dokumen penawaran interkoneksi (dpi) reference ... · dokumen penawaran interkoneksi (dpi) pt....

151
Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Pos & Telekomunikasi Nomor : 205 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) Milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya. Tanggal : 11 April 2008 DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) REFERENCE INTERCONNECT OFFER (RIO) TELKOMSEL Jakarta, April 2008 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR Wisma Mulia Mezzanine - 19 th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42 Jakarta - 12710

Upload: dinhtuyen

Post on 30-Jun-2019

255 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Pos & Telekomunikasi Nomor : 205 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) Milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya.

Tanggal : 11 April 2008

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) REFERENCE INTERCONNECT OFFER (RIO)

TELKOMSEL

Jakarta, April 2008

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR Wisma Mulia Mezzanine - 19th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42 Jakarta - 12710

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI)

MILIK PT. TELKOMSEL

DAFTAR ISI

1. DAFTAR PERUBAHAN

2. EXECUTIVE SUMMARY

3. PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI

4. DOKUMEN PENDUKUNG A – PERENCANAAN DAN OPERASI

5. DOKUMEN PENDUKUNG B – PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

6. DOKUMEN PENDUKUNG C – DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI

7. DOKUMEN PENDUKUNG D – SPESIFIKASI TEKNIS

8. DOKUMEN PENDUKUNG E – DEFINISI DAN INTEPRETASI

9. DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI YANG DITAWARKAN

Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) PT. Telekomunikasi Selular

DAFTAR PERUBAHAN

No/Hal Referensi Uraian

1. Executive Summary

Penambahan klausul baru pada hal. iii sbb : ”Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan harga jasa layanan transit dapat dibuat dalam perjanjian terpisah secara B2B (Business to Business) antara Pencari Akses dengan Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga dengan Penyedia Akses. Penyaluran trafik yang bersifat refilling tidak diperkenankan”

2. Dokumen Pendukung A

Perencanaan & Operasi

a) Point 3.1 tentang Interkoneksi Voice

Perubahan/penjabaran lebih jelas pada klausul butir (c) dalam DPI 2007 (hal.5) menjadi dua butir, yaitu butir (c) dan butir (d) dalam DPI 2008 (hal.5)

b) Lampiran A1 tentang Informasi Jaringan Penyelenggara

• Perubahan pada Point 1.2 tentang Daftar lokasi sentral gerbang dan kapasitas Interkoneksi yang disediakan (hal.29-30)

• Penambahan Point 1.3 tentang Daftar Lokasi STP untuk interkoneksi signaling beserta konfigurasinya (hal.31)

3. Dokumen Pendukung C

Daftar Layanan Interkoneksi

a) Lampiran C201 – Layanan Panggilan Terminasi Telkomsel

Mengalami perubahan dari sisi tarif terminasi baik dari penyelenggara jasa maupun jaringan (hal.5)

b) Lampiran C202 – Layanan Panggilan Originasi Telkomsel

Mengalami perubahan dari sisi tarif originasi baik ke penyelenggara jasa SLI maupun SLJJ serta perubahan klausul service charge (hal.6)

c) Lampiran C203 – Layanan Interkoneksi SMS Telkomsel

Mengalami perubahan dari sisi tarif interkoneksi SMS (hal.7)

Daftar Perubahan

ii

No/Hal Referensi Uraian

4. Daftal Layanan Interkoneksi Yang Ditawarkan

a) Layanan Panggilan Terminasi

Mengalami perubahan dari sisi tarif terminasi baik dari penyelenggara jasa maupun jaringan serta skenario ruting trafik terminasi ke Telkomsel (hal.3-8)

b) Layanan Panggilan Originasi

Mengalami perubahan dari sisi tarif Originasi baik ke penyelenggara jasa SLI maupun SLJJ, perubahan klausul service charge, serta skenario ruting trafik originasi dar Telkomsel (hal.8-10)

c) Layanan SMS

Mengalami perubahan dari sisi tarif Interkoneksi SMS (hal. 10)

d) Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI)

Penambahan dan perubahan pada Point 4 tentang layanan FPI yang ditawarkan oleh Telkomsel, yaitu jenis layanan FPI Sarpen dan FPI sarpen berikut lokasi dan harga sewa yang ditawarkan (hal. 11-15)

Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) PT. Telekomunikasi Selular

EXECUTIVE SUMMARY Pendahuluan

Dengan ditetapkannya PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006, maka Telkomsel sebagai salah satu operator yang ditetapkan sebagai Significant Market Power (”SMP”) mempunyai kewajiban untuk menyusun Dokumen Penawaran Interkoneksi (”DPI”) yang tata cara penyusunannya telah ditetapkan oleh Pemerintah.

DPI ini disusun dengan tujuan:

1. Memenuhi ketentuan pemerintah, dimana Telkomsel sebagai salah satu operator yang ditetapkan sebagai SMP diwajibkan untuk membuat DPI yang harus disetujui oleh BRTI sebagai regulator.

2. Memberikan petunjuk dan pedoman kepada Penyelenggara lainnya yang ingin berinterkoneksi dengan Telkomsel

3. Memberikan penjelasan mengenai layanan interkoneksi yang diberikan Telkomsel kepada pihak lainnya yang ingin berinterkoneksi dengan Telkomsel

Dokumen DPI Telkomsel ini disusun dengan mengacu dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

• Dokumen Petunjuk Penyusunan Dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI) yang ditetapkan oleh pemerintah

• Data-data dan Informasi Telkomsel

• Fundamental Technical Plan (FTP) Nasional.

• Standarisasi ITU, ETSI dan standarisasi lainnya yang relevan.

Daftar Layanan Yang Diberikan

Layanan interkoneksi yang ditawarkan kepada pihak lainnya mengacu pada ketentuan pada UU No. 36 Tahun 1999 dan PP No. 52 tahun 2000, FTP Nasional serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 tentang Interkoneksi.

Daftar layanan dan/atau fasilitas interkoneksi yang ditawarkan oleh Telkomsel, disusun dengan mengacu pada ketentuan dokumen P2DPI yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jenis-jenis jasa layanan yang ditawarkan oleh Telkomsel dalam DPI ini, terdiri dari:

Executive Summary

ii

1. Layanan Panggilan Terminasi • Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan dan Penyelenggara Jasa • Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan dan Penyelenggara Jasa • Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa

2. Layanan Panggilan Originasi • Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa • Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa • Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa

3. Layanan SMS 4. Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI)

5. Telkomsel tidak menutup kemungkinan untuk memberikan Layanan-layanan lain

sepanjang secara teknis dan operasional memungkinkan serta adanya kesepakatan diantara Para Pihak.

Layanan interkoneksi tersebut diatas kami tawarkan kepada : 1. Penyelenggara Jaringan; 2. Penyelenggara Jasa yang memiliki jeringan dan kode akses.

Penjabaran lebih lanjut dari jenis-jenis layanan yang ditawarkan berikut Call Scenario dan harga dari masing-masing layanan yang di tawarkan di atas adalah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga). Penawaran harga layanan interkoneksi mengacu kepada PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 tentang Interkoneksi. Harga-harga dimaksud hanya merupakan biaya jaringan dan khusus untuk layanan Originasi apabila Pencari Akses melimpahkan tanggung jawab atas panggilan interkoneksi yang meliputi tanggung jawab atas kualitas layanan, proses billing tarif pungut, penagihan kepada pengguna dan piutang tak tertagih (Service Cost) kepada Telkomsel, maka Telkomsel akan mengenakan biaya tambahan atas Service Cost tersebut.

Untuk dapat berinterkoneksi dengan Telkomsel pada satu POI tertentu, Pencari Akses harus memiliki Sentral Gerbang yang memiliki fungsi seperti diuraikan dalam FTP Nasional yang berlaku. Kewajiban untuk menyalurkan trafik sampai dengan POI tersebut merupakan kewajiban dari Pencari Akses, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk layanan Terminasi yang dimaksud dengan Pencari Akses ádalah Pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyalurkan trafik (Outgoing);

b. untuk layanan Originasi yang dimaksud dengan Pencari Akses adalah Penyelenggara Jasa.

Dalam hal penyaluran trafik dimana akses secara langsung tidak dimungkinkan maka Pencari Akses sepakat untuk bersama dengan Telkomsel menentukan Pihak Ketiga sebagai penyedia layanan transit, dan kesepakatan ini akan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang mengikat ketiga pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Interkoneksi Para Pihak.

Executive Summary

iii

Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan harga jasa layanan transit dapat dibuat dalam perjanjian terpisah secara B2B (Business to Business) antara Pencari Akses dengan Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga dengan Penyedia Akses. Penyaluran trafik yang bersifat refilling tidak diperkenankan.

Seluruh layanan di atas (Originasi dan Terminasi) dapat diberikan apabila:

1. Pencari Akses telah memenuhi seluruh ketentuan dalam DPI ini;

2. Jaringan Pencari Akses telah kompatible dengan Jaringan Telkomsel sebagaimana diuraikan Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung D Spesifikasi Teknis;

3. Pencari Akses telah melakukan pemesanan suatu kapasitas interkoneksi tertentu sesuai sistem antrian pemesanan. Tata cara pemesanan adalah sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung A Perencanaan dan Operasi;

4. Perjanjian Interkoneksi antara Pencari Akses dan Telkomsel telah dilakukan.

Apabila dalam pelaksanaan interkoneksi diperlukan adanya Fasilitas Penting Interkoneksi (”FPI”) yang tidak dapat disediakan oleh Pencari Akses baik oleh dirinya sendiri maupun melalui pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan dari Pemerintah dalam Lampiran 4 PM Interkoneksi, maka Telkomsel dapat menyediakan FPI tersebut dengan ketentuan:

1. secara teknis memungkinkan;

2. telah terjadi kesepakatan antara Para Pihak;

Khusus untuk lokasi POI yang berada di premises milik/dibawah kekuasaan Pihak Ketiga dan penempatan perangkat Pencari Akses Collocated dengan perangkat Telkomsel, harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis (izin) dari Pihak Ketiga penguasa premises. Mengenai masalah perizinan ini Telkomsel akan membantu Pencari Akses untuk mendapatkan izin masuk lokasi dari Pihak ketiga sebagai pemilik premises, sedangkan untuk biaya kolokasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pencari Akses.

Dalam hal akses masuk ke lokasi Penyedia Akses, Pencari Akses wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.

Penggunaan FPI akan dituangkan dalam suatu Perjanjian tersendiri mengacu kepada ketentuan Pemerintah, dengan mempergunakan harga yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak dengan mengacu kepada harga yang berlaku di pasar.

Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi dan Sistem Antrian Dengan mengacu pada ketentuan regulasi yang ada, Telkomsel akan memperlakukan penyelenggara lain yang mengajukan permintaan interkoneksi ke jaringan Telkomsel berdasarkan prinsip non diskriminasi dan efisiensi.

Executive Summary

iv

Untuk dapat ditempatkan dalam sistem antrian permintaan layanan interkoneksi Telkomsel, Pencari Akses berkewajiban untuk mengajukan permintaan layanan interkoneksi yang ditujukan kepada :

Direktur Perencanaan & Pengembangan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

Wisma Mulia, Lantai 15

Jl. Jend. Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710

Surat Permintaan layanan Interkoneksi tersebut harus dilengkapi dengan seluruh lampiran data administratif tentang Pencari Akses. Data Administratif tersebut sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut :

1. Nama penyelenggara dan nama pejabat yang berwenang,

2. Photo copy Izin usaha, Izin layak operasi serta Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dimiliki,

3. Jenis layanan interkoneksi yang diminta, apabila merupakan permintaan baru,

4. Penjelasan bahwa layanan interkoneksi yang diminta belum disediakan oleh Telkomsel, apabila layanan yang diminta belum terdapat di DPI Telkomsel,

5. Penjelasan Permintaan tambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi apabila permintaan layanan interkoneksi yang diminta adalah penambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi.

6. Lokasi geografis dan tingkat fungsional dari titik interkoneksi yang dibutuhkan,

7. Rencana kerangka waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kondisi dalam jaringan telekomonikasi,

8. Proyeksi ke depan (forecast) atas kebutuhan kapasitas interkoneksi.

9. Data teknis perangkatnya interkoneksi termasuk kemampuan penyelenggara dalam mengakses SKTT SOKI atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Telkomsel akan memproses permintaan layanan sesuai sistem antrian berdasarkan evaluasi prakondisi yang mempertimbangkan tingkat kesiapan, tingkat kesulitan pelaksanaan dan kompabilitas jaringan Pencari Akses terhadap jaringan Telkomsel, dengan tetap memperhatikan keperluan internal Telkomsel sebagai prioritas utama. Telkomsel akan menyampaikan posisi antrian dari Pencari Akses selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi.

Dengan diterimanya dokumen permintaan interkoneksi, Telkomsel akan melakukan pengkajian terhadap dokumen tersebut. Penempatan Pencari Akses dalam sistem antrian tidak serta merta menimbulkan kewajiban kepada Telkomsel untuk memberikan Interkoneksi.Telkomsel berhak untuk menolak permintaan layanan apabila:

1. Pencari Akses tidak menyampaikan data administrasi sebagaimana dimaksud di atas,

2. Jenis dan layanan interkoneksi yang diminta tidak terdapat dalam DPI Telkomsel,

3. Melebihi kapasitas interkoneksi yang tersedia.

Executive Summary

v

Dalam hal terjadi Penolakan, maka penolakan akan disampaikan Telkomsel selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi tersebut. Bagi Pencari Akses yang statusnya telah ditolak, dapat mengajukan kembali permintaan layanan interkoneksi dan akan diperlakukan sebagai suatu permintaan baru.

Telkomsel akan memberikan jawaban terhadap permintaan layanan interkoneksi yang memenuhi syarat selambat-lambatnya 20 (duapuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya jawaban permintaan layanan interkoneksi. Atas jawaban ini Pencari Akses wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat jawaban dari Telkomsel. Dalam hal Pencari Akses tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu tersebut, maka permintaan layanan interkoneksi tersebut dianggap gugur. Apabila telah termasuk dalam kategori gugur maka Pencari Akses tersebut dapat mengajukan kembali permintaan layanan interkoneksi dan akan diperlakukan sebagai suatu permintaan baru.

Atas tanggapan Pencari Akses, maka Para Pihakakan melakukan negosiasi yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi

Diagram Prosedur Berinterkoneksi Pencari Akses Telkomsel

Permintaan Layanan Interkoneksi

Penerimaan Dokumen &

Evaluasi Prakondisi 5 Hari kerja

Posisi Antrian

Evaluasi Dokumen Permintaan 10 Hari Kerja

20 Hari KerjaNo

Hasil Evaluasi

Ya

Jawaban dari Telkomsel

NoTanggapan Pencari

Akses 10 Hari Kerja

Ya

Negosiasi

20 Hari KerjaPerjanjian

Interkoneksi

Executive Summary

vi

Perjanjian Interkoneksi Bagi Pencari Akses yang telah memenuhi prosedur permintaan layanan interkoneksi, suatu perjanjian interkoneksi wajib ditandatangani sebelumnya oleh Pencari Akses dengan Telkomsel sebelum dilakukan interkoneksi secara fisik.

Dokumen Perjanjian Pokok Interkoneksi terdiri dari Perjanjian Pokok dan Dokumen-dokumen Pendukung yang terdiri dari :

1. Dokumen Pendukung A tentang Perencanaan dan Operasi

2. Dokumen Pendukung B tentang Penagihan dan Pembayaran

3. Dokumen Pendukung C tentang Daftar Layanan Interkoneksi

4. Dokumen Pendukung D tentang Spesifikasi Teknis

5. Dokumen Pendukung E tentang Definisi dan Interpretasi

Dokumen-dokumen pendukung ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok.

Usulan Perjanjian Pokok Intertkoneksi yang diajukan oleh Telkomsel adalah sebagaimana yang terdapat dalam DPI ini.

Masa Berlaku DPI ini berlaku sejak ditetapkan oleh BRTI dan sewaktu-waktu dapat berubah apabila terdapat permintaan perubahan dari BRTI atau atas inisiatif dari Telkomsel dan perubahan tersebut berlaku setelah ditetapkan kembali oleh BRTI. Perubahan-perubahan tersebut akan ditempatkan dalam daftar perubahan yang merupakan bagian dari DPI ini.

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 2

DAFTAR ISI Bab I Ketentuan Umum ................................................................................................... 5

Pasal 1. Definisi ................................................................................................................. 5

Pasal 2. Struktur Perjanjian ............................................................................................... 8

Pasal 3. Lingkup Perjanjian ............................................................................................... 9

Pasal 4. Persyaratan Umum.............................................................................................. 9

Bab II Hak dan Kewajiban Para Pihak .......................................................................... 10

Bagian Pertama – Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hal Interkoneksi ............. 10 Pasal 5. Kewajiban XXXX................................................................................................ 10

Pasal 6. Hak XXXX.......................................................................................................... 10

Pasal 7. Kewajiban Telkomsel ......................................................................................... 10

Pasal 8. Hak Telkomsel ................................................................................................... 11

Bagian Kedua – Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hal Ketersambungan ....... 11 Pasal 9. Kewajiban Penyelenggara Jasa XXXX.............................................................. 11

Pasal 10. Hak Penyelenggara Jasa XXXX ...................................................................... 12

Pasal 11. Kewajiban Telkomsel ....................................................................................... 12

Pasal 12. Hak Telkomsel ................................................................................................. 12

Bab III Ketentuan Khusus ............................................................................................. 13

Bagian Pertama – Interkoneksi..................................................................................... 13

Pasal 13.Interkoneksi dan Standard................................................................................ 13

Pasal 14.Routing ............................................................................................................. 13

Pasal 15.Penomoran ....................................................................................................... 13

Pasal 16.Kapasitas dan Forecast .................................................................................... 14

Pasal 17.CLI (Calling Line Identification) ......................................................................... 14

Bagian Kedua – Operasi dan Pemeliharaan................................................................ 15

Pasal 18.Operasi dan Pemeliharaan Perangkat Interkoneksi ......................................... 15

Pasal 19.Perubahan Sistem ............................................................................................ 15

Pasal 20.Perlindungan dan Keamanan Sistem ............................................................... 17

Pasal 21.Perjanjian Penyambungan Peralatan ............................................................... 17

Bagian Ketiga – Pelayanan Interkoneksi ..................................................................... 17

Pasal 22.Ruang Lingkup Layanan................................................................................... 17

Pasal 23.Kualitas Layanan .............................................................................................. 18

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 3

Pasal 24.Layanan Baru ..........................................................................................19

Bagian Empat – Keuangan............................................................................................ 20

Pasal 25.Tarif Interkoneksi .............................................................................................. 20

Pasal 26.Pembebanan Biaya, Penagihan dan Pembayaran ........................................... 20

Pasal 27.Biaya Transfer Panggilan.................................................................................. 21

Bagian Kelima – Perlakuan terhadap Informasi.......................................................... 21

Pasal 28.Penyediaan dan Kerahasiaan Informasi ........................................................... 21

Bab IV Ketentuan Lain-lain ........................................................................................... 22

Pasal 29.Force Majeur..................................................................................................... 22

Pasal 30.Fraud Interkoneksi ............................................................................................ 23

Pasal 31Pelanggaran Perjanjian, Suspensi dan Terminasi ............................................. 25

Pasal 32.Pengakhiran Perjanjian..................................................................................... 26

Pasal 33.Masa Berlaku Perjanjian................................................................................... 27

Pasal 34.Hak Atas Kekayaan Intelektual ......................................................................... 27

Pasal 35.Pelimpahan Atas Hak dan Kewajiban............................................................... 27

Pasal 36.Perselisihan ...................................................................................................... 27

Pasal 37.Korespondensi, Pemberitahuan........................................................................ 28

Pasal 38.Keseluruhan Perjanjian dan Perubahan (Amandemen) ................................... 28

Pasal 39.Jaminan Hukum................................................................................................ 29

Pasal 40.Tanggung Jawab Hukum.................................................................................. 29

Pasal 41.Pengesampingan.............................................................................................. 30

Pasal 42.Dokumen Pendukung ....................................................................................... 30

Pasal 43.Kekuatan Perjanjian dan Hukum yang Berlaku ................................................ 30

Pasal 44.Penutup ............................................................................................................ 31

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 4

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR DENGAN PT. XXXX TENTANG

PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI _______________________________________________________________

NOMOR : PKS ___ / ___ / ___ / ___/ ___

Pada hari ini__, tanggal ___, bulan ___, tahun ______ ( 00-00-000) di ____, oleh dan antara :

1. PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, suatu perseroan terbatas yang didirikan

dengan Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Nomor 181, tanggal 26 Mei 1995 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 21 tanggal 11 April 2005, yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., MKN, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Kiskenda Suriahardja dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “Telkomsel”.

2. , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ,

berkedudukan di, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ____, Jabatan , untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “XXXX”.

Para pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. BAHWA Telkomsel berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan telah

mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk ijin penyelenggaraan jaringan bergerak telekomunikasi selular, dengan Nomor KM.61 tahun 2003, tanggal 17 Desember 2003;

b. BAHWA XXXX berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. ____

tanggal ____ telah mendapatkan ijin operasi dari Pemerintah Republik Indonesia untuk ijin penyelenggaraan ____________;

c. BAHWA dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna jaringan

telekomunikasi kedua belah pihak agar dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi yang handal, berjangkauan luas dan bermutu tinggi, maka jaringan telekomunikasi dari kedua belah pihak perlu diinterkoneksikan;

d. BAHWA Menteri Komunikasi dan Informasi melalui peraturannya Nomor 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 8 Pebruari 2006 telah menetapkan peraturan Menteri tentang Interkoneksi antar penyelenggaraan telekomunikasi;

e. Bahwa Para Pihak selanjutnya sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Pokok Interkoneksi (selanjutnya disebut “Perjanjian”).

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 5

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DEFINISI

Kecuali diartikan lain dalam hubungan kalimat pasal-pasal Perjanjian, kata-kata dibawah berikut ini mempunyai arti sebagai berikut :

(1) Area Pelayanan adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan sebagai satu kesatuan pelayanan di suatu wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan lokal dengan sebuah titik pembebanan.

(2) Berita Acara Settlement adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah sebagai dasar penyelesaian hak dan kewajiban keuangan interkoneksi masing-masing pihak.

(3) Berita Acara Volume Compare adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah, yang memuat hasil volume compare yang dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing Pihak.

(4) Berita Acara Penyaluran Trafik adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah yang memuat kesepakatan dimulainya penyaluran trafik interkoneksi secara komersial.

(5) Common Channel Signalling Number 7 (CCS #7) adalah suatu sistem pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembentukan, pemantauan dan pembubaran hubungan melalui jaringan (signalling) nomor 7.

(6) DDF atau Digital Distribution Frame adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan suatu jaringan telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi yang lain.

(7) Dimensi Interkoneksi adalah jumlah/kapasitas sirkit/kanal telekomunikasi atau junctor yang digunakan untuk penyaluran trafik Interkoneksi.

(8) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

(9) GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 900MHz dan/atau 1800MHz.

(10) Interkoneksi adalah keterhubungan langsung antara jaringan telekomunikasi Telkomsel dengan jaringan telekomunikasi XXXX.

(11) International Roaming Expert Group – 24 (IREG-24) adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk SMS yang disusun oleh Organisasi Internasional di bidang GSM (IREG).

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 6

(12) Jaringan Telkomsel adalah jaringan telekmunikasi yang digunakan oleh Telkomsel

(13) Jaringan XXXX adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan oleh PT. XXXX.

(14) Ketersambungan adalah ketersambungan antara jaringan Telkomsel dengan perangkat milik Penyelenggara Jasa XXXX.

(15) Link adalah saluran/jaringan penghubung antara Jaringan XXXX dengan Jaringan Telkomsel dan/atau sebaliknya.

(16) Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

(17) MSC atau Mobile Switching Center adalah sentral induk pelayanan Telkomsel yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.

(18) Nota Perhitungan Keuangan atau NPK adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing pihak yang timbul dari penyaluran trafik.

(19) n adalah periode 1 (satu) bulanan

(20) Okupansi adalah tingkat kepadatan trafik pada satu saluran Interkoneksi.

(21) Panggilan Interkoneksi adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna Telkomsel dengan Pengguna XXXX atau sebaliknya.

(22) Panggilan Originasi adalah pembangkitan panggilan interkoneksi dari Pengguna Telkomsel ke Penyelenggara Jasa ;

(23) Panggilan Terminasi adalah pengakhiran panggilan interkoneksi dari satu penyelenggara kepada penyelenggara tujuan panggilan;

(24) Pencari Akses adalah Penyelenggara Jaringan atau Penyelenggara Jasa yang mengajukan permohonan akses/layanan interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik yang berasal dari jaringannya;

(25) Penyedia Akses adalah penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan akses/layanan interkoneksi bagi penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik di jaringannya;

(26) Penyelenggara Jasa adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang memiliki jaringan dan kode akses;

(27) Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 7

(28) Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.

(29) Pengguna adalah Pelanggan dan Pemakai.

(30) Pengguna Telkomsel adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan Telkomsel.

(31) Pengguna XXXX adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan XXXX.

(32) Perangkat Interkoneksi adalah segala peralatan yang dipasang dalam rangka terjadinya Interkoneksi.

(33) Percakapan SLJJ adalah percakapan jarak jauh yang terjadi antara Pengguna jaringan Telkomsel dan XXXX, yang tidak menggunakan atau menduduki jaringan pihak ketiga.

(34) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antara Telkomsel dan XXXX sebagaimana tertuang dalam naskah ini termasuk dokumen-dokumen pendukungnya dan perubahan-perubahannya apabila ada.

(35) Perjanjian Pokok Interkoneksi adalah bagian dari Perjanjian yang memuat pasal-pasal yang mengatur ketentuan pokok interkoneksi antara Telkomsel dan XXXX.

(36) Point Of Charging (POC) atau Titik Pembebanan adalah salah satu MSC atau lokasi tertentu yang dipilih sebagai titik untuk mewakili MSC atau lokasi lainnya yang merupakan titik dimulainya tarif percakapan (call).

(37) Point Of Interconnection (POI) atau Titik Interkoneksi adalah lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masing-masing pihak.

(38) Roaming (penjelajahan) adalah suatu fasilitas yang memungkinkan Pengguna yang sedang berada didaerah pelayanan sentral gerbang negara lain, dapat menerima dan melakukan panggilan telepon di dalam cakupan wilayah satu penyelenggara yang sama ataupun berbeda.

(39) Route adalah jalur di dalam jaringan yang diikuti atau harus diikuti untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan interkoneksi antara sentral asal dan sentral tujuan.

(40) Routing adalah proses penentuan dan penggunaan route berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk pembangunan hubungan interkoneksi.

(41) Sender Keeps All (SKA) adalah cara pembagian pendapatan interkoneksi dimana seluruh pendapatan yang diterima oleh pengirim pesan adalah

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 8

sepenuhnya milik pengirim pesan tersebut dan tidak dibagikan kepada penerima pesan.

(42) Sentral Gerbang adalah sentral sentral induk pelayanan penyelenggara yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.

(43) Short Message Service (SMS) adalah pesan singkat dalam bentuk text atau dalam bentuk lain yang berbasis text yang dapat diterima dan atau dikirimkan dari jaringan Telkomsel ke jaringan XXXX dan sebaliknya.

(44) Short Message Service Interoperator adalah layanan SMS yang memungkinkan keadaan dimana pengirim dan penerima SMS merupakan Pengguna dari operator yang berbeda.

(45) SMS Broadcast adalah SMS yang dikirimkan oleh salah satu pihak secara massal (lebih dari 1) dalam detik yang bersamaan.

(46) Short Messages Service Centre (SMSC) adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan elemen jaringan operator yang dapat memungkinkan perangkat telepon selular menerima dan/atau mengirimkan SMS.

(47) Spamming adalah pengiriman pesan SMS oleh salah satu pihak kepada Pengguna pihak lain dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Pengguna pihak lainnya.

(48) STBS atau Sambungan Telepon Bergerak Selular adalah sambungan telepon bergerak yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular baik analog maupun digital.

(49) Tarif Interkoneksi adalah bagian pendapatan yang dibayarkan oleh XXXX kepada Telkomsel atau sebaliknya atas pendapatan yang diterima dari Pelanggan XXXX dan/atau Pelanggan Telkomsel berdasarkan kerja sama ini.

Pasal 2 STRUKTUR PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini terdiri dari Perjanjian Pokok Interkoneksi dan Dokumen-dokumen

Pendukung. (2) Dokumen-dokumen pendukung dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini.

(3) Apabila terdapat perbedaan ketentuan antara Dokumen Pendukung dengan

bagian-bagian dari Perjanjian Pokok ini, maka ketentuan yang akan dipergunakan adalah ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Pokok Interkoneksi.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 9

Pasal 3

LINGKUP PERJANJIAN

(1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan Interkoneksi langsung antara jaringan XXXX dengan jaringan Telkomsel sehingga setiap Pengguna masing-masing Pihak dapat mengirim atau menerima jasa layanan interkoneksi yang telah disepakati kedua belah pihak ke atau dari setiap Pengguna masing-masing Pihak lainnya.

(2) Jasa layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas secara

rinci akan dituangkan dalam Dokumen Pendukung C.

Pasal 4 PERSYARATAN UMUM

(1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, XXXX dan Telkomsel wajib mentaati seluruh

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak terbatas pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

c. KM. 4 Tahun 2001 mengenai Perencanaan Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Nasional Tahun 2000.

d. KM Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional.

e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 tahun 2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 79/PR.301/MPPT-95 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri.

f. Peraturan Menteri Kominfo PM No. 08/Per/M.KOMINF/02/2006 tanggal 8 Februari 2006 tentang interkoneksi.

g. Ketentuan lain yang mengikat Para Pihak.

(2) Kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini termasuk peraturan perubahannya apabila ada.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 10

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

BAGIAN PERTAMA

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HAL INTERKONEKSI

Pasal 5 KEWAJIBAN XXXX

(1) Menyediakan jaringan dan fasilitas pendukung yang terhubung dari jaringan

XXXX ke DDF Telkomsel di lokasi POI untuk menyalurkan trafik outgoing yang berasal dari XXXX menuju Telkomsel, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.

(2) Mengelola seluruh jaringan XXXX secara kesisteman. (3) Menjaga performansi dan kualitas layanan XXXX di sisi jaringan XXXX. (4) Membayar kepada Telkomsel biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya yang

timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak Telkomsel sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

(5) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada

keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Interkoneksi dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan menjadi tanggung jawab XXXX.

Pasal 6 HAK XXXX

(1) Menerima pembayaran biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya dari Telkomsel

yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak XXXX sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak setelah terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Mendapatkan kualitas layanan interkoneksi sebagaimana dituagkan dalam

Dokumen Pendukung A.

Pasal 7 KEWAJIBAN TELKOMSEL

(1) Menyediakan jaringan dan fasilitas pendukung yang terhubung dari jaringan

Telkomsel ke DDF XXXX di lokasi POI untuk menyalurkan trafik outgoing yang berasal dari Telkomsel menuju XXXX, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 11

(2) Mengelola seluruh jaringan Telkomsel secara kesisteman. (3) Menjaga performansi dan kualitas layanan Telkomsel di sisi jaringan Telkomsel. (4) Membayar kepada XXXX biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya yang timbul

sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak XXXX sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak

(5) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada

keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Interkoneksi dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan menjadi tanggung jawab Telkomsel.

Pasal 8 HAK TELKOMSEL

(1) Menerima pembayaran biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya dari XXXX

yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak Telkomsel sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak setelah terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Mendapatkan kualitas layanan interkoneksi sebagaimana dituagkan dalam

Dokumen Pendukung A.

BAGIAN KEDUA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HAL KETERSAMBUNGAN

Pasal 9

KEWAJIBAN PENYELENGGARA JASA XXXX

(1) Menyediakan infrastruktur yang terhubung ke DDF Telkomsel di lokasi POI yang digunakan untuk menyalurkan trafik dari dan ke jaringan Telkomsel, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.

(2) Mengelola seluruh infrastruktur Penyelenggara Jasa XXXX secara kesisteman. (3) Menjaga performansi dan kualitas layanan Penyelenggara Jasa XXXX di sisi

infrastruktur Penyelenggara Jasa XXXX. (4) Membayar kepada Telkomsel biaya ketersambungan dan biaya-biaya lainnya

yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketersambungan berdasarkan Perjanjian ini yang merupakan hak Telkomsel sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 12

(5) Membayar kepada Telkomsel biaya-biaya lain yang relevan seperti biaya

penagihan, billing dan bad debt yang menjadi hak Telkomsel apabila Penyelenggara Jasa XXXX menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Telkomsel yang besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.

(6) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada

keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Ketersambungan dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Jasa XXXX.

Pasal 10 HAK PENYELENGGARA JASA XXXX

Penyelenggara Jasa XXXX berhak menerima pendapatan dari Telkomsel yang dihasilkan dari operasional Penyelenggara Jasa XXXX setelah dikurangi dengan biaya originasi dan biaya-biaya lain yang relevan yang menjadi hak Telkomsel dengan terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku.

Pasal 11 KEWAJIBAN TELKOMSEL

(1) Membuka kode akses milik Penyelenggara Jasa XXXX di Jaringan Telkomsel. (2) Mengelola seluruh infrastruktur Telkomsel secara kesisteman. (3) Menjaga performansi dan kualitas layanan Telkomsel di sisi infrastruktur

Telkomsel. (4) Membayarkan bagian yang merupakan hak pendapatan Penyelenggara Jasa

XXXX setelah dikurangi dengan biaya originasi dan biaya-biaya lain yang relevan yang menjadi hak Telkomsel dengan terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku.

(5) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada

keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Ketersambungan dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan yang menjadi tanggung jawab Telkomsel.

.

Pasal 12 HAK TELKOMSEL

Telkomsel berhak mendapatkan biaya ketersambungan dan biaya-biaya lain yang relevan yang menjadi haknya.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 13

BAB III KETENTUAN KHUSUS

BAGIAN PERTAMA

INTERKONEKSI

Pasal 13 INTERKONEKSI DAN STANDARD

(1) Penyambungan Jaringan Telkomsel dan jaringan XXXX harus dilakukan di POI

yang ditentukan oleh Para Pihak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A.

(2) Jaringan Telkomsel dan XXXX yang disambungkan di Titik Interkoneksi

sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah antara Gateway MSC Telkomsel dengan Sentral Gerbang XXXX dan sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.

(3) Dalam menggunakan layanan interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini, Telkomsel

dan XXXX harus mengikuti spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung D dan juga konfigurasi teknis interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen pendukung A.

(4) Titik Interkoneksi antara Jaringan Telkomsel dengan Jaringan XXXX berada di

DDF Telkomsel apabila Telkomsel sebagai Penyedia Akses dan berada di DDF XXXX apabila XXXX sebagai Penyedia Akses sebagaimana dijelaskan pada Dokumen Pendukung A Perjanjian ini.

Pasal 14 ROUTING

(1) Para Pihak wajib melakukan routing secara langsung sesuai dengan

kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A. (2) Dalam hal ini routing secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas

tidak dimungkinkan maka Para Pihak sepakat untuk menyalurkan melalui Pihak Ketiga penyedia layanan transit dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Transit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15 PENOMORAN

(1) Para Pihak yang berinterkoneksi wajib menggunakan dan mematuhi sistem

penomoran, format penomoran, kerangka petunjuk pemakaian dan alokasi penomoran yang ditetapkan dalam rencana penomoran nasional (yang mengacu pada Fundamental Technical Plan / FTP yang diterbitkan pemerintah).

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 14

(2) Para Pihak harus saling mengirimkan informasi penomoran yang cukup dan benar.

(3) Ketentuan mengenai Sistem Penomoran XXXX dan Telkomsel untuk seluruh

lokasi Area Pelayanan dan POC tercantum dalam Dokumen Pendukung A. (4) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan dan atau penambahan

sistem penomoran yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 16 KAPASITAS DAN FORECAST

(1) Para Pihak dengan itikad baik berkewajiban untuk menyediakan Forecast

kebutuhan kapasitas untuk setiap layanan sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) tahun kedepan di tiap-tiap lokasi POI yang ditawarkan, dan wajib direview setiap tahun sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A.

(2) Forecast hanya akan digunakan untuk maksud perencanaan, oleh karenanya

Para Pihak tidak berkewajiban untuk menyediakan layanan apapun kepada pihak lainnya kecuali jika pihak lainnya tersebut telah memesan dan disetujui untuk ditetapkan pada suatu layanan oleh pihak yang menyediakan.

(3) Hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan kapasitas diatur lebih rinci dalam

Dokumen Pendukung A.

Pasal 17 CLI (CALLING LINE IDENTIFICATION)

(1) Jika suatu Pihak meminta CLI dari Pihak lain, maka Pihak yang diminta akan

memberikan CLI kepada Pihak yang meminta sesuai dengan kemampuannya.

(2) Permintaan CLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dipenuhi terbatas untuk tujuan sebagai berikut : a. manajemen Trafik b. manajemen penagihan c. pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat baik

dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan.

d. menampilkan CLI kepada Pengguna sesuai dengan ketetapan regulasi e. berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan atau pertanyaan

Pengguna; dan f. pencegahan dan pendeteksian kecurangan/penipuan

(3) Jika ada suatu perubahan dalam undang undang atau peraturan yang berkenaan

dengan CLI, maka suatu Pihak harus mematuhi ketentuan hukum tersebut dengan merubah pengoperasian CLI sesuai dengan undang-undang yang baru.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 15

BAGIAN KEDUA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 18

OPERASI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT INTERKONEKSI

(1) Penyambungan Interkoneksi dan integrasi antar sistem harus melibatkan Para Pihak.

(2) Batas fisik tanggung jawab operasi dan pemeliharaan atas Perangkat

Interkoneksi dari masing-masing Pihak adalah sampai dengan DDF POI. (3) Para Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya upaya

untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya dengan cara :

a. saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi

antara Gateway MSC Telkomsel dengan Sentral Gerbang XXXX. b. penetapan tolak ukur parameter teknis dan pelayanan akses Jaringan

secara terukur dan berjangka waktu sesuai kondisi yang disepakati bersama.

(4) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, baik dari sisi operasi maupun

pemeliharaan Perangkat Interkoneksi Para Pihak sepakat untuk saling membantu terutama dalam memberikan kemudahan ijin masuk ke lokasi Perangkat Interkoneksi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.

(5) Dalam hal terjadi kerusakan pada Perangkat Interkoneksi maka Pihak yang

memiliki Perangkat Interkoneksi tersebut yang berkewajiban untuk memperbaikinya, dengan biayanya sendiri kecuali dapat dibuktikan bahwa kerusakan terjadi karena kesalahan dan atau kelalaian Pihak lainnya atau pekerja resmi Pihak lainnya.

Pasal 19 PERUBAHAN SISTEM

(1) Dalam hal salah satu pihak mengadakan perubahan/modifikasi pada sistemnya

atau subsistemnya sedemikian rupa sehingga sistem atau subsistem pihak lainnya juga mutlak harus diadakan perubahan/modifikasi, maka pihak yang menyebabkan keharusan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi bersama dalam jangka waktu tertentu seperti terdapat dalam Dokumen Pendukung A.

(2) Evaluasi bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi antara lain:

a. penambahan perangkat, jadwal pelaksanaan dan perencanaan hubungan putus.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 16

b. perubahan dan atau modifikasi sistem/subsistem yang dapat mempengaruhi performansi sistem/subsistem pihak lainnya seperti namun tidak terbatas pada perubahan dan atau modifikasi sentral Hardware & Software, Routing, dan Signaling.

(3) Pemberitahuan tertulis adanya rencana modifikasi dari satu Pihak kepada Pihak

lainnya ditujukan kepada : Telkomsel : PT. Telekomunikasi Selular Direktur Perencanaan & Pengembangan

Wisma Mulia Lt. 15 Jl. Gatot Subroto No. 42 , Jakarta - 12710 Telp.: 021- 5240811 (hunting) Faksimile : 021- 52906118

XXXX : _______________________

_______________________ _______________________

(4) Biaya penggantian dan atau pelaksanaan perubahan atau modifikasi sistem dan subsistem akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak yang dituangkan secara tertulis, ditandatangani oleh Pihak yang berwenang masing-masing Pihak dan akan menjadi lampiran dari dokumen pendukung terkait yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(5) Jika suatu Pihak membuat suatu Perubahan Jaringan, perubahan tersebut harus memastikan bahwa Panggilan yang diterima dari Pihak lain tidak terganggu terhadap sambungan secara keseluruhan atau terganggu dengan cara apapun dari panggilan secara umum yang dibuat oleh Pelanggan Pihak yang merubah.

(6) Para Pihak setuju untuk bekerjasama dan saling berkonsultasi pada saat

implementasi Perubahan Jaringan dan saling memelihara aliran informasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan, dengan maksud untuk memperkecil, menghapuskan segala gangguan terhadap Layanan yang disediakan sesuai Perjanjian Interkoneksi ini dan untuk mengakomodasi keinginan kedua belah pihak mengenai komitmen waktu dan implikasi Perubahan Jaringan yang diusulkan.

(7) Para Pihak mempunyai hak untuk memodifikasi, merubah atau mengganti

teknologi yang digunakan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja layanan dari jaringan yang disediakan masing-masing Pihak, dengan ketentuan bahwa modifikasi tersebut tidak berpengaruh pada kinerja jaringan yang disediakan untuk Pihak lain

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 17

Pasal 20 PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN SISTEM

Para Pihak yang berinterkoneksi wajib bertanggungjawab atas keamanan pengoperasian sistemnya masing-masing dan wajib mengambil setiap langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian sistem tersebut tidak akan :

a. membahayakan kesehatan dan keselamatan dari para karyawan, kontraktor,

pekerja, agen atau pelanggan dari pihak lainnya; b. merusak, mengganggu, atau menimbulkan masalah terhadap pengoperasian

sistem milik pihak lain.

Pasal 21 PERJANJIAN PENYAMBUNGAN PERALATAN

Selain untuk kepentingan interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak tidak diperkenankan menyambungkan atau memasang suatu perangkat lain kedalam sistem jaringan interkoneksi kecuali penyambungan perangkat tersebut disetujui oleh secara tertulis oleh Para Pihak, tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.

BAGIAN KETIGA PELAYANAN INTERKONEKSI

Pasal 22

RUANG LINGKUP LAYANAN

(1) Interkoneksi Jaringan Telkomsel dengan Jaringan XXXX harus dapat melayani jenis-jenis layanan Interkoneksi end to end yang telah disepakati kedua belah Pihak.

(2) Interkoneksi harus mampu memberikan data seluruh jenis layanan interkoneksi

sehingga baik Telkomsel maupun XXXX dapat menghitung biaya dan pendapatan interkoneksi yang harus dikeluarkan dan diterima oleh masing-masing Pihak.

(3) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Pengguna Telkomsel, Pengguna XXXX

dan masyarakat, Telkomsel dan XXXX dapat menyelenggarakan pelayanan bersama dan saling melayani Interkoneksi jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh masing-masing Pihak yang pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak dan akan menjadi lampiran dari dokumen pendukung terkait serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 18

(4) Jenis layanan telekomunikasi yang dapat diinterkoneksikan serta penyelenggaraan pelayanan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Dokumen Pendukung C.

(5) Masing-masing pihak tidak berkewajiban untuk menyediakan atau berhak

mengakses layanan tambahan kecuali ada pernyataan tertulis untuk layanan tambahan tersebut.

(6) Dalam hal penyelenggaraan Interkoneksi jasa telekomunikasi untuk pelayanan

umum yang melibatkan pihak ketiga, diatur sesuai peraturan yang berlaku.

(7) Dalam hal Telkomsel dan XXXX menyelenggarakan pelayanan bersama, maka penyediaan sarana dan pemrograman kode aksesnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

(8) Kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, biaya yang

timbul untuk persiapan implementasi pelayanan Interkoneksi jasa telekomunikasi dan pelayanan bersama di masing-masing Pihak menjadi tanggung jawab masing-masing.

(9) Pendapatan dan biaya interkoneksi pelayanan jasa telekomunikasi yang

dimaksud ayat (7) Pasal ini, untuk masing-masing pihak dihitung secara proporsional berdasarkan Tarif interkoneksi yang berlaku.

Pasal 23 KUALITAS LAYANAN

(1) Para Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya upaya

untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya dengan cara :

a. saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi

antara Gateway MSC Telkomsel dengan Sentral Gerbang XXXX. b. penetapan tolak ukur parameter teknis dan pelayanan akses Jaringan

secara terukur dan berjangka waktu sesuai kondisi yang disepakati bersama.

(2) Tingkat pelayanan Telkomsel dan XXXX untuk layanan basic telephoni dasar

(voice) adalah sebagai berikut:

a. Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan persen koma sembilan puluh sembilan);

b. ASR Interkoneksi dari Jaringan minimal 60% (enam puluh persen); c. Loss Call maksimum 1% (satu persen); d. CCS Congestion maksimal 1 % (satu persen); e. CCS CCS #7 Call Failure maksimal 1% (satu persen).

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 19

(3) Parameter CCS #7 Link Load (SDL), 1 sirkit SDL maksimum dibebani 0,4 Erlang dari dua arah.

(4) Telkomsel dan XXXX memberi jaminan Utilisasi Sirkit Interkoneksi dengan

ketentuan:

a. Perhitungan utilisasi menggunakan formula Erlang-B dengan Grade of Service (GOS ) 1%;

b. maksimum utilisasi operasional adalah 85%; b. jika dilakukan penambambahan maka target utilisasinya minimal sebesar

65%.

(5) Tingkat pelayanan Telkomsel dan XXXX untuk jasa layanan SMS adalah sebagai berikut:

a. Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan

persen koma sembilan puluh sembilan); b. Total Time End to End, mengacu pada spesifikasi IREG-24. (International

Roaming Expert Group); c. Retry Scheme, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak; d. Expiration Time, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak; e. SMS Success Delivery dalam 30 detik minimal sebesar 90% (sembilan puluh

persen). (6) Parameter CCS #7 Link Load (SDL) untuk jasa layanan pesan singkat (SMS),

adalah 1 (satu) Sirkit SDL maksimum dibebani 0.2 Erlang Dedicated dari dua arah dan apabila standard ini terlampau maka Para Pihak sepakat untuk melakukan penambahan link.

(7) Standar Pelayanan (Service Level Agreement) untuk jasa layanan SMS, selain

yang diatur pada Perjanjian ini, mengacu pada spesifikasi yang diatur dalam IREG-24.

(8) Jika tidak dicapai tolak ukur yang dikehendaki dalam Pasal ini, maka Para Pihak

sepakat akan mengkoordinasikan melalui tim masing-masing Pihak untuk mengupayakan penyelesaian semaksimal mungkin (best effort) atas masalah tersebut.

(9) Pemberian kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing Pihak harus

memperhatikan parameter performansi network yang sesuai dengan standar kinerja yang tercantum secara rinci dalam Dokumen Pendukung A.

Pasal 24 LAYANAN BARU

(1) Salah satu Pihak dapat meminta Pihak lainnya untuk menambah layanan baru

sebagaimana yang telah diberikan kepada Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 20

Interkoneksi dengan Pihak Ketiga tersebut, dengan ketentuan layanan baru tersebut tidak bertentangan dengan lisensi yang dimiliki Para Pihak.

(2) Para Pihak akan memenuhi permintaan Pihak lainnya mengenai layanan baru

sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk dimasukan ke dalam Perjanjian ini termasuk penetapan fasilitas dan persyaratan standar, jika permintaan tersebut telah disepakati secara tertulis dan sesuai dengan persyaratan standar yang diberikan oleh Para Pihak.

BAGIAN KEEMPAT KEUANGAN

Pasal 25

TARIF INTERKONEKSI

(1) Tarif interkoneksi antara Telkomsel dan XXXX adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C.

(2) Tarif interkoneksi sebagaimana dimaksud diatas dimungkinkan untuk ditinjau

kembali sesuai dengan perubahan peraturan Pemerintah tentang Tarif Interkoneksi antar Penyelenggara Telekomunikasi dan atau berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah Pihak.

Pasal 26 PEMBEBANAN BIAYA, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

(1) Atas penggunaan layanan interkoneksi yang dimaksud pada pasal 22 Perjanjian

ini Para Pihak sepakat untuk dikenakan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pendukung C.

(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran yang dimaksud pada ayat (1)

diatas, untuk keperluan penagihan masing-masing Pihak berkewajiban untuk mencatat data-data yang terkait layanan Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B.

(3) Tatacara penyelesaian penagihan dan pembayaran secara rinci tercantum

dalam Dokumen Pendukung B Perjanjian ini. (4) Apabila salah satu pihak tidak mengirimkan informasi tagihan pada tanggal

yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, maka pihak tersebut harus mengakui data pihak lawan dengan memberikan tambahan fee billing sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B.

(5) Para Pihak sepakat bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diatas, hanya diperkenankan terjadi paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 21

(6) Jika peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, terjadi lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka Pihak yang tidak mengirimkan informasi tagihan akan dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali dari total fee billing yang seharusnya dibayarkan.

(7) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo akan

dikenakan denda yang besarnya adalah 0,1% (nol koma satu persen per mil) dihitung dari jumlah kewajiban yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan.

Pasal 27 BIAYA TRANSFER PANGGILAN (CALL FORWARDING)

Apabila salah satu Pihak melakukan suatu transfer panggilan (Call Forwarding) kepada Pihak lain, maka dapat dikenakan beban biaya seperti lazimnya panggilan kecuali apabila nomor panggilan yang ditransfer tidak dikenali.

BAGIAN KELIMA PERLAKUAN TERHADAP INFORMASI

Pasal 28

PENYEDIAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

(1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini harus diperlakukan secara rahasia (Confidential), oleh karena itu tidak ada satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat Perjanjian tertulis kedua belah Pihak, kecuali yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling

dipertukarkan di antara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu bagaimanapun juga tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan Perjanjian ini atau oleh peraturan yang berlaku.

(3) Sepenuhnya dimengerti oleh Para Pihak bahwa pemberian informasi yang

terkandung dalam Perjanjian ini dikecualikan pada a. informasi yang sudah menjadi milik umum (Public Domain); b. informasi tersebut dikembangkan secara independen oleh pihak ketiga tanpa

melanggar ketentuan Perjanjian ini; c. diminta dibuka karena persyaratan hukum.

(4) Untuk menjamin kerahasiaan seluruh Dokumen yang diberikan, bilamana perlu

Para Pihak dapat setiap saat meminta pengembalian Dokumen kepada Pihak yang lainnya.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 22

(5) Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat bahwa kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini harus tetap dijamin kerahasiaannya baik oleh Karyawan ataupun Pihak lain yang terkait. Untuk itu bilamana dibutuhkan informasi yang akan diberikan harus dibatasi sesuai kebutuhan.

(6) Apabila salah satu melanggar ketentuan ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang

merasa dirugikan akan menghentikan seluruh kerjasama yang diatur dalam Perjanjian ini dan 5 (lima) tahun sejak terjadinya penghentian tersebut Para Pihak harus tetap saling menjaga kerahasiaan Pihak lainnya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29 FORCE MAJEURE

(1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan

ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu atau kedua belah Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya Force Majeure (keadaan memaksa).

(2) Yang termasuk sebagai Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan

segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa sebagai berikut: a. Bencana alam/wabah penyakit; b. Pemberontakan/huru-hara/perang; c. Kebakaran; d. Sabotase; e. Pemogokan umum; f. Hal-hal di luar kemampuan/kekuasaan pihak yang bersangkutan;

(3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force

Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak peristiwa tersebut terjadi.

(4) Kelalaian atau kelambatan pihak yang terkena Force Majeure dalam

memberitahukan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (2) pasal ini sebagai Force Majeure.

(5) Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan, maka kedua belah

Pihak berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

(6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat

Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 23

Pasal 30 FRAUD INTERKONEKSI

(1) Masing-masing Pihak secara timbal balik dilarang melakukan atau membiarkan

terjadinya Fraud dalam bentuk rekayasa teknis, administratif, dan/atau Fraud apapun lainnya sedemikian rupa sehingga menyebabkan Pihak lainnya berpotensi atau bahkan secara nyata menderita kerugian, penurunan pendapatan, dan/atau penambahan beban biaya yang tidak semestinya diderita oleh Pihak yang bersangkutan.

(2) Para pihak sepakat bahwa setiap panggilan interkoneksi yang berhasil ke Para Pihak harus memiliki penomoran yang jelas sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen Pendukung A.

(3) Rekayasa teknis, administratif dan/atau Fraud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada :

a. membuat Dummy Number tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Pihak

lainnya; b. menyembunyikan atau tidak memberitahukan adanya Dummy Number

kepada Pihak lainnya, meskipun Dummy Number tersebut secara teknis tidak dapat dihindari dan semestinya dibenarkan oleh Pihak lainnya;

c. mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi informasi/digit

pada sistem pensinyalan antar jaringan telekomunikasi tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Pihak lainnya (misalnya mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi digit A-number, B-number, Kode Area, Kode Jaringan, Kode Trunk Group dan lain sebagainya sehingga jaringan telekomunikasi Pihak lainnya mendapatkan informasi yang tidak benar, misalnya yang semestinya Panggilan SLJJ menjadi Panggilan lokal atau yang semestinya Panggilan SLI menjadi Panggilan SLJJ dan/atau lokal);

d. menambah dan/atau mengurangi data/informasi yang terdapat pada CDR; e. melanggar ketentuan yang telah disepakati mengenai Konfigurasi

Interkoneksi, Titik Interkoneksi, Sentral Gerbang, Call Scenario dan format CDR;

f. menyalurkan trafik Interkoneksi yang tidak jelas atau tidak dapat ditelusuri

asal-usulnya; g. membuka atau menutup Prefiks, Kode Akses, dan/atau meneruskan

panggilan Interkoneksi yang menyebabkan panggilan Interkoneksi terjadi diluar Call Scenario yang telah disepakati dalam Dokumen Pendukung A.

h. melakukan pengalihan trafik (refilling) dalam rangka memanfaatkan

perbedaan biaya interkoneksi.

(4) Para pihak sepakat bahwa data trafik Interkoneksi yang didapat oleh para pihak

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 24

dari kegiatan sehubungan dengan Perjanjian ini, hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.

(5) Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan pengiriman SMS Broadcast dari XXXX ke Pengguna Telkomsel demikian juga berlaku sebaliknya.

(6) Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat bahwa layanan ini sifatnya terbatas hanya dari pengguna Telkomsel ke pengguna XXXX dan atau sebaliknya kecuali disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.

(7) Para Pihak tidak diperbolehkan melakukan Spamming melalui SMS kepada Pengguna pihak lainnya secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

(8) Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan pengiriman SMS melalui jaringan (transit) milik pihak ketiga diluar Perjanjian ini.

(9) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) Pasal ini digolongkan kepada perbuatan kecurangan (Fraud).

(10) Untuk mencegah terjadinya Fraud dalam Panggilan Interkoneksi, Para Pihak berhak meminta dan melakukan pembatasan durasi panggilan interkoneksi sesuai kesepakatan para pihak.

(11) Apabila terdapat dugaan terjadinya Fraud yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya yang terkena Fraud memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang diduga melakukan Fraud dan Pihak yang diduga melakukan Fraud tersebut harus segera melakukan klarifikasi kepada Pihak yang terkena Fraud dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

(12) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini, Pihak yang diduga melakukan Fraud tidak melakukan klarifikasi kepada Pihak yang terkena Fraud, maka Pihak yang terkena Fraud dapat melakukan pemblokiran sumber fraud secara sepihak namun tidak menunda kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Perjanjian.

(13) Apabila dugaan Fraud sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini terbukti, maka Pihak yang melakukan Fraud harus menghentikan perbuatan Fraud dalam jangka waktu 1 x 24 jam dan Pihak yang terkena Fraud dapat melakukan pemblokiran sumber fraud dan/atau menunda pelaksanaan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian sampai dengan selesainya penyelesaian Fraud sebagaimana dimaksud Pasal ini.

(14) Pembuktian atas adanya Fraud sebagaimana dimaksud ayat (13) Pasal ini menerapkan azas pembuktian terbalik (Pihak yang dituduh melakukan

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 25

pelanggaran yang harus membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan).

(15) Untuk perbuatan kecurangan (fraud) yang tergolong dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini akan dikenakan tarif interkoneksi yang berbeda dari ketentuan yang diatur pada Dokumen Pendukung C Perjanjian ini,

(16) Untuk perbuatan kecurangan (Fraud) yang dimaksud dalam pasal ini akan dikenakan sanksi denda oleh pihak yang dirugikan sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) untuk setiap kasus, yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak berkas pengajuan klaim dengan disertai bukti-bukti pendukung yang telah dinyatakan diterima pihak lain.

(17) Selain dikenakan sanksi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) Pasal ini, dapat pula dikenai sanksi pemutusan Perjanjian secara sepihak tanpa menunggu Keputusan Hakim Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(18) Setiap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat pula diadukan ke Pihak yang Berwajib atas dasar ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 31 PELANGGARAN, SUSPENSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Pelanggaran salah satu pihak untuk melaksanakan salah satu atau beberapa

ketentuan dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak pihak lainnya untuk tetap melaksanakan ketentuan tersebut.

(2) Tidak adanya tuntutan oleh salah satu pihak atas suatu pelanggaran terhadap

suatu ketentuan Perjanjian yang dilakukan oleh pihak lainnya, bukan merupakan pembebasan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

(3) Apabila sistem suatu pihak memberikan pengaruh negatif terhadap sistem

operasi pihak lain, atau menjadi suatu ancaman keselamatan siapa pun, maka pihak yang merasa dirugikan atau terancam boleh menangguhkan atau mencabut kewajibannya dalam memberikan layanan interkoneksi, dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, sampai pihak tersebut dapat memastikan bahwa sistemnya sudah bebas dari hal-hal tersebut diatas.

(4) Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini, termasuk

kegagalan untuk membayar selain kegagalan pembayaran menurut perselisihan, maka pihak lain dapat mengajukan pernyataan resmi secara tertulis tentang pelanggaran yang dibuat oleh pihak yang melakukan pelanggaran dan meminta pelanggaran tersebut harus diperbaiki dalam :

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 26

a. 14 hari kalender sejak diterimanya pengajuan pernyataan resmi tentang kegagalan untuk pembayaran yang tercakup dalam Perjanjian ini seperti dijelaskan dalam Dokumen Pendukung B; atau

b. 30 hari kalender sejak diterimanya pengajuan pernyataan resmi tentang pelanggaran ini ; atau

c. Dalam keadaan darurat , pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat menetapkan waktu yang lebih pendek secara beralasan.

(5) Apabila pihak yang melakukan pelanggaran gagal untuk memperbaiki pelanggaran di dalam periode yang ditetapkan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran, maka pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat menangguhkan (suspensi) kewajibannya memberikan pelayanan interkoneksi sampai pelanggaran tersebut diperbaiki.

(6) Apabila pihak yang melakukan pelanggaran gagal untuk memperbaiki

pelanggaran dalam periode yang ditetapkan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran, maka pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis dalam 3 (tiga) bulan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Tetapi jika pihak yang melakukan pelanggaran telah memperbaiki pelanggaran dalam periode 3 (tiga) bulan, maka Perjanjian ini dapat dilanjutkan.

(7) Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak wajib segera melakukan

deinstalasi peralatan interkoneksi masing-masing pihak yang berada dilokasi Pihak lainnya, bila ada.

(8) Khusus untuk masalah pelanggaran yang termasuk dalam katagori fraud

ketentuan dalam Pasal ini dapat tidak berlaku apabila ditentukan lain dalam Pasal 30 mengenai Fraud.

Pasal 32 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini akan berakhir apabila :

a. kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menuangkannya dalam bentuk tertulis;

b. terjadinya pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,

Pasal 30 dan Pasal 31;

c. salah satu pihak memutuskan Perjanjian secara tertulis yang disampaikan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian,

d. ijin salah satu pihak dicabut oleh Pemerintah; e. Para Pihak tidak lagi menyelenggarakan jaringan telekomunikasi sesuai

Lisensi yang dimilikinya

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 27

f. salah satu pihak dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan; (2) Dalam hal pengakhiran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, maka

kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

Pasal 33 MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tanganinya sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini dan akan berlaku secara terus-menerus, kecuali dalam hal terjadinya keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pasal 30, pasal 31 dan Pasal 32 pada Perjanjian ini.

Pasal 34 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak atas kekayaan intelektual adalah hak milik dari pihak penyelenggara yang

menciptakan atau memilikinya. Dalam Perjanjian ini hak yang dimaksud tidak menyangkut pemberian hak dari pihak lain.

(2) Semua merek dagang, penemuan, hak paten, hak cipta, hak desain baik yang

sudah atau tidak terdaftar dan semua hak milik intelektual lainnya yang tidak disebutkan dengan jelas dalam Perjanjian ini dianggap milik masing-masing pihak.

Pasal 35 PELIMPAHAN ATAS HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat baik bagi Para Pihak yang menanda

tanganinya. (2) Para Pihak tidak diperkenankan untuk melimpahkan hak-hak, manfaat dan

kewajiban pada Perjanjian ini (sebagian atau seluruhnya) kepada Pihak Ketiga tanpa memperoleh Perjanjian secara tertulis dari Pihak lainnya.

Pasal 36 PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di wilayah

Republik Indonesia.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 28

(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara para pihak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada (2) Pasal ini tidak tercapai

maka Para Pihak dapat meneruskan penyelesaian perselisihan ini kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) melalui mediasi dengan berpedoman pada Tata Cara Penyelesaian Perselisihan dalam Interkoneksi sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

(4) Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini tidak

tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan permasalahan tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh BANI. Keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat.

(5) Selama berlangsungnya proses penyelesaian perselisihan, kedua belah pihak

tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya masing-masing yang timbul berdasarkan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 37 KORESPONDENSI, PEMBERITAHUAN

Setiap korespondensi dan pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada alamat di bawah ini.

Telkomsel : PT. Telekomunikasi Selular VP. Interconnect & Telco Regulatory Affairs Wisma Mulia Lt. 18 Jl. Gatot Subroto No. 42 Jakarta - 12710 Telp.: 021- 5240811 (hunting) Faksimile : 021- 52906118

XXXX : _______________________

_______________________ _______________________ _______________________

Pasal 38 KESELURUHAN PERJANJIAN DAN PERUBAHAN (AMANDEMEN)

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan atau jika di kemudian

hari terdapat:

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 29

a. perubahan lisensi Telkomsel atau XXXX, atau b. perubahan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Menteri, sehingga Perjanjian ini harus disesuaikan dan atau diubah, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pengkajian ulang dan penyesuaian yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum atas Perjanjian ini.

(2) Suatu permintaan tinjauan ulang harus diinformasikan secara rinci kepada Pihak

lainnya. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak permintaan tersebut di atas diajukan, Para Pihak secara bersama-sama akan melakukan perundingan guna mencapai kesepakatan bersama.

(3) Setiap perubahan dan atau tambahan-tambahan terhadap Perjanjian ini dan atau

dokumen-dokumen pendukungnya hanya berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh wakil-wakil yang sah dari kedua belah pihak.

(4) Perjanjian ini berisi keseluruhan Perjanjian antara Para Pihak dan menggantikan

semua pemahaman, komitmen, penyajian atau Perjanjian apapun sebelumnya, baik tertulis atau pun lisan.

Pasal 39 JAMINAN HUKUM

(1) Para Pihak dengan ini memberikan jaminan bahwa Pihaknya adalah Pihak

penyelenggara yang independen dan sah serta telah mendapatkan seluruh perizinan/lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan jaringan dan karenanya bertanggung-jawab penuh atas segala tindakan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Para Pihak tidak diperkenankan bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara

lainnya melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan yang dapat mengakibatkan Penyelenggara lainnya menjadi terikat atas suatu pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 40 TANGGUNG JAWAB HUKUM

(1) Para pihak sepakat untuk saling menjaga pihak lainnya dari segala klaim,

tuntutan dan gugatan ganti rugi yang datang dari Pengguna sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Telkomsel dengan ini membebaskan XXXX dari segala tuntutan, klaim dan ganti rugi dari pihak ketiga atas kesalahan atau kegagalan yang dilakukan atau terjadi di jaringan Telkomsel sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 30

(3) XXXX dengan ini membebaskan Telkomsel dari segala tuntutan, klaim dan ganti rugi dari pihak ketiga atas kesalahan atau kegagalan yang dilakukan atau terjadi di jaringan XXXX sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(4) Salah satu Pihak tidak bertanggung jawab atas resiko kerugian atau bad debt

akibat adanya layanan tambahan yang diadakan oleh salah satu pihak dengan pihak ketiga, seperti tetapi tidak terbatas pada layanan collect call dan premium call

Pasal 41 PENGESAMPINGAN

(1) Pelanggaran salah satu pihak untuk melaksanakan salah satu atau beberapa

ketentuan dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak pihak lainnya untuk tetap melaksanakan ketentuan tersebut.

(2) Tidak adanya tuntutan oleh salah satu pihak atas suatu pelanggaran terhadap

suatu ketentuan Perjanjian yang dilakukan oleh pihak lainnya, bukan merupakan pembebasan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Pasal 42 DOKUMEN PENDUKUNG

(1) Dokumen-dokumen Pendukung yang merupakan bagian dari Perjanjian ini antara

lain terdiri dari :

a. Dokumen Pendukung A : Perencanaan dan Operasi b. Dokumen Pendukung B : Penagihan dan Pembayaran c. Dokumen Pendukung C : Daftar Layanan Interkoneksi d. Dokumen Pendukung D : Spesifikasi Teknis e. Dokumen Pendukung E : Definisi dan Interpretasi

(2) Dokumen-dokumen Pendukung yang dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 43 KEKUATAN PERJANJIAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

(1) Apabila sebagian ketentuan Perjanjian ini atau sebagian dokumen pendukungnya

oleh suatu sebab menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut tidak akan menyebabkan batalnya atau mempengaruhi sahnya ketentuan selebihnya.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Hal - 31

(2) Apabila terdapat ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak sepakat untuk segera mencabut ketentuan dimaksud sehingga secara resmi dinyatakan tidak berlaku.

(3) Ketidak-sepakatan untuk mengganti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)

tidak mempengaruhi berlakunya ketentuan selebihnya. (4) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik

Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata).

Pasal 44 P E N U T U P

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, masing-masing sama bunyinya dan mengikat Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Induk setelah ditandatangani oleh Para Pihak. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

TELKOMSEL,

KISKENDA SURIAHARDJA Direktur Utama

XXXX,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Direktur Utama

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

DOKUMEN PENDUKUNG A:

PERENCANAAN DAN OPERASI

Dokumen Pendukung A

Hal - 2

DAFTAR ISI

1 Umum................................................................................................................. 3

2 Informasi Jaringan.............................................................................................. 2

3 Sentral Gerbang yang Akan dikoneksikan ......................................................... 5

4 Prinsip Routing................................................................................................... 6

5 Arsitektur Link Interkoneksi ............................................................................. 12 6 Penyediaan Kapasitas ..................................................................................... 13

7 Forecast Trafik ................................................................................................. 14

8 Profil Kapasitas dan Pemesanan Kapasitas di Muka (ACO - Advance Capacity Order)................................................................................................ 15

9 Penyediaan dan Pengujian Kapasitas ............................................................. 15 10 Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas.............................................................. 16

11 Penomoran....................................................................................................... 17

12 Pertemuan Teknis ............................................................................................ 17

13 Uji Integrasi ..................................................................................................... 18

14 Transmisi dan Signalling .................................................................................. 19

15 Standar Kinerja ................................................................................................ 21 16 Pengoperasian................................................................................................. 24

17 Layanan Tambahan ......................................................................................... 27

Lampiran A1 : Informasi Jaringan Penyelenggara ................................................. 29

Lampiran A2 : Aspek Bisnis.................................................................................... 42

Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD) ............................................ 46 Lampiran A4 : Tanggungjawab Atas Jenis Trafik ................................................... 48

Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working)………………................55

Dokumen Pendukung A

Hal - 3

1. UMUM 1.1. Dokumen Pendukung ini memberikan gambaran secar rinci mengenai aspek

perencanaan dan prinsip pengoperasian dalam penyaluran panggilan antara para penyelenggara yang berinterkoneksi, serta memberikan petunjuk sebagai dasar teknis dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis (Dokumen Pendukung D) dan Dokumen Petunjuk Pelaksanaan. Petunjuk teknis yang ditetapkan merupakan ketentuan pada perencanaan dan pengoperasian dari berbagai layanan interkoneksi dan koneksi yang dicakup dalam perjanjian. Dokumen Pendukung A ini dilengkapi dengan Lampiran-Lampiran sebagai berikut : Lampiran A1 : Informasi Jaringan Penyelenggara

Lampiran A2 : Aspek Bisnis

Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD)

Lampiran A4 : Tanggung jawab atas Jenis Trafik

Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working) 1.2. Petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pendukung A ini akan

digunakan untuk menyusun dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Spesifikasi Teknis yang merupakan Dokumen Pedukung D sebagai bagian dari Perjanjian Interkoneksi mendefinisikan karakteristik interface antar para pihak.

2. Dokumen Petunjuk Pelaksanaan selanjutnya disebut Juklak yang terdiri dari :

a. Juklak Penyediaan berisi prosedur untuk penyediaan dan pengaturan kapasitas interkoneksi;

b. Juklak Pengujian Operasi merupakan petunjuk pelaksanaan pengujian;

c. Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan merupakan petunjuk pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan.

3. Dokumen Rencana Induk Teknis yaitu dokumen yang berisi mengenai rincian teknis interkoneksi antara kedua penyelenggara dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan interkoneksi yang dapat dicantumkan dalam Perjanjian interkoneksi.

2. INFORMASI JARINGAN 2.1. Informasi jaringan harus saling diinformasikan oleh para pihak, agar masing-

masing pihak dapat mengetahui secara dini mengenai informasi jaringan pihak lain secara akurat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rencana implementasi interkoneksi.

Dokumen Pendukung A

Hal - 4

Secara sederhana, konfigurasi jaringan interkoneksi antara Telkomsel dan XXXX dapat digambarkan sebagai berikut :

: Traffic Outgoing

Operator A Operator BLink Op.A

Link Op.B

Gambar. 1 Konfigurasi Jaringan dengan Penyelenggara Jaringan

DN LN

Penyelenggara Jaringan Penyelenggara Jasa SLI

: Traffic Outgoing

DN : Dalam Negeri

LN : Luar Negeri

Operator A Gateway Op. SLI

Link Penyelenggara Jasa

Link Penyelenggara Jasa

Gambar. 2 Konfigurasi Jaringan dengan Penyelenggara Jasa

2.2. Informasi Jaringan Telkomsel akan diinformasikan secara tertulis kepada XXXX, dalam kurun waktu kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan dengan dilampiri item-item sebagai berikut :

a. Informasi GMSC

Semua lokasi Gateway Switch / MSC yang dimiliki yang berfungsi sebagai titik interkoneksi (POI)

b. Informasi Penomoran

Sistem penomoran yang ada di Telkomsel untuk seluruh area pelayanan

Format informasi tersebut harap disesuaikan dengan format informasi yang diberikan oleh Telkomsel dalam Lampiran A1

2.3. Apabila salah satu pihak melakukan perubahan / modifikasi pada sistemnya atau subsistemnya (misal Gateway atau MSC), sedemikian rupa sehingga sistem atau subsistem pihak lainnya juga mutlak harus dirubah / dimodifikasi, maka pihak yang menyebabkan keharusan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi bersama dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan dilakukan.

Urut-urutan serta Timeline untuk perubahan/modifikasi sistem adalah sebagai berikut :

Dokumen Pendukung A

Hal - 5

a) Pemberian surat pemberitahuan dari pihak yang akan melakukan perubahan (5 Hari kerja)

b) Analisa oleh Pihak yang menerima surat pemberitahuan perubahan (10 Hari kerja)

c) Evaluasi bersama oleh Keduabelah Pihak (10 Hari Kerja)

d) Penyampaian hasil evaluasi bersama kepada masing-masing pihak (5 Hari Kerja)

e) Pelaksanaan Modifikasi Sistem / Subsitem dikeduabelah Pihak.

3. SENTRAL GERBANG YANG AKAN DIKONEKSIKAN 3.1. Interkoneksi Voice

a. Telkomsel akan menginformasikan seluruh lokasi Sentral Gerbang atau Gateway MSC yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi / POI untuk menyalurkan trafik interkoneksi.

b. Pihak yang akan berinterkoneksi dengan Telkomsel, pada suatu POI tertentu, maka pihak tersebut harus memiliki Sentral Gerbang yang sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.

c. Untuk Operator baru, pembukaan POI pertama kalinya dapat dilakukan sebanyak masing-masing 1(satu) E1 outgoing di 1 (satu) lokasi yang disepakati oleh Para Pihak. Penambahan kapasitas selanjutnya dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada persyaratan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A bagian 15.2 tentang Kinerja Layanan Panggilan khususnya butir (f).

d. Untuk pembukaan POI lainnya sebagai pengembangan, minimal harus terdapat trafik sebesar 48 (empat puluh delapan) Erlang atau setara 2 (dua) E1 ke arah POI yang diusulkan oleh XXXX tersebut, dimana 1 (satu) E1 untuk trafik outgoing Telkomsel ke XXXX 1 (satu) E1 untuk trafik outgoing XXXX ke Telkomsel. Jika trafik belum mencapai 48 (empat puluh delapan) Erlang, dalam rangka efisiensi biaya dikedua belah pihak dan untuk mempercepat proses pelaksanaan penyaluran trafik, penyaluran trafik dapat dilakukan melalui pihak ketiga yang menyelenggarakan transit atas kesepakatan para pihak atau disalurkan di titik POI dengan kesepakatan kedua pihak.

f. Lokasi Sentral Gerbang atau GMSC yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi dan dihubungkan secara fisik dengan jaringan transmisi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

e. Letak titik interkoneksi dari kedua Sentral Gerbang yang dihubungkan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Kedua belah Pihak dan dapat berada pada :

1) Lokasi milik Telkomsel, apabila Telkomsel sebagai Penyedia Akses;

2) Lokasi milik XXXX, apabila XXXX sebagai Penyedia Akses;

3) Lokasi milik Pihak Ketiga (In Span Interconnection/ISI).

Dokumen Pendukung A

Hal - 6

3.2. Interkoneksi Signalling a. Telkomsel akan menginformasikan seluruh lokasi STP beserta daerah

layanan yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi / POI untuk menyalurkan trafik interkoneksi.

b. Pihak lain yang akan berinterkoneksi dengan Telkomsel, pada suatu POI tertentu, maka pihak tersebut harus memiliki kemampuan STP yang selevel dengan STP Telkomsel pada satu lokasi.

c. Lokasi STP yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi dan dihubungkan secara fisik dengan jaringan transmisi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

d. Penyelenggara XXXX harus menyediakan 2 titik STP (1 pair) sebagai titik sambungan ke STP Telkomsel (fungsi redundancy).

e. Link Voice dan Non Voice perlu dilakukan pemisahan pada saluran yang berbeda.

4. PRINSIP ROUTING 4.1. Tanggung Jawab

a. Tanggungjawab setiap Pihak berkaitan dengan jenis penyaluran trafik diuraikan pada Lampiran A4. Tanggungjawab tersebut meliputi penyediaan forecast trafik, penyediaan Profil Kapasitas dan melakukan Order kapasitas

b. Setiap Pihak harus menjamin tersedianya suatu Jenis Rute pada setiap Link interkoneksi untuk penyampaian Jenis Trafik yang menjadi tanggungjawabnya sesuai Lampiran A4.

4.2. Struktur Rute Trafik Interkoneksi

a. Link interkoneksi yang membawa trafik interkoneksi harus terhubung dengan GMSC dari masing-masing penyelenggara yang berinterkoneksi, dimana aturan mengenai GMSC yang diinterkoneksikan sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.

b. Penyelenggara lain dapat menyalurkan trafik interkoneksinya di jaringan Telkomsel pada :

(1) GMSC (Gateway Mobile Switching Centre) atau (2) MSC (Mobile Switching Centre) tertentu yang dijadikan sebagai titik

interkoneksi (POI).

c. Panggilan terminasi ke jaringan Telkomsel dapat digambarkan sebagai berikut :

Dokumen Pendukung A

Hal - 7

1). Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jaringan

i. Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Tetap (Local Terminating interconnected - OLO Fixed ke Telkomsel).

Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

POC-1 POC-2B#

Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Fixed (F)

POIFTSEL

ii. Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan

bergerak selular lainnya (Local Terminating interconnected - OLO mobile ke Telkomsel).

Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

POC-1 POC-2B#

Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Mobile (M)

POI MTSEL

iii. Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan

bergerak satelit (Local Terminating interconnected - OLO satellite ke Telkomsel).

Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

POC-1 POC-2B#

Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Satelit

POISTSEL

iv. Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan

tetap (LD Terminating interconnected - OLO fixed ke Telkomsel).

Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

Dokumen Pendukung A

Hal - 8

POC-1 POC-2B#

Terminasi Panggilan Jarak Jauh (dari Penyelenggara Fixed) untuk 2 POC

F

TSEL

POI

TSEL

F

POC-1 POC-2 POC-3B#

Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed lebih dari 2 POC

F

TSEL

POI

F

TSEL

F

v. Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan

bergerak selular lainnya (LD Terminating interconnected - OLO mobile ke Telkomsel).

Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

POC-1 POC-2B#

Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Mobile untuk 2 POC

M

TSEL

POI

TSEL

M

POC-1 POC-2 POC-3B#

Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Mobile lebih dari 2 POC

TSEL

M2 M

TSEL

POI

MM

Dokumen Pendukung A

Hal - 9

vi. Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak satelit (LD Terminating interconnected - OLO satellite ke Telkomsel).

Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

POC-1 POC-2B#

Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit

S

TSEL

POI

TSEL

S

2). Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jasa

i. Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa ke Jaringan Telkomsel.

Jenis layanan ini adalah sebagai berikut : 2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2A#

SLJJ TSEL

F1

M

S POI

2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2 POC-3A#

SLJJ

F1

M

STSEL

POI

Dokumen Pendukung A

Hal - 10

ii. Layanan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa ke Jaringan Telkomsel.

Jenis layanan ini adalah sebagai berikut : 2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2 POC-3A#

SLJJ

F1

M

S POI

TSEL

iii. Layanan Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa ke

Jaringan Telkomsel. Jenis layanan ini adalah sebagai berikut :

2.9 Terminasi Internasional dari Penyelenggara JasaPOC-1 POC-2

Pemilik Jasa :

B#

SLI

TSEL

POI

TSEL

POI

d. Route Trafik dari suatu panggilan originasi interkoneksi dari jaringan Telkomsel harus dilewatkan pada rute terjauh dari A_number ke titik interkoneksi XXXX. Gambaran dari rute trafik panggilan originasi interkoneksi adalah sebagai berikut :

1). Layanan Originasi

i. Layanan Originasi Lokal dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa .

Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut : 2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2A#

SLJJ

F

M

S

TSEL

POI

Dokumen Pendukung A

Hal - 11

2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3

A#

TSEL

SLJJ

F

M

SPOI

ii. Layanan originasi Jarak Jauh dari Telkomsel ke Penyelenggara

Jasa.

Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut : 2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2A#

TSEL

SLJJ

F

M

S

POI

2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2 POC-3A#

TSEL

SLJJ

F

M

S

POI

iii. Layanan originasi internasional dari Telkomsel ke Penyelenggara

jasa.

Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut : 2.9 Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2Pemilik Jasa :

A#

TSEL

SLI

POIPOI

TSEL

Dokumen Pendukung A

Hal - 12

4.3. Pengukuran Trafik Interkoneksi a. Dimensi Interkoneksi pada Titik Interkoneksi dihitung berdasarkan rata-

rata trafik jam sibuk dari hari tersibuk (BDBH) mingguan selama 1 (satu) bulan. Hasil perhitungan akan dibahas pada pertemuan Teknis setiap 3 (tiga) bulan.

b. Pelaksanaan atas rencana Dimensi Interkoneksi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau atas persetujuan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan hasil pengukuran utilisasi trafik maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dan Grade of Service (GOS) 1 % (satu persen)

c. Rute trafik utama yang menghubungkan jaringan Telkomsel dan jaringan XXXX harus didesain untuk kapasitas yang cukup dan khusus untuk traffic domestik apabila terjadi Overflow trafik, besarnya tidak boleh lebih dari 15% (lima belas persen) dari usage per code point kapasitas yang tersedia.

d. Perubahan atas rencana Dimensi Interkoneksi sebagaimana dimaksud butir a dan b tersebut di atas, dapat dilakukan pada Pertemuan Teknis yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

4.4. Aturan Routing Interkoneksi

a. Routing yang akan dibangun harus sesuai dengan perencanaan jaringan dan forecast kapasitas yang telah disetujui kedua belah pihak.

b. Pemisahan trafik routing (Route Segregation) akan dilakukan berdasarkan jenis trafik sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

c. XXXX bertanggung jawab atas routingnya ke jaringan Telkomsel agar dapat memenuhi target Quality of Service yang telah disepakati.

d. Disepakati jika terjadi kongesti pada rute Utama maka trafik tersebut akan dioverflowkan kepada pihak ketiga yang disepakati bersama dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

4.5. Keragaman dan Keamanan Rute Interkoneksi

Keragaman rute interkoneksi secara fisik yang diminta oleh salah satu pihak harus memperhatikan Link signalling dan routing trafik yang digunakan. Kedua belah pihak juga harus memperhatikan bahwa kegagalan dari satu perangkat jangan sampai mengakibatkan kegagalan secara keseluruhan dari sistem interkoneksi.

4.6. Perekaman Panggilan

Setiap Pihak harus merekam seluruh panggilan interkoneksi pada CDR masing-masing pihak pada setiap MSC atau sentral Gerbang dimana ada titik interkoneksinya sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.

5. ARSITEKTUR LINK INTERKONEKSI ISI (IN SPAN INTERCONNECTION) Link interkoneksi pada arsitektur ISI menjadi tanggung jawab pencari akses dan harus Compatible dengan Interface perangkat Telkomsel. Informasi detail mengenai spesifikasi teknis perangkat Telkomsel yang telah dipasang di setiap titik interkoneksi, dapat dilihat Dokumen Pendukung D tentang Spesifikasi Teknis.

Dokumen Pendukung A

Hal - 13

6. PENYEDIAAN KAPASITAS 6.1. Informasi dari Penyelenggara XXXX

Penyelenggara XXXX akan memberikan informasi ke Telkomsel sebagai berikut: a. Rincian mengenai lokasi POI yang diusulkan, beserta penjelasan

tambahan yang dianggap perlu serta usulan penyediaan Link interkoneksi.

b. Rincian dari berbagai layanan interkoneksi yang telah disepakati dan sudah siap untuk disalurkan trafik interkoneksinya;

c. Pernyataan bahwa sistem XXXX telah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pendukung D;

d. Profil Kapasitas yang diperlukan pada tahap awal; e. Forecast Trafik selama 2 (dua) tahun; f. Rencana Routing / Scenario Routing interkoneksi yang akan

diimplementasikan dalam penyaluran trafik interkoneksi g. Rincian penomoran dan area pelayanan yang dicakup oleh POI yang

diusulkan.

6.2. Informasi dari Telkomsel Telkomsel akan memberikan informasi kepada XXXX sebagai berikut :

a. Aspek teknis yang terkait dalam skala waktu sesuai dengan ketentuan terkait pada Dokumen Pendukung A;

b. Rincian dari MSC / GMSC yang dijadikan sebagai titik interkoneksi; c. Rencana Routing / Scenario Routing interkoneksi yang akan

diimplementasikan dalam penyaluran trafik interkoneksi 6.3. Pembahasan Penyediaan Kapasitas

Kedua pihak dapat melakukan pertemuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pertukaran dan pembahasan seluruh informasi yang tercantum pada butir 6.1 dan 6.2 dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai penyediaan kapasitas Link interkoneksi.

6.4. Transfer Trafik dari Pelanggan yang Ada

Dalam hal XXXX memerlukan interkoneksi awal ke Telkomsel guna mentransfer panggilan dari suatu Pelanggan yang telah ada, maka XXXX dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebelum melakukan pertemuan harus menyediakan informasi bagi Telkomsel yang meliputi :

a. Volume trafik (Erlang) dari sistem XXXX menuju sistem Telkomsel yang akan melalui setiap switch Telkomsel yang diusulkan untuk disambungkan;

b. Persyaratan spesifik yang diperlukan untuk mentransfer Number Range dari XXXX.

Dokumen Pendukung A

Hal - 14

7. FORECAST TRAFIK

7.1. Isi Forecast Trafik a. Penyelenggara XXXX harus memberikan forecast trafik dari berbagai

layanan interkoneksi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Telkomsel, dan sebaliknya Telkomsel pun akan memberikan forecast trafik dari berbagai layanan interkoneksi yang menjadi tanggung jawabnya kepada XXXX.

b. Seluruh forecast trafik harus disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kesepakatan bersama;

7.2. Periode Forecast Trafik

a. Forecast trafik diberikan untuk periode 2 (dua) tahunan (secara bergulir); b. Forecast trafik untuk setiap sentral Gerbang interkoneksi harus diberikan

oleh XXXX setiap tahun, dalam 15 (lima belas) hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan teknis.

c. Apabila telah mencapai kondisi saturasi maka forecast traffic tidak akan dilakukan.

d. Kondisi saturasi adalah kondisi dimana trafik XXXX tidak mengalami Growth dalam kurun waktu 1 tahun dan target utilasisinya tidak mencapai target 65% s/d 85%.

7.3. Informasi dalam Forecast Trafik

a. Informasi trafik merupakan jam sibuk dengan satuan Erlang, yang dihitung dari rata-rata trafik jam sibuk dari hari tersibuk (BDBH) mingguan selama 1 (satu) bulan.

b. Forecast Trafik Interkoneksi per tiga (3) bulanan yang diberikan kepada masing-masing pihak 15 (lima belas) hari sebelum pertemuan teknis, berupa: • Total laporan trafik dalam menit dan Erlang per layanan per 3 bulan

setiap tahun selama jam sibuk dan definisi jam sibuk per layanan; • Profil trafik saat ini per layanan harian yang berisi asal dan tujuan

panggilan serta jam sibuk. c. Forecast trafik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari setiap

pihak dan bersifat rahasia serta hanya digunakan untuk kepentingan interkoneksi kedua belah pihak.

7.4. Evolusi Forecast Trafik a. Apabila terdapat perencanaan pemecahan rute trafik, tambahan rute dan

atau aliran trafik maka harus mengikuti prosedur yang tertuang dalam butir 7.1 sampai dengan 7.3.

b. Prosedur pembuatan forecast trafik dapat dikaji ulang pada pertemuan teknis untuk mendiskusikan berbagai aspek dari penetapan rute dan forecastnya, guna mencapai kesepakatan atas berbagai perubahan dan waktu pelaksanaan yang tepat dalam pengimplementasiannya.

Dokumen Pendukung A

Hal - 15

8. PROFIL KAPASITAS DAN PEMESANAN KAPASITAS DI MUKA (ACO – ADVANCE CAPACITY ORDER)

8.1. XXXX apabila sebagai pencari akses wajib untuk memberikan Profil Kapasitas

untuk setiap titik interkoneksi sebelum melakukan pengorderan suatu kapasitas yang berkaitan dengan penyediaan kapasitas, begitupula sebaliknya dengan Telkomsel apabila bertindak sebagai pencari akses.

8.2. Telkomsel apabila sebagai penyedia akses akan memberikan Profil Kapasitas untuk jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya kepada XXXX, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal layanan tersebut dinyatakan siap begitupula dengan XXXX apabila bertindak sebagai penyedia akses.

8.3. Dalam hal XXXX sebagai pencari akses, maka Profil kapasitas yang dibuatnya harus dipresentasikan kepada Telkomsel pada periode yang disepakati dan disampaikan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja sebelum pertemuan teknis.

8.4. Setiap Profil Kapasitas akan dikaji dalam Pertemuan Teknis yang disepakati bersama. Setelah disepakati Profil Kapasitas tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak disepakatinya profil kapasitas tersebut. Kesepakatan ini mengikat kedua belah.

8.5. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan berkaitan dengan suatu Profil Kapasitas, maka perselisihan yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

9. PENYEDIAAN DAN PENGUJIAN KAPASITAS

9.1. Pengorderan Kapasitas Dalam periode ACO (2 tahun), XXXX dapat mengajukan pengorderan jumlah minimum 1 (satu) E-1 dan maksimum 63 (enam puluh tiga) E-1 dari jumlah yang telah disepakati pada setiap Sentral Gerbang interkoneksi. XXXX harus memberikan garansi trafik interkoneksi dengan parameter minimum yang disepakati dari jumlah E-1 yang dipakai.

9.2. Kongesti

Pada kasus kongesti atau dari hasil deteksi menunjukan kecenderungan penurunan tingkat pelayanan di bawah parameter-parameter yang ditetapkan pada butir 15.2 mengenai kinerja layanan panggilan, maka XXXX yang membutuhkan tambahan kapasitas harus melakukan order tambahan kapasitas guna menghilangkan masalah atau potensi masalah tersebut.

9.3. Jadwal Pengujian Kapasitas Interkoneksi

Ketentuan tentang pengujian Link interkoneksi, adalah sebagai berikut :

a. Kedua belah pihak harus bekerjasama untuk dapat menyelesaikan pengujian Link interkoneksi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak sistem tersebut dinyatakan siap untuk diuji. XXXX harus memberitahukan kesiapannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengujian dilaksanakan.

Dokumen Pendukung A

Hal - 16

b. Jika XXXX tidak dapat melaksanakan pengujian pada waktu yang telah disepakati, maka XXXX harus memberitahukan hal tersebut kepada Telkomsel selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengujian dilakukan. Kegagalan untuk memenuhi ketentuan ini akan berakibat diterapkannya ketentuan yang sesuai dengan Lampiran A2.

9.4. Prosedur Pengujian dan Pengaktifan (Commisioning)

XXXX harus bekerjasama dengan Telkomsel untuk melaksanakan test commissioning guna menjamin kapasitas tersebut memiliki kualitas sesuai dengan standar yang disepakati dan spesifikasi teknis dalam Dokumen Pendukung D.

10. JANGKA WAKTU PENYEDIAAN KAPASITAS 10.1 Tanggung Jawab Penyedian Kapasitas

a. Untuk Interkoneksi antar Penyelenggara Jaringan, Pihak yang berkewajiban untuk menyediakan link interkoneksi adalah Pihak yang bertindak sebagai Pencari Akses.

b. Untuk Ketersambungan dengan Penyelenggara Jasa, Pihak yang berkewajiban untuk menyediakan link interkoneksi adalah Pihak yang bertindak sebagai Pencari Akses yaitu Penyelenggara Jasa.

10.2 Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas

a. Penyediaan kapasitas Link interkoneksi untuk menyalurkan trafik interkoneksi menggunakan standar transmisi sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri tentang FTP Nasional yang berlaku.

b. Penyediaan atau pengaturan kembali kapasitas Link interkoneksi,dikarenakan perubahan standar transmisi akan dipenuhi Telkomsel dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal order kapasitas tersebut disepakati oleh Telkomsel.

c. Penyediaan kapasitas Link interkoneksi untuk menghubungkan lokasi titik interkoneksi / POI baru, akan dipenuhi oleh telkomsel dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal disepakatinya order kapasitas.

d. Penambahan kapasitas Link interkoneksi menggunakan standar transmisi yang sama akan dipenuhi oleh Telkomsel dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal disepakatinya order kapasitas.

10.3 Penghapusan Kapasitas

a. Permintaan penghapusan kapasitas oleh XXXX (yang telah dibayar dan disediakan) harus mencantumkan tanggal saat kapasitas tersebut tidak diperlukan lagi.

b. Telkomsel akan melaksanakan permintaan penghapusan kapasitas dalam waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari setelah menerima permintaan tersebut.

10.4. Perubahan Order Kapasitas Telkomsel akan memberikan jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah

pengorderan kepada XXXX untuk melakukan amandemen terhadap order yang telah dipesan. Jika lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka XXXX akan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan

Dokumen Pendukung A

Hal - 17

10.5 Pengaturan Ulang Kapasitas XXXX harus mengajukan permintaan secara tertulis ke Telkomsel mengenai permintaan penambahan/pengurangan dari kapasitas interkoneksi. Telkomsel akan melakukan evaluasi Performance Link interkoneksi dan mengeluarkan berita acara yang berisi kesepakatan penambahan/pengurangan kapasitas termasuk jangka waktu penyediaan.

10.6 Pembatalan Order Kapasitas XXXX dapat membatalkan order kapasitas yang dipesan kepada Telkomsel dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengorderan. Seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh XXXX untuk pemesanan order kapasitas tersebut sepenuhnya menjadi hak Telkomsel dan biaya semua perangkat yang telah diinstall akan dibebankan kepada XXXX.

11. PENOMORAN

11.1 Susunan Penomoran Mekanisme Telkomsel dalam menerima permintaan XXXX untuk mengimplementasikan suatu Blok Penomoran dan berbagai perubahan yang berkaitan dengan hal itu dapat dilihat pada Lampiran A3 (Amandemen Manajemen Data).

11.2 Informasi Nomor XXXX harus menginformasikan sistem penomoran yang digunakannya secara periodik dan apabila terjadi perubahan pada sistem penomorannya, maka XXXX wajib menginformasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perubahan sistem penomoran tersebut.

12. PERTEMUAN TEKNIS 12.1 Telkomsel akan melakukan pertemuan teknis secara berkala dengan XXXX

setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberian layanan interkoneksi dilakukan. 12.2 Agenda pembahasan pada Pertemuan Teknis adalah mengenai :

a. Semua permasalahan aspek teknis yang muncul selama 3 bulan setelah kedua jaringan saling berinterkoneksi atau permasalahan teknis periode sebelumnya yang masih belum terselesaikan;

b. Informasi forecast trafik dan Asumsinya; c. Perhitungan Dimensioning Link interkoneksi; d. Profil Kapasitas yang disetujui; e. Aspek teknis lainnya.

12.3 Telkomsel akan melakukan pertemuan teknis setiap saat, apabila terjadi

kondisi khusus yang berdampak pada kegagalan penyaluran trafik interkoneksi yang disebabkan antara lain : a. Perhubungan Putus (perpu); b. Bencana Alam; c. Kondisi yang Urgent, misalnya terjadi Penurunan Performansi Link

linterkoneksi secara signifikan, sehingga kedua belah pihak tidak bisa mengirim atau menerima trafik interkoneksi dari pihak lainnya.

Dokumen Pendukung A

Hal - 18

13. UJI INTEGRASI 13.1. Pengujian Perangkat

a. Pihak yang akan berinterkoneksi dengan Telkomsel harus dapat menunjukan bukti sertifikasi pengujian perangkat dari badan berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah.

b. Jika XXXX tidak dapat menunjukan bukti sertifikasi pengujian perangkat

dari badan berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah, maka Telkomsel akan melakukan pengujian terhadap perangkat milik XXXX yang akan diinterkoneksikan dengan perangkat milik Telkomsel seperti yang diatur pada butir 13.2 dan 13.3 dokumen ini.

13.2. Prinsip Pengujian

Telkomsel akan melakukan pengujian fungsional switch milik XXXX untuk mengetahui kompatibilitasnya dengan perangkat MSC milik Telkomsel sebelum dilaksanakannya interkoneksi dengan XXXX. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin keterhubungan antar jaringan (Network Interworking) dapat berfungsi dengan baik.

1. Ruang lingkup uji integrasi tersebut antara lain meliputi : a. Uji panggilan untuk setiap call scenario yang disepakati;

b. Sinkronisasi pewaktu (Clock Synchronization);

c. Verifikasi data rekaman panggilan (Call Data Record/CDR);

d. Verifikasi hasil proses Billing.

2. Tata cara uji integrasi : a. XXXX memberikan informasi kepada Telkomsel bahwa sistemnya

telah siap untuk melakukan uji integrasi dengan menyampaikan informasi terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian tersebut;

b. Telkomsel akan memberikan jawaban disertai dengan informasi yang diperlukan untuk pengujian tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

c. Pelaksanaan pengujian tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari Telkomsel;

d. Uji integrasi dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja;

e. Hasil uji integrasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak.

13.3. Informasi Pengujian

Langkah-langkah yang akan dilakukan Telkomsel dalam uji integrasi adalah sebagai berikut : • Pengujian Line Trunk Group dan Signalling; • Pengujian Interkoneksi Jaringan; • Pengujian Trafik kondisi nyata;

Dokumen Pendukung A

Hal - 19

• Pengujian Operasional Lapangan; • Pemeliharaan dan Operasional.

a. Hasil uji integrasi, harus bisa mengisi cek list berikut, dan item ini

merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian ini yang menjadi prasyarat pengujian, dan merupakan breakdown dari flow di atas, misalnya :

1. Pengujian Line Trunk Group dan Signalling Interface Unit :

i. Hasil Diagnosa LTG : OK/NOK

ii. Hasil Diagnosa Signalling Interface Unit : OK/NOK

iii. Establishing Signalling Connection : OK/NOK

iv. Establishing Voice : OK/NOK

v. Voice Quality : OK/NOK dll. Yang bisa dirinci lebih lanjut 2. Pengujian Interkoneksi Jaringan

i. Time Difference : 6 detik

ii. Establishing Call : OK/NOK ( misalnya dalam 100 sampel)

iii. Pengujian Features kedua belah pihak, missal Call Forwarding, Multiparty Calls, dll.

b. Untuk Interkoneksi ke Telkomsel syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Protokol untuk Voice : ISUP White Book

2. Transport System untuk Voice : 2 Mbps Channelized, PCM 30

3. Signalling : CCS #7 4. Transport System Untuk Signalling

i. 64 Kbps Narrow Band Signalling Link (NSL)

ii. 2 Mbps High Speed Link (HSL) ITU-T/STM

14. TRANSMISI DAN SIGNALLING

14.1. Transmisi a. Interkoneksi antara kedua Penyelenggara harus berbasis pada teknologi

digital yang beroperasi pada 2Mbit/detik sesuai dengan Spesifikasi Interface Transmisi, dan jika memungkinkan sesuai dengan Spesifikasi Interface yang digunakan oleh Telkomsel;

b. Jaringan Telkomsel memanfaatkan CCS #7 sesuai dengan standarisasi ITU 7xxx seperti yang dijelaskan pada Lampiran A5 (Standar Jaringan CCS #7 Telkomsel);

c. STP untuk titik layanan POI Telkomsel dijelaskan dalam Lampiran A5 (Titik interkoneksi & STP);

Dokumen Pendukung A

Hal - 20

d. Utilisasi trafik CCS #7 akan diatur sesuai panduan Rekomendasi ITU-T Q.706 yakni 0.2 Erlang dalam pembebanan normal dan 0.4 Erlang dalam pembebanan tinggi;

e. Serangkaian pengujian sinyal CCS #7 akan dilakukan untuk memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas antara jaringan Telkomsel dengan jaringan XXXX di 3 level sebagaimana level ISUP (sesuai dengan FTP Nasional tahun 2000). Pengujian ini dijelaskan lebih lanjut dalam Rekomendasi ITU-T Q.780, Q.781, Q782, Q.784 dan Q.785;

f. Interface transmisi normal dalam jaringan interkoneksi umumnya berada di level E1. Namun sangat memungkinkan penggunaan interface dengan level yang lebih tinggi selama saling menguntungkan;

g. Standar nasional dan Rekomendasi ITU-T Seri G juga diterapkan.

14.2. Sinkronisasi

a. XXXX harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan, sesuai dengan Dokumen Pendukung D;

b. Jika peralatan SDH digunakan sebagai bagian dari suatu Link interkoneksi ISI, sinkronisasi dari peralatan SDH yang relevan harus disediakan sesuai dengan rekomendasi G.803 ITU-T;

c. Sinyal yang berasal dari pewaktuan jaringan utama (primary reference clock) dijadikan acuan sinkronisasi jaringan antar kedua pihak pada interface jaringan. (Rekomendasi G.811 & G.822).

14.3. Echo Control

Echo control untuk hubungan internasional dari dan ke Telkomsel harus memenuhi standar Rekomendasi ITU-T Seri G.165 mengenai Echo Cancellers.

14.4. Signalling

a. Signalling yang digunakan harus memenuhi standar CCS #7, sesuai standar ITU;

b. Kedua belah pihak akan mentransfer pesan signalling dengan transparan melalui jaringannya masing-masing. Namun tidak ada jaminan terselenggaranya hubungan untuk end-to-end inter-working dari panggilan masuk atau keluar di luar jaringan kedua belah pihak;

c. Agar dapat dilakukan pengawasan lalu lintas signalling maka interkoneksi antara Telkomsel dengan XXXX harus melewati STP yang memakai Moda HSL namun dimungkinkan memakai SDL jika Load Signalling masih dibawah 8 (delapan) SDL;

d. XXXX tidak diperbolehkan menyalurkan trafik signalling transit ke Telkomsel, jika hal ini tetap dilakukan maka Telkomsel akan memberikan penalti berupa denda yang besarnya sesuai dengan Pasal 30 ayat (16) Perjanjian Pokok Interkoneksi dan akan dilakukan pemutusan hubungan sementara sampai dengan permasalahan ini terselesaikan.

Dokumen Pendukung A

Hal - 21

14.5. SPC (Signalling Point Code) Jaringan XXXX harus mempunyai SPC (Signalling Point Code) Nat 1 untuk domestic serta INAT0 dan INAT1 untuk internasional serta Global Title untuk setiap Network Element yang berinterkoneksi.

14.6. Seleksi Sirkit a. Protokol Seleksi Sirkit

1. Penyelenggara yang mempunyai Signalling Point Code (SPC) lebih besar menggunakan “Forward Sequential Protocol”, dimulai dari sirkit trafik yang pertama dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong;

2. Penyelenggara yang mempunyai Signalling Point Code (SPC) lebih kecil menggunakan “Backward Sequential Protocol”, dimulai dari sirkit trafik yang terakhir dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong;

3. Protokol seleksi diatas akan valid untuk interkoneksi yang lebih dari 1 (satu) E1, apabila lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) E1 lebih baik negosiasi odd/even atau Non-Seq dengan C7 glare.

b. Rute Pencarian

1. Dari Telkomsel ke XXXX, rute pencarian dari 1 sampai Z; 2. Dari XXXX ke Telkomsel, rute pencarian dari Z sampai 1.

14.7. Penomoran pada Sirkit Trafik XXXX harus memberikan identifikasi pada setiap trunk group di Sentral Gateway yang terhubung dengan MSC/GMSC Telkomsel dengan di setiap POI. Mekanisme identifikasi harus mengacu pada spesifikasi generik Interface CCS #7 dan sudah mempertimbangkan aspek kemudahan pelaksaan administrasi dan kemudahan untuk kepentingan operasi dan pemeliharaan.

14.8. Answer Message

a. XXXX harus menyediakan seluruh signal jawaban yang terkirim dari sistemnya, termasuk seluruh tipe panggilan dan rincian waktu;

b. Pembebanan biaya untuk signal jawaban akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan;

c. Apabila XXXX adalah suatu penyelenggara dalam posisi melanjutkan panggilan (transitor) kepada Pihak Ketiga, maka ia harus bekerjasama dengan pihak yang melakukan originasi dan terminasi guna menjamin semua jenis panggilan.

15. STANDAR KINERJA

15.1. Umum

a. XXXX harus bekerja sama dengan Telkomsel untuk memelihara keseluruhan kualitas penyampaian panggilan dan mengadopsi prinsip

Dokumen Pendukung A

Hal - 22

umum bagi standar, teknik dan metodologi untuk perhitungan kinerja kualitas pada jaringan telekomunikasi yang mengacu pada standar ITU, ETSI dan standar lain yang relevan.

b. XXXX dan Telkomsel harus menyusun bersama Strategi Manajemen

Operasional yang akan digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: • Menjaga kualitas layanan;

• Mengurangi kelebihan beban dalam jangka pendek dalam kaitan dengan kondisi-kondisi abnormal;

• Mengatasi kongesti / trafik overflow sebagai akibat kapasitas Link interkoneksi yang disediakan tidak memadai atau terlalu kecil.

15.2. Kinerja Layanan Panggilan

a. Parameter Kinerja layanan interkoneksi (voice), antara lain : • trafik pada beban puncak; • kualitas transmisi; • kehilangan komunikasi (Outage); • Loss Call; • Answer Seize Ratio (ASR).

b. Jika ditemukan masalah pada kinerja layanan, informasi yang harus saling

dipertukarkan , antara lain informasi yang diuraikan dalam butir (a) ditambah dengan : • Level kritis dari trafik dan pangilan yang tidak berhasil; • Informasi pada sumber-sumber trafik; • Informasi tentang waktu sinkronisasi; • Formula metode perhitungan dan measurement period.

c. Pada kasus terjadi kongesti , kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan

prosedur manajemen jaringan yang sesuai pada originasi trafik untuk mengurangi masalah.

d. Tingkat pelayanan panggilan Telkomsel dan XXXX adalah sebagai berikut:

• Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan persen koma sembilan puluh sembilan);

• ASR Interkoneksi dari Jaringan minimal 60,0% (enam puluh koma nol persen);

• Loss Call maksimal 1% (satu persen); • CCS (Call Carried Successfull) Congestion maksimal 1% (satu

persen); • CCS untuk CCS #7 Call Failure maksimum 1% (satu persen).

e. Parameter CCS #7 Link Load (SDL), 1 sirkit SDL maksimum 0,4 erlang.

f. Telkomsel dan XXXX memberi jaminan Utilisasi Sirkit Interkoneksi dengan ketentuan:

• Perhitungan utilisasi menggunakan formula Erlang-B dengan Grade of

Service (GOS ) 1%;

Dokumen Pendukung A

Hal - 23

• Maksimum utilisasi operasional adalah 85%; • Jika dilakukan penambambahan maka target utilisasinya minimal

sebesar 65%.

g. Parameter Kinerja layanan interkoneksi (SMS), antara lain : • Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan

persen koma sembilan puluh sembilan). • Total Time End to End, mengacu pada spesifikasi IREG-24

(international Roaming Expert Group). • Retry Scheme, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing

pihak. • Expiration Time, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing

pihak. • SMS success Delivery minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) • Parameter CCS #7 Link Load (SDL) untuk jasa layanan pesan singkat

(SMS), adalah 1 (satu) Sirkit SDL maksimum dibebani 0.2 Erlang Dedicated dari dua arah dan apabila standard ini terlampau maka Para Pihak sepakat untuk melakukan penambahan link.

h. Formula dan metode perhitungan dari setiap Parameter Standar Kinerja

diatas dapat dilihat dalam Lampiran A1.

15.3. Kinerja Link Interkoneksi Quality of Service dari fasilitas interkoneksi yang disediakan di setiap titik interkoneksi harus memenuhi standar yang telah ditentukan dan disetujui, antara lain mencakup :

• Availability sirkit interkoneksi minimal 99,99%;

• Penyelesaian waktu gangguan dalam kurun waktu maksimal 4 (empat) jam.

15.4. Informasi Tentang Standar Kinerja

XXXX harus menyediakan informasi yang berkaitan dengan standar kinerjanya dari waktu ke waktu sesuai dengan permintaan Telkomsel, untuk kebutuhan verifikasi pemenuhan kewajiban dalam standar kinerja dan kesesuaiannya. Para pihak harus menandatangani Service Level Agreement (SLA) yang diantaranya berisi mengenai kinerja Link interkoneksi, availabilitas, Realibilitas, Mean Time to Repair (MTTR). Apabila ketentuan pada SLA tidak dipenuhi, maka akan dikenakan denda Restitusi yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

R = EDC

BA

××

Dimana :

R = Restitusi PERPU (Rp)

A = Bandwidth yang PERPU (Kbps)

B = Total Bandwidth yang disewa (Kbps)

Dokumen Pendukung A

Hal - 24

C = Lama PERPU dikurangi MTTR (Menit)

D = Total menit dalam jangka waktu satu bulan (Menit)

E = Biaya Abodemen untuk B (Rp) plus biaya sewa peralatan tambahan.

16. PENGOPERASIAN

16.1 Umum a. Prosedur pengoperasian harus sesuai dengan prosedur tang diterapkan

oleh Telkomsel. b. Para pihak bertanggung jawab untuk keamanan pengoperasian sistem

masing-masing dan segala gangguan yang ada serta bersedia menerima laporan gangguan selama 24 jam.

16.2 Identifikasi dan Pelaporan Kesalahan/Gangguan

a. Apabila jaringan XXXX mengalami gangguan atau kesalahan harap segera dilaporkan kepada Telkomsel, begitu pula dengan sebaliknya. Untuk kasus jaringan XXXX mengalami gangguan, apabila XXXX tidak melaporkan gangguan yang terjadi kepada Telkomsel, maka Telkomsel tidak akan mengambil alih tanggung jawab termasuk target waktu selesai dan penalti.

b. Dalam hal jaringan XXXX mengalami gangguan dan telah dilaporkan kepada Telkomsel maka XXXX harus mengupayakan penanggulangan sementara untuk mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar atau diupayakan untuk dapat menyelesaikan gangguan dan harus berkoordinasi dengan pihak Telkomsel dalam menangani gangguan yang terjadi.

c. Semua gangguan akan dilaporkan dalam bentuk Form Laporan Gangguan (Fault Report Form), seperti dibawah ini atau dapat melalui telpon, SMS dan juga email untuk pelaporan awal.

Dokumen Pendukung A

Hal - 25

d. Pelaporan gangguan dapat dikirim melalui ke :

Bagian Operasi Jaringan

Nama : Departemen OMC PT. Telkomsel

Alamat : Wisma Mulia Lt.5, Jl.Jend.Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710

Telepon : 021-5240811

Fax : +6221-52906187, 52906188, 52906189 Email : [email protected]

Untuk konfirmasi penerimaan laporan gangguan, XXXX dapat menghubungi Contact Person yang telah ditunjuk.

Dokumen Pendukung A

Hal - 26

16.3 Kecepatan Respon a. Kecepatan response diukur terhitung sejak kesalahan/gangguan

dilaporkan sampai saat mulai dilakukannya tindakan perbaikan.

b. Telkomsel akan memproses semua laporan gangguan yang masuk berdasarkan skala prioritas gangguan.

c. Respon harus langsung diberikan setelah Form Laporan Gangguan diterima, paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk respon dan 3 x 24 jam untuk penyelesaian gangguan.

16.4 Perbaikan Layanan

a. Dalam perbaikan layanan, XXXX harus memprioritaskan penghilangan gangguan tanpa mempengaruhi layanan secara keseluruhan;

b. Pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus secara otomatis memberikan suatu kapasitas stand-by dan/atau melaksanakan suatu tindakan pada manajemen jaringan guna memperbaiki atau mengembalikan ketersediaan layanan tersebut;

c. Pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus segera meneliti alarm pada peralatannya guna mengidentifikasi bentuk dan lokasi kesalahan atau gangguan tersebut, dan bekerjasama dengan pihak lainnya sebagaimana diperlukan;

d. Jika mungkin pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus menghilangkan kesalahan atau gangguan tersebut secepat mungkin, jika tidak maka pihak lainnya harus diberitahu agar dapat mengikuti perkembangannya;

e. Jika perbaikan yang dilakukan hanya bersifat sementara maka pihak lainnya harus diberitahu tentang hal itu serta estimasi waktu dan dampak dari dilakukannya perbaikan menyeluruh;

f. Pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus memberi prioritas kepada kesalahan atau gangguan yang memiliki dampak kehilangan layanan pada jumlah pelanggan yang terbesar atau berdasarkan besarnya jumlah trafik yang terpengaruh.

g. Para pihak harus bekerja sama dalam mencari solusi dalam setiap perbaikan gangguan interkoneksi.

16.5 Waktu dan Prosedur Perbaikan a. Target waktu memperbaiki gangguan itu diperlihatkan pada tabel dibawah

ini:

Jenis gangguan Kriteria Waktu memperbaiki a. Gangguan

Emergency Perpu 10 (sepuluh) jam setelah menerima

laporan gangguan

b. Gangguan Biasa Normal 48 jam setelah menerima laporan gangguan

Dokumen Pendukung A

Hal - 27

b. Gangguan dianggap sudah dapat diatasi, jika pihak yang mendapat laporan gangguan mendapatkan konfirmasi ‘tes sukses’ setelah 2 (dua) jam sejak laporan gangguan yang diterima.

16.6 Pekerjaan/pemeliharaan yang telah direncanakan

a. Rencana aktivitas pekerjaan pemeliharaan diberitahukan kepada pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan. Jika terdapat hal-hal yang bersifat kritis, rencana tersebut dapat diajukan lebih cepat.

b. Pemeliharaan darurat dilakukan bila terjadi gangguan yang bersifat kritis dari layanan interkoneksi.

c. Masing-masing pihak harus mampu memberikan usaha terbaik serta menyediakan alternatif routing yang sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan, sesuai dengan Standar Kinerja pada butir 15.

17. LAYANAN TAMBAHAN 17.1 Calling Line Identification (CLI)

Telkomsel akan meminta CLI dari XXXX dan sebaliknya, sesuai dengan spesifikasi Signalling CCS #7. Permintaan CLI dapat dipenuhi terbatas untuk tujuan sebagai berikut : a. Manajemen Trafik & Manajemen Penagihan; b. Pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat

baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan;

c. Menampilkan CLI kepada Pengguna sesuai dengan ketetapan regulasi; d. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan atau pertanyaan

Pengguna; dan e. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan/penipuan.

17.2 Identifikasi Panggilan yang Tidak Baik (Malicious Call)

Para pihak harus bersedia melakukan kerjasama dan memberikan bantuan kepada pihak lain dalam rangka membantu kelancaran tugas aparat yang berwenang untuk melacak suatu panggilan yang mengandung niat buruk atau tindakan kejahatan.

17.3 Routing dan Signalling Panggilan Darurat

a. Routing dan signalling dari suatu panggilan darurat harus disepakati oleh kedua belah pihak;

b. Penanganan Routing dan signalling untuk panggilan darurat antara lain harus mengikuti kondisi dibawah ini :

• reservasi trunk, pemisahan fisik atau metode lain yang sesuai akan memastikan ketersediaan sirkuit darurat untuk membawa panggilan darurat dalam Link interkoneksi;

Dokumen Pendukung A

Hal - 28

• MSC Telkomsel akan melakukan routing panggilan darurat ke ke jaringan yang dituju. Routing alternatif akan diterapkan oleh sistem Telkomsel, apabila rute utama (High Usage) gagal.

Dokumen Pendukung A

Hal - 29

Lampiran A1 : Informasi Jaringan Penyelenggara

Berikut ini rincian informasi Jaringan yang dimiliki oleh Telkomsel :

1. Informasi Jaringan Penyelenggara Telkomsel 1.1. Umum

Nama : PT. Telkomsel Alamat : Wisma Mulia M-19 Floor

Jl. Jend. Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710 – Indonesia

1.2. Daftar lokasi Sentral Gerbang /GMSC beserta Kapasitas Interkoneksi yang disediakan untuk 1 (satu) tahun Daftar lokasi MSC/GMSC yang dijadikan titik interkoneksi oleh Telkomsel beserta besaran kapasitas yang disediakan (untuk trafik incoming) adalah sebagai berikut : Tabel A.1 Daftar lokasi Sentral Gerbang beserta Kapasitas yang disediakan untuk

Interkoneksi

Kapasitas2008 2009

Telkom NADJl. Mahmud Syah No.10 Banda Aceh(Fax : 0651-28281) 3rd FloorGd. TTC Amir HamzahJl. Amir Hamzah No.20 Medan3rd FloorGd. TTC Batam CenterJl. Engku Putri Batam Center BatamGd. TTC TelkomselJl. Kenanga No.75 Pekan Baru - Riau2nd FloorGd. Telkom UPN PadangJl. Hasanuddin No.2 PadangSTO & UPND PT.TelkomJl. R.Mattaher No.8 JambiGd. TTC PalembangJl. Demang Lebar Daud - Bukit BesarPalembangGd. TTC LampungJl. Wais Kampung kel.Rawa LautTanjung Karang Timur - LampungGd. TTC TB.SimatupangJl. TB. Simatupang No.86 Jakarta(Fax : 021-5240811) 8th Floor

1 Banda Aceh 24 26

2 Medan 16 22

3 Batam 25 30

4 Pekan Baru 31 35

5 Padang 15 16

6 Jambi 20 21

10 13

7 Palembang 9 18

9 Jakarta 55 85

No Area Alamat

8 Lampung

Dokumen Pendukung A

Hal - 30

Tabel A.1 Daftar lokasi Sentral Gerbang beserta Kapasitas yang disediakan untuk Interkoneksi (lanjutan)

Kapasitas2008 2009

Gd. TTC Bandung (2nd Floor)Jl. Ir. H. Juanda No.252 DagoBandungGd. TTC SemarangJl. Bukit Sari Gombel Semarang(Fax : 024 - 8419116) 2nd FloorGd. TTC NusukanJl. Samudra Pasai Kadipiro NusukanSoloGd. TTC Gayungan (3rd Floor)Jl. Gayungan Sari No.76 SurabayaGd. Telkom DLDJl. Basuki Rachmat No. 7-9 MalangGd. TTC Denpasar (2nd Floor)Jl. Merdeka No.21 Renon - BaliTTC Ahmad YaniJl. Ahmad Yani No.1 - BalikpapanGd. TTC Banjarmasin (Surya Bld)Jl. Ahmad Yani KM 5,7 BanjarmasinGd. TTC Pontianak (2nd Floor)Jl. Gusti Sulung Lelana - PontianakGd. TTC Makasar (2nd Floor)Jl. Pengayoman No.1 PanakukangMakasarTTC Telkomsel Jl. Tololiu Supit No.5 - ManadoGd. UPNR TelkomSimpang Kayu Tiga - AmbonSTO Telkom (2nd Floor)Jl. Ahmad Yani No.4 - JayapuraKomp. Telkom TimikaJl. Belibis No.5 - Timika

20 57

11 Semarang 11 15

12 Solo 27 34

13 Surabaya 35 44

14 Malang 38 42

15 Denpasar 15 21

16 Balikpapan 16 18

17 Banjarmasin 11 17

18 Pontianak 24 27

19 Makasar 10 15

20 Manado 15 20

21 Ambon 12 12

22 Jayapura 13 13

23 Timika 11 11

No Area Alamat

10 Bandung

Dokumen Pendukung A

Hal - 31

1.3. Daftar lokasi STP Daftar lokasi STP yang dijadikan titik interkoneksi signaling oleh Telkomsel adalah sebagai berikut : Tabel A.2 Daftar lokasi STP No Lokasi STP Name Area Coverage Alamat

Gedung SBB TELKOM Tembung (4th Floor)Jl. Letda Sujono No. 252, Tembung. Medan - 20225STO Talang Kelapa. Gedung SBB TELKOM PalembangJl. Kolonel Haji Burlian Km. 7. Talang Kelapa - Palembang.Kandatel Jak-Pus STO TELKOM Gambir(3rd Floor)Jl. Merdeka Selatan Jakarta. Jakarta - 10110STO KebalenJL. Kebalen Timur No.2. Surabaya - Jawa TimurGd. TTC Banjarmasin (Surya Bld)Jl. Ahmad yani km 5,7 (samping Samsat). Banjarmasin - 70111Gd. TTC MakassarJl. Pengayoman no 1. Makassar - 90222

Banjarmasin

Jakarta

5

6

Sumatera

Jawa, Bali & Nusra

Kalimantan, Sulawesi & Irian Jaya/Papua

1

2

3

4 Surabaya

Makassar

STP Medan-1

STP Palembang-1

STP Gambir-1

STP Surabaya-1

STP Bajarmasin-1

STP Makassar-1

Medan

Palembang

Gambar

Gambar A.1 Konfigurasi STP Telkomsel - XXXX

Dokumen Pendukung A

Hal - 32

1.4. Informasi Penomoran Telkomsel

a. Sistem Penomoran MSC Telkomsel

1 AREA MEDAN :0811 60 0XXX Medan Medan

0811 60 2XXX s/d 0811 60 9XXX Medan Medan0811 61 XXXX Medan Medan

0811 63 XXXX s/d 0811 65 XXXX Medan Medan

0812 60 XXXXX Medan Medan0812 63 XXXXX s/d 0812 65 XXXXX Medan Medan

0813 61 XXXXXX Medan Medan0813 62 0XXXXX s/d 0813 62 4XXXXX Medan Medan

0813 70 XXXXXX Medan Medan0813 75 XXXXXX s/d 0813 76 XXXXXX Medan Medan

0813 96 XXXXXX Medan Medan0813 97 5XXXXX s/d 0813 97 9XXXXX Medan Medan

0852 61 XXXXXX Medan Medan0852 62 XXXXXX Medan Medan0852 70 XXXXXX Medan Medan

0852 75 XXXXX s/d 0852 76 XXXXXX Medan Medan

0811 62 8XXX s/d 0811 62 9XXX Tj. Balai Asahan Medan

0812 62 8XXXX s/d 0812 62 9XXXX Tj. Balai Asahan Medan

0813 62 6XXXXX s/d 0813 62 7XXXXX Tj. Balai Asahan Medan0811 62 7XXX P. Brandan Medan

0812 62 75XXX s/d 0812 62 79XXX Pangkalan Brandan Medan0811 62 6XXX Sibolga Medan

0812 62 6XXXX Sibolga Medan

0813 62 5XXXXX Sibolga Medan0811 60 1XXX Pematang Siantar Medan

0811 62 0XXX s/d 0811 62 1XXX

0812 62 0XXXX s/d 0812 62 1XXXX Pematang Siantar Medan

0813 62 8XXXXX s/d 0813 62 9XXXXX Pematang Siantar Medan0811 62 2XXX s/d 0811 62 3XXX Rantau Prapat Medan

0812 62 2XXXX s/d 0812 62 3XXXX Rantau Prapat Medan0811 62 4XXX Brastagi Medan

0812 62 70XXX s/d 0812 62 74XXX Brastagi Medan0811 62 5XXX Padang Sidempuan Medan

0812 62 4XXXX s/d 0812 62 5XXXX Padang Sidempuan MedanLhokseumawe 0811 67 XXXX Lhokseumawe Medan

2 AREA BANDA ACEH :0811 68 XXXX Banda Aceh Banda Aceh

0812 69 XXXXX Banda Aceh Banda Aceh

0813 60 XXXXXX Banda Aceh Banda Aceh0813 77 0XXXXX s/d 0813 77 4XXXXX Banda Aceh Banda Aceh

0852 60 XXXXXX Banda Aceh Banda Aceh

3 AREA PADANG :0811 66 XXXX Padang Padang

0812 66 0XXXX s/d 0812 66 8XXXX Padang Padang0812 67 XXXXX Padang Padang

0813 63 XXXXXX Padang Padang0813 74 XXXXXX Padang Padang

0852 63 0XXXXX s/d 0852 63 9XXXXX Padang Padang

Bukit Tinggi 0812 66 9XXXX Bukit Tinggi Padang

4 AREA BATAM :0811 69 1XXX s/d 0811 69 9XXX Batam Batam0811 70 0XXX s/d 0811 70 5XXX Batam Batam

0811 77 XXXX Batam Batam

0812 61 XXXXX Batam Batam0812 70 XXXXX Batam Batam0812 77 XXXXX Batam Batam

0813 64 XXXXXX Batam Batam0813 72 XXXXXX Batam Batam

0813 97 0XXXXX s/d 0813 97 4XXXXX Batam Batam

0852 64 XXXXXX Batam Batam0852 72 XXXXXX Batam Batam

Banda Aceh

Padang, Ula Karang, Bandar Buat, Pariaman, Teluk Bayur

Bukit Dangas, Nagoya, Batu Tujuh, Bk. Cermin,Tanjung Uban, Nongsa, Bukit Tumiang, Kabil, Batu Ampar, Nagoya, Tanjung Balaikarimun, Lagoi, Kijang

Tebing Tinggi, Parapat, Pematang Siantar

Rantau Prapat Area

Brastagi, Kabanjahe

Padang Sidempuan

Medan Area, Lubuk Pakam, Tanjung Mulia, Tuntungan, Tj. Morawa, Binjai, Belawan, Cinta Damai, Sukarame, P. Brayan, Padang Bulang

Tanjung Balai, Kisaran

P. Brandan, Pangkalan Susu

Porsea, Laguboti, Siborong, Tarutung, Sibolga, Sipobolon

NO. AREA PELAYANAN MSISDN POC MSC

Dokumen Pendukung A

Hal - 33

5 AREA PEKANBARU :0811 69 0XXX Pakanbaru Pakanbaru

0811 70 7XXX s/d 0811 70 9XXX Pakanbaru Pakanbaru0811 75 1XXX s/d 0811 75 9XXX Pakanbaru Pakanbaru

0811 76 XXXX Pakanbaru Pakanbaru

0812 68 XXXXX Pekanbaru Pekanbaru0812 75 1XXXX s/d 0811 75 8XXXX Pekanbaru Pekanbaru

0812 76 XXXXX Pekanbaru Pekanbaru

0813 65 2XXXXX s/d 0813 65 9XXXXX Pekanbaru Pekanbaru0813 71 XXXXXX Pekanbaru Pekanbaru0813 78 XXXXXX Pekanbaru Pekanbaru

0852 65 2XXXXX s/d 0852 65 9XXXXX Pekanbaru Pekanbaru0852 71 XXXXXX Pekanbaru Pekanbaru0852 78 XXXXXX Pekanbaru Pekanbaru

0811 70 6XXX Dumai Pakanbaru0811 75 0XXX Dumai Pakanbaru

0812 75 0XXXX Dumai Pakanbaru0812 75 9XXXX Dumai Pakanbaru

0813 65 0XXXXX s/d 0813 65 1XXXXX Dumai Pakanbaru

0852 65 0XXXXX s/d 0852 65 1XXXXX Dumai Pakanbaru

6 AREA PALEMBANG : 0811 71 0XXX s/d 0811 71 5XXX Palembang Palembang

0811 71 9XXX Palembang Palembang0811 78 04XX s/d 0811 78 05XX Palembang Palembang0811 78 08XX s/d 0811 78 09XX Palembang Palembang0811 78 1XXX s/d 0811 78 9XXX Palembang Palembang

0812 71 0XXXX s/d 0812 71 5XXXX Palembang Palembang0812 73 XXXXX Palembang Palembang0812 78 XXXXX Palembang Palembang

0813 67 XXXXXX Palembang Palembang0813 68 2XXXXX s/d 0813 68 4XXXXX Palembang Palembang

0813 73 XXXXXX Palembang Palembang0813 77 5XXXXX s/d 0813 77 9XXXXX Palembang Palembang

0852 67 XXXXXX Palembang Palembang 0852 68 XXXXXX Palembang Palembang 0811 71 6XXX Baturaja Palembang

0812 71 6XXXX Baturaja Palembang0811 71 7XXX Pangkal Pinang Palembang

0812 71 7XXXX Pangkal Pinang Palembang

0813 68 0XXXXX s/d 0813 68 1XXXXX Pangkal Pinang Palembang0811 71 8XXX Lubuk Linggau Palembang

0812 71 8XXXX Lubuk Linggau Palembang0811 78 00XX s/d 0811 78 03XX Muara Enim Palembang0811 78 06XX s/d 0811 78 07XX Muara Enim Palembang

0812 71 9XXXX Muara Enim Palembang0811 73 XXXX Bengkulu Palembang

0813 68 5XXXXX s/d 0813 68 9XXXXX Bengkulu Palembang

7 0811 74 XXXX Jambi Jambi

0812 74 XXXXX Jambi Jambi

0813 66 XXXXXX Jambi Jambi

0852 66 XXXXXX Jambi Jambi

8 AREA BANDAR LAMPUNG0811 72 0XXX s/d 0811 72 6XXX Bandar Lampung Bandar Lampung0811 72 8XXX s/d 0811 72 9XXX Bandar Lampung Bandar Lampung

0811 79 XXXX Bandar Lampung Bandar Lampung

0812 72 0XXXX s/d 0812 72 8XXXX Bandar Lampung Bandar Lampung0812 79 0XXXX s/d 0812 79 7XXXX Bandar Lampung Bandar Lampung

0813 69 XXXXXX Bandar Lampung Bandar Lampung0813 79 XXXXXX Bandar Lampung Bandar Lampung

0852 69 XXXXXX Bandar Lampung Bandar Lampung0811 72 7XXX Kota Bumi Bandar Lampung

0812 72 9XXXX Kota Bumi Bandar Lampung0812 79 8XXXX s/d 0812 79 9XXXX Kota Bumi Bandar Lampung

Lampung, Gn. Balau, Kedaton, Teluk Betung, Natar, Metro

Bandar Jaya, Kotabumi

Lubuk Linggau

Tj. Enim, Muara Enim,Lahat

Bengkulu, Curup.

Jambi, Muara Bulian, Muara Bungo, Kuala Tungkal,WKS Tebing Tinggi

Duri, Dumai

Palembang, Kenten Ujung, Seberang Ulu, Sei Buah, Talang Kalapa, Bukit Sigunantang, Prabumulih

Baturaja

Pangkal Pinang, S. Liat, Tanjung Pandan, Mentok, Belinyu.

Pekanbaru, Rumbai, Pangk. Kerinci, Arengka, Perawang

Dokumen Pendukung A

Hal - 34

9 AREA JAKARTA :0811 10 XXXX Jakarta Jakarta

0811 13 XXXX s/d 0811 19 XXXX Jakarta Jakarta0811 8X XXXX Jakarta Jakarta0811 9X XXXX Jakarta Jakarta

0812 10 XXXXX Jakarta Jakarta0812 13 XXXXX Jakarta Jakarta

0812 18 XXXXX s/d 0812 19 XXXXX Jakarta Jakarta0812 8X XXXXX Jakarta Jakarta0812 9X XXXXX Jakarta Jakarta

0813 10 XXXXXX Jakarta Jakarta0813 11 0XXXXX s/d 0813 11 6XXXXX Jakarta Jakarta0813 14 XXXXXX s/d 0813 19 XXXXXX Jakarta Jakarta

0813 8X XXXXXX Jakarta Jakarta0813 98 XXXXXX Jakarta Jakarta0813 99 XXXXXX Jakarta Jakarta

0852 10 XXXXXX s/d 0852 11XXXXXX Jakarta Jakarta0852 13 XXXXXX s/d 0852 19 XXXXXX Jakarta Jakarta

0852 8X XXXXXX Jakarta Jakarta

0811 11 XXXX Bogor Jakarta

0812 11 XXXXX Bogor Jakarta

0813 11 7XXXXX s/d 0813 11 9XXXXX Bogor Jakarta

0852 12 5XXXXX s/d 0852 12 9XXXXX Bogor Jakarta0811 12 0XXX s/d 0811 12 7XXX Serang Jakarta

0812 12 0XXXX s/d 0812 12 7XXXX Serang Jakarta

0813 12 XXXXXX Serang Jakarta

0852 12 0XXXXX s/d 0852 12 4XXXXX Serang Jakarta0811 12 8XXX s/d 0811 12 9XXX Karawang Jakarta

0812 12 8XXXX s/d 0812 12 9XXXX Karawang Jakarta

0813 13 XXXXXX Karawang Jakarta

10 AREA BANDUNG0811 20 0XXX Bandung Bandung

0811 20 3XXX s/d 0811 20 6XXX Bandung Bandung0811 20 8XXX s/d 0811 20 9XXX Bandung Bandung

0811 21 0XXX Bandung Bandung0811 21 3XXX s/d 0811 21 9XXX Bandung Bandung0811 22 XXXX s/d 0811 23 XXXX Bandung Bandung0811 24 5XXX s/d 0811 24 9XXX Bandung Bandung

0812 14 XXXXX Bandung Bandung0812 20 XXXXX s/d 0812 21 XXXXX Bandung Bandung0812 22 2XXXX s/d 0812 22 6XXXX Bandung Bandung0812 23 XXXXX s/d 0812 24 XXXXX Bandung Bandung

0813 20 XXXXXX s/d 0813 22 XXXXXX Bandung Bandung0813 94 XXXXXX Bandung Bandung

0813 95 0XXXXX s/d 0813 95 4XXXXX Bandung Bandung

0852 20 XXXXXX s/d 0852 22 XXXXXX Bandung Bandung

0811 20 7XXX Cianjur Bandung

0812 22 7XXXX Cianjur Bandung0811 20 1XXX s/d 0811 20 2XXX Cirebon Bandung0811 24 0XXX s/d 0811 24 4XXX Cirebon Bandung

0812 22 0XXXX s/d 0812 22 1XXXX Cirebon Bandung

0813 24 XXXXX Cirebon Bandung0813 95 5XXXXX s/d 0813 95 9XXXXX Cirebon Bandung

0852 24 XXXXXX Cirebon Bandung0811 21 1XXX s/d 0811 21 2XXX Tasikmalaya Bandung

0812 22 8XXXX s/d 0812 22 9XXXX Tasikmalaya Bandung

0813 23 XXXXXX Tasikmalaya Bandung

0852 23 XXXXXX Tasikmalaya Bandung

Cirebon, Kadipaten, Jatiwangi, Bukit Salam, Arjawinangun, Jatibarang, Haurgelis, Losarang, Balongan, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Garut, Ciamis, Banjar

Tasikmalaya

Serang, Cikande, Anyer, Cilegon, Gn. Pinang, Ciruas, Carita, Kep.Seribu

Karawang, Cikampek

Bandung Area , Ciater, Subang, Lembang, Padalarang, Sumedang, Ranca Ekek, Cimahi,Majalaya, Pangalengan, Banjaran, Soreang, Purwakarta, Pleret, Cikalong Wetan.

Cianjur, Ciranjang, Cipatat, Cipanas

DKI, Tangerang, Balaraja, Bekasi, Cikarang, Cibinong

Bogor, Pasir Sumbul, Ciawi, Cisarua, Cibadak, Sukabumi

Dokumen Pendukung A

Hal - 35

11 AREA SEMARANG :0811 27 XXXX Semarang Semarang0811 28 0XXX Semarang Semarang

0811 28 8XXX s/d 0811 28 9XXX Semarang Semarang0811 29 0XXX Semarang Semarang

0811 29 6XXX s/d 0811 29 9XXX Semarang Semarang

0812 25 0XXXX s/d 0812 25 7XXXX Semarang Semarang0812 28 XXXXX Semarang Semarang

0812 29 0XXXX s/d 0812 29 3XXXX Semarang Semarang

0813 25 XXXXXX Semarang Semarang0813 26 0XXXXX s/d 0813 26 7XXXXX Semarang Semarang

0813 90 XXXXXX Semarang Semarang

0852 25 XXXXXX Semarang Semarang0852 26 0XXXXX s/d 0852 26 4XXXXX Semarang Semarang

0811 26 3XXX s/d 0811 26 5XXX Solo Semarang0811 28 4XXX s/d 0811 28 5XXX Solo Semarang0811 29 4XXX s/d 0811 29 5XXX Solo Semarang

0812 15 0XXXX s/d 0812 15 4XXXX Solo Semarang0812 25 8XXXX s/d 0812 25 9XXXX Solo Semarang0812 26 0XXXX s/d 0812 26 5XXXX Solo Semarang

0812 26 8XXXX Solo Semarang0812 29 7XXXX s/d 0812 29 8XXXX Solo Semarang

0813 29 XXXXXX Solo Semarang0813 93 XXXXXX Solo Semarang

0852 93 XXXXXX Solo Semarang0852 29 XXXXXX Solo Semarang

0811 25 XXXX Yogyakarta Semarang0811 26 6XXX s/d 0811 26 9XXX Yogyakarta Semarang0811 28 2XXX s/d 0811 28 3XXX Yogyakarta Semarang

0811 28 6XXX Yogyakarta Semarang0811 29 2XXX s/d 0811 29 3XXX Yogyakarta Semarang

0812 15 5XXXX s/d 0812 15 9XXXX Yogyakarta Semarang0812 26 9XXXX Yogyakarta Semarang0812 27 XXXXX Yogyakarta Semarang

0812 29 4XXXX s/d 0812 29 6XXXX Yogyakarta Semarang

0813 28 XXXXXX Yogyakarta Semarang0813 92 XXXXXX Yogyakarta Semarang

0852 92 XXXXXX Yogyakarta Semarang0852 28 XXXXXX Yogyakarta Semarang

0811 29 1XXX Purwokerto Semarang0811 28 1XXX Purwokerto Semarang0811 28 7XXX Purwokerto Semarang

0811 26 0XXX s/d 0811 26 2XXX Purwokerto Semarang

0812 26 6XXXX s/d 0812 26 7XXXX Purwokerto Semarang0812 29 9XXXX Purwokerto Semarang

0813 27 XXXXXX Purwokerto Semarang0813 91 0XXXXX s/d 0813 91 6XXXXX Purwokerto Semarang

0852 27 XXXXXX Purwokerto Semarang0813 26 8XXXXX s/d 0813 26 9XXXXX Pekalongan Semarang0813 91 7XXXXX s/d 0813 91 9XXXXX Pekalongan Semarang

0852 26 5XXXXX s/d 0852 26 7XXXXX Pekalongan Semarang0852 26 8XXXXX s/d 0852 26 9XXXXX Pekalongan Semarang

12 AREA SURABAYA :0811 30 0XXX Surabaya Surabaya

0811 30 4XXX s/d 0811 30 9XXX Surabaya Surabaya0811 31 0XXX s/d 0811 31 2XXX Surabaya Surabaya0811 31 4XXX s/d 0811 31 9XXX Surabaya Surabaya

0811 32 XXXX Surabaya Surabaya0811 33 0XXX Surabaya Surabaya

0811 33 2XXX s/d 0811 33 9XXX Surabaya Surabaya0811 34 XXXX Surabaya Surabaya0811 37 XXXX Surabaya Surabaya

0812 16 XXXXX s/d 0812 17 XXXXX Surabaya Surabaya0812 30 XXXXX s/d 0812 32 XXXXX Surabaya Surabaya

0812 35 XXXXX Surabaya Surabaya

0813 30 XXXXXX s/d 0813 32 XXXXXX Surabaya Surabaya0813 57 XXXXXX Surabaya Surabaya

0852 30 XXXXXX s/d 0852 32 XXXXXX Surabaya Surabaya0852 57 XXXXXX Surabaya Surabaya

0811 30 1XXX Jember Surabaya0811 35 XXXX Jember Surabaya

0812 34 5XXXX s/d 0812 34 9XXXX Jember Surabaya0812 49 XXXXX Jember Surabaya

0813 36 XXXXXX Jember Surabaya0813 58 XXXXXX Jember Surabaya

0852 36 XXXXXX Jember Surabaya0852 58 XXXXXX Jember Surabaya

Jember, Kraksaan, Besuki, Situbondo, Asem -

Yogyakarta, Kota Baru, Pugeran, Bantul,Kalasan, Kentungan, Sleman, Magelang

Purwokerto, Cilacap, Tegal, Pekalongan,Tanjung, Brebes, Kebumen, Purbalingga, Pemalang

Pekalongan

Surabaya Area, Mojokerto, Jombang, Gresik,Bangkalan, Sidoarjo, Gembol, Pandaan, Mojoagung, Tuban

Semarang, Johar, Simpang Lima, Majapahit,Tugu, Gombel, Mangkang, Demak, Kudus, Ungaran, Salatiga, Weleri, Kendal

Solo Gladag, Kerten, Baru,Kartosuro,Klaten, Delanggu, Boyolali, Sragen, Tawamangu

Dokumen Pendukung A

Hal - 36

0811 30 2XXX Madiun Surabaya0811 33 1XXX Madiun Surabaya

0812 34 0XXXX s/d 0812 34 4XXXX Madiun Surabaya0812 59 XXXXX Madiun Surabaya

0813 35 XXXXXX Madiun Surabaya0813 59 XXXXXX Madiun Surabaya

0852 33 5XXXXX s/d 0852 33 9XXXXX Madiun Surabaya0852 35 XXXXXX Madiun Surabaya

0811 30 3XXX Malang Surabaya0811 31 3XXX Malang Surabaya0811 36 XXXX Malang Surabaya

0812 33 XXXXX Malang Surabaya0812 52 XXXXX Malang Surabaya

0813 33 XXXXXX Malang Surabaya0813 34 XXXXXX Malang Surabaya

0852 33 0XXXXX s/d 0852 33 4XXXXX Malang Surabaya0852 34 XXXXXX Malang Surabaya

13 AREA DENPASAR :0811 38 0XXX Denpasar Denpasar

0811 38 5XXX s/d 0811 38 9XXX Denpasar Denpasar0811 39 2XXX s/d 0811 39 9XXX Denpasar Denpasar

0812 36 XXXXX Denpasar Denpasar0812 38 0XXXX s/d 0812 38 1XXXX Denpasar Denpasar0812 38 22XXX s/d 0812 38 29XXX Denpasar Denpasar0812 38 3XXXX s/d 0812 38 9XXXX Denpasar Denpasar

0812 39 XXXXX Denpasar Denpasar0812 46 XXXXX Denpasar Denpasar

0813 37 XXXXXX Denpasar Denpasar0813 38 XXXXXX Denpasar Denpasar

0813 53 0XXXXX s/d 0813 53 3XXXXX Denpasar Denpasar

0852 37 XXXXX s/d 0852 38 XXXXXX Denpasar Denpasar0811 39 0XXX s/d 0811 39 1XXX Mataram Denpasar

0812 37 0XXXX s/d 0812 37 8XXXX Mataram Denpasar

0813 39 5XXXXX s/d 0813 39 9XXXXX Mataram Denpasar0813 53 4XXXXX s/d 0813 53 6XXXXX Mataram Denpasar

0852 39 5XXXXX s/d 0852 39 9XXXXX Mataram Denpasar0852 53 5XXXXX s/d 0852 53 9XXXXX Mataram Denpasar

0811 38 1XXX s/d 0811 38 4XXX Kupang Denpasar

0812 37 9XXXX Kupang Denpasar

0813 39 0XXXXX s/d 0813 39 4XXXXX Kupang Denpasar0813 53 7XXXXX s/d 0813 53 9XXXXX Kupang Denpasar

0852 39 0XXXXX s/d 0852 39 4XXXXX Kupang Denpasar0852 53 0XXXXX s/d 0852 53 4XXXXX Kupang Denpasar

Sumbawa 0812 38 20XXX s/d 0812 38 21XXX Sumbawa Denpasar

14 AREA BANJARMASIN :0811 50 XXXX s/d 0811 51 XXXX Banjarmasin Banjarmasin

0812 50 0XXXX s/d 0812 50 7XXXX Banjarmasin Banjarmasin0812 51 0XXXX s/d 0812 51 3XXXX Banjarmasin Banjarmasin0812 51 7XXXX s/d 0812 51 9XXXX Banjarmasin Banjarmasin

0813 48 XXXXXX Banjarmasin Banjarmasin0813 49 3XXXXX s/d 0813 49 9XXXXX Banjarmasin Banjarmasin

0813 51 XXXXXX Banjarmasin Banjarmasin

0852 49 3XXXXX s/d 0852 49 9XXXXX Banjarmasin Banjarmasin0852 48 XXXXXX Banjarmasin Banjarmasin

0811 52 XXXX Palangkaraya Banjarmasin

0812 50 8XXXX s/d 0812 50 9XXXX Palangkaraya Banjarmasin0812 51 4XXXX s/d 0812 51 6XXXX Palangkaraya Banjarmasin

0813 49 0XXXXX s/d 0813 49 2XXXXX Palangkaraya Banjarmasin0813 52 7XXXXX s/d 0813 52 9XXXXX Palangkaraya Banjarmasin

0852 49 0XXXXX s/d 0852 49 2XXXXX Palangkaraya Banjarmasin0852 52 7XXXXX s/d 0852 52 9XXXXX Palangkaraya Banjarmasin

Palangkaraya

Mataram, Gerung.

Kupang

Banjarmasin

Madiun, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Kediri,Widodaren, Ngawi, Maospati

Malang, Lawang, Singosari, Batu, Pasuruan,Probolinggo

Kaliasem, Sanur, Seminyak, Jimbaran,NusaDua,Gianyar, Ubud, Tabanan, Panulisan, Singaraja, Kuta

Dokumen Pendukung A

Hal - 37

15 AREA BALIKPAPAN :

0811 53 XXXX s/d 0811 54 XXXX Balikpapan Balikpapan0811 59 XXXX Balikpapan Balikpapan

0812 53 XXXXX s/d 0812 54 XXXXX Balikpapan Balikpapan0812 58 XXXXX Balikpapan Balikpapan

0813 46 0XXXXX s/d 0813 46 6XXXXX Balikpapan Balikpapan0813 47 XXXXXX Balikpapan Balikpapan0813 50 XXXXXX Balikpapan Balikpapan

0852 46 0XXXXX s/d 0852 46 6XXXXX Balikpapan Balikpapan0852 47 XXXXXX Balikpapan Balikpapan

0811 55 XXXX Samarinda Balikpapan0811 58 XXXX Samarinda Balikpapan

0812 55 XXXXX Samarinda Balikpapan

0813 46 7XXXXX s/d 0813 46 9XXXXX Samarinda Balikpapan

0852 46 7XXXXX s/d 0852 46 9XXXXX Samarinda Balikpapan0852 50 5XXXXX s/d 0852 50 9XXXXX Samarinda Balikpapan

16 AREA PONTINAK :0811 56 XXXX s/d 0811 57 XXXX Pontianak Pontianak

0812 56 XXXXX s/d 0812 57 XXXXX Pontianak Pontianak

0813 45 XXXXXX Pontianak Pontianak0813 52 0XXXXX s/d 0813 52 6XXXXX Pontianak Pontianak

0852 45 XXXXXX Pontianak Pontianak0852 52 0XXXXX s/d 0852 52 6XXXXX Pontianak Pontianak

17 AREA UJUNG PANDANG0811 41 XXXX Ujung Pandang Ujung Pandang0811 44 XXXX Ujung Pandang Ujung Pandang0811 46 XXXX Ujung Pandang Ujung Pandang

0812 41 XXXXX s/d 0812 42 XXXXX Ujung Pandang Ujung Pandang

0813 42 XXXXX Ujung Pandang Ujung Pandang0813 43 5XXXXX s/d 0813 43 9XXXXX Ujung Pandang Ujung Pandang0813 54 6XXXXX s/d 0813 54 9XXXXX Ujung Pandang Ujung Pandang

0813 55 XXXXXX Ujung Pandang Ujung Pandang

0852 42 XXXXXX Ujung Pandang Ujung Pandang0852 55 XXXXXX Ujung Pandang Ujung Pandang

0811 42 0XXX s/d 0811 42 1XXX Pare-Pare Ujung Pandang0811 42 4XXX s/d 0811 42 9XXX Pare-Pare Ujung Pandang

Rantepao 0811 42 2XXX Rantepao Ujung PandangSoroako 0811 42 3XXX Soroako Ujung Pandang

0811 40 XXXX Kendari Ujung pandang

0812 45 5XXXX s/d 0812 45 9XXXX Kendari Ujung pandang

0813 41 5XXXXX s/d 0813 41 9XXXXX Kendari Ujung pandang

0852 41 5XXXXX s/d 0852 41 9XXXXX Kendari Ujung Pandang0811 45 XXXX Palu Ujung Pandang

0812 45 0XXXX s/d 0812 45 4XXXX Palu Ujung Pandang

0813 41 0XXXXX s/d 0813 41 4XXXXX Palu Ujung Pandang0813 54 2XXXXX s/d 0813 54 5XXXXX Palu Ujung Pandang

0852 41 0XXXXX s/d 0852 41 4XXXXX Palu Ujung Pandang

18 AREA MANADO :0811 43 XXXX Manado Manado

0812 43 XXXXX s/d 0812 44 XXXXX Manado Manado

0813 40 0XXXXX s/d 0813 40 8XXXXX Manado Manado0813 56 XXXXXX Manado Manado

0852 40 XXXXXX Manado Manado0852 56 XXXXXX Manado Manado0812 47 XXXXX Ternate Manado

0813 40 9XXXXX Ternate Manado

AREA MALUKU : 19 0811 47 XXXX Ambon Ambon

0813 43 0XXXXX s/d 0813 43 2XXXXX Ambon Ambon0813 43 3XXXXX s/d 0813 43 4XXXXX Ambon Ambon

0852 43 0XXXXX s/d 0852 43 6XXXXX Ambon Ambon

Ambon

Ternate

Manado

Ujung Pandang

Pare- Pare

Kendari

Palu

Balikpapan

Samarinda

Pontianak

Dokumen Pendukung A

Hal - 38

20 AREA JAYAPURA :0811 48 0XXX s/d 0811 48 4XXX Jayapura Jayapura0811 48 8XXX s/d 0811 48 9XXX Jayapura Jayapura

0812 48 0XXXX s/d 0812 48 1XXXX Jayapura Jayapura0812 48 4XXXX s/d 0812 48 9XXXX Jayapura Jayapura

0813 44 XXXXXX Jayapura Jayapura

0852 44 0XXXXX s/d 0852 44 7XXXXX Jayapura Jayapura0852 54 0XXXXX s/d 0852 54 7XXXXX Jayapura Jayapura

0811 48 5XXX s/d 0811 48 6XXX Sorong Jayapura

0812 48 35XXX s/d 0812 48 39XXX Sorong Jayapura0811 48 7XXX Biak Jayapura

0812 48 25XXX s/d 0812 48 29XXX Biak JayapuraManokwari 0812 48 30XXX s/d 0812 48 34XXX Manokwari JayapuraMerauke 0812 48 20XXX s/d 0812 48 24XXX Merauke Jayapura

21 AREA TIMIKA :0811 49 XXXX Timika Timika

0812 40 XXXXX Timika Timika

0813 54 0XXXXX s/d 0813 54 1XXXXX Timika Timika

0852 44 8XXXXX s/d 0852 44 9XXXXX Timika Timika0852 54 8XXXXX s/d 0852 54 9XXXXX Timika Timika

Timika

Jayapura

Sorong

Biak

Dokumen Pendukung A

Hal - 39

b. Tabel Identifikasi Internasional Roamers Number dan Dummy Number Telkomsel NO LOKASI GMSC NAMA MSC MSRN DUMMY NUMBER1 GATEWAY BANDUNG GBDG - 62 811 053 6702 GATEWAY BANJARMASIN GBJM - 62 811 053 8103 GATEWAY GAMBIR GGBR - 62 811 053 0804 GATEWAY MAKASSAR GMKS - 62 811 053 1505 GATEWAY MEDAN GMDN - 62 811 053 0206 GATEWAY MEDAN 2 GMDN2 - 62 811 053 8907 GATEWAY PEKANBARU GPKB - 62 811 053 2108 GATEWAY SEMARANG GSMR - 62 811 053 0709 GATEWAY SURABAYA GSBY - 62 811 053 04010 GATEWAY SURABAYA-2 GSBY2 - 62 811 053 43011 GATEWAY TB SIMATUPANG GTBS - 62 811 053 66012 GATEWAY PALEMBANG-1 GPLG1 - 62 811 053 46013 GATEWAY SOLO-1 GSLO1 - 62 811 053 68014 GATEWAY DENPASAR-1 GDPS1 - 62 811 053 800

NO LOKASI GMSC NAMA MSC MSRN DUMMY NUMBER1 MSC AMBON MSCAMB 628110190 s/d 628110197 62 811 050 1902 MSC BALIKPAPAN MSCBPP 628110110 s/d 628110117 62 811 050 1103 MSC BALIKPAPAN 2 MSCBPP2 628110710 s/d 628110717 62 811 050 7104 MSC BALIKPAPAN-3 MSCBPP3 628120410 s/d 628120417 62 811 060 4105 MSC BALIKPAPAN-4 MSCBPP4 628120460 s/d 628120467 62 811 060 4606 MSC BANDA ACEH MSCBNA 628110160 s/d 628110167 62 811 050 1607 MSC BANDAR LAMPUNG MSCBDL 628110050 s/d 628110057 62 811 050 0508 MSC BANDAR LAMPUNG-2 MSCBDL2 628120350 s/d 628120357 62 811 060 3509 MSC BANDUNG MSCBDG 628110060 s/d 628110067 62 811 050 06010 MSC BANDUNG 2 MSCBDG2 628110300 s/d 628110307 62 811 050 30011 MSC BANDUNG 3 MSCBDG3 628110440 s/d 628110447 62 811 050 44012 MSC BANDUNG 4 MSCBDG4 628110670 s/d 628110677 62 811 050 67013 MSC BANDUNG 5 MSCBDG5 628110870 s/d 628110877 62 811 050 87014 MSC BANDUNG 6 MSCBDG6 628120320 s/d 628120327 62 811 060 32015 MSC BANJARMASIN MSCBJM 628110120 s/d 628110127 62 811 050 12016 MSC BANJARMASIN 2 MSCBJM2 628110380 s/d 628110387 62 811 050 38017 MSC BANJARMASIN 3 MSCBJM3 628110810 s/d 628110817 62 811 050 81018 MSC BANJARMASIN-4 MSCBJM4 628120400 s/d 628120407 62 811 060 40019 MSC BATAM MSCBTM 628110010 s/d 628110017 62 811 050 01020 MSC BATAM 2 MSCBTM2 628110400 s/d 628110407 62 811 050 40021 MSC DENPASAR MSCDPS 628110090 s/d 628110097 62 811 050 09022 MSC DENPASAR 2 MSCDPS2 628110480 s/d 628110487 62 811 050 48023 MSC DENPASAR 3 MSCDPS3 628110800 s/d 628110807 62 811 050 80024 MSC DENPASAR 4 MSCDPS4 628120250 s/d 628120257 62 811 060 25025 MSC GAMBIR 1A MSCGB1A 628110080 s/d 628110087 62 811 050 08026 MSC GAMBIR 1B MSCGB1B 628110220 s/d 628110227 62 811 050 22027 MSC GAMBIR 1C MSCGB1C 628110280 s/d 628110287 62 811 050 28028 MSC JAMBI MSCJAM 628110360 s/d 628110367 62 811 050 36029 MSC JAYAPURA MSCJPR 628110200 s/d 628110207 62 811 050 20030 MSC MAKASAR MSCUPD 628110100 s/d 628110107 62 811 050 10031 MSC MAKASAR 2 MSCMKS2 628110700 s/d 628110707 62 811 050 70032 MSC MAKASAR 3 MSCMKS3 628110150 s/d 628110157 62 811 050 15033 MSC MAKASAR 4 MSCMKS4 628120240 s/d 628120247 62 811 060 24034 MSC MALANG 1 MSC MLG1 628110610 s/d 628110617 62 811 050 61035 MSC MANADO 2 MSCMDO2 628110570 s/d 628110577 62 811 050 57036 MSC MANADO 3 MSCMDO3 628120200 s/d 628120207 62 811 060 20037 MSC MEDAN MSCMDN 628110020 s/d 628110027 62 811 050 02038 MSC MEDAN 2 MSCMDN2 628110240 s/d 628110247 62 811 050 24039 MSC MEDAN 3 MSCMDN3 628110420 s/d 628110427 62 811 050 42040 MSC MEDAN 4 MSCMDN4 628110640 s/d 628110647 62 811 050 64041 MSC MEDAN 5 MSCMDN5 628110890 s/d 628110897 62 811 050 89042 MSC MEDAN 6 MSCMDN6 628120260 s/d 628120267 62 811 060 260

Dokumen Pendukung A

Hal - 40

NO LOKASI GMSC NAMA MSC MSRN DUMMY NUMBER43 MSC MEDAN 7 MSCMDN7 628120360 s/d 628120367 62 811 060 36044 MSC MEDAN 8 MSCMDN8 628120370 s/d 628120377 62 811 060 37045 MSC MERUYA 1 MSCMRY1 628110370 s/d 628110377 62 811 050 37046 MSC MERUYA 2 MSCMRY2 628110410 s/d 628110417 62 811 050 41047 MSC MERUYA 3 MSCMRY3 628110470 s/d 628110477 62 811 050 47048 MSC PADANG MSCPDG 628110170 s/d 628110177 62 811 050 17049 MSC PADANG 2 MSCPDG2 628120210 s/d 628120217 62 811 060 21050 MSC PALEMBANG MSCPLG 628110030 s/d 628110037 62 811 050 03051 MSC PALEMBANG 2 MSCPLG2 628110460 s/d 628110467 62 811 050 46052 MSC PALEMBANG-3 MSCPLG3 628120380 s/d 628120387 62 811 060 38053 MSC PEKANBARU MSCPKB 628110180 s/d 628110187 62 811 050 18054 MSC PEKANBARU 2 MSCPKB2 628110390 s/d 628110397 62 811 050 39055 MSC PEKANBARU 3 MSCPKB3 628110210 s/d 628110217 62 811 050 21056 MSC PEKANBARU-4 MSCPKB4 628110860 s/d 628110867 62 811 050 86057 MSC PONTIANAK MSCPTK 628110140 s/d 628110147 62 811 050 14058 MSC PONTIANAK 2 MSCPTK 2 628110730 s/d 628110737 62 811 050 73059 MSC PONTIANAK-4 MSCPTK4 628120420 s/d 628120427 62 811 060 42060 MSC SEMANGGI 1A MSCSEM1 628110270 s/d 628110277 62 811 050 27061 MSC SEMANGGI 1B MSCSEM1B 628110260 s/d 628110267 62 811 050 26062 MSC SEMANGGI 1C MSCSEM1C 628110590 s/d 628110597 62 811 050 59063 MSC SEMARANG MSCSMR 628110070 s/d 628110077 62 811 050 07064 MSC SEMARANG 2 MSCSMR2 628110330 s/d 628110337 62 811 050 33065 MSC SEMARANG 3 MSCSMR3 628110450 s/d 628110457 62 811 050 45066 MSC SEMARANG 4 MSCSMR4 628110790 s/d 628110797 62 811 050 79067 MSC SEMARANG 5 MSCSMR5 628120310 s/d 628120317 62 811 060 31068 MSC SOLO 1 MSCSLO1 628110680 s/d 628110687 62 811 050 68069 MSC SOLO 2 MSCSLO2 628110630 s/d 628110637 62 811 050 63070 MSC SOLO 3 MSCSLO3 628120230 s/d 628120237 62 811 060 23071 MSC SURABAYA MSCSBY 628110040 s/d 628110047 62 811 050 04072 MSC SURABAYA 2 MSCSBY2 628110430 s/d 628110437 62 811 050 43073 MSC SURABAYA 3 MSCSBY3 628110290 s/d 628110297 62 811 050 29074 MSC SURABAYA 4 MSCSBY4 628110620 s/d 628110627 62 811 050 62075 MSC SURABAYA 5 MSCSBY5 628120290 s/d 628120297 62 811 060 29076 MSC SURABAYA 6 MSCSBY6 628120270 s/d 628120277 62 811 060 27077 MSC SURABAYA-7 MSCSBY7 628120390 s/d 628120397 62 811 060 39078 MSC TB SIMATUPANG 1 MSCTBS1 628110660 s/d 628110667 62 811 050 66079 MSC TB SIMATUPANG 2 MSCTBS2 628110780 s/d 628110787 62 811 050 78080 MSC TB SIMATUPANG 3 MSCTBS3 628110880 s/d 628110887 62 811 050 88081 MSC TB SIMATUPANG 4 MSCTBS4 628120300 s/d 628120307 62 811 060 30082 MSC TIMIKA 2 MSCTMK2 628110580 s/d 628110587 62 811 050 58083 MSC BUARAN 1 MSCBRN1 628120330 s/d 628120337 62 811 060 33084 MSC BUARAN 2 MSCBRN2 628120340 s/d 628120347 62 811 060 340

2. Digital Distribution Frame (DDF)

DDF yang akan digunakan untuk menterminasikan saluran transmisi E-1 (2 Mbps), merupakan perangkat yang biasa digunakan oleh Telkomsel pada umumnya. Agar integrasinya tidak mengalami kendala di lapangan, maka jenis perangkat yang akan dipasang harus sesuai dengan jenis DDF yang dipasang di setiap POI. Telkomsel akan memberikan spesifikasi teknis DDF di setiap POI, setelah XXXX menyampaikan permintaan tertulis kepada Telkomsel.

3. Optical Distribution Frame (ODF) ODF yang akan digunakan untuk menterminasikan saluran transmisi E-1 (2 Mbps), merupakan perangkat yang biasa digunakan oleh Telkomsel pada umumnya. Agar integrasinya tidak mengalami kendala di lapangan, maka jenis perangkat yang akan dipasang harus sesuai dengan jenis ODF yang dipasang di setiap POI. Telkomsel akan memberikan spesifikasi teknis ODF di setiap POI, setelah XXXX menyampaikan permintaan tertulis kepada Telkomsel.

Dokumen Pendukung A

Hal - 41

4. Formula dan Metode Perhitungan Parameter Standar Kinerja

NO. PARAMETER DEFINISI FORMULA METODE PENGUKURAN

Voice

1 ASR Outgoing Presentasi panggilan yang terjawab di B-Number = (CCS ANSWER OUTGOING /CALL CARRIED OUTGOING) * 100 Full Day

2 Occupancy Perbandingan traffik carried dengan jumlah sirkit yang tersedia=( (TRAFFIC CARRIED OUTGOING + TRAFFIC CARRIED INCOMING) / JUMLAH SIRKIT AVAILABLE ) * 100

Average Weekly

3 Lost Call Presentasi panggilan yang gagal dilewatkan pada suatu trunk group

= CCU LOST CALL / (CALL CARRIED OUTGOING + CCU SUM OFL LOSS) * 100 Full Day

4 CCS CongestionPresentasi panggilan yang direlease setelah menduduki trunk group karena trigger "congestion/all trunk busy" dari MSC yang berikutnya

= (CCS CONGESTION / CALL CARRIED OUTGOING ) * 100 Full Day

5 CCS CCS7 Call FailurePresentasi panggilan yang direlease setelah menduduki trunk group karena mendapatkan message "call failure" dari MSC berikutnya

= (CCS CCS7 CALL FAILURE / CALL CARRIED OUTGOING ) * 100 Full Day

Signalling

1 Signalling LoadTraffic Carried pada link signalling baik received dan transmit dalam suatu periode pengukuran, dengan satuan mErlang

- Load_mErl_Tx_Busy Hour=(transmittedMSUs*6+transmittedOctetsSIFSIO) /8/3600 Busy Hour

- Load_mErl_Rx_Busy Hour=(receivedMSUs*6+receivedOctetsSIFSIO) /8/3600 Busy Hour

2 Retransmitted OctetJumlah informasi signalling (fields+octet) yang terkirim berulang-ulang = slRetransmittedOctets Full Day

Messaging

1 SMS Success DeliveryAmount of SMSC which delivered successfully after sending. = (DELIVERED MESSAGE / SUBMISSION

MESSAGE ) * 100Full Day

Dokumen Pendukung A

Hal - 42

Lampiran A2 : Aspek Bisnis 1. Pembayaran Dimuka ;

1.1. Jika XXXX meminta penambahan kapasitas dimuka (ACO) kepada Telkomsel dan besarnya penambahan kapasitas telah disetujui Telkomsel, maka XXXX harus memberikan Pembayaran Dimuka atas pemesanan kapasitas dimuka tersebut.

1.2. Pemberian Pembayaran Dimuka tersebut dalam butir 1.1 diatas harus diserahkan oleh XXXX kepada Telkomsel selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan penambahan kapasitas tersebut disetujui oleh Telkomsel.

1.3. Keharusan pemberian Pembayaran Dimuka oleh XXXX kepada Telkomsel dilakukan karena mempertimbangkan faktor-faktor termasuk namun tidak terbatas pada lost opportunity, effort dan lain-lain.

1.4. Besarnya Pembayaran Dimuka adalah 20% (dua puluh persen) dari total harga penambahan kapasitas.

1.5. Pembayaran Dimuka berlaku sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan jangka waktu pemenuhan yang disetujui oleh Telkomsel sebagaimana tersebut dalam butir 10.2 (d) Dokumen Pendukung A.

1.6. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam butir 1.5 diatas, pihak XXXX belum siap secara teknis untuk melaksanakan integrasi, hal mana tidak perlu dibuktikan tertulis melalui pernyataan tertulis maka Pembayaran Dimuka tersebut dianggap hangus dan menjadi hak Telkomsel, serta XXXX akan dimasukan kembali dalam sistem antrian.

2. Penghapusan Kapasitas yang rusak setelah dilakukan Pengujian Kapasitas; 2.1. Penghapusan sebagaian kapasitas akibat kerusakan untuk masing-masing

Link interkoneksi 2Mbit/s akan dikenakan denda sesuai besarnya kapasitas yang rusak tersebut.

2.2. besarnya biaya yang dibebankan untuk setiap kapasitas Link interkoneksi yang rusak ditentukan berdasarkan kesepakatan.

3. Sanksi yang berkaitan dengan keterlambatan penyampaian Pemberitahuan Pengujian; Jika pemberitahuan tentang keterlambatan pembatalan jadwal pengujian oleh XXXX, (menurut butir 9.3 (b) Dokumen Pendukung A) diberikan lebih dari 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal tanggal pengujian, maka Telkomsel akan memasukan kembali XXXX kedalam sistem antrian.

4. Penghapusan Kapasitas; 4.1 Jika (menurut butir 10.2 Dokumen Pendukung A) kapasitas dihapuskan

dalam periode Y yang tidak akan melebihi dari 10 tahun, maka ada proporsi dari biaya interkoneksi relevan yang harus di bayarkan lagi kepada pihak

Dokumen Pendukung A

Hal - 43

yang meminta penghapusan. Jumlah yang harus dibayar lagi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

R = (0.466 x C) - (0.466 x C x Y) 10

dimana :

R : Jumlah yang harus dibayar lagi sebagai akibat penghapusan kapasitas

C : Biaya interkoneksi yang telah disepakati oleh para pihak

Y : Jumlah tahun antara tanggal kesiapan uji coba dan tanggal penghapusan pesanan (di bulatkan keatas untuk keseluruhan tahun berikutnya)

4.2 Pengembalian biaya pengapusan kapasitas yang telah dibayarkan dapat juga dilakukan berdasarkan kesepakatan.

5. Biaya yang berkaitan dengan penundaan Penghapusan Kapasitas akibat tertundanya Penyelesaian Amandemen Manajemen Data; Jika (menurut pada butir 10.2 Dokumen Pendukung A), order suatu kapasitas disampaikan oleh pihak yang meminta dan dalam kaitannya dengan penghapusan keseluruhan rute trafik tanpa penyelesaian terlebih dulu melalui amandemen manajemen data yang berhubungan, maka pihak yang meminta harus membayar biaya suspensi sebesar 20% dari biaya interkoneksi.

6. Perubahan Pengorderan XXXX harus mengajukan permintaan kepada Telkomsel untuk menggunakan layanan yang disediakan Telkomsel sesuai form permintaan layanan (Services Order Form) sebagai berikut :

Dokumen Pendukung A

Hal - 44

RINCIAN PEMESANAN (DI ISI OLEH XXXX) A – Rincian XXXX Tanggal Pemesanan : Dokumen XXXX : Alamat : Alamat tagihan (jika berbeda)

Nama Kontak : Posisi Perusahaan : Telephone : Faksimile : E-mail :

B - Layanan yang diminta (diinginkan)

C – Rincian Permintaan

D – Tanggal Pengantaran yang diinginkan E – Informasi tambahan : Catatan : Form pemesanan ini akan dilengkapi dan di tandatangani pihak

XXXX Nama : ………………………… Tanda tangan ………………………………

Form 2. Services Order Form

7. Berita Acara Penyaluran Trafik Berita Acara Penyaluran Trafik dibuat sebagai dasar pelaksanaan penyaluran trafik antara Telkomsel dengan XXXX. Berikut adalah contoh form Berita Acara Penyaluran Trafik :

BERITA ACARA PENYALURAN TRAFIK DIRECT CONNECTION

ANTARA TELKOMSEL DENGAN XXXX

Pada hari ini, (Hari) tanggal (dd), bulan (mm), tahun (yyyy), bertempat di Jakarta, telah disepakati prinsip-prinsip penyaluran trafik Direct Connection antara Telkomsel dengan XXXX sebagai berikut :

1. Trafik yang disalurkan adalah dua arah yaitu dari Telkomsel menuju XXXX dan dari XXXX menuju Telkomsel melalui titik interkoneksi di ______ sebanyak ___ E1, dengan sistem penomoran sebagaimana terlampir dalam table routing yaitu panggilan yang diterminasi di ________

2. Penyaluran Trafik ini dilaksanakan mulai tanggal ________200_ jam__.__WIB.

3. Setelah penyaluran trafik akan dilaksanakan evaluasi oleh keduabelah pihak, baik mengenai okupansi trafik, tingkat keberhasilan panggil dan kualitas hubungan.

Dokumen Pendukung A

Hal - 45

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan penyaluran trafik Direct Connection antara Telkomsel dengan XXXX.

PT. Telkomsel

(Nama) Jabatan

PT. XXXX

(Nama) Jabatan

8. Amandemen pengorderan;

Biaya yang akan dibayarkan menurut paragraf 10.4. Dokumen Pendukung A adalah sejumlah 50% dari perbedaan antara biaya kapasitas interkoneksi sebelumnya dan sesudah perubahan.

9. Pembatalan order. Apabila XXXX melakukan pembatalan order sesuai waktu yang telah ditentukan seperti tercantum pada butir 10.6 dokumen ini, maka biaya pembayaran dimuka yang telah diserahkan oleh XXXX dianggap hangus sepenuhnya menjadi hak Telkomsel dan biaya semua perangkat yang telah diinstall akan dibebankan kepada XXXX.

Dokumen Pendukung A

Hal - 46

Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD) 1. Permintaan untuk AMD

Untuk mengajukan permintaan Amandemen Manajemen Data (AMD), XXXX harus menyerahkan permintaan tertulis kepada Telkomsel. Telkomsel akan memberikan respon untuk menanggapi permintaan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

2. Proses implementasi Para pihak akan mengimplementasikan perubahan AMD tersebut paling lambat

30 (tigapuluh) hari kerja sejak permintaan AMD disetujui.

3. Perubahan pada AMD yang tidak dapat dibebani biaya Untuk perubahan–perubahan pada AMD yang tidak berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional dan perubahan tersebut bersifat membantu kegiatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional ke dua belah pihak, maka perubahan tersebut tidak akan dibebani biaya.

4. AMD sistem Penomoran Informasi perubahan atau penambahan sistem penomoran baru harus diberikan 1 (satu) bulan sebelumnya, informasi tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

a. Pembukaan blok penomoran baru;

b. Perubahan titik pembebanan suatu blok penomoran;

c. Penambahan titik pembebanan suatu blok penomoran;

d. Pemisahan blok penomoran eksisting;

e. Ekspansi jumlah digit blok penomoran;

f. Informasi dan penggunaan Dummy Number.

5. AMD routing pada Sentral Gerbang Perubahan data pada sentral Gerbang yang membawa dampak secara fisik terhadap jaringan Telkomsel harus dilakukan dengan pertimbangan optimalisasi jaringan. Perubahan yang dimaksud antara lain :

(i) Perubahan Link interkoneksi ;

(ii) Penambahan Link interkoneksi ; (iii) Penambahan sistem Penomoran.

Dokumen Pendukung A

Hal - 47

6. AMD pada pada “Charge Band” (zone dan time band) Perubahan pada Charge Band dapat diimplementasikan berdasarkan kesepakatan para pihak.

7. AMD yang berkaitan dengan diskriminasi pembebanan, antara lain pada panggilan layanan khusus, direktori, darurat;

Perubahan yang berkait dengan diskriminasi pembebanan untuk panggilan layanan khusus, direktori dan darurat dapat diajukan salah satu pihak dengan pertimbangan sebagai berikut: (i) tambahan investasi baru;

(ii) perubahan routing panggilan sehingga penggunaan elemen jaringan menjadi lebih besar;

(iii) tambahan biaya operasi dan pemeliharaan.

8. AMD yang dapat dibebani biaya (secara individual) Perubahan konfigurasi jaringan dapat dikenakan biaya, antara lain :

• Perubahan AMD sebagai akibat adanya perubahan kode akses, kode area;

• Route panggilan darurat ke center terdekat.

9. Penawaaran bagi AMD yang dapat dibebani biaya Untuk Penawaran bagi AMD yang dapat dibebani biaya akan diinformasikan dan dibahas lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.

10. Pembebanan Biaya Perubahan pembebanan biaya yang terkait dengan besaran tarif jasa layanan interkoneksi sebagai akibat adanya perubahan titik interkoneksi, perubahan daerah layanan interkoneksi atau Point of Charging (POC) akan diinformasikan kepada para pihak yang terkait.

Dokumen Pendukung A

Hal - 48

Lampiran A4 : Tanggungjawab Atas Jenis Trafik

Tanggung jawab atas jenis trafik pada jasa layanan interkoneksi yang terjadi di jaringan Telkomsel akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Trafik Jenis trafik interkoneksi pada Jaringan bergerak seluler dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

a. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jaringan;

b. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jasa;

c. Layanan Originasi dari Penyelenggara Jasa.

2. Layanan Interkoneksi dan tanggung jawabnya Jenis layanan interkoneksi pada jaringan bergerak, yaitu:

2.1. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jaringan i. Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan tetap (Local

Terminating interconnected - OLO Fixed to Local mobile).

POC-1 POC-2B#

olehPembebanan

kepadaJenis Tarif

Interkoneksi

F to TSEL TSEL FLocal mobile term.

POI - B#

Jenis Panggilan

Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Fixed (F)

POIFTSEL

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan tetap (F).

ii. Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (Terminating interconnected - OLO mobile to Telkomsel).

POC-1 POC-2B#

TSEL MLocal mobile term.

POI - B#

Jenis Panggilan

Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada

M to TSEL

Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Mobile (M)

POI MTSEL

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (M).

Dokumen Pendukung A

Hal - 49

iii. Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak Satelit (Terminating interconnected - OLO satellite to Telkomsel).

POC-1 POC-2B#

S to TSEL TSEL SLocal mobile term.

POI - B#

Jenis Panggilan

Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada

Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Satelit

POISTSEL

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan bergerak Satelit (S).

iv. Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan tetap ( Terminating interconnected - OLO fixed to LD Telkomsel).

POC-1 POC-2B#

F to TSEL TSEL FLD mobile term.

POI - B#

Jenis Panggilan

Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada

Terminasi Panggilan Jarak Jauh (dari Penyelenggara Fixed) untuk 2 POC

F

TSEL

POI

TSEL

F

POC-1 POC-2 POC-3B#

TSEL FLD mobile term.

POI - B#

Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed lebih dari 2 POC

Jenis Panggilan

Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada

F to TSEL

F

TSEL

POI

F

TSEL

F

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan tetap F.

v. Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (Terminating interconnected - OLO mobile to LD Telkomsel).

Dokumen Pendukung A

Hal - 50

POC-1 POC-2B#

Jenis Panggilan

Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada

M to TSEL TSEL MLD mobile term.

POI - B#

Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Mobile untuk 2 POC

M

TSEL

POI

TSEL

M

POC-1 POC-2 POC-3B#

M to TSEL TSEL MLD mobile term.

POI - B#

Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Mobile lebih dari 2 POC

Jenis Panggilan

Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada

TSEL

M2 M

TSEL

POI

MM

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (M).

vi. Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak satelit (Terminating interconnected - OLO satellite to LD Telkomsel).

POC-1 POC-2B#

S to TSEL TSEL SLD mobile term.

POI - B#

Jenis Panggilan

Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada

Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit

S

TSEL

POI

TSEL

S

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan bergerak Satelit (S).

Dokumen Pendukung A

Hal - 51

2.2. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jasa i. Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa ke Telkomsel. 2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2A#

Jenis Panggilan Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada

P. Jasa to TSEL TSEL P. Jasa

Local mobile term. POI - B#

SLJJ TSEL

F

M

S POI

2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2 POC-3A#

Jenis Panggilan Pembebananoleh kepada

Jenis Tarif Interkoneksi

TSEL P. JasaLocal mobile

term. POI - B#P. Jasa to

TSEL

SLJJ

F

M

STSEL

POI

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ.

ii. Layanan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa ke Telkomsel 2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2 POC-3A#

Jenis Panggilan Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada

P. Jasa to TSEL TSEL P. Jasa

LD mobile term. POI - B#

SLJJ

F

M

S POI

TSEL

Dokumen Pendukung A

Hal - 52

2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3

A#

Jenis Panggilan Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada

TSEL P. JasaLD mobile term.

POI - B#P. Jasa to

TSEL

SLJJ

F

M

S

POITSEL

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ .

iii. Layanan Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa ke Telkomsel. 2.9 Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2Pemilik Jasa :

B#

Jenis Panggilan Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksikepada

P. Jasa to TSEL TSEL P. Jasa

olehInternational mobile term.

SLI

TSEL

POI

TSEL

POI

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLI.

2.2. Layanan Originasi dari Penyelenggara Jasa

i. Layanan Originasi Lokal dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa 2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2A#

Jenis Tarif Interkoneksi

Local mobile orig. A# - POI

Jenis Panggilan

Pembebananoleh kepada

P. Jasa to TSEL TSEL P. Jasa

SLJJ

F

M

S

TSEL

POI

Dokumen Pendukung A

Hal - 53

2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3

A#

Jenis Panggilan

Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada

TSEL P. JasaLocal mobile orig.

A# - POIP. Jasa to

TSEL

TSEL

SLJJ

F

M

SPOI

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ.

ii. Layanan originasi Jarak Jauh dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa. 2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2A#

Jenis Tarif Interkoneksi

Jenis Panggilan

Pembebananoleh kepada

TSEL P. JasaLD mobile orig. A#

- POIP. Jasa to

TSEL

TSEL

SLJJ

F

M

S

POI

2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2 POC-3A#

Jenis Panggilan

Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksi

LD mobile orig. A# - POITSEL P. JasaP. Jasa to

TSEL

oleh kepada

TSEL

SLJJ

F

M

S

POI

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ .

Dokumen Pendukung A

Hal - 54

iii. Layanan originasi internasional dari Telkomsel ke Penyelenggara jasa 2.9 Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2Pemilik Jasa :

A#

P. Jasa to TSEL TSEL P. Jasa

International mobile orig

Jenis Tarif Interkoneksi

Jenis Panggilan

Pembebananoleh kepada

TSEL

SLI

POIPOI

TSEL

Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLI.

Dokumen Pendukung A

Hal - 55

Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working) Signal Transfer Point (STP) digunakan untuk hal yang spesifik berkaitan dengan interkoneksi antar penyelenggara, dimana STP akan memungkinkan berbagai pesan CCS #7 yang berkaitan dengan rute trafik antara switch kedua penyelenggara dibawa melalui end-point dari kedua switch yang menterminasi rute trafik tanpa memerlukan “Dedicated Signalling Links” antara kedua “end-point” dari switch tersebut. Pesan CCS #7 tidak dilewatkan secara langsung antara kedua “end-point” switch tetapi disampaikan melalui Signal Intermediate yang disebut “Signal Transfer Point”. Lampiran ini menjelaskan ketersediaan STP Working, batasan-batasan dalam perencanaan dan perhitungan dimensioning yang diterapkan dan dokumentasi yang diperlukan jika STP working digunakan. 1. Penyediaan Kerja STP;

Arsitektur jaringan STP dari para pihak yang berinterkoneksi harus mampu mendukung berbagai jenis Call Scenario dari routing trafik yang disediakan untuk membawa, diantaranya adalah:

• Panggilan IP Network (IP Network Calls); • NTS (Number Translation Services) data calls; • Panggilan IP Network (IP Network Calls) dan NTS data calls; • Panggilan IP Network (IP Network Calls) dan trafik voice NTS terbatas; • NTS data calls dan trafik voice NTS terbatas; • Trafik voice NTS terbatas.

2. Perencanaan dan Aturan Dimensi Kerja STP;

2.1. Telkomsel akan mengalokasikan beberapa hal, antara lain : • STP unit Telkomsel terkait untuk digunakan ke semua Link STP; • Route trafik ke route STP; • Primary / Secondary STP dalam setiap route STP.

2.2. Batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam penggunaan STP Working

untuk mendukung route trafik menuju ke MSC Telkomsel, diantaranya adalah : • Minimum harus tersedia 2 Link signalling pada Link antara STP XXXX

dan STP Telkomsel; • Ukuran maksimum route trafik 16 E-1 harus didukung oleh STP working

dimana trafik yang disalurkan berupa data call atau gabungan antara data call dan voice call NTS terbatas;

• Ukuran maksimum route trafik 8 E-1 harus didukung oleh STP working dimana trafik yang disalurkan berupa voice call NTS terbatas.

2.3. Setiap Link signalling STP tidak boleh melebihi Threshold Signalling Link

Loading 40%. 2.4. Dalam perencanaan STP working, para pihak yang berinterkoneksi harus

menyediakan informasi berikut: • Harapan Peak Loading Signalling Link (%) pada Jam sibuk; • Harapan rata-rata Loading Signalling Link (%) pada Jam sibuk;

Dokumen Pendukung A

Hal - 56

• Pernyataan dari para pihak terhadap Threshold Signalling Link Loading 40%;

• Route signalling secara detail dari para pihak yang akan diterapkan untuk mendukung penggunaan STP working pada suatu route trafik.

2.5. Para pihak harus memonitor STP Signalling Link Loading untuk meyakinkan

masih bekerja di bawah Threshold. 2.6. Jika Volume Message Signalling melebihi Threshold, maka masing-masing

pihak harus memanfaatkan seoptimal mungkin Network Management Control untuk menghilangkan permasalahan tersebut.

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

DOKUMEN PENDUKUNG B:

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Dokumen Pendukung B

Hal - 2

DAFTAR ISI

1 Perekaman Informasi Tagihan.................................................................................. 3

2 Proses Kliring Interkoneksi ....................................................................................... 4

3 Pertukaran Informasi Tagihan................................................................................... 4

4 Penagihan (Billing).................................................................................................... 5

5 Pembayaran.............................................................................................................. 5

6 Perubahan pada File Tagihan Layanan Penyelenggara........................................... 6

Lampiran B1. Berita Acara Tagihan Interkoneksi ............................................................. 7

Lampiran B2. Berita Acara Settlement Tagihan Interkoneksi ........................................... 8

Lampiran B3. Berita Acara Rekonsiliasi Tagihan Interkoneksi ......................................... 9

Lampiran B4. Volume Compare Summary Level 2......................................................... 10

Lampiran B5. Volume Compare Detail Level 3............................................................... 11

Lampiran B6. Tagihan Interkoneksi ................................................................................ 12

Lampiran B7. Konfirmasi Penerimaan Dokumen Pajak.................................................. 13

Lampiran B8. Nota Perhitungan Keuangan (NPK) Interkoneksi ..................................... 14

Dokumen Pendukung B

Hal - 3

1. PEREKAMAN INFORMASI TAGIHAN 1.1 Telkomsel dan XXXX harus merekam semua panggilan yang berhasil pada

sentral gerbang untuk panggilan interkoneksi originating dan terminating. Data panggilan yang direkam pada Call Data Record (CDR) harus mencatat, antara lain :

a. Nomor Pemanggil atau A_number

b. Nomor yang dipanggil atau B_number

c. Tanggal atau date

d. Waktu awal terjadinya panggilan atau Start time

e. Lama percakapan atau durasi

f. Identifikasi Lokasi POI

g. Identifikasi Trunk incoming dan Trunk Outgoing

h. Untuk Sambungan Internasional diperlukan kelompok Negara asal atau Negara tujuan.

Identifikasi nomor pemanggil harus menggunakan format 0ABC + nomor pelanggan (Kode akses + nomor pelanggan) atau format ABC + nomor pelanggan (Kode akses + nomor pelanggan).

1.2 Dari data CDR di atas, beberapa kriteria yang akan digunakan dalam proses perhitungan interkoneksi adalah :

a. Panggilan interkoneksi yang dapat dibebani biaya adalah percakapan yang berhasil tersambung dengan durasi percakapan riil antar pelanggan sama dengan atau lebih dari 6 (enam) detik. Ketentuan untuk panggilan yang tidak tersambung (pada kasus nada dering yang tidak dijawab, nada sibuk, atau nada yang berarti nomor tujuan tidak dapat ditemukan) tidak dapat dibebani biaya.

b. Durasi percakapan riil setiap panggilan interkoneksi dihitung dalam detik dan tanpa pembulatan.

c. Beban biaya suatu layanan panggilan interkoneksi (voice) adalah jumlah durasi panggilan interkoneksi sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas dibagi kelipatan 60 (enam puluh) kemudian dikalikan tarif interkoneksi dari layanan tersebut sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C.

d. Apabila hasil perhitungan sebagaimana dimaksud butir c di atas mengandung pecahan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

• Pecahan sama dengan atau lebih dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) dibulatkan menjadi Rp. 1,- (satu rupiah)

• Pecahan kurang dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) diabaikan

f. Telkomsel dan XXXX akan menyimpan data billing yang rinci sekurang-kurangnya 6 bulan setelah periode penagihan yang akan digunakan apabila diperlukan.

Dokumen Pendukung B

Hal - 4

g. Periode percakapan yang dipergunakan dalam proses billing dan daftar rekapitulasi butir b yang digunakan sebagai laporan perhitungan hak interkoneksi dilakukan untuk satu bulan takwim

h. Telkomsel dan XXXX akan memproses informasi tagihan masing-masing berdasarkan informasi data percakapan yang dipertukarkan dengan format sebagai berikut :

Jenis Layanan Interkoneksi Jumlah Call Durasi (detik) Biaya Interkoneksi

(Rupiah)

2. PROSES KLIRING INTERKONEKSI

Kliring interkoneksi dilakukan secara otomatis melalui SKTT SOKI atau sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTUKARAN INFORMASI TAGIHAN 3.1 Telkomsel dan XXXX akan melakukan pertukaran informasi tagihan sesuai

dengan format pada butir 1.2. (h) setiap bulan.

3.2 Informasi tagihan Interkoneksi dari pihak penagih dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran, sedangkan data pihak lawan dipergunakan sebagai bahan verifikasi tagihan interkoneksi tersebut.

3.3 Apabila salah satu pihak tidak mengirimkan informasi tagihan pada tanggal yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, maka pihak tersebut harus mengakui data pihak lawan dengan memberikan tambahan fee billing sebesar Rp 23 / record.

3.4 Apabila selisih data rupiah kurang dari atau sama dengan batas toleransi yang disepakati, maka data dapat dianggap benar dan penyelesaian perhitungan keuangan sesuai dengan informasi tagihan, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Settlement (diuraikan pada Lampiran B1) paling lambat tanggal 15 bulan n + 1.

3.5 Apabila selisih data rupiah lebih besar dari batas toleransi yang disepakati, maka dilakukan penyelesaian perhitungan keuangan pada bulan n melalui kesepakatan kedua belah pihak, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Settlement (diuraikan pada Lampiran B2) selambat-lambatnya tanggal 15 bulan n + 1

3.6 Rekonsiliasi untuk penyelesaian perbedaan data pada butir 3.4, akan dilakukan sebagai berikut :

Dokumen Pendukung B

Hal - 5

a. Penyelesaian perbedaan data percakapan diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 14 bulan (n+6), dan dilaksanakan melalui jalur Volume Compare. Pihak yang mengajukan klaim wajib memberikan data rinci agar nilai selisih yang diklaim dapat diketahui, serta disajikan dalam format yang sama dengan data yang akan dibandingkan.

b. Mekanisme pelaksanaan Volume Compare adalah sebagai berikut :

(1) Level 2 : Volume Compare Summary, dengan format sebagaimana diuraikan pada Lampiran B4

(2) Level 3 : Volume Compare Detail, dengan format sebagaimana diuraikan pada Lampiran B5

c. Jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran berdasarkan hasil volume compare dimaksud pada butir a di atas dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimuat dalam Lampiran B3

d. Bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Berita Acara settlement tidak diperoleh penyelesaian mengenai masalah selisih data, Para Pihak sepakat untuk mengajukan proses perselisihan sesuai prosedur seperti pada Lampiran 5 Peraturan Menteri No.08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tatacara Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi.

3.7 Jika dalam memonitor informasi tagihan, Telkomsel atau XXXX melihat adanya selisih data rupiah dalam batas toleransi yang terjadi secara terus menerus, maka Telkomsel dan XXXX akan membentuk forum rekonsiliasi khusus untuk membahas penyebab masalah tersebut. Pembahasan dalam forum rekonsiliasi khusus tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada klarifikasi data bulanan, masalah keuangan dan perpajakan dan masalah lain yang tertunda untuk diselesaikan secara bilateral.

4. PENAGIHAN (BILLING) 4.1 Setiap akhir periode n, Telkomsel dan XXXX harus mengirimkan informasi

tagihan dengan melampirkan Berita Acara Settlement paling lambat tanggal 25 bulan (n+1).

4.2 Semua beban interkoneksi yang ditagihkan harus dihitung menurut tarif layanan interkoneksi sebagaimana tercantum Dokumen Pendukung C. Tagihan (termasuk dokumen pajak) untuk layanan interkoneksi harus dibayar menurut perjanjian disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati.

4.3 Pihak pengirim dan penerima tagihan (termasuk dokumen pajak) wajib memberikan konfirmasi tertulis. Contoh Form Konfirmasi tercantum dalam Lampiran B7.

5. PEMBAYARAN 5.1 Pembayaran atas tagihan (termasuk pajak) untuk kewajiban layanan

interkoneksi dilakukan dengan cara mengkompensasikan hak atas layanan interkoneksi berdasarkan hasil Berita Acara Settlement dan/atau Berita Acara Volume Compare para pihak (netting) dalam Nota Perhitungan Keuangan.

Dokumen Pendukung B

Hal - 6

5.2 Pihak yang memperoleh selisih lebih berdasarkan nilai netting sebagaimana dimaksud butir 4.1 diatas wajib membuat Nota Perhitungan Keuangan (NPK) dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran B8.

5.3 Pembayaran kewajiban keuangan berdasarkan NPK sebagaimana dimaksud harus dilakukan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan yang ditransfer ke rekening Bank yang ditunjuk masing-masing pihak.

5.4 Selisih lebih atau kurang atas pembayaran yang telah dilakukan yang timbul akibat rekonsiliasi sebagaimana yang tercantum dalam butir 3.5 akan diakumulasikan pada NPK bulan berikutnya.

5.5 Untuk setiap keterlambatan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo akan dikenakan denda yang besarnya adalah 0,1% (nol koma satu persen per mil) dihitung dari jumlah kewajiban yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan.

5.6 Pembayaran biaya terminasi dari operator transit tidak bergantung kepada penyelesaian hak dan kewajiban antara penyelenggara transit dan penyelenggara originasi.

6. PERUBAHAN PADA FILE TAGIHAN DARI LAYANAN PENYELENGGARA TELKOMSEL akan memberikan pemberitahuan secara tertulis tidak lebih dari 3 (tiga) bulan jika ada perubahan mendasar dari format atau file dari billing.

Dokumen Pendukung B

Hal - 7

LAMPIRAN B1 BERITA ACARA

TAGIHAN INTERKONEKSI

Periode : mm – yyyy NOMOR : ………………………

1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk

bulan trafik (mm) tahun (yyyy) dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :

No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT. XXXX Rp. b. Fee Billing Rp. c. Pembayaran Final Rp.

Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. Keterangan :

2. Mengingat selisih rupiah tersebut lebih kecil atau sama dengan batas toleransi yang

disepakati, maka dengan ini kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan ………… adalah sebesar Rp. ,-

3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan

pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku Jakarta, dd/mm/yyyy PT. Telkomsel ( ) Mgr. Domestic Intercarrier Service

Dokumen Pendukung B

Hal - 8

LAMPIRAN B2 BERITA ACARA SETTLEMENT

TAGIHAN INTERKONEKSI

Periode : mm – yyyy NOMOR : ………………………….

1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk

bulan trafik (mm) tahun (yyyy) dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :

a. Jumlah Tagihan No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT. XXXX

b. Settlement No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT. XXXX b. Fee Billing c. Pembayaran Final

Keterangan : c. Dispute No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT. XXXX b. Kewajiban PT Telkomsel c. Pembayaran Sementara

Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

2. Mengingat terdapat data yang mempunyai selisih lebih besar dari batas toleransi yang disepakati, maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam PKS yang berlaku

3. Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar tagihan interkoneksi sementara total sebesar Rp. ,-

4. Pembayaran sebesar nilai pada butir 3 diatas merupakan uang muka yang akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

5. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku

Jakarta, dd/mm/yyyy PT. Telkomsel ( ) Mgr. Domestic Intercarrier Service

Dokumen Pendukung B

Hal - 9

LAMPIRAN B3 BERITA ACARA REKONSILIASI

TAGIHAN INTERKONEKSI

Periode : mm – yyyy NOMOR : …………………….

1. Sesuai Berita Acara Sementara Nomor ………. tanggal dd/mm/yyyy, terdapat selisih

data lebih besar dari batas toleransi yang disepakati sebagai berikut :

No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT. XXXX b. Kewajiban PT Telkomsel c. Selisih d. Prosentase Selisih

Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. Keterangan :

2. Setelah melakukan penelitian, kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi

bulan (mm) adalah sebesar Rp -------,- sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut :

No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT. XXXX hasil penelitian b. Pembayaran yang telah dilakukan c. Kekurangan Pembayaran

Keterangan :

3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan

pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku

Jakarta, dd/mm/yyyy

PT Telkomsel

( ) Mgr. Domestic Intercarrier Service

PT XXXX

Nama Pejabat Jabatan

Dokumen Pendukung B

Hal - 10

LAMPIRAN B4 VOLUME COMPARE SUMMARY

Level 2

Tabel IV.a : Summary Harian Data Percakapan Periode : DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm

Operator : (Telkomsel / XXXX *)

Jenis Layanan : (Originasi / terminasi)

Tanggal Jumlah Panggilan Durasi (Menit) Rupiah

Catatan : • Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik; • Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan; • Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan; • Waktu yang dipakai adalah ‘Start Time’; • Waktu panggilan menggunakan WIB (Waktu Indonesia Barat).

Dokumen Pendukung B

Hal - 11

LAMPIRAN B5 VOLUME COMPARE DETAIL

Level 3 Tabel V.a : Data Detail Percakapan Terminasi

Periode : DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm Operator : (Telkomsel / XXXX *) Jenis Layanan : Terminasi

POI B# TGL Waktu Durasi Trunk Out Trunk In

Tabel V.a : Data Detail Percakapan Originasi Periode : DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm Operator : (Telkomsel / XXXX *) Jenis Trafik : Originasi

A# B# TGL Waktu Durasi Lokasi POI

Trunk Out Trunk In

Catatan : • Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik; • Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan; • Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan; • Waktu yang dipakai adalah ‘Start Time’; • Waktu panggilan menggunakan WIB (Waktu Indonesia Barat).

Dokumen Pendukung B

Hal - 12

LAMPIRAN B6 TAGIHAN INTERKONEKSI

Kepada : PT. XXXX Alamat : ............................................. NPWP : ............................................. u.p. : .............................................

Dari : PT. Telekomunikasi Selular Wisma Mulia M-19th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42 Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12710 NPWP : 01.718.327.8-091.000

TAGIHAN INTERKONEKSI

Tanggal tagihan : dd-mm-yyyy Nomor tagihan : --/Tsel-XXXX/----

URAIAN Rp.

Hak trafik interkoneksi PT. Telkomsel Sub Total PPN 10% atas : Hak trafik interkoneksi PT. Telkomsel TOTAL

.........................

.........................

..........................

______________

_____________________________________________________________________ Keterangan : Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Hak Interkoneksi PT. Telkomsel – PT. X Periode mm-yyyy ------------------------------------------ Mgr. A/P Management-Operation Jatuh Tempo Pembayaran : ............................. Pembayaran melalui transfer ke : Deutsche Bank AG Jakarta Branch Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat – Indonesia a/n PT Telkomsel A/C No. IDR Account No. 0081000-00-3 _____________________________________________________________________

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. S-602/PJ.53/2005 dan KEP. 312/PJ/2001 tagihan ini berlaku sebagai Faktur Pajak Telkomsel

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi : (Nama) (Email) Telephone : Fax :

Dokumen Pendukung B

Hal - 13

LAMPIRAN B7

KONFIRMASI PENERIMAAN DOKUMEN PAJAK Dengan ini kami konfirmasikan bahwa dokumen yang saudara kirim yaitu : Dokumen pengiriman Nomor : ………………… Tanggal Dokumen : dd mm yyyy Jenis Pajak : a. PPN b. PPh c. PPN dan PPh Jenis transaksi : a. Interkoneksi b. Leased Line c. Sarpen d. _________ (lainnya) Jumlah / Nilai Pajak : Rp. …….. Bulan dan Tahun transaksi : mm yyyy Telah kami terima dengan baik dan isinya adalah LENGKAP dan BENAR Yang memberikan konfirmasi, Nama : ……………….. Jabatan : ………………. Tanggal : dd mm yyyy

Dokumen Pendukung B

Hal - 14

LAMPIRAN B8

NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN (NPK) INTERKONEKSI

Bulan Tagihan : …………..20…….. No. : ………………………………………………..

1. Berdasarkan Berita Acara Settlement Nomor ………. Tanggal ……… atau {Berita

Acara Settlement Nomor ……… tanggal ………… } atau {Berita Acara Rekonsiliasi Nomor ……… tanggal ………… } dengan ini kami {yang mempunyai selisih lebih} telah melakukan perhitungan keuangan interkoneksi untuk tagihan interkoneksi bulan ………… kepada …………. dengan perincian sebagai berikut

No Uraian Jumlah

a. Tagihan Interkoneksi Rp. ……………

b. Kewajiban Interkoneksi Rp. ……………

c. Jumlah yang harus dibayar Rp. ……………

(Terbilang ……………………………………………………………………………..)

2. Kami harap jumlah tersebut pada butir 1.c. dapat ditransfer selambat-lambatnya pada tanggal ….. {jatuh tempo} sebagaimana diatur dalam PKS pada Bank ……………. Rekening Nomor ……..

3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka terhadap jumlah yang harus dibayar akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan PKS yang berlaku.

{Kota} …………………., {tanggal-bulan-tahun} ……………

PT. …………………..{yang mempunyai selisih lebih / hak}

( Nama Pejabat ) Jabatan

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

DOKUMEN PENDUKUNG C:

DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI

Dokumen Pendukung C

Hal - 2

DAFTAR ISI 1. Daftar Layanan Interkoneksi Gabungan ........................................................................ 3

2. Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Pertama (Telkomsel) .............................. 3

3. Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Kedua (XXXX) ........................................ 3

Lampiran C1xx Layanan Interkoneksi Gabungan

Lampiran C201 Layanan Panggilan Terminasi ke Telkomsel

Lampiran C202 Layanan Panggilan Originasi dari Telkomsel

Lampiran C203 Layanan Interkoneksi SMS

Lampiran C3xx Layanan Interkoneksi Penyelenggara Kedua (XXXX)

Dokumen Pendukung C

Hal - 3

1. Daftar Layanan Interkoneksi Gabungan Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh Telkomsel dan XXXX secara bersama-sama atau gabungan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Jenis layanan yang termasuk dalam layanan interkoneksi gabungan sesuai dengan yang diwajibkan oleh Pemerintah.

Telkomsel sepakat untuk membuka akses untuk layanan interkoneksi yang diselenggarakan secara bersama/gabungan dimana kesepakatan teknis & bisnisnya akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak.

Nomor Lampiran Jenis Layanan

C101 ..............(layanan interkoneksi gabungan)

C10x ..................................................

2. Daftar Layanan Interkoneksi Telkomsel

Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh Telkomsel untuk XXXX sesuai dengan perjanjian, antara lain meliputi :

Nomor Lampiran Jenis Layanan

C201 Panggilan Terminasi ke Jaringan Telkomsel dari Penyelenggara XXXX

C202 Panggilan Originasi dari Jaringan Telkomsel ke Penyelenggara Jasa yang memiliki jaringan dan Kode Akses

C203 SMS

3. Daftar Layanan Interkoneksi XXXX Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh XXXX untuk Telkomsel sesuai dengan perjanjian, antara lain meliputi :

Nomor Lampiran Jenis Layanan

C301 Daftar Layanan Interkoneksi XXXX

C3xx .............................................

Dokumen Pendukung C

Hal - 4

Lampiran C1xx Layanan Interkoneksi Gabungan

(Dikosongkan untuk Daftar Interkoneksi Gabungan)

Dokumen Pendukung C

Hal - 5

Lampiran C201 Layanan Panggilan Terminasi Telkomsel

1. Gambaran Umum

1.1 Layanan panggilan terminasi merupakan layanan interkoneksi yang diberikan kepada XXXX untuk melakukan pengakhiran panggilan ke jaringan Telkomsel.

1.2 Layanan Panggilan Terminasi terdiri dari :

a. Penyelenggara Jaringan :

• Terminasi Lokal dari Penyelenggara jaringan Fixed, Mobile, dan Satelit

• Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara jaringan Fixed, Mobile, dan Satelit

b. Penyelenggara Jasa :

• Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ

• Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ

• Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI

2. Tarif Panggilan Terminasi

2.1 Tarif layanan terminasi dari Penyelenggara Jaringan adalah :

Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Harga per menit 1. Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Fixed - Terminasi Lokal Rp. 261 - Terminasi Jarak Jauh Rp. 380 2. Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Mobile - Terminasi Lokal Rp. 261 - Terminasi Jarak Jauh Rp. 493 3. Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Satelit - Terminasi Lokal Rp. 261 - Terminasi Jarak Jauh Rp. 501

2.2 Tarif layanan terminasi untuk Penyelenggara Jasa adalah :

Terminasi dari Penyelenggara Jasa Harga per menit 1. Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ - Teminasi Lokal dari Penyelengara Jasa SLJJ Rp. 261 - Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 380 2. Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI - Terminasi Internasional dari Penyelenggara SLI Rp. 498

Dokumen Pendukung C

Hal - 6

Lampiran C202 Layanan Panggilan Originasi Telkomsel

1. Gambaran Umum

1.1 Layanan panggilan originasi merupakan layanan interkoneksi yang disediakan oleh Telkomsel, akibat adanya pembangkitan panggilan dari Penyelenggara Jasa yang memiliki jaringan dan kode akses terhadap pelanggan Telkomsel.

1.2 Layanan Panggilan Originasi terdiri dari :

a. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ

• Originasi lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ

• Originasi Jarak Jauh ke Penyelengara Jasa SLJJ

b. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLI

c. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ

2. Tarif Layanan Panggilan Originasi 2.1 Tarif layanan panggilan originasi adalah mengacu pada standar tarif

interkoneksi yang ditetapkan pemerintah sebagai berikut :

Jenis Layanan Originasi Harga per menit 1. Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLJJ - Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 261 - Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa

SLJJ Rp. 380

2. Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLI - Originasi Internasional ke Penyelenggara SLI Rp. 498

2.2 Khusus untuk tarif panggilan originasi SLJJ dan SLI, harga yang tercantum

diatas baru merupakan biaya jaringan. 2.3 Pada dasarnya pelayanan pelanggan pengguna SLI dan SLJJ adalah

menjadi kewajiban Penyelenggara Jasa SLI dan SLJJ yang antara lain meliputi perhitungan billing, Invoicing, customer care, collecting, dan menanggung resiko bad debt, namun jika disepakati oleh kedua belah pihak maka layanan pelanggan sebagaimana disebutkan diatas bisa dilaksanakan oleh Telkomsel dengan penggantian biaya sebagai berikut :

Jenis biaya Keterangan Biaya proses billing retail Rp. 264 per menit call Biaya penagihan 1% dari tagihan yang berhasil ditagih Biaya customer care Business to business (B2B)

Dokumen Pendukung C

Hal - 7

Lampiran C203 Layanan Interkoneksi SMS

1. Gambaran Umum

Layanan Interkoneksi SMS Telkomsel merupakan layanan komunikasi data yang disediakan oleh Telkomsel yang ditujukan kepada pelanggan XXXX.

2. Tarif Interkoneksi Layanan SMS

Skema bisnis SMS Telkomsel mengacu pada prinsip Sender Keep All (SKA) sebagaimana masih diterapkan dibanyak Negara, namun jika secara teknis memungkinkan Telkomsel siap untuk memberlakukan terminating charge dengan menerapkan tarif interkoneksi sebesar Rp. 26,- / SMS.

Dokumen Pendukung C

Hal - 8

Lampiran C3xx Layanan Interkoneksi XXXX

(Dikosongkan untuk Daftar Interkoneksi Penyelenggara XXXX)

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

DOKUMEN PENDUKUNG D:

SPESIFIKASI TEKNIS

Dokumen Pendukung D

Hal - 2

DAFTAR ISI

1 Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan ……………………………………... 3 2 Spesifikasi Interface CCS #7 ………………………………………………. 5 3 Spesifikasi Interface Transmisi ………………………………………………….. 6 4 Spesifikasi Interface SDH ……………………………………………………….. 9 5 Spesifikasi Interface PDH ……………………………………………………….. 9 6 Spesifikasi Interface Transmisi Satelit ………………………………………….. 10

Dokumen Pendukung D

Hal - 3

Dokumen Pendukung D terdiri dari beberapa dokumen spesifikasi teknis yang harus dicantumkan dalam Perjanjian Interkoneksi, yang terdiri dari : 1. Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan;

2. Spesifikasi Interface CCS #7;

3. Spesifikasi Interface Transmisi;

4. Spesifikasi Interface Synchronous Digital Hierarchy (SDH).

5. Spesifikasi Interface Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)

6. Spesifikasi Interface Transmisi Satelit

Spesifikasi harus disusun dengan mengacu kepada National Fundamental Technical Plan (FTP Nasional) yang berlaku.

XXXX dapat mengusulkan suatu spesifikasi tambahan berdasarkan alasan yang layak sebagai akibat dari kebutuhan sistemnya untuk disepakati bersama.

1. SPESIFIKASI INTERFACE FISIK DAN KELISTRIKAN 1.1. Port Input Dan Port Output

Interkoneksi secara fisik terjadi antara Circuit Termination Unit (CTU) penyelenggara jaringan telekomunikasi satu dengan sentral (switch), Digital Distribution Frame (DDF) atau interface optik penyelenggara jaringan telekomunikasi lain melalui kabel coaxial 75 ohm atau serat optik.

Penggunaan kabel coaxial harus mengikuti Rekomendasi ITU-T G703 dengan redaman tidak boleh melebihi 6 dB pada 1.024 kHz. Spesifikasi untuk port Output dan port Input harus mengikuti butir 6.2 dan 6.3 berturut-turut dari Rekomendasi ITU-T G.703 sebagai berikut :

a. Spesifikasi untuk Port Input

(1) Sinyal digital masuk pada port input melalui saluran transmisi atau link interkoneksi. Redaman pada link interkoneksi pada frekuensi 1024 kHz berada pada range 0 dB - 6 dB. Redaman ini harus dimasukan dalam perhitungan loss yang terjadi dalam peralatan DDF.

(2) Return loss pada port input harus mengikuti persyaratan minimum sebagai berikut :

Frequency range (kHz)

Return loss (dB)

2051 - 3102 2102 - 2048 2048 - 3072

12 18 14

Dokumen Pendukung D

Hal - 4

b. Spesifikasi untuk Port Output

Bit rate 2048 Kbps +/- 50 ppm Line code High density bipolar of order 3 (HDB3) Over voltage Protection mengacu pada annex B ITU-T G703 Load Impedance 75 ohms resistive koneksi ke interface

electrical 120 0hms koneksi ke DDF Mask of the pulse ITU-T G703 Maximum peak to peak jitter mengacu pada clause 2/ G823

Penggunaan serat optik dengan interface STM-1 atau STM-4 harus memenuhi Rekomendasi Teknik yang diberikan pada Spesifikasi Interface Synchronous Digital Hierarchy (SDH).

1.2. Interferensi Port Input harus dapat mentolerir tanpa terjadi kesalahan interferensi dari sinyal uji standar non synchronous sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.151 tentang Error Performance Measuring Equipment untuk sistem Digital pada Primary Bit Rate dan di atasnya, pada tingkat 18 dB lebih rendah dari sinyal yang diinginkan.

1.3. Jitter Jitter adalah variasi dalam jangka pendek yang tidak kumulatif saat (instant) signifikan suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu.

Toleransi untuk Jiter pada port Input harus sesuai dengan butir 3.1.1 pada Rekomendasi ITU-T G.823.

Jitter maksimum yang masih dapat ditolerir pada port Output tidak boleh mencapai 0,05 Unit Interval (UI) yang dihitung pada interval frekuensi dari 20 Hz sampai 100 kHz.

Pengukuran jitter harus dilakukan sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.171 dan masing-masing penyelenggara yang akan berinterkoneksi harus saling bekerjasama dalam menerapkan metoda pengujian seperti yang dijelaskan pada Rekomendasi ITU-T G.823.

1.4. Wander Wander adalah variasi dalam jangka panjang yang tidak kumulatif saat (instant) signifikan suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu.

Toleransi untuk wander pada port Input harus sesuai dengan Butir 3.1.1 pada Rekomendasi ITU-T G.823.

Dokumen Pendukung D

Hal - 5

1.5. Sinkronisasi Jaringan Jaringan digital harus dioperasikan secara sinkron agar pelayanan dapat diselenggarakan dengan mutu yang memenuhi syarat. Untuk mencapai hal tersebut, sinkronisasi jaringan harus memenuhi Rekomendasi ITU-T G.811, G.812 dan G.822.

Ketentuan selengkapnya mengenai sinkronisasi tercantum pada FTP Nasional yang berlaku mengenai Rencana Sinkronisasi.

1.6. Karakteristik-karakteristrik Fungsional Interface Karakteristik interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan Rekomendasi ITU-T G.704 dan ITU-T G.706. Penambahan-penambahan fungsional dilakukan sesuai dengan kondisi jaringan yang ada.

1.7. Keselamatan dan Perlindungan a. Keselamatan dan perlindungan terhadap tegangan tinggi

Untuk melindungi keselamatan personil dan peralatan pada ke dua titik Interkoneksi, maka harus disediakan proteksi terhadap peralatan transmisi terhadap tegangan tinggi.

b. Keselamatan dan perlindungan terhadap Bahaya Radiasi Peralatan radio yang digunakan harus dapat memberikan perlindungan terhadap pegawai dari bahaya radiasi yang mungkin timbul.

2. SPESIFIKASI INTERFACE SIGNALING CCS #7 2.1 Daftar berbagai layanan yang dapat ditawarkan

a. Message Transfer Part (MTP) dispesifikasikan dalam ITU-T rec Q.701 – Q.709

b. User Part (UP) dan Application Part (AP) dispesifikasikan dalam ITU-T rec Q.767

2.2 Jenis pensinyalan yang dipergunakan a. Pensinyalan antar jaringan, menyangkut kerjasama antar jaringan yang

umumnya melibatkan jaringan tetap dan jaringan bergerak

b. Pensinyalan antara perangkat pelanggan dan jaringan, menyangkut kerjasama antar perangkat pelanggan dan jaringan (akses pelanggan)

2.3 Opsi-opsi pensinyalan yang dipergunakan Apabila para pihak mempunyai opsi-opsi lain mengenai pensinyalan yang digunakan, maka para pihak tersebut dapat menggunakannnya sesuai kesepakatan.

Dokumen Pendukung D

Hal - 6

2.4 Tata cara permohonan dan penggunaan opsi-opsi tambahan dalam sistem pensinyalan CCS #7. Apabila ada opsi-opsi tambahan yang digunakan dalam sistem pensinyalan CCS #7, maka perlu dibuat prosedur mengenai tata cara permohonan dan penggunakan opsi-opsi tambahan tersebut.

3. SPESIFIKASI INTERFACE TRANSMISI Parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menjelaskan spesifikasi interface transmisi adalah sebagai berikut :

3.1 Overall Loss 3.1.1 Loudness rating (LR)

Prinsip dasar penentuan LR dan batasan untuk overall loss dalam persyaratan LR dapat dilihat dalam rekomendasi ITU-T P.76.

Send loudness rating (SLR) dan receive loudness rating (RLR) adalah indikator mutu transmisi antara pesawat telepon dan titik referensi di jaringan. Pada antarmuka digital untuk interkoneksi dua jaringan, level-relatif titik referensinya sama dengan 0 dBr

Batas-batas LR relatif terhadap titik 0 dBr untuk semua jaringan di Indonesia yang mengadakan interkoneksi dengan jaringan lain atau dengan jaringan internasional, ditunjukkan dalam Tabel berikut :

Batas LR

Sentral Telepon Digital Maksimum (dB)

Minimum (dB)

SLR RLR

OLR (opt)

10 4

12

6 0 8

3.1.2 Pendistribusian dari Overall Loudness Rating (OLR)

a. kebutuhan end-to-end

Telkomsel dan XXXX akan berusaha untuk:

(1) menghindari koneksi tidak melebihi Batasan yang direkomendasi dalam FTP Nasional yang berlaku.

(2) Meminimalkan jarak transmisi yang berbeda didasarkan oleh setiap pelanggan.

b. GSM Loudness Control

Telkomsel dan XXXX akan menngunakan kontrol digital dalam switch jaringan bergerak untuk mengontrol nilai Send loudness rating (SLR) dan Receive Loudness Rating (RLR).

Dokumen Pendukung D

Hal - 7

c. RLR dan Volume kontrol GSM untuk penerimaan

Penggunaan setiap kontrol volume dari pengontrolan penerimaan dari pelanggan tidak boleh mengurangi RLR yang telah ditetapkan untuk tujuan perencanaan.

3.2 Echo Loss Ketentuan mengenai Echo loss digambarkan dalam rekomendasi ITU-T G122 (Influence of National Systems on Stability and Talker Echo in International Connections), dimana dalam rangka meminimasi pengaruh echo pada koneksi internasional direkomendasikan bahwa distribusi dari echo loss (a-b) untuk populasi dari panggilan internasional aktual yang melalui sistem nasional seharusnya tidak kurang dari 15 + n dB dengan standar deviasi tidak melebihi

9 4+ n , dimana n adalah jumlah dari analogue dan mixed analogue-digital 4-wire circuit dalam jaringan nasional.

Telkomsel dan XXXX akan menggunakan disain transmisi yang dapat menghindari echo loss pada saat koneksi switch Telkomsel dan XXXX.

CPE (Customer Premises Equipment) yang dihubungkan melalui 2 interface kabel dapat berpengaruh terhadap pada echo loss, terutama CPE yang memiliki impedansi sebesar 600 ohms.

CPE dan jaringan pelanggan akan menjadi bagian yang paling besar dalam echo loss dalam kasus koneksi 4 kabel ke jaringan Telkomsel dan XXXX. Telkomsel dan XXXX menetapkan echo yang dibangkitkan dari CPE sebesar 20 dB.

a. GSM Echo Loss

Echo loss didalam kondisi operasi untuk GSM harus minimal sebesar 46 dB berdasarkan pada koneksi switch dengan semua kontrol volume pelanggan diset sampai pada posisi keluaran yang maksimum. Rekomendasi ITU-T G165 (Echo Cancellers) memberikan panduan untuk performansi dari peralatan echo loss ketika dirubah kedalam sebuah koneksi.

b. Echo Control – GSM

Telkomsel dan XXXX harus memberikan proteksi echo

3.3 Stability loss CPE yang dihubungkan melalui 2 interface kabel akan mengakibatkan efek yang signifikan pada stability loss. Untuk tujuan perencanaan, Telkomsel dan XXXX harus menetapkan apakah sirkit terbuka (open circuit) atau kondisi sirkit pendek (short circuit condition) pada Network terminating point (NTP) 2 kabel.

CPE dan jaringan pelanggan akan menjadi bagian penting dalam menetapkan stability loss dalam persoalan koneksi 4 kabel kepada jaringan Telkomsel dan XXXX. Untuk tujuan perencanaan Telkomsel dan XXXX menetapkan bahwa stability loss CPE sebesar 6 dB. Jika stability loss untuk CPE kurang dari 6 dB akan mengakibatkan oscilsi.

Dokumen Pendukung D

Hal - 8

3.4 Quantising Distortion Unit (QDU) Dalam jaringan digital sinyal analog (suara) dikonversikan menjadi sinyal digital dan akhirnya dikonversikan kembali menjadi sinyal analog sesuai dengan Rekomendasi G.711. Satu kali konversi analog-digital-analog dapat menimbulkan distorsi yang masih dalam batas-batas toleransi. Tetapi bila hal itu terjadi beberapa kali pada suatu panggilan, karena harus melalui jaringan campuran analog dan digital, distorsinya bertambah sehingga dapat melewati batas toleransi. Intensitas distorsi yang disebabkan oleh kuantisasi yang disebutkan di atas dinyatakan dalam satuan QDU (quantizing distortion unit).

Telkomsel dan XXXX setuju bahwa distorsi jaringan pelanggan tidak boleh lebih dari 2.5 QDU. Sedangkan untuk hubungan internasional, Rekomendasi ITU-T G.113 mengatakan bahwa dalam hubungan internasional antar jaringan-jaringan tetap distorsi yang disebabkan oleh kuantisasi tidak boleh melebihi 14 QDU.

3.5 Coding Standard Pada interface digital memerlukan informasi analog yang dikodekan menggunakan 8bit, karakteristik A-law.

3.6 Noise Kekuatan untuk setiap tone harus 10 dB lebih kecil dari kekuatan suara psophoemtric dalam sirkit (rekomendasi ITU-T P 11)

Rekomendasi ITU-T berikut harus dipenuhi dengan batasan-batasan yang wajar:

• Digital exchanges – rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554

• PCM line system – rekomendasi ITU-T G 712

• GSM System – ETS 300 540

Batasan dalam rekomendasi ITU-T G 123 adalah bagian yang penting dalam mengontrol tingkat kebisingan dalam panggilan internasional.

3.7 Attenuation Distortion Dalam hal pengontrolan yang cukup untuk pengurangan distorsi, setiap komponen dari koneksi harus memiliki batasan distorsi. Rekomendasi ITU-T berikut ini digunakan untuk:

Digital exchanges – Rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554

Digital line system – rekomendasi G 712

3.8 Group delay Distortion Rekomendasi ITU-T berikut ini memberikan batasan untuk group delay distortion yang dihasilkan oleh sistem line transmisi dan proses pengkodean dalam digital exchanges:

• Digital exchanges – Rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554

Dokumen Pendukung D

Hal - 9

• Digital line system – rekomendasi G 712

3.9 Sidetone masking rating –pelanggan telephoni telkomsel Sidetone masking rating adalah handset (CPE) yang dihubungkan ke titik terminasi jaringan Telkomsel sebesar 7 dB.

3.10 Errors Performance Error performance dalam jaringan digital adalah merupakan kunci yang penting dalam menentukan performansi layanan digital dan layanan analog end-to-end yang didukung oleh jaringan Telkomsel dan XXXX.

Prinsip alokasi dari rekomendasi ITU-T G 821 harus digunakan ketika menentukan error untuk sistem transmisi individual.

4. SPESIFIKASI INTERFACE SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (SDH) Hirarki digital sistem SDH yang dipergunakan harus memenuhi rekomendasi ITU-T G.707 – G.709, G.781 – G.784, dan G.957 – G.958.

Struktur SDH yang digunakan di Indonesia dengan memakai C-12, TUG 2, TUG-3 dan VC-4 tercantum pada FTP Nasional yang berlaku. Selain itu, dimungkinkan juga digunakan E-3 sehingga bisa memakai C3, TUG-3, TUG-4 dan VC-4

4.1 Kebutuhan interkoneksi Interface SDH antara sistem Telkomsel dan XXXX harus sesuai dengan FTP Nasional yang berlaku Mengenai rencana interkoneksi dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU-T G 707- G 709, G.781-G.784, dan G.957 – G.958.

XXXX harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan Telkomsel untuk di check ulang apakah system SDH XXXX sudah sesuai dengan standar yang dimiliki olehTelkomsel.

4.2 Karakteristik Fungsional dari interface 2 Mbit/s Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis.

5. SPESIFIKASI INTERFACE PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (PDH)

Hirarki digital sistem PDH yang dipergunakan harus memenuhi rekomendasi ITU-T terkait, diantaranya G.797, G.812, G.832, G.981, M 2110, M.2120 dan O.171 Struktur PDH yang digunakan di Indonesia dengan memakai C-12, TUG 2, TUG-3 dan VC-4 tercantum pada FTP Nasional yang berlaku.

Dokumen Pendukung D

Hal - 10

5.1 Kebutuhan Interkoneksi Interface PDH antara sistem Telkomsel dan XXXX harus sesuai dengan FTP Nasional yang berlaku Mengenai rencana interkoneksi dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU-T G 707- G 709, G.781-G.784, dan G.957 – G.958.

XXXX harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan Telkomsel untuk di check ulang apakah system PDH XXXX sudah sesuai dengan standar yang dimiliki olehTelkomsel.

5.2 Karakteristik Fungsional dari Interface 2 Mbit/s

Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis.

6. SPESIFIKASI INTERFACE TRANSMISI SATELIT Spesifikasi interface Transmisi satelit yang digunakan untuk link interkoneksi harus memenuhi rekomendasi ITU yang terkait.

6.1. Kebutuhan Interkoneksi

Interface transmisi satelit antara sistem Telkomsel dan XXXX harus sesuai dengan FTP Nasional yang berlaku dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU terkait.

XXXX harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan Telkomsel untuk di check ulang apakah sistem transmisi satelit yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang dimiliki olehTelkomsel.

6.2. Karakteristik Fungsional dari Interface 2 Mbit/s

Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis.

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

DOKUMEN PENDUKUNG E:

DEFINISI DAN INTERPRETASI

Dokumen Pendukung E

Hal -2

1. Area Pelayanan adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan sebagai satu kesatuan pelayanan di suatu wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan lokal dengan sebuah titik pembebanan.

2. Berita Acara Settlement adalah surat pernyataan yang memuat settlement interkoneksi sebagai dasar penyelesaian hak dan kewajiban keuangan interkoneksi masing-masing pihak.

3. Berita Acara Rekonsiliasi adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah di atas meterai secukupnya yang memuat hasil rekonsiliasi yang dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing Pihak.

4. Berita Acara Penyaluran Trafik adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah yang memuat kesepakatan dimulainya penyaluran trafik.

5. BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yang merupakan badan Independen yang dibentuk dan diberi tugas oleh pemerintah atas pelaksanaan dan pengendalian Industri Telekomunikasi di Indonesia.

6. CDR (Call Data Record) adalah Perekaman Data Trafik interkoneksi yang mencatat A#, B#, tanggal, start time, durasi dan identifikasi lokasi POI

7. Common Channel Signalling Number 7 (CCS #7) adalah suatu sistem pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembentukan, pemantauan dan pembubaran hubungan melalui jaringan (signalling) nomor 7.

8. DDF atau Digital Distribution Frame adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan suatu jaringan telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi yang lain.

9. Dimensi Interkoneksi adalah jumlah/kapasitas sirkit/kanal telekomunikasi atau junctor yang digunakan untuk penyaluran Panggilan Interkoneksi.

10. Dirjen Postel adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

11. F (Fixed) adalah Penyelenggara jaringan Telekomunikasi tetap

12. File Tagihan Layanan Penyelenggara – Rekaman data-data panggilan yang rinci dari layanan interkoneksi yang diberikan oleh suatu Penyelengara kepada Penyelenggara lainnya.

13. Fint2M adalah penggilan terminasi dari penyelenggara sambungan internasional ke Telkomsel

14. FPI (Fasilitas Penting bagi Interkoneksi) adalah suatu istilah yang dipergunakan bagi berbagai fasilitas yang merupakan infrastruktur sipil dari suatu jaringan telekomunikasi, dimana akses ke fasilitas tersebut mutlak diperlukan bagi pelaksanaan interkoneksi (guna memasang dan mengoperasikan Peralatan yang diperlukan oleh Penyelenggara Kedua untuk menyalurkan trafik interkoneksi dari/ke jaringannya). Fasilitas tersebut meliputi lokasi Sentral Gerbang (dimana terdapat Titik Interkoneksi), lokasi menara transmisi, menara transmisi dan fasilitas bawah tanah (duct). FPI yang menjadi subyek Aturan Pokok ini adalah

Dokumen Pendukung E

Hal -3

pada kasus Penyelenggara Kedua tidak memiliki pilihan antara membangun atau menyewa akses ke FPI tersebut.

15. F2M adalah panggilan terminasi dari penyelenggara Fixed ke Telkomsel

16. GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 900MHz dan/atau 1800MHz.

17. IEC (Interconnect Extension Circuit) adalah ekstension (perpanjangan) dari sirkit interkoneksi, yang umumnya dipakai untuk sambungan menuju ke remote switch.

18. Informasi Rahasia meliputi seluruh informasi, idea, konsep, teknologi, proses manufaktur serta pengetahuan (dalam berbagai bentuk alaminya) tentang industri, pemasaran dan komersial yang berhubungan dengan/atau dikembangkan guna mendukung bisnis suatu Penyelenggara.

19. Interkoneksi adalah keterhubungan langsung antara jaringan telekomunikasi yang dikelola oleh Telkomsel dengan jaringan telekomunikasi XXXX.

20. International Roaming Expert Group – 24 (IREG-24) adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk SMS yang disusun oleh Organisasi Internasional di bidang GSM (IREG).

21. ISI (In-Span Interconnection) adalah Media transmisi yang menghubungkan antara switch Telkomsel dengan Switch penyelenggara XXXX

22. Jaringan Telkomsel adalah jaringan yang dibangun dan dikelola oleh Telkomsel.

23. Jaringan pihak ketiga adalah jaringan milik pihak ketiga yang digunakan oleh Telkomsel dan XXXX.

24. Jaringan XXXX adalah jaringan yang dibangun dan dikelola oleh XXXX.

25. Jitter adalah adalah variasi dalam jangka pendek (yang tidak kumulatif) suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu yang bersifat sesaat (instant) dan signifikan.

26. Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan – Dokumen yang berisi petunjuk pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan.

27. Juklak Pengujian Operasi – Dokumen petunjuk pelaksanaan pengujian operasional sistem interkoneksi.

28. Juklak Penyediaan – Dokumen petunjuk pelaksanaan yang berisi prosedur untuk penyediaan dan pengaturan kapasitas interkoneksi.

29. Kapasitas adalah kemampuan dari fasilitas telekomunikasi untuk menyalurkan trafik dan biasanya dinyatakan satuan 2 Mbit/detik.

30. Kejadian Suspensi berarti :

a. Kelangsungan pemberian akses ke suatu FPI dapat mengakibatkan ancaman terhadap keselamatan manusia, keamanan jaringan dan/atau Peralatannya; atau

Dokumen Pendukung E

Hal -4

b. Penyelenggara Kedua tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya;

c. Penggunaan FPI oleh Penyelenggara Kedua bertentangan dengan hukum yang berlaku;

d. Penyelenggara Kedua mengingkari kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian akses;

e. Penyelenggara Kedua tidak dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kelayakan kredit seperti yang diminta oleh Penyelenggara Pertama.

31. Koneksi Switch adalah peralatan penyambungan (untuk melakukan koneksi) dari switch milik para Penyelenggara untuk penyediaan layanan interkoneksi.

32. Link adalah saluran/jaringan penghubung antara Jaringan XXXX dengan Jaringan Telkomsel dan/atau sebaliknya.

33. LPHI (Laporan Perhitungan Hak Interkoneksi) adalah laporan perhitungan hak dan kewajiban dari masing-masing operator sebagai akibat adanya pengakuan trafik interkoneksi yang dilakukan setiap bulan.

34. M (Mobile) adalah Penyelenggara jaringan Telekomunikasi bergerak seluler

35. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

36. MSC atau Mobile Switching Center adalah sentral induk pelayanan Telkomsel yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.

37. M2F adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Fixed

38. M2Fint adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara sambungan internasional

39. M2M adalah panggilan terminasi dari penyelenggara mobile ke Telkomsel atau panggilan originasi dari Telkomsel ke penyelenggara mobile

40. M2S adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke penyelenggara satelit

41. N adalah tiga bulan periode rekonsiliasi.

42. n adalah periode 1 (satu) bulanan

43. Nota Perhitungan Keuangan atau NPK adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing pihak yang timbul dari penyaluran trafik.

44. Okupansi adalah tingkat kepadatan trafik pada satu saluran Interkoneksi.

45. Order Kapasitas adalah pengorderan suatu Kapasitas yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

46. Panggilan Incoming adalah panggilan yang masuk dan diterminasikan ke jaringan Telkomsel yang berasal dari XXXX

Dokumen Pendukung E

Hal -5

47. Panggilan Interkoneksi adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna Telkomsel dengan Pengguna XXXX atau sebaliknya.

48. Panggilan Originasi adalah pembangkitan panggilan interkoneksi dari satu penyelenggara jasa kepada penyelenggara tujuan panggilan;

49. Panggilan Outgoing adalah panggilan yang berasal dari jaringan Telkomsel menuju jaringan XXXX

50. Panggilan Terminasi adalah pengakhiran panggilan interkoneksi dari satu penyelenggara kepada penyelenggara tujuan panggilan;

51. Pencari Akses adalah penyelenggara telekomunikasi yang mengajukan permohonan akses/layanan interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik yang berasal dari jaringannya;

52. Penyedia Akses adalah penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan akses/layanan interkoneksi bagi penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik di jaringannya;

53. PDH (Plesiochron Digital Hierarchy) adalah suatu hirarki dan struktur transport digital yang distandarkan sebagai transport dengan ciri sinyal pada kondisi normal mempunyai kecepatan yang sama, dan jika terjadi penyimpangan harus dalam batas-batas yang telah ditentukan.

54. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan.

55. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.

56. Pengguna adalah Pelanggan dan Pemakai.

57. Pengguna Telkomsel adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan Telkomsel.

58. Pengguna XXXX adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan XXXX.

59. Penyelenggara adalah sebutan untuk penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.

60. Penyelenggara Pertama adalah sebutan untuk Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memberikan layanan interkoneksi.

61. Penyelenggara Kedua adalah sebutan untuk Penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang memerlukan layanan interkoneksi.

62. Perangkat Interkoneksi adalah segala peralatan yang dipasang dalam rangka terjadinya Interkoneksi.

Dokumen Pendukung E

Hal -6

63. Percakapan SLJJ adalah percakapan yang terjadi antara Pengguna jaringan Telkomsel dan XXXX yang tidak menggunakan atau menduduki jaringan pihak ketiga .

64. Periode ACO adalah periode (kurun waktu) yang dicakup oleh ACO (Advance Capacity Order).

65. Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antara Telkomsel dan XXXX sebagaimana tertuang dalam naskah ini termasuk lampiran-lampirannya dan perubahan-perubahannya apabila ada.

66. Perjanjian Pokok Interkoneksi adalah bagian dari Perjanjian yang memuat pasal-pasal yang mengatur ketentuan pokok interkoneksi antara Telkomsel dan XXXX

67. Persyaratan Jaminan Keuangan adalah instrumen (keuangan) yang kemungkinan diminta oleh Penyelenggara Pertama untuk memperoleh keyakinan bahwa Penyelenggara Kedua akan mampu memenuhi kewajiban keuangannya sehubungan dengan penyediaan akses. Contoh jaminan keuangan tersebut antara lain adalah bank garansi dan jaminan pribadi (personal guarantee) dari pimpinan perusahaan.

68. Pihak Ketiga adalah pihak lain (bukan Penyelenggara Pertama atau Kedua) yang berkepentingan atau terlibat (baik langsung atau tidak langsung) pada perjanjian ini.

69. Point Of Charging (POC) atau Titik Pembebanan adalah salah satu MSC atau lokasi tertentu yang dipilih sebagai titik untuk mewakili MSC atau lokasi lainnya yang merupakan titik dimulainya tarif percakapan (call).

70. Point Of Interconnection (POI) atau Titik Interkoneksi adalah lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masing-masing pihak.

71. Profil Kapasitas adalah profil dari Kapasitas yang akan diorder dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan mendatang.

72. Rencana Induk Teknis adalah dokumen yang berisi rincian tentang perencanaan induk teknis.

73. Roaming (penjelajahan) adalah suatu fasilitas yang memungkinkan Pengguna yang sedang berada didaerah pelayanan sentral gerbang negara lain, dapat menerima dan melakukan panggilan telepon di dalam cakupan wilayah satu penyelenggara yang sama ataupun berbeda.

74. Route adalah jalur di dalam jaringan yang diikuti atau harus diikuti untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan interkoneksi antara sentral asal dan sentral tujuan.

75. Routing adalah proses penentuan dan penggunaan route berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk pembangunan hubungan interkoneksi.

76. S (Satelite) adalah Penyelenggara jaringan Telekomunikasi bergerak satelit

Dokumen Pendukung E

Hal -7

77. S2M adalah panggilan terminasi dari penyelenggara satelit ke Telkomsel

78. SDH (Synchronous Digital Hierarchy) adalah standar ITU untuk transfer data secara sinkron melalui jaringan optik.

79. Sender Keeps All (SKA) adalah cara pembagian pendapatan interkoneksi dimana seluruh pendapatan yang diterima oleh pengirim pesan adalah sepenuhnya milik pengirim pesan tersebut dan tidak dibagikan kepada penerima pesan.

80. Sentral Gerbang adalah sentral sentral induk pelayanan penyelenggara yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.

81. Settlement adalah Proses Perhitungan antara hak dan kewajiban atas biaya interkoneksi

82. Short Message Service (SMS) adalah pesan singkat dalam bentuk text atau dalam bentuk lain yang berbasis text yang dapat diterima dan atau dikirimkan dari jaringan Telkomsel ke jaringan XXXX dan sebaliknya.

83. Short Message Service Interoperator adalah layanan SMS yang memungkinkan keadaan dimana pengirm dan penerima SMS merupakan Pengguna dari operator yang berbeda.

84. SMS Broadcast adalah SMS yang dikirimkan oleh salah satu pihak secara massal (lebih dari 1) dalam detik yang bersamaan.

85. Spamming adalah pengiriman pesan SMS oleh salah satu pihak kepada Pengguna pihak lain dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Pengguna pihak lainnya.

86. STM (Synchronous Transfer Mode) adalah sistem transmisi SDH yang memiliki tingkat transmisi berdasarkan formula 4n x 155 Mbps dimana n = 0, 1, 2, .., n

87. STBS atau Sambungan Telepon Bergerak Selular adalah sambungan telepon bergerak yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular baik analog maupun digital.

88. Tarif Interkoneksi adalah bagian pendapatan yang dibayarkan oleh XXXX kepada Telkomsel atau sebaliknya atas pendapatan yang diterima dari Pelanggan XXXX dan/atau Pelanggan Telkomsel berdasarkan kerja sama ini.

89. Visitor adalah Pengguna penyelenggara telekomunikasi selain dari para pihak yang sedang berada di area pelayanan para pihak dan melakukan percakapan melalui jaringan Telkomsel dan atau jaringan XXXX.

90. Volume Compare adalah suatu kegiatan interkoneksi untuk mencari perbedaan perhitungan teknis hak dan kewajiban sebagai akibat perbedaan biaya hak dan kewajiban melebihi kesepakatan.

91. Wander adalah variasi dalam jangka panjang (yang tidak kumulatif) suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu yang bersifat sesaat (instant) dan signifikan.

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

DAFTAR LAYANAN

INTERKONEKSI YANG DITAWARKAN

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

Hal - 2

DAFTAR ISI

1. Layanan Panggilan Terminasi (Call Termination Services) ......................................... 3

1.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan ................................................... 3

1.2 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan ......................................41.3 Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ........................................................... 6

1.4 Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI ............................................................. 7

2. Layanan Panggilan Originasi (Call Originating Services) ............................................ 8

2.1 Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ .............................................................. 8

2.2 Originasi ke Penyelenggara Jasa SLI ............................................................... 10

3. Layanan SMS ............................................................................................................ 10

4. Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI) ............................................................ 11

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

Hal - 3

1. Layanan Panggilan Terminasi (Call Termination Services)1.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan

Panggilan Terminasi lokal adalah panggilan interkoneksi dari XXXX ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan lokal Telkomsel

a) Panggilan Terminasi Lokal yang berasal dari Penyelenggara Jaringan dibedakan berdasarkan Penyelenggara yang berbeda, yaitu terminasi dari penyelenggara jaringan Fixed, Mobile, dan Satelit.

b) Panggilan terminasi lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Fixed

Tarif terminasi dari Penyelenggara Jaringan Fixed sebesar Rp. 261 per menit

c) Panggilan terminasi lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Mobile

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

Hal - 4

Tarif terminasi dari Penyelenggara Jaringan Mobile sebesar Rp. 261 per menit

d) Panggilan terminasi lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Satelit

Tarif terminasi dari Penyelenggara Jaringan Satelit sebesar Rp. 261 per menit

1.2 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Panggilan Terminasi Jarak Jauh adalah panggilan interkoneksi dari XXXX ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan jarak jauh Telkomsel.

a) Panggilan Terminasi Jarak Jauh yang berasal dari Penyelenggara Jaringan dibedakan berdasarkan Penyelenggara yang berbeda, yaitu terminasi dari penyelenggara jaringan Fixed, Mobile, dan Satelit

b) Panggilan Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Fixed adalah sebagai berikut :

POC-1 POC-2B#

Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed (Panggilan Lokal)

F

TSEL

POI

FA#

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

Hal - 5

Tarif terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Fixed adalah sebesar Rp. 380 per menit

c) Panggilan Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Mobile adalah sebagai berikut :

Tarif terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Mobile sebesar Rp. 493 per menit

d) Panggilan Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Satelit :

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

Hal - 6

POC-1 POC-2B#

Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit

S

TSEL

POI

TSEL

S

Tarif Panggilan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit adalah sebesar Rp. 501 per menit

1.3 Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ a) Panggilan Terminasi yang berasal dari Penyelenggara jasa merupakan

panggilan terminasi ke Telkomsel dari penyelenggara jasa yang memiliki jaringan dan kode akses.

b) Panggilan Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ terdiri dari Terminasi Lokal dan Terminasi Jarak Jauh.

c) Panggilan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ adalah panggilan interkoneksi dari Penyelenggara Jasa XXXX ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan lokal Telkomsel.

d) Panggilan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ adalah panggilan interkoneksi dari Penyelenggara Jasa XXXX ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan Jarak Jauh Telkomsel.

e) Panggilan Terminasi Lokal ke Telkomsel yang berasal dari Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut :

2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2

A#

SLJJ TSEL

F1

M

S POI

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

Hal - 7

2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3

A#

SLJJ

F1

M

STSEL

POI

f) Panggilan Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel yang berasal dari Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut : 2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2 POC-3A#

SLJJ

F1

M

S POI

TSEL

g) Tarif Terminasi ke Telkomsel yang berasal dari Penyelenggara Jasa SLJJ adalah sebagai berikut :

Terminasi dari Penyelenggara Jasa Harga per menit Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 261 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 380

1.4 Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI a) Merupakan panggilan terminasi dari Penyelenggara jasa sambungan

Internasional ke Telkomsel.

b) Panggilan terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

Hal - 8

2.9 Terminasi Internasional dari Penyelenggara JasaPOC-1 POC-2

Pemilik Jasa :

B#

SLI

TSEL

POI

TSEL

POI

c) Tarif Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI adalah sebagai berikut :

Terminasi dari Penyelenggara Jasa Harga per menitTerminasi dari Penyelenggara Jasa SLI Terminasi Internasional dari Penyelenggara SLI Rp. 498

2. Layanan Panggilan Originasi (Call Originating Services)2.1 Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ

a) Panggilan Originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ terjadi akibat adanya pembangkitan panggilan dari Penyelenggara Jasa SLJJ kepada Pelanggan Telkomsel.

b) Panggilan Originasi tersebut terdiri dari Panggilan Originasi Lokal dan Panggilan Originasi Jarak Jauh.

c) Panggilan Originasi lokal adalah panggilan originasi, dimana titik interkoneksi berada pada area titik pembebanan lokal dari Telkomsel.

d) Panggilan Oginasi jarak jauh adalah panggilan originasi, dimana titik interkoneksi dapat berada pada area titik pembebanan jarak jauh dari Telkomsel.

e) Panggilan Originasi Lokal dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut :

2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2

A#

SLJJ

F

M

S

TSEL

POI

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

Hal - 9

2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3

A#

TSEL

SLJJ

F

M

SPOI

f) Panggilan Originasi Jarak Jauh dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut : 2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa

POC-1 POC-2A#

TSEL

SLJJ

F

M

S

POI

2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3

A#

TSEL

SLJJ

F

M

S

POI

g) Tarif originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ adalah sebagai berikut :

Jenis Layanan Originasi Harga per menit Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLJJ - Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 261 - Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa

SLJJRp. 380

h) Khusus untuk tarif panggilan originasi SLJJ, harga yang tercantum dalam butir (h) diatas, baru merupakan biaya jaringan.

i) Pada dasarnya pelayanan pelanggan pengguna SLJJ adalah menjadi kewajiban Penyelenggara Jasa SLJJ yang antara lain meliputi perhitungan billing, Invoicing, customer care, collecting, & menanggung resiko bad debt, namun jika disepakati oleh kedua belah pihak maka layanan pelanggan sebagaimana disebutkan diatas bisa dilaksanakan oleh Telkomsel dengan penggantian biaya sebagai berikut :

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

Hal - 10

Jenis biaya Keterangan Biaya proses billing retail Rp. 264 per menit call Biaya penagihan 1% dari tagihan yang berhasil ditagih Biaya customer care Business to business (B2B)

2.2 Originasi ke Penyelenggara Jasa SLI a) Panggilan Originasi Internasional adalah panggilan interkoneksi dari

Telkomsel kepada Penyelenggara jasa sambungan Internasional.

b) Panggilan Originasi Internasional dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLI dapat digambarkan sebagai berikut :

2.9 Originasi Internasional ke Penyelenggara JasaPOC-1 POC-2

Pemilik Jasa :

A#

TSEL

SLI

POIPOI

TSEL

c) Tarif originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLI adalah sebagai berikut :

Jenis Layanan Originasi Harga per menit Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLI Originasi Internasional ke Penyelenggara SLI Rp. 498

d) Khusus untuk tarif panggilan originasi SLI, harga yang tercantum dalam butir (c) diatas, baru merupakan biaya jaringan.

e) Pada dasarnya pelayanan pelanggan pengguna SLI adalah menjadi kewajiban Penyelenggara Jasa SLI yang antara lain meliputi perhitungan billing, Invoicing, customer care, collecting, dan menanggung resiko bad debt, namun apabila disepakati oleh kedua belah pihak maka layanan pelanggan sebagaimana disebutkan diatas dapat dilaksanakan oleh Telkomsel dengan penggantian biaya sebagai berikut :

Jenis biaya Keterangan Biaya proses billing retail Rp. 264 per menit call Biaya penagihan 1% dari tagihan yang berhasil ditagih Biaya customer care Business to business (B2B)

3. Layanan SMS Layanan Interkoneksi SMS Telkomsel merupakan layanan komunikasi data yang disediakan oleh Telkomsel yang ditujukan kepada pelanggan XXXX.Skema bisnis SMS Telkomsel mengacu pada prinsip Sender Keep All (SKA) sebagaimana masih diterapkan dibanyak Negara. Jika secara teknis

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

Hal - 11

memungkinkan Telkomsel siap untuk memberlakukan terminating charge dengan menerapkan tarif interkoneksi sebesar Rp. 26,- / SMS.

4. Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI) Layanan FPI yang ditawarkan oleh Telkomsel terdiri dari Sarana Telekomunikasi (Sartel) dan Sarana Penunjang (Sarpen).

Layanan FPI sartel yang ditawarkan oleh Telkomsel kepada Pencari Akses untuk kebutuhan interkoneksi dengan Telkomsel adalah Line Sharing yang dimiliki oleh Telkomsel maupun milik Penyelenggara Ketiga yang telah ditetapkan oleh Telkomsel. Harga FPI sartel mengacu pada harga pasar (sesuai KM No.162/PR.301/MPPT-97 tentang Tarif Jasa Sirkit Langganan) atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Layanan FPI sarpen yang ditawarkan oleh Telkomsel kepada Pencari Akses untuk kebutuhan interkoneksi dengan Telkomsel adalah Ruangan, Kolokasi, Tower & Catu Daya dimana harga FPI yang ditawarkan oleh Telkomsel mengacu pada harga pasar dan juga kesepakatan kedua belah pihak. Telkomsel akan memberkakukan sistim antrian dalam implementasi penawaran layanan tersebut.

Tabel 1. Lokasi FPI Sarpen No Area Alamat Ruangan, Kolokasi Menara/Tower Catu Daya

Gd. TTC Batam CenterJl. Engku Putri Batam Center BatamGd. TTC PalembangJl. Demang Lebar Daud - Bukit BesarPalembangGd. TTC LampungJl. Wais Kampung kel.Rawa LautTanjung Karang Timur - LampungGd. TTC TB.SimatupangJl. TB. Simatupang No.86 Jakarta(Fax : 021-5240811) 8th FloorGd. TTC BuaranJl. Raden Inten - 7th Floor - JKTGd. TTC Gayungan (3rd Floor)Jl. Gayungan Sari No.76 SurabayaGd. TTC Denpasar (2nd Floor)Jl. Merdeka No.21 Renon - Bali

Available Available1 Batam Available

Available

2 Palembang Available

4 Jakarta Available

Available

3 Lampung Available Available

5 Jakarta Available Available

7 Denpasar Available

6 Surabaya Available

Available Available

Available Available

Available Available

Available

Available

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

Hal - 12

Tabel 2. Lokasi FPI Sartel No Area Alamat Line Sharing

Gd. TTC Amir HamzahJl. Amir Hamzah No.20 Medan3rd FloorGd. TTC Batam CenterJl. Engku Putri Batam Center BatamGd. TTC TelkomselJl. Kenanga No.75 Pekan Baru - Riau2nd FloorGd. TTC PalembangJl. Demang Lebar Daud - Bukit BesarPalembangGd. TTC LampungJl. Wais Kampung kel.Rawa LautTanjung Karang Timur - LampungGd. TTC TB.SimatupangJl. TB. Simatupang No.86 Jakarta(Fax : 021-5240811) 8th FloorGd. TTC BuaranJl. Raden Inten - 7th Floor - JKTGd. TTC Bandung (2nd Floor)Jl. Ir. H. Juanda No.252 DagoBandungGd. TTC SemarangJl. Bukit Sari Gombel Semarang(Fax : 024 - 8419116) 2nd FloorGd. TTC NusukanJl. Samudra Pasai Kadipiro NusukanSoloGd. TTC Gayungan (3rd Floor)Jl. Gayungan Sari No.76 SurabayaGd. TTC Denpasar (2nd Floor)Jl. Merdeka No.21 Renon - BaliTTC Ahmad YaniJl. Ahmad Yani No.1 - BalikpapanGd. TTC Banjarmasin (Surya Bld)Jl. Ahmad Yani KM 5,7 BanjarmasinGd. TTC Pontianak (2nd Floor)Jl. Gusti Sulung Lelana - PontianakGd. TTC Makasar (2nd Floor)Jl. Pengayoman No.1 PanakukangMakasarTTC Telkomsel Jl. Tololiu Supit No.5 - Manado

17 Manado Available

16 Makasar Available

15 Pontianak Available

14 Banjarmasin Available

13 Balikpapan Available

12 Denpasar Available

11 Surabaya Available

10 Solo Available

9 Semarang Available

8 Bandung Available

7 Jakarta Available

6 Jakarta Available

5 Lampung Available

4 Palembang Available

3 Pekan Baru Available

2 Batam Available

1 Medan Available

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

Hal - 13

Tabel 3. Harga FPI Sarpen

No Jenis FPI Satuan Tarif (Rp) 1 Ruangan

a. Ruangan terkondisi /m2/bulan 500.000

b. Ruangan tidak terkondisi /m2/bulan 400.000

2 Kolokasi

a. Tarif Joining fee /mitra 5.000.000

b. Tarif kolokasi

- Rak 19” /rak/bulan 6.000.000

- Small cage (2 x 1,2 m) /cage/bulan 7.500.000

- Large cage (2 x 2,5 m) /cage/bulan 12.500.000

c. Tarif Tambahan Catu Daya

- Pasang Baru 2.500.000

- Tambahan Biaya Bulanan /10 Ampere 2.000.000

3 Grounding /titik/bulan 500.000

4 Menara / tower

a. Antena mikro grid Biaya Penempatan Antena (Rp/titik/bulan)

Tinggi “T” 0 < D< 1,2 m 1,2 < D < 2 m 2 < D < 2,4 m 2,4 < D < 3 m

110 <T< 120 m Rp 4.080000 Rp 6.119.000 Rp 8.703.000 Rp 12.918.000

100 <T< 110 m Rp 2.942.000 Rp 4.413.000 Rp 6.276.000 Rp 9.317.000

90 <T< 100 m Rp 2.602.000 Rp 3.904.000 Rp 5.552.000 Rp 8.241.000

80 <T< 90 m Rp 2.472.000 Rp 3.708.000 Rp 5.274.000 Rp 7.828.000

70 <T< 80 m Rp 2.317.000 Rp 3.476.000 Rp 4.944.000 Rp 7.338.000

60 <T< 70 m Rp 2.096.000 Rp 3.144.000 Rp 4.471.000 Rp 6.637.000

50<T< 60 m Rp 1.953.000 Rp 2.930.000 Rp 4.167.000 Rp 6.185.000

40 <T< 50 m Rp 1.786.000 Rp 2.680.000 Rp 3.811.000 Rp 5.657.000

30 <T< 40 m Rp 1.592.000 Rp 2.389.000 Rp 3.397.000 Rp 5.043.000

20 <T< 30 m Rp 1.371.000 Rp 2.056.000 Rp 2.925.000 Rp 4.341.000

0 <T< 20 m Rp 1.244.000 Rp 1.865.000 Rp 2.653.000 Rp 3.938.000

b. Antena mikro solid

Biaya Penempatan Antena (Rp/titik/bulan)

Tinggi " T " 0 < D< 1,2 m 1,2 < D < 2 m 2 < D < 2,4 m 2,4 < D < 3 m

110 <T< 120 m Rp 4.128.000 Rp 8.402.000 Rp 10.344.000 Rp 15.541.000

100 <T< 110 m Rp 2.977.000 Rp 6.059.000 Rp 7.460.000 Rp 11.208.000

90 <T< 100 m Rp 2.633.000 Rp 5.360.000 Rp 6.599.000 Rp 9.914.000

80 <T< 90 m Rp 2.501.000 Rp 5.091.000 Rp 6.268.000 Rp 9.417.000

70 <T< 80 m Rp 2.345.000 Rp 4.772.000 Rp 5.876.000 Rp 8.828.000

60 <T< 70 m Rp 2.121.000 Rp 4.316.000 Rp 5.315.000 Rp 7.984.000

50<T< 60 m Rp 1.977.000 Rp 4.023.000 Rp 4.953.000 Rp 7.441.000

Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan

Hal - 14

40 <T< 50 m Rp 1.808.000 Rp 3.679.000 Rp 4.530.000 Rp 6.806.000

30 <T< 40 m Rp 1.611.000 Rp 3.280.000 Rp 4.038.000 Rp 6.066.000

20 <T< 30 m Rp 1.387.000 Rp 2.824.000 Rp 3.476.000 Rp 5.223.000

0 <T< 20 m Rp 1.258.000 Rp 2.561.000 Rp 3.153.000 Rp 4.737.000

c. Antena Omni, Yagi dan Sektoral Biaya Penempatan Antena (Rp/bulan)

Tinggi " T " Yagi / Unit Omni / Elemen Sektoral / Elemen

110 <T< 120 m Rp 3.671.000 Rp 2.448.000 Rp 2.040.000

100 <T< 110 m Rp 2.648.000 Rp 1.756.000 Rp 1.471.000

90 <T< 100 m Rp 2.342.000 Rp 1.561.000 Rp 1.301.000

80 <T< 90 m Rp 2.225.000 Rp 1.483.000 Rp 1.236.000

70 <T< 80 m Rp 2.086.000 Rp 1.390.000 Rp 1.159.000

60 <T< 70 m Rp 1.886.000 Rp 1.258.000 Rp 1.048.000

50<T< 60 m Rp 1.758.000 Rp 1.171.000 Rp 977.000

40 <T< 50 m Rp 1.608.000 Rp 1.071.000 Rp 893.000

30 <T< 40 m Rp 1.433.000 Rp 955.000 Rp 796.000

20 <T< 30 m Rp 1.234.000 Rp 823.000 Rp 685.000

0 <T< 20 m Rp 1.119.000 Rp 746.000 Rp 622.000

6 Catu Daya AC a. Biaya Beban / bulan = ((V x Imcb ) / 1000) x Tarifbeban PLN /KVA

Keterangan :

V = Tegangan AC yang digunakan Tegangan 1 phase = 2201 Volt

Tegangan 3 phase = 3803 Volt atau 3 x 220 Volt Imcb = Arus listrik yang digunakan sesuai dengan Ampere MCB. Penentuan Ampere MCB = minimal 1,5 kali arus maksimal perangkat terpasang. Kapasitas MCB yang dipasang disesuaikan dengan standard yang ada. Tarifbeban PLN/KVA = Tarif PLN untuk biaya beban yang berlaku sesuai ketetapan Pemerintah minimal Golongan Tarif B-2/TR.

b. Biaya Pemakaian / bulan = fk x H x (V x Imcb x 80%) /1000 x Tarifusage PLN x kPLN

Keterangan : V = Tegangan AC yang digunakan Tegangan 1 phase = 2201 Volt

Tegangan 3 phase = 3803 Volt atau 3 x 220 Volt

Imcb = Arus listrik yang digunakan sesuai dengan Ampere MCB. Penentuan Ampere MCB = minimal 1,5 kali arus maksimal perangkat terpasang. Kapasitas MCB yang dipasang disesuaikan dengan standard yang ada.

Tarifusage PLN = Tarif PLN untuk biaya pemakaian yang berlaku sesuai ketetapan Pemerintah minimal Golongan Tarif B-2/TR Blok II.

H = Jumlah jam nyala dalam satu bulan = 24 x 30 = 720 jam.

kPLN = Tingkat Efisiensi Kelistrikan Daerah sesuai ketetapan Pemerintah.

fk = Faktor kehandalan sistem

€>rsr"on,l*r Dalrar Layanan Interkoneksi lane dia\,nrkan

Tabel 4. Harga FPI Sartel

DIREKTUR JENDERAL

BASUKI YUSU

UNIKASI,

Jarak (KM) Harqa sewa Ubulan)<25 Rp 9,720,000>25 -100 Rp 26,213,600> 100 - 200 Rp 28,208,600> 200 - 300 Rp 30,451,400> 300 - 600 Rp 36,968,400> 600 - 1000 RD 45.822.700> 1000 Rp 56,703,500

l.(9

Hal - 15