REPUBLIK INDONESIA

BUKU PK 01 HS :

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG) PASCAKUALIFIKASI, SATU SAMPUL, SISTEM GUGUR, KONTRAK HARGA SATUAN

NOMOR: DOK/002/PAN/PJDK/DINKES/VIII/2015 TANGGAL: 15 Mei 2015

DAFTAR ISI BAB I1UMUM1

BAB II5PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI5INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)5A. UMUM51.LINGKUP PEKERJAAN52.SUMBER DANA53.PESERTA54.LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTAPENIPUAN65.LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN76.PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI87.SATU PENAWARAN TIAP PESERTA8B. DOKUMEN PENGADAAN98.PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAAN99.ISI DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI910. BAHASA DOKUMEN PENGADAAN1011. PEMBERIAN PENJELASAN1012. PERUBAHAN DOKUMEN PENGADAAN1213. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN12C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN1214. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN1215. BAHASA PENAWARAN1216. DOKUMEN PENAWARAN1317. HARGA PENAWARAN1318. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN1419. MASA BERLAKU PENAWARAN1420. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN1421. PAKTA INTEGRITAS1422. PENGISIAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI1423. JAMINAN PENAWARAN15D. DOKUMEN PENAWARAN1624. PEMASUKAN DAN CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN.1625. BATAS AKHIR PEMASUKAN PENAWARAN.17E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN1726. PEMBUKAAN PENAWARAN1727. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN1828. HAK MENOLAK ATAU MENERIMA PENAWARAN1929. EVALUASI PENAWARAN1930. EVALUASI KUALIFIKASI3131. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI31F. PENETAPAN PEMENANG3232. PENETAPAN PEMENANG3233. PENGUMUMAN PEMENANG3434. SANGGAHAN3435. SANGGAHAN BANDING35G. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN3636. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA3637. KERAHASIAAN PROSES38H. PELELANGAN GAGAL3838. PELELANGAN GAGAL38I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN4039. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN40J. PENANDATANGANAN KONTRAK41

i

40. PENANDA-TANGANAN KONTRAK41

BAB III43LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)43A.LINGKUP PEKERJAAN43B.SUMBER DANA43C.PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI43D. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN DAN PENINJAUAN LAPANGAN44E.DOKUMEN PENAWARAN44F.MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN46G.MASA BERLAKUNYA PENAWARAN46H.JAMINAN PENAWARAN46I.PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN46J.BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN46K.PEMBUKAAN PENAWARAN46L.AMBANG BATAS46M. SANGGAHAN, DAN SANGGAHAN BANDING47N.JAMINAN SANGGAHAN BANDING47

BAB IV48LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)48A.LINGKUP KUALIFIKASI48B.PERSYARATAN KUALIFIKASI48

BAB V50BENTUK DOKUMEN PENAWARAN50A.BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO)50B.BENTUK SURAT KUASA52C.BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)54D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS57E.BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAMNEGERI (TKDN)58F.BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR60G.BENTUK RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K)61H.BENTUK RINCIAN/URAIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)73I.BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK74J.BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN ( HANYAUNTUK BADAN USAHA KECIL )76K.BENTUK PAKTA INTEGRITAS78L.BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI80

BAB VI85PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI85A.DATA ADMINISTRASI85B.IZIN USAHA85C.SERTIFIKAT BADAN USAHA85D. IZIN LAINNYA (APABILA DIPERSYARATKAN, YANG SESUAI DENGAN PEKERJAAN YANG DILELANGKAN) 85E.LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA85F.PENGELOLA BADAN USAHA (PENGAWAS/PENGURUS)85G.DATA KEUANGAN 85H.DATA PERSONIL INTI86I.DATA PERALATAN86J.DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN86K.DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR86L.DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN86M. MODAL KERJA87N.KEMITRAAN/KSO87

ii

BAB VII88TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI88

BAB VIII91BENTUK RANCANGAN KONTRAK91

BAB IX101SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK101A. KETENTUAN UMUM1011.DEFINISI1012.PENERAPAN1043.BAHASA DAN HUKUM1054.LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTAPENIPUAN1055.ASAL MATERIAL/ BAHAN1066.KORESPONDENSI1067.WAKIL SAH PARA PIHAK1068.PEMBUKUAN1069.PERPAJAKAN10610. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK10611. PENGABAIAN10712. PENYEDIA MANDIRI10713. KEMITRAAN/ KSO10714. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN10715. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN DARI PENGAWAS PEKERJAAN10716. PERINTAH10817. PENEMUAN-PENEMUAN10818. AKSES KE LOKASI KERJA108B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK10919. MASA PELAKSANAAN (JANGKA WAKTU PELAKSANAAN) PEKERJAAN109B.1 PELAKSANAAN PEKERJAAN10920. PENYERAHAN LOKASI KERJA10921. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)11022. PROGRAM MUTU11023. RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RK3K)11024. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK11125. MOBILISASI11126. PEMERIKSAAN BERSAMA11227. PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI112B.2 PENGENDALIAN WAKTU11228. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN11229. PERPANJANGAN WAKTU11330. PENUNDAAN OLEH PENGAWAS PEKERJAAN11331. RAPAT PEMANTAUAN11332. PERINGATAN DINI114B.3 PENYELESAIAN KONTRAK11433. SERAH TERIMA PEKERJAAN11434. PENGAMBILALIHAN11535. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/ PEMELIHARAAN115B.4 ADENDUM11636. PERUBAHAN KONTRAK11637. PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN11638. PERUBAHAN KUANTITAS DAN HARGA11739. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN11740. PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI/DE-ESKALASI)118

iii

B.5 KEADAAN KAHAR11941. KEADAAN KAHAR119B.6 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK12042. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK12043. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK KRITIS12244. PENINGGALAN124C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK12445. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK12446. PENGGUNAAN DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI12547. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL12548. PENANGGUNGAN DAN RISIKO12549. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA12650. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN12751. ASURANSI12752. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN12753. LAPORAN HASIL PEKERJAAN12854. KEPEMILIKAN DOKUMEN12955. KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA12956. USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL12957. PENYEDIA LAIN13058. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA13059. PEMBAYARAN DENDA13060. JAMINAN130D. PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA13261. PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN132E. KEWAJIBAN PPK13262. FASILITAS13363. PERISTIWA KOMPENSASI133F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA13464. HARGA KONTRAK13465. PEMBAYARAN13466. HARI KERJA13767. PERHITUNGAN AKHIR13868. PENANGGUHAN138G. PENGAWASAN MUTU13869. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN13870. PENILAIAN PEKERJAAN SEMENTARA OLEH PPK13971. CACAT MUTU13972. PENGUJIAN13973. PERBAIKAN CACAT MUTU13974. KEGAGALAN KONSTRUKSI DAN KEGAGALAN BANGUNAN140H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN14175. PENYELESAIAN PERSELISIHAN14176. ITIKAD BAIK141SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)142A.KORESPONDENSI142B.WAKIL SAH PARA PIHAK142C.JENIS KONTRAK142D. TANGGAL BERLAKU KONTRAK142E.MASA PELAKSANAAN142F.MASA PEMELIHARAAN142G.PERBAIKAN CACAT MUTU142H.UMUR KONSTRUKSI143I.PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/143J.PEMBAYARAN TAGIHAN143K.PENCAIRAN JAMINAN143L.TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN143M. KEPEMILIKAN DOKUMEN143

iv

N.FASILITAS143O. PERISTIWA KOMPENSASI144P.SUMBER PEMBIAYAAN144Q. PEMBAYARAN UANG MUKA144R.KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA144S.PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN144T.SERAH TERIMA SEBAGIAN PEKERJAAN144U.PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI/DE-ESKALASI)144V.DENDA145W. USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL146X.PENYELESAIAN PERSELISIHAN /SENGKETA146

BAB XI148SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR148A.URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS148B.KETERANGAN GAMBAR151

BAB XII152DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA152

BAB XIII157BENTUK DOKUMEN LAIN157A.BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)157B.BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)158C.BENTUK SURAT JAMINAN160D. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK175E.PENGUMUMAN [PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG] DENGANPASCAKUALIFIKASI176

v

BAB I UMUM

A. Dalam hal pemilihan metode evaluasi apabila ada pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP). B.Dokumen Pengadaan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkandokumen penawaran.C.Dalam dokumen pengadaan digunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagaiberikut: Pekerjaan:adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan denganKonstruksipelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatanwujud fisik lainnya; Kontrak:adalah kontrak pengadaan barang/jasa atasHargapenyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktuSatuantertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dantetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; HEA:adalah Harga Evaluasi Akhir yang merupakanpenyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan dimana unsur preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan; LDP:adalah Lembar Data Pemilihan yang memuatketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyiapan, penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian dokumen penawaran, pengumuman pemenang, sanggahan, dan sanggahan banding; LDK:adalah Lembar Data Kualifikasi yang memuatketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan penyedia barang/jasa antara lain dalam menyiapkan, mengisi formulir isian kualifikasi, dan melengkapi pakta integritas; APIP:adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)yang selanjutnya disebut Inspektorat K/L/D/I bertugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu,

1

evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

Penyedia:

Sub penyedia:

Kemitraan/:Kerja SamaOperasi (KSO )

Surat Jaminan:

Hari:

Daftar kuantitas:dan harga

Harga:PerkiraanSendiri (HPS)

Pekerjaan:Utama

Mata:Pembayaran Utama

adalahbadan usaha yang menyediakan/ melaksanakan Pekerjaan Konstruksi;

adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);

adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

adalah jaminan tertulis yang selanjutnya disebut Jaminan, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia;adalah hari kalender untuk proses pemilihan secara elektronik, pelaksanaan kontrak. dan jaminan-jaminan, kecuali hari kerja untuk proses sanggahan banding;

adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;adalah perhitungan perkiraan biaya seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sudah termasuk biaya umum, keuntungan pekerjaan, dan beban pajak, serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan oleh Pokja ULP dalam Dokumen Pengadaan;

2

Harga Satuan:Pekerjaan (HSP) Harga Satuan:Dasar (HSD)

Metode:pelaksanaan pekerjaan

Personil inti:

Bagian:pekerjaan yang disubkontrakan

Masa:Pelaksanaan (jangka waktu pelaksanaan) K/L/D/I:

PA:

KPA:

ULP:

adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;

adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya:a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari)b. Bahan (per m, per m2, per m3, per kg, perton)c. Peralatan (per jam, per hari)

adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis;

adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkan secara penuh, yang di dalam organisasi pelaksanaan posisinya sebagai manajemen pelaksanaan pekerjaan;adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama, atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan;

adalah Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).adalah Pengguna Anggaran yang merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD;

adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;adalah Unit Layanan Pengadaan yang dibentuk oleh

3

Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen. ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada; Pokja ULP:adalah Kelompok Kerja ULP perangkat dari ULP yangdisusun dan ditetapkan oleh Kepala ULP berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Anggota Pokja ULP terlebih dahulu ditetapkan oleh PA/KPA/Kepala Daerah; PPK:adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan; SPPBJ:adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa yangditerbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan; TKDN:adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri besarnyakomponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa; RK3K:adalah Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Kontrak, merupakan dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU;

D. [dipilih: Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. E. [dipilih: Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal atau kemitraan/KSO.

4

BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI

PEMERINTAHA KABUPATEN MIMIKA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA Jln. Cenderawasih SP. 3 Karang SenangTIMIKA PAPUA 99911KABUPATEN MIMIKA

Panitia Pengadaan Kegiatan Pembangunan Puskesmas (DAK) pada Dinas Kesehatan Daerah Kab. Mimika akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan : Pembangunan Puskesmas Limau Asri Lingkup pekerjaan : Pembangunan Puskesmas Limau Asri Nilai total HPS : Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah) Sumber pendanaan : Dana DAK Kab. Mimika Tahun Anggaran 2015

2. Persyaratan PesertaMemiliki Ijin Usaha yang Masih berlaku dan memenuhi kualifikasi yang disyaratkan ( Syarat lebih lengkap berada dalam dokumen pengadaan).

3. Pelaksanaan PengadaanTempat dan alamat : Kantor Dinas Kesehatan Kab. Mimika, Jl. Cenderawasih SP. 3 Karang Senang, Timika - Papua Website: _____________________

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

NoKegiatanHari/TanggalWaktu

a. 11.Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Rabu, 08 April s.d. Senin/13 April 201510.00 s.d.12.00 WIT

b. 22.Pemberian PenjelasanSelasa, 15 Mei 2015 11.00 WIT s.d. selesai

c. 13.Pemasukan Dokumen Penawaran Senin, 18 Mei 201509.00 s.d.12.00 WIT

d. 14.Pembukaan Dokumen Penawaran Senin, 18 Mei 201513.00 WIT

e. 15.Pengumuman PemenangSenin, 25 Mei 2015

f. 16.Masa SanggahSelasa, 26 Mei s.d. Jumat/29 Mei 2015

g. 17.Penerbitan SPPBJSenin, 01 Juni 2015

5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa tanda pengenal dan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/penugurus koperasi/kepala cabang/pejabat yang menurut Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.

5

6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.

7. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Timika, 08 April 2015

Panitia Pangadaan

6

BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A.Umum1.Lingkup1.1Pokja ULP mengumumkan kepada para pesertaPekerjaanuntuk menyampaikan penawaran atas paketpekerjaan konstruksi sebagaimana tercantumdalam LDP.1.2Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimanatercantum dalam LDP.1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak. 2.Sumber DanaPengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.3.Peserta3.1[dipilih: Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung]pekerjaan konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta penyedia pelaksana konstruksi tunggal atau kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi. 3.2 Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dapat mengikuti paket pekerjaan di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yangbersangkutan. 3.3 Kemitraan/KSO dilakukan sebelum memasukkan dokumen penawaran, antar badan usaha pelaksana konstruksi swasta dan/atau milik pemerintah, dan/atau salah satu pesertanya BUJKA. 3.4 Dalam hal peserta melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut. 3.5 Kemitraan/KSO harus terdiri dari perusahaan nasional untuk nilai pekerjaan di bawah Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka. 3.6 Peserta kemitraan/KSO dilarang mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi selama

7

proses pelelangan.

3.7

4.Larangan4.1Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan

Bagi BUJKA yang mengikuti pelelangan harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :a.berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULPdalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan.;b.melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur hasil [dipilih PelelanganUmum/PemilihanLangsung],sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:1) terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metodekerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/ atau spesifkasi teknis/ barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis;2) seluruh penawaran dari pesertamendekati HPS;3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu)kendali;4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seriyang berurutan.c.membuat dan/atau menyampaikan dokumendan/atau keterangan lain yang tidak benar

8

untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2

4.3

5.Larangan5.1Pertentangan Kepentingan5.2

Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut :a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses [dipilih: Pelelangan Umum/PemilihanLangsung] atau pembatalan penetapan pemenang;b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1 antara lain meliputi :a.Seorang anggota Direksi atau DewanKomisaris suatu Badan Usaha merangkapsebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan pekerjaan yang sama;b.Penyedia yang telah ditunjuk sebagaikonsultan manajemen konstruks i berperansebagai konsultan perencana dan/atau konsultan pengawas;c.Penyedia yang telah ditunjuk sebagaikonsultan perencana / pengawas bertindaksebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;d.pengurus koperasi pegawai dalam suatuKementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah /Institusiatau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan.e.PPK dan / atau anggota Pokja ULP, baiklangsungmaupuntidak langsungmengendalikan atau menjalankan perusahaan

8

peserta; f. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh per seratus) pemegang saham.

6.Pendayagunaan6.1Produksi Dalam Negeri

6.2

6.3

7.Satu Penawaran 7.1

Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:a.pemilahan atau pembagian komponen harusbenar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;b.komponen berupa bahan baku belumdiproduksi di dalam negeri dan/atauspesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;c.pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujiandan lainnya sedapat mungkin dilakukan didalam negeri;d.semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, sepertijasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;e.penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhanjenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; danf.peserta diwajibkan membuat daftar Barangyang diimpor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.Pemberian preferensi harga terhadap penawaran peserta atas penggunaan produksi dalam negeri ditetapkan dalam LDP.

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun

9

Tiap Peserta

7.2

B.Dokumen Pengadaan8.Pengambilan8.1Dokumen Pengadaan

sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.Setiappesertayang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil Dokumen Pengadaan.

9.Isi DokumenPengadaan Pekerjaan Konstruksi

8.2Peserta dapat mengambil Dokumen Pengadaansesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.8.3Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu)perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.9.1Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiridari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.9.2Dokumen Pemilihan terdiri atas:a. Umumb. Instruksi Kepada Peserta;c. Lembar Data Pemilihan;d. Contoh Bentuk Dokumen Penawaran meliputi:1) Surat Penawaran;2) Surat Kuasa;3) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO);4) Dokumen Penawaran Teknis;5) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN;6) Jaminan Penawaran;e. Contoh Bentuk Rancangan Kontrak meliputi:1) Surat Perjanjian/Pokok Perjanjian;2) Syarat-Syarat Umum Kontrak;3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;f. Daftar Kuantitas dan Harga;g. Formulir RK3K; danh. Contoh Bentuk Dokumen Lain meliputi:1) Pengumuman Pelelangan;

10

2) SPPBJ; 3) SPMK; 4) Jaminan Sanggahan Banding; 5) Jaminan Pelaksanaan; 6) Jaminan Uang Muka; 7) Jaminan Pemeliharaan; 8) Daftar Barang yang diimpor. 9.3 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi : a. Lembar Data Kualifikasi; b. Pakta Integritas; c. Formulir Isian Kualifikasi; d. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi; e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi. 9.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan sepenuhnya merupakan risiko peserta. 9.5 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Pengadaan kepada Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 9.6Pokja ULP wajib menanggapi setiap permintaanpenjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.10. BahasaDokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensiDokumentertulis dalam proses Pengadaan menggunakan BahasaPengadaanIndonesia.11. Pemberian11.1 Pemberian penjelasan dilakukan pada waktu danPenjelasantempat sebagaiman a tercantum dalam LDP sertadapat dihadiri oleh peserta yang terdaftar. 11.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 11.3 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP. 11.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada peserta mengenai : a. lingkup pekerjaan; b. metode pemilihan [dipilih Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung]; c. metode pemasukan Dokumen Penawaran; d. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama

11

Dokumen Penawaran; e. jadwal batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dan pembukaan Dokumen Penawaran; f. tatacara pembukaan Dokumen Penawaran; g. metode evaluasi; h. hal-hal yang menggugurkan penawaran; i.jenis kontrak yang akan digunakan;j.ketentuan dan cara evaluasi berkenaandengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; k. ketentuan tentang penyesuaian harga; l. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya; m. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; n. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat menerbitkan jaminan; dan o. ketentuantentangasuransi,asuransipekerjaan. 11.5 Apabila diperlukan, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan dan keperluan peserta ditanggung masing-masing. 11.6 Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yangditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir. 11.7 Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir. 11.8 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada 11.6 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 11.9Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis,gambar, dan/atau nilai total HPS, harusmendapatkan persetujuan PPK sebelumdituangkan dalam Adendum DokumenPemilihan.

12

11.10 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam Dokumen Pengadaan awal. 11.11 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada). 11.12 Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Pokja ULP atau mengunduh melalui website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP. 11.13 Sangat dianjurkan kepada peserta untuk menghadiri pemberian penjelasan pekerjaan di kantor dan peninjauan lapangan agar dapat menyiapkan penawarannya dengan baik. 12. Perubahan12.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batasDokumenakhir pemasukan penawaran, Pokja ULP dapatPengadaanmenetapkan Adendum Dokumen Pengadaan,berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi ketentuanpemilihanmaupun substansiDokumen Pengadaan. 12.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 12.3 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan. 12.4 Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Pokja ULP atau mengunduhnya melalui website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP. 13. TambahanDalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapatWaktumemberikan tambahan waktu untuk memasukkanPemasukanDokumen Penawaran.DokumenPenawaranC. Penyiapan Dokumen Penawaran

14. Biaya dalam PenyiapanPenawaran

15. Bahasa Penawaran

14.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.14.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.15.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.15.2 Dokumen pendukung yang terkait dengan

13

Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

15.3

16. Dokumen16.1Penawaran

16.2

17. Harga17.1Penawaran 17.2

17.3

Dokumen pendukung yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.Dokumen Penawaran pokok/utama paling kurang terdiri atas:a. Penawaran Administrasi;b. Penawaran Teknis;c. Penawaran Harga; dand. Dokumen Isian Kualifikasi. Dokumen Penawaran, meliputi :a. surat penawaran;b. Jaminan Penawaran asli;c. daftar kuantitas dan harga;d. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yangnamanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra);f.dokumen penawaran teknis.g. RK3K;h. rekapitulasi perhitungan TKDN;i.dokumen isian kualifikasi; danj.dokumen lain, seperti: Daftar Barang yangdiimpor (apabila impor).

Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.Peserta mencantumkan harga kegiatan/keluaran dan harga total untuk setiap kegiatan pekerjaan dalam kebutuhan biaya (daftar kegiatan dan harga) dapat dalam setiap mata pembayaran yang pokok (milestone) atau dalam rincian. Jika harga kegiatan/keluaran ditulis nol atau tidak dicantumkan, maka pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. Harga penawaran yang mengikat adalah harga total penawaran terkoreksi.Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan

14

pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran.

18. Mata Uang Penawarandan CaraPembayaran

19. Masa Berlaku Penawaran

20. Bentuk DokumenPenawaran

21. Pakta Integritas

22. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi

18.1Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantum dalamLDP.18.2Pembayaran atas pelaksanaanpekerjaandilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.19.1Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantumdalam LDP.19.2Apabila evaluasi belum s elesai dilaksanakan,sebelum akhir masa berlakunya penawaran, PokjaULP dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.19.3Berkaitan dengan 19.2, maka peserta dapat :a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; ataub. Tidak bersedia memperpanjang sesuaipermintaantersebutdandianggap mengundurkan diri, serta tidak dikenakan sanksi.Dokumen Penawaran disampaikan secara elektronik, dan penyerahan dokumen penawaran asli hanya dilakukan terhadap penawaran yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan (apabila ada).21.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinyakolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) termasuk penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan pekerjaan konstruksi.21.2 Pakta Integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian DokumenPenawaran.22.1 Peserta berkewajiban untuk melengkapi dan menandatangani Pakta Integritas serta mengisiFormulir Isian Kualifikasi.22.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh:a. direktur utama/pimpinan perusahaan;b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akta pendirian atau

15

perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

23. Jaminan23.1Penawaran

23.2

23.3

23.4

Penggunaan jaminan penawaran:a. PaketpekerjaansampaidenganRp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh badan usaha kecil menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), serta diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kelompok Kerja ULP; ataub. Paket pekerjaan di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), serta diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kelompok Kerja ULP.Jaminan penawaran asli bagi penyedia jasa yang mengikuti pengadaan secara elektronik wajib diterima Pokja ULP sebelum batas waktu pemasukan penawaran berakhir.Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masaberlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana tercantumdalam LDP;

16

e. besarannilaiJaminanPenawarandicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpasyarat (unconditional) sebesar nilai jaminandalam waktu paling lambat 14 (empat belas)hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; dan

23.5

23.6

23.7

D.Dokumen Penawaran24. Pemasukan24.1dan Cara Penyampaian

i.Jaminan Penawaran atas nama perusahaankemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harusditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSOJaminan Penawaran dari pemenang lelang dan pemenang cadangan akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani kontrak.Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang dan pemenang cadangan akan dikembalikan setelah penandatanganan kontrak.Jaminan Penawaran akan disita dan dicairkan apabila sebagai:a. peserta terlibat KKN (untuk jaminan yangdikeluarkan oleh bank umum);b. peserta menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan;c. tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal sebagai calonpemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calonpemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; ataue. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri ataugagal tanda tangan kontrak.

Pemasukan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) sampul.

Dokumen

24.2Peserta menyampaikan dokumen penawaran

17

Penawarandengan cara mengunggah pada system pengadaanSecara elektronik melalu I website Kementerian/Lembaga / Daerah / Institusi bersangkutan sesuaiketentuan dalam LDP.25. Batas AkhirPenawaran harus disampaikan kepada Pokja ULP melaluiPemasukansistem pengadaan secara elektronik melalui websitePenawaranKementerian / Lembaga / Daerah/ Institus i bersangkutanpaling lambat pada waktu yang ditentukan dalam LDP.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

26. Pembukaan26.1Penawaran

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam LDP yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila dokumen penawaran pokok/utama sebagaimana dimaksud pada 16.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.Apabila jumlah penawaran yang masuk kurang dari3 (tiga) maka pelelangan dinyatakan gagal.Pokja ULP membuka Dokumen Penawaran dihadapan peserta.Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan/pemenuhan Dokumen Penawaran yang meliputi :a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran;b. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yangnamanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);c. Jaminan Penawaran asli;d. daftar kuantitas dan harga;e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra);

18

f. dokumen penawaran teknis; g. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; h. formulir RK3K; i.dokumen isian kualifikasi; danj.dokumen lain yang dipersyaratkan seperti:Daftar barang yang diimpor (apabila impor). 26.9 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran. 26.10 Pokja ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang paling kurang memuat : a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk; b. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; c. harga penawaran masing-masing peserta; d. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada); e. keterangan lain yang dijumpai dalam pembukaan Dokumen Penawaran (apabila ada); f. tanggal pembuatan Berita Acara; dan g. tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja ULP apabila tidak ada saksi dari peserta. 26.11 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara. 26.12 Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi. 26.13 Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran. 26.14 Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP yang dapat diunduh oleh masing-masing peserta. 27. Klarifikasi Dan27.1 Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, PokjaKonfirmasiULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-halPenawaranyang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Pesertaharus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis. 27.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan

19

lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait. 27.3 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.

28. Hak Menolak atau MenerimaPenawaran

29. Evaluasi Penawaran

Dalam keadaan khusus, Pokja ULP berhak membatalkan proses pelelangan, menerima atau menolak penawaran atau semua penawaran setiap saat sebelum penandatanganan kontrak, dan tidak dapat diminta bertanggung jawab apapun kepada penawar atau berkewajiban untuk menginformasikan kepada penawar alasan dari tindakan tersebut. Dalam hal pembatalan, semua penawaran khususnya jaminan penawaran segera dikembalikan kepada penawar.29.1Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.29.2Data yang digunakan Pokja ULP dalam evaluasidokumen penawaran adalah data yang diunggah(upload) pada sistem pengadaan secara elektronik, sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam dokumen pengadaan.29.3Dalam hal terdapat lebih dari satu data dokumenelektronik berbeda isi dan tidak saling melengkapiserta tidak ada keterangan penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan dokumen, maka dokumen yang digunakan untuk evaluasi adalah dokumen yang diupload paling akhir. Tetapi jika waktu uploadnya sama maka yang digunakan adalah dokumen yang waktu modifikasinya paling akhir.29.4Data dokumen elektronik yang rusak (sesudahmendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahanpengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.29.5Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksiaritmatik dengan ketentuan :a. volume1 pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yangtercantum dalam Dokumen Pengadaan;b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, makadilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah2; danc. jenis pekerjaan:

1 Volume yang dimaksud adalah perkalian antara satuan dengan kuantitas, masing-masing dilakukan pembetulan. 2 Harga satuan pekerjaan dilakukan pembetulan apabila terjadi kesalahan penempatan desimal.

20

1) yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. 2) tidak ditawarkan atau menawarkan di bawah spesifikasi yang ditentukan, maka dilakukan klarifikasi, apabila hasil klarifikasi menunjukkan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama (major item) dan merupakan penyimpangan yang bersifat penting/pokokyangmempengaruhilingkup,kualitasdan hasil/kinerjapekerjaan maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan penawaran tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut. 29.6 Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. 29.7 Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. 29.8 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dimulai dari nilai penawaran terendah terkoreksi. 29.9 Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP. 29.10 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dari penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. 29.11 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga di bawah HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. 29.12 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi : a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga. 29.13 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut : a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah,

21

mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga yang wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi; f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadipengaturanbersama(kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka pelelangan dinyatakan gagal. 29.14 Evaluasi Administrasi : a. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila : 1) syarat-syarat substansial yang diminta

22

berdasarkanDokumenPengadaandipenuhi/dilengkapi: a) surat penawaran; b) suratkuasadaridirekturutama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan); c) Jaminan Penawaran asli; d) Daftar Kuantitas dan Harga; e) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra); f)rekapitulasiperhitungan TKDN(khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan TKDN, penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDNnya dianggap nol); g) dokumen lainnya (apabila diper-syaratkan, dicantumkan dalam LDP seperti, daftar barang yang diimpor (apabila impor); dan h) dokumen penawaran teknis. 2)memenuhi kriteria sebagai berikut:a)surat penawaran3 memenuhi ketentuansebagai berikut :(1) ditandatangani oleh :(a) direktur utama/ pimpinanperusahaan;(b) penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalamaktapendirian/Anggaran Dasar; (c) pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalamAktaPendirian/AnggaranDasar,sepanjang pihak tersebutadalah pengurus/ karyawanperusahaan/karyawankoperasi yang berstatus sebagaitenaga kerja tetapdanmendapatkuasaatau

3 Dalam hal terdapat kesalahan penulisan nama Pokja dan/atau nama paket tidak dapat dinyatakan gugur.

23

pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar; (d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau (e) pejabatyangmenurutperjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. (2) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: (a) apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf; (b) apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau (c) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur. (3)Bertanggal.b)Jaminan Penawaran asli memenuhiketentuan sebagai berikut : (1) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaanasuransiyangmempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; (2) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggalterakhirpemasukanpenawaran dan masa berlakunya tidakkurangdariwaktusebagaimana tercantum dalam LDP; (3) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan

24

Penawaran; (4)besaran nilai Jaminan Penawarantidakkurangdarinilaisebagaimana tercantum dalamLDP;(5)besaran nilai Jaminan Penawarandicantumkan dalam angka danhuruf;(6) nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; (7)paket pekerjaan yang dijamin samadengan paket pekerjaan yangdilelangkan;(8)Jaminan Penawaran harus dapatdicairkantanpasyarat(unconditional)sebesarnilaiJaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelahsuratpernyataanwanprestasi dari Pokja ULPditerima oleh Penerbit Jaminan;(9)Jaminan Penawaran atas namaperusahaan kemitraan (Kerja SamaOperasi/KSO) harus ditulis atasnama perusahaan kemitraan/KSO;(10) Kriteriapencairanjaminanpenawaransesuaidenganpersyaratan yaitu:(a) peserta terlibat KKN(yangdilakukan oleh badan usahanon kecil);(b) pesertamenarik kembalipenawarannyaselamadilaksanakannya pelelangan; (c) tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS; (d) tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenangdancalonpemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau

25

(e) mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak. (11) substansi dan keabsahan/keaslian JaminanPenawarantelahdiklarifikasidan dikonfirmasitertulis oleh Pokja ULP kepada penerbit jaminan. c) surat kuasa (apabila dikuasakan): (1) Harus ditandatangani direktur utama / pimpinan perusahaan; (2) Nama penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian/anggaran dasar atau tenaga kerja tetap; (3) Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatanganiolehanggotakemitraan yang diwakili menurutperjanjian kerja sama.d)surat perjanjian kemitraan/kerja samaoperasi(apabila bermitra) memenuhipersyaratan antara lain sebagai berikut: (1) mencantumkan nama kemitraan sesuai dengan dokumen isian kualifikasi (2) mencantumkan lead firm dan mitra/anggota; (3) mencantumkan modal (sharing) dari setiap perusahaan; (4) mencantumkan nama pihak yang mewakili kemitraan/KSO; (5) ditandatangani para calon peserta kemitraan/KSO; e)dokumen lain seperti daftar barangyang diimpor(apabilaimpor)memenuhi persyaratan sebagai berikut: [kriteria diisi oleh Pokja ULP] f) dokumen penawaran teknis. (akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kriteria persyaratan teknis pada tahap evaluasi teknis) b. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi; c. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; d.apabila dari3 (tiga) penawaran terendah adayang tidak memenuhi persyaratan administrasi,

26

Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. 29.15 Evaluasi Teknis: a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini; c.evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugurdengan ketentuan:1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP dan khusus personil inti serta peralatan utama minimal tercantum dalam LDK; 2) penilaian persyaratan teknis, minimal dilakukan terhadap: a) metodepelaksanaanpekerjaanmemenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikutmenentukankeberhasilanpelaksanaan pekerjaan utama yangdapat dipertanggung jawabkan secarateknis dan diyakini menggambarkanpenguasaandalampenyelesaianpekerjaan.Penilaianmetodepelaksanaan tidak mengevaluasi job-mix/ rincian/ campuran/ komposisimaterial dari jenis pekerjaan;Jenis-jenispekerjaan utama danpekerjaan penunjang/ sementara yangikutmenentukankeberhasilanpelaksanaanpekerjaanutamaditetapkan dalam LDP. Pekerjaan penunjang/ sementara dimaksud, misalnya:

27

(1) Pembuatan saluranpengelak(diversion channel); (2) Pengeringan tempat pekerjaan (dewatering/unwatering)skalabesar; (3) Pembuatan konstruksi pengaman (protection construction); (4) Pengaturan lalu lintas (traffic management) pekerjaan skala besar; atau (5) Jalanpengalihan/jembatansementara. b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu (yaitu sampai dengan serah terima pertama/Provision Hand Over (PHO)) sebagaimana tercantum dalam LDP. c) Peralatan utama minimal: jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah yang disediakanuntukpelaksanaanpekerjaan menggunakan data peralatan yang tercantum pada isian kualifikasi. d) personil inti [dipilih Tenaga ahli4/tenaga terampil5]: tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, pengalamankerja,keahlian/keterampilan, yang ditempatkan secarapenuh, menggunakan data personil intiyang tercantum pada isian kualifikasi;e)bagianpekerjaanyangakandisubkontrakkansesuaidenganpersyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP (ketentuan subkontrak dipersyaratkan untuk nilai penawaran harga di atas Rp 25.000.000.000,00); f) RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secaraumum menggambarkanpenguasaan dalam mengendalikanrisiko bahaya K3.3)PokjaULPdapatmemintaujimutu/teknis/fungsiuntuk bahan/alattertentu sebagaimana tercantum dalam LDP; d. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal

4 Disyaratkan untuk pelelangan umum dengan nilai paket > Rp 2.500.000.000 (usaha non kecil) 5 Disyaratkan untuk pemilihan langsung dengan nilai paket < Rp 2.500.000.000 (usaha kecil)

28

yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; e. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga; f. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyaratan teknis, Pokja ULP dapat melakukan evaluasi penawaran terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); g. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; h. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal. Apabila menggunakan sistem gugur dengan ambang batas maka ketentuan berikut harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan : Evaluasi yang menggunakan sistem gugur dengan ambang batas, dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis (perolehan nilai) unsur dan sub unsur yang ditetapkan dalam LDP. Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan/LDP. 29.16 Evaluasi Harga : i. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan : 1)totalhargapenawaranterkoreksidibandingkan nilai total HPS: a) apabilatotalharga penawaranterkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan b) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal; 2)harga satuan penawaran yang nilainya lebihbesar dari110%(seratussepuluhperseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Selanjutnya daftar jenis/item pekerjaan timpang tersebut dimasukkan ke dalam Kontrak 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan.

29

Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; j.Dilakukan klarifikasi kewajaran harga denganketentuan sebagai berikut :1) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP; 2) Klarifikasi/Evaluasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, dengan ketentuan: a) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama; b) Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan; c) Hasil penelitian butir a) dan butir b) digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan d) Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. e) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga. Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas, maka harga penawaran dinyatakan wajar dan apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang pelelangan, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersediamenaikkan nilaiJaminanPelaksanaan menjadi sebesar5% HPS,

30

penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. k.Memperhitungkan preferensi harga ataspenggunaan produksi dalam negeri(apabilamemenuhipersyaratandiberlakukannyapreferensi harga) dengan ketentuan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment), digunakan dalam evaluasi penawaran harga apabila pelelangan pekerjaan tersebut diberlakukan preferensi harga yaitu apabila memenuhi ketentuan: 1)Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalamnegeri diberlakukan pada PengadaanBarang/ Jasa yang dibiayai rupiah murnitetapi hanya berlaku untuk PengadaanBarang/JasabernilaidiatasRp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)sampai dengan31 Desember2013 danmulai1 Januari2014 untuk PengadaanBarang/JasabernilaidiatasRp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);dan 2) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus). Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan. Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor54 Tahun2010 yangterakhir diubah dengan Peraturan PresidenNo.70 Tahun2012 beserta petunjukteknisnya.3)rumus penghitungan sebagai berikut:1HEAHP1KPHEA = Harga Evaluasi Akhir. KP= Koefisien Preferensi(TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN)

31

dikaliPreferensitertinggiBarang/Jasa).HP= Harga Penawaran (HargaPenawaran/ terkoreksiyangmemenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi). 4) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang; 5) pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan olehPokjaULP untuk keperluanperhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang. l.Apabila terdapat2(dua) calon pemenangmemiliki harga penawaran yang sama dalam hal tidak diperhitungkan TKDN, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan. m. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. 29.17 Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 30. Evaluasi30.1 Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelangKualifikasidan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabilaada). 30.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. 30.3 Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran, apabila tidak ditandatangani maka tidak dievaluasi lebih lanjut. 30.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi. 30.5 Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal. 31. Pembuktian31.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yangKualifikasimemenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelahevaluasi kualifikasi. 31.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen

32

tersebut. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yangmenerimakuasadaridirekturutama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

31.3

31.4

31.5

31.6

F.Penetapan Pemenang32. Penetapan32.1Pemenang

32.2

32.3

Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan telah diberikan kesempatan serta tenggang waktu yang cukup, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/kas Daerah.Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila dokumen yang digunakan dalam pembuktian kualifikasi masih diragukan kebenarannya.Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan data tidak benar/pemalsuan data/tidak dapat menunjukan dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/kas Daerah.Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

Pokja ULP membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).PA membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari Pokja ULP, dengan ketentuan:a. usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; danb. apabila PA tidak setuju dengan usulan Pokja ULP dengan alasan yang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, maka PA memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.Dalam hal nilai penetapan pemenang sampai dengan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan nilai pemenang cadangan diatasRp100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah),

33

maka penetapannya oleh PA setelah mendapatkan usulan dari Pokja ULP. 32.4 Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh Pokja ULP, dan beberapa penawarannya terendah serta berdasarkan sisa kemampuan menangani paket (SKP), akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh Pokja ULP pada paket berdasarkan pilihan penyedia jasa setelah mempertimbangkan ketersediaan peralatan dan personil setelah dilakukan klarifikasi. 32.5 Dalam hal peserta mengikuti pelelangan beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan: a. menawarkan peralatan yang sama pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur. b.Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagaipemenang pada1(satu) paket pekerjaansebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapatdikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket. c. menawarkan personil yang sama pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personil tidak ada dan dinyatakan gugur. d. menawarkan personil yang sedang bekerja di paket lain, maka pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang dipastikan sudah tidak terikat pada paket lain. 32.6Penetapan pemenang disusun sesuai denganurutannya dan harus memuat:a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. nama dan alamat Penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, harga; dan e. evaluasi kualifikasi. 32.7Data pendukung yang diperlukan untukmenetapkan pemenang adalah:

34

f. Dokumen Pengadaan beserta adendum (apabila ada); g. BAPP; h. BAHP; dan i. Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang telah diparaf anggota Pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta/saksi. 32.8 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi. 33. PengumumanPokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenangPemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) kepada masyarakat diwebsiteKementerian/Lembaga/PemerintahDaerah/Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi yang memuat sekurang-kurangnya : a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. nama dan alamat penyedia; c. harga penawaran; d. harga penawaran terkoreksi; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan f. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi untuk seluruh peserta yang dievaluasi dilengkapi dengan penjelasan untuk setiap penawaran yang dinyatakan gugur dari substansi yang dievaluasi (alasan gugur administrasi/teknis/harga/ kualifikasi).

34. Sanggahan 34.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian/ Lembaga/PemerintahDaerah/Institusisebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: a. Pelelangan Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang; atau b. Pemilihan Langsung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang. 34.2 Sanggahan diajukan oleh peserta yang memasukkan penawaran baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditandatangani

35

oleh : a. direktur utama/ pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; atau d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

34.3

34.4

34.5

34.6

35. Sanggahan35.1Banding

Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;b. rekayasatertentusehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atauc. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal.Sanggahan yang diajukan bukan dari peserta dan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada36.2. dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses pelelangan.Sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA, PPK atau disampaikan dan diterima diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses pelelangan.Peserta sebagaimana dimaksud pada 34 apabila tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan:a. Pelelangan Umum, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; atau

36

b. Pemilihan Langsung, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan. 35.2 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding kepada Pokja ULP sebesar 1% (satu perseratus) dari HPS sebagaimana tercantum dalam LDP dengan masa berlaku15 (lima belas) hari kerja sejaktanggal pengajuan sanggahan banding.35.3Penggunaan jaminan sanggahan banding:a. PaketpekerjaansampaidenganRp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), serta diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kelompok Kerja ULP; atau b. Paket pekerjaan di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), serta diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kelompok Kerja ULP. 35.4Sanggahanbandingmenghentikanprosespelelangan. 35.5 Sanggahan banding yang diajukan bukan dari peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan sebagaimana dimaksud pada 35.1 atau tidak ditandatangani seperti halnya sanggahan sebagaimana dimaksud pada 34.2, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses pelelangan. 35.6 Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding atau disampaikan dan diterima di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses pelelangan. 35.7Dalam hal jawaban sanggahan banding berupaevaluasi ulang, maka terhadap penetapan pemenangtidak dapat dilakukan sanggahan dan sanggahanbanding lagi.G.Penunjukan Pemenang Pengadaan36. Penunjukan36.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara HasilPenyediaPelelangan(BAHP) kepada PPK dengan tembusanBarang/Jasakepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan

37

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 36.2 PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan apabila: a. pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku; b. tidak ada sanggahan dari peserta; c. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau d. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. 36.3Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusantersebut, dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutandicairkandan disetorkansebagaimana tercantum dalam LDP; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutandicairkandan disetorkansebagaimana tercantum dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam /Black List; atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka tidak dikenakan sanksi dan Jaminan Penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan. 36.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 36.5Apabilasemua pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakangagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dariPPK.36.6SPPBJ harus diterbitkan, dengan ketentuan:a. pada Pelelangan Umum, paling lambat 6 (enam)hari kerja setelah pengumuman penetapanpemenang, apabila tidak ada sanggahan;b. pada Pemilihan Langsung, paling lambat4(empat) hari kerja setelahpengumumanpenetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan; atau c. Dalam hal Pelelangan Umum/Pemilihan

38

Langsung, paling lambat2(dua) hari kerjasetelah semua sanggahan dan sanggahan bandingdijawab.

36.7

37. Kerahasiaan37.1Proses 37.2

37.3

37.4

H. Pelelangan Gagal38. Pelelangan38.1Gagal

38.2

Di dalam SPPBJ disebutkan/ditegaskan/ditulis bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh pokja ULP secara independen.Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.Setiap usaha peserta lelang mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila :a. jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta;b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;c. dalamevaluasipenawaranditemukanbukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;d. harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi dari HPS;e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuanPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;f. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; ataug. calon pemenang dan calon pemenang cadangan1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengansengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila :a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia

39

menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d.sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa ataskesalahan prosedur yang tercantum dalamDokumen Pengadaan ternyata benar;e.Dokumen Pengadaan tidak sesuai denganPeraturan Presiden No.54 Tahun 2010 yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya; f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; g.calon pemenang dan calon pemenang cadangan1 dan 2 mengundurkan diri; atauh.pelaksanaan Pelelangan melanggar PeraturanPresiden No.54 Tahun2010 yang terakhirdiubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya. 38.3Menteri/KepalaLembaga/PimpinanInstitusimenyatakan pelelangan gagal, apabila : a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar. 38.4Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal,apabila:a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP, ternyata benar; atau b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar. 38.5 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta. 38.6 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila diganti)

40

meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan.

I.Surat Jaminan Pelaksanaan

39. Surat Jaminan39.1Pelaksanaan

39.2

Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut :a.diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasukbankperkreditanrakyat),perusahaanpenjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;b.masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggalpenandatanganan Kontrak sampai dengan serahterima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP;c.nama penyedia sama dengan nama yangtercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;d.besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurangdari nilai jaminan yang ditetapkan;e.besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkandalam angka dan huruf;f.nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaansama dengan nama PPK yang menandatanganikontrak;g.paket pekerjaan yang dijamin sama denganpaket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;h.Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkantanpa syarat(unconditional) sebesar nilaijaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan;i.Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSOharus ditulis atas nama Kemitraan/KSO; danj.memuat nama, alamat dan tanda tangan pihakpenjamin.Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaandipersamakandenganmenolakuntuk menandatangani Kontrak atau tidak menerima

41

keputusanpenunjukansebagaipenyediabarang/jasa, maka akan dikenakan sanksi. 39.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. J.Penandatanganan Kontrak

40. Penanda-tangananKontrak

40.1Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasadilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.40.2Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajibmemastikan Isian Kualifikasi masih berlaku/valid.Apabila terdapat data isian kualifikasi tidak valid, maka kontrak tidak ditandatangani.40.3Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJdan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan :a. nilaiJaminan Pelaksanaan untuk hargapenawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;b. nilaiJaminan Pelaksanaan untuk hargapenawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.40.4PPK dan penyedia tida