaman dikurangi

pembayaran pokok utang, sebesar minus Rp11,1 triliun.

- Dari total anggaran belanja negara dalam tahun 2009 di atas, Pemerintah

mengusulkan sekitar Rp818,2 triliun (72,9 persen) dialokasikan untuk

belanja pemerintah pusat guna mendukung berbagai program

pembangunan sesuai prioritas yang ditetapkan dalam RKP 2009.

Dari total anggaran belanja pemerintah pusat tersebut, alokasi anggaran

belanja lain-lain meningkat menjadi sebesar Rp100,4 triliun, terutama

karena menampung sementara tambahan anggaran pendidikan sebesar

Rp46,1 triliun.

- Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam tahun 2009

direncanakan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp303,9 triliun atau

naik sebesar Rp11,5 triliun (3,9 persen) dari APBN-P tahun 2008.

Anggaran tersebut, direncanakan dalam bentuk dana bagi hasil sebesar

Rp89,9 triliun, dana alokasi umum sebesar Rp183,4 triliun, dana alokasi

khusus sebesar Rp22,3 triliun, serta dana otonomi khusus sebesar Rp8,3

triliun.

Kebijakan Belanja RAPBN 2009

Seperti tahun sebelumnya, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat

dalam RAPBN 2009 akan lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan dan

berbagai program yang output dan outcome-nya secara langsung dapat

mendukung dan/atau memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang


7

besar. Karena itu, keterbatasan anggaran yang ada harus disiasati dengan

peningkatan kualitas belanja (quality of spending) yang lebih baik.

Rencana alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada RAPBN tahun

2009, juga merupakan momentum yang sangat penting dalam perkembangan

sistem penganggaran belanja negara, karena sejak RAPBN tahun 2009 dan

tahun-tahun berikutnya, Pemerintah secara bertahap dan konsisten akan mulai

menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting).

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka untuk mendukung

pencapaian sasaran prioritas “Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan

perdesaan”, dalam RAPBN tahun 2009, direncanakan alokasi anggaran sekitar

Rp142,8 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain akan difokuskan pada

kegiatan-kegiatan prioritas yang mendapatkan penekanan khusus dalam upaya

pengurangan kemiskinan sebesar Rp42,9 triliun dari total keseluruhan alokasi

anggaran untuk program-program penanggulangan kemiskinan pada tahun

2009 sebesar Rp66,2 triliun, pembangunan pendidikan sebesar Rp82,9 triliun,

pembangunan kesehatan sebesar Rp5,0 triliun, dan pembangunan perdesaan

sebesar Rp11,9 triliun.

Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut antara lain adalah:

Pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk penurunan

angka kemiskinan menjadi 12-14 persen. Kedua, peningkatan partisipasi

jenjang pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi serta perbaikan

kualitas pendidikan. Ketiga, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin secara cuma-cuma di kelas III Rumah Sakit dan pelayanan

kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Puskesmas. Keempat, peningkatan

aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan

masyarakat. Kelima, pemenuhan kebutuhan energi, terutama di perdesaan dan

pulau-pulau terpencil dalam jumlah yang memadai. Keenam, penyediaan

hunian sewa/milik yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketujuh, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah terutama bagi

masyarakat miskin.


8

Sasaran tersebut akan dicapai melalui peningkatan langkah sinkronisasi

program penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat dengan program-

program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah. Dalam rangka menjaga keberlanjutan berbagai program

penanggulangan kemiskinan, dalam tahun 2009, cakupan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) akan diperluas ke seluruh kecamatan di

Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok prioritas

“Percepatan Pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan

ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan

energi”, dalam RAPBN tahun 2009, Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran

sebesar Rp77,7 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung

pembiayaan bagi berbagai kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi

sebesar Rp37,2 triliun, menjaga stabilisasi ekonomi sebesar Rp978,2 miliar,

serta melaksanakan pembangunan infrastruktur dan energi sebesar Rp39,5

triliun.

Sasaran yang hendak dicapai dengan prioritas tersebut di antaranya

adalah: Pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan

investasi sebesar 12,1 persen, dan ekspor nonmigas sebesar 13,5 persen. Kedua,

meningkatkan perolehan devisa dari sektor pariwisata menjadi sekitar USD8,0

miliar. Ketiga, ekspansi produksi pangan dan sektor pertanian lainnya.

Keempat, tumbuhnya industri pengolahan nonmigas sebesar 6 persen. Kelima,

menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 7-8 persen dari angkatan

kerja.

Selanjutnya, guna menunjang upaya pencapaian sasaran pokok prioritas

“Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan

demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri”, dalam RAPBN tahun

2009, Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp25,4 triliun,

termasuk di dalamnya anggaran khusus untuk penyelenggaraan Pemilu sebesar

Rp16,1 triliun.


9

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut. Pertama,

menurunnya tindak pidana korupsi, yang tercermin antara lain dari

meningkatnya indeks persepsi korupsi, partisipasi masyarakat dalam upaya

pemberantasan korupsi, serta peningkatan kinerja lembaga peradilan, lembaga

penegakan hukum, dan lembaga pemberantasan korupsi. Kedua, meningkatnya

kinerja birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional,

diantaranya dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan penataan

kelembagaan yang menunjang fungsi-fungsi pemerintahan. Ketiga,

terlaksananya Pemilu tahun 2009 secara demokratis, jujur, adil, dan aman.

Alokasi Belanja Pemerintah Pusat

Dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2009 sebesar

Rp818,2 triliun, Pemerintah mengajukan rencana alokasi anggaran sebesar

Rp312,6 triliun (38,2 persen) untuk belanja kementerian negara/lembaga,

sedangkan sebesar Rp227,2 triliun (27,8 persen) untuk subsidi, dan sebesar

Rp110,3 triliun (13,5 persen) untuk pembayaran bunga utang.

Alokasi anggaran yang sangat besar untuk subsidi tersebut jelas akan

mempersempit ruang gerak Pemerintah dalam melakukan manuver fiskal

untuk stimulasi kegiatan perekonomian, dan membatasi peluang berbagai

program strategis lainnya untuk memperoleh alokasi pendanaan yang

memadai. Namun demikian, kebijakan tersebut harus dilakukan terutama

untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya,

dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk,

khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang

terjangkau. Ke depan, pemberian subsidi tersebut akan terus dievaluasi agar

lebih tepat sasaran dan efisien.

Anggaran subsidi sebesar Rp227,2 triliun dalam RAPBN tahun 2009

tersebut akan dialokasikan antara lain untuk: subsidi BBM sebesar Rp101,4

triliun; subsidi listrik sebesar Rp60,4 triliun; serta subsidi pangan, pupuk dan


10

benih sebesar Rp32,8 triliun. Anggaran yang direncanakan untuk subsidi sektor

pertanian diharapkan dapat membantu peningkatan produksi pertanian tahun

2009. Sementara itu, program subsidi pangan direncanakan untuk penyediaan

beras murah sebanyak 3,4 juta ton, dengan sasaran 19,1 juta rumah tangga serta

kuantitas, dan harga yang sama dengan tahun 2008.

Dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan

kualitas pelayanan publik, dalam RAPBN tahun 2009 Pemerintah

mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp143,8 triliun atau naik

sekitar Rp20,2 triliun (16,4 persen) dari APBN-P tahun 2008. Kenaikan

anggaran yang cukup besar tersebut berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk

terus memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan serta

mengantisipasi rencana tambahan pegawai baru. Dalam kaitan ini, dalam tahun

2009 Pemerintah merencanakan untuk menaikkan gaji pokok pegawai negeri

sipil, anggota TNI dan Polri serta pensiun pokok rata-rata sebesar 15 persen.

Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan gaji dan pensiun bulan

ketigabelas yang akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru untuk

meringankan beban biaya pendidikan, serta perbaikan sistem pembayaran

pensiun.

Berdasarkan prioritas RKP 2009, dalam RAPBN tahun 2009, seperti

tahun-tahun sebelumnya terdapat sepuluh kementerian negara/lembaga yang

mendapat alokasi anggaran cukup besar.

Dalam tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional direncanakan

memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp52,0 triliun. Alokasi anggaran ini

belum mencakup tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp46,1 triliun.

Departemen Pekerjaan Umum Rp35,7 triliun, Departemen Pertahanan Rp35,0

triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp25,7 triliun, Departemen

Agama Rp20,7 triliun juga belum mencakup tambahan anggaran pendidikan,

Departemen Kesehatan Rp19,3 triliun, Departemen Perhubungan Rp16,1

triliun, Departemen Keuangan Rp15,9 triliun, Departemen Dalam Negeri Rp9,0

triliun, dan Departemen Pertanian Rp8,4 triliun. Alokasi anggaran dari


11

kesepuluh kementerian negara/lembaga tersebut mencapai sekitar Rp237,8

triliun atau 76,1 persen dari total pagu anggaran belanja kementerian

negara/lembaga tahun 2009.

Untuk memenuhi amanat UUD 1945 mengenai besarnya alokasi

anggaran pendidikan sebesar minimum 20 persen dari APBN berkenaan

dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008 terhadap UU

Nomor 16 Tahun 2008 tentang APBN TA 2008, dalam RAPBN 2009

pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp46,1

triliun yang untuk sementara ditampung dalam pos belanja lain-lain.

Guna memenuhi amanat UUD 1945, alokasi anggaran pendidikan pada

Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama diprioritaskan untuk

menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan

tahun, dan untuk menaikkan kesejahteraan guru secara signifikan. Peningkatan

anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi juga ditujukan untuk

meningkatkan mutu pendidikan dan sekolah/perguruan tinggi. Dengan

demikian, kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin baik,

produktif dan kompetitif.

Anggaran Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan

terutama untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana moda

transportasi, serta rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Sementara itu, prioritas alokasi anggaran Departemen Pertahanan dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia ditujukan untuk menjaga kedaulatan

NKRI, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Prioritas

alokasi anggaran Departemen Kesehatan ditujukan untuk peningkatan

pelayanan kesehatan masyarakat.

Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah

Beberapa kebijakan pokok anggaran transfer ke daerah dalam tahun

2009 adalah sebagai berikut:


12

- DAU direncanakan sebesar 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto

dengan memperhitungkan subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi pupuk

sebagai bentuk berbagi beban antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah;

- penerapan formula perhitungan DAU secara murni tanpa pengecualian (non

hold harmless);

- pelaksanaan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna

meningkatkan kapasitas fiskal daerah;

- tambahan DBH minyak bumi dan gas bumi sebesar 0,5 persen diarahkan

khusus untuk pendidikan dasar;

- peningkatan DBH cukai tembakau; dan

- penambahan bidang yang dibiayai DAK yaitu bidang sarana dan prasarana

pedesaan dan bidang perdagangan dari realokasi belanja K/L.

Penambahan alokasi transfer ke daerah sejalan dengan upaya

pemerintah untuk memperkuat desentralisasi, dan sekaligus mengurangi

kesenjangan fiskal yang pada gilirannya mengurangi kesenjangan antardaerah.

Perbaikan iklim investasi daerah dilakukan terutama dengan pelaksanaan UU

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diikuti pula dengan perbaikan sistem

pengawasan peraturan daerah. Untuk mempercepat penurunan kemiskinan,

mulai tahun 2009 pemerintah akan memperluas program harmonisasi

anggaran untuk program kemiskinan dengan mengintegrasikan anggaran pusat

dan daerah terutama pada PNPM.

Sumber Pendapatan dan Pembiayaan RAPBN 2009

Untuk mendanai anggaran belanja negara dalam tahun 2009 tersebut,

dalam RAPBN tahun 2009, pendapatan negara dan hibah direncanakan

mencapai Rp1.022,6 triliun, yang berarti mengalami peningkatan 14,3 persen

dari sasaran dalam APBN-P tahun 2008. Jumlah tersebut direncanakan berasal


13

dari penerimaan perpajakan sebesar Rp726,3 triliun, penerimaan negara bukan

pajak sebesar Rp295,4 triliun, dan hibah sebesar Rp0,9 triliun.

Rencana penerimaan perpajakan sebesar Rp726,3 triliun dalam tahun

2009 tersebut, berarti naik 19,2 persen dari sasaran APBN-P tahun 2008.

Peningkatan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 terutama berkaitan

dengan langkah-langkah perluasan basis pajak, dan perbaikan administrasi

perpajakan, yang didukung dengan modernisasi sistem perpajakan.

Di sisi lain, mulai tahun 2009 Pemerintah akan melaksanakan UU Pajak

Penghasilan yang baru dengan pokok-pokok perubahan antara lain meliputi:

perluasan lapisan tarif dan penurunan tarif PPh Orang Pribadi dari 35 persen

menjadi 30 persen, serta penyederhanaan lapisan tarif dan penurunan tarif PPh

Badan dari 30 persen menjadi 28 persen. Selain itu, juga ditetapkan kenaikan

batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini sebesar Rp13,2 juta

menjadi sebesar Rp15,8 juta untuk wajib pajak pribadi, sehingga dapat

meringankan wajib pajak menengah ke bawah, serta pemberian fasilitas tarif

khusus yang lebih rendah bagi wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah. Di

samping itu, Pemerintah tetap memberikan insentif (keringanan) pajak untuk

mendorong investasi dan stabilisasi harga pangan, serta mendistribusikan

pendapatan yang lebih baik.

Untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran penerimaan perpajakan

tersebut, dalam tahun 2009 akan ditempuh langkah-langkah kebijakan

perpajakan yang meliputi: (i) intensifikasi perpajakan melalui kegiatan

pemetaan, pembuatan profil wajib pajak, pembuatan patokan keuntungan

untuk industri atau sektor tertentu (benchmarking), pemanfaatan data pihak

ketiga, serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan; (ii) ekstensifikasi

perpajakan guna memperluas basis pajak yang layak dikenakan;

(iii) pelaksanaan amandemen Undang-undang PPh dan PPN; serta

(iv) peningkatan kepatuhan wajib pajak (law enforcement), terutama untuk

menindaklanjuti kebijakan sunset policy di tahun 2008.


14

Di bidang kepabeanan dan cukai, dalam tahun 2009 akan diberlakukan

secara penuh penerapan kerjasama perdagangan antara Indonesia-Jepang

dengan skema penurunan tarif bea masuk, serta pemberlakuan free trade zone

(FTZ) di kawasan pulau Batam, Bintan, dan kepulauan Karimun. Di samping

itu, Pemerintah juga akan terus melanjutkan langkah-langkah kebijakan

harmonisasi tarif bea masuk, memberikan fasilitas kepabeanan dalam rangka

mendorong investasi dan perdagangan, serta melanjutkan langkah-langkah

reformasi birokrasi kepabeanan.

Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam

RAPBN tahun 2009 yang direncanakan mencapai Rp295,4 triliun, naik Rp12,5

triliun dari APBN-P tahun 2008. Untuk mengamankan sasaran PNBP dalam

tahun 2009 tersebut akan ditempuh langkah-langkah kebijakan, yang meliputi

antara lain: (i) optimalisasi produksi minyak dan gas yang didukung dengan

fasilitas fiskal dan nonfiskal; (ii) pengendalian cost recovery melalui

pengendalian alokasi biaya, evaluasi komponen biaya produksi yang dapat

dibiayakan (negative list) serta evaluasi standar biaya pengadaan barang dan

jasa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS); (iii) optimalisasi sumber

PNBP, khususnya dari sektor pertambangan; dan (iv) peningkatan kinerja

BUMN.

Defisit anggaran sebesar Rp99,6 triliun (1,9 persen terhadap PDB) dalam

RAPBN tahun 2009 direncanakan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan

dalam negeri sebesar Rp110,7 triliun, dan pembiayaan luar negeri neto, yaitu

penarikan pinjaman dikurangi pembayaran pokok utang, sebesar minus Rp11,1

triliun. Dengan demikian pembayaran cicilan pokok utang luar negeri lebih

besar dari pada jumlah utang luar negeri baru. Hal ini sesuai dengan tujuan

untuk terus mengurangi porsi utang luar negeri dalam pembiayaan defisit

anggaran.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2009 tidak hanya

bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi

ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan untuk


15

mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati. Sumber pembiayaan anggaran

dari dalam negeri terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara

(SBN) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal dan

moneter secara terpadu, pemanfaatan Rekening Dana Investasi (RDI), serta

penerimaan hasil privatisasi BUMN.

Dengan semakin terbatasnya sumber-sumber pembiayaan nonutang

dalam tahun 2009, dan sejalan dengan upaya untuk semakin mengurangi

pembiayaan dari utang luar negeri, maka arah pengelolaan SBN tahun 2009

akan difokuskan antara lain pada: (i) pengembangan produk syariah negara;

(ii) restrukturisasi portofolio SBN melalui buyback, debt switching, dan

transaksi derivatif; (iii) peningkatan likuiditas dan daya serap pasar SUN

melalui pengembangan pasar REPO, diversifikasi instrumen, dan pengelolaan

benchmark; serta (iv) pengelolaan SBN dengan memperhitungkan risiko pasar,

dinamika pasar global, term dan kondisi penerbitan utang.

Sebagian dari pembiayaan anggaran dalam RAPBN 2009 akan

digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui program

kerjasama sektor publik dan swasta.

Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri

maupun pembiayaan luar negeri sebagaimana tersebut di atas, meskipun terjadi

pelonggaran defisit RAPBN, namun rasio utang pemerintah terhadap PDB

dalam tahun 2009 diperkirakan akan tetap menurun dari sekitar 56 persen

pada tahun 2004 menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2009.

Dampak Makro APBN

Pengendalian Defisit dan Kesinambungan Fiskal

Pemerintah tetap pada komitmennya untuk mengarahkan kebijakan

fiskal sebagai stimulus pertumbuhan dan dengan tetap melakukan konsolidasi

fiskal. Pengaruh kenaikan harga minyak mentah dunia dalam beberapa tahun


16

terakhir telah berdampak pada kemampuan sektor swasta untuk meningkatkan

aktivitas dunia usaha dan perekonomian. Pemerintah mengambil langkah-

langkah proaktif untuk menjamin proses pemulihan dan momentum

pertumbuhan ekonomi sehingga dapat terus berjalan, dengan memberikan

stimulus fiskal ataupun counter cyclical guna mendorong pertumbuhan

ekonomi, menambah lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Stimulus fiskal dilakukan melalui pemberian ruang untuk ekspansi

dengan memperhatikan kondisi keuangan negara dan kondisi perekonomian.

Target defisit tahun 2009 lebih tinggi dari realisasi defisit APBN dalam tahun

2004 – 2007 yang memberikan sinyal bahwa stimulus fiskal tetap

dipertahankan Pemerintah dalam pembangunan jangka menengah periode

2004 - 2009.

Sebagai upaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal, sejak tahun

2005, besaran defisit mulai diperlonggar dengan memberikan ruang fiskal

(fiscal space) untuk melakukan ekspansi. Keseimbangan fiskal tersebut

mencakup upaya konsolidasi fiskal guna mewujudkan ketahanan fiskal yang

berkesinambungan (fiscal sustainability).

Untuk melakukan pengendalian dan pemantauan defisit anggaran secara

nasional, Pemerintah telah melakukan konsolidasi pengendalian defisit APBN

dan defisit APBD, dengan menetapkan bahwa jumlah kumulatif defisit APBN

dan defisit APBD tidak melebihi 3,0 persen dari PDB. Penetapan batas defisit

nasional (APBN dan APBD) tersebut juga sejalan dengan amanat UU Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sejalan dengan target defisit RAPBN 2009 sekitar 1,9 persen terhadap

PDB, maka anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2009 diperkirakan akan

mengalami peningkatan menjadi Rp303,9 triliun (5,7 persen terhadap PDB)

dibandingkan dengan APBN-P tahun 2008 sebesar Rp292,4 triliun (6,5 persen

terhadap PDB). Dengan semakin meningkatnya alokasi APBN ke daerah dalam

tahun 2009, sumber-sumber pendapatan daerah diharapkan akan semakin


17

meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah dalam APBD,

maka dalam tahun 2009 Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat lebih

memacu belanja daerah untuk memacu pembangunan, peningkatan pelayanan

publik, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.

Untuk mencapai target-target pembangunan di daerah sejalan dengan rencana

kerja pemerintah tahun 2009, maka total defisit konsolidasi RAPBD tahun

2009 diperkirakan akan berkisar 0,35 persen terhadap PDB. Dengan target

defisit RAPBD 2009 pada tingkat tersebut serta target defisit RAPBN 2009

sebesar 1,9 persen terhadap PDB, maka kumulatif defisit RAPBN dan defisit

RAPBD dalam tahun 2009 diperkirakan berkisar 2,25 persen terhadap PDB.

Dampak Ekonomi RAPBN Tahun 2009

Mengingat kebijakan anggaran negara melalui APBN merupakan bagian

integral dari perilaku perekonomian secara keseluruhan, maka besaran-besaran

pada APBN secara langsung maupun tak langsung akan mempunyai dampak

yang dalam terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Secara

umum, dampak kebijakan APBN terhadap ekonomi makro dapat dilihat

pengaruhnya terhadap tiga besaran pokok yaitu: (i) sektor riil; (ii) ekspansi/

kontraksi rupiah; dan (iii) valuta asing.

Melihat dampak besaran-besaran RAPBN 2009 pada sektor riil, maka

komponen konsumsi pemerintah dalam RAPBN 2009 diperkirakan mencapai

Rp541,9 triliun atau sekitar 10,2 persen terhadap PDB. Secara nominal,

besarnya konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDB mengalami

peningkatan sebesar 24,3 persen dari konsumsi pemerintah dalam APBN-P

2008 sebesar Rp436,1 triliun (9,7 persen terhadap PDB). Sama seperti pola

pada tahun-tahun sebelumnya, kontribusi terbesar dalam pembentukan

konsumsi pemerintah dalam tahun 2009 adalah belanja barang dan jasa yang

mencapai nilai Rp563,9 triliun, atau naik 21,8 persen dari APBN-P 2008.


18

Sementara itu, peran investasi atau PMTB Pemerintah dalam RAPBN

2009 mencapai Rp164,6 triliun (3,1 persen terhadap PDB), yang berarti

mengalami kenaikan 17,2 persen dari APBN-P 2008. Sumber utama PMTB

Pemerintah dalam tahun 2009 berasal dari belanja modal pemerintah pusat

yang mencapai 63,1 persen dari keseluruhan PMTB Pemerintah dalam tahun

2009. Adapun sisanya sekitar 36,9 persen berasal dari belanja modal dalam

anggaran yang ditransfer ke daerah. Dengan demikian sejalan dengan peran

fiskal dalam memacu perekonomian nasional, maka total dampak RAPBN 2009

pada sektor riil diperkirakan mencapai Rp706,5 triliun (13,3 persen terhadap

PDB), atau meningkat 22,5 persen dari APBN-P 2008.

Transaksi keuangan Pemerintah juga berpengaruh terhadap sektor

moneter, melalui ekspansi/kontraksi rupiah dalam perekonomian. Pada tahun

2009, total penerimaan rupiah pemerintah diproyeksikan mencapai sekitar

Rp872,5 triliun (16,5 persen terhadap PDB), atau mengalami peningkatan 17,1

persen dari penerimaan rupiah dalam APBN-P 2008 sebesar Rp745,3 triliun

(16,6 persen terhadap PDB). Sumber utama penerimaan rupiah pemerintah

dalam RAPBN 2009 diperkirakan berasal dari penerimaan nonmigas, yang

mempunyai kontribusi hingga 75,9 persen. Sedangkan, pengeluaran rupiah

dalam RAPBN 2009 diperkirakan mencapai Rp1.097,5 triliun (20,7 persen

terhadap PDB), yang berarti meningkat 14,4 persen dari APBN-P 2008.

Pengeluaran rupiah dalam RAPBN 2009 diperkirakan sebagian besar

disumbang dari subsidi, belanja pegawai, dan transfer ke daerah.

Dengan demikian, maka transaksi keuangan Pemerintah dalam RAPBN

Tahun 2009 diperkirakan mengalami ekspansi, yaitu sebesar Rp225,0 triliun

(4,2 persen terhadap PDB).

Dampak APBN terhadap valuta asing dihitung dengan memisahkan

transaksi yang menggunakan konversi dolar Amerika Serikat pada sisi

penerimaan dan pengeluaran. Dalam RAPBN 2009, penerimaan valuta asing

Pemerintah dari transaksi berjalan diperkirakan mencapai sekitar Rp170,0

triliun (3,2 persen terhadap PDB), atau mengalami peningkatan 12,1 persen dari


19

perkiraan transaksi yang sama dalam APBN-P 2008 yang mencapai Rp151,7

triliun (3,4 persen terhadap PDB). Surplus transaksi berjalan dari sektor

Pemerintah tersebut berasal dari neraca barang sekitar Rp205,6 triliun (3,9

persen terhadap PDB), sedangkan neraca jasa dari sektor Pemerintah di RAPBN

2009 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp35,7 triliun (0,7 persen

terhadap PDB). Sementara itu, transaksi modal pemerintah berbentuk valuta

asing dalam RAPBN 2009 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp28,0

triliun (0,5 persen terhadap PDB), terutama disebabkan oleh lebih tingginya

pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dari penarikan pinjaman baru.

Dengan demikian, secara keseluruhan dampak RAPBN 2009 dalam

pembentukan valuta asing mencapai Rp142,0 triliun (2,7 persen terhadap PDB),

atau mengalami peningkatan 14,7 persen dari APBN-P 2008.

Risiko Fiskal tahun 2009

Sejalan dengan yang telah dimulai oleh Pemerintah sejak tahun anggaran

2008, maka dalam tahun 2009 juga disampaikan risiko fiskal yang

kemungkinan dapat dihadapi oleh RAPBN 2009. Dalam pelaksanaannya, risiko

fiskal yang antara lain bersumber dari perubahan asumsi makro, kinerja

BUMN, atau penjaminan pemerintah, dapat terjadi, namun juga dapat tidak

nyata.

Dari sumber asumsi makro, risiko fiskal yang kemungkinan dapat terjadi

terutama berasal dari fluktuasi harga minyak mentah di pasar dunia. Sampai

dengan saat ini, masih sulit ditebak arah perkembangan harga minyak mentah

dalam waktu ke depan, karena dominannya pengaruh faktor geopolitik,

spekulasi, selain keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar minyak.

Dengan diasumsikannya harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude oil

Price/ICP) rata-rata USD100 per barel sebagai basis perhitungan RAPBN tahun

2009, Pemerintah mengantisipasi risiko fiskal yang terjadi, bila perkembangan

harganya pada tahun 2009 jauh di atas tingkat harga tersebut. Dalam struktur


20

RAPBN tahun 2009, bila terjadi kenaikan asumsi harga minyak sebesar USD10

per barel maka akan menambah defisit sekitar Rp1,0 triliun.

Kemudian, dalam perhitungan subsidi BBM tahun 2009, Pemerintah

memperkirakan volume konsumsi BBM tahun 2009 sebesar 36,8 juta kiloliter.

Melihat perkembangan konsumsi BBM yang masih cukup tinggi di tahun 2008

ini, maka risiko lebih tingginya realisasi konsumsi BBM di tahun 2009 dari

yang diperkirakan Pemerintah kemungkinan dapat juga terjadi. Diperkirakan

bila konsumsi BBM bertambah 1 juta kiloliter maka akan mengakibatkan

tambahan defisit sekitar Rp1,6 triliun. Untuk mengantisipasi risiko fiskal dari

kenaikan harga minyak mentah dan volume konsumsi BBM pada tahun 2009 di

atas, maka dalam RAPBN tahun 2009 telah dicadangkan dana risiko fiskal

untuk faktor Migas sebesar Rp6,0 triliun. Dengan dana risiko fiskal sebesar

Rp6,0 triliun tersebut, maka paling tidak dapat menampung kombinasi risiko

kenaikan harga ICP ke USD130 per barel dan tambahan volume konsumsi BBM

sekitar 2 juta kiloliter. Namun demikian, untuk menjaga subsidi BBM,

Pemerintah juga akan mengoptimalkan program konversi minyak tanah ke

elpiji dalam tahun 2009 agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Selain itu, dalam RAPBN tahun 2009 juga telah ditampung dana risiko

fiskal sebesar Rp2,0 triliun untuk mengantisipasi perubahan asumsi makro

yang lain, seperti inflasi, suku bunga SBI, dan nilai tukar rupiah. Risiko inflasi

dapat terjadi karena pelonggaran defisit RAPBN 2009 dari 1,5 persen terhadap

PDB ke 1,9 persen terhadap PDB. Deviasi realisasi ketiga variabel ekonomi

makro yang saling terkait tersebut dari yang diasumsikan dalam RAPBN tahun

2009 dapat saja terjadi, terutama bersumber dari tekanan eksternal, seperti

stabilitas ekonomi dan keuangan dunia, serta harga komoditi primer di pasar

internasional. Selain dengan itu, menghadapi dampaknya pada beban

pembayaran utang, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah antisipasi

dengan melakukan restrukturisasi portofolio surat berharga negara,

diversifikasi instrumen utang, pengelolaan benchmark, dan peningkatan

infrastruktur pendukung pengelolaan utang pemerintah.

dokumen tambahan nota keuangan - … · dokumen tambahan nk dan rapbn 2009 1 dokumen tambahan nota...

Documents