dokumen perubahan renstra dinas penanaman modal...

DOKUMEN PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2016-2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN

JL. PRAMUKA No. 4 TELP 0272 322118 K L A T E N

Halaman

DAFTAR ISI ................................................................................................. i

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

I.1. Latar Belakang.................................. …………………….... 1

I.2. Landasan Hukum................……………………………………... 2

I.3. Maksud dan Tujuan ............................................................ 3

I.4. Sistematika Penulisan........................................................ 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH

6

II.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

.............................................................................................

6

II.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah ......................... 22

II.3. Kinerja Pelayanan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

...................................................................................................

25

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah........................................................................................

29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH ..........................................................................................

30

III.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan

Organisasi Perangkat Daerah....................................................

III.2.Telaah Visi Misi dan Program Pasangan Kepala Daerah Terpilih

..................................................................................................

III.4. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan

Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....................................

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis...................................................

30

31

40

40

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 42

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasai Perangkat

Daerah ........................

31

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................... 45

BAB VI

BAB VII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN.....

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....................

49

50

BAB VIII PENUTUP......................................................................................... 51

LAMPIRAN

I

LAMPIRAN

Tabel II.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten

Tabel II.2 : Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel IV.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel V.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Tabel VI.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel VII.1 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn

11

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dahulu

bernama Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu yang telah ditetapkan pada 7 September

2016 melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten

Klaten Nomor 800/343.1/2016 tentang Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan

Terpadu Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten

Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Klaten berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur

Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan review dan revisi

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021. Sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan

RPJMD, maka dilakukan pula review terhadap RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun

2016 – 2021.

Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan hasil

review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi

2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD

3. Penyempurnaan indicator dan target kinerja

4. Penyesuaian nomenklatur program kegiatan

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari

pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan

antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan

mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument

pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran

kinreja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya

manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis,

Rencana Stategis DPMPTSP Kabupaten Klaten merupakan Rencana Induk (master plan) yang

berkomprehenfif tentang bagaimana DPMPTSP akan mencapai tujuannya.

Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kanupaten Klaten merupakan dokumen

perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Klaten 2016 – 2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan

perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategis yang

dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan.


22

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten, maka secara otomatis Renstra

DPMPTSP juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJMD DPMPTSP Propinsi

Jawa Tengah. Selain itu, Renstra DPMPTSP juga memperhatikan RENSTRA K/L dalam hal ini

BKPM sebagai induk dari lembaga Penanaman Modal.

Rumusan Rencana Stategis hakekatnya merupakan gambaran masa depan secara rinci,

rasional, dan realistis yang akan dikembangkan melalui program-program konkrit Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, oleh karena itu Rencana Strategis juga

merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan program-program konkrit perencanaan

Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik


7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara



8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik



33

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan


12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan


15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan


17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara



19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833);


44

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)

23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda

tentang RPJPD dan RPJMD, Tata Cara Perubahan RPJMD dan RPJPD Serta RKPD;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2010 Nomor 28);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5) yang diubah menjadi Peraturan daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2009 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5)

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2016 Nomor 8).

32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu


55

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Klaten 2016-2021 adalah sebagai pedoman pengambil keputusan dan

kebijakan di dalam organisasi menuju tahapan Perencanaan dan Pembangunan selama 5 tahun

ke depan dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi, serta bidang

urusan yang menjadi kewenangan daerah.

b. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun sudah memadai

untuk mencapai sasaran hasil pembanguanan yang selaras dengan RPJM Daerah, serta estimasi

biaya yang dibutuhkan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah serta pagu indikatif

jangka menengah. Disamping itu akan memudahkan untuk menyusun anggaran yang di

klasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Klaten ini secara garis besar disusun sebagai

penggambaran atas tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah

dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam menjalankan tugas dan

fungsinya tersebut maka didalam Renstra ini juga diulas mengenai permasalahan yang akan

dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan

sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Klaten.

Sistematika penulisan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN

II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.

II.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Klaten.


66

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Klaten.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.

III.2. Telaah Visi,Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

III.3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Renstra Daerah

Propinsi Jawa Tengah

III.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Kabupaten.

III.5. Penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan


BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP


77

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

II.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Klaten

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Klaten, dapat dijabarkan bahwa DPMPTSP mempunyai kedudukan sebagai

unsur pelaksana pemerintahan dibidanng penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,

yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.Dengan kedudukan tersebut DPMPTSP mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanaan tugas tersebut, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

d. Pelaksanaan admnistrasi Dinas.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi DPMPTSP, maka tugas –tugas penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Klaten yang dipimpin oleh

pejabat eselon IIb dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

(1). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas

memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu.

(2). Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Mengordinasikan penyusunanan program Dinas dengan memberikan arahan kepada

Sekertaris dan Kepala Bidang mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah

Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten,

Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku ;

b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.


88

c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu.

d. Mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;

e. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas.

f. Memberikan saran, masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dibidang

penanaman modal dan pelayananterpadu satu pintu;

g. Menerbitkaan rekomendasi izin di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu;

h. Memberikan rekomendasi izin di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu;

i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan

yang berlaku.

j. Mengusulkan, menunjuk, menetapkan, dan melaksanakan pembinaan pejabat

pengelolaan keuangan;

k. Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk

pemecahaan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

l. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahyn yang sudah dan

sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan

sasaran tahun berikutnya;

m. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan

jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;

n. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas;

o. Melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan

tugas;

p. Menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya; dan

r. Melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

(1). Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan

perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.


99


a. Menghimpun, Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman

dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum

dan kepegawaian.

b. Mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan,

umum dan kepegawaian.

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan secretariat berdasarkan

peraturan perundang – undangan.

d. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan

dalam rangka penyusuanan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

e. Mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

Dinas;

f. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;

g. Mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang – undangan di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

h. Mengoordinasikan pemberian perizinan dibidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pint;

i. Mengoordinasikan pemberian rekomendasi izin di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu;

j. Mengoordinasikan pengelolaan retribusi daerah dibidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

k. Mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat

serta layanan pengaduan masyarakat;

l. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;

m. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

n. Melaksanakan pembinaan, bimbingan pengawasan dan pengendalian agar

pelaksanaan tugas dapat berjlan dengan lancer;

o. Menilai pencapaian sasaran kerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan

memantau dan mengevaluasi pegawai;

p. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan

pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;

q. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas;

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya; dan

s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


1100

3.1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

(1). Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana

program kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi, pelaporan serta

sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan

keuangan Dinas.


a. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbag perencanaan dan

keuangan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

b. Menyusun rencana program dan kegiatan Dinas;

c. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;

d. Mencari, mengumpulkan, mengolah data dan informasi serta menyusun

indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Rencana Strategis, Rencana Kerja Dinas sesuai Perundang – undangan yang

berlaku;

e. Menyiapkan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas,

dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Dinas;

f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai

bahan penyusunan sasaran berikutnya;

g. Menyusun laporan kinerja Dinas

h. Menyiapkan bahan perubahan, penggeseran dan perhitungan program kerja

akibat adanya perubahan, penggeseran dan perhitungan anggaran Dinas;

i. Menghimpun, mengolah dan menganalisa, data serta penyajian data statistik

hasil kegiatan Dinas;

j. Melaksanakan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan

pembayaran yang diajukan bendahara Dinas;

k. Menyiapkan surat perintah membayar atas dasar surat permintaan pembayaran

yang diajukan bendahara Dinas;

l. Melaksankan verifikasi surat pertanggungjawaban dan menyaipakan bahan

pengesahan surat pertanggungjawaban;

m. Melaksanakan akuntansi keuangan Dinas;

n. Menyiapkan bahan Laporan prognosis anggaran;

o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;

p. Menyiapkan bahan dan menyusun data informasi keuangan;

q. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan keuangan;

r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;

s. Melaksanakan dan menyusun laporan realisasi anggaran;


1111

t. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program di bidang

keuangan;

u. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

v. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan dengan lancar;

w. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya

dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;

x. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan


y. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka


z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya; dan

aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat

menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, kehumasan, ketatalaksanaan dan

rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan

pengelolaan administrasi kepegawaian.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbag umum dan

kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan umum

dan kepegawaian;

c. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;

d. Melaksanakan administrasi surat menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan,

pengadaan alat tulis kantor, akomodasi rapat, pertemuan, upacara, penerimaan

tamu serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga dan barang

inventaris;

e. Menyusun bahan publiksai dan hubungan masyarakat;

f. Menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;

g. Menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi

hukum.

h. Menyusun mekanisme system prosedur kerja Dinas;

i. Menyiapkan kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas;

j. Mengatur dan mengelola penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan

perjalanan dinas;


1122

k. Mengatur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban, keamanan,

kenyamanan dan keserasian ruang kantor;

l. Melaksanakan administrasi umum kepegawaian meliputi menyiapkan bahan dan

mengusulkan Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami, Tabungan Asuransi

Pegawai Negeri, Asuransi Kesehatan dan izin cuti;

m. Menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Dinas;

n. Menyiapkan bahan usulan pengembangan karir pegawai, meliputi kebutuhan

pegawai/formasi pegawai, usulan untuk menduduki jabatan, tugas belajar/izin

belajar, ujian dinas, pendidikan dan latihan, serta pemberian penghargaan dan

tanda jasa;

o. Menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan

gaji berkala, pemindahan/mutasi, pemberhentian dan pension, penyesuaian

ijazah dan sasaran kinerja pegawai;

p. Menyiapkan, menghimpun dan mengeloladata pegawai serta menyusundaftar

urut kepangkatan;

q. Menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan dan barang ;

r. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

s. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar

pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

t. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan


u. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan


v. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka


w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya; dan

x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Bidang Penanaman Modal

(1) Bidang penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas

di bidang penanaman modal meliputi pengembangan iklim penanaman modal dan

promosi dan kerjasama


a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman

dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal;

b. Mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di

bidang penanaman modal;


1133

c. Mengoordinasikan tugas dibidang penanaman modal;

d. Mengoorsdinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang penanaman

modal berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan

kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang penanaman modal;

f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang penanaman modal;

g. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme system prosedur kerja di bidang

tugasnya;

h. Mengoordinasikan penyediaan data dan informasi public dalam rangka

pelaksanaan promosi dan pengembangan iklim penanaman modal;

i. Mengoordinasikan laporan perkembangan iklim penanaman modal didaerah;

j. Melaksanakan hubungan kerja dan kerjasama dengan instansi terkait dalam

rangka pengembangan iklim penanaman modal di daerah;

k. Melaksanakan fasilitas dan peningkatan kapasitas aparatur bidang penanaman

modal;

l. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

m. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar


n. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan


o. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan


p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka


q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya; dan

r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.1. Seksi pengembangan Iklim Penanaman Modal

(1) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan iklim penanaman modal.


a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis Seksi Pengembanganan Iklim Penanaman Modal;

b. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi pengembangan iklim

penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c. Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi

pengembanganan iklim penanaman modal;


1144

d. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;

e. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan criteria

pengembangan iklim penanaman modal;

f. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian bahan dan atau data untuk

penyusunan dan penyempurnaan pedoman serta pengkajian kebijakan

pengembangan iklim penanaman modal;

g. Melaksanakan penyusunan pedoman Standar pelayanan public dan standar

operasional prosedur pengembangan iklim penanaman modal;

h. Melaksakan inventarisasi dan mengkaji solusi hambatan pengembangan iklim

penanaman modal;

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pembinaan penanaman modal;

j. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

k. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar


l. Menilai pencapaian sasarankinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan

memantau dan mengevaluasipegawai;

m. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan


n. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka


o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya; dan

p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.2. Seksi Promosi dan Kerjasama

(1) Seksi promosi dan kerjasama yang mempunyai tugas melaksanakan promosi dan

kerjasama bidang penanaman modal.


a. Menghimpun mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis Seksi Promosi dan Kerjasama;

b. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis promosi dan kerjasama

sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanakan kegiatan seksi

promosi dan kerjasama;


e. Melaksanakan promosi usaha dan kerjasama dibidang penanaman modal;

f. Menyusun pedoman dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan promosi dan

kerjasama bidang penanaman modal;


1155

g. Melaksanakan fasilitasi, dukungan, penyediaan,dan penyiapan materi sarana dan

bahan promosi, misi investasi dan promosi lainnya tentang potensi dan peluang

penanaman modal;

h. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

i. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar


j. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan


k. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan


l. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka


m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya; dan

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Pendataan dan Pengendalian

(1) Bidang Pendataan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Dinas di bidang pendataan dan pengendalian meliputi pengelolaan data dan system informasi

serta pengendalian.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoaman dan

petunjuk teknis di bidang pendataan pengendalian;

b. Mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

penanaman modal;

c. Mengoordinasikan tugas dibidang pendataan dan pengendalian;

d. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang pendataan dan

pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam

rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang pendataan dan pengendalian;


g. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme system prosedur kerja di bidang tugasnya;

h. Melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka pengumpulan data penanaman modal,

perizinan / non perizinan dan perizinan tertentu serta menyusun informasi yang

berhubungan dengan pendataan dan pengendalian;

i. Mengoordinasikan penyediaan data dan informasi publik bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;


1166

j. Melaksanakan pelayanan data dan informasi tentang potensi daerah, kebijakan

pembangunan daerah dan informasi lainnya yang mendukung peluang investasi daerah;

k. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

l. Melaksanakan, pembinaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan


m. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan


n. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan


o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

dan

q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4.1. Seksi Data dan Sistem Informasi

(1) Seksi data dan system informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka

1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksakan pendataan dan system

informasi.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:


petunjuk teknis Seksi Data dan Sistem Informasi;

b. Menyiapkan bahan kebijakan data petunjuk teknis seksi Data dan Sistem Informasi

sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan dan

pelaksanaan kegiatan seksi data dan informasi;


e. Meyusun pedoman dan standar operasional prosedur dalam penyajian data dan system

informasi;

f. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data baik secara berkala maupun

insidentil;

g. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu;

h. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan data dan sistem informasi;

i. Melaksanakan kajian kebijakan penyajian data dan sistem informasi penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu;

j. Melaksanakan inventarisasi dan mengkaji solusi hambatan yang berkaitan dengan

penyajian data dan sistem informasi;


1177


l. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan



memantau dan megevaluasi pegawai;



o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas;


dan


4.2. Seksi Pengendalian

(1) Seksi pengendalian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:


petunjuk teknis Seksi Pengendalian;

b. Menyiapkan bahan kebijakan data petunjuk teknis seksi Pengendalian sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;


pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian;


e. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pengendalian dan

pengawasan;

f. Menyelenggarakan penyusunan pedoman dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan

pengendalian dan pengawasan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

g. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan investasi daerah;

h. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

i. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanan


j. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan


k. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan


l. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasannya.


1188

5. Bidang Perizinan dan Pengaduan

(1). Bidang Perizinan dan Pengaduan Yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Kepala Dinas di bidang perizinan dan pengaduan.

(2). Rincian tugas sebagimana dimaksud adalah sebagai berikut:


petunjuk teknisdi bidang Perizinan dan Pengaduan;

b. Mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

penanaman modal;

c. Mengoordinasikan tugas dibidang Perizinan dan Pengaduan;

d. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang perizinan dan

pengaduan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan

dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang Perizinan dan

Pengaduan;


g. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja di bidang tugasnya;

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan perizinan dan pengaduan;

i. Mengoordinasikan tim teknis yang beranggotakan wakil dari organisasi perangkat

daerah teknis dengan perizinan/non perizinan dan perizinan tertentu;

j. Melaksanakan, koordinasi teknis dalam rangka pengumpulan data perizinan / non

perizinan dan perizinan tertentu, pengaduan serta menyusun informasi yang

berhubungan dengan perizinan dan pengaduan;

k. Melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan/non

perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan pengaduan;

l. Melaksanakan pelayanan perizinan/non perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan

pengaduan;

m. Melaksankan verifikasi dan koordinasi pelaksanaan cek lokasi bersama tim teknis atas

permohonan perizinan / non perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan pengaduan;

n. Mengoordinasikan penerbitan dokumen perizinan / non perizinan, perizinan tertentu,

pelayanan dan pengaduan;

o. Melaksankan koordinasi secara manual atau interkoneksi secara elektronik melalui

SPIPISE sengan bidang Penanaman Modal Daerah dalam rangka penyelesaian dokumen

perizinan penanaman modal;

p. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

q. Melaksanakan, pembinaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan



1199

r. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan


s. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan


t. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka


u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

dan

v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5.1. Seksi Pelayanan Perizinan

(1). Seksi Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf eangka 1,

dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan.

(2). Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:


petunjuk teknis Seksi Pelayanan Perizinan;

b. Menyiapkan bahan kebijakan data petunjuk teknis seksi pelayanan pengaduan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;


pelaksanaan kegiatan seksi Pelayanan Perizinan;


e. Melaksankan penyusunan program kegiatan pada pelayanan perizinan;

f. Melaksankan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan criteria

perizinan/non perizinan dan perizinan tertentu;

g. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan bahan dan atau data perizinan/non perizinan

dan perizinan tertentu;

h. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu bidang perizinan/non perizinan dan

perizinan tertentu dan penanaman modal;

i. Menyusun pedoman Standar Pelayanan Publik dan standar operasional prosedur bidang

perizinan/non perizinan dan perizinan tertentu dan penanaman modal;

j. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian izin usaha perizinan/non perizinan

dan perizinan tertentu dan penanaman modal;









2200

o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka



dan


5.2. Seksi Pelayanan Pengaduan

(1). Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengaduan.

(2). Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:


petunjuk teknis Seksi Pelayanan Perizinan;

b. Menyiapkan bahan kebijakan data petunjuk teknis seksi pelayanan pengaduan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;


pelaksanaan kegiatan seksi Pelayanan Pengaduan;


e. Melaksankan penyusunan program kegiatan pada pelayanan Pengaduan;

f. Melaksankan pedoman Standar Pelayanan Publik dan standar operasional prosedur

pelaksanaan pelayanan pengaduan;

g. Melaksanakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan;

h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pengaduan;

i. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang

pelayanan pengaduan;

j. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian survey kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan perizinan;



tugas dapat berjalan dengan 20ancer;





o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka



dan



2211

6. Kelompok Jabatan Fungsional

(1). Melaksanakan tugas sebagian tugas dan fungsi KPMPT sesuai bidang keahliannya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada

Kepala DPMPTSP.


a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi

dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegewai

Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perudangan yang berlaku.

b. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang ditunjuk oleh Bupati diantara tenaga fungsioanl yang ada.

c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

II.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten memiliki

tugas pokok : membantu dan menunjang kelancaran tugas Bupati dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah di Bidang Penanaman Modal dan penyelenggaraan Perizinan Terpadu.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang Penanaman Modal dan penyelenggaraan Perizinan

Terpadu

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal

dan pelayanan Perizinan Terpadu.

3. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Penanaman Modal di daerah.

4. Pengembangan peluang dan potensi Penanaman Modal di daerah dengan pemberdayaan

orang perorangan dan badan usaha.

5. Pelaksanaan promosi dan kerjasama Penanaman Modal di daerah.

6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian PM

7. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan koordinasi proses pelayanan perizinan dan/atau non

perizinan.

8. Pembinaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan/atau non

perizinan

9. Penandatanganan perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari

Bupati.

Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung adanya struktur organisasi perangkat

daerah, sebagaimana Bagan I1.1 sebagai berikut :


2222

Bagan 1I.1 STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP

II.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Klaten

a. Sumber Daya Aparatur

Kondisi dan potensi Sumber Daya Manusia/aparatur yang tersedia di DPMPTSP

merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi

dan misi Kepala Daerah Kabupaten Klaten urusan Penanaman Modal adapun kekuatan

tersebut berjumlah 40 orang ( 26 orang PNS, 14 orang tenaga harian lepas) adalah sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas = 1 Orang

2. Sekretaris = 1 Orang

3. Kepala Bidang = 3 Orang

KEPALA

DINAS

BAGAN ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANNAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN KLATEN

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN

PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

SUBBAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG

PENDATAAN

DAN PENGENDALIAN

SEKSI DATA

DAN SISTEM

INFORMASI

SEKSI

PENGENDALIAN

BIDANG

PENANAMAN MODAL

SEKSI

PENGEMBANGAN IKLIM

PENANAMAN MODAL

SEKSI PROMOSI DAN KERJA SAMA

BIDANG

PERIZINAN

DAN PENGADUAN

SEKSI PELAYANAN

PERIZINAN

SEKSI

PELAYANAN

PENGADUAN


2233

4. Kepala Sub Bagian/Seksi = 7 Orang

5. Staf = 14 Orang

6. Tenaga Harian Lepas = 14 Orang

7. Kelompok Jabatan Fungsional = - Orang

Tabel II.1

Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur

No Pendidikan Golongan Jumlah

THL I II III IV

1 SD 0

2 SLTP 1 0

3 SLTA 5 2 3

4 Sarjana Muda 3 1 1 5

5 Sarjana 5 16 21

6 Pasca Sarjana 6 6

Jumlah 14 3 17 6 40

b. Sarana Dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di DPMPTSP terdiri

dari :

- Sistem Jaringan Informasi yang dimilik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten terakses dengan dpmptsp.klatenkab.go.id

- Sistem pelayanan perizinan onlie yang bias diakses melalui dpmptsp.klatenkab.go.id

- Tersedianya sarana prasarana kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Klaten yang cukup memadai dapat membantu dalam menunjang kinerja

pelayanan publik.

Tabel II.2

Sarana dan Prasarana

NO NAMA SARPRAS JUMLAH

BARANG

1 2 3

1 Tanah dan Bangunan 1

2 Camera Digital 1

3 LCD Proyektor 2

4 Komputer PC 32

5 Note Book (Toshiba) 1

6. Printer HP Laser Jet 8

7 Note Book( Accer) 2

8 Printer (iP.1880) 12

9 Korden Kain 29

10 Scanner 1

11 Meja Komputer 10

12 Kursi Komputer 10

13 Kursi Lipat 40

14 Meja Tulis 44

15 Meja Rapat 5

16 Lemari Arsip 10


2244

17 Filing Cabinet besi 13

18 Teralis Besi 20

19 Pagar 1

20 Jaringan E Permit 1

21 Faximile 1

22 Papan Nama Kantor 1

23 Papan Pengumuman 3

24 Televisi 2

25 Mesin Ketik 1

26 Lap Top 8

27 Komputer Server 1

28 Kursi Multi (Crome) 10

26 Kursi Tunggu sandaran 3 4

30 Meja Pelayanan 8

31 Kursi putar 15

32 Kursi putar kepala 1

33 Kursi putar subag TU 1

34 Kursi Tamu 2

35 Amplifier 1

36 Universal speaker 3

37 Microphone 1

38 Layar Tripot 2

39 Motorized Screen Brite 1

40 Wireles 2

41 Ruang Laktasi 1

42 Tabung Pemadam Kebakaran 1

43 Baliho DPMPTSP 1

44 Brankas 1

45 Printer HP K 11 Invent 1

46 Printer Canon Pixma IP 2770 1

47 Printer Brother 1

48 Kursi Kerja Kayu 22

49 Toyota Inova 1

50 Kursi spon 10

51 CCTV 1

52 Meja Rapat 5

53 Rak Buku 6

54 Kursi Panjang 6

55 Lemari Kayu 4

56 Station Wagon 1

57 Toyota Avanza 4

58 Sepeda Motor 13

59 AC 13

60 Lemari Arsip 10

61 Filing Cabinet besi 13

62 Teralis Besi 20

63 Pagar 1


2255

c. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Klaten meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan

yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi sebagai berikut :

a. Perizinan

1. Izin Usaha

2. Izin Usaha Komersial

3. Izin Mendirikan Bangunan

4. Izin Penyelenggaraan Reklame

5. Izin Lokasi

6. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)

7. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)

8. Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller)

9. Izin Usaha Tanaman Pangan

10. Izin Usaha Holtikultura

11. Izin Usaha Perkebunan

12. Izin Usaha Peternakan

13. Izin Usaha Obat Hewan Untuk Produsen

14. Izin Mendirikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH)/Rumah Pemotongan Unggas

(RPU) beserta hasil ikutannya

15. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

16. Izin Usaha Industri (IUI)

17. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

a. Minimarket

b. Supermarket

c. Departemen Store

d. Hypermarket

e. Perkulakan

18. Izin Apotek

19. Izin Optik

20. Izin Usaha Warung Internet

21. Izin Klinik

22. Izin Usaha transfuse Darah (UTD)

23. Izin Operasional Rumah Sakit.

b. Non Perizinan

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

2. Tanda Daftar Gudang (TDG)

3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)


2266

c. Perizinan Tertentu

1 Izin Mendirikan Rumah Sakit

2 Izin Mendirikan Hotel Bintang I

3 Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi

4 Izin Mendirikan Tempat Reklame Bando Jalan

5 Izin Mendirikan SPBU dan SPBE

6 Izin Mendirikan Industri Skala Menengah dan Atas

7 Izin Mendirikan Perumahan

II.3. Kinerja Pelayanan Sumber Daya Perangkat Daerah

Pencapain Kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Klaten merupakan sarana

yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang

dilakukan. Dengan Indikator Kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk

menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan

dalam kurun waktu tertentu.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

suatu organisasi/unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau merupakan

analisis dan interprestasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dapat

diuraikan bahwa pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator ,

tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Prosentase pertumbuhan jumlah investor yang masuk

- Tahun 2016 PMDN target 12 investor , realisasi 12 investor

PMA target 5 investor , realisasi 5 investor

- Tahun 2017 PMDN target 13 investor, realisasi 7 investor

PMA target 5 investor, realisasi 2 investor

- Tahun 2018 PMDN target 12 investor , realisasi 7 investor

PMA target 5 investor , realisasi 2 investor

- Tahun 2019 PMDN target 15 investor, PMA target 5 investor



4. Jumlah nilai investasi berskala Nasional

- Tahun 2016 PMDN target Rp. 89.208.500.000 , realisasi Rp. 89.208.500.000

sedangkan PMA dengan target 11.278.800 US$, realisasi 11.278.800 US$

- Tahun 2017 PMDN target Rp. 90.623.173.850 , realisasi Rp. 334.295.500.000

sedangkan PMA dengan target 11.549.491 US$, realisasi 17.179.600 US$

- Tahun 2018 PMDN target Rp.92.621.472.692, sedangkan PMA dengan target

11.832.454 US$


2277

- Tahun 2019 PMDN target Rp. 94.659.145.091 , sedangkan PMA dengan target

12.128.265 US$,

- Tahun 2020 PMDN target Rp. 97.025.623.719 ,sedangkan PMA dengan target

12.437.536 US$.

- Tahun 2021 PMDN target Rp. 99.451.264.321 ,sedangkan PMA dengan target

12.754.693 US$.

5. Rasio daya serap tenaga kerja

- Tahun 2016 PMDN target 238 tenaga kerja , realisasi 238 tenaga kerja.

PMA target 294 tenaga kerja , realisasi 40 tenaga kerja.

- Tahun 2017 PMDN target 397 tenaga kerja , realisasi 397 tenaga kerja.

PMA target tenaga kerja , realisasi 20 tenaga kerja.

- Tahun 2018 PMDN target 417 tenaga kerja ,

PMA target 294 tenaga kerja , realisasi 40 tenaga kerja.

- Tahun 2019 PMDN target 438 tenaga kerja ,

PMA target 294 tenaga kerja .

- Tahun 2020 PMDN target 483 tenaga kerja ,PMA target 294 tenaga kerja.

- Tahun 2021 PMDN target 483 tenaga kerja ,PMA target 294 tenaga kerja.

6. Prosentase Kenaikan /penurunan realisasi investasi (%)

- Tahun 2016 PMDN target 1.75 %, realisasi – 78% sedangkan PMA target 2.25% ,

realisasi 59%. Pada tahun 2015 realisasi mencapai – 78% karena investor yang

masuk tidak merealisasikan proyeknya kerana terkendala harga tanah yang mahal,

ketidaksesuaian tata ruang infrastruktu yang kurang memadai.

- Tahun 2017 PMDN target 1.81 %, realisasi 274%

PMA target 2.40% , realisasi 42%.

- Tahun 2018 PMDN target 1.98 %, PMA target 2.45%.

- Tahun 2019 PMDN target 2.20 %, PMA target 2.50%

- Tahun 2020 PMDN target 2.50 %,PMA target 2.55%

- Tahun 2021 PMDN target 2.50 %, PMA target 2.55

7. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (%)

- Tahun 2016 target 84.07 %, realisasi 84.07%


- Tahun 2018 target 79.52 %, raelisasi 79.52%.


- Tahun 2020 target 80.00 %

- Tahun 2021 target 81.00 %


2288

8. Lama Proses Perizinan (hari)

- Tahun 2016 target 14 hari , realisasi 14 hari.

- Tahun 2017 target 14 hari, realisasi 14 hari.

- Tahun 2018 target 14 hari, realisasi 14 hari.

- Tahun 2019 target 10 hari.



Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator , tujuan dan sasaran

dituangkan dalam lampiran tabel II.1.


2299

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Telah merubah tupoksi kelembagaan pelaynanan

penanaman modal dan pelayanan perizinan dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adanya perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu terhadap pelaksanaan pelayanan akan lebih optimal, sehingga akan menjadi tantangan

untuk lebih bekerja keras dan berkomitmen terhadap tupoksi Dinas. Tantangan lain yaitu

kesiapan terhadap pasar bebas , percepatan pemberiaan izin dan non perizinan dan pelimpahan

wewenang perizinan dan non perizinan .

Adapun peluang pengembangan penanaman modal sebagai daerah Kabupaten yang

memiliki luas wilayah 65.556 ha dengan jumlah penduduk 1.308.712 jiwa dengan potensi

unggulan pada beberapa industri antara lain mebel, tembakau, konveksi, lurik ATBM, batik,

kerajinan keramik, makanan olahan, kerajinan, minapolitan, garmen, tekstil, pengadaan air

bersih, industri berbasis komoditas beras serta pengembangan obyek wisata sangat strategis untuk

dikembangkan dan ditawarkan kepada investor sehingga diharapkan peningkatan minat investasi

terutama terhadap hasil penyusunan profil investasi di Kabupaten Klaten.

Langkah strategis dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di kabupaten

Klaten antara lain

a. Kemudahan dalam proses perijinan (kejelasan persyaratan perijinan, transpransi biaya, serta

proses pengurusan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku);

b. Adanya respon positif dari masyarakat dengam masuknya investasi kedaerah, disertai dengan

suatu kesadaran masyarakat bahwa investor akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

daerah;

c. Upah Minimum Kerja (UMK) yang masih terjangkau juga menjdai daya tarik investor,

dengan jumlah ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai; dan

d. Dukungan sarana prasarana yang semakin baik dari tahun ke tahun baik dari harga tanah

yang realtif bersaing, sarana infrastruktur, sarana tenaga listrik maupun ketersediaan air serta

letak yang sangat strategis Kabupaten Klaten.


3300

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERNGKAT DAERAH

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi

Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten juga menghadapi beberapa kendala/masalah

selain kondisi perekonomian yang kurang mendukung kendala lain yang dihadapi dalam

pelaksanaan pelayanan adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten adalah sebagai

berikut :

1. Hambatan yang bersifat internal.

Hambatan yang bersifat internal yang disebabkan oleh hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, Standar Pelayanan.

- Data peluang investasi masih belum up to date

- Sarana penunjang promosi investasi belum optimal

- SOP dan Standar pelayanan masih belum up to date.

- Manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajeman SDM dan penguatan

pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal.

2. Hambatan yang bersifat eksternal.

Hambatan yang bersifat eksternal dari luar yang disebabkan oleh hal-hal antara lain sebagai

berikut:

- Kurangnya kesadaran Investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.

- Kurangnya komitmen antara Peranglat Daerah teknis pada proses pelayanan.

- Sikap dan partisipasi dari masyarakat dalam mengurus perijinan

- Kurang optimalnya koordinasi dengan satuan kerja teknis

- Belum semua perangkat daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada DPMPTSP.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas digunakan pemecahan

masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas sangat diperlukan SDM yang berkualitas. Salah

satu cara yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan personel dalam berbagai

program pelatihan kursus/diklat.


3311

2. Untuk mengeliminir kekurang-sempurnaan dari sistem dan mekanisme kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Klaten secara terus

menerus mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan sehingga pelaksanaan

kegiatan/tugas menjadi lebih efektif.

3. Penyempurnaan sistem untuk dapat memperlancar hubungan kerja serta guna mencapai

sasaran dalam pelaksanaan tugas sehingga mendapat hasil yang optimal dan

upaya

4. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan guna meningkatkan koordinasi

dengan Satker Teknis dalam percepatan pengiriman data agar dapat dicapai kesatuan

langkah dalam penentuan kebijaksanaan.

5. Meningkatkan koordinasi secara formal melalui rapat koordinasi Tim Teknis dengan

satuan kerja teknis maupun koordinasi langsung dengan petugas apabila ada

permasalahan di lapangan.

6. Integrasi sistem perizinan dengan OPD teknis.

III.2. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

A. Visi

Sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12

disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir perencanaan. Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang

dimiliki, maka visi Kabupaten Klaten ke depan (2016-2021) adalah : MEWUJUDKAN

KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING.

B. Misi

Makna dari Visi tersebut adalah merupakan manifestasi atau kehendak bersama

untuk mencapai semua yang di inginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan

Utama yang hendak dicapai tersebut akan dilaksanakan melalui upaya-upaya perbaikan dan

peningkatan di segala bidang baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan agar dapat lebih baik, maju dan berkembang dalam suasana iklim yang

kondusif. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dan sumber daya

daerah menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan tetap berlandaskan pada sumber

daya dan kearifan lokal.

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah

yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan

masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.


3322

2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat

tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang

meliputi: sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang

meliputi rasa aman, tentram , dan damai.

3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu

bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan

kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.

4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa Kabupaten Klaten ke depan

memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan keunggulan kompetitif sehingga mampu

dan dapat bersaing di segala bidang.

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terwujudnya rasa aman dan

tenteram, serta meningkatnya penghargaan bagi rakyat maka pasti dengan keyakinan yang

teguh dan kerja keras kita bersama akan mampu mewujudkan aktualisasi rakyat dan

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, secara lebih unggul, maju, modern, sejahtera,

berdaya tahan, berdaya saing tercukupinya kebutuhan spritual dan material serta memiliki

nilai-nilai esensi yang tinggi dalam pergaulan dengan daerah-daerah lain, baik dikawasan

regional Jawa Tengah maupun Nasional

Disamping itu, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan diperlukan

keteladanan pemimpin, komitmen pemimpin dalam upaya mewujudkan norma-norma

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga kredibilitas dimata

masyarakat semakin meningkat dengan terwujudnya kepemerintahan tanpa KKN (Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme). Untuk itu diperlukan sikap-sikap kepemimpinan yang meliputi :

a. Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan,

pengawasan, penganggaran dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

b. Kepemimpinan Transformatif

Kepemimpinan yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dalam pelaksanaan

program-programnya.

c. Kepemimpinan Empowering

Kepemimpinan yang memberdayakan dalam arti mendorong dan mewujudkan nilai-nilai

positip bagi berkembangnya kemampuan pemerintahan dan masyarakat sehingga lebih

berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan kepemimpinan yang partisipatif, transformatif dan empowering (Artinya

mengikutsertakan, mengembangkan dan memberdayakan) tersebut maka berarti


3333

menempatkan rakyat sebagai subyek dalam proses pembangunan bukan sekedar sebagai

obyek.

Dengan rumusan visi yang mempunyai jangka waktu panjang dan rumusan misi

yang diharapkan dapat mewujudkan visi yang dirumuskan; diperlukan suatu strategi

pembangunan daerah, yang merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Program-program indikatif tersebut juga

dapat dipayungi dalam suatu agenda, yang kemudian dijabarkan dalam program-program

riil dan kegiatan-kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai

upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi

adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka

mewujudkan misi. Sedangkan Misi Pembangunan Daerah untuk

mengimplementasikan Visi adalah sebagai berikut :

a. MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan

berbudaya, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk

ditingkatkan agar sumber daya manusia di Kabupaten Klaten

dapat mengakses pelayanan pendidikan yang baik, murah dan

merata kualitasnya. Jenjang pendidikan dasar sampai menengah

serta meningkatnya ketrampilan dan kompetensi masyarakat.

Selain itu juga dapat mengakses pelayanan kesehatan secara

merata, mudah dan murah serta tercukupinya kebutuhan akan

pangan dan gizi sehingga akan menjadi manusia yang sehat dan

memiliki indeks harapan hidup yang tinggi. Kemudian juga

masyarakat Kabupaten Klaten tetap memiliki jati diri dan

karakter yang kuat dengan berbasis pada budaya maupun

kearifan lokal.

b. MISI 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

(good and clean governance). Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance),

merupakan suatu upaya untuk pengembangan kapasitas

pemerintahan yang mantap dan sebagai faktor penentu bahkan

menjadi prasyarat bagi kinerja dan keberhasilan implementasi

penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang, melalui

pembangunan kapasitas pemerintahan daerah yang pertama pada

tingkatan.

Sistem ; yaitu perlu dikembangkan kebijakan dan kerangka

regulasi dan deregulasi yang dapat meningkatkan kapasitas


3344

penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi seperti

pelayanan publik yang lebih berorientasi pada masyarakat dengan

didukung profesionalitas pelayanan publik serta berbagai regulasi

yang berpihak pada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas

sistem dan mekanisme perencanaan serta pengelolaan keuangan

daerah. Yang kedua pada tingkatan Institusional; perlu

dikembangkan struktur organisasi yang efektif dan efisien serta

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dengan didukung

analisis beban kerja, kemudian proses pengambilan keputusan

dan prosedur birokrasi atau hubungan antar organisasi yang

efektif dan efisien, serta penguatan sistem manajemen

pemerintahan berbasis kinerja yang mendukung tugas pokok dan

fungsi. Yang ketiga pada tingkatan Individu ; akan dikembangkan

dan ditingkatkan kompetensi dan profesionalitas individu

aparatur pemerintahan (ketrampilan/skill, pengetahuan/knowledge

dan sikap/attitude) dan motivasi serta kreatifitas personil yang

bekerja pada setiap unit kerja atau organisasi. Sehingga masing-

masing aparatur dapat lebih mendalami tugas pokok dan

fungsinya selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.

c. MISI 3

: Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih

produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan

ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.

Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih

produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan

ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, merupakan

suatu upaya yang strategis untuk memperkuat struktur ekonomi

daerah dengan menyelaraskan perkembangan sektor primer,

sekunder, dan tersier melalui peningkatan maupun

pengembangan usaha-usaha ekonomi kerakyatan serta

kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan

koperasi serta pertanian dalam mengakses sumber daya produktif

(lahan, modal, pasar, teknologi dan informasi). Disamping itu

juga perlunya menumbuh kembangkan sentra-sentra dan usaha-

usaha ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan berorientasi

pasar serta yang dapat menjadi produk unggulan daerah dalam

suatu kerangka pengembngan lokal berbasis klaster dan

agropolitan, termasuk didalamnya pengembangan usaha investasi

dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, sehingga ekonomi


3355

benar-benar dapat menjadi lebih produktif, memiliki nilai tambah

dan berdaya saing.

d. MISI 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan

kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat.

Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan

kebutuhan sarana prasarana dasar sosial

masyarakat, merupakan suatu hal yang sangat penting dan

mendasar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar

wilayah, ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana sosial

dasar masyarakat, dukungan terhadap kawasan sentra produksi,

investasi maupun kawasan pengembangan ekonomi dan

kelancaran transportasi.

e. MISI 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya

alam yang selaras dengan tata ruang wilayah, merupakan suatu

hal untuk lebih meningkatkan sistem manajemen pengelolaan

sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan,

keseimbangan ekosistem dan kesesuaian dengan tata ruang

wilayah. Sehingga potensi sumber daya alam dapat dikelola

secara arif dan bijaksana, efisien dan efektif serta mampu

memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan

masyarakat.

f. MISI 6 : Mewujudkan tatanan kebijakan kehidupan masyarakat yang

berakhlak mulia dan berkepribadian, merupakan suatu hal yang

mutlak dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat yang lebih baik dan memiliki akhlak serta

berkepribadian yang santun sesuai dengan norma -norma agama

maupun kearifan lokal serta budaya Jawa Tengah. Sehingga

nantinya dapat tercipta kerukunan hidup dalam bermasyarakat

dan beragama, saling menghormati, saling mengasihi dan

berketuhanan.

g. MISI 7 : Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan

perlindungan anak, merupakan suatu hal yang penting dalam

rangka meningkatkan keterlibatan dan partisipasi perempuan

dalam pembangunan termasuk didalamnya perkuatan

kelembagaan perempuan. Selain itu juga perlunya untuk

meningkatkan pemberdayaan perempuan yang diharapkan

mampu berkiprah di segala bidang dalam kerangka kesetaraan


3366

gender. Disamping itu juga tidak kalah pentingnya adalah untuk

meningkatkan perlindungan anak sehingga hak-hak anak dapat

terpenuhi dan menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten

Layak Anak.

h. MISI 8 : Meningkatkan kapasitas pelayanan publik, merupakan suatu hal

yang harus terus menerus dilakukan dalam rangka implementasi

otonom daerah dan desentralisasi. Berbagai kebijakan, program

dan kegiatan semuanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan

publik serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan

dikembangkan sistem pelayanan yang lebih berorientasi pada

masyarakat ataupun pelayanan publik yang lebih sesuai

dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat dengan didukung

penyempurnaan sistem kerja termasuk mekanisme dan prosedur,

standar pelayanan minimal serta penggunaan teknologi informasi,

sehingga lebih bisa menjamin terselenggaranya pemerintahan

daerah yang efisien dan efektif.

C. Arah Kebijakan

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya

a. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan

b. Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan

c. Meningkatkan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat

d. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur berdasarkan pada kearifan

lokal

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih :

a. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya apatur

b. Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien

c. Mewujudkan regulasi dan deregulasi peraturan yang mendukung terhadap

pemerintahan yang baik dan bersih

d. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa

e. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif,

kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang

berbasis potensi lokal :

a. Mewujudkan kapasitas perekonomian daerah berbasis pada agropolitan dan klaser

UMKM

b. Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis pada

potensi lokal

c. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif

d. Mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan


3377

e. Meningkatkan kapasitas pengolahan keuangan daerah

f. Meningkatkan dan mengembangkan indistri kreaatif dan kepariwisataan

g. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi

masyarakat

h. Meningkatkan keterpaduan penanganan kemiskinan dan pengangguran

4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana

prasarana dasar sosial masyarakat :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, bangunan

gedung

b. Meningkatkan layanan kebutuhan air bersih, sanitasi (sampah, drainase, MCK) dan

permukiman (rumah tidak layak huni)

c. Penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau (tanah kota, hutan kota, trotoar)

d. Meningkatkan keserdiaan kebutuhan energi listrik perdesaan

e. Meningkatkan kapasitas layanan transportasi

5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang

seluas dengan tata ruang wilayah :

a. Peningkatan dan pengkayaan hutan rakyat

b. Peningkatan pelestarian daerah-daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai

c. Peningkatan pengendalian dampak lingkungan

d. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam berbasis pengurangan resiko bencana

e. Peningkatan kapasitas perencanaa, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian

:

a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa

b. Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan

c. Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama

d. Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan

e. Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan

f. Meningkatkan moralitas, wawasan kebanggaan dan cinta tanah air bagi generasi

muda

7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak :

a. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan

b. Menumbuhkembangkan jaringan usaha perempuan

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perempuan

d. Meningkatkan dan penguatan kelembagaan keluarga

e. Pemenuhan kah anak

f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat difabel


3388

8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik

a. Meningkatkan kualitas layanan perijinan di segala bidang berbasis tehnologi

informasi

b. Meningkatkan dan pengembangan standar pelayanan minimal sosial dasar (bidang

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan

kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat serta sosial)

c. Meningkatkan kapasitas pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa

1.1.1. Program Utama

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui :

➢ Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajar diknas 12

tahun

➢ Peningkatan keterampilan dan kompetensi masyarakat (pencarian kerja trampil, petani,

buruh dan pelaku umum)

➢ Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidikan dan tenaga kependidikan

➢ Peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan

➢ Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan

b. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan, melalui :

➢ Penataan organisasi pemerintahan yang selaras dengan beban kerja

➢ Penempatan sumber daya aparatur sesuai dengan kapasitasnya

c. Program Pembangunan Ekonomi Daerah, melalui :

➢ Pengembangan dan pemberdayaan usaha pertanian, ikm/umkm dan koperasi berbasis

klaster

➢ Pengembangan kawasan agropolitan yang berbasis pada agro bisnis, agro industry, agro

tehnologi, agro produksi dan agro wisata

➢ Peningkatan dan pengembangan destinasi dan promosi kepariwisataan

➢ Pengembangan pusat promosi dan perdagangan

➢ Pengembangan diversivikasi dan keaneragaman pangan

➢ Peningkatan dan pengembangan pola kemitraan berbasis tanggung jawab sosial dan

lingkungan perusahaan (CSR)

➢ Peningkatan dan perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha

➢ Peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dalam sistem agro

industrialisasi perdesaan

➢ Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan asli

daerah

d. Program Peningkatan Infrastruktur Publik, melalui :

➢ Peningkatan kualitas jalan (hotmik dan rigit/beton) dan jembatan


3399

➢ Peningkatan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendungan, waduk, embung,

dan saluran)

➢ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi

➢ Penataan kawasan perkotaan dan ruang publik

➢ Peningkatan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat

➢ Peningkatan pengelolaan persampahan

➢ Peningkatan layanan jaringan listrik rumah tangga di perdesaan dan pengembangan desa

mandiri energi

e. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, melalui :

➢ Pengembangan pengelolaan dan konservasi sumber daya air dan daerah aliran sungai

➢ Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan

➢ Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat berbasis agro forestry

➢ Peningkatan kelestarian lingkungan hidup

➢ Penataan daerah rawan bencana dan desa tangguh bencana

➢ Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan pada upaya pembangunan

berkelanjutan

f. Program Peningkatan Kualitas Masyarakat, melalui :

➢ Peningkatan wawasan keagamaan

➢ Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral

➢ Peningkatan kerukunan antar umat beragama

➢ Penyediaan sarana dan prasarana peribadatan

➢ Penguatan kelembagaan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan

g. Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, melalui :

➢ Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

➢ Peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan gender

➢ Peningkatan kelembagaan pangarusutamaan gender dan anak

➢ Peningkatan kesehatan reproduksi remaja dan keluarga

➢ Peningkatan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak serta inisiasi menyusui dini

➢ Peningkatan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

➢ Peningkatan dan pemberdayaan kaum difabel

➢ Peningkatan dan pengembangan kewirausahaan perempuan

➢ Peningkatan dan penguatan keluarga harapan berbasis usaha ekonomi produktif

h. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, melalui :

➢ Penyusunan standar operasional dan prosedur perizinan

➢ Penyusutan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan perundang-undangan

➢ Peningkatan dan pengembangan desentralilasi pelayanan terpadu di kecamatan

➢ Peningkatan dan pengembangan sistem informasi dan managemen perizinan


4400

III.3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian Dan Renstra Propinsi Jawa

Tengah

III.3.1. Renstra BKPM

Berdasarkan hasil telaah pada Renstra K/L BKPM khususnya program dan kegiatan

dapat dilihat program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan

Penanaman Modal di Kabupaten Klaten adalah program peningkatan daya saing

penanaman modal.

III.3.2. Renstra DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil telaah pada Renstra K/L DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah

khususnya program dan kegiatan dapat dilihat program dan kegiatan yang terkait

dengan penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten adalah

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi.

III.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategi Kabupaten

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait,

yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek

fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau

budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah pada Renstra ini ditujukan untuk

mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

DPMPTSP Kabupaten Klaten.

Secara Ringkas, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Klaten tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa visi penataan ruang

wilayah Kabupaten Klaten diarahkan untuk : “Mewujudkan ruang wilayah yang produktif

berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat.”

Adapun misi penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten adalah :

1. Mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten

Klaten disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah ;

2. Mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh

berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan

3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan

wilayah.


4411

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten adalah terciptanya Kabupaten

Klaten sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan

serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang

akan berangsur diwujudkan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Pembangunan 5 tahun

mendatang.

III.5. Penentuan isu-isu strategis.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas maka dapat disimpulkan isu strategis

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten sebagai

berikut :

- Kuantitas dan kompetensi SDM belum optimal

- Data peluang investasi masih belum up to date

- Sarana penunjang promosi investasi belum optimal

- SOP dan Standar pelayanan masih belum up to date.

- Manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajeman SDM dan penguatan

pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal.

- Kurangnya kesadaran Investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.

- Kurangnya komitmen antara Peranglat Daerah teknis pada proses pelayanan.

- Sikap dan partisipasi dari masyarakat dalam mengurus perijinan

- Kurang optimalnya koordinasi dengan satuan kerja teknis

- Belum semua perangkat daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada DPMPTSP.

- Pelayanan kepada masyarakat dibidang Penanaman Modal terhambat karena lokasi

usaha yang direncanakan oleh masyarakat tidak sesuai peruntukan dengan RTRW.

- Pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal terhambat karena lokasi usaha oleh

masyarakat tidak sesuai lagi RTRW.

- Kewajiban membuat dokumen lingkungan yang memerlukan waktu lama.

- Masih belum semua jenis pelayanan menggunakan system on line.


4422

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.I. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk

meningkatkan investasi di Kabupaten Klaten, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berpedoman

pada Visi Bupati dan Wakil bupati Klaten lima tahun kedepan 2016-2021 yaitu “Memantapkan

Kabupaten Klaten yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Tujuan Utama yang hendak dicapai

tersebut akan dilaksanakan melalui upaya-upaya perbaikan dan peningkatan di segala bidang baik

dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat lebih baik, maju dan

berkembang dalam suasana iklim yang kondusif. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas

pemerintahan daerah dan sumber daya daerah menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan

tetap berlandaskan pada sumber daya dan kearifan local, dengan Misi (1). Mewujudkan sumber

daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk

ditingkatkan agar sumber daya manusia di Kabupaten Klaten dapat mengakses pelayanan

pendidikan yang baik, murah dan merata kualitasnya, (2). Mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih (good and clean governance). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik dan bersih (good and clean governance),(3). Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi

Daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi

kerakyatan yang berbasis potensi lokal.(4). Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan

penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat. (5).Meningkatkan kapasitas

pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah,

merupakan suatu hal untuk lebih meningkatkan sistem manajemen pengelolaan sumber daya

alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem dan kesesuaian

dengan tata ruang wilayah. (6).Mewujudkan tatanan kebijakan kehidupan masyarakat yang

berakhlak mulia dan berkepribadian, (7). Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan

perlindungan anak, merupakan suatu hal yang penting dalam rangka meningkatkan keterlibatan

dan partisipasi perempuan dalam pembangunan termasuk didalamnya perkuatan kelembagaan

perempuan. (8). Meningkatkan kapasitas pelayanan publik,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

Menyelaraskan Visi Misi Perangkat Daerah dengan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu Misi ke 3

(Tiga) dan 8 (delapan)yaitu “Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih

produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis

potensi lokal dan Meningkatkan kapasitas pelayanan publik,

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

Kabupaten Klaten merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut:

- Pengembangan sistem Informasi Investasi

- Perumusan kebijakan yang mendukung Pertumbuhan Investasi


4433

- Peningkatan Pelayanan Perijinan pada PTSP

- Peningkatan Peluang Potensi Investasi

Tujuan merupakan hasil akhir (results) yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan

misinya melalui serangkaian program dan tindakan. Tujuan juga merupakan arah (direction) yang

kan menunjukan kemana tujuan (destination) yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Klaten antara lain :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2. Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan

oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran usaha harus spesifik,

terukur, jelas kriterianya, memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan

efisien. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Klaten antara lain :

1. Meningkat dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor

perindustrian, koperasi, UMKM, dan penanaman modal.

2. Meningkatnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.


4444

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.I. Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Klaten

1. Strategi

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

merupakan pernyataan arah dan tindakan yang diinginkan diwaktu yang akan datang

meliputi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai misi yang dilakukan pada setiap

tahunnya selama kurun waktu lima tahun, dan direncanakan pelaksanaannya dan

pembiayaannya . Dalam mencapai tujuan setiap organisasi pada umumnya menghadapi

masalah baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal merupakan faktor yang

mempengaruhi kinerja organisasi.

Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis digunakan teknis analisis SWOT

(Strenght, Weaknees, Opportunities, Threats) sebagai berikut :

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan

faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan kinerja DPMPTSP Kabupaten

Klaten. Kajian internal pada hakekatnya adalah analisa dan evaluasi atas kondisi yang

meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknees)

1). Kekuatan (Strength)

- Optimalisasi Sumber Daya Manusia.

- Peningkatan penerapan sistem informasi dan tehnologi

- Semangat dan etos kerja

- Komitmen pimpinan

2). Kelemahan (Weaknees)

- Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga

- Pemahaman sistematika kerja yang belum memadai

- Belum optimalnya Sumber daya Aparatur Penanaman Modal dan Perizinan

belum sesuai keahlian di bidang masing-masing (belum Kompeten)

- Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan

faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman DPMPTSP Kabupaten Klaten. Kajian

eksternal pada hakekatnya adalah analisa dan evaluasi atas kondisi yang meliputi

Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats)


4455

1). Peluang (Opportunities)

- Kebijakan Pemerintah

- Tuntutan masyarakat dalam pelayanan yang berkaulitas.

- Perkembangan tehnologi yang pesat

- Potensi wilayah yang cukup beragam.

2) Tantangan (Threat)

- Membentuk sistem yang mampu memberikan kemudahan pelayanan;

- Pasar bebas;

- Semangat kewirausahaan masyarakat yang kuat.

- Data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait

- Potensi perizinan di Kabupaten Klaten

Dari hasil analisis lingkungan strategi dirumuskan beberapa strategi umum yang

digunakan dalam merumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan strategi pada

dasarnya mencakup strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi

menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, strategi mengurangi

kelemahan untuk mencegah dan mengatasi sebagai berikut :

1). Strategi S + O

- Optimalisasi SDM guna menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.

- Dengan semangat dan etos kerja yang baik untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah.

- Peningkatan penerapan sistem informasi dan teknologi guna memenuhi tuntutan

masyarakat dalam pelayanan yang berkualitas.

- Dengan Komitmen Pimpinan Daerah dapat menggali potensi wilayah yang cukup

beragam.

2). Strategi S + T

Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk mengatasi tantangan/ancaman (S+T) sebagai

berikut :

- Optimalisasi SDM guna membentuk sistem yang mampu memberikan kemudahan

pelayanan.

- Dengan semangat kerja dan etos kerja yang baik guna mendukung semangat

kewirausahaan masyarakat yang berkembang.

- Peningkatan penerapan sistem informasi dan teknologi guna menyusun data base

penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait

- Dengan komitemen Pimpinan dapat menggali potensi investasi di Kabupaten Klaten.


4466

1) Strategi W + O

Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (W + O) sebagai berikut :

- Dengan sarana prasarana yang memadai untuk mengikuti perkembangan tehnologi yang

semakin pesat.

- Dengan sarana kerja kurang memadai berusaha untuk menggali potensi wilayah yang

cukup beragam.

- Dengan optimalnya koordinasi antar lembaga berusaha untuk menggali potensi yang

cukup beragam.

- Dengan pemahaman sistematika kerja yang belum memadai berusaha untuk memenuhi

tuntutan masyarakat dalam pelayanan yang berkualitas.

4). Strategi W + T

- Dengan belum optimalnya Sumber daua aparatus Penanaman Modal dan Perizinan

belum kompeten) berusaha membentuk sistem yang mampu memberikan kemudahan

perijinan.

- Dengan sarana kerja kurang memadai berusaha mendukung semangat kewirausahaan

masyarakat yang berkembang.

- Dengan kurang optimalnya koordinasi dengan lembaga berusaha menggali potensi

investasi di Kabupaten Klaten.

- Dengan pemahaman sistematika kerja yang belum memadai berusaha menghadapi pasar

bebas.

Setelah diadakan penetapan asumsi strategi maka ditetapkan Faktor Kunci

Keberhasilan sebagai berikut :

a. Dengan Optimalisasi SDM guna membentuk sistem yang mampu memberikan

kemudahan perijinan.

b. Dengan Komitmen Pimpinan dapat menggali potensi investasi di Kabupaten Klaten.

c. Kurang optimalnya koordinasi dengan satuan kerja teknis berusaha menyamakan

pemahaman tupoksi yang berebeda antar SKPD.

d. Dengan sarana kerja kurang memadai berusaha untuk menggali potensi wilayah yang

cukup beragam.

2. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka ditetapkan dan dijabarkan menjadi 11

(sebelas) kebijakan sebagai berikut :

a. Mereview Rencana Umum Penanaman Modal


4477

b. Meningkatkan fungsi koordinasi antar lembaga dalam mengimplementasikan Rencana

Umum Penanaman Modal dalam rangka pengembangan potensi daerah.

c. Meningkatkan dan pemantapkan iklim penanaman modal yang fokus pada kemudahan

pelayanan perizinan,kepastian hukum dan kepastian lahan usaha.

d. Melaksanakan pengendalian penanaman modal dan perizinan.

e. Mengembangkan strategi promosi yang terarah, focus dan inovatif.

f. Meningkatkan kegiatan promosi investasi berskala Nasional.

g. Menyusun profil investasi dan peluang investasi.

h. Penyempurnaan Standar Pelayanan

i. Mengembangkan dan pemantapan pelayanan perizinan on line.

j. Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perizinan.

Tujuan, arah, strategi dan arah kebijakan tersebut diatas sebagaimana dalam Tabel V.I


4488

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VI.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang

merupakan penjabaran atas Visi, Misi dan Strategi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan


Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD,

maka untuk mencapai Sasaran Strategis DPMPTSP Kabupaten Klaten ditentukanlah program-

program. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah

program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Bupati Nomor

49 tahun 2016 ) Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Perbandingan Perubahan Program

Program Sebelum Perubahan Program Setelah Perubahan Keterangan

1. Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3. - 3. Program Peningkataan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Ditambah disesuaikan

dengan perubahan

SOTK

4.. Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur

4.

.

- Dihapus, karena tidak

didukung dengan

aturan

5. Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

5. Program Peningkatan Promosi dan

kerjasama investasi

6. Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

6. Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

7. Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Ditambah disesuaikan

dengan perubahan

SOTK


4499

Perbandingan Perubahan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Sebelum

Perubahan

Indikator Kinerja Setelah

Perubahan

Keterangan

1. Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1. Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

a. a. Jumlah investor berskala Nasional

PMDN

a. Jumlah investor berskala

Nasional PMDN

b. Jumlah investor berskala Nasional

PMA

b. Jumlah investor berskala

Nasional PMA

c. Jumlah Nilai Investasi berskala

Nasional PMDN

c. Jumlah Nilai Investasi berskala

Nasional PMDN

d. Jumlah Nilai Investasi berskala

Nasional PMA

d. Jumlah Nilai Investasi berskala

Nasional PMA

e. Sistem informasi pelayanan dan

administrasi Pemerintahan

e. -

f. - f. Prosentase kenaikan/penurunan

realisasi investasi

PMDN

PMA

Ditambah

sesuai

dengan

RPJMD

2. Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

2. Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

a. Layanan Perizinan a. Lama proses perizinan Disesuaikan

dengan

RPJMD

b. Peninjauan Lokasi perizinan

b. - Dihapus

disesuaikan

dengan

RPJMD

c. - c. Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat

Disesuaikan

dengan

RPJMD

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam

Perubahan Renstra ini, serta rencana tahun 2018-2021 sebagaimana ditunjukkan pada tabel VI.I


5500

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Adapun

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud tersebut pada tabel VII.1

dokumen perubahan renstra dinas penanaman modal...

Documents