TUGAS AKHIR METODOLOGI PENELITIANPROPOSAL PENELITIAN

Pengaruh Pajak Daerah dan RetribusiDaerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Provinsi Sumatera Barat

Oleh :

FIQRI ISLAMY SIDIQ1110532041

1

PROGRAM STUDI S1 JURUSANAKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS ANDALAS

I. Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Daerah danRetribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) di Provinsi Sumatera Barat

II. Latar BelakangNegara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikankeleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomidaerah. Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 Pasal 1dikatakan bahwa yang dimaksud otonomi daerah adalahkewenangan daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah,untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatmenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatsesuai dengan perundang-undangan. ,Dengan adanya otonomi,daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumberpenerimaan daerah. Pemerintah Daerah sebagai satuan yangdiberi wewenang untuk mengatur diri sendiri sesuai otonomidaerah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup.Namun, Pemerintah Pusat tidak dapat memberikan sepenuhnyapembiayaan kepada daerah, maka kepada daerah diberikankewajiban dan wewenang untuk menggali sumber-sumberkeuangan daerahnya sendiri.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerahatas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan,pinjaman daerah dan pendapatan yang sah lainnya. PAD, yangsalah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah

2

satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakankesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampumelaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurusrumah tangganya sendiri.

Semakin besar pajak dan retribusi daerah yang diterimaotomatis semakin meningkatkan PADnya. KemandirianPemkab/Pemko dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperolehPemkab/Pemko. Semakin besar pajak dan retribusi yangdiperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut dalam membiayaipengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya kepada masyarakat seperti membantu danmemfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat. Retribusidaerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepadaNegara dikarenakan ada jasa tertentu yang diberikan olehpemerintah daerah kepada individu secara perorangan.Pungutan dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatanbagi daerah tersebut, dan bisa dijadikan sumber utamapendapatan daerah selain pajak daerah, bagian laba usahadaerah maupun nilai-nilai PAD yang sah.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsidi pulau Sumatera yang memiliki beraneka ragam sumber jasayang dapat dikenakan pajak dan retribusi. Mulai dari sectorpariwisata sampai dengan jasa-jasa yang disediakan olehpihak swasta. Daerah-daerah yang cukup potensial diSumatera Barat antara lain Pemerintah Kota Padang,Pemerintah Agam dan Kabupaten Padang Pariaman, yang banyakmemiliki sector industry dan pariwisata yang dapatdikenakan tarif pajak daerah dan retribusi. Dari pajakdaerah dan retribusi inilah yang akan menyumbang kePendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat.

Oleh karena itu, melihat pentingnya pengaruh pajakdaerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

3

di Sumatera Barat yang pada akhirnya akan mempengaruhitotal pendapatan daerah pada masa yang akan datang. Denganini penulis tertarik meneliti melalui penulisan skripsiyang berjudul : “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi DaerahTerhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi SumateraBarat”

III. Rumusan MasalahPajak dan retribusi merupakan salah satu sektor yang

potensial untuk penerimaan PAD Kota Padang. Namun perluditeliti lebih lanjut tentang :

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerahterhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap PendapatanAsli Daerah (PAD).

3. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD).

IV. Tujuan dan Manfaat Penelitian4.1 Tujuan Penelitian1. Untuk mengetahui persentase pengaruh penerimaan pajak

dan retribusi berpengaruh terhadap Pendapatan AsliDaerah pada pemerintahan kabupaten/pemerintah diSumatera Barat

2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruhpajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruhretribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

4.2 Manfaat PenelitianManfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :

4

1. Menambah wawasan mahasiswa tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan dalammenetapkan kebijakan dan bagaimana sebaiknyapemerintahan memperlakukannya meningkat dari tahun ketahun.

3. Sebagai bahan rujukan atau tambahan referensi untukpenelitian selanjutnya.

4.3 Batasan Penelitian1. Variabel independent yang diteliti adalah pajak daerah

dan retribusi daerah untuk kabupaten/kota.2. Objek penelitian adalah kabupaten/kota di Provinsi

Sumatera Barat3. Data yang digunakan adalah tahun 2012-2013

V.LANDASAN TEORI5.1 Pajak5.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (guru besar hukum pajak)pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara (peralihankekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan)berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatjasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukdan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkanmenurut Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum danTata Cara perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalahkontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanundang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat

5

5.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak diantaranya yaitu :

a. Revenue

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilahfungsi bugetair adalah fungsi utama dari pemungutan pajak.Pajak digunakan sebagai alat penyokong utama pembiayaanpenyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja rutinpemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluanlegislasi dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya.

b. Redistribution

Pajak yang dipungut negara selanjutnya akandikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaanfasilitas public di seluruh wilayah negara.

c. Repricing

Fungsi ini sama pengertiannya dengan fungsi regulerent(mengatur) yang lebih sering digunakan dalam literatureperpajakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengaturatau mencapai tujuan tertentu. Contoh nyata dari fungsi iniadalah PPnBM dan pajak terhadap minuman keras.

d. Representation (Legalitas Pemerintahan)

Mengimplikasikan bahwa pemerintah membebani pajak ataswarga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas daripemerintah.

5.1.3 Penggolongan Pajaka. Berdasarkan Wewenang Pemungutannya

1) Pajak negara : pajak yang wewenang pemungutannyadimiliki oleh Pemerintah Pusat.

2) Pajak daerah: pajak yang wewenang pemungutannyadimiliki oleh Pemerintah Daerah.

6

b. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang dipungutPemerintah kepada Wajib Pajak dan tidak dapatdilimpahkan kepada orang lain.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dipungutpemerintah kepada Wajib Pajak secara tidak langsungdan dapat dilimpahkan ke orang lain.

c. Berdasarkan Sasaran

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikanpertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak, sepertipajak penghasilan.

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang memperhatikanpertama-tama pada objek (benda, peristiwa,perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnyakewajiban membayar pajak, seperti PPN dan PPnBM.

5.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Hingga saat ini terdapat 3 sistem pemungutan pajakyaitu :

a. Official Assesment System : melalui sistem iniWajib Pajak bersifat pasif karena besarnya pajakditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan SuratKetetapan Pajak. Wajib Pajak baru aktif ketikamelakukan penyetoran pajak terutang berdasarkanketetapan SKP tersebut.

b. Self Assesment System : dalam sistem ini WajibPajak diberi kepercayaan untuk melakukankegotongroyongan nasional melalui sistem menghitungdan membayar sendiri pajak terutang. Selain ituWajib Pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secarateratur jumlah pajak yang terutang dan yang telahdibayarkan sebagaimana ditentukan dalam peraturan

7

perundang-undangan perpajakan. Pemerintah, dalamhal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinyaberkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, danpengawasan terhadap pelaksanaan kewajibanperpajakan Wajib Pajak.

c. Withholding Tax System: dengan sistem inipemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melaluipihak ketiga. Dalam prakteknya dimasa sekarangcontoh sistem ini adalah pada pemotongan PPh pasal21 oleh pihak lain.

5.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 asas dalam pemungutan pajak yaitu :

a. Asas Domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan padapihak yang tinggal dan berada di wilayah suatunegara tanpa memperhatikan sumber atau asal objekpajak yang diperoleh.

b. Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak olehnegara hanya terhadap objek pajak yang bersumberatau berasal dari wilayah teritorialnya tanpamemeperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraanseseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya.

5.1.6 Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Riil atau Nyata

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan padaobjek pajak yang sesungguhnya, yang benar-benarada, dan dapat ditunjuk. Sebagai contoh, dalampajak penghasilan, yang dimaksud penghasilan disiniadalah penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atauditerima dalam satu tahun baru diketahui pada akhir

8

tahun sehingga pengenaan pajaknya baru dapatdilakukan pada akhir tahun tersebut.

b. Stelsel Fiktif

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan padasuatu anggapan yang dilegalkan oleh undang-undang.Sebagai contoh, penetapan besaran angsuran pajakdiawal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwapendapatan tahun ini adalah sama dengan ditahunlalu.

c. Stelsel Campuran

Pada dasarnya merupakan gabungan antara stelselriil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajakmenggunakan stelsel fiktif dan setelah akhir tahunmenggunakan stelsel riil. Contohnya adalah pajakpenghasilan.

5.1.7 Syarat Pemungutan Pajak

a. Syarat Keadilan, yaitu pemungutan pajakdilaksanakan secara adil baik dalam peraturanmaupun realisasi pelaksanaannya.

b. Syarat Yuridis, yaitu pemungutan pajak harusberdasarkan undang-undang yang ditujukan untukmenjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yangtegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

c. Syarat Ekonomis, yaitu pemungutan pajak tidak bolehmengahambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidakboleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuanperekonomian rakyat.

d. Syarat Finansial, yaitu pemungutan pajakdilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutantidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

9

e. Syarat Sederhana, yaitu sistem pemungutan pajakharus dirancang sesederhana mungkin untukmemudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban WajibPajak.

5.1.8 Undang-Undang Perpajakan

Undang-undang perpajakan di Indonesia dapatdikelompokkan menjadi dua kategori yaitu :

a. Undang-undang Pajak Formal

Ini merupakan bagian undang-undang pajak yangmenyangkut cara-cara untuk melaksanakan undang-undang pajak material, dimana Wajib Pajak membayarpajak, untuk melindungi kepentingan hak fiskusmaupun Wajib Pajak. Yang termasuk dalam kategoriundang-undang pajak formal adalah Undang-undangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP),Undang-undang Pengadilan Pajak (UU PP), dan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UUPPSP).

b. Undang-undang Pajak Material

Ini merupakan bagian undang-undang yang menyangkuttimbulnya hutang pajak, besarnya utang pajak,hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antarafiskus dan Wajib Pajak. Yang termasuk dalamkategori undang-undang pajak material adalahUndang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-undangPajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-undang BeaPerolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB),dan sebagainya.

10

5.2 Pajak Daerah5.2.1 Pajak Hotel

Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yangdisediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasapenunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnyamemberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitasolah raga dan hiburan. yang dimaksud dengan jasa penunjangdisini adalah fasilitas telepon, faximilie, teleks,internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasidan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelolaoleh hotel.

Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalahorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran ataspelayanan hotel. Sementara yang menjadi wajib pajak adalahpengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuapapun yang di dalam lingkungan perusahaan ataupekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan.Sedangkan objek hotel adalah pelayanan yang disediakan olehhotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sepertifasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek,pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitaspenginapan atau tempat tinggal yang sifatnya memberikankemudahan atau kenyamana, fasilitas olahraga dan hiburanyang disediakan khusus untuk tamu hotel, jasa penyewaanruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

5.2.2 Pajak Reklame

Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraanreklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada padasetiap daerah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengankewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kotauntuk mengenakan atau tidak suatu jenis pajak.

11

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badanyang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orangpribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam halreklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orangpribadi atau badan,maka Wajib Pajak Reklame adalah orangpribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklamediselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebutmenjadi WajibPajak Reklame. Untuk dasar pengenaan pajakreklame adalah nilai sewa reklame. Besarnya tarif pajakreklame ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkansesuai peraturan daerah yang bersangkutan.

5.2.3 Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiappenggunaan tenaga listrik. Objek Pajak Penerangan Jalanadalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkansendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Adapunlistrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkittenaga listrik. Dikecualikan dari objek Pajak PeneranganJalan adalah:

a. penggunaan tenaga listrik oleh InstansiPemerintah, Pemerintah Provinsi danPemerintahDaerah;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yangdigunakan oleh Kedutaan, Konsulatdan PerwakilanAsing dengan asas timbal balik;

c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkansendiri, yang tidak memerlukan izin dariinstansiteknis dengan kapasitas terpasang dibawah 200 KVA.

d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakanuntuk tempat ibadah, panti jompo,panti asuhan.

12

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadiatau badan yang menggunakan tenaga listrik.Wajib PajakPenerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yangmenggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrikdisediakan oleh sumber lain maka Wajib Pajak PeneranganJalan adalah penyedia tenaga listrik.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah NilaiJual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber laindengan pembayaran, Nilai Jual TenagaListrikadalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambahdengan biaya pemakaian kwh/variabel yangditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri,Nilai Jual Tenaga Listrik dihitungberdasarkankapasitas tersedia, tingkat penggunaanlistrik, jangka waktu pemakaian listrik, danharga satuan listrik yang berlaku.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 %(sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumberlain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gasalam,tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3 % (tigapersen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri,tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satukoma lima persen).

5.2.4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajakatas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam danBatuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalahasbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batuapung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam

13

batu (halite), grafit, granit/andesit, batu yeti, gips,kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat,opsidien, oker, pasir, batu dan kerikil (sirtukil), pasirkuarsa, batu silika, batu rijang, perlit, phospat, talk,tariah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat,tawas (alum), tras, pasir putih, pasir gunung, tanah urug,yarosit, zeolite, basal, trakkit, dan mineral bukan logamdan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.

Sedangkan yang bukan merupakan objek Pajak MineralBukan Logam dan Batuan adalah :

a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam danbatuan yang nyata-nyata tidakdimanfaatkan secarakomersial, seperti kegiatan pengambilan tanahuntuk keperluan rumah tangga, pemancangantiang listrik/telepon, penanaman kabellistrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam danbatuan yang merupakan ikutan dari kegiatanpertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkansecara komersial.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalahorang pribadi atau badan yang dapatmengambil mineral bukanlogam dan batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam danBatuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambilmineral bukan logam dan batuan.

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuanadalah Nilai Jual Hasil Pengambilan mineral bukan logam danbatuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikanvolume/tonasehasil pengambilan dengan nilai pasar atauharga standar masing-masing jenis mineral bukan logam danbatuan. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku

14

diwilayah setempat.Dalam hal nilai pasar dan hasil produksimineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, makadigunakan harga standar yang ditetapkan olehinstansi yangberwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam danbatuan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuanditetapkan sebesar 25 % (berdasarkan Perda Kota PadangTahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kota Padang Nomor 8Tahun 2011 tentang Pajak Daerah).

5.2.5 Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatanpengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak AirTanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.Dikecualikan dari objek pajak adalah pengambilan dan/ataupemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga,pengairan pertaniandan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Yang menjadi subjek Pajak Air Tanah adalah orangpribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ataupemanfaatan Air Tanah. Sedangkan yang menjadi wajibpajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukanpengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehanair tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalamrupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atauseluruh faktor-faktor tertentu. Adapun faktor-faktortersebut adalah : jenis sumber air, lokasi sumber air,tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume airyang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, dantingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan olehpengambilan dan/atau pemanfaatanair. Sedangkan untuk tarifPajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluhpersen ).

5.2.6 Pajak Restoran

15

Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yangdisediakan oleh restoran. Yang menjadi objek Pajak Restoranadalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputipelayanan penjualan makanan dan/atau yang dikonsumsi olehpembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempatlain termasuk jasa boga/catering. Tidak termasuk objekPajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilaipenjualannya kurang dari Rp. 5.000.000,-/bulan.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badanyang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. WajibPajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yangmengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak adalah jumlahpembayaran yang diterima atau yang seharusnyaditerimarestoran.Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%(sepuluh persen).

5.3 Retribusi Daerah5.3.1 Pengertian Retribusi

Menurut Erly Suandy (2005: 242), Retribusi adalahpemungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan denganpenggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Retribusiyang dipungut oleh pemerintah Indonesia sekarang diaturdalam Undang-undanng Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yangtelah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutansebagai pembayaran atas jasa yang disediakan olehPemerintah Daerahdengan objek sebagai berikut:

a. Jasa umum, yaitu jasa untuk kepentingan danpemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau badan;

16

b. Jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip komersialkarena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektorswasta;

c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan pemda dalam rangkapembinaa, pengaturan, pengendalian, dan pengawasanatas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitastertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjagakelestarian lingkungan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yangkhusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerahuntuk kepentingan orang pribadi atau badan.Ada beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yangsaat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut(Siahaan, 2005: 7):

a. Retribusi merupakan pungutan yang di pungutberdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yangberlaku;

b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahdaerah;

c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkankontraprestasi (balas jasa) secara langsung daripemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;

d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang di nikmatioleh orang atau badan;

e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalahsanksi secara ekonomi, yaitu jika tidak membayarretribusi, tidak akan memperoleh jasa yangdiselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan AsliDaerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumberpembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan meratakankesejahteraan masyarakat.Daerah kabupaten/kota diberi

17

kewenangan dalam menggali potensi sumber-sumberkeuntungannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yangtelah di tetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telahditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

5.3.2 Objek Retribusi DaerahObjek retribusi daerah terdiri dari:

a. Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan ataudiberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingandan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau badan;

b. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakanoleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipkomersial;

c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu PemerintahDaerah dalam rangka pemberian izin kepada orangpribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatanpemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,barang, prasarana, saran, atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarianlingkungan.

5.3.3 Subjek Retribusi DaerahSubjek retribusi daerah sebagai berikut:

a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badanyang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yangbersangkutan.

b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badanyang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yangbersangkutan.

c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi ataubadan yang memperoleh izin tertentu dari PemerintahDaerah.

18

5.3.4 Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi DaerahTerdapat beberapa pertimbangan untuk menyusun petunjuk

teknis pemungutan retribusi daerah, sebagai berikut:a. Adanya perbedaan karakteristik pelayanan yang ada pada

masing-masing unit SKPD pemungut retribusi, yang salahsatunya berakibat adannya perbedaan sarana pemungutanretribusi daerah, dimana ada SKPD yang memakai SuratKetetapan Retribusi Daerah (SKPD) dan yang memakaikarcis.

b. Diperlukannya kepastian hukum atas kewenangan petugaspelaksana pemungutan retribusi daerah untukmenghindari adanya pelanggaran administrasi.

5.3.5 Sistem dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

a. Sitem Pemungutan RetribusiMenurut Erly Suandy (2005: 246), sistem pemungutan

retribusi daerah Adalah system official assessment , yaitupemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepaladaerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah(SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajibretribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan SuratSetoran Retribusi Daerah (SSRD) pada kantor pos atau bankpersepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayarakan ditagih menggunkan Surat Tagihan Retribusi Daerah(STRD).

b. Tata Cara Pemungutan RetribusiTidak terdapat perbedaan dalam tata cara pemungutan

dalam Undang- undang 18 Tahun 1997 maupun Undang-undangNomor 34 Tahun 2000, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Paasal 12menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutanretribusi ditetapkan Kepala Daerah. Pemungutan retribusi

19

daerah tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut denganmenggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

5.3.6 Cara Perhitungan Retribusi TerhutangBesarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentudihitung dengan cara mengalikan tari pajak dengan tingkatpenggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yangterutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkatpenggunaan jasa dengan rumus berikut ini:

Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat PenggunaanJasa

a. Tingkat Penggunaan JasaTingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan senagai

kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biayayang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yangbersangkutan. Misalnya: beberapa kali masuk tempatrekreasi, beberapa kali/berapa jam parkir kendaraan.

Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapatdengan mudah diukur.Dalam hal ini tingkat penggunaan jasamungkin perlu tingkat berdasarkan rumus. Misalnya: mengenaiizin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksirdengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantaibangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaanbangunan.

b. Tarif RetribusiTarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase

tertentu yang ditetapkan dalam perda 1 tahun 2006 tentangretribusi daerah. Tarif dapat ditentukan sergam atau dapatdiadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai denganprinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya: perbedaanretribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusiparkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasarantara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga

20

dan industry. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiahper unit tingkat penggunaan jasa

5.4 Pengertian Pendapatan Asli DaerahPengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatanasli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yangdiperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Mardiasmo (2002), “Pendapatan Asli Daerahadalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah,retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lainpendapatan asli daerah yang sah”.

5.5 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti JudulPenelitian

Variabel HasilPenelitian

Ahmad Najib (2006)

Faktor-faktor YangMempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kerawang

IndependentPajak daerah,pajak retribusi, perusahaan milik daerah,serta pendapatan lain yang sah

Secara bersama-sama pajak daerah,retribusi daerah, perusahaan milik daerah,serta pendapatan

21

DependentPendapatan Asli Daerah (PAD)

lain yang sahberpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PAD KabupatenKerawang.

Nurul Hadi(2008)

Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Depok

IndependentRetribusi daerahDependenPendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan retribusi daerah memiliki kontribusi signifikan terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.

5.6 Kerangka Konseptual dan Hipotesis5.6.1 Kerangka konseptual

H2

H3

H1

Variabel Independen Variabel Dependen

22

Pajak Daerah(X1)

RetribusiDaerah (X2)

Pendapatan

AsliDaerah

(Y)

5.6.2 Hipotesis

H1 : Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ha1 : Ada pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H2 : Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ha2 : Pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H3 : Retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ha3 : Retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

VI. Metode Penelitian6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif,merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahuipengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiono, 2006).Pengaruh yang diteliti pada penelitian ini adalah hubungansebab akibat (kasual) antara variabel independen denganvariabel dependen.

6.2 Variabel PenelitianVariabel independen (X) pada penelitian ini adalah

pajak daerah dan retribusi daerah. Variabel dependen (Y)dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6.3 Populasi dan Sampel PenelitianMenurut Erlina dan Mulyani (2007) “populasi adalah

sekelompok orang, kejadian, sesuatu yang mempunyai

23

karateristik tertentu”.”sampel adalah bagian populasi yangdigunakan untuk memperkirakan karateristik populasi”berdasarkan definisi diatas maa menjadi populasi penelitianadalah laporan Realisasi Anggaran Pemerintah SumateraBarat. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karateristikyang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2006).Penelitian ini menggunakan sampel yang ditentukan denganmenggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (purposivesampling), yaitu dilakukan dengan mengambil sampel daripopulasi berdasarkan suatu kriteria tertentu.

6.4 Jenis DataJenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data

yang digunakan untuk penelitian ini adalah data time seriesdan cross section. Data time series atau disebut juga data deretwaktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomenantertentu yang didapat dalam beberapa interval waktutertentu, misalnya dalam waktu mingguan, bulanan, tahunan.Sedangkan data cross section atau sering disebut data satuwaktu merupakan sekumpulan data suatu fenomena tertentudalam kurun waktu saja. (Umar, 2003)

6.5 Metode Pengumpulan Data1. Metode Kepustakaan

Untuk dapat memperoleh landasan dan konsep yang kuatagar dapat memecahkan permasalahan, maka penulis mengadakanpenelitian kepustakaan dengan mempelajari dan mengumpulkandata dari buku-buku dan jurnal yang yang berkaitan denganmasalah yang diteliti.

2. Metode Basis DataDengan cara mengakses data dari website. Dalam hal ini

bisa di akses dari www.djpkd.depdagri.go.id untukmemperolah data mengenai laporan keuangan.

6.6 Model Penelitian

24

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatifdengan menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan :

Y = α + β1x1 + β2x2 + ε

Keterangan :Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)X1 = Pajak DaerahX2 = Retribusi Daerahα = konstanta β1β2 = koefisien regresi yang menunjukan angkat

peningkatan atau penurunan variabel dependen berdasarkan pada variabel independen

ε = error

6.7 Metode Analisis DataDalam penelitian ini, data dianalisis untuk mengetahui

hubungan antara variabel (variabel X dan variabel Y),sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterimaatau ditolak. Analisis data dalam penelitian inimenggunakan software statistic berupa SPSS.

6.7.1 Pengujian Asumsi Klasika. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah modeldalam model regresi, variabel pengganggu atau residualmemiliki distribusi normal (Ghozalli, 2005). Jika terdapatnormalitas, maka residual akan terdistribusi secara normaldan independen yaitu perbedaan antara nilai prediksi denganskor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secarasimetri di sekitar nilai means sama dengan nol. Ujinormalitas dapat juga dilihat melalui grafik histogram dangrafik normal plot.

b. Uji MultikolinieritasUji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah

model regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabelbebas (independent). Model yang baik seharusnya tidakterjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozalli,

25

2005). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritasdapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2)variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiapvariabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabelindependen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabelindependen yang terpilih yang tidak dijelaskan olehvariabel independen lainnya, jadi nilai tolerance yang rendahsaa dengan VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Batasan yangdipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalahnilai Tolerance <0 atau sama dengan nilai VIF>10.

c. Uji AutokorelasiUji ini berguna untuk menguji apakah dalam model

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggupada periode saat ini dengan kesalahan pengganggu padaperiode saat ini dengan kesalahan pengganggu. Masalah initimbul karena variabel pengganggu tidak bebas dari satuobservasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukanpada data time series. Menurut Ghozalli (2005) “Ujiautokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresilinier ada korelasi antara kesalahan pengganggu padaperiode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Pada penelitian ini, autokorelasi diujidengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).

1) Jika 0 < dw < dl berarti ada autokorelasi positif2) Jika dl ≤ dw ≤ du berarrti tidak dapat mengambil

keputusan apakah autokorelasi positif terjadi atautidak

3) Jika 4-dl < dw < 4 berarti ada autokorelasi negatif4) Jika 4-du ≤ dw ≤ 4-dl berarti tidak dapat mengambil

keputusan apakah autokorelasi negatif terjadi atautidak

5) Jika du < dw < d-dl berarti tidak ada autokorelasibaik positif maupun negatif

d. Uji HeteroskedastisitasUji heteroskedastisitas regresi linear dapat terjadi

bila terjad homokedastisitas bukan heteroskdastisitas.Menguji apakah dalam sebuah model regresi telah terjadi

26

ketidaksamaan varian dari residual atas suatu pengamatanlainnya adalah penting. Jika yang terjadi bahwa variannyatetap, maka ia disebut berada dalam kondisihomokedastisitas (Umar, 2003). Pada penelitian ini diujidengan melihat grafik Scatterplot.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakahdalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dariresidual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, makadisebut homokedastisitas dan jika berbeda disebutheteroskedastisitas. Model yang baik adalahhomokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas(Ghozalli, 2005). Cara yang dipakai dalam penelitian iniuntuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitasadalahdengan melihat grafik Plot antara nilai prediksivariabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnyaSRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapatdilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentupada grafik sccaterplot antara SRESID dan ZPRED dimanasumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalahresidual (Yprediksi – Ysesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis yang dapat digunakan untukmenentukan heteroskedastisitas, antara lain :

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang adamembentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang,melebar kemudian menyempit), mengidentifikasikantelah terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titikmenyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y,tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadihomoskedastisitas.

6.7.2 Pengujian Hipotesisa. Uji F (Pengaruh Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabelindependen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0.05(α = 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukandengan criteria berikut :

27

1) Bila nilai signifikansi f < 0.05, maka H0 ditolak atauHa diterima yang berarti koefisien regresi signifikan,artinya terdapat pengaruh yang signifikan antarasemua variabel independen terhadap variabel dependen

2) Bila nilai signifikansi f > 0.05, maka H0 diterimaatau Ha ditolak yang berarti koefisien regresi tidaksignifikan. Hal ini berarti semua variabel independentidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji t (Pengaruh Secara Parsial) Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen secara parsial.Prosedur pengujian hipotesi dengan uji-t (Ghozalli, 2005) :

1) Menentukan hipotesis2) Membandingkan probabilitas t-hitung dengan α = 5%3) Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis :

H0 ditolak jika p ≤ 0.05H0 diterima jika p ≥ 0.05

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilaikoefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independendalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen sangatterbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yangdibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuanmodel dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R2

mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadapjumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model,maka dalam penelitian ini menggunakan adjusted R2 berkisarantara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R2 makin mendekati 1 makamakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskanvariabel dependen.

28

REFERENSI

Purwono, Herry. 2011. Dasar-dasar Perpajakn & Akuntansi Pajak.Jakarta : Erlangga

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah & Retribusi DaerahEdisi Revisi. Jakarta : Rajagrafindo Persada

Erlina, Sri Mulyani, 2007. Metedologi Penelitian Bisnis, USUpress, Medan.

Ghozalli, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan ProgramSPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

_______, Undang Undang nomor 12 tahun 2008 revisi keduaundang-undang nomor 22 tahun1999 tentang PemerintahanDaerah

_______, undang-undang nomor 28 tahun 2009 revisi keduaundang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah

_______, Peraturan Pemerintah nomo 91 tahun 2010 tentangPajak Daerah dan Retribusi daerah

_______, Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2012Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

www.djpkd.depdagri.go.id

www.ortax.org

29